Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Pengusaha Beberkan Peluang Ekonomi RI Tumbuh Terjaga 5%, Realistis?

    Pengusaha Beberkan Peluang Ekonomi RI Tumbuh Terjaga 5%, Realistis?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi periode kuartal kedua tahun ini yang mencapai 5,12% (year-on-year/yoy) dinilai cukup mengejutkan bagi dunia usaha dan ekonom. Namun, laju pertumbuhan ini disebut dapat terus terjaga. 

    Data BPS menunjukkan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kuartal I/2024 sebesar 5,11%, kemudian diikuti oleh pertumbuhan ekonomi kuartal kedua sebesar 5,05%. 

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan secara siklus tahunan, kuartal kedua memang umumnya lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang ditopang oleh belanja masyarakat dalam periode lebaran.

    “Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% dengan segala perdebatannya, menjadi sebuah indikator tren pertumbuhan ekonomi yang naik pada tahun 2025,” kata Ajib kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025). 

    Meskipun, para ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi cenderung lebih rendah lagi di kuartal kedua. Konsensus pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2025 hanya di kisaran 4,69%—4,81%. 

    Hal ini juga didukung oleh Purchasing Managers’ Index (PMI) sektor manufaktur yang mengalami konstraksi sepanjang kuartal. PMI Manufaktur Juli 2025 tercatat 49,2 atau masih di fase kontraksi. 

    Pada April 2025 PMI manufaktur tercatat sebesar 46,7. Konstraksi paling dalam sejak 4 tahun terakhir. Adapun, pada Mei 2025 mengalami peningkatan indeks menjadi 47,4, Juni 2025 kembali mengalami penurunan, menjadi sebesar 46,9. 

    “Data konstraksi PMI Manufaktur ini juga relevan dengan potret di lapangan, terjadi fenomena rombongan jarang beli (rojali) dan rombongan hanya nanya-nanya (rohana), padahal daya beli dan konsumsi ini yang menjadi penopang signifikan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya. 

    Jika ditelisik, BPS mengebut ada dua hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup eskalatif di kuartal kedua 2025 ini yakni investasi dan kebijakan moneter.  

    Pertama, investasi disebut tumbuh secara signifikan sebesar 6,99% yoy atau level tertinggi selama 4 tahun terakhir, terutama karena proyek infrastruktur. 

    Adapun, kuartal kedua ini mencapai Rp477,7 triliun, dengan rasio 57,7% dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 42,3% dari Penanaman Modal Asing (PMA).

    Faktor kedua adalah karena kebijakan moneter, yang membuat relaksasi tingkat suku bunga acuan turun 25 basis point pada Mei 2025, menjadi 5,5%.

    Ajib menilai kebijakan ini cukup menambah likuiditas di sistem perekonomian sebesar 375 triliun lewat relaksasi cadangan. 

    “Kebijakan ini diharapkan bisa berlanjut memberikan dampak positif pada kuartal ketiga, karena pada awal Juli, Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan tingkat suku bunga acuan menjadi 5,25%,” tuturnya. 

    Masukkan Apindo

    Untuk itu, Apindo memberikan 4 masukan agar pertumbuhan ekonomi bisa terjaga sampai dengan akhir tahun untuk jangka pendek, dan sampai dengan tahun 2029 untuk jangka menengah. 

    Pertama, adalah penguatan daya beli masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah diminta untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Seluruh kebijakan lembaga dan kementerian, harus mempunyai orientasi dan output dalam penyerapan tenaga kerja.

    Kedua, pemerintah harus mendorong insentif fiskal maupun moneter yang tepat sasaran, dan mendorong low cost economy. Percepatan restitusi, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), relaksasi pajak untuk UMKM, menjadi bagian kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan. 

    “Kemudian tingkat suku bunga kredit yang murah, perlu didorong terutama untuk sektor padat karya,” imbuhnya. 

    Ketiga, pemerintah perlu mendorong regulatory streamlining, atau deregulasi. Percepatan layanan, kemudahan koordinasi, penyederhaaan perijinan, adalah bagian dari deregulasi. 

    Apindo mendukung pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Deregulasi dari Kemenko Perekonomian, bagian dari kolaborasi dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung perekonomian yang lebih baik.

