Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Aman dan Mudah, Ini Kelebihan Menabung Lewat DANA Goals

    Aman dan Mudah, Ini Kelebihan Menabung Lewat DANA Goals

    Jakarta –

    Di era pesatnya perkembangan teknologi digital, cara orang mengelola keuangan pun ikut berubah. Kini, semua serba praktis dan efisien, termasuk urusan menabung. Salah satu inovasi menarik datang dari aplikasi dompet digital DANA lewat fitur DANA Goals.

    Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menabung secara terencana dan terorganisir, sesuai dengan berbagai macam tujuan yang ingin dicapai, mulai dari liburan, beli gadget terbaru hingga dana darurat. Dengan fitur yang simpel dan proses yang mudah, DANA Goals jadi cara baru untuk mengelola keuangan secara cerdas dan tanpa ribet.

    Meski menawarkan kemudahan dalam merencanakan dan mengatur keuangan, fitur DANA Goals masih menimbulkan pertanyaan, terutama terkait aspek keamanannya. Lantas, bagaimana keamanan fitur DANA Goals? Dan apa saja yang diperoleh dengan menabung melalui DANA Goals?

    DANA Goals, Nabung Praktis Tanpa Antre di Bank

    DANA Goals adalah fitur yang disediakan oleh DANA. Tujuan utama dari DANA Goals adalah membantu penggunanya untuk menabung secara efektif untuk tujuan tertentu yang bisa disesuaikan. Misalnya, Anda dapat membuat tujuan menabung untuk liburan, membeli gadget baru, atau persiapan pendidikan anak.

    Dalam dunia yang serba cepat dan digital ini, menyimpan uang secara virtual telah menjadi norma. DANA Goals adalah bagian dari inovasi yang memudahkan milenial dan generasi selanjutnya untuk menyimpan dana mereka tanpa harus khawatir membawa uang tunai atau mengantri di bank.

    Keamanan Transaksi di DANA Goals

    Aplikasi DANA menyediakan berbagai penawaran keamanan yang mengamankan seluruh transaksi keuangan, termasuk yang dilakukan lewat DANA Goals. DANA memastikan setiap transaksi, termasuk penyimpanan dana di DANA Goals.

    Seluruh transaksi melalui DANA Goals dilindungi oleh protokol keamanan yang canggih. Selain itu, DANA juga diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Bank Indonesia, yang memberikan jaminan tambahan terkait keamanan penyimpanan dan transaksi keuangan.

    Keuntungan Menabung di DANA Goals

    Selain soal keamanan, keuntungan lain dari menabung dengan DANA Goals adalah kemudahannya. Berikut adalah beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan:

    1. Fleksibilitas dan Kemudahan Akses

    DANA Goals memungkinkan Anda untuk membuat berbagai tujuan menabung dengan fleksibilitas tinggi. Anda tidak perlu mengunjungi bank fisik atau menghadapi prosedur yang rumit. Cukup dengan beberapa klik di aplikasi DANA, Anda bisa mulai menabung.

    2. Tanpa Biaya Tersembunyi

    Satu hal yang sering dikhawatirkan pengguna adalah biaya administrasi tambahan. Dengan DANA Goals, Anda bisa menabung tanpa ada biaya tambahan yang membebani.

    3. Rasa Aman dalam Penggunaan

    Dengan pengawasan dari OJK dan protokol keamanan tingkat tinggi, pengguna mendapatkan rasa aman saat menggunakan DANA Goals. Anda tidak perlu khawatir dana yang disimpan lenyap begitu saja karena semua transaksi tercatat dan dapat diawasi.

    Manajemen Keuangan yang Lebih Baik

    Dengan mengatur tujuan keuangan, Anda belajar untuk lebih pandai mengelola uang. Hal ini dapat membantu membentuk kebiasaan finansial yang lebih baik dan sehat.

