Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Menkeu hingga Gubernur BI yakin ekonomi RI 2025 tumbuh 5 persen

    Menkeu hingga Gubernur BI yakin ekonomi RI 2025 tumbuh 5 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkeu hingga Gubernur BI yakin ekonomi RI 2025 tumbuh 5 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 19:44 WIB

    Elshinta.com – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) meyakini perekonomian Indonesia mampu mencetak pertumbuhan di atas 5 persen pada 2025.

    Hal itu merupakan hasil rapat KSSK pada 25 Juli 2025, yang terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan masih akan tumbuh di sekitar 5 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Senin.

    Menurut Sri Mulyani, tiap instansi akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kombinasi kebijakan yang ada di dalam domain KSSK.

    Salah satunya juga termasuk menjajaki potensi kerja sama secara aktif, baik kerja sama bilateral maupun multilateral.

    Sri Mulyani menyebut keberhasilan negosiasi Pemerintah Indonesia terhadap tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) diproyeksikan mendorong kinerja sejumlah sektor di Indonesia.

    Tarif resiprokal yang turun dari 32 persen menjadi 19 persen, misalnya, diperkirakan berdampak positif terhadap sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki dan furnitur.

    Kemudian, tarif impor 0 persen untuk produk AS diprediksi dapat mendorong harga produk minyak dan gas (migas) dan pangan Indonesia menjadi lebih rendah.

    Di sisi lain, KSSK juga terus mencermati perkembangan rambatan risiko global, termasuk dampak terhadap kinerja sektor manufaktur. PMI Manufaktur Indonesia yang terkontraksi ke posisi 46,9 pada Juni 2025 akan menjadi perhatian.

    KSSK pun mendorong peranan sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Dorongan itu akan dilakukan melalui kebijakan dan percepatan deregulasi, termasuk mendorong peranan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang makin optimal.

    “Berbagai perkembangan dan kondisi strategi kebijakan akan terus ditingkatkan untuk mendorong multiplier effect (efek berganda) yang lebih besar,” tutur Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • WhatsApp Cs Jadi Beban Trafik, Ini Alasan Regulasi OTT Perlu Diterbitkan

    WhatsApp Cs Jadi Beban Trafik, Ini Alasan Regulasi OTT Perlu Diterbitkan

    Jakarta –

    Isu penataan ekosistem digital dan telekomunikasi saat ini masih jadi perhatian masyarakat. Salah satu isu yang jadi perhatian publik terkait penyedia layanan over the top (OTT) seperti Google, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lainnya. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) ungkap usulan sesungguhnya pelaku industri ke pemerintah.

    Wakil Ketua Umum ATSI, Merza Fachys mengatakan selama ini yang diusulkan pihaknya ke pemerintah bukanlah pembatasan layanan, melainkan penataan ekosistem digital dan telekomunikasi agar lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Saat ini, kata Merza, baik operator telekomunikasi nasional maupun industri penyiaran menghadapi tekanan besar akibat meningkatnya trafik dari layanan OTT.

    Khusus untuk operator telekomunikasi, panggilan suara dan video berbasis internet sangat membebani jaringan yang dibangun operator telekomunikasi nasional. Kondisi ini semakin diperparah dengan layanan OTT yang menggerus layanan operator telekomunikasi. Contohnya, layanan OTT voice dan video call yang mereka sediakan sudah menggerus layanan legacy (voice) milik operator telekomunikasi.

    Layanan OTT juga sangat mendominasi trafik/kapasitas yang sangat tinggi pada layanan data. Tingginya trafik memaksa operator telekomunikasi untuk berinvestasi dan meningkatkan kapasitas agar layanan OTT dapat berjalan prima.

    Padahal, kehadiran OTT dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh operator telekomunikasi tidak sebanding dengan investasinya. Selama ini, penyedia layanan OTT tidak memberikan kontribusi positif baik bagi negara maupun operator telekomunikasi yang sudah membangun jaringan infrastruktur yang menopang bisnis mereka.