    Keempat, mendorong lebih banyak investasi yang masuk. Rasio investasi PMA masih rendah, dan potensi bisa ditingkatkan, dengan catatan, pemerintah harus fokus dengan upaya  mendorong ease to doing business atau kemudahan dalam berusaha. 

    “Indonesia masih di peringkat 73 dari 190 negara. Idealnya Indonesia bisa di peringkat 40. Momentum ratifikasi IEU-CEPA juga menjadi angin segar menuju free trade agreement dan membuka pintu investasi dari Uni Eropa ke Indonesia,” tuturnya. 

    Ajib menuturkan, meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2025, menjadi sebuah paradoks dari daya beli yang sedang menurun, tetapi dengan segala diskursus yang ada, dunia usaha optimis secara agregat tahun 2025, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai sesuai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PEM-PPKF) yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Untuk itu, pemerintah diminta untuk menggandeng dunia usaha agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sustain dan eskalatif ke depannya. Kolaborasi inilah yang terus didorong melalui Indonesia Incorporated.

  • Syarat Pengajuan & Bunga KUR Pekerja Migran, Plafon Capai Rp100 Juta

    Syarat Pengajuan & Bunga KUR Pekerja Migran, Plafon Capai Rp100 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meluncurkan berbagai skema baru mengenai kredit usaha rakyat (KUR), salah satunya KUR bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Cek syarat hingga bunga KUR PMI di sini.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa pekerja migran dapat mendapatkan KUR dengan plafon pinjaman hingga Rp100 juta.

    “Pekerja migran bisa mengakses KUR tanpa jaminan sebesar Rp100 juta. Itu bisa digunakan untuk memproses mereka pergi ataupun juga untuk pelatihan,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (3/7/2025) lalu.

    Dia mengungkapkan hingga posisi Juni 2025, penyaluran KUR secara keseluruhan telah mencapai Rp131,84 triliun. Realisasi itu setara dengan 45% dari target Rp300 triliun pada tahun ini.

    Menurutnya, sektor produksi mendominasi sasaran KUR dengan porsi mencapai 60%. Jumlah debitur baru juga dilaporkan sebanyak 1.007.101 peminjam.

    Syarat KUR Pekerja Migran

    Sejumlah bank nasional maupun bank daerah ditunjuk sebagai bank penyalur KUR PMI.

    Berdasarkan laman Kemenko Perekonomian, terdapat 8 bank penyalur KUR PMI pada 2024 yakni BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BSI, BJB, Bank Jateng & Bank Jateng Syariah, Bank Sumselbabel, dan Bank Sulselbar.

    Selain itu, berdasarkan laman PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI, limit kredit KUR PMI tercatat maksimal sebesar Rp100 juta dengan suku bunga efektif 6% per tahun, dan jangka waktu paling lama 3 tahun.

    Terdapat sejumlah syarat bagi calon penerima KUR Pekerja Migran Indonesia, antara lain:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI)

    2. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah

    3. Penempatan Kerja ke luar negeri melalui P3MI/Penempatan Pemagangan ke luar negeri melalui Penyelenggara Pemagangan

    4. Memiliki kompetensi yang diperlukan untuk bidang kerja/program magang

    5. Terdapat Perjanjian Kerjasama pengguna jasa

    6. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial

    7. Tidak sedang atau pernah menerima kredit investasi/modal kerja komersial dan kredit lainnya, kecuali untuk jenis kredit tertentu

    8. Boleh memiliki kredit KUR pada Bank Penyalur yang sama, KPR, Leasing Kendaraan Roda Dua untuk Keperluan Produktif, Kredit dengan SK Pensiun, Kartu Kredit, Kredit Resi Gudang, Kredit Konsumtif untuk Keperluan Rumah Tangga

    9. Tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah di SLIK OJK serta tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) Bank Indonesia.

    Selain itu, terdapat pula persyaratan dokumen bagi calon pekerja migran maupun calon pemagang. Persyaratan itu mencakup identitas diri, surat pernyataan, fotokopi perjanjian kerja, NPWP hingga surat keterangan lainnya.

    Sebagai catatan, terdapat risiko berupa tambahan biaya atau denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit, misalnya dengan dikenakan denda tunggakan.

    Denda juga akan dikenakan apabila melakukan pelunasan pinjaman dengan tujuan bukan untuk meminjam kembali ke Bank.