    Banyak sekali bukan keuntungan menabung di DANA Goals? Menabung di masa sekarang tidak selalu identik dengan menyimpan uang di bawah bantal atau di rekening bank. Dengan adanya teknologi dan fitur seperti DANA Goals, menabung tentunya menjadi lebih mudah, cepat, dan aman.

    (prf/ega)

  • Alasan Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai Hari Libur – Page 3

    Alasan Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai Hari Libur – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta menteri, pimpinan lembaga negara, hingga kepala daerah untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak di kantor masing-masing mulai 1 hingga 31 Agustus 2025. Pengibaran bendera ini untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.

    Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Mensesneg Nomor B-20/M/S/TU.00.03.07/2025 tertanggal 28 Juli 2025. Surat ini ditujukan untuk Pimpinan Lembaga Megara, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri.

    Kemudian, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Lembaga Non Struktural, Kepala Perwakilan Rl di Luar Negeri, Gubernur Provinsi di seluruh lndonesia, hingga Bupati dan Walikota di seluruh lndonesia.

    “Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka menyemarakkan Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Rl Tahun 2025, kami mengajak Bapa lbu/Saudara untuk dapat turut serta berpartisipasi dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut: Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2025,” demikian dikutip Liputan6.com dari surat edaran Mensesneg, Kamis (31/7/2025).

    Selain itu, pimpinan lembaga negara, menteri, hingga kepala daerah diminta memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho, atau hiasan lainnya di kantor masing-masing. Pemasangan dekorasi, poster, spanduk, balihosesuai dengan Pedoman lndentitas Visual Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Rl Tahun2025.

    “Tema, logo, dan panduan identitas visual Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Rl Tahun 2025 dapat diunduh pada laman https://hut80ri.setneg.go.id,” bunyi surat edaran Mensesneg.

  • ASN Mulai Angkat Koper ke IKN, Pemerintah Bereskan Hunian dan Kantor

    ASN Mulai Angkat Koper ke IKN, Pemerintah Bereskan Hunian dan Kantor

    Jakarta –

    Wacana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali bergulir. Pemerintah tengah mematangkan skenario strategis pemindahan ASN dari 15 kementerian ke ibu kota baru tersebut. Prosesnya dipercepat seiring rampungnya infrastruktur tahap awal di IKN.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pembangunan tahap II akan segera dimulai dan pemindahan ASN menjadi bagian utama dari agenda prioritas. “Kementerian PANRB telah merancang pemindahan ASN dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Kamis (31/7/2025).

    Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, membenarkan bahwa pembahasan teknis pemindahan sedang berlangsung. Skema awalnya sudah dirancang sejak Februari 2023 dan mencakup total 38 kementerian/lembaga yang akan dipindah secara bertahap hingga 2029.

    “Pemindahan dilakukan bertahap, disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur perkantoran dan hunian,” kata Averrouce saat dihubungi detikcom, Jumat (1/8/2025).

    Pemerintah telah menyiapkan 47 tower apartemen untuk ASN, masing-masing berisi 60 unit hunian berukuran 98 m². Setiap unit dilengkapi tiga kamar tidur, dapur, ruang tamu, kamar mandi, serta sarana pendukung lainnya. Selain itu, empat kantor kementerian koordinator (kemenko) telah dibangun sebagai lokasi awal operasional kementerian yang dipindah.

    Tidak hanya hunian dan kantor, infrastruktur penunjang lain seperti fasilitas pendidikan dari PAUD hingga SMA, rumah sakit, serta layanan sosial dasar juga mulai tersedia di kawasan IKN.

    Namun, masuknya pemerintahan baru dengan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian-naik dari sebelumnya 34 kementerian-membuat pemerintah harus menyesuaikan kembali daftar prioritas pemindahan.

    “Dengan perubahan struktur kabinet, perlu ada penyesuaian terhadap kementerian dan lembaga yang diprioritaskan dalam gelombang pertama,” jelas Averrouce.

