Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • Modus Bajak WhatsApp Tanpa Klik, Korban Disadap Sudah Banyak

    Modus Bajak WhatsApp Tanpa Klik, Korban Disadap Sudah Banyak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Spyware Israel menargetkan setidaknya hampir 100 jurnalis dan masyarakat sipil pengguna WhatsApp. Pihak aplikasi mengungkapkan hal tersebut belum lama ini.

    WhatsApp mengatakan sangat yakin 90 penggunanya menjadi sasaran dan telah disusupi oleh spyware milik pembuat software peretasan asal Israel Paragon Solutions. Tidak ada informasi lain dari WhatsApp terkait serangan tersebut, termasuk siapa yang dibalik serangan tersebut dan asal korban yang terdampak serangan.

    Menurut perusahaan, mereka belum bisa mengidentifikasi siapa klien yang berada di belakang serangan itu. The Guardian menuliskan software milik Paragon biasanya digunakan oleh klien yang berasal dari pemerintah, sama seperti pembuat perangkat mata-mata lainnya.

    “WhatsApp menghentikan kampanye spyware oleh Paragon yang menargetkan pengguna termasuk jurnalis dan anggota masyarakat sipil. Kami telah menghubungi orang-orang yang terkena dampaknya,” jelas juru bicara WhatsApp, dikutip dari The Guardian, Selasa (4/1/2025).

    Pihak aplikasi berbagi pesan itu juga mengatakan telah menyurati Paragon untuk menghentikan aksinya. Whatsapp menjajaki pula opsi hukum untuk diberikan kepada Paragon.

    Penargetan yang dilakukan ini, para ahli mengatakan menggunakan serangan “tanpa klik.” Jadi penyusupan tetap bisa dilakukan tanpa harus membuat korban mengklik link berbahaya tertentu.

    Sebagai informasi, Paragon memiliki kantor di Chantilly, Virginia, AS. Seorang sumber menyebutkan perusahaan memiliki setidaknya 35 pelanggan pemerintah, namun tidak berbisnis dengan negara yang dianggap demokratis dan yang dituduh menyalahgunakan software mata-mata.

    Salah satu yang telah menggunakan jasanya adalah pemerintah Amerika Serikat (AS). Perusahaan diketahui memiliki kontrak senilai US$2 juta dengan divisi investigasi keamanan dalam negeri Imigrasi dan Bea Cukai AS.

    Pihak Bea Cukai juga disebutkan telah mengeluarkan perintah penghentian pekerjaan untuk kotak. Karena untuk melakukan verifikasi apakah kontrak mematuhi perintah eksekutif yang dikeluarkan pemerintahan saat Joe Biden masih menjabat sebagai presiden yang membatasi penggunaan spyware.

    Hingga Donald Trump naik menjadi presiden, perintah tersebut masih tetap berlaku dan belum dicabut.

    (dem/dem)

  • Nasib Aplikasi China Diblokir di RI, Kini Dijegal di Eropa

    Nasib Aplikasi China Diblokir di RI, Kini Dijegal di Eropa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Aplikasi Temu asal China kena tekanan di kawasan Uni Eropa. Sebelumnya, aplikasi e-commerce yang digadang-gadang ‘membunuh UMKM lokal’ tersebut sudah diblokir di Indonesia sejak tahun lalu. 

    Financial Times melaporkan Uni Eropa akan membuat platform e-commerce untuk bertanggung jawab pada produk berbahaya atau ilegal yang dijual online. Selain Temu, laporan itu juga menyebut nama platform lain yakni Shein dan Amazon.

    Menurut laporan, platform diwajibkan menyediakan data sebelum barang tiba di wilayah Eropa. Jadi, petugas bea cukai dapat mengontrol serta memeriksa paket lebih baik.

    Selain itu, pedagang online harus memungut biaya bea masuk dan PPN. Selain itu juga harus mematuhi syarat di Uni Eropa lainnya. Hal ini akan membuat keunggulan Temu yang menawarkan harga super murah bisa terancam.

    “EUCA (otoritas bea cukai Uni Eropa) akan bisa menyaring barang berdasarkan informasi dan mengidentifikasi potensi risiko, bahkan sebelum barang dimuat atau kedatangan fisiknya di UE,” kata laporan tersebut dikutip dari Reuters, Senin (3/1/2025).

    Reuters menuliskan pihak Temu tidak bisa dihubungi. Sementara Amazon, Shein, dan Uni Eropa tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

    Indonesia telah memblokir Temu pada Oktober lalu. Pemblokiran dilakukan di toko aplikasi baik di Play Store dan App Store.

    Budi Arie Setiadi yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menyatakan keputusannya sebagai respons cepat keresahan masyarakat. Ini menjadi langkah pelindungan masyarakat, baik konsumen dan pelaku UMKM.

    “Kami men-take down Temu sebagai respons cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi, Temu tidak terdaftar sebagai PSE,” jelas dia.

    (fab/fab)

  • Trik Aplikasi China Pembunuh UMKM Ketahuan, Amerika Lawan

    Trik Aplikasi China Pembunuh UMKM Ketahuan, Amerika Lawan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhir pekan lalu menaikkan tarif bea masuk untuk produk dari Kanada, Meksiko, dan China. Salah satu sasaran Trump adalah menutup celah yang digunakan oleh Temu dan Shein untuk menjual barang murah di AS.

    Perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada Sabtu (1/2/2025) menetapkan tarif bea masuk 25 persen untuk produk yang diimpor dari Kanada dan Meksiko, serta tarif impor 10 persen untuk produk dari China. Tarif bea masuk ini berlaku mulai Selasa (4/2/2025).

