Kementrian Lembaga: BI

Perbankan Guyur Rp 92,1 Triliun Buat Proyek Batubara – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Perbankan nasional disebut mengguyurkan dana jumbo untuk proyek berbasis batu bara pada periode 2021-2024. Nilainya mencapai USD 5,6 miliar atau sekitar Rp 92,1 triliun (kurs 16.456 per USD) dari 5 bank domestik besar mengalir untuk mendanai proyek dengan emisi karbon tinggi.

Peneliti Laporan Bersihkan Bankmu, Nabila Gunawan menyoroti data pendanaan bank nasional ke proyek batubara ini tak sejalan dengan komitmen pendanaan hijau. Termasuk dalam upaya untuk menekan emisi karbon yang dihasilkan. Adapun, total proyek batubara dari 7-8 perusahaan mencapai USD 7,8 miliar, angka mayoritas tadi didanai bank nasional.

“Itu USD 5,6 miliar itu dari hanya 5 bank ini. Yang aku yakin kita semua punya akun ya di sini, saya pun juga. Ini terutama yang 4 bank besar di Indonesia ya, Mandiri, Bank Negara, Bank Rakyat. Jadi lumayan signifikan kontribusi bank domestik, bank Indonesia terhadap perusahaan Batubara,” kata Nabila dalam diskusi di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Dia merinci kontribusi sejumlah bank yang mengalirkan dananya untuk proyek batu bara. Diantaranya, Bank Mandiri senilai USD 3,2 miliar, BRI senilai USD 809,6 juta, BNI senilai USD 719,7 juta, BCA senilai USD 451 juta, serta Bank Permata senilai USD 424 juta.

Nabila menyoroti, angka kumulatif USD 5,6 miliar yang diguyur bank domestik ini seharusnya bisa memdanai 19 proyek energi baru terbarukan (EBT) di bawah Just Energy Transition Partnership (JETP).

“Dan untuk estimasi seberapa banyak loans yang diberikan ke batu bara ini, USD 5,6 miliar itu bisa mendanai kurang lebih 19 proyek energi terbarukan yang di bawah JETP ya. Jadi sebenarnya bisa dialokasikan ke energi terbarukan tapi malah dialokasikan untuk membakar iklim kita ke perusahaan batubara, yang 2 dari 7 perusahaan batu bara ini masih melakukan ekspansi,” tuturnya.

31/07/2025 12:30
Kolaborasi DANA dan PPATK Menjaga Ekosistem Keuangan Digital

Jakarta: Kemajuan teknologi keuangan yang awalnya bertujuan mempermudah hidup kini menghadapi tantangan serius akibat penyalahgunaan, khususnya untuk aktivitas ilegal seperti judi online (judol). Salah satu alat yang paling sering disalahgunakan adalah dompet digital.

PPATK mencatat potensi perputaran uang dari judi online bisa mencapai Rp1.200 triliun pada akhir 2025. Selain berdampak hukum, fenomena ini juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang luas.

Menanggapi hal ini, DANA dan PPATK meluncurkan inisiatif “Sinergi dan Kolaborasi Menjaga Ekosistem Keuangan Digital.” Program ini adalah bagian dari Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Gernas APU PPT), dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, Kemenkopolhukam, asosiasi, hingga media.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menekankan bahwa penanganan judi online membutuhkan strategi lintas sektor yang lebih canggih. Ia mengapresiasi langkah proaktif DANA dalam melaporkan transaksi mencurigakan dan mengembangkan sistem deteksi penipuan (Fraud Detection System/FDS) secara berkelanjutan.

“Semoga upaya-upaya ini bisa memperkuat integritas ekosistem digital dan mempersempit celah penyalahgunaan teknologi keuangan oleh pihak tidak bertanggung jawab,” tandas Ivan.

Sementara itu, CEO DANA Indonesia, Vince Iswara, menegaskan komitmennya untuk menciptakan solusi jangka panjang guna mencegah penyalahgunaan, termasuk dengan memperkuat sistem FDS dan edukasi publik. Ia menyebut bahwa kolaborasi lintas lembaga terbukti efektif, terlihat dari menurunnya laporan akun dan situs terkait judi online.

