Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • IPO Superbank SUPA Tembus Oversubscription 318,69 Kali, Investor Antre

    IPO Superbank SUPA Tembus Oversubscription 318,69 Kali, Investor Antre

    Jakarta, Beritasatu.com – Penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) mencatatkan respons pasar yang luar biasa menjelang pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 Desember 2025.

    Dalam masa penawaran, saham SUPA mengalami kelebihan permintaan hingga 318,69 kali, dengan total pemesanan dari investor menembus angka lebih dari 1 juta order. Capaian tersebut menjadi salah satu rekor tertinggi untuk IPO di sektor perbankan digital nasional.

    Antusiasme yang tinggi ini mencerminkan optimisme investor terhadap prospek bisnis SUPA sebagai bank berbasis digital. Selain itu, pencapaian tersebut juga menegaskan kepercayaan pasar terhadap strategi transformasi digital yang tengah dijalankan perseroan serta prospek pertumbuhan jangka panjang industri perbankan digital di Indonesia.

    Tingginya tingkat oversubscription dinilai sebagai indikator kuat kepercayaan investor terhadap fundamental perusahaan.  Minat pasar terhadap saham SUPA juga didukung oleh peran enam perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai penjamin emisi, sehingga memperluas jangkauan dan minat publik terhadap IPO ini.

    CEO Sucor Sekuritas Bernadus Wijaya menilai keberhasilan IPO Superbank menjadi sinyal positif bagi perkembangan pasar modal domestik, khususnya di sektor perbankan digital.

    “IPO SUPA mencetak rekor dengan tingkat oversubscription mencapai 318 kali dan permintaan investor lebih dari 1 juta order. Ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental dan prospek Superbank. Respons seperti ini menunjukkan bahwa appetite investor terhadap IPO sektor perbankan digital masih sangat kuat,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).

    Ia menambahkan, tingginya minat investor pada fase penawaran diharapkan berdampak positif terhadap likuiditas saham SUPA setelah resmi tercatat di BEI. 

    “Selain itu, keberhasilan IPO ini juga berpotensi menjadi katalis bagi pengembangan sektor perbankan digital di Indonesia,” pungkasnya.

  • PIHPS: Harga cabai rawit Rp80.800 per kg, telur ayam Rp32.800 per kg

    PIHPS: Harga cabai rawit Rp80.800 per kg, telur ayam Rp32.800 per kg

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan komoditas cabai rawit merah mencapai Rp80.800 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp32.800 per kg.

    Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Senin, pukul 07.30 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam ras, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah Rp52.950 per kg, lalu bawang putih di harga Rp39.950 per kg.

    Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp14.400 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.350 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp15.900 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp15.750 per kg.

    Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.100 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.600 per kg.

    Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp57.850 per kg, cabai merah keriting Rp64.650 per kg, dan cabai rawit hijau Rp61.250 per kg.

    Kemudian, daging ayam ras di harga Rp41.450 per kg, daging sapi kualitas I Rp141.100 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp133.100 per kg.

    Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.800 per kg, gula pasir lokal Rp18.150 per kg.

    Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp18.800 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp22.500 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp21.500 per liter.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, penyesuaian PPN 2026 hingga mudik gratis Natal dan Tahun Baru

    Kemarin, penyesuaian PPN 2026 hingga mudik gratis Natal dan Tahun Baru

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (15/12), mulai dari rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai 2026 hingga persiapan mudik gratis Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pada Selasa ini.

     

    Menkeu: Penyesuaian PPN 2026 belum diputuskan menunggu kinerja ekonomi

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah sampai saat ini belum menetapkan rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 2026.

    Menurutnya, kebijakan tersebut masih memerlukan kajian, salah satunya dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

    Baca selengkapnya di sini.

     

    BI: ULN Indonesia pada Oktober 2025 turun jadi 423,9 miliar dolar AS

    Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 turun menjadi 423,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar 425,6 miliar dolar AS.

    “Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3 persen year on year (yoy) yang terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

     

    RUPSLB BNI angkat Febrio Nathan Kacaribu sebagai komisaris perseroan

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyepakati pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris perseroan untuk menggantikan Suminto yang tidak lagi menjabat sejak 8 Oktober 2025.

    Adapun Febrio saat ini menjabat Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Baca selengkapnya di sini.

     

    RUPSLB ANTAM angkat Untung Budiharto sebagai direktur utama

    Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) Tahun 2025 menyetujui pengangkatan Untung Budiharto sebagai Direktur Utama perseroan.