    Sementara itu, ASN dari sejumlah lembaga sudah lebih dulu berpindah ke IKN. Hingga Juli 2025, sebanyak 1.170 pegawai Otorita IKN sudah menempati hunian ASN dan aktif bertugas. Selain itu, 109 pegawai dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga telah tinggal dan bekerja di lokasi.

    Sejumlah instansi lainnya seperti Bank Indonesia, BIN, Kementerian PUPR, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turut mulai menempatkan pegawai di IKN, termasuk balai-balai teknis yang berada di bawah Kementerian PUPR.

    Dengan pemindahan ini, pemerintah menargetkan ekosistem layanan publik bisa mulai berjalan penuh di ibu kota baru seiring pembangunan berkelanjutan tahap selanjutnya.

    (shc/rrd)

  • Salut! Presiden Responsif Akhiri Polemik Pemblokiran Rekening Rakyat

    Salut! Presiden Responsif Akhiri Polemik Pemblokiran Rekening Rakyat

    GELORA.CO -Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengapresiasi sikap cepat Presiden Prabowo Subianto dalam merespons keresahan publik terkait kontroversi kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    PPATK sebelumnya memblokir rekening masyarakat yang tidak aktif selama tiga bulan. Kini, Sekitar 28 juta nomor rekening yang sebelumnya diblokir, telah kembali diaktifkan.

    “Salut saya sama Presiden Prabowo yang responsif dan tegas meyikapi kontroversi pemblokiran rekening yang menyusahkan rakyat ini. Terimakasih Presiden Prabowo, sekarang puluhan juta rekening rakyat yang diblokir sudah aktif kembali,” ungkap Jumhur kepada redaksi, Jumat, 1 Agustus 2025.

    Langkah ini terjadi setelah munculnya gelombang protes dari masyarakat yang menilai kebijakan tersebut merugikan, terutama bagi kelompok rentan. 

    Presiden pun langsung memanggil Ketua PPATK dan Gubernur Bank Indonesia ke Istana pada Rabu, 30 Juli 2025, untuk membahas secara langsung persoalan tersebut. Hasil pertemuan, PPATK mencabut blokir terhadap jutaan rekening milik masyarakat.

    Meski Jumhur memahami niat baik pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan rekening oleh pelaku kejahatan, dia mengingatkan agar setiap kebijakan tetap mengedepankan pertimbangan menyeluruh, terutama dampaknya bagi masyarakat kecil.

    “Bila dalam mengambil kebijakan segenap batin kita berkhidmat untuk rakyat, maka kebijakan-kebijakan yang berpotensi meresahkan rakyat pasti tertolak bahkan ketika masih dalam pikiran,” pungkas Jumhur.

  • Laba Krom Bank tumbuh 12,36 persen hingga triwulan II 2025

    Laba Krom Bank tumbuh 12,36 persen hingga triwulan II 2025

    Seiring terjaganya rasio NPL yang sehat, kami siap memperluas pembiayaan, terutama ke segmen nasabah ritel

    Jakarta (ANTARA) – PT Krom Bank Indonesia Tbk (kode saham: BBSI), anak perusahaan Kredivo Group, mencatat laba bersih tumbuh sebesar 12,36 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp73,2 miliar hingga akhir triwulan II 2025.

    Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa konsistensi laba sejak peluncuran Krom sebagai bank digital pada tahun lalu menjadi bukti kuat bahwa perseroan memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan ke depan.

    Krom Bank juga mencatatkan kinerja positif dari sisi penghimpunan dana masyarakat. Per Juni 2025, dana pihak ketiga (DPK) Krom Bank tumbuh hampir 4 kali lipat secara yoy atau mencapai Rp5,6 triliun.

    Menurut Anton, pertumbuhan DPK yang signifikan mencerminkan kepercayaan nasabah yang semakin tinggi terhadap Krom Bank sebagai tempat menyimpan dan mengembangkan dana, terutama seiring penawaran bunga deposito kami yang kompetitif.

    Sementara itu, dari sisi intermediasi, Krom Bank menyalurkan kredit senilai Rp6,52 triliun hingga akhir Juni 2025 atau tumbuh 141,57 persen yoy dan 9,51 persen (month to month/mom).