Dukungan juga datang dari Dirjen Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, yang mencatat penurunan aktivitas judi online di platform DANA.“Kami mengapresiasi komitmen dan langkah yang telah diambil, dimana angka perjudian daring di DANA telah menurun 80 persen,” tegas Alexander Sabar.

Dari sisi teknologi, DANA juga melengkapi aplikasinya dengan fitur Smart Friction untuk mengintersepsi transaksi ke akun yang terindikasi ilegal. Selain itu, sejak 2020, lebih dari 39 ribu situs dan akun media sosial telah dilaporkan ke Komdigi, bersama ratusan ribu akun pengguna yang terlibat dalam aktivitas serupa.

Melalui sinergi antara pelaku industri, regulator, dan pemangku kepentingan lain, upaya menjaga ekosistem keuangan digital Indonesia dari ancaman judi online kini makin kuat dan sistematis.

Jakarta: Kemajuan teknologi keuangan yang awalnya bertujuan mempermudah hidup kini menghadapi tantangan serius akibat penyalahgunaan, khususnya untuk aktivitas ilegal seperti judi online (judol). Salah satu alat yang paling sering disalahgunakan adalah dompet digital.

PPATK mencatat potensi perputaran uang dari judi online bisa mencapai Rp1.200 triliun pada akhir 2025. Selain berdampak hukum, fenomena ini juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang luas.

Menanggapi hal ini, DANA dan PPATK meluncurkan inisiatif “Sinergi dan Kolaborasi Menjaga Ekosistem Keuangan Digital.” Program ini adalah bagian dari Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Gernas APU PPT), dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, Kemenkopolhukam, asosiasi, hingga media.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menekankan bahwa penanganan judi online membutuhkan strategi lintas sektor yang lebih canggih. Ia mengapresiasi langkah proaktif DANA dalam melaporkan transaksi mencurigakan dan mengembangkan sistem deteksi penipuan (Fraud Detection System/FDS) secara berkelanjutan.

“Semoga upaya-upaya ini bisa memperkuat integritas ekosistem digital dan mempersempit celah penyalahgunaan teknologi keuangan oleh pihak tidak bertanggung jawab,” tandas Ivan.

Sementara itu, CEO DANA Indonesia, Vince Iswara, menegaskan komitmennya untuk menciptakan solusi jangka panjang guna mencegah penyalahgunaan, termasuk dengan memperkuat sistem FDS dan edukasi publik. Ia menyebut bahwa kolaborasi lintas lembaga terbukti efektif, terlihat dari menurunnya laporan akun dan situs terkait judi online.

Dukungan juga datang dari Dirjen Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, yang mencatat penurunan aktivitas judi online di platform DANA.“Kami mengapresiasi komitmen dan langkah yang telah diambil, dimana angka perjudian daring di DANA telah menurun 80 persen,” tegas Alexander Sabar.

Dari sisi teknologi, DANA juga melengkapi aplikasinya dengan fitur Smart Friction untuk mengintersepsi transaksi ke akun yang terindikasi ilegal. Selain itu, sejak 2020, lebih dari 39 ribu situs dan akun media sosial telah dilaporkan ke Komdigi, bersama ratusan ribu akun pengguna yang terlibat dalam aktivitas serupa.

Melalui sinergi antara pelaku industri, regulator, dan pemangku kepentingan lain, upaya menjaga ekosistem keuangan digital Indonesia dari ancaman judi online kini makin kuat dan sistematis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(PRI)

31/07/2025 08:23
Tes Psikologi SIM di Online Lebih Murah, Bisa Dipakai di SIM keliling?

Jakarta –

Tes psikologi SIM bisa dilakukan lewat online dengan biaya lebih murah. Tapi hasilnya bisakah dipakai untuk perpanjang di SIM Keliling?

Menyertakan hasil tes psikologi menjadi salah satu syarat perpanjang SIM. Untuk tes psikologi, kalau kamu mau keluar biaya lebih murah maka opsinya adalah lewat online. Tes psikologi online itu bisa dilakukan melalui laman eppsi.id. ePPsi adalah satu-satunya platform tes psikologi SIM resmi yang diakreditasi Biro Psikologi SSDM Polri dan terintegrasi dengan aplikasi Sinar Korlantas Polri.