    Di samping itu, riwayat pinjaman akan tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika debitur menunggak pembayaran.

  • LPS didorong untuk jadi penjamin simpanan emas di bullion bank

    LPS didorong untuk jadi penjamin simpanan emas di bullion bank

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    LPS didorong untuk jadi penjamin simpanan emas di bullion bank
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didorong untuk menjadi penjamin simpanan emas di bank bulion, mengingat saat ini belum ada penjamin resmi untuk simpanan emas.

    Wakil Presiden ke-13 KH Ma’ruf Amin mengatakan simpanan emas di bank bulion menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki tabungan emas secara bertahap. Cara ini pun juga diperbolehkan secara syariah.

    “Masalah sekarang itu harus ada penjamin, seperti simpanan bank sudah ada penjaminan oleh LPS, asuransi juga sudah mulai. Simpanan dalam bentuk emas ini belum ada aturannya,” kata Ma’ruf Amin saat wawancara cegat pada kegiatan Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta, Selasa.

    Kejelasan penjamin itu, kata dia, dibutuhkan untuk membangun kepercayaan publik. Meski masyarakat sudah merasa aman dengan lembaga jasa keuangan seperti bank, namun tetap dibutuhkan kepastian untuk simpanan emas.

    “Itu yang didiskusikan hari ini dan dari Komisi XI akan menindaklanjuti,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut pihaknya telah melakukan studi banding terkait perdagangan bank bulion.

    Komisi XI menemukan Turki menjadi satu-satunya negara yang menerapkan penjaminan simpanan emas secara resmi. Di sisi lain, bank sentral Turki juga turut mengelola emas sebagai cadangan aktif.

    Sedangkan di Indonesia, Bank Indonesia (BI) lebih berfokus pada Surat Berharga Rupiah Indonesia (SRBI), bukan memperkuat cadangan emas.

    Maka dari itu, dia mendorong penyempurnaan sistem penjaminan emas, salah satunya melalui penjaminan oleh LPS.

    “LPS ke depan bisa diberi mandat untuk menjamin simpanan berbasis emas, seperti mereka sudah diberi mandat menjamin polis asuransi,” tambah Misbakhun.

    Hingga saat ini, DPR belum membuat regulasi penjaminan bank bulion, namun menurut Misbakhun, ruang untuk itu tetap terbuka.

    “LPS sudah punya pengalaman menjamin simpanan bank, tinggal apakah kita mau membuat lembaga baru untuk bulion atau memperluas fungsi LPS,” ujar dia lagi.

    Sementara itu, Direktur Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan LPS Ridwan Nasution mengatakan pihaknya bakal mengikuti peraturan yang berlaku.

    Bila LPS mendapat mandat untuk menjadi penjamin simpanan emas, tim internal akan mengkaji dan menyusun skema penjaminan.

    “Kami akan kaji dan diskusikan di LPS. Karena ini masih baru, jadi harus kami lihat dulu seperti apa detailnya bisnis model dari usaha bulion,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Rupiah menguat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi RI di atas ekspektasi

    Rupiah menguat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi RI di atas ekspektasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi RI di atas ekspektasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 16:34 WIB

    Elshinta.com – Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Taufan Dimas mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah ditopang sentimen positif pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen year on year (yoy), di atas ekspektasi pasar.

    “Kinerja ini memperkuat persepsi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap solid, terutama dari konsumsi dan investasi domestik,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertemuan ekonomi tersebut ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

    Konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) yakni sebesar 54,25 persen. Sektor itu juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dengan andil sebesar 2,64 persen dari total 5,12 persen pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selain konsumsi rumah tangga, PMTB menyumbang pertumbuhan sebesar 2,06 persen dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 27,83 persen. Pertumbuhan PMTB tersebut tercatat 6,99 persen yoy, didukung oleh aktivitas investasi yang masih menggeliat, terutama di sektor konstruksi. Adapun konsumsi pemerintah tercatat menyumbang 0,22 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Di sisi lain, kurs rupiah masih mendapatkan sentimen positif berkat pelemahan dolar Amerika Serikat (AS) pasca rilis data pekerjaan Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat (AS) yang sangat melemah.

    Pasar kini disebut memproyeksikan pemangkasan suku bunga The Fed pada September 2025. Hal ini mendorong arus modal ke aset negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Kemudian, indeks Dolar AS (DXY) yang berada di bawah 99 menambah tekanan terhadap USD secara global.