    Rasio kredit bermasalah (NPL gross) pun terus membaik, turun menjadi 2,70 persen dibandingkan 3,93 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Di tengah perlambatan pertumbuhan kredit industri perbankan yang tercatat hanya 7,77 persen yoy pada Juni 2025, perseroan menyampaikan bahwa kinerja ini menunjukkan efektivitas strategi penyaluran kredit Krom Bank yang ekspansif namun selektif.

    Pertumbuhan kredit Krom Bank pada periode ini masih ditopang oleh pendanaan channeling dengan nilai kredit mencapai Rp5,85 triliun. Namun, Krom Bank menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memperluas portofolio pembiayaan perseroan.

    “Seiring terjaganya rasio NPL yang sehat, kami siap memperluas pembiayaan, terutama ke segmen nasabah ritel, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang disiplin,” jelas Anton.

    Sejalan dengan menguatnya kinerja intermediasi dan makin tingginya perolehan DPK perseroan, Krom Bank tercatat memiliki posisi likuiditas perseroan yang kuat.

    Hal ini tercermin dari loan to deposit ratio (LDR) sebesar 115,58 persen per Juni 2025, membaik dari 184,12 persen pada Juni tahun lalu.

    Menurut perseroan, kuatnya likuiditas ini menjadi pondasi penting bagi Krom Bank untuk terus memperluas jangkauan kredit dan memperkuat fungsi intermediasi.

    “Dengan struktur pendanaan yang solid dan pertumbuhan laba yang konsisten, Krom Bank berada dalam posisi yang kuat untuk melanjutkan ekspansi secara terukur. Ke depan, keseimbangan antara pertumbuhan, profitabilitas dan ketahanan likuiditas akan tetap menjadi fokus utama kami dalam menjaga stabilitas dan daya saing kinerja perseroan di tengah tantangan ekonomi,” tutup Anton.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DJP kejar pajak dari integrasi NIK di Digital ID milik Dukcapil

    DJP kejar pajak dari integrasi NIK di Digital ID milik Dukcapil

    makin bisa mengandung informasi-informasi yang dibutuhkan dalam kerangka optimalisasi penerimaan pajak

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan pembaruan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyasar optimalisasi penerimaan pajak melalui integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Digital ID.

    Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD), mengutip Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, merupakan KTP-el yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

    “Dengan adanya Digital ID, informasi yang terkait variabel individu yang bersangkutan akan makin kaya. Jadi, makin bisa mengandung informasi-informasi yang dibutuhkan dalam kerangka optimalisasi penerimaan pajak,” kata Bimo dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (31/7) malam.

    Bimo pun menyinggung soal Payment ID yang akan diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) pada 17 Agustus mendatang.

    Menurut dia, baik Payment ID maupun kolaborasi DJP dengan Dukcapil merupakan wujud dari arah kebijakan Indonesia menuju pemerintahan digital atau e-government.

    “Referensinya adalah Peraturan Presiden terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres Nomor 95 Tahun 2018),” ujar Bimo.

    Maka dari itu, lanjut Bimo, integrasi data dalam sistem pemerintahan akan terus dilakukan ke depannya. Dengan begitu, layanan publik dapat terlaksana dengan lebih cepat, pasti dan murah.

    “Memang (Perjanjian Kerja Sama/PKS) setiap tiga tahun sekali itu kami perbarui. Kemarin kami perpanjang lima tahun sekali. Ini merupakan nota kesepamahan yang memang berjalan dan kami revisi secara berkala,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, DJP dan Dukcapil menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) pada 29 Juli 2025.

    Kerja sama tersebut mencakup validasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK), pemutakhiran data kependudukan dan pemberian layanan face recognition untuk mendukung administrasi dan pengawasan perpajakan.