Tarif tes psikologi SIM di laman e-PPSi itu adalah Rp 57.500. Hasil tes di e-PPSi itu punya masa berlaku enam bulan dan bisa digunakan untuk berbagai golongan SIM. Sebagai perbandingan kalau tes psikologi di Satpas, Gerai SIM keliling, ataupun Mal Pelayanan Publik tarifnya Rp 100 ribu. Dengan biaya lebih murah, kamu nggak perlu khawatir kalau hasil tesnya tak bisa digunakan perpanjang SIM selain online.

Hasil tes psikologi online itu bisa kamu bawa ke Satpas hingga gerai SIM keliling sehingga kamu tak lagi membayar Rp 100 ribu.

“Hasil tes psikologi bisa digunakan untuk perpanjangan offline di Satpas atau di SIM keliling,” demikian dikutip dari laman Instagram Digital Korlantas Polri.

Sementara hasil tes kesehatan dijelaskan perlu dilakukan ulang oleh dokter di Satpas dengan masa berlaku erikkes 14 hari. Khusus tes kesehatan, bila dilakukan di Satpas tarifnya sekitar Rp 35 ribu. Selain kedua biaya di atas, kamu juga harus merogoh kocek untuk membayar asuransi sebesar Rp 50 ribu.

Terakhir ada biaya penerbitan yang tarifnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Khusus untuk perpanjang SIM, biaya per penerbitannya paling mahal Rp 80 ribu untuk SIM A, SIM B I, dan SIM BII. Untuk tahu lebih rinci, berikut biaya penerbitan perpanjangan SIM.

SIM A, SIM BI, SIM BII: Rp 80 ribu per penerbitanSIM C, SIM CI, dan SIM CII: Rp 75 ribu per penerbitanSIM D, SIM DI: Rp 30 ribu per penerbitan

(dry/rgr)

31/07/2025 07:01
PPATK dan DANA Kerja Sama Deteksi Transaksi Judi Online, Depo Bakal Ketahuan

Bisnis.com, JAKARTA — PPATK menggandeng layanan dompet digital DANA untuk mencegah transaksi judi online yang perputaran uangnya diprediksi mencapai Rp1.200 triliun pada akhir 2025.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menilai bahwa pihaknya tidak bisa bekerja sendiri untuk memberantas judi online di Indonesia, tetapi harus bersinergi antara regulator dan pelaku industri layanan dompet digital serta lintas sektoral.

Ivan berpandangan bahwa judi online itu tidak hanya membuka keran tindak pidana bagi pelakunya tetapi juga bisa memberikan dampak negatif secara sosial dan ekonomi kepada masyarakat.

“Kami mengapresiasi langkah-langkah proaktif DANA yang terus melaporkan transaksi mencurigakan dan membangun deteksi dini melalui pengembangan Fraud Detection System [FDS],” tuturnya di sela-sela acara Sinergi dan Kolaborasi Menjaga Ekosistem Keuangan Digital yang digelar di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Ivan optimistis kerja sama yang dilakukan PPATK dan DANA bisa mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan teknologi keuangan digital.

“Semoga upaya-upaya ini bisa memperkuat integritas ekosistem digital dan sekaligus mempersempit celah penyalahgunaan teknologi keuangan oleh pihak tidak bertanggung jawab,” katanya.

Sementara itu, CEO & Co-Founder DANA Indonesia Vince Iswara menambahkan sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital, pihaknya juga telah berkomitmen menghadirkan solusi berkelanjutan yang bisa mencegah transaksi mencurigakan sekaligus meningkatkan literasi dan kewaspadaan masyarakat.

“Kami terus memperkuat Fraud Detection System dan mengencangkan parameter risiko sesuai dengan tren dan tipologi judi online terbaru,” ujarnya.

Vince juga menambahkan bahwa kolaborasi menjadi kunci. Hal ini terbukti dengan terus menurunnya jumlah laporan dari DANA ke PPATK terkait situs dan nomor telepon terindikasi judi online.

Melihat sinergi strategis antara DANA dan PPATK itu, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar menyambut baik. Dia menambahkan bahwa DANA secara rutin menjalin komunikasi dan berkonsultasi dengan Komdigi sebagai bagian dari upaya bersama menekan angka perjudian daring.

