Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • China Layangkan Protes ke WTO Soal Kebijakan Tarif Trump

    China Layangkan Protes ke WTO Soal Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – China mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terhadap tarif baru 10% yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump atas impor China.

    Melansir Reuters pada Kamis (6/2/2025), protes tersebut juga dilayangkan atas dasar pembatalan pengecualian bebas bea untuk paket bernilai rendah, dengan alasan tindakan tersebut bersifat proteksionis dan melanggar aturan WTO.

    Permintaan Beijing untuk konsultasi perdagangan AS muncul saat kebingungan melanda di antara pengirim dan pengecer atas penutupan pengecualian “de minimis” oleh Trump untuk impor paket senilai di bawah US$800 dan banyak digunakan oleh perusahaan e-commerce termasuk Shein, Temu, dan Amazon. 

    Seorang pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan mengatakan semua paket kecil dari China dan Hong Kong harus memiliki catatan bea cukai sebelum tiba dan ada kemungkinan beberapa kargo akan dikirim kembali tanpa dokumen ini.

    WTO mengatakan China mengajukan permintaan konsultasi dengan AS mengenai tarif. China berpendapat dalam dokumen tersebut bahwa bea masuk baru Trump yang ditujukan untuk menghentikan aliran opioid fentanil dan bahan kimia prekursornya ke AS diberlakukan atas dasar tuduhan yang tidak berdasar dan salah mengenai China.

    China mengatakan bea masuk tersebut diskriminatif, hanya berlaku untuk barang-barang asal Negeri Tirai Bambu, dan tidak konsisten dengan kewajiban AS terhadap WTO. 

    Permintaan konsultasi tersebut merupakan awal dari proses sengketa yang dapat mengarah pada putusan bahwa bea masuk Trump melanggar aturan perdagangan dengan cara yang sama seperti putusan WTO 2020 yang menyatakan bahwa tarif China periode pertamanya melanggar peraturan perdagangan.

    Namun, kemenangan seperti itu tidak mungkin membawa kelegaan bagi Beijing karena Badan Banding WTO sebagian besar tidak dapat beroperasi selama bertahun-tahun, karena AS telah memblokir penunjukan hakim banding karena tindakan hukum yang melampaui batas oleh badan tersebut. Hal ini telah melarang keputusan akhir dalam kasus 2020.

    Sementara itu, Layanan Pos AS atau US Postal Service (USPS) mengatakan akan kembali menerima paket dari China dan Hong Kong. Langkah ini sekaligus membatalkan penangguhan sementara yang mengancam akan mengganggu jutaan impor paket setiap hari.

    “Kita semua berlarian seperti ayam tanpa kepala saat ini, mencoba menebak-nebak apa yang akan terjadi,” kata Martin Palmer, salah satu pendiri Hurricane Commerce, penyedia data e-commerce lintas batas. “Dan dalam waktu dua minggu kita mungkin akan kembali normal.”

    Pemerintahan Trump menyalahkan pengecualian bea de minimis karena mengizinkan fentanil dan bahan kimia prekursornya masuk ke AS tanpa pemeriksaan. Laporan Reuters baru-baru ini juga menemukan bahwa pengedar narkoba memanfaatkan pengecualian tersebut.

    USPS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya bekerja sama dengan badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS untuk menerapkan mekanisme penagihan yang efisien untuk tarif baru China guna meminimalkan gangguan pada pengiriman.

    Pembicaraan Trump-Xi Jinping Masih Nihil

    Adapun, hingga saat ini masih belum ada panggilan telepon yang dijadwalkan antara Trump dan Presiden China Xi Jinping untuk membahas tarif baru AS dan tindakan pembalasan Beijing, kata seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut. 

    Trump sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak terburu-buru untuk berbicara dengan Xi karena tarif tersebut mulai berlaku pada Selasa (4/2/2025).

    China merespons dengan tarif yang ditargetkan pada impor batu bara AS, gas alam cair, minyak mentah, dan peralatan pertanian, dan membuka penyelidikan antimonopoli terhadap Alphabet.