    Menurut Bimo, PKS ini merupakan bagian dari komitmen dalam melaksanakan reformasi perpajakan, memperkuat tata kelola administrasi perpajakan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perbanas proyeksi kredit tumbuh 8,7 persen plus minus 1 persen yoy

    Perbanas proyeksi kredit tumbuh 8,7 persen plus minus 1 persen yoy

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Aviliani memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2025 sebesar 8,7 persen plus minus 1 persen year on year (yoy).

    “Memang kredit itu berbagai lembaga menunjukkan bahwa memang untuk mencapai 10 persen itu agak susah. Jadi kita semua ‘pengen’ 10 persen tapi ini proyeksi kita sampai akhir tahun itu itu diperkirakan sekitar 8,7 persen. Mungkin ada bank-bank yang memang bisa cenderung ‘double digit’, tapi tidak semuanya,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Kesulitan mencapai angka di atas 10 persen karena permintaan bisnis berpotensi terbatas, sehingga tak mungkin bank menawarkan kredit.

    Bank Indonesia (BI) disebut telah memberikan insentif untuk sektor tertentu dan menyediakan repo, sementara bank sudah siap memberikan kredit, tetapi yang menjadi masalah adalah permintaan dari pasar.

    Karena itu, menurut dia, sektor-sektor yang hendak dikembangkan pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu memiliki arah jelas karena pasti akan diikuti oleh perbankan.

    Ke depan, pertumbuhan kredit dinilai akan berasal dari antara lain sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi, akomodasi makanan dan minuman, perdagangan besar dan eceran, listrik, gas dan air. Lalu transportasi, pergudangan dan komunikasi, hingga pertanian, perburuan dan kehutanan.

    “Jadi ini yang harus diikuti oleh pengusaha. Makanya kalau anda lihat, pengusaha itu ada yang bisa lanjut, ada yang enggak, tergantung bagaimana dia bisa melihat perubahan yang begitu cepat dan mereka bisa mengikuti. Tapi kalau dia enggak bisa berubah, cenderung mereka akan jatuh atau ya dia jual kepada perusahaan lain,” kata Aviliani.

    Menurut dia, pertumbuhan kredit harus diarahkan pada sektor padat karya seperti pertanian dan bernilai tambah tinggi seperti manufaktur maupun informasi dan komunikasi (Infokom) dengan potensi penguatan struktural jangka panjang.

    Perbanas mencatat sektor pertambangan diproyeksikan tumbuh 23,4 persen, lalu listrik, gas dan air sebesar 14,9 persen, sedangkan infokom sekitar 10 persen.

    Namun, Aviliani juga mengingatkan bahwa beberapa sektor seperti transportasi mengalami perlambatan signifikan dan perlu pendekatan kredit yang lebih cermat.

    “Kita harus cermat dalam menyalurkan kredit, mengedepankan kualitas dan selektivitas. Fokus pada sektor unggulan dan esensial seperti pertanian, manufaktur, pertambangan dan energi, serta infokom akan memperkuat portofolio kita, namun tidak lupa menjaga dukungan bagi konsumsi masyarakat agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring pernyataan `hawkish` The Fed

    Rupiah melemah seiring pernyataan `hawkish` The Fed

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring pernyataan `hawkish` The Fed
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 19:24 WIB

    Elshinta.com – Analis pasar uang Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi pernyataan Federal Reserve (The Fed) yang hawkish.

    “Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah di kisaran Rp16.400-Rp16.450 dipengaruhi oleh faktor global kenaikan index dollar yang dipicu oleh pernyataan The Fed yang hawkish,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Mengutip Anadolu, The Fed mempertahankan suku bunga tetap konstan di kisaran 4,25-4,5 persen pada Juli 2025.

    Gubernur The Fed Jerome Powell menyampaikan bahwa pihaknya akan mempertahankan suku bunga acuan pada September 2025 dengan tetap mempertimbangkan apakah tarif bakal mendorong inflasi, karena Bank Sentral Amerika Serikat (AS) kembali mempertahankan suku bunga acuan pada Juli 2025.