“Kami mengapresiasi komitmen dan langkah-langkah yang telah diambil, di mana angka perjudian daring di DANA telah menurun 80%,” tutur Alexander.

Dia menambahkan selama beberapa tahun terakhir, DANA secara konsisten menempuh langkah ekstra berbasis teknologi untuk memperkuat kemampuan dalam mendeteksi aktivitas perjudian daring.

Selain terus berkoordinasi dengan PPATK dan Komdigi, DANA secara berkelanjutan menjalin konsultasi dengan Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran agar pendekatan yang diterapkan tetap sejalan dengan dinamika dan tren terkini di industri keuangan digital.

31/07/2025 05:50
Rupiah menguat dipengaruhi `gencatan senjata` tarif AS-China

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Rupiah menguat dipengaruhi `gencatan senjata` tarif AS-China
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 30 Juli 2025 – 19:45 WIB

Elshinta.com – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi `gencatan senjata` pengenaan tarif selama 90 hari antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

“Para pejabat AS dan Tiongkok sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata tarif 90 hari mereka pada hari Selasa (29/7), setelah dua hari perundingan yang digambarkan kedua belah pihak sebagai perundingan konstruktif di Stockholm (Swedia) yang bertujuan meredakan perang dagang yang semakin memanas antara dua negara dengan ekonomi terbesar dunia yang mengancam pertumbuhan global,” kata Ibrahim Assuabi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent meredam ekspektasi bahwa Presiden AS Donald Trump akan menolak perpanjangan tersebut, karena pertemuan dengan China sangat konstruktif.

Alhasil, keputusan untuk memperpanjang gencatan tarif perdagangan yang berakhir pada 12 Agustus atau membiarkan tarif melonjak kembali ke angka tiga digit, berada di tangan Trump.

Di sisi lain, sentimen terhadap rupiah juga berasal dari keyakinan pasar bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga acuan.

The Fed tak berkomitmen untuk pelonggaran lebih lanjut, meskipun ada tekanan dari Presiden AS untuk memangkas suku bunga.

Tekanan dari Trump disebut dapat menimbulkan perselisihan di antara para pembuat kebijakan The Fed.

“Gubernur Christopher Waller dan Michelle Bowman kemungkinan akan memberikan suara menentang keputusan Powell untuk mempertahankan suku bunga acuan. Namun beberapa tanda meredanya kondisi di pasar tenaga kerja, ditambah dengan kejelasan yang lebih lanjut tentang tarif Trump, juga dapat membuat The Fed lebih terbuka untuk akhirnya memangkas suku bunga acuan,” ungkap Ibrahim.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Rabu di Jakarta menguat sebesar 4 poin atau 0,02 persen menjadi Rp16.405 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.409 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.387 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.399 per dolar AS.

Sumber : Antara

30/07/2025 22:52
7 Banyak Utang hingga Cerai Usai PHK, Eks Pegawai Paytren Tuntut Hak Bandung

