Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bhabinkamtibmas

  • Dirjen Polpum Kemendagri minta Kota Bekasi aktifkan siskamling

    Dirjen Polpum Kemendagri minta Kota Bekasi aktifkan siskamling

    “Saya ditugaskan langsung Bapak Mendagri untuk koordinasi dengan jajaran Forkopimda. Minggu ini, serentak jajaran eselon I Kemendagri turun langsung ke daerah memastikan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK tentang Peningkatan Peran

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharuddin meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi untuk mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

    Hal itu disampaikan Bahtiar dalam pertemuan dengan jajaran Forkopimda Kota Bekasi di Ruang Rapat Pendopo Balai Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (9/9). Langkah ini menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terkait upaya menjaga keamanan dan ketertiban umum di daerah.

    “Saya ditugaskan langsung Bapak Mendagri untuk koordinasi dengan jajaran Forkopimda. Minggu ini, serentak jajaran eselon I Kemendagri turun langsung ke daerah memastikan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK tentang Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di daerah,” kata Bahtiar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, surat edaran tersebut menekankan pentingnya meningkatkan peran anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat desa maupun kelurahan.

    Kehadiran Satlinmas diperlukan untuk membantu menciptakan suasana kondusif sekaligus memperkuat pelaksanaan Siskamling di level Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

    Lebih lanjut, Bahtiar mengapresiasi kesigapan masyarakat Kota Bekasi dalam mencegah aksi kerusuhan maupun perusakan di kawasan Summarecon. Menurutnya, hal itu menjadi bukti adanya partisipasi aktif warga yang mendapat dukungan Forkopimda.

    “Teman-teman jajaran Forkopimda yang dipimpin langsung Pak Wali Kota dan Pak Sekda bisa turun langsung ke masyarakat, keliling mengorkestrasi pelaksanaan Siskamling, dan didukung jajaran Polres, Kodim, Satpol PP, Linmas. Apalagi sebelumnya ada program Ngopi Bhabinkamtibmas, [itu bisa] untuk dihidupkan kembali,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi langsung menginstruksikan jajarannya untuk segera mengaktifkan kembali Siskamling di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW.

    “Jajaran Satpol PP dan Kesbangpol tolong segera tindak lanjuti, undang segera camat dan lurah terkait, hidupkan kembali Siskamling. Selain itu, sering turun ke masyarakat, menyapa langsung masyarakat, [dan] aktifkan kembali Siskamling,” ujar Junaedi.

    Sebagai informasi, selain Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi, pada pertemuan itu hadir pula Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi Nesan Sujana, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi Hudi Wijayanto, perwakilan Polres Metro Bekasi Kota, serta perwakilan Kodim 0507 Bekasi.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Teror di Kaki Gunung Halimun, Domba-Domba Mati dengan Leher Tercekik

    Teror di Kaki Gunung Halimun, Domba-Domba Mati dengan Leher Tercekik

     

    Liputan6.com, Sukabumi – Teror menyerang ternak milik warga di kaki Gunung Halimun, tepatnya di Desa Gunungmalang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, masih terus berlanjut. Jumlah domba yang dimangsa bertambah banyak, totalnya kini mencapai 25 ekor, dengan estimasi kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

    Kepala Desa Gunungmalang, Ajang Rahmat, membenarkan bertambahnya ternak milik warga yang mati dengan leher terkoyak.

    “Betul, sekarang jadi 25 domba. Hari ini ada serangan dua kali, cuma permasalahannya belum ada yang bisa memastikan apakah itu macan tutul atau hewan buas lainnya,” ungkap Ajang dikonfirmasi, Selasa (9/9/2025).

    Dugaan sementara, pelaku serangan mengarah pada macan tutul Jawa. Dugaan ini didasarkan pada jejak kaki yang ditemukan di lokasi serta ciri-ciri luka pada ternak. 

    Menurut Ajang, ada kejanggalan yang membuat warga bingung. Biasanya, macan akan membawa atau memakan sebagian tubuh mangsanya.

    “Ini cuma dicekik saja. Hanya ada satu yang lehernya dimakan, sebagian besar cuma dicekik, tulang leher patah, remuk,” ujarnya. 

    Kejanggalan lain adalah ditemukannya jejak kaki yang bervariasi, besar dan kecil. “Kemungkinan besar kalau memang macan, itu macan lagi beranak, jadi sama anaknya,” tambah dia.

    Menanggapi kejadian ini, pemerintah desa telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Camat Cikidang. 