    Pihaknya meyakini bahwa sikap kebijakan moneter saat ini menempatkan bank sentral pada posisi yang tepat untuk merespons perkembangan ekonomi potensial secara tepat waktu.

    Powell mengatakan The Fed ingin memastikan bahwa tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump tidak akan menyebabkan lonjakan inflasi sebelum menurunkan suku bunga.

    “The Fed menilai kebijakan menahan suku bunga acuan akan lebih tepat dalam menghadapi ketidakpastian efek tarif,” ungkap Rully.

    Adapun sentimen dari domestik yang menyebabkan pelemahan kurs rupiah ialah tekanan pada pasar saham dan pasar obligasi negara bertenor panjang.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Kamis di Jakarta melemah sebesar 51 poin atau 0,31 persen menjadi Rp16.456 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.405 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.459 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.387 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • DJP kejar pajak dari integrasi NIK di Digital ID milik Dukcapil

    Pajak emas bullion bank 0,25 persen berlaku, konsumen akhir dibebaskan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menetapkan pembelian emas oleh bullion bank dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25 persen yang mulai berlaku per 1 Agustus 2025, namun konsumen akhir dibebaskan dari pengenaan pajak ini.

    Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025.

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (31/7) malam, menjelaskan kehadiran dua PMK itu bertujuan untuk menghindari risiko saling pungut dalam transaksi emas oleh bullion bank atau bank emas.

    Sebelumnya, belum ada pengaturan yang secara spesifik mengenai pemungutan PPh 22 atas kegiatan usaha bulion, sehingga pelaksanaannya mengacu pada PMK 48 Tahun 2023 dan PMK 81 Tahun 2024.

    Namun, ketentuan dalam kedua PMK itu menyebabkan kondisi saling pungut, di mana penjual emas memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen atas penjualan kepada bullion bank (PMK 48 Tahun 2023) dan bulion memungut PPh 22 sebesar 1,5 persen atas pembelian pada transaksi yang sama (PMK 81 Tahun 2024).

    Selain itu, terdapat ketentuan Surat Keterangan Bebas (SKB) atas impor emas batangan, yang menimbulkan ketidaksetaraan antara pembelian emas batangan di dalam negeri dan melalui impor.

    Lewat aturan baru PMK 51 Tahun 2025, pemerintah menunjuk lembaga jasa keuangan (LJK) bulion sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian emas batangan sebesar 0,25 persen dari nilai pembelian, di luar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, untuk transaksi dengan nilai maksimal Rp10 juta, dikecualikan dari pemungutan.

    Skema SKB atas impor emas batangan juga dihapus, sehingga pembelian melalui impor kini dipungut PPh Pasal 22 dengan skema yang sama seperti pembelian dalam negeri.

    “Beban lembaga jasa keuangan akan berkurang dengan diturunkannya tarif PPh Pasal 22 dari yang semula 1,5 persen ke 0,25 persen,” ujar Bimo.

    Selanjutnya, dalam PMK 52 Tahun 2025, pemerintah mengatur pengecualian dalam pungutan PPh Pasal 22 atas transaksi emas.

    Pungutan PPh Pasal 22 tidak dilakukan atas penjualan emas perhiasan atau emas batangan kepada tiga kelompok, yaitu konsumen akhir, wajib pajak UMKM dengan PPh final, serta wajib pajak yang memiliki SKB PPh 22.

    Pengecualian serupa juga berlaku untuk penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia, melalui pasar fisik emas digital, dan kepada LJK bulion.

    “Ada pengecualian. Kalau konsumen akhir, tidak dipungut. Antam itu kan jual ke konsumen akhir, ibu rumah tangga, atau lainnya. Tapi, yang dipungut kepada pedagang atau pabrikan,” kata Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama.