    “Dengan tidak adanya tekanan signifikan dari sisi inflasi maupun geopolitik, Rupiah memiliki ruang untuk bergerak stabil dalam kisaran Rp16.350–Rp16.400 per dolar AS,” ucap Taufan.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Selasa di Jakarta menguat sebesar 11 poin atau 0,07 persen menjadi Rp16.390 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.401 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini bergerak data di level yang sama seperti sebelumnya, yakni sebesar Rp16.388 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Rupiah menguat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi RI di atas ekspektasi

    Rupiah menguat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi RI di atas ekspektasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi RI di atas ekspektasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 16:34 WIB

    Elshinta.com – Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Taufan Dimas mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah ditopang sentimen positif pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen year on year (yoy), di atas ekspektasi pasar.

    “Kinerja ini memperkuat persepsi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap solid, terutama dari konsumsi dan investasi domestik,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertemuan ekonomi tersebut ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

    Konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) yakni sebesar 54,25 persen. Sektor itu juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dengan andil sebesar 2,64 persen dari total 5,12 persen pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selain konsumsi rumah tangga, PMTB menyumbang pertumbuhan sebesar 2,06 persen dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 27,83 persen. Pertumbuhan PMTB tersebut tercatat 6,99 persen yoy, didukung oleh aktivitas investasi yang masih menggeliat, terutama di sektor konstruksi. Adapun konsumsi pemerintah tercatat menyumbang 0,22 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Di sisi lain, kurs rupiah masih mendapatkan sentimen positif berkat pelemahan dolar Amerika Serikat (AS) pasca rilis data pekerjaan Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat (AS) yang sangat melemah.

    Pasar kini disebut memproyeksikan pemangkasan suku bunga The Fed pada September 2025. Hal ini mendorong arus modal ke aset negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Kemudian, indeks Dolar AS (DXY) yang berada di bawah 99 menambah tekanan terhadap USD secara global.

    “Dengan tidak adanya tekanan signifikan dari sisi inflasi maupun geopolitik, Rupiah memiliki ruang untuk bergerak stabil dalam kisaran Rp16.350–Rp16.400 per dolar AS,” ucap Taufan.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Selasa di Jakarta menguat sebesar 11 poin atau 0,07 persen menjadi Rp16.390 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.401 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini bergerak data di level yang sama seperti sebelumnya, yakni sebesar Rp16.388 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • BI Bersama Bank Sentral Malaysia dan Thailand Perluas Pemakaian Mata Uang Lokal – Page 3

    BI Bersama Bank Sentral Malaysia dan Thailand Perluas Pemakaian Mata Uang Lokal – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi Local Currency Transaction (LCT) mencapai USD 11,7 miliar atau Rp 191,05 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 16.329) hingga pertengahan 2025. Nilai transaksi itu naik tajam dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar USD 4,70 miliar atau Rp 76,7 triliun.

    Adapun transaksi LCT tersebut merupakan penyelesaian transaksi secara bilateral antarnegara dengan memakai mata uang masing-masing negara. Selain itu, BI mencatat rata-rata jumlah nasabah LCT juga melonjak sekitar 45% dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Untuk itu Satuan Tugas Nasional LCT akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta dalam Pertemuan Komite Kerja Tingkat Deputi Satgasnas LCT di Bank Indonesia, Jumat (25/7/2025), yang menyepakati rencana strategis dan program kerja hingga 2026.

    Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menyoroti peran penting LCT dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, di tengah dinamika global maupun domestik.

    Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan baik untuk memitigasi dampak kebijakan tarif AS dan geopolitik global, melalui proses negosiasi tarif dengan AS dan juga menyepakati I-EU CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), serta terus melakukan mitigasi risiko domestik melalui berbagai stimulus untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi serta investasi.

    Mengingat risiko global masih berpotensi mengganggu stabilitas nilai tukar, Ferry Irawan mengajak Kementerian dan Lembaga terkait untuk berkomitmen sesuai peranannya dalam mendorong perluasan penggunaan LCT, terutama pada sektor-sektor ekonomi potensial seperti sektor Pertambangan, Mineral, dan Migas serta sektor Pertanian dan Agroindustri.