    Sebagai langkah antisipasi, warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama karena posisi kandang domba berada di belakang rumah.

    “Kita arahkan masyarakat untuk ronda malam dan mengevakuasi ternak. Misalkan ada 10 kandang, kita jadikan 5 supaya pengawasannya lebih efisien,” ungkapnya.

     

  • Kronologi Makam Lansia di Lampung Dibongkar hingga Tali Pocong Hilang Dicuri

    Kronologi Makam Lansia di Lampung Dibongkar hingga Tali Pocong Hilang Dicuri

    Liputan6.com, Jakarta – Warga Lampung Tengah digegerkan dengan penemuan makam lansia bernama Mbah Taryuni (89) dalam kondisi terbongkar di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kampung Rejo Sari Mataram, Kecamatan Seputih Mataram.

    Peristiwa itu terjadi pada Jumat (5/9/2025) malam. Video kondisi makam yang dibongkar viral di media sosial. Kapolres Lampung Tengah AKBP Alsyahendra, membenarkan adanya insiden tersebut.

    Polisi bersama jajaran Polsek Seputih Mataram telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memasang garis polisi di area makam.

    Dari keterangan keluarga almarhumah, Kapolres mengatakan pada Senin, 1 September 2025 sekira pukul 22.00 WIB, Mbah Taryuni meninggal dunia karena sakit.

    “Jenazahnya dimakamkan keesokan harinya pada Selasa (2/9/2025) pukul 11.00 WIB di TPU Kampung Rejo Sari Mataram,” katanya dikonfirmasi Liputan6.com, Senin (8/9).

    Selanjutnya, pada Jumat, 5 September 2025 malam, orang tak dikenal diduga sebagai pelaku menggali bagian kepala makam almarhumah dan mengambil tali pocong dari dalam liang lahat sebelum meninggalkan lokasi.

    “Pada hari Sabtu, (6/8/2025) pukul 10.00 WIB, seorang saksi bernama Narno yang melintas di area pemakaman melihat makam Mbah Taryuni dalam kondisi terbongkar. Ia kemudian melaporkan temuan itu kepada keluarga dan ke Bhabinkamtibmas,” tuturnya.

  • Cegah Aksi Ricuh, 4.326 Linmas di Kota Malang Diminta Semakin Peka Terhadap Kondisi Lingkungannya Surabaya 6 September 2025

    Cegah Aksi Ricuh, 4.326 Linmas di Kota Malang Diminta Semakin Peka Terhadap Kondisi Lingkungannya Surabaya 6 September 2025