    “Kehadiran OTT di Indonesia sudah cukup lama dan selama ini tak pernah diregulasi. Komdigi dan seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk mencarikan solusi. Misalnya dibuat regulasi mengenai kewajiban kerjasama. Tujuannya agar dapat segera terwujud sinergi yang positif antara ekosistem digital dan operator telekomunikasi,” kata Merza dalam pernyataan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

    Pemerintah diketahui memiliki dasar hukum yang sangat kuat untuk mengatur OTT, sebagaimana diatur dalam PP 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar), serta turunannya PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021. Pasal 15 ayat (6) PP 46/2021 memberikan kewenangan kepada penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi untuk melakukan pengelolaan trafik, sepanjang untuk memenuhi kualitas layanan atau kepentingan nasional.

    Pada umumnya, saat ini penyelenggara telekomunikasi telah memiliki kerja sama dengan OTT. Akan tetapi kerja sama yang ada bukan merupakan bentuk fair share. Dalam implementasinya, perlu dilakukan asesmen bentuk kerja sama apa yang dapat dijadikan sebagai fair share/contribution oleh penyedia OTT atas nilai ekonomi yang telah diperoleh dalam memanfaatkan infrastruktur digital yang telah dibangun dan disediakan penyelenggara telekomunikasi.

    “Kewajiban kerjasama ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan layanan telekomunikasi di Indonesia. Jika tak segera diregulasi, maka kondisi operator telekomunikasi akan semakin memprihatinkan sehingga membawa dampak langsung pada kualitas layanan bagi masyarakat dan pendapatan negara,” sambungnya.

    Selain menyoroti aspek kesetaraan industri, ATSI mengingatkan bahwa penataan OTT berkaitan erat dengan perlindungan konsumen. Maraknya penipuan digital melalui aplikasi OTT seperti WhatsApp dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari modus pengambilalihan akun, tautan undangan palsu, hingga penipuan berkedok lowongan kerja, menjadi bukti nyata ekosistem OTT saat ini belum memiliki mekanisme akuntabilitas yang memadai di tingkat nasional.

    “Dalam kasus-kasus tersebut, masyarakat Indonesia menjadi korban, namun tidak ada kejelasan jalur pelaporan atau pemulihan yang efektif karena penyedia OTT tidak memiliki kehadiran hukum langsung di Indonesia. Ini menunjukkan selain soal ekonomi, penataan OTT juga merupakan soal perlindungan masyarakat, bahkan keamanan digital nasional,” tambahnya.

    ATSI mendorong agar Kementerian Komunikasi dan Digital segera membuka forum pembahasan bersama antara regulator dan pelaku industri untuk menyusun strategi penataan OTT yang komprehensif, agar tak terjadi eksploitasi sepihak terhadap infrastruktur telekomunikasi nasional. Lanjut Merza, yang didorong ATSI adalah kepastian hukum dan kesetaraan dalam menjalankan usaha.

    Layanan OTT yang saat ini dinilai ada bukanlah penyelenggara yang berada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. OTT tidak bisa terus berada tanpa regulasi, sementara operator diikat oleh berbagai kewajiban.

    “Apalagi ke depannya akan ada tantangan ekosistem digital lainnya yang cukup menantang, seperti AI dan keamanan data. Semua pemangku kepentingan harus duduk bersama dan merumuskan agar ekosistem digital dan telekomunikasi ini dapat berjalan seiring sejalan,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Peran Strategis Bank Indonesia dalam Melindungi Konsumen di Era Digital”
    [Gambas:Video 20detik]
    (agt/fay)

  • Sri Mulyani Simpan Dana di Bank BUMN, Koperasi Merah Putih Bisa Dapat Pinjaman Bunga 6%

    Sri Mulyani Simpan Dana di Bank BUMN, Koperasi Merah Putih Bisa Dapat Pinjaman Bunga 6%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menempatkan dana di empat bank milik negara untuk memperkuat likuiditas perbankan dalam menyalurkan pinjaman berbunga rendah kepada Koperasi Merah Putih.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya akselerasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang tercantum dalam Asta Cita serta Instruksi Presiden Nomor 9/2025. 