    Corporate Secretary Division Head ANTAM Wisnu Danandi Haryanto mengatakan keputusan tersebut ditetapkan dalam RUPSLB yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

     

    Kemenhub siapkan mudik gratis dengan bus berkuota 3.090 penumpang

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyiapkan mudik gratis Natal dan Tahun Baru 2025/2026 menggunakan bus berkuota 3.090 penumpang serta layanan angkut 60 sepeda motor bagi masyarakat.

    “Kuota mudik gratis dengan bus sebanyak 3.090 penumpang dan 60 unit sepeda motor,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah Hari Ini 15 Desember Ditutup Melemah 0,13 Persen ke Rp 16.667

    Rupiah Hari Ini 15 Desember Ditutup Melemah 0,13 Persen ke Rp 16.667

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah tercatat melemah 21 poin atau 0,13% ke posisi Rp 16.667 per dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Senin (15/12/2025).

    Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Taufan Dimas Hareva menilai tekanan terhadap rupiah dipicu oleh sikap bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang belum sepenuhnya mengarah ke kebijakan dovish. 

    Kondisi tersebut membuat pergerakan rupiah masih sensitif terhadap dinamika sentimen global, meskipun tekanan eksternal tidak sekuat beberapa bulan terakhir.

    “Perhatian pelaku pasar masih tertuju pada ekspektasi kebijakan The Fed dan pergerakan indeks dolar AS. Selama sikap The Fed belum benar-benar dovish dan imbal hasil obligasi AS tetap menarik, aliran modal global cenderung berhati-hati masuk ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia,” ujar Taufan dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Ia menjelaskan, penguatan rupiah yang sempat terjadi pada awal perdagangan hari ini lebih bersifat teknikal dan merupakan respons jangka pendek terhadap pelemahan dolar AS, bukan didorong oleh perubahan fundamental yang kuat.

    Pada level saat ini, pasar dinilai masih mencari arah pergerakan yang lebih jelas. Kondisi tersebut membuat ruang penguatan rupiah relatif terbatas dan rentan mengalami koreksi dalam kisaran yang sempit.

    Dari sisi domestik, Taufan menilai stabilitas kebijakan Bank Indonesia (BI) serta data makroekonomi yang relatif terjaga masih menjadi penopang pergerakan rupiah. Namun, sinyal BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar lebih berperan sebagai peredam volatilitas, bukan sebagai pendorong penguatan yang signifikan.

    “Dengan kombinasi faktor tersebut, rupiah hari ini cenderung bergerak sideways dalam rentang terbatas, sambil menunggu katalis yang lebih kuat untuk menentukan arah selanjutnya,” katanya.

    Sejalan dengan pergerakan di pasar spot, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp 16.669 per dolar AS, dari posisi sebelumnya Rp 16.652 per dolar AS.

  • BI Sebut Utang Luar Negeri Dikelola secara Cermat

    BI Sebut Utang Luar Negeri Dikelola secara Cermat

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) pemerintah pada Oktober 2025 mengalami penurunan. Namun, secara tahunan (year on year/yoy), ULN tercatat sebesar US$ 210,5 miliar atau tumbuh 4,7%.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan kenaikan ULN pemerintah dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada surat berharga negara (SBN) internasional, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

    Meski mengalami peningkatan secara tahunan, Ramdan menegaskan utang luar negeri pemerintah tetap berada dalam kondisi terjaga. ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel,” kata Ramdan dalam keterangan resmi, Senin (15/12/2025).

    Ia menambahkan, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan serta penguatan perekonomian nasional. ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

    Adapun ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,2%, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 19,6%, jasa pendidikan sebesar 16,4%, konstruksi sebesar 11,7%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,6%.

    Di sisi lain, ULN swasta mengalami penurunan. Posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 190,7 miliar pada Oktober 2025, turun dibandingkan September 2025 yang sebesar US$ 192,5 miliar. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,9% (yoy).

    Secara keseluruhan, BI mencatat utang luar negeri Indonesia menurun pada Oktober 2025 menjadi US$ 423,9 miliar dibandingkan posisi September 2025 yang sebesar US$ 425,6 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3% (yoy), terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik.

    BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,3% pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,2% dari total ULN.

    Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    “Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkas Ramdan.