    Cegah Aksi Ricuh, 4.326 Linmas di Kota Malang Diminta Semakin Peka Terhadap Kondisi Lingkungannya
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota Malang, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), memiliki salah satu cara untuk menjaga kondusifitas agar aksi ricuh tidak terulang kembali.
    Sebanyak 4.326 anggota Linmas yang tersebar di seluruh RT diminta semakin peka untuk menjaga kondisi lingkungannya masing-masing.
    Pemkot Malang mengambil langkah ini untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah.
    Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dioptimalkan sebagai ujung tombak dalam menjaga kondusivitas lingkungan sekaligus mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
    Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, menjelaskan bahwa Linmas bukan sekadar unit pelengkap, melainkan komponen vital dalam sistem keamanan swadaya masyarakat.
    Menurutnya, Linmas memiliki posisi ideal untuk menjadi inisiator dan penggerak utama Siskamling di tingkat Rukun Tetangga (RT).
    “Kami akan mengaktifkan dan memaksimalkan kembali Siskamling. Dengan skema ‘satu RT satu Linmas’, kami menugaskan setiap anggota Linmas untuk memelopori penguatan keamanan di lingkungannya masing-masing,” ujar Heru, Jumat (5/9/2025).
    Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Satpol PP akan mengeluarkan instruksi resmi melalui surat edaran yang ditujukan ke seluruh kelurahan di Kota Malang.
    “Instruksi ini kami tujukan langsung ke tingkat kelurahan karena Lurah adalah penanggung jawab utama Linmas di wilayahnya. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Mendagri untuk memperkuat peran pengamanan swakarsa, termasuk Siskamling,” jelas Heru.
    Dengan total sekitar 4.326 anggota yang tersebar di seluruh RT, Linmas akan difungsikan sebagai sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.
    Heru memaparkan mekanisme kerja yang terstruktur di setiap kelurahan, yakni seperti regu satu atau deteksi dini yang bertugas sebagai mata dan telinga di lingkungan.
    Mereka bertanggung jawab mengidentifikasi setiap potensi ancaman atau gejolak sosial sekecil apa pun.
    Kemudian, regu dua atau pelaporan awal, yakni jika regu satu menemukan potensi masalah, informasi tersebut akan segera diteruskan ke regu dua.
    Selanjutnya, eskalasi laporan atau regu dua kemudian melaporkan temuan tersebut secara hierarkis kepada Ketua RT/ RW, yang selanjutnya akan berkoordinasi dengan aparat kewilayahan seperti Babinsa (TNI) dan Bhabinkamtibmas (Polri).
    “Dengan alur ini, semua unsur keamanan mulai dari masyarakat, Linmas, hingga TNI/Polri akan bergerak secara sinergis. Inilah wujud nyata dari semangat ‘Jogo Malang’, yang dimulai dari menjaga kampung kita sendiri,” ujarnya.
    Heru menggarisbawahi bahwa fungsi deteksi dini oleh Linmas bersifat informatif dan preventif, bukan represif.
    Tugas Linmas adalah memantau situasi dan melaporkan potensi yang dapat mengganggu ketertiban, terutama dari pihak eksternal.
    Sebagai contoh, jika anggota Linmas mendengar informasi ada warganya yang akan ikut unjuk rasa, tugasnya hanya melaporkan sebagai data awal.
    “Ini adalah bagian dari antisipasi untuk mencegah penyusupan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang berpotensi memicu kericuhan,” ungkapnya.
    Langkah antisipatif ini dinilai penting, berkaca pada insiden unjuk rasa yang berujung perusakan di depan Polresta Malang Kota beberapa waktu lalu.
    Saat itu, sebagian besar pelaku yang diamankan justru berasal dari luar Kota Malang, seperti Pasuruan dan Kabupaten Malang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Misteri Motor NMAX di Lahan Kosong Kediri dengan Pesan di Kardus, Barang Jarahan?

    Misteri Motor NMAX di Lahan Kosong Kediri dengan Pesan di Kardus, Barang Jarahan?

    Kediri (beritajatim.com) – Sebuah sepeda motor Yamaha NMAX putih dengan nomor polisi AG 3435 CZ ditemukan terparkir tanpa pemilik di lahan kosong barat kantor Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, pada Rabu (3/9/2025) sekitar pukul 10.30 WIB.

    Penemuan motor tersebut pertama kali diketahui warga setempat yang langsung melapor ke pihak kepolisian. Laporan cepat itu kemudian ditindaklanjuti oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Tosaren, Aiptu Yulianto TM, bersama Padal Polsek Pesantren Ipda Suwondo, anggota piket, serta perangkat kelurahan yang mendatangi lokasi untuk pengecekan.

    Saat diperiksa, motor dalam kondisi terkunci rapat. Namun, hal yang menarik perhatian adalah secarik tulisan di atas kertas kardus yang ditinggalkan oleh pihak tak dikenal. Pesan tersebut meminta agar kendaraan diserahkan ke Polres Kediri Kota.

    Kapolsek Pesantren, Kompol Siswandi, membenarkan temuan itu. Ia menjelaskan bahwa motor sudah diamankan ke Polsek Pesantren untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

    “Motor tersebut kini diamankan oleh petugas. Kami masih mendalami asal-usul kendaraan dan siapa pihak yang meninggalkan motor beserta pesan tersebut,” jelasnya.

    Situasi di lokasi tetap aman dan kondusif. Hal ini berkat koordinasi cepat antara warga, perangkat kelurahan, dan aparat kepolisian. Polsek Pesantren juga mengapresiasi sikap warga yang tanggap melaporkan temuan mencurigakan sehingga potensi gangguan kamtibmas dapat dicegah lebih awal. [nm/ian]

  • Polsek Tegalsari Surabaya Ludes, Layanan Masyarakat Numpang di Kecamatan

    Polsek Tegalsari Surabaya Ludes, Layanan Masyarakat Numpang di Kecamatan

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepolisian Surabaya, sedang berupaya mencari lokasi layanan sementara setelah markas Polsek Tegalsari ludes terbakar dan dijarah dalam gelombang demonstrasi yang terjadi pada 29-31 Agustus lalu.

    Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, menyatakan bahwa layanan Polsek Tegalsari untuk sementara waktu akan menumpang di Kantor Kecamatan Tegalsari yang berlokasi di Jalan Tanggulangin No. 12, Surabaya.