    Nantinya, Menteri Keuangan melalui APBN menempatkan dana di BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia, termasuk menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) di Bank Indonesia, yang disalurkan melalui fasilitas pinjaman dari perbankan.

    “Sehingga keempat bank ini memungkinkan untuk memberikan pinjaman kepada koperasi desa dan koperasi kelurahan merah putih dengan suku bunga yang rendah, yaitu 6%,” ujar Sri Mulyani, Senin (28/7/2025).

    Skema ini dirancang agar likuiditas perbankan tetap terjaga dan tidak terjadi crowding out atas kredit sektor produktif lainnya. Menurutnya, penempatan dana pemerintah dilakukan dengan biaya dana (cost of fund) yang relatif murah, sehingga bank bisa menyalurkan kredit tanpa menaikkan risiko keuangan secara signifikan.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembiayaan kepada koperasi tidak serta-merta bersifat jatah. Dia menekankan bahwa setiap permohonan pinjaman harus tetap melalui proses due diligence secara proper oleh bank, termasuk analisis kelayakan usaha.

    Dalam desain skema pinjaman, pemerintah bersama Himbara dan Kementerian BUMN menetapkan beberapa parameter, yaitu: suku bunga tetap 6%, tenor pinjaman hingga 6 tahun, dan grace period atau masa tenggang antara 6—8 bulan yang tergantung kapasitas usaha koperasi.

    Dukungan fiskal, sambung Sri Mulyani, juga disinergikan dengan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta skema penjaminan simpanan dan kredit.

    Untuk memberikan kepastian hukum, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/2025 yang mengatur tata cara pinjaman daerah untuk mendanai koperasi desa dan kelurahan. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri akan menetapkan regulasi mengenai persetujuan dan penggunaan DAU-DBH oleh bupati, walikota, dan kepala desa untuk mendukung skema pembiayaan ini.

    Adapun, dari sisi kelembagaan, seluruh kepala desa atau lurah akan bertindak sebagai pengawas koperasi. Mereka juga bertanggung jawab dalam pengembangan kapasitas SDM dan tata kelola koperasi.

    Bendahara negara mengklaim asas risiko tetap dikelola dengan baik, bank tetap menjalankan tugas meski pemerintah memberikan afirmasi.

    “Jadi ini semuanya untuk memberikan seluruh kerangka struktur agar tujuan baik untuk meningkatkan kegiatan ekonomi desa melalui pemihakan kebijakan pemerintah tetap berjalan proper,” katanya.

    Pemerintah, kata Sri Mulyani, hanya ingin memberikan suatu kepastian kepada pasar karena ekonomi dirasa tidak akan berjalan di tengah besarnya ketidakpastian dan risiko.

  • Sri Mulyani Pede Rupiah Bakal Menguat – Page 3

    Sri Mulyani Pede Rupiah Bakal Menguat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan nilai tukar rupiah akan tetap stabil dalam waktu ke depan. Proyeksi ini, kata Menkeu, tak terlepas dari langkah dan komitmen kebijakan stabilisasi yang terus dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) di tengah tekanan ekonomi global.

    “Ke depan nilai tukar (rupiah) diperkirakan stabil didukung oleh komitmen Bank Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK yang digelar di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Senin (28/7/2025).

    Menkeu menyampaikan, stabilitas rupiah selama kuartal kedua tahun 2025 sempat menghadapi tantangan berat. Ketidakpastian ekonomi global yang meningkat telah menekan nilai tukar di pasar offshore Non-Deliverable Forward (NDF).

    Namun, Bank Indonesia merespons cepat dengan melakukan intervensi langsung di pasar valuta asing, termasuk di pasar offshore NDF secara berkelanjutan.