    Aturan baru ini sekaligus menghapus pengecualian “de minimis”, yaitu regulasi yang mengizinkan eksportir untuk mengirim kemasan dengan harga kurang dari US$ 800 ke AS tanpa dipungut bea masuk. Pengecualian ini adalah celah yang dimanfaatkan oleh aplikasi ecommerce China seperti Shein dan Temu untuk menjual langsung barang dari pabrik di China ke konsumen di AS.

    CNBC International, mengutip data dari badan bea cukai AS, menyatakan ada sekitar 1,3 miliar paket yang diimpor menggunakan mekanismen de minimis pada 2024. Jumlah tersebut meroket dibandingkan dengan 139 juta paket yang tercatat pada 2015.

    Mayoritas paket tersebut adalah barang yang dibeli melalui Temu, Shein, atau AliExpress seperti jam tangan pintar seharga US$ 15 (Rp 245 ribu) atau sepatu seharga US$ 3 (kurang dari Rp 50 ribu). Permintaan yang tinggi bahkan membuat Temu menjadi aplikasi paling banyak di-download di iPhone pada 2024.

    Raksasa ecommerce AS, Amazon, ikut-ikutan memanfaatkan celah ini dengan meluncurkan platform Haul. Haul mengizinkan pedagang untuk mengirim barang langsung ke konsumen dari China.

    Namun, Temu dan Shein dikabarkan sudah memiliki strategi sebagai antisipasi penghentian pengecualian de minimis. Tahun lalu, Temu mulai mencari penjual yang memiliki stok di gudang di Amerika Serikat. Shein juga telah membuka pusat distribusi dan hub rantai pasok di AS.

    (dem/dem)

  • Beda dengan AS, India Justru Pangkas Pajak Impor untuk Komponen Ponsel Pintar

    Beda dengan AS, India Justru Pangkas Pajak Impor untuk Komponen Ponsel Pintar

    Jakarta –

    India menghapus bea masuk untuk beberapa komponen penting dalam produksi ponsel. Hal ini sebagai dorongan untuk produksi lokal dan akan menguntungkan perusahaan seperti Apple dan Xiaomi.

    Dilansir dari Reuters, Minggu (2/2/2025), produksi elektronik India meningkat lebih dari dua kali lipat dalam enam tahun terakhir menjadi US$ 115 miliar pada tahun 2024. Tidak heran jika India sekarang menjadi produsen ponsel terbesar kedua di dunia.

    Apple memimpin pasar ponsel pintar India dengan pangsa 23% dalam total pendapatan selama tahun 2024, diikuti oleh Samsung sebesar 22%, menurut perusahaan riset Counterpoint.

    Daftar tersebut mencakup komponen untuk perakitan ponsel seperti perakitan papan sirkuit cetak, bagian modul kamera dan kabel USB, yang sebelumnya dikenakan pajak sebesar 2,5%.

    Pemangkasan ini akan membantu India menghadapi tahun perdagangan global yang berpotensi mengganggu akibat ancaman tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Secara internal, Kementerian TI India telah memperingatkan bahwa India berisiko kalah dari China dan Vietnam dalam persaingan ekspor telepon pintar jika tidak menurunkan tarif untuk menarik perusahaan global.

    Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman dalam anggarannya tahun lalu telah mengumumkan peninjauan ulang struktur tarif bea cukai negara untuk merasionalisasi dan menyederhanakan tarif demi kemudahan perdagangan.

    Peninjauan ulang bea cukai juga bertujuan untuk menghapus apa yang disebut struktur bea terbalik atau contoh di mana tarif bahan mentah atau barang setengah jadi lebih tinggi daripada produk akhir yang biasa diproduksi.

    Struktur tarif India yang rumit sering disebut sebagai penghalang produksi lokal yang efisien dan penyebab perselisihan.

    (aid/kil)

  • Duduk Perkara Kebijakan Trump Bikin Panas Sederet Negara

    Duduk Perkara Kebijakan Trump Bikin Panas Sederet Negara

    Washington DC –

    Kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump langsung bikin heboh. Kanada, Meksiko dan China langsung panas dan membalas kebijakan Trump.

    Dilansir CNN, Minggu (2/2/2025), Trump menandatangani kebijakan ekonomi berupa pengenaan tarif tinggi terhadap barang-barang impor dari Kanada, Meksiko dan China yang telah lama dijanjikannya. Kebijakan itu diteken pada Sabtu (1/2).

    Tarif tersebut diprediksi membuat kenaikan harga bagi konsumen AS untuk berbagai barang mulai dari alpukat, sepatu kets hingga mobil. Trump, dalam perintah eksekutifnya, juga mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional.

    Dia menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional yang dikenal sebagai ‘IEEPA’. UU itu memberi wewenang kepada Presiden AS untuk mengelola impor secara sepihak selama keadaan darurat nasional. Tarif tersebut akan mulai berlaku pada Selasa mendatang pukul 12.01 waktu setempat.

    “Hari ini, saya telah menerapkan Tarif sebesar 25% untuk impor dari Meksiko dan Kanada (10% untuk Energi Kanada), dan tarif tambahan sebesar 10% untuk China,” kata Trump dalam pesan yang diunggah di Truth Social.

    Alasan Trump Bikin Tarif Tinggi

    Foto: Antrean truk dari Meksiko menuju AS (Getty Images via AFP/APU GOMES)

    Trump beralasan kebijakan tarif dibuat untuk mengekang aliran obat-obatan terlarang dan imigran gelap ke AS. Trump memang telah berulang kali berjanji mengenakan bea masuk hingga 25% atas semua impor dari Meksiko dan sebagian besar barang dari Kanada.