  • Makin diminati, transaksi emas di BSI melonjak 441 persen

    Makin diminati, transaksi emas di BSI melonjak 441 persen

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat lonjakan transaksi emas sebesar 441 persen (year-on-year/yoy) dengan total 693 kilogram pada kuartal II 2025, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap emas batangan sebagai aset lindung nilai.

    “Masyarakat sekarang sudah mulai investasi emas, jadi permintaan terhadap emas batangan itu menunjukkan tren yang cenderung meningkat,” kata Direktur Treasury & international Banking BSI Firman Nugraha dalam “Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah” di Jakarta, Selasa.

    Secara agregat, permintaan emas di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,80 persen pada 2019 hingga 2024, utamanya akibat melemahnya permintaan emas perhiasan pada masa pandemi.

    Di sisi lain, pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas penjualan emas dan layanan terkait, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023, juga diperkirakan turut menekan permintaan emas perhiasan.

    Namun, permintaan terhadap emas batangan meningkat dengan tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) 11,58 persen, mencerminkan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap emas batangan sebagai instrumen pelindung nilai (wealth protector) yang lebih stabil.

    “Dibandingkan tahun 2024, transaksi nasabah kami beli emas itu meningkat 4 kali lipat. Mungkin ada fenomena fear of missing out (FOMO) juga dari masyarakat ya, tinggi sekali minatnya,” ujar Firman.

    Sebelumnya, pemerintah menetapkan pembelian emas oleh bullion bank dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen yang mulai berlaku per 1 Agustus 2025, namun konsumen akhir dibebaskan dari pengenaan pajak ini.

    Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025.

    Lewat aturan baru PMK 51 Tahun 2025, pemerintah menunjuk lembaga jasa keuangan (LJK) bullion sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian emas batangan sebesar 0,25 persen dari nilai pembelian, di luar pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, untuk transaksi dengan nilai maksimal Rp10 juta, dikecualikan dari pemungutan.

    Skema surat keterangan bebas (SKB) atas impor emas batangan juga dihapus, sehingga pembelian melalui impor kini dipungut PPh Pasal 22 dengan skema yang sama seperti pembelian dalam negeri.

    Selanjutnya, dalam PMK 52 Tahun 2025, pemerintah mengatur pengecualian dalam pungutan PPh Pasal 22 atas transaksi emas.

    Pungutan PPh Pasal 22 tidak dilakukan atas penjualan emas perhiasan atau emas batangan kepada tiga kelompok, yaitu konsumen akhir, wajib pajak UMKM dengan PPh final, serta wajib pajak yang memiliki SKB PPh 22.

    Pengecualian serupa juga berlaku untuk penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia, melalui pasar fisik emas digital, dan kepada LJK bulion.

    Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna optimistis pemberlakuan kebijakan itu akan makin mendorong pertumbuhan bisnis bulion.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Simpang Tol Baru Bikin Saham PANI Siap Melaju

    Simpang Tol Baru Bikin Saham PANI Siap Melaju

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) akan mendapat angin segar dari proyek Tol Kataraja yang segera dioperasikan.

    Tol ini akan jadi akses utama menuju kawasan PIK 2 dan diyakini akan mendongkrak kunjungan serta transaksi di kawasan tersebut.

    Analis Trimegah Sekuritas Kharel Devin Fielin menjelaskan, kehadiran simpang tol akan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan dan prapenjualan PANI.

    “Sebagai gerbang menuju kawasan PIK 2, pengembangan proyek konektivitas tersebut diharapkan berdampak positif terhadap prospek prapenjualan (pre-sales) dan kinerja keuangan PANI,” katanya, Rabu (30/7/2025).

    Ia memprediksi PANI akan mencetak prapenjualan sebesar Rp 9 triliun pada 2026 dan Rp 10,8 triliun pada 2027 berkat Tol Kataraja Fase 1.

    Selain itu, PANI juga bakal diuntungkan dari proyek-proyek pendukung seperti kawasan hiburan, tempat ibadah, hingga gedung perbankan milik BCA, Mandiri, dan BNI di PIK 2.

    “Dari sisi makro ekonomi, kami memperkirakan, kebijakan mengenai kelanjutan tarif resiprokal Trump akan semakin menemui titik terang dan suku bunga BI akan menurun dari level saat ini 5,5% menuju 5,0% pada akhir 2025 dan 4,5% pada akhir 2026. Kedua faktor tersebut akan mendukung momentum perbaikan ekonomi dan melanjutkan permintaan sektor properti,” jelasnya.