    “Sementara ini masih numpang di kecamatan,” kata Kombes Luthfie pada Selasa (2/9/2025).

    Lebih lanjut, Luthfie menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, untuk mencari lokasi layanan sementara yang lebih memadai. Upaya ini dilakukan sambil menunggu proses perbaikan gedung Mapolsek Tegalsari yang terbakar.

    “Sekarang ini kita sudah mencari tempat. Saya sudah koordinasi dengan Pak Wali, dan hari ini mudah-mudahan sudah ada tempat untuk memberikan pelayanan ke masyarakat,” jelasnya.

    Mengenai perbaikan gedung Mapolsek Tegalsari, Kombes Luthfie mengatakan bahwa pihaknya masih berdiskusi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Diskusi ini mencakup konsep pembangunan yang akan diterapkan.

    “Kami akan berkoordinasi dengan Pak Wali Kota terkait dengan pembangunan yang baru konsepnya seperti apa? Apakah mempertahankan konsep heritagenya, atau mungkin menjadi format bangunan baru,” ucapnya.

    Di sisi lain, Camat Tegalsari, Kartika Indrayana, saat dimintai konfirmasi terkait penggunaan Kantor Kecamatan sebagai tempat layanan Polsek Tegalsari, menyatakan bahwa hingga saat ini kantornya masih digunakan sebagaimana mestinya. Ia belum melihat adanya aktivitas layanan Polsek yang berlangsung di sana.

    “Belum, sampai dengan sekarang masih belum. Kecamatan masih dipakai untuk kecamatan sendiri,” terang Kartika.

    Walaupun demikian, Kartika menjelaskan bahwa komunikasi antara pihak Kecamatan dan kepolisian terus terjalin setelah insiden kebakaran Mapolsek Tegalsari. Komunikasi rutin ini dilakukan bersama Tiga Pilar yang terdiri dari Kapolsek, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, dan Lurah sebagai perwakilan masyarakat.

    “Kalau itu lebih baik disampaikan ke Pak Kapolsek, yang paling berhak untuk menyampaikan terkait hal itu,” imbuh Kartika.

    Kartika menegaskan bahwa secara faktual, Kantor Kecamatan Tegalsari belum digunakan sebagai tempat layanan Polsek. Namun, komunikasi dan koordinasi dengan unsur Tiga Pilar sudah pasti terjadi untuk memastikan penanganan pasca-kerusuhan.

    “Berkaitan dengan secara nyata bahwa itu kecamatan dipakai untuk pelayanan Polsek belum ya,” pungkas Kartika. (rma/ted)

  • Kapolres Ngawi Pastikan Situasi Kondusif, Apresiasi Sinergi TNI-Polri dan Masyarakat

    Kapolres Ngawi Pastikan Situasi Kondusif, Apresiasi Sinergi TNI-Polri dan Masyarakat

    Ngawi (beritajatim.com) – Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Ngawi saat ini dalam kondisi aman dan kondusif.

    “Dari hasil patroli yang kami lakukan bersama jajaran, tidak ditemukan potensi gangguan maupun peristiwa menonjol. Kamtibmas relatif aman dan kondusif,” tegas AKBP Charles, Selasa (2/9/2025).

    Patroli gabungan skala besar, kata Kapolres, telah digelar sejak Sabtu (30/8/2025) malam dan terus dilaksanakan setiap waktu, pagi, siang, malam hingga dini hari. Langkah ini merupakan bentuk kehadiran Polri untuk menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat Ngawi.

    Selain itu, Kapolres Ngawi juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam pengamanan aksi damai di Gedung DPRD Kabupaten Ngawi. Menurutnya, berkat sinergi TNI-Polri, Pemerintah Daerah, serta masyarakat, aksi yang digelar perwakilan mahasiswa tersebut berlangsung tertib, aman, dan lancar.

    “Terima kasih kepada anggota Polres Ngawi dan jajaran, juga dukungan dari TNI dan seluruh elemen masyarakat. Mari bersama-sama kita jaga Ngawi agar tetap aman, tertib, dan kondusif,” ujar AKBP Charles.

    Kapolres menekankan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya melalui Pam Swakarsa, serta kolaborasi dengan Bhabinkamtibmas, Polsek, dan TNI, sangat membantu menjaga stabilitas. Hal ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menjunjung tinggi semangat demokrasi dengan tetap menjaga ketertiban umum.