    “Seperti diketahui nilai tukar rupiah di pasar offshore Non diverable forward sempat mengalami tekanan tinggi akibat ketidakpastian ekonomi global pada awal kuartal kedua. Sebagai respon Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valas termasuk intervensi di pasar offshore NDF secara berkesinambungan,” ujarnya.

    Langkah Bank Indonesia ini dinilai efektif, hal itu tercermin dari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menunjukkan tren penguatan dalam beberapa pekan terakhir.

    Menurut Sri Mulyani, hal ini menjadi bukti konsistensi kebijakan stabilisasi yang dijalankan otoritas moneter di tengah ketidakpastian global yang belum reda.

    “Nilai tukar rupiah terhadap dolar menunjukkan tren penguatan didukung oleh konsistensi kebijakan stabilisasi kebijakan Bank Indonesia di tengah masih tingginya ketidakpastian global,” ujarnya.

     

  • Warga RI Jalan-jalan ke Jepang Bisa Belanja Pakai QRIS Mulai 17 Agustus 2025 – Page 3

    Warga RI Jalan-jalan ke Jepang Bisa Belanja Pakai QRIS Mulai 17 Agustus 2025 – Page 3

    Lebih lanjut, Perry menyampaikan bahwa Bank Indonesia juga mendorong adopsi inovasi baru dari QRIS, yakni fitur tanpa pindai.

    Teknologi ini memungkinkan pengguna melakukan transaksi hanya dengan menyentuhkan perangkat mereka ke terminal pembayaran, tanpa perlu memindai kode QR. Inovasi ini dirancang untuk memberi pengalaman transaksi yang lebih cepat dan praktis.

    Perry Warjiyo menyebut bahwa fitur ini sangat diminati oleh kalangan muda. Oleh karena itu, BI memperluas pemanfaatan QRIS tap ini di berbagai destinasi wisata, terutama yang ramai dikunjungi generasi muda.

    “Demikian juga QRIS tanpa pindai tap kemudian kita terus perluas penggunaan dan merchant di berbagai destinasi wisata khususnya kalangan muda suka sama QRIS tanpa pindai atau sentuh,” pungkasnya.

  • Penipu Colong Uang Lewat QRIS Bikin Rekening Ludes, Ini Modusnya

    Penipu Colong Uang Lewat QRIS Bikin Rekening Ludes, Ini Modusnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Skema penipuan digital semakin canggih. Terbaru, ramai modus penipuan menggunakan kode QR palsu dilakukan oleh para penipu untuk menjerat para korbannya.

    Modus tersebut dilakukan saat mereka memindai atau scan QR yang dan akan membuat rekening mereka ludes tanpa sisa. Kode QR palsu itu akan meniru identitas pedagang, jenis barang dan jumlah transaksi asli. Jadi korban tidak akan menyadari sedang bertransaksi dengan penipu.

    Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia sudah pernah mengingatkan terkait hal ini. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan QRIS dibangun dengan keamanan standar nasional dan merujuk para praktik terbaik global.

    “QRIS keamanannya itu tanggung jawab bersama. BI, ASPI [Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia] dan pelaku industri PJP [Perusahaan Jasa Penilai] selalu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan transaksi QRIS kepada para merchant,” jelas dia.

    Menurutnya, peredaran QRIS palsu perlu ditanggulangi bersama. Termasuk, pedagang punya tanggung jawab untuk memastikan gambar QRIS berada dalam pengawasannya.

    Selain itu pedagang harus mengawasi proses transaksi pembelian dengan QRIS. Ini dilakukan baik yang bertransaksi dengan scan gambar maupun mesin EDC.

    Kedua, para pedagang juga harus memeriksa status tiap pembayaran. Misalnya memastikan notifikasi telah mereka terima setelah transaksi terjadi.

    Namun bukan hanya pedagang yang harus bertanggung jawab. Pembeli punya tugas yang sama untuk menanggulangi masalah ini.

    Fillianingsih mengatakan pembeli harus memastikan QRIS yang mereka scan memiliki identitas sama dengan merchant.