    Dia juga berjanji mengenakan bea masuk 10% atas barang-barang China yang diimpor ke AS. Tarif tersebut tidak akan memiliki pengecualian dan perintah eksekutif yang ditandatangani Trump menutup celah hukum ‘de minimis’ yang telah memungkinkan pengiriman senilai USD 800 atau kurang untuk masuk ke AS dengan bebas pajak.

    Ketentuan itu selama ini digunakan banyak bisnis kecil AS dan perusahaan e-commerce China seperti Shein dan Temu. Pemerintahan Trump menilai celah hukum itu mencegah petugas bea cukai memeriksa paket-paket tersebut dengan benar.

    Pemerintahan Trump hanya menyebut tarif tersebut dirancang untuk menghentikan aliran fentanil dan imigran gelap. Tarif tersebut mencakup pengecualian penting, seperti produk energi Kanada yang dikenai tarif 10%. Banyak warga AS bergantung pada produk energi Kanada, termasuk minyak, listrik, dan gas alam untuk bahan bakar dan pemanas rumah. Biaya barang-barang tersebut bakal naik saat tarif diberlakukan.

    Dia juga mengatakan IEEPA digunakan karena ada ancaman besar dari imigran gelap dan obat-obatan terlarang seperti fentanil yang disebutnya ‘membunuh Warga Negara kita’

    “Kita perlu melindungi warga Amerika, dan merupakan tugas saya sebagai Presiden untuk memastikan keselamatan semua orang,” ujar Trump.

    Dalam perintah eksekutifnya, seperti dilihat dari situs resmi White House, Trump juga menekankan kebijakan tarif dibuat untuk mencegah obat-obatan terlarang masuk ke AS. Dia menganggap obat-obatan terlarang telah mengacaukan sistem kesehatan dan masyarakat AS.

    “Saya, Donald J Trump, Presiden Amerika Serikat, mendapati bahwa masuknya obat opioid dan obat-obatan terlarang lainnya secara terus-menerus memiliki konsekuensi yang mendalam bagi Negara kita, membahayakan nyawa dan memberikan tekanan berat pada sistem perawatan kesehatan, layanan publik, dan masyarakat kita,” ujarnya.

    Trump turut melontarkan tuduhan ke Kanada dan Meksiko. Dia menuding dua negara itu gagal membendung obat-obatan terlarang hingga masuk ke AS.

    “Tantangan ini mengancam tatanan masyarakat kita. Anggota geng, penyelundup, pedagang manusia, dan obat-obatan terlarang dari segala jenis telah membanjiri perbatasan kita dan masuk ke dalam masyarakat kita. Kanada telah memainkan peran utama dalam tantangan ini, termasuk dengan gagal memberikan perhatian dan sumber daya yang cukup atau berkoordinasi secara berarti dengan mitra penegak hukum Amerika Serikat untuk secara efektif membendung gelombang obat-obatan terlarang,” ujar Trump.

    “Jaringan kriminal terlibat dalam operasi penyelundupan dan perdagangan manusia, yang memungkinkan migrasi ilegal tanpa pemeriksaan melewati perbatasan utara kami. Ada juga peningkatan kehadiran kartel Meksiko yang mengoperasikan laboratorium sintesis fentanil dan nitazene di Kanada,” sambung Trump.

    Tarif Balasan dari Kanada

    Foto: PM Kanada Justin Trudeau (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP)

    Beberapa jam setelah tindakan Trump, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan tarif balasan sebesar 25% atas barang-barang dari AS. Kebijakan Kanada itu akan ‘berlaku luas dan mencakup barang-barang sehari-hari’.

    Trudeau menepati janjinya bahwa Kanada akan membalas dengan tegas dan cepat jika AS mengenakan pungutan. Perwakilan perdagangan negara itu bertemu dengan pejabat pemerintahan Trump baru-baru ini pada hari Jumat dalam upaya untuk mencegah tarif. Kebijakan baru Trump ini merupakan pembalikan dari perdagangan bebas bea di antara tiga negara Amerika Utara yang telah berlangsung selama beberapa tahun.

    “Malam ini, saya mengumumkan Kanada akan menanggapi tindakan perdagangan AS dengan tarif perdagangan sebesar 25% terhadap barang-barang Amerika senilai USD 155 miliar,” kata Trudeau dalam konferensi pers pada Sabtu malam.

    “Ini akan mencakup tarif langsung atas barang-barang senilai USD 30 miliar mulai hari Selasa, diikuti oleh tarif lebih lanjut atas produk-produk Amerika senilai USD 125 miliar dalam waktu 21 hari, untuk memungkinkan perusahaan-perusahaan Kanada dan rantai pasokan mencari alternatif,” sambungnya.

    Barang-barang yang terkena dampak akan mencakup alkohol, hasil bumi, pakaian, sepatu, peralatan rumah tangga, furnitur, bahan-bahan seperti kayu, dan masih banyak lagi.

    Presiden Meksiko Perintahkan ‘Rencana B’

    Presiden Meksiko (Foto: AP Photo/Fernando Llano)

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum juga bersiap membalas kebijakan Trump. Dia menegaskan Meksiko tak akan tunduk begitu saja pada kebijakan negara lain.

    “Ketika kami bernegosiasi dengan negara lain, ketika kami berbicara dengan negara lain, selalu dengan kepala tegak, tidak pernah menundukkan kepala,” kata Sheinbaum saat berbicara di Chicoloapan de Juárez.

    Dia memerintahkan menterinya melaksanakan rencana B. Namun, dia tak menguraikan apa itu.