Banyak Utang hingga Cerai Usai PHK, Eks Pegawai Paytren Tuntut Hak
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Sebanyak 22 mantan karyawan PT Veritra Sentosa Internasional (VSI) yang menaungi merek dagang
Paytren
, menuntut perusahaan membayar sisa gaji dan pesangon yang belum diberikan usai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada 2019 hingga 2022.
Salah satunya, Deri Syarif, mengaku sangat membutuhkan uang pesangon sebesar Rp 132.766.454 untuk kebutuhan hidup dan melunasi utang.
“Rencananya uang itu untuk bayar utang, saya berhutang juga untuk kehidupan sehari-hari. Karena saya kan hanya di rumah saja setelah di-PHK,” ujar Deri saat ditemui Kompas.com di Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (30/7/2025).
Ia menyebut, pesangon yang pernah dicairkan hanya Rp 4 juta dari total hak sekitar Rp 136 juta. Padahal, dana tersebut sempat direncanakan sebagai modal usaha ekspor-impor, namun gagal dijalankan karena kurang modal.
“Mau lanjutin lagi niat usaha. Dulu sempat berencana mau bikin usaha ekspor-impor dari uang pesangon, tapi cuma cair Rp 4 juta dari yang seharusnya Rp 136 juta, akhirnya tidak jalan karena kurang modal,” katanya.
Tak hanya Deri, sejumlah mantan pegawai Paytren juga mengalami kesulitan ekonomi akibat PHK tanpa pelunasan hak.
“Di antara 22 orang itu, ada teman saya yang istrinya sampai meninggal dunia karena stres dan tertekan oleh waktu menunggu uang pesangon dibayarkan. Ada juga teman saya yang sampai cerai, karena masalah ekonomi keluarga habis di-PHK,” ucapnya.
Total tuntutan yang diajukan kepada perusahaan melalui mediasi tripartit bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung mencapai Rp 1,8 miliar.
Kuasa hukum eks pegawai PT VSI, Imas Sa’adah, menjelaskan jumlah pekerja yang terkena PHK sebetulnya lebih dari 100 orang. Namun hanya 22 orang yang melanjutkan proses hukum.
“Setelah dua kali mediasi, pada tahun 2023 dan 2024, pihak perusahaan hanya memberi janji-janji, dengan alasan menunggu pembayaran penjualan gedung. Pada 18 Februari 2025, PT VSI mengumumkan akuisisi, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan,” ujar Imas.
Menurutnya, berdasarkan aturan, perpindahan kendali perusahaan tidak menggugurkan kewajiban terhadap hak-hak buruh.
“Berdasarkan aturan, maka sudah tepat eks buruh VSI melakukan tuntutan kepada PT VSI. Manajemen baru tidak bisa lari dari tanggung jawab terhadap eks buruh PT VSI, sekalipun antara manajemen lama dan manajemen baru punya perjanjian internal,” tegasnya.
Mediasi tripartit bersama Disnaker Kota Bandung dilaksanakan pada 24 Juli 2025 dengan dihadiri perwakilan manajemen baru. Menurut Imas, mediasi pertama masih sebatas penyampaian tuntutan dan akan dilanjutkan dua pekan kemudian.
“Hasil mediasi pertama baru penyampaian tuntutan kepada pihak perusahaan, lalu mediasi dijadwalkan lagi dua pekan kemudian dengan agenda jawaban dari pihak perusahaan. Kami harap ada respon positif dari perusahaan terkait dengan hak pesangon yang belum dibayarkan,” katanya.
Imas menyebut pihaknya juga telah mengirim surat ke sejumlah instansi, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Balai Harta Peninggalan (BHP) Kementerian Hukum, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Majelis Ulama Indonesia.
“Tujuannya agar mendapat pengawalan, perlindungan, dan perhatian. Kami meminta agar pihak yang berwenang menangguhkan izin aktivasi, izin operasi maupun izin perpanjangan PT VSI hingga hak-hak karyawan tersebut diselesaikan,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/07/2025 20:20
Usai Rapat di Istana, Bos PPATK Irit Bicara soal Blokir Rekening Nganggur

Jakarta –

Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana irit bicara soal pemblokiran rekening dormant alias rekening nganggur. Ivan sebelumnya ikut rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025)

Selain Ivan, hadir pula pejabat Bank Indonesia, Kejaksaaan Agung, hingga Kepolisian. Usai rapat, Ivan enggan memberikan penjelasan, termasuk soal pemblokiran rekening.

“Nggak nggak sampai ke sana. Kita sudah bikin press release ya,” sebut Ivan ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025).

PPATK sebelumnya mengumumkan telah menemukan 140 ribu rekening tidak aktif atau dormant selama lebih dari 10 tahun. Adapun nilainya mencapai Rp 428 miliar.

Rekening nganggur ini berpotensi dihentikan sementara transaksinya agar tak disalahgunakan. Menurut PPATK, rekening dormant bisa menjadi celah praktik pencucian uang dan kejahatan lainnya.

“PPATK menemukan, banyak rekening tidak aktif (bahkan terdapat lebih dari 140 ribu rekening dormant hingga lebih dari 10 tahun, dengan nilai Rp. 428.612.372.321,00), tanpa ada pembaruan data nasabah,” kata Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, M Natsir Kongah dalam keterangannya.