  • Ekonom Prediksi BI Tahan Suku Bunga Acuan Desember 2025

    Ekonom Prediksi BI Tahan Suku Bunga Acuan Desember 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75% pada rapat dewan gubernur (RDG) yang digelar pada 16-17 Desember 2025. Kebijakan tersebut dinilai perlu diambil sambil mencermati sejumlah indikator perekonomian domestik dan global.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan, BI akan mempertimbangkan perkembangan sektor riil, mulai dari pertumbuhan kredit hingga stabilitas pasar keuangan.

    Menurutnya, bank sentral juga mencermati pergerakan imbal hasil surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun, kondisi pasar antarbank, stabilitas nilai tukar rupiah, serta laju inflasi. Hingga kini, BI rate berada di level 4,75% setelah dipangkas total 125 basis poin sejak awal 2025.

    “Kemungkinan BI akan menahan suku bunga acuan di bulan ini, sambil melihat perkembangan pasar finansial global serta efektivitas dari insentif dan pemotongan bunga yang sudah diberikan BI sebelumnya,” tutur dikutip Senin (14/12/2025).

    Ia menuturkan, pertumbuhan kredit masih cenderung stagnan di level 7,36% per Oktober 2025. Namun, sejumlah indikator sektor riil lainnya, seperti purchasing managers’ index (PMI) manufaktur dan penjualan ritel, mulai menunjukkan sinyal perbaikan pada kuartal IV 2025.

    Dengan kondisi tersebut, BI dinilai memiliki ruang untuk menahan suku bunga sambil menilai sejauh mana transmisi kebijakan moneter dan insentif yang telah dikeluarkan sebelumnya bekerja di perekonomian.

    “Langkah ini menyediakan ruang bagi BI untuk menjaga stabilitas dari yield SBN 10 tahun dan nilai tukar yang relatif fluktuatif di dua bulan terakhir,” kata David.

    Ia juga menilai masih terdapat potensi perlambatan ekonomi Amerika Serikat, sehingga peluang bagi bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), untuk melanjutkan penurunan suku bunga tetap terbuka.

    Situasi tersebut, menurut David, dapat membuka ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga acuan dua hingga tiga kali sepanjang 2026.

    Namun, kebijakan tersebut tetap bergantung pada kondisi pasar tenaga kerja dan inflasi di AS yang menuntut kebijakan moneter The Fed lebih akomodatif.

    “Saat ini kita akan sama-sama menunggu data AS yang lebih jelas yang akan dirilis, karena sebelumnya sempat terganggu oleh government shutdown AS,” tegas David.

  • Geger Kasus Peretasan BI-FAST, OJK: Terorganisir Lintas Negara

    Geger Kasus Peretasan BI-FAST, OJK: Terorganisir Lintas Negara

    Jakarta –

    Industri perbankan digegerkan dengan dugaan peretasan sistem BI-FAST yang dilakukan melalui aktivitas transfer ilegal di beberapa bank pembangunan daerah (BPD) beberapa waktu lalu. Peretasan ini bahkan disebut menelan kerugian nasabah hingga Rp 200 miliar.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyebut peretasan ini terjadi secara terorganisir lintas negara. Pasalnya, banyak dana hasil peretasan tersebut dikonversi ke bentuk mata uang kripto.

    “OJK menduga bahwa ini adalah organize crime, bukan kejahatan individual ini sekarang, kejahatannya adalah kejahatan bisa dikatakan terorganisasi,” ungkap Dian kepada wartawan di Four Season, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Dian mengaku kesulitan memblokir dana yang telah dikonversi ke mata uang kripto. Pasalnya, konversi ini dilakukan di bursa-bursa kripto internasional.

    “Yang paling kita khawatirkan adalah pelarian dananya ini justru kita tidak bisa blok lebih cepat karena sekarang dilarikan ke kripto internasional. Jadi begitu melalui, begitu ditransfer ke kripto internasional, ke kripto global, ini kemudian kita seperti kehilangan track,” ungkapnya,

    Meski begitu, Dian mengaku telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mendorong kolaborasi lembaga lintas negara. Karena menurutnya, peristiwa ini juga dialami oleh negara-negara lainnya.

    “Sebetulnya banyak negara kena juga gitu ya. Nah ini yang kita, pemberantasannya tidak bisa dilakukan oleh satu negara seperti kita, tapi juga oleh seluruh negara terkait gitu. Nah itu yang sedang akan kita upaya, itu sudah ada komitmen kita dengan Bank Indonesia untuk melakukan itu,” pungkasnya.