    “Saya menginstruksikan Menteri Ekonomi untuk melaksanakan rencana B yang telah kami kerjakan, yang mencakup tindakan tarif dan non-tarif untuk membela kepentingan Meksiko,” ujar Sheinbaum dalam sebuah postingan di X.

    Sheinbaum membantah tudingan kartel narkoba di Meksiko memiliki ‘aliansi yang tidak dapat ditoleransi’ dengan pemerintah negara tersebut dan menyediakan ‘tempat berlindung yang aman’ bagi kartel. Sheinbaum menegaskan pemerintahannya tidak memiliki aliansi dengan organisasi kriminal dan menyebut tuduhan AS sebagai fitnah.

    China Mau Adukan AS ke WTO

    Ilustrasi bendera China (Foto: Daniel Berehulak/Getty Images)

    Kementerian Perdagangan China mengatakan penerapan tarif sangat melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dia mengatakan China akan melawan lewat mekanisme di WTO.

    “China akan mengajukan keluhan kepada WTO, dan akan mengambil tindakan balasan yang sesuai untuk dengan tegas membela hak-haknya,” katanya.

    Namun, China tidak dengan menjelaskan tindakan apa yang akan diambil. Kementerian Luar Negeri China mengatakan tarif yang diterapkan Trump ‘tidak konstruktif’. China juga menganggap kebijakan Trump akan merusak upaya kedua negara untuk memerangi narkotika.

    China pun menyatakan memberikan dukungan kepada AS terkait masalah fentanil. Namun, menurut China, penyalahgunaan fentanil adalah masalah Amerika.

    Halaman 2 dari 5

    (haf/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ini Alasan Trump Buat Kebijakan yang Bikin Panas Kanada-Meksico-China

    Ini Alasan Trump Buat Kebijakan yang Bikin Panas Kanada-Meksico-China

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru terhadap barang-barang dari Meksiko, Kanada, dan China. Kebijakan itu langsung bikin panas tiga negara tersebut.

    Dilansir CNN, Minggu (2/2/2025), Trump menandatangani kebijakan ekonomi yang dijanjikannya itu pada Sabtu (1/2). Pemerintahan Trump beralasan kebijakan tarif ditujukan untuk mengekang aliran obat-obatan terlarang dan imigran gelap ke AS.

    Namun, kebijakan tarif itu juga berpotensi menimbulkan kenaikan harga bagi konsumen di AS. Kenaikan harga diprediksi terjadi terhadap berbagai barang mulai dari alpukat, sepatu hingga mobil.

    Trump telah berulang kali berjanji mengenakan bea masuk hingga 25% atas semua impor dari Meksiko dan sebagian besar barang dari Kanada. Dia juga berjanji mengenakan bea masuk 10% atas barang-barang China yang diimpor ke AS. Tarif tersebut tidak akan memiliki pengecualian dan perintah eksekutif yang ditandatangani Trump menutup celah hukum ‘de minimis’ yang telah memungkinkan pengiriman senilai USD 800 atau kurang untuk masuk ke AS dengan bebas pajak.

    Ketentuan itu selama ini digunakan banyak bisnis kecil AS dan perusahaan e-commerce China seperti Shein dan Temu. Pejabat pemerintahan Trump mengatakan celah hukum tersebut telah mencegah petugas bea cukai memeriksa paket-paket tersebut dengan benar.

    Pemerintahan Trump hanya menyebut tarif tersebut dirancang untuk menghentikan aliran fentanil dan imigran gelap. Tarif tersebut mencakup pengecualian penting, seperti produk energi Kanada yang dikenai tarif 10%. Banyak warga AS bergantung pada produk energi Kanada, termasuk minyak, listrik, dan gas alam untuk bahan bakar dan pemanas rumah. Biaya barang-barang tersebut bakal naik saat tarif diberlakukan.

    Untuk memberlakukan tarif tersebut, Trump mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional dalam tindakan eksekutifnya. Dia menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional atau ‘IEEPA’. UU itu memberi wewenang kepada Presiden AS untuk mengelola impor secara sepihak selama keadaan darurat nasional.

    Tarif baru tersebut akan mulai berlaku pada hari Selasa pukul 12.01 waktu setempat. Kebijakan Trump tersebut merupakan kebalikan dari perdagangan bebas bea di antara tiga negara Amerika Utara, yakni Kanada, AS dan Meksiko, yang telah ada selama beberapa tahun.

    “Hari ini, saya telah menerapkan Tarif sebesar 25% untuk Impor dari Meksiko dan Kanada (10% untuk Energi Kanada), dan Tarif tambahan sebesar 10% untuk Tiongkok,” kata Trump dalam pesan yang diunggah di Truth Social.

    Dia mengatakan IEEPA digunakan karena ada ancaman besar dari imigran gelap dan obat-obatan terlarang seperti fentanil yang disebutnya ‘membunuh Warga Negara kita’

    “Kita perlu melindungi warga Amerika, dan merupakan tugas saya sebagai Presiden untuk memastikan keselamatan semua orang,” ujar Trump.

    Dalam perintah eksekutifnya, seperti dilihat dari situs resmi White House, Trump juga menekankan kebijakan tarif dibuat untuk mencegah obat-obatan terlarang masuk ke AS. Dia menganggap obat-obatan terlarang telah mengacaukan sistem kesehatan dan masyarakat AS.

    “Saya, Donald J Trump, Presiden Amerika Serikat, mendapati bahwa masuknya obat opioid dan obat-obatan terlarang lainnya secara terus-menerus memiliki konsekuensi yang mendalam bagi Negara kita, membahayakan nyawa dan memberikan tekanan berat pada sistem perawatan kesehatan, layanan publik, dan masyarakat kita,” ujarnya.