    Peluncuran perang dagang baru tersebut mengejutkan sektor ritel dan pengiriman.

    Maureen Cori, salah satu pendiri konsultan Supply Chain Compliance mengatakan, benar-benar tidak ada waktu sama sekali bagi siapa pun untuk mempersiapkan hal ini.

    “Yang benar-benar kami butuhkan adalah arahan dari pemerintah tentang cara menangani hal ini tanpa peringatan atau pemberitahuan,” ujarnya.

    Saat ini, paket de minimis dikonsolidasikan sehingga bea cukai dapat mengurus ratusan atau ribuan pengiriman sekaligus. Tetapi, kini paket jenis tersebut akan memerlukan pengurusan individual, yang secara signifikan meningkatkan beban bagi layanan pos, broker, dan agen bea cukai, kata Cori.

    Ketentuan tersebut awalnya dimaksudkan sebagai cara untuk merampingkan perdagangan, dan penggunaannya telah melonjak seiring dengan peningkatan belanja daring.

    Data Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) mencatat, sekitar 1,36 miliar pengiriman memasuki Amerika Serikat menggunakan ketentuan de minimis pada 2024, naik 36% dari periode 2023. 

  • Menko Polkam BG Ungkap Ada 300 Lebih Jalur Tikus Penyelundupan

    Menko Polkam BG Ungkap Ada 300 Lebih Jalur Tikus Penyelundupan

    loading…

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) mengungkapkan terdapat lebih dari 300 jalur tikus penyelundupan di perairan wilayah Sumatera bagian timur. Foto/Dok SindoNews/Arif Julianto

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) mengungkapkan terdapat lebih dari 300 jalur tikus penyelundupan di perairan wilayah Sumatera bagian timur. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers Ekpose Hasil Penindakan Impor dan Ekspor di Wilayah Jawa Timur tahun 2024-2025, Rabu (5/2/2025).

    “Di sinilah (perairan wilayah Sumatera bagian timur) memang yang paling banyak yang disebut jalur tikus tadi, kalau dari pemetaan ini jumlahnya 300 lebih,” ungkap BG yang disiarkan YouTube Kemenko Polkam.

    Akan hal itu, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan telah membentuk Satgas Laut. Tujuannya, memantau ratusan jalur tikus tersebut.

    “Sementara ini dari satgas yang kita bentuk kita akan tambahkan kekuatan ini, Satgas laut itu khusus maksimal memantau di wilayah Sumatera bagian timur, karena memang ini yang paling padat lalu lintas lautnya,” ujarnya.

    Bukan hanya itu, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan juga akan memanfaatkan kemajuan teknologi. Nantinya, kementerian/lembaga yang tergabung, akan bersinergi terkait teknologi yang mereka miliki.

    “Teknologi yang dimiliki oleh Ibu Kemenkeu yang dalam hal ini ada di Bea Cukai, yang ada di KKP yang ada di TNI AL, yang ada di Polair Polri, kemudian juga yang ada di Kementerian Perhubungan ini kita gunakan secara terpadu mulai dari pemantauan,” ucapnya.

    Selain Satgas Laut, Desk tersebut juga membentuk Satgas Darat. Menurut BG, satgas tersebut dikhususkan mengawasi perbatasan negara jalur darat yang selama ini rawan terjadi penyelundupan.

    “Secara terpadu khusus memantau pemain-pemain selundup ini yang melalui jalur darat,” pungkasnya.

    (rca)

  • China Protes ke WTO soal Tarif AS

    China Protes ke WTO soal Tarif AS

    Jakarta

    China mengajukan protes ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait tarif 10% yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump pada impor dari China serta pembatalan pengecualian bea masuk untuk produk bernilai rendah pada Rabu (5/2). China menuduh tindakan tersebut sebagai proteksionis dan melanggar aturan WTO.

    Protes China datang di tengah kebingungan di kalangan pelaku pengiriman logistik mengenai pengecualian de minimis oleh Trump. Pengecualian ini berlaku untuk paket impor dengan nilai di bawah US$ 800 dan banyak digunakan oleh perusahaan e-commerce.