    “Namanya benar, jangan misalnya yayasan apa, tetapi namanya toko onderdil. Tidak pas,” jelasnya.

    “Di BI dan ASPI kita selalu melakukan pengawasan terhadap PJP QRIS dan terhadap perlindungan konsumen. Jadi itu tanggung jawab kita bersama,” pungkas dia.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 5 Cara Cek Uang Palsu Lewat HP Pakai Aplikasi, Gampang!

    5 Cara Cek Uang Palsu Lewat HP Pakai Aplikasi, Gampang!

    Jakarta –

    Sindikat uang palsu tidak ada jera-jeranya mencari korban. Untungnya, ada cara gampang untuk mengecek uang palsu memakai HP kita masing-masing.

    Berhati-hatilah saat menerima uang kembalian saat bertransaksi atau menerima uang dalam kejadian lainnya. Jangan sampai kita mendapatkan uang palsu.

    Sindikat uang palsu biasanya membuat uang bohongan dalam pecahan besar seperti Rp 100.000 atau Rp 50.000. Jika uang yang Anda terima sepertinya mencurigakan ada baiknya dicek dengan bantuan smartphone. Dihimpun detikINET dari berbagai sumber, Senin (28/7/2025) inilah cara mendeteksinya:

    5 Cara Mengecek Uang Palsu Pakai HP

    1. Cara 3D dibantu senter smartphone

    Bank Indonesia selalu mengingatkan masyarakat untuk melakukan 3 hal jika mencurigai ada uang palsu. Caranya adalah 3D: Dilihat, Diraba, Diterawang.

    Lihatlah benang pengaman dan logo BI. Rabalah kode tunanetra di bagian tepi atau cetak intaglio pada burung Garuda dan gambar utama. Terawanglah tanda air untuk melihat logo BI secara rectoverso. Pakailah senter dari smartphone Anda untuk membantu menerawang uang tersebut.

    2. Pakai I-Comreds

    I-Comreds adalah aplikasi yang dikembangkan Polri untuk membantu masyarakat pengguna Android untuk mendeteksi uang Rupiah palsu. Cara pakainya mudah yaitu arahkan kamera ponsel ke uang kertas yang mau diperiksa. Aplikasi akan memeriksa keasliannya. Jika ternyata palsu, tersedia fitur pelaporan ke pihak berwenang.

    3. Pakai Banknote Scanner

    Banknote Scanner adalah aplikasi di Google Play Store yang dilengkapi fitur sinar ultraviolet untuk mengecek benang pengaman pada uang kertas. Jika kena cahaya UV, benang akan bersinar. Pindai uang kertas dari dua sisi, nanti aplikasi akan memeriksa keasliannya.

    4. Pakai Cash Reader

    Cash Reader adalah aplikasi pembaca uang untuk tunanetra, tapi bisa juga untuk mendeteksi uang palsu. Ia punya fitur suara dan getaran untuk membantu teman netra dan bisa dipakai offline tanpa koneksi internet. Arahkan kamera ponsel ke uang yang mau diperiksa nanti akan ada informasi melalui suara atau getaran.

    5. Pakai Pemindai Uang Kertas

    Aplikasi Pemindai Uang Kertas mirip dengan Banknote Scanner. Ia juga bisa membaca nilai mata uang untuk membantu pengguna tunanetra.

    (fay/fyk)

  • Sri Mulyani: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Tetap Terjaga – Page 3

    Sri Mulyani: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Tetap Terjaga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyampaikan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal II 2025 tetap dalam kondisi terjaga. Meskipun kondisi global sedang diliputi ketidakpastian, sistem keuangan nasional dinilai masih kokoh dan resilien. 

    Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers KSSK yang digelar di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Senin (28/7/2025).

    “Menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan atau kita singkat SSK pada triwulan ke-II2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi,” kata Menkeu.