    Dalam perintah eksekutifnya itu, Trump juga melontarkan tuduhan ke Kanada dan Meksiko. Dia menuding dua negara itu gagal membendung obat-obatan terlarang hingga masuk ke AS.

    “Tantangan ini mengancam tatanan masyarakat kita. Anggota geng, penyelundup, pedagang manusia, dan obat-obatan terlarang dari segala jenis telah membanjiri perbatasan kita dan masuk ke dalam masyarakat kita. Kanada telah memainkan peran utama dalam tantangan ini, termasuk dengan gagal memberikan perhatian dan sumber daya yang cukup atau berkoordinasi secara berarti dengan mitra penegak hukum Amerika Serikat untuk secara efektif membendung gelombang obat-obatan terlarang,” ujar Trump.

    “Jaringan kriminal terlibat dalam operasi penyelundupan dan perdagangan manusia, yang memungkinkan migrasi ilegal tanpa pemeriksaan melewati perbatasan utara kami. Ada juga peningkatan kehadiran kartel Meksiko yang mengoperasikan laboratorium sintesis fentanil dan nitazene di Kanada,” sambung Trump.

    Meksiko, Kanada dan China Berang ke Trump

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pun berang dengan kebijakan Trump. Dia langsung mengumumkan tarif balasan sebesar 25% atas barang-barang dari AS yang akan ‘berlaku luas dan mencakup barang-barang sehari-hari’. Dia menepati janjinya bahwa Kanada akan membalas dengan tegas dan cepat jika AS mengenakan pungutan.

    Barang-barang yang terkena dampak akan mencakup alkohol, hasil bumi, pakaian, sepatu, peralatan rumah tangga, furnitur, bahan-bahan seperti kayu, dan masih banyak lagi.

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum juga menantang kebijakan Trump. Dia memerintahkan menterinya untuk melaksanakan rencana B. Namun, dia tak menguraikan apa itu.

    Kementerian Perdagangan China mengatakan penerapan tarif sangat melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dia mengatakan China akan melawan lewat mekanisme di WTO.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • India Pangkas Tarif Impor Demi Genjot Ekspor Produk Manufaktur

    India Pangkas Tarif Impor Demi Genjot Ekspor Produk Manufaktur

    Bisnis.com, JAKARTA — India disebut akan memangkas tarif impor untuk kebutuhan produksi tekstil hingga elektronik. Hal ini dilakukan untuk menggenjot ekspor produk manufaktur dari negara tersebut sehingga industri lokal tumbuh dan menyerap tenaga kerja. 

    Dikutip dari Bloomberg, Minggu (2/2/2025) Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengatakan pemerintah juga akan menghapus tarif impor untuk komoditas mineral seperti kobalt, seng, dan timbal yang saat ini dikenakan tarif impor 5%. 

    Tidak hanya itu, tarif pada mesin yang digunakan dalam pembuatan baterai lithium-ion kendaraan listrik dan ponsel juga akan dibatalkan. Adapun, pemangkasan tarif impor ini akan berlaku efektif pada 2 Februari.

    “Ini juga akan mendukung manufaktur domestik dan penambahan nilai, mempromosikan ekspor, memfasilitasi perdagangan dan memberikan bantuan kepada rakyat jelata,” kata Sitharaman, dikutip dari Bloomberg. 

    Sementara itu, untukmeningkatkan daya saing ekspor di sektor kulit dan tekstil, pemerintah India kan mengurangi pungutan tarif bea cukai pada produk-produk tertentu.

    Pengurangan pungutan lintas sektor dinilai akan membantu pemerintahan yang saat ini dinakhodai Perdana Menteri Narendra Modi untuk meningkatkan produksi lokal dan menarik perusahaan yang ingin melakukan diversifikasi dari China. 

    Langkah ini disebut penting untuk menangani ancaman tarif universal Presiden AS Donald Trump. Adapun, beberapa produk yang bea masuknya telah dikurangi, yaitu esensi penyedap sintetis yang digunakan dalam makanan dan minuman hingga 20% dari semula 100%. 

    Bea masuk kulit wet blue menjadi nol dari semula 10%, modul kamera hingga papan sirkuit cetak menjadi nol dari 2,5%. 

    Di sektor telekomunikasi, pajak pada ethernet kelas operator beralih menjadi 10% dari 20%. Kemudian, barang yang digunakan dalam membangun kendaraan peluncuran dan peluncuran satelit dipangkas tarifnya menjadi nol dari 5%. 

    Lebih lanjut, bagian dari mainan elektronik hingga 20% dari 70%, sepeda motor yang dibangun sepenuhnya dengan kapasitas mesin 1600 cc menjadi 40% dari 50%; pada semi-diketuk turun menjadi 20% dari 25%, dan 10% dari 15% pada sepeda motor completely knock down (CKD). 

    Produk yang dipangkas tarif impornya juga yaitu ikan beku hingga 5% dari 30% untuk meningkatkan daya saing India di pasar makanan laut global. 

  • Trump akan mengirim migran tak berdokumen ke Teluk Guantanamo – Tempat apa itu? – Halaman all

    Trump akan mengirim migran tak berdokumen ke Teluk Guantanamo – Tempat apa itu? – Halaman all

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang.

    Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung “imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.”

    “Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01).

    Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung para migran, sebuah praktik yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

    Pangkalan AL AS di Teluk Guantanamo digunakan untuk apa?

    Pangkalan AL AS di Kuba terkenal sebagai tempat penampungan para tersangka setelah serangan 11 September 2001.