    (ahi/kil)

  • Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi USD 423,9 Miliar, Didominasi Jangka Panjang

    Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi USD 423,9 Miliar, Didominasi Jangka Panjang

    Liputan6.com, Jakarta – Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat mengalami penurunan pada Oktober 2025. Berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia (BI), posisi ULN Indonesia pada akhir Oktober 2025 tercatat sebesar USD 423,9 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi pada September 2025 yang mencapai USD 425,6 miliar.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh tipis sebesar 0,3% (yoy), yang terutama didorong oleh pertumbuhan ULN sektor publik.

    “Penurunan posisi ULN ini menunjukkan pengelolaan yang cermat dan terukur, sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang terus kami jaga,” ujar Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

    Ramdan memaparkan, posisi ULN pemerintah pada Oktober 2025 tetap terjaga kuat, tercatat sebesar USD 210,5 miliar, atau tumbuh 4,7% (yoy). Perkembangan positif ini dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

    “Kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang positif tetap tinggi, bahkan di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Ini menjadi sinyal positif bagi pengelolaan pembiayaan negara,” tambahnya.

    Sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung program-program prioritas.

    Ramdan merinci, sektor-sektor yang paling banyak didukung antara lain Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,2%), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,6%), serta Jasa Pendidikan (16,4%).

    Posisi ULN pemerintah didominasi utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

     

  • BI: ULN Indonesia pada Oktober 2025 turun jadi 423,9 miliar dolar AS

    BI: ULN Indonesia pada Oktober 2025 turun jadi 423,9 miliar dolar AS

    Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3 persen year on year (yoy) yang terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 turun menjadi 423,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar 425,6 miliar dolar AS.

    “Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3 persen year on year (yoy) yang terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, posisi ULN pemerintah pada Oktober 2025 tercatat sebesar 210,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh 4,7 persen (yoy).

    Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang positif di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

    “Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional,” ujar Ramdan.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,2 persen dari total ULN Pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib (19,6 persen); jasa pendidikan (16,4 persen); konstruksi (11,7 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).

    Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

    Selanjutnya, posisi ULN swasta tercatat sebesar 190,7 miliar dolar AS pada Oktober 2025, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada September 2025 sebesar 192,5 miliar dolar AS.

    Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9 persen (yoy). Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang masing-masing tercatat kontraksi sebesar 4,7 persen (yoy) dan 1,2 persen (yoy).

    Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,9 persen terhadap total ULN swasta.

    Secara keseluruhan, Ramdan menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

    Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat 29,3 persen pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,2 persen dari total ULN.

    Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah pun terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

    Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah Menguat Tipis ke Rp 16.642, Dolar AS Tertekan di Tengah Penantian Investor

    Rupiah Menguat Tipis ke Rp 16.642, Dolar AS Tertekan di Tengah Penantian Investor

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat pada awal perdagangan Senin pekan ini. Kurs Dolar tertekan karena investor memilih untuk menunggu sejumlah data ekonomi yang bakal keluar pekan ini. 

    Pada Senin (15/12/2025), pada pembukaan perdagangan di Jakarta, nilai tukar rupiah bergerak menguat 4 poin atau 0,02 persen menjadi Rp 16.642 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.646 per dolar AS.

    Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, kurs rupiah berpotensi menguat seiring wait and see investor menjelang rentetan data ekonomi.

    “Rupiah diperkirakan berkonsolidasi dengan potensi menguat terbatas terhadap dolar AS, investor cenderung wait and see mengantisipasi serentetan data ekonomi penting yang di antaranya data pekerjaan AS NFP (Non-Farm Payrolls) dan inflasi, serta RDG BI (Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia) pekan ini,” ucapnya dikutip dari Antara.

    Non-Farm Payrolls Amerika Serikat (AS) diperkirakan masih akan lemah dengan hanya menambah 25-25 ribu pekerjaan, jauh dibandingkan angka normal yang biasanya di atas 100 ribu.

    Adapun inflasi Indonesia diprediksi naik menjadi 0,3 persen month to month (MoM) dan 3,1 persen secara year on year (YoY).

    Perihal RDG BI, diestimasi bank sentral Indonesia akan mempertahankan suku bunga untuk meredakan tekanan terhadap rupiah.

    “Kalau suku bunga diturunkan, maka akan membuat imbal hasil yang lebih rendah menjadi kurang menarik,” ujar Lukman.