    Dia menuturkan, hal ini membuktikan Indonesia mampu menjaga ketahanan ekonomi meski tekanan global meningkat.

    KSSK mengedepankan sinergi lintas lembaga sebagai kunci menghadapi dinamika eksternal. Sri Mulyani menyebut koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pengawasan sektor keuangan menjadi pilar utama stabilitas. Sinergi ini melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS.

    “Kami dari KSSK terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar lembaga, yaitu kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan, kebijakan moneter, makroprudensial, dan payment system di tempatnya Pak Gubernur (Bank Indonesia), kebijakan sektor keuangan dan pengawasan serta regulasi sektor keuangan di OJK serta lembaga penjamin simpanan,” ujarnya.

     

  • Ramai-ramai Tinggalkan ChatGPT Beralih ke Penggantinya, Ada Apa?

    Ramai-ramai Tinggalkan ChatGPT Beralih ke Penggantinya, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – OpenAI yang merupakan perusahaan di balik layanan AI populer ChatGPT tengah dilanda krisis. Banyak talenta terbaik perusahaan yang memilih pindah ke Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram).

    Pasalnya, Meta berambisi untuk mendominasi pengembangan teknologi AI melalui divisi Superintelligence Lab. Meta tak segan-segan menawarkan gaji dan bonus tinggi demi membajak peneliti AI perusahaan pesaing, termasuk dari OpenAI.

    Terbaru, co-creator ChatGPT, Shengjia Zhao, ditunjuk sebagai Kepala Ilmuwan di Superintelligence Lab Meta. Hal ini diumumkan langsung oleh CEO Meta Mark Zuckerberg.

    “Dalam peran ini, Shengjia akan menetapkan agenda penelitian dan arah ilmiah untuk laboratorium baru kami yang bekerja langsung dengan saya dan Alex,” tulis Zuckerberg dalam unggahan di Threads.

    Alex yang dimaksud adalah Alexandr Wang yang direkrut Zuckerberg dari startup Scale AI, sebagai bagian dari akuisisi Meta terhadap perusahaan tersebut.

    Zhao merupakan mantan ilmuwan peneliti di OpenAI. Ia ikut menciptakan ChatGPT, GPT-4, dan beberapa model mini OpenAI, termasuk 4.1 dan o3.

    Ia termasuk di antara beberapa peneliti yang telah beralih dari OpenAI ke Meta dalam beberapa minggu terakhir, sebagai bagian dari persaingan talenta yang lebih kencang antara kedua perusahaan.

    Zuckerberg secara agresif merekrut talenta dari para pesaing untuk menutup kesenjangan dalam AI tingkat lanjut. Meta telah menawarkan beberapa paket gaji paling menguntungkan di Silicon Valley dan kesepakatan startup yang menggiurkan untuk menarik para peneliti kawakan.

    Meta baru-baru ini meluncurkan Superintelligence Lab untuk mengkonsolidasikan pekerjaan pada model Llama dan ambisi jangka panjang untuk menciptakan kecerdasan umum buatan (AGI).

    Zhao adalah salah satu pendiri lab tersebut, menurut postingan Threads, yang beroperasi terpisah dari FAIR, divisi penelitian AI Meta yang didirikan oleh pelopor pembelajaran mendalam Yann LeCun.

    Zuckerberg mengatakan Meta bertujuan untuk membangun “kecerdasan umum yang lengkap” dan merilis karyanya sebagai sumber terbuka (open source), sebuah strategi yang menuai pujian sekaligus kekhawatiran dalam komunitas AI.

    Sebelumnya, ada 7 orang pegawai OpenAI yang pindah ke Meta. Laporan The Information yang dikutip Reuters menyatakan selain Shengjia Zhao, ada juga Jiahui Yu, Shuchao Bi dan Hongyu Ren telah setuju untuk pindah ke Meta.

    Sebelumnya, Wall Street Journal mengabarkan bahwa Meta telah merekrut tiga pegawai OpenAI yang bermarkas di Swiss, yaitu Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, dan Xiaohua Zhai.