(hal/hns)

30/07/2025 20:08
1 Prabowo Panggil Bos PPATK-BI di Tengah Gaduh Rekening Dormant Diblokir Nasional

Prabowo Panggil Bos PPATK-BI di Tengah Gaduh Rekening Dormant Diblokir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden
Prabowo Subianto
memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Ivan Yustiavandana
dan Gubernur Bank Indonesia
Perry Warjiyo
di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
, Ivan tiba di Istana sekitar pukul 17.06 WIB dan mengaku tidak tahu alasan ia dipanggil oleh Prabowo.
“Iya iya nanti ya. Saya dipanggil presiden, belum tahu agendanya,” ujar Ivan ke awak media.
Tak lama setelah Ivan, giliran Perry yang tiba di kompleks Istana tanpa memberikan komentar kepada jurnalis.
Pertemuan Ivan dan Perry dengan Prabowo ini berlangsung ketika masyarakat ramai memprotes kebijakan PPATK memblokir
rekening dormant
atau rekening tidak aktif.
PPATK melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening bank yang tidak aktif (dormant) dalam jangka waktu tiga bulan.
PPATK menjelaskan, kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif atau dormant dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan rekening oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurut PPATK, banyak rekening dormant digunakan untuk kegiatan ilegal, seperti jual beli rekening, tindak pidana pencucian uang, hingga kejahatan siber lainnya.
Ivan menegaskan bahwa saldo tabungan di rekening dormant yang diblokir tetap aman.
“Hak nasabah 100 persen tidak akan hilang,” ujar Ivan, Senin (28/7/2025).
Menurut Ivan, pemblokiran hanya bersifat sementara untuk menghentikan transaksi, dan nasabah bisa mengaktifkan kembali rekening tersebut atau menutupnya secara permanen dengan mendatangi bank.
Ivan menjelaskan, pemblokiran dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tindakan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan rekening oleh pihak tak bertanggung jawab.
“Pemblokiran dilakukan untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah atas rekeningnya karena sekarang marak sekali rekening-rekening yang tidak aktif dari nasabah lalu diperjualbelikan dan dipakai untuk transaksi ilegal tanpa sepengetahuan nasabah,” kata Ivan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/07/2025 17:35
Pengusaha Minta Pemerintah Kucurkan Stimulus Jelang Tarif Trump 1 Agustus

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan sejumlah insentif untuk industri padat karya sebagai upaya mengantisipasi tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap barang-barang Indonesia.

Untuk diketahui, Presiden Donald Trump telah mengumumkan kesepakatan dagang tarif impor sebesar 19% kepada Indonesia dari sebelumnya di level 32%. Di sisi lain, ekspor produk dari Negara Paman Sam ke Indonesia akan dibebaskan dari bea masuk alias tarif 0%.

Adapun, tarif impor 19% dari AS terhadap Indonesia menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara Asia lainnya, seperti Vietnam dengan tarif impor sebesar 20%.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menilai keberhasilan diplomasi perdagangan antara AS—Indonesia harus dibarengi dengan pembenahan struktural di dalam negeri, termasuk kepastian hukum dan berusaha, upah tenaga kerja, hingga efisiensi logistik.

“Apindo menekankan pentingnya pemberian insentif yang terukur dan berdampak langsung pada industri, khususnya sektor padat karya,” kata Shinta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Shinta mengungkapkan usulan insentif ini mencakup insentif fiskal seperti pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) jasa subkontrak dan bahan baku, percepatan restitusi PPN, penghapusan bea masuk bahan baku untuk industri, hingga perluasan skema pajak penghasilan atau PPh 21 ditanggung pemerintah.

“Hal-hal ini juga sudah kami sampaikan kepada Pak Dirjen Pajak yang baru, kami juga baru berdialog dengan beliau dan kami sudah sampaikan juga hal-hal yang menjadi harapan daripada pelaku usaha,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Apindo juga mendorong adanya kemudahan akses pembiayaan yang lebih inklusif kepada dunia usaha. Pasalnya, Shinta menyebut suku bunga acuan alias BI rate masih berada pada level tinggi.

Padahal, sambung dia, akses pembiayaan termasuk BI rate menjadi bagian untuk keberlangsungan dunia usaha, menjaga arus kas, menopang kapasitas produksi, serta untuk mengurangi gelombang PHK.