    Dengan semua katalis tersebut, Trimegah tetap merekomendasikan beli saham PANI. Target harganya ditetapkan Rp 25.075 atau potensi naik 59% dari posisi sekarang Rp 16.150.

    Namun untuk tahun ini, target prapenjualan diturunkan jadi Rp 5,3 triliun dari sebelumnya Rp 7,5 triliun. Penyebabnya antara lain tekanan ekonomi dan suku bunga tinggi.

  • Bank Tanah dukung reforma agraria dan hilirisasi kakao di Sulteng

    Bank Tanah dukung reforma agraria dan hilirisasi kakao di Sulteng

    Palu (ANTARA) – Badan Bank Tanah mendukung program reforma agraria dan upaya pengembangan sektor unggulan daerah, termasuk hilirisasi kakao di Provinsi Sulawesi Tengah.

    Sekretaris Badan Bank Tanah Jarot Wahyu Wibowo di Sigi, Sulteng, Selasa, menjelaskan kehadiran Bank Tanah di provinsi ini turut mengambil peran dalam kontribusi pengembangan sektor unggulan daerah, salah satunya komoditas kakao yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulteng.

    “Kehadiran kami di Sulawesi Tengah untuk membangun komunikasi baru antara pemerintah provinsi yang diprakarsai oleh BI Sulteng, dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian UMKM,” katanya.

    Ia menjelaskan berdasarkan data BI, Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi penghasil kakao terbesar di Indonesia.

    Menurut data tersebut, kata dia, Indonesia memproduksi sekitar 641 ribu ton kakao per tahun, dengan 146 ribu ton berasal dari Sulawesi Tengah.

    “Salah satu identifikasi permasalahan dalam pengembangan kakao adalah kebutuhan lahan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, kata dia, Bank Tanah turut berkolaborasi dan terlibat untuk memberikan dukungan atas inisiatif BI dan pemerintah daerah dalam upaya hilirisasi kakao dengan menyediakan lahan.

    Jarot juga menyebut pihaknya telah menetapkan sejumlah lahan potensial di Sulteng dan tengah memproses penetapan Hak Pengelolaan (HPL) oleh pemerintah.

    “Bank Tanah telah hadir di Sulteng sejak tahun 2023 dan telah menempatkan tim organik di Kabupaten Poso. Kami mengharapkan tidak hanya di Poso, dan juga mulai menjajaki pengembangan di Sigi, Luwuk dan Parigi Moutong,” ujarnya.

    Sementara itu, Team Leader Project Poso Badan Bank Tanah Mahendra Wahyu mengatakan bahwa pihaknya telah telah mengantongi izin HPL seluas 7.075 hektare di Sulawesi Tengah.

    Ia menyebut sebanyak seluas 6.600 hektare HPL di Kabupaten Poso, 160 hektare di Kabupaten Sigi, dan 315 hektare di Kabupaten Parigi Moutong.

    “Untuk di Kabupaten Poso, Bank Tanah akan melaksanakan program reforma agraria dengan sebanyak 1.550 hektare dari total luas lahan 6.600 hektare, akan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria,” ujarnya.

    Ia mengatakan pemanfaatan HPL Badan Bank Tanah melalui program reforma agraria juga untuk mendukung pemerataan ekonomi di wilayah sekitarnya.

    Mahendra juga menegaskan bahwa Badan Bank Tanah tidak pernah mengambil lahan masyarakat maupun lahan adat.

    “Tanah yang kami kelola berasal dari bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak benar bahwa Bank Tanah merebut hak-hak masyarakat, tanah adat, maupun hutan lindung,” ujarnya.

    Ia menyebut saat ini pihaknya berfokus pada percepatan pelaksanaan program reforma agraria di Poso karena sudah bertahun-tahun lamanya masyarakat tidak pernah mendapatkan haknya atau legalisasi aset.

    “Dengan adanya Bank Tanah, masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum yang jelas,” ujarnya.