    Meta dikabarkan berani menawarkan gaji bernilai jumbo hingga US$100 juta (Rp 1,6 triliun) ke pekerja di bidang AI.

    Zuckerberg telah menyiapkan daftar insinyur dan peneliti AI untuk masuk ke perusahaannya. Laporan Wall Street Journal menyebutkan dia sendiri yang menghubungi tiap kandidat yang diinginkan, dikutip dari The Guardian.

    Beberapa nama dalam daftar itu berasal dari kampus terkemuka seperti lulusan baru PhD di University of California Berkeley dan Carnegie Melon.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 11 Saksi Dicecar Soal Aliran Dana CSR BI ke Yayasan, 9 Lainnya Mangkir

    11 Saksi Dicecar Soal Aliran Dana CSR BI ke Yayasan, 9 Lainnya Mangkir

    GELORA.CO -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal aliran uang dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) atau Corporate Social Responsibility (CSR) BI ke yayasan milik penyelenggara negara.

    Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa 11 orang sebagai saksi pada Kamis, 24 Juli 2025.

    “Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon,” kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin, 28 Juli 2025.

    Saksi-saksi yang telah diperiksa, yakni Abdul Mukti selaku Ketua Yayasan Al Firdaus Warujaya Cirebon, Mohamad Mumin selaku Ketua Yayasan Abhinaya Dua Lima, Ida Khaerunnisah selaku Ketua Yayasan Al Fairuz Panongan Palimanan tahun 2020-sekarang, Sudiono selaku Ketua Yayasan Alkamali Arya Salingsinhan, Jadi selaku Ketua Yayasan Al Munaroh Sembung Panongan tahun 2022-sekarang, Nia Nurrohman selaku Ketua Yayasan Al Fadila Panongan Palimanan.

    Selanjutnya, Deddy Sumedi selaku Ketua Yayasan Guyub Berkah Sejahtera dan Staf Bapenda kabupaten Cirebon, Ali Jahidin selaku Ketua Pengurus Yayasan As Sukiny dan Guru SMPN 2 Palimanan Kabupaten Cirebon, Eka Kartika selaku ibu rumah tangga, Sundari Meina Shinta selaku Notaris, dan Debby Puspita Ariestya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

    “Para saksi didalami terkait aliran uang yang mengalir ke yayasan milik penyelenggara negara,” terang Budi.

    Sedangkan 9 orang saksi lainnya mangkir, yakni Soedjoko Bin Soekendra selaku wiraswasta, Yeti Rusyati selaku mengurus rumah tangga, Sri Rezeki selaku PPAT, Akhmad Sugianto selaku pensiunan, Hevy Haviyanti selaku mengurus rumah tangga, Dedi Selamet selaku karyawan swasta, Suyati selaku karyawan swasta, Panji Haidwiguno selaku wiraswasta, dan Leni Djamaludin selaku mengurus rumah tangga.

    Pada Senin, 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. 

    Selanjutnya pada Kamis, 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.

    Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.

    Selanjutnya, tim penyidik telah menggeledah rumah anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan di Jalan Pelikan 1 Blok U7 nomor 9 RT.04/07, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Rabu malam, 5 Februari 2025 hingga Kamis dinihari, 6 Februari 2025.

    Dari sana, tim penyidik mengamankan bukti barang bukti elektronik berupa handphone, dokumen, surat, dan catatan-catatan.

    Sebelumnya pada Jumat, 27 Desember 2024, tim penyidik juga telah memeriksa Heri Gunawan sebagai saksi. Namun, Heri Gunawan mangkir saat dipanggil pada Rabu, 18 Juni 2025.

    Selain itu, penyidik juga telah memeriksa seorang lainnya yang merupakan calon tersangka, yakni Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem. Satori telah diperiksa sebanyak 4 kali, yakni pada Jumat 27 Desember 2024, Selasa 18 Februari 2025, Senin 21 April 2025, dan Rabu, 18 Juni 2025