Selain itu, dunia usaha juga mengusulkan stimulus biaya tenaga kerja dan energi melalui subsidi iuran BPJS Kesehatan untuk sektor terdampak, diskon listrik, subsidi gas, serta pengembangan energi terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap dengan skema net-metering.

Shinta menambahkan, dunia usaha juga mendorong akan adanya efisiensi biaya dan hambatan perizinan untuk menekan biaya operasional.

Dia menjelaskan sederet insentif ini juga sekaligus untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) lanjutan dan penciptaan lapangan kerja.

“Seluruh langkah ini dirancang untuk menjaga arus kas, mempertahankan kapasitas produksi, dan mencegah gelombang PHK lanjutan,” terangnya.

Shinta menyampaikan bahwa sederet kebijakan ini mencerminkan komitmen Apindo untuk menciptakan usaha yang lebih kompetitif, lebih inklusif, menjadi pondasi utama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan perluasan lapangan pekerjaan.

“Industri padat karya kita tengah berada di persimpangan jalan. Jika tidak diberi perlindungan dan insentif yang cukup, maka kita berpotensi kehilangan sektor yang selama ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” pungkasnya.

30/07/2025 16:32
KB Bank Indonesia Salurkan Pembiayaan Rp400 Miliar ke PT Sinergi Gula Nusantara, Dorong Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Komitmen KB Bank Indonesia dalam memperkuat sektor strategis nasional kembali ditegaskan lewat penandatanganan perjanjian pembiayaan senilai Rp400 miliar bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) sebagai anak perusahaan dari holding PTPN III (Persero). Acara penandatanganan resmi berlangsung di Surabaya dan dihadiri jajaran manajemen senior dari kedua pihak.

Pembiayaan ini ditujukan untuk mendukung petani tebu binaan SGN yang menyuplai bahan baku ke empat pabrik gula utama milik SGN, yakni PG Gempolkrep, PG Tjoekir, PG Pesantren Baru, dan PG Ngadiredjo. Dana segar ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan, memperluas akses pembiayaan bagi petani, serta memperkuat efisiensi dalam rantai pasok industri gula nasional.

Langkah strategis ini mencerminkan peran aktif KB Bank Indonesia dalam mendorong ketahanan pangan nasional sekaligus membangun rantai nilai sektor pertanian yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Sektor tebu sendiri merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN), dan pembiayaan ini menjadi kontribusi konkret terhadap penguatan agro industri dari hulu ke hilir.

“Kami menyadari bahwa industri gula Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kolaborasi ini bukan sekadar pembiayaan, tetapi merupakan kemitraan jangka panjang yang memperkuat ekosistem agroindustri dari hulu ke hilir. Kami yakin inisiatif ini akan memberdayakan petani lokal, memperkuat kapasitas produksi, dan membangun fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Han, Jung Ho, Chief Strategy Officer KB Bank Indonesia.

Program pembiayaan ini disusun berdasarkan prinsip peningkatan produktivitas, efisiensi rantai pasok, dan keberlanjutan sosial serta lingkungan. Selain mendukung modal kerja petani, dana ini juga akan mendorong peningkatan kualitas panen dan proses pengolahan di level industri.

“Kami sangat menghargai kepercayaan dan dukungan dari KB Bank Indonesia. Pembiayaan ini membawa semangat baru bagi para petani binaan kami untuk memperluas usaha, mengadopsi teknologi yang lebih baik, dan memastikan pasokan bahan baku yang stabil bagi pabrik-pabrik kami,” ujar Hariyanto, Chief Finance Officer PT Sinergi Gula Nusantara.

Tak hanya memperkuat sektor pertanian, kolaborasi ini juga menjadi bagian dari strategi KB Bank Indonesia dalam memperluas portofolio pembiayaan berkelanjutan. Fokusnya adalah mendukung inklusi keuangan, membangun ekonomi pedesaan, dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) seperti pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.

Ke depan, KB Bank Indonesia akan terus mengintegrasikan teknologi keuangan mutakhir dan pengalaman global untuk menawarkan solusi keuangan berdampak yang berorientasi pada keberlanjutan. Lewat kolaborasi aktif bersama sektor riil dan pemerintah, bank ini siap menjadi katalis pertumbuhan sektor prioritas nasional.

(*)

30/07/2025 14:53