Kementrian Lembaga: Bhabinkamtibmas

Bondowoso (beritajatim.com) – Rencana pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) Gambang, Kecamatan Maesan menimbulkan polemik.

Puluhan warga menggeruduk balai desa, Senin, 8 Desember 2025 siang. Mereka menolak lokasi pembangunan di lapangan desa.

Achmad Fawaid, perwakilan pemuda Desa Gambangan menegaskan bahwa pihaknya bukan menolak program pemerintah pusat. Hanya titiknya saja yang dipermasalahkan. Sementara lapangan desa disebut warga adalah aset produktif.

“Lapangan itu sarana olahraga, kegiatan sosial dan pusat ekonomi warga. Kami menggunakannya sejak 2008,” ungkapnya.

Selain turnamen sepakbola, warga juga memanfaatkannya untuk kegiatan sholawatan. “Saat musim kemarau, warga menjemur tembakau di sana,” tutur Sofwen, pemuda desa gambangan lainnya.

Terlebih, pemilihan lokasi pembangunan KDMP tidak melalui musyawarah desa (musdes) atau forum resmi. “Musdes hanya waktu pembentukan ketua dan anggota koperasi saja. Untuk pembangunan koperasinya, tidak,” tutur Fawaid.

Kepala Desa Gambangan, M. Ali Wafa mengakui adanya miss komunikasi. Ia menceritakan kronologinya. Pada suatu ketika, Kades ditanya oleh Babinsa Gambangan, selaku pengawas pembangunan KDMP terkait tanah kas desa (TKD).

“TKD Gambangan banyak tapi berada di luar wilayah. Hanya ada lapangan yang memang jadi pusat kegiatan olahraga masyarakat,” katanya, menyamakan dengan jawabannya pada Babinsa di kala itu.

Wacana itu kemudian ditindaklanjuti dengan musyawarah informal bersama para pihak, termasuk dengan unsur pemuda desa. Walaupun dilaksanakan secara mendadak dan tanpa surat undangan. “Saya cuma ditelepon untuk hadir ke balai desa. Yang datang cuma saya sendiri,” ungkap Fawaid.

Kades Wafa mencoba meluruskan perihal itu. Menurutnya, pihaknya telah menjadwalkan pertemuan dengan berbagai unsur masyarakat pekan lalu. Namun di hari pertemuan, Pemdes memiliki tiga agenda sekaligus. “Ada monev, sosialisasi pertanian dan peninjauan pembangunan jalan,” sebutnya.

Pertemuan antara Pemdes, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan warga dijadwalkan ulang siang harinya, pukul 13.00 atau 14.00 WIB. “Tapi waktu itu yang hadir cuma 1 orang,” tutur Kades. “Dibilang rembuk ya bukan rembuk. Karena cuma 1 orang,” tambahnya.

Kendati belum mufakat penuh, Pemdes Gambangan meneruskan rencana itu. Para pihak lantas survei lokasi. Berdasarkan data Pemdes, total luasan lapangan desa gambangan kisaran 130 meter. Jarak antara tiang gawang satu ke lainnya 90 meter.

“Ada sisa 20-30 meteran yang bisa dijadikan lokasi dibangunnya kopdes,” ucapnya.

Saat survei, kades wafa mengaku tidak turun langsung ke lapangan karena selepas hujan. Dia hanya meninjau dan berteduh di sebuah bangunan di pinggir lapangan. “Terus katanya oke (bisa dibangun di titik tersebut). Ya monggo,” ucapnya.

Fawaid saat itu mengaku sejatinya tidak sepaham dengan keputusan tersebut. Namun dia merasa kalah posisi, karena hanya seorang diri. Fawaid lalu menyampaikannya pada jajaran komunitas pemuda desa.

Informasi dari Fawaid memantik reaksi. Situasi bergejolak. Warga menolak keras rencana tersebut. Audiensi pun digelar, Senin, 8 Desember 2025. Progres pembangunan kopdes yang akan bergerak di bidang perdagangan itu ditangguhkan. “Muncul opsi pemanfaatan lahan PTPN yang berada di selatan SPBU Maesan. Itu masih masuk wilayah Gambangan,” kata Fawaid.

Kades Wafa mengaku tak terpikirkan untuk memanfaatkan lahan PTPN. Sebab di periode kepemimpinan awalnya di tahun 2004, pihaknya pernah diabaikan oleh PTPN. Lahan yang ditanami kakao itu tidak bisa dimohon dibangun tempat pembuangan sampah sementara (TPS). “Jadi saya gak kepikiran lagi untuk memohon pemanfaatan lahan PTPN sebagai lokasi kopdes,” dalihnya.

Dalam waktu dekat, Pemdes Gambangan akan berkirim surat kepada Bupati Bondowoso perihal polemik hingga opsi solusi tersebut. Harapannya, Bupati Abdul Hamid Wahid menindaklanjutinya dengan bersurat ke PTPN.

Kasdim 0822 Bondowoso, Mayor Inf. Tanuri hadir dalam audiensi. Pihaknya sempat diminta kepastian jawaban oleh warga: apakah jadi dibangun di lahan PTPN atau tetap di lapangan desa? “Kami cuma bawahan. Bukan pengambil keputusan. Segala sesuatunya akan kami sampaikan ke atasan,” jawabnya. (awi/ted)