    Dengan terjaganya stabilitas kamtibmas, Polres Ngawi berharap masyarakat dapat terus melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, sekaligus terciptanya iklim yang mendukung pembangunan daerah.

    “Komitmen kami jelas: menghadirkan Polri di tengah masyarakat, menjaga keamanan, dan memastikan Ngawi tetap kondusif,” pungkas Kapolres Ngawi. [fiq/ted]

  • Antisipasi Aksi Susulan, Mas Dhito Berlakukan Jam Malam Bagi Pelajar di Kediri

    Antisipasi Aksi Susulan, Mas Dhito Berlakukan Jam Malam Bagi Pelajar di Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Mensikapi perkembangan situasi keamanan pasca aksi anarkisme yang dilakukan massa dan mencegah terjadinya aksi susulan, pemberlakukan jam malam diterapkan bagi kalangan pelajar di Kabupaten Kediri.

    Aturan itu disampaikan langsung oleh Bupati Hanindhito Himawna Pramana usai melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda, Kepala OPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang bertempat di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (1/9/2025) sore.

    Mas Dhito, sapaan akrab bupati berharap kejadian kerusuhan yang telah terjadi di Kabupaten Kediri akhir pekan lalu tidak kembali terulang. Terlebih, berdasarkan informasi akan ada potensi aksi demonstrasi susulan pada 3 September mendatang di kota-kota besar.

    Disisi lain, hingga saat ini aksi demonstrasi juga masih terjadi di berbagai kota/kabupaten lain. Meski begitu, dikhawatirkan psikologis massa akan merembet hingga ke Kediri.

    “Inilah yang kami antisipasi supaya tidak terjadi,” kata Mas Dhito.

    Berkaca dari aksi anarkisme di Kabupaten Kediri pada Sabtu (30/8) malam, massa yang datang langsung melakukan perusakan, pembakaran Gedung DPRD, Kantor Samsat dan tak terkecuali gedung perkantoran di Komplek Pemkab Kediri. Dalam aksi itu, pelaku juga melakukan penjarahan.

    Dalam kejadian tersebut, Mas Dhito mengaku prihatin karena para pelaku merupakan pelajar yang usianya antara 14-17 tahun. Sebagai bentuk anstisipasi, berdasarkan hasil koordinasi dengan kepolisian, untuk beberapa waktu kedepan pemberlakuan jam malam akan dilakukan di Kabupaten Kediri.

    “Mulai dari hari ini kami menerapkan jam malam,” ungkapnya.

    Jam malam bagi kalangan pelajar itu diberlakukan mulai jam 21.00 WIB. Para pelajar pada jam itu diminta untuk sudah berada di rumah. Bilamana ditemukan masih berkerumun, akan langsung dibubarkan. Dalam hal ini kegiatan patroli akan ditingkatkan, khususnya di daerah rawan.

    Adapun di Kabupaten Kediri titik yang menjadi fokus yakni berada di wilayah Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Pare. Penerapan jam malam itu diberlakukan sampai situasi dirasa telah kembali kondusif.

    Mas Dhito pun mengimbau kepada orang tua/wali termasuk kalangan guru untuk bersama memberikan pemahaman bagi anak maupun siswanya. Termasuk kepada masyarakat Kabupaten Kediri diharapkan dapat menjaga wilayahnya masing-masing.

    Mas Dhito mengaku akan menghidupkan sistem jaga desa atau yang biasa dikenal siskamling. Untuk itu, pihaknya telah mengintruksikan kepada camat untuk berkomunikasi intens dengan para Kapolsek maupun Danramil.

    “Diharapkan para kepala desa untuk bisa menggerakkan warganya bersama dengan Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas,” tandasnya. [ADV PKP/nm]

  • Usai Kerusuhan, Polisi Amankan 4 Pemuda Berulah di Depan DPRD Kota Madiun

    Usai Kerusuhan, Polisi Amankan 4 Pemuda Berulah di Depan DPRD Kota Madiun

    Madiun (beritajatim.com) – Polres Madiun Kota mengamankan empat pemuda yang melakukan aksi provokatif di depan Gedung DPRD Kota Madiun pada Sabtu (30/8/2025). Penindakan dilakukan tim patroli gabungan Polres Madiun Kota bersama personel Batalyon C Brimob Polda Jatim sebagai upaya antisipasi pasca kerusuhan dan perusakan kantor DPRD pada unjuk rasa sebelumnya.