    Pangkalan ini memiliki pusat penahanan militer dan ruang sidang bagi orang-orang asing yang ditahan semasa pemerintahan Presiden George W Bush. Periode itu disebut pemerintah AS sebagai “perang melawan teror.”

    Didirikan pada tahun 2002 oleh Bush, fasilitas tersebut kini menampung 15 tahanan, termasuk sosok yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau kerap disebut dengan istilah 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

    Sosok lainnya yang ditahan di Guantanamo adalah Hambali. Pria asal Indonesia itu disebut sebagai ‘otak’ serangan teror bom di Bali, Oktober 2002, dan beberapa serangan bom lainnya,

    Pria yang bernama asli Encep Nurjaman, bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia, telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo pada 2021.

    Pascaserangan 11 September 2021, AS menjebloskan hampir 800 orang ke Guantanamo.

    Beberapa presiden dari Partai Demokrat, termasuk Barack Obama, berjanji untuk menutupnya tetapi tidak dapat melakukannya.

    Pangkalan ini juga memiliki fasilitas kecil terpisah yang digunakan selama beberapa dekade untuk menahan para migran. Dikenal sebagai Pusat Operasi Migran Guantanamo (GMOC), fasilitas ini telah digunakan oleh sejumlah presiden AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

    Pangkalan ini terutama menampung orang-orang yang dicegat saat mencoba mencapai AS secara ilegal dengan perahu, sebagian besar berasal dari Haiti dan Kuba.

    “Kami hanya akan memperluas pusat migran yang sudah ada,” kata Tom Homan, orang yang ditunjuk Trump menangani imigrasi AS.

    Tom menambahkan bahwa pusat tersebut akan dikelola oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

    Apa yang ingin Trump lakukan?

    Pengumuman Trump mengemuka saat ia menandatangani Undang-Undang Laken Riley. UU ini mengharuskan migran tak berdokumen resmi yang ditangkap karena pencurian atau kejahatan kekerasan untuk ditahan di penjara sambil menunggu persidangan.

    UU tersebut, yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan Georgia yang dibunuh tahun lalu oleh seorang migran Venezuela, telah disetujui oleh Kongres minggu lalu. Hal itu menandai kemenangan legislatif pertama bagi pemerintahan Trump.

    Trump mengatakan bahwa para migran dapat diangkut ke sana secara langsung setelah dicegat di laut oleh Penjaga Pantai AS. Trump membuat klaim bahwa standar penahanan “tertinggi” akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

    Menurutnya, fasilitas tersebut akan menggandakan kapasitas AS untuk menahan migran tidak berdokumen.

    Siapa saja yang akan ditahan di Guantanamo?

    Fasilitas penahanan migran di Guantanamo akan digunakan untuk menahan orang-orang “terburuk dari yang terburuk,” kata pejabat pemerintah AS.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dan Kepala Badan Imigrasi, Tom Homan, sama-sama menggunakan frasa tersebut saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih.

    Pernyataan Gedung Putih soal siapa yang akan ditahan di Guantanamo justru kurang spesifik.

    Gedung Putih mengatakan fasilitas yang diperluas itu akan “memberikan ruang penahanan tambahan bagi kriminal asing berprioritas tinggi yang secara ilegal berada di Amerika Serikat, dan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum imigrasi terkait.”

    Bagaimana reaksi terhadap rencana Trump?

    Deepa Alagesan, seorang pengacara senior di International Refugee Assistance Project (IRAP), menyebut rencana Trump untuk menambah jumlah migran yang ditahan di Guantanamo sebagai “prospek yang menakutkan.”

    Deepa yakin fasilitas migrasi itu digunakan untuk menahan orang “dalam jumlah dua digit,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AP.

    Vince Warren, direktur eksekutif Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, sebuah kelompok advokasi hukum yang telah mewakili puluhan pria yang ditahan di pangkalan itu sejak 9/11, mengatakan keputusan Trump “harus membuat kita semua ngeri.”

    Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan keputusan Trump “mengirimkan pesan yang jelas: migran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman teroris baru, yang pantas dibuang di penjara pulau, dicabut dari layanan dan dukungan hukum dan sosial.”

    Dalam sebuah laporan tahun 2024, IRAP menuduh pemerintah AS secara diam-diam menahan migran di Guantanamo dalam kondisi “tidak manusiawi” tanpa batas waktu setelah menangkap mereka di laut.

    Baru-baru ini, organisasi sipil American Civil Liberties Union menuntut transparansi soal fasilitas di Guantanamo menggunakan hak kebebasan informasi. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah mengungkap catatan resmi pemerintah tentang lokasi tersebut.

    Pemerintahan Biden menanggapi bahwa “itu bukan fasilitas penahanan dan tidak ada migran di sana yang ditahan.”

    Namun, pemerintahan Trump mengatakan bahwa fasilitas yang bakal diperluas itu memang dimaksudkan sebagai pusat penahanan.

    Berapa besar biayanya dan kapan dibuka?

    Tidak jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengongkosi fasilitas tersebut atau kapan fasilitas itu akan selesai.

    Pemerintahan Trump dilaporkan akan meminta Kongres untuk mendanai perluasan fasilitas penahanan yang ada sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang sedang disusun oleh Partai Republik.

    Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem hanya mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan melalui “pencocokan dan penyesuaian” anggaran.

    Bagaimana reaksi di Kuba?

    AS menyewa Teluk Guantanamo dari Kuba selama lebih dari satu abad, situasi yang bermula setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898.