    Menurut dia, Badan Bank Tanah juga berkomitmen membangun kolaborasi bersama pemerintah daerah dan berbagai stakeholder terkait, salah satunya berkolaborasi dalam membangun Sekolah Rakyat di Kabupaten Sigi.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI komitmen untuk dorong implementasi dan penguatan CCP

    BI komitmen untuk dorong implementasi dan penguatan CCP

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyatakan bahwa bank sentral Indonesia berkomitmen untuk mendorong implementasi dan penguatan Central Counterparty (CCP).

    Melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, Destry mencatat transaksi yang dikliringkan melalui CCP menunjukkan tren peningkatan namun masih berpotensi untuk lebih meningkat dalam rangka mewujudkan pendalaman pasar.

    Peningkatan tersebut seiring dengan kenaikan rerata harian transaksi pasar valuta asing yang sebelumnya pada tahun 2020 hanya sekitar 3-4 miliar dolar AS per hari meningkat menjadi 10 miliar dolar AS per hari pada tahun 2025.

    Penegasan komitmen penguatan CCP diwujudkan dalam tiga hal. Pertama, BI didukung mitra utama perbankan memperkuat permodalan CCP untuk meningkatkan keyakinan pelaku pasar serta mendukung keberlangsungan CCP sebagai infrastruktur pasar keuangan sistemik.

    Kedua, BI memasukkan pengembangan CCP pada Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030, yang diintegrasikan dengan pengembangan aspek produk, harga, dan pelaku pasar keuangan.

    Ketiga, BI terus berkoordinasi dengan otoritas terkait dan industri. Koordinasi intensif BI dilakukan dengan otoritas domestik termasuk OJK selaku otoritas yang mengatur perbankan dan margin untuk non-centrally cleared derivatives (NCCD), The International Swaps and Derivatives Association (ISDA), serta otoritas jurisdiksi lain seperti Eropa, Inggris, Amerika Serikat dan Jepang guna memperoleh status recognized CCP dari jurisdiksi asing.

    Di samping itu, koordinasi dan sinergi juga terus dilakukan dengan pelaku pasar dan asosiasi perbankan antara lain Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO).

    Penguatan dan pengembangan CCP di Indonesia merupakan bentuk koordinasi kebijakan dalam kerangka twin-peak regulation antara BI dan OJK sebagai upaya penguatan infrastruktur pasar keuangan yang mendukung ketahanan stabilitas sistem keuangan Indonesia.

    Adapun peran CCP sebagai pihak di tengah yang menjadi lawan transaksi di pasar uang dan pasar valas (PUVA) akan memitigasi risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.

    Peran CCP tersebut penting untuk meningkatkan efisiensi dan likuiditas pasar, serta partisipasi pelaku pasar yang lebih luas dalam mewujudkan pendalaman pasar keuangan dan penguatan stabilitas sistem keuangan.

    Implementasi CCP ini merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan juga merupakan mandat G20 OTC Derivatives Market Reform.

    Untuk lebih mendorong pemanfaatan CCP dalam transaksi PUVA, BI menyelenggarakan seminar nasional “Pendalaman Pasar Keuangan dan Penguatan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia melalui Peningkatan Pemanfaatan Central Counterparty di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing” pada Senin (4/8) di Jakarta.

    Pada kesempatan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menegaskan kehadiran CCP semakin krusial dalam mengurangi risiko sistemik melalui fungsi manajemen risiko CCP, netting, dan penjaminan penyelesaian transaksi derivatif.

    OJK telah menerbitkan serangkaian ketentuan teknis yang tidak hanya memberikan kepastian bagi perbankan dalam perlakuan modal dan risiko, tetapi juga mendorong preferensi institusi keuangan untuk menggunakan CCP yang memenuhi kualifikasi (qualifying CCP) demi efisiensi dan mitigasi risiko sistemik.

    Penerapan CCP secara luas oleh pelaku pasar didukung keterlibatan aktif bank-bank anggota, akan menjadi fondasi bagi pengembangan pasar derivatif keuangan Indonesia yang lebih dalam dan kredibel.

    OJK berkomitmen untuk memperkuat kerangka koordinasi bersama BI melalui harmonisasi regulasi dan pengawasan terhadap PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dengan mengacu pada Principles for Financial Market Infrastructure (PFMI) sebagai rujukan bersama.

    Selain itu, OJK berkomitmen untuk memperluas pemanfaatan CCP demi pasar keuangan yang lebih kuat, inklusif, dan siap menghadapi dinamika keuangan global.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.