    Dikutip dari Reuters, Kamis (6/2/2025), pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menyatakan bahwa semua paket kecil dari China dan Hong Kong harus memiliki dokumen bea cukai sebelum tiba di AS. Hal ini memungkinkan beberapa barang dikembalikan jika dokumen tersebut tidak lengkap.

    WTO mengonfirmasi bahwa China telah mengajukan permintaan konsultasi dengan AS terkait tarif tersebut. Dalam dokumen yang diajukan, China berargumen bahwa tarif baru Trump, yang bertujuan menghentikan pengiriman opioid fentanyl dan bahan kimia prekursor ke AS didasarkan pada tuduhan tidak berdasar dan salah.

    China juga menyatakan bahwa tarif tersebut diskriminatif karena hanya berlaku untuk barang asal China, sehingga bertentangan dengan kewajiban AS di bawah aturan WTO. Permintaan konsultasi ini adalah langkah awal dalam proses sengketa yang bisa mengarah pada keputusan bahwa tarif Trump melanggar aturan perdagangan, seperti putusan WTO pada 2020 yang menyatakan bahwa tarif era pertama kepresidenan Trump melanggar regulasi perdagangan.

    Namun, hal tersebut kemungkinan tidak memberikan manfaat nyata bagi China, karena Badan Banding WTO telah lama tidak berfungsi akibat AS yang memblokir penunjukan hakim banding dengan alasan keberatan terhadap perluasan wewenang hukum WTO.

    Sementara itu, Layanan Pos AS (USPS) mengumumkan pada Rabu bahwa mereka akan kembali menerima paket dari China dan Hong Kong, membalikkan keputusan sebelumnya yang sempat menangguhkan layanan tersebut secara sementara. Pengumuman ini dibuat setelah sehari sebelumnya mereka akan menangguhkannya.

    Pemerintahan Trump melanggar pengecualian de minimis sebagai celah yang memungkinkan fentanyl dan bahan kimia prekursornya masuk ke AS tanpa pemeriksaan. Laporan terbaru juga menemukan bahwa para pengedar narkoba memanfaatkan pengecualian ini.

    USPS mengatakan pihaknya sedang bekerja sama dengan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS untuk menerapkan mekanisme pemungutan tarif baru terhadap China guna meminimalkan gangguan pengiriman.

    Di sisi lain, hingga Rabu belum ada jadwal panggilan telepon antara Trump dan Presiden China Xi Jinping untuk membahas tarif baru AS dan langkah balasan dari China. Trump mengatakan pada Selasa bahwa ia tidak terburu-buru untuk berbicara dengan Xi, sementara tarif baru mulai berlaku tepat setelah tengah malam waktu Timur AS.

    China merespons dengan memberlakukan tarif yang ditargetkan pada impor batu bara, gas alam cair (LNG), minyak mentah, dan peralatan pertanian dari AS. Selain itu, China juga membuka penyelidikan anti-monopoli terhadap Alphabet (perusahaan induk Google).

    Maureen Cori, salah satu pendiri perusahaan konsultasi Supply Chain Compliance yang berbasis di New York mengatakan adanya perang dagang baru ini membuat sektor ritel dan pengiriman tidak siap.

    “Tidak ada waktu sama sekali bagi siapa pun untuk bersiap menghadapi ini. Yang benar-benar kita butuhkan adalah arahan dari pemerintah tentang cara menangani kebijakan ini yang datang tanpa peringatan atau pemberitahuan,” katanya.

    Saat ini, paket de minimis dikonsolidasikan sehingga bea cukai dapat memproses ratusan atau ribuan kiriman sekaligus. Namun, dengan aturan baru, setiap kiriman harus melalui pemeriksaan individual, yang secara signifikan meningkatkan beban bagi layanan pos, broker, dan agen bea cukai.

    Ketentuan de minimis awalnya dimaksudkan untuk menyederhanakan perdagangan, tetapi penggunaannya melonjak seiring dengan meningkatnya belanja online. Pada 2024, sekitar 1,36 miliar pengiriman masuk ke AS menggunakan ketentuan ini, meningkat 36% dari 2023, menurut data Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP).