    Setelah AS mengalahkan Spanyol, Kuba memperoleh kemerdekaannya. Namun, Kuba harus melaksanakan berbagai syarat yang ditetapkan oleh AS, termasuk AS berhak campur tangan dalam urusan Kuba dan AS berhak menyewa tanah untuk pangkalan angkatan laut.

    Pada 1903, AS dan Kuba menandatangani perjanjian sewa yang memberikan kendali AS atas Teluk Guantanamo.

    Perjanjian tersebut memberi AS sewa abadi untuk pangkalan tersebut, dengan imbalan sewa tahunan sebesar US$2.000 dalam bentuk koin emas. Jumlah ini kemudian disesuaikan pada 1934 menjadi nilai yang setara dengan US$4.085, tetapi pembayaran tersebut sebagian besar masih bersifat simbolis.

    Kuba menentang sewa tersebut dan biasanya menolak pembayaran sewa dari AS.

    Melalui media sosial X, Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal”. Dia menyatakan pangkalan di Guantanamo “terletak di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal.”

  • Trump Akan Kirim Migran Ilegal ke Teluk Guantanamo, Tempat Apa Itu?

    Trump Akan Kirim Migran Ilegal ke Teluk Guantanamo, Tempat Apa Itu?

    Washington DC –

    Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung migran, tapi paling terkenal sebagai tempat menahan para tersangka setelah serangan 11 September 2001 (Reuters)

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang.

    Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di Pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung “imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.”

    “Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01).

    Teluk Guantanamo telah lama digunakan untuk menampung para migran, sebuah praktik yang dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia.

    Pangkalan AL AS di Teluk Guantanamo digunakan untuk apa?

    Pangkalan AL AS di Kuba terkenal sebagai tempat penampungan para tersangka setelah serangan 11 September 2001.

    Pangkalan ini memiliki pusat penahanan militer dan ruang sidang bagi orang-orang asing yang ditahan semasa pemerintahan Presiden George W Bush. Periode itu disebut pemerintah AS sebagai “perang melawan teror.”

    Didirikan pada tahun 2002 oleh Bush, fasilitas tersebut kini menampung 15 tahanan, termasuk sosok yang dituduh sebagai dalang serangan 11 September 2001 atau kerap disebut dengan istilah 9/11, Khalid Sheikh Mohammed.

    Sosok lainnya yang ditahan di Guantanamo adalah Hambali. Pria asal Indonesia itu disebut sebagai ‘otak’ serangan teror bom di Bali, Oktober 2002, dan beberapa serangan bom lainnya,

    Pria yang bernama asli Encep Nurjaman, bersama dua orang terduga teroris asal Malaysia, telah muncul di pengadilan di pusat penahanan Guantanamo pada 2021.

    Pascaserangan 11 September 2021, AS menjebloskan hampir 800 orang ke Guantanamo.

    Salah satu dari 80 tahanan Al-Qaeda dan Taliban (kedua dari kiri) mengenakan pakaian oranye dengan dikelilingi sejumlah petugas di Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo, AS, 17 Januari 2002 (AFP)

    Beberapa presiden dari Partai Demokrat, termasuk Barack Obama, berjanji untuk menutupnya tetapi tidak dapat melakukannya.

    Pangkalan ini juga memiliki fasilitas kecil terpisah yang digunakan selama beberapa dekade untuk menahan para migran. Dikenal sebagai Pusat Operasi Migran Guantanamo (GMOC), fasilitas ini telah digunakan oleh sejumlah presiden AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Pangkalan ini terutama menampung orang-orang yang dicegat saat mencoba mencapai AS secara ilegal dengan perahu, sebagian besar berasal dari Haiti dan Kuba.

    “Kami hanya akan memperluas pusat migran yang sudah ada,” kata Tom Homan, orang yang ditunjuk Trump menangani imigrasi AS.

    Tom menambahkan bahwa pusat tersebut akan dikelola oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

    Apa yang ingin Trump lakukan?

    “Kami akan mengirim mereka ke Guantanamo,” kata Trump pada Rabu (29/01) (Getty Images)

    Pengumuman Trump mengemuka saat ia menandatangani Undang-Undang Laken Riley. UU ini mengharuskan migran tak berdokumen resmi yang ditangkap karena pencurian atau kejahatan kekerasan untuk ditahan di penjara sambil menunggu persidangan.

    UU tersebut, yang dinamai berdasarkan nama seorang mahasiswa keperawatan Georgia yang dibunuh tahun lalu oleh seorang migran Venezuela, telah disetujui oleh Kongres minggu lalu. Hal itu menandai kemenangan legislatif pertama bagi pemerintahan Trump.

    Trump mengatakan bahwa para migran dapat diangkut ke sana secara langsung setelah dicegat di laut oleh Penjaga Pantai AS. Trump membuat klaim bahwa standar penahanan “tertinggi” akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

    Menurutnya, fasilitas tersebut akan menggandakan kapasitas AS untuk menahan migran tidak berdokumen.

    Siapa saja yang akan ditahan di Guantanamo?

    Fasilitas penahanan migran di Guantanamo akan digunakan untuk menahan orang-orang “terburuk dari yang terburuk,” kata pejabat pemerintah AS.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, dan Kepala Badan Imigrasi, Tom Homan, sama-sama menggunakan frasa tersebut saat berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih.

    Pernyataan Gedung Putih soal siapa yang akan ditahan di Guantanamo justru kurang spesifik.

    Gedung Putih mengatakan fasilitas yang diperluas itu akan “memberikan ruang penahanan tambahan bagi kriminal asing berprioritas tinggi yang secara ilegal berada di Amerika Serikat, dan untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum imigrasi terkait.”

    Bagaimana reaksi terhadap rencana Trump?