    PMK 51 Tahun 2025 dan PMK 52 Tahun 2025 ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 25 Juli 2025 dan diundangkan pada 28 Juli 2025. Namun, kebijakannya efektif berlaku pada 1 Agustus 2025.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia masih beruntung di tengah gejolak ekonomi global

    Indonesia masih beruntung di tengah gejolak ekonomi global

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Perbanas: Indonesia masih beruntung di tengah gejolak ekonomi global
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 21:56 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi mengatakan Indonesia dalam kondisi masih beruntung di tengah gejolak perekonomian global.

    “Perekonomian Indonesia masih relatif robust terhadap gejolak eksternal karena kita ini ya namanya Indonesia masih beruntung karena domestic demand kita kuat, penduduk kita banyak, penduduk muda kita juga banyak. Artinya, demand saja itu cukup mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Hery Gunardi dalam PERBANAS Review of Indonesia’s Mid-Year Economy (PRIME) 2025 di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan proyeksi World Bank (Bank Dunia), perekonomian global diperkirakan tertekan, baik di negara maju maupun berkembang.

    Pada bulan Juni 2025, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 2,75 persen menjadi 2,3 persen. Hal ini menegaskan pemulihan pasca pandemi COVID-19 masih rapuh dan dibayangi risiko eksternal.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga turut dipangkas dari sekitar 5,1 persen menjadi 4,7 persen. Namun, jika dilihat lebih, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dikoreksi turun sebesar 0,3-0,4 percentage point. Estimasi ini berarti menunjukkan ekonomi nasional lebih resilien terhadap perubahan global dibandingkan negara-negara lain.

    “Kita juga melihat bahwa saat ini kita di Indonesia memasuki era pertumbuhan ekonomi dengan quarter satu kemarin sekitar 4,9 persen. Ini memperkuat sinyal bahwa pemulihan ekonomi berjalan secara moderat dan belum cukup kuat untuk kembali ke masa-masa pertumbuhan tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Hery.

    Seiring pertumbuhan ekonomi dan konsumsi domestik melambat, laju penyaluran kredit industri perbankan nasional pun mengalami hal serupa, yakni sekitar 7,8 persen year on year (yoy) hingga akhir Juni 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 10,5 persen.

    Selain itu, Loan to Deposit Ratio (LDR) naik ke level 85 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) di angka 7 persen yoy, Loan at Risk (LaR) 9,73 persen, rasio non-performing loan (NPL) gross sebesar 2,22 persen.

    Kinerja profitabilitas perbankan juga mulai menunjukkan sedikit pelemahan dengan Net Interest Margin (NIM) dan Return on Asset (ROA) masing-masing menurun jadi 4,57 persen dan 2,56 persen. Adapun Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) naik signifikan menjadi 86,1 persen.

    Berdasarkan berbagai data tersebut, terdapat enam tantangan utama dalam penyaluran kredit tahun 2025.

    Pertama ialah permintaan kredit melemah seiring perlambatan konsumsi dan ekspor yang membuat target penyaluran sulit tercapai. Bank-bank dinilai akan berebut segmen berisiko rendah.

    Kedua yaitu bank memperketat syarat agunan dan rasio leverage sejak kuartal II-2025 yang berdampak terhadap arus kas usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan sektor lainnya semakin menipis karena menghadapi akses pembiayaan lebih sempit.

    Selanjutnya adalah Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga ke 5,25 persen pada Juli 2025 seiring transmisi moneter melambat yang menyebabkan margin kredit tergerus karena suku bunga dana masih tinggi, sedangkan suku bunga kredit turun.

    Tantangan berikutnya yakni risiko NPL naik yang cenderung menaikkan cost of credit. Dampak bagi bank adalah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) lebih besar, sehingga menekan profitabilitas.

    Terakhir, adanya bank digital dan financial technology (fintech) yang menawarkan pinjaman cepat berbasis data alternatif membuat bank konvensional harus pasang credit-analytics berbasis big data untuk tetap kompetitif.

    “Jadi tahun 2025 ini, strategi dunia penyaluran credit tidak cukup hanya ekspansi, tapi juga selektif, adaptif, dan berbasis teknologi agar relevan dengan sustainability,” ucap dia.

    Sumber : Antara