    Dari hasil patroli, tiga pemuda kedapatan melakukan aksi geber-geber sepeda motor, sementara seorang lainnya membawa karet ban yang diduga akan digunakan untuk dibakar. Polisi menilai tindakan itu berpotensi memicu provokasi lanjutan dan mengganggu stabilitas keamanan di Kota Madiun.

    Kasi Humas Polres Madiun Kota, Iptu Ubaidilah, membenarkan pengamanan tersebut. “Benar, tim patroli gabungan mengamankan empat orang pelaku di depan Gedung DPRD. Dua di antaranya masih berstatus di bawah umur,” ujarnya, Senin (1/9/2025).

    Keempat pemuda itu kini sudah dimintai keterangan oleh Satreskrim Polres Madiun Kota. Mereka juga menjalani pembinaan dengan menghadirkan orang tua, guru sekolah, serta pihak kelurahan atau desa masing-masing yang didampingi Bhabinkamtibmas.

    Menurut Iptu Ubaidilah, langkah tersebut merupakan bagian dari pencegahan agar kericuhan tidak terulang. Ia turut menyampaikan pesan Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Juniato Supriyadi, S.I.K., yang mengajak masyarakat menjaga ketertiban bersama.

    “Mari kita jaga keamanan dan ketertiban demi terciptanya situasi yang aman, damai, dan kondusif di Kota Madiun,” tegasnya. [rbr/beq]

  • Gubernur Khofifah Terbitkan SE Cegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Jatim

    Gubernur Khofifah Terbitkan SE Cegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3/3432/013.3/2025 kepada Bupati/Wali Kota di Jawa Timur tentang peningkatan upaya pencegahan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat guna mencegah/mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa.

    Hal tersebut dilakukan sebagai respon atas kondisi dinamika masyarakat yang saat ini agar tidak menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

    Tak hanya itu, penerbitan SE ini juga merupakan tindak lanjut dari keterangan pers Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Minggu (31/8/2025) sore tadi mengenai perkembangan situasi negara.

    “Sesuai arahan Presiden didukung pantauan kami langsung dilapangan terkait perkembangan situasi yang terjadi, maka kami menyadari harus ada langkah-langkah strategis sebagai bentuk antisipasi,” kata Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi pada Minggu (31/8/2025).

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat meninjau dampak aksi demonstrasi di gedung Grahadi, Minggu (31/8/2025).

    Untuk itu, Gubernur Khofifah menambahkan, perlu adanya penguatan sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan instansi pemerintah lainnya jika dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi terdapat aktivitas anarkis.

    “Kita jaga Jawa Timur. Kita jaga Indonesia. Jangan sampai merusak fasilitas umum, menjarah dan sebagainya, karena itu melanggar hukum. Maka sinergi Pemda, TNI, Polri wajib hadir untuk mencegah peristiwa serupa jangan sampai terjadi,” imbuhnya.

    “Bersama Forkopimda Jatim, kami imbau Bupati/ Wali Kota di Jatim melakukan upaya-upaya preventif untuk pengamanan objek-objek vital di daerah masing-masing,” sambungnya.

    Kepada Perguruan Tinggi, Sekolah, Pondok Pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya, Gubernur Khofifah juga mengimbau
    untuk mencegah pelibatan peserta didik dalam kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kegiatan yang tidak perlu pada malam hari.

    “Mohon kepada guru, wali murid supaya memastikan keamanan anak-anak sekolah,” ungkapnya.

    “Bahkan usai demo ricuh kemarin, Dispendik Surabaya memutuskan untuk meliburkan sekolah tanggal 1-4 September dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh untuk seluruh sekolah,” terangnya.

    Didalam SE tersebut juga diinstruksikan kepada Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, dan Ketua RT serta melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk melakukan upaya pengamanan di lingkungan masing-masing.

    “Mari bersatu bergandengan tangan, kita hidupkan kembali kampung tangguh/kampung merah putih untuk mencegah aksi gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,” jelasnya.

    “Kita juga menyeru dan mengajak Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lembaga masyarakat untuk menjaga kerukunan dan kondusifitas masyarakat,” tegasnya.

    Tak lupa, Gubernur Khofifah juga mengimbau untuk meningkatkan tugas dan peran RT/RW/Kampung maupun satuan lingkungan lainnya.

    “Di tingkat akar rumput RT/RW/Kampung juga punya andil mendorong pengendalian kegiatan anggota masyarakat untuk mencegah dan mengantisipasi gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah masing-masing,” pungkasnya. (tok/but)