    Deepa Alagesan, seorang pengacara senior di International Refugee Assistance Project (IRAP), menyebut rencana Trump untuk menambah jumlah migran yang ditahan di Guantanamo sebagai “prospek yang menakutkan.”

    Deepa yakin fasilitas migrasi itu digunakan untuk menahan orang “dalam jumlah dua digit,” paparnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AP.

    Vince Warren, direktur eksekutif Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, sebuah kelompok advokasi hukum yang telah mewakili puluhan pria yang ditahan di pangkalan itu sejak 9/11, mengatakan keputusan Trump “harus membuat kita semua ngeri.”

    Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan keputusan Trump “mengirimkan pesan yang jelas: migran dan pencari suaka dianggap sebagai ancaman teroris baru, yang pantas dibuang di penjara pulau, dicabut dari layanan dan dukungan hukum dan sosial.”

    BBC

    Dalam sebuah laporan tahun 2024, IRAP menuduh pemerintah AS secara diam-diam menahan migran di Guantanamo dalam kondisi “tidak manusiawi” tanpa batas waktu setelah menangkap mereka di laut.

    Baru-baru ini, organisasi sipil American Civil Liberties Union menuntut transparansi soal fasilitas di Guantanamo menggunakan hak kebebasan informasi. Bentuk transparansi yang dimaksud adalah mengungkap catatan resmi pemerintah tentang lokasi tersebut.

    Pemerintahan Biden menanggapi bahwa “itu bukan fasilitas penahanan dan tidak ada migran di sana yang ditahan.”

    Namun, pemerintahan Trump mengatakan bahwa fasilitas yang bakal diperluas itu memang dimaksudkan sebagai pusat penahanan.

    Berapa besar biayanya dan kapan dibuka?

    Tidak jelas berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengongkosi fasilitas tersebut atau kapan fasilitas itu akan selesai.

    Pemerintahan Trump dilaporkan akan meminta Kongres untuk mendanai perluasan fasilitas penahanan yang ada sebagai bagian dari rancangan undang-undang pengeluaran yang sedang disusun oleh Partai Republik.

    Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem hanya mengatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan melalui “pencocokan dan penyesuaian” anggaran.

    Bagaimana reaksi di Kuba?

    Presiden Kuba, Miguel Daz-Canel, menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal” (Getty Images)

    AS menyewa Teluk Guantanamo dari Kuba selama lebih dari satu abad, situasi yang bermula setelah Perang Spanyol-Amerika pada 1898.

    Setelah AS mengalahkan Spanyol, Kuba memperoleh kemerdekaannya. Namun, Kuba harus melaksanakan berbagai syarat yang ditetapkan oleh AS, termasuk AS berhak campur tangan dalam urusan Kuba dan AS berhak menyewa tanah untuk pangkalan angkatan laut.

    Pada 1903, AS dan Kuba menandatangani perjanjian sewa yang memberikan kendali AS atas Teluk Guantanamo.

    Perjanjian tersebut memberi AS sewa abadi untuk pangkalan tersebut, dengan imbalan sewa tahunan sebesar US$2.000 dalam bentuk koin emas. Jumlah ini kemudian disesuaikan pada 1934 menjadi nilai yang setara dengan US$4.085, tetapi pembayaran tersebut sebagian besar masih bersifat simbolis.

    Kuba menentang sewa tersebut dan biasanya menolak pembayaran sewa dari AS.

    Melalui media sosial X, Presiden Kuba Miguel Daz-Canel menilai keputusan Trump sebagai “tindakan brutal”. Dia menyatakan pangkalan di Guantanamo “terletak di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal.”

    Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodrguez, mengatakan, “Keputusan pemerintah AS untuk memenjarakan para migran di Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo, di tempat mereka menciptakan pusat penyiksaan dan penahanan tanpa batas waktu, menunjukkan penghinaan terhadap kondisi manusia dan hukum internasional.”

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Modus Promo Liburan Gratis ke Singapura, Bea Cukai Batam Ungkap Perjokian IMEI iPhone Selundupan

    Modus Promo Liburan Gratis ke Singapura, Bea Cukai Batam Ungkap Perjokian IMEI iPhone Selundupan

    Q Setelah itu, mereka melakukan registrasi IMEI menggunakan data pribadi agar perangkat tersebut seolah-olah merupakan barang bawaan pribadi dari luar negeri. Padahal, ponsel tersebut sebenarnya adalah barang dagangan yang sengaja dititipkan oleh penjual melalui pengendali untuk menghindari ketentuan kepabeanan.

    Setelah proses registrasi selesai, ponsel yang telah teregistrasi dikembalikan kepada pengendali, kemudian diserahkan ke distributor atau penjual untuk diperjualbelikan. Modus ini digunakan untuk menghindari pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang seharusnya dikenakan pada perangkat tersebut.

    Atas penindakan tersebut, Bea Cukai Batam telah menerbitkan Surat Bukti Penindakan dan menetapkan seluruh ponsel sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN). Sebagai langkah lanjutan, Bea Cukai Batam juga mengajukan rekomendasi pemblokiran terhadap perangkat yang telah teregistrasi sebelumnya kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI).

    “Penindakan terhadap joki IMEI ini menegaskan komitmen Bea Cukai dalam menegakkan regulasi serta mencegah pelanggaran kepabeanan dan penyalahgunaan data pribadi, ” Ujarnya.

    Bea Cukai Batam mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan tidak tergiur oleh tawaran yang menimbulkan konsekuensi hukum. Bea Cukai akan terus meningkatkan pengawasan dan mengambil langkah tegas untuk memastikan kepatuhan hukum serta melindungi kepentingan nasional.