    (ara/ara)

  • Kantor Pos AS Kembali Terima Paket dari China dan Hong Kong

    Kantor Pos AS Kembali Terima Paket dari China dan Hong Kong

    Jakarta

    Layanan Pos Amerika Serikat (AS) mengumumkan akan terus menerima paket internasional yang masuk dari China dan Hong Kong. Pengumuman ini dibuat setelah sehari sebelumnya dikatakan bahwa mereka akan menangguhkannya.

    “USPS, Bea Cukai, dan Perlindungan Perbatasan bekerja sama erat untuk menerapkan mekanisme yang efisien untuk tarif China yang baru guna memastikan sedikit gangguan pada pengiriman paket,” kata Layanan Pos AS dalam pernyataan dikutip dari CNN, Kamis (6/2/2025).

    Meskipun awalnya tidak diberikan alasan menangguhkan pengiriman paket dari China, Layanan Pos AS mengisyaratkan hal itu terkait dengan tarif baru yang diberlakukan dan penghapusan pengecualian de minimis.

    Pengecualian ini memungkinkan siapa pun termasuk eksportir untuk mengirim paket senilai kurang dari US$ 800 ke AS tanpa bea masuk dan menjalani pemeriksaan. Memeriksa paket yang masuk untuk mengumpulkan pajak impor baru bisa terbukti sangat sulit.

    USPS dan perusahaan pengiriman FedEx dan UPS telah dihubungi untuk memberikan komentar. DHL mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah bekerja sama dengan pelanggan untuk menavigasi perubahan tersebut.

    Pembatasan yang dilonggarkan dan pengecualian pajak pada produk murah telah memungkinkan lebih dari 1 miliar paket masuk ke AS dengan harga rendah bagi konsumen yang mencari diskon apa saja mulai dari pakaian hingga perlengkapan rumah tangga.

    Sebagai balasan, China akan mengenakan tarif tambahan 15% untuk jenis batu bara dan gas alam cair tertentu dari AS. Selain itu, ada bea masuk tambahan 10% untuk minyak mentah, mesin pertanian, mobil berkapasitas besar dan truk pikap mulai 10 Februari 2025.

    (aid/ara)

  • Sri Mulyani Sebut Ada 6.187 Penindakan Penyelundupan Barang dalam 100 Hari Kerja
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        5 Februari 2025

    Sri Mulyani Sebut Ada 6.187 Penindakan Penyelundupan Barang dalam 100 Hari Kerja Surabaya 5 Februari 2025

    Sri Mulyani Sebut Ada 6.187 Penindakan Penyelundupan Barang dalam 100 Hari Kerja
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu)
    Sri Mulyani
    Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan terhadap 6.187 kasus dugaan
    penyelundupan barang
    di Indonesia dalam 100 hari kerja
    Kabinet Merah Putih
    .
    Penindakan ini berpotensi mengancam industri dalam negeri.
    Dalam keterangan persnya di PT Terminal Peti Kemas Surabaya, Jalan Tanjung Mutiara 1, Pelabuhan Tanjung Perak, Rabu (5/2/2025), Sri Mulyani menyatakan bahwa total nilai barang yang terlibat dalam kasus penyelundupan tersebut mencapai Rp 4,06 triliun.
    Sementara itu,
    kerugian negara
    akibat tindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp 820 miliar.
    “Kami melakukan 6.187 penindakan di 100 hari kerja Kabinet Merah Putih,” kata Sri Mulyani.
    Dari total 6.187 kasus yang ditindak, Sri Mulyani menjelaskan bahwa sebanyak 2.657 barang bukti telah diamankan oleh negara.
    Sementara itu, 569 kasus telah dilimpahkan ke instansi lain, dan 120 kasus diselesaikan dengan mengedepankan prinsip ultimum remidium, yang menghasilkan kompensasi.
    Sebanyak 2.841 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan.
    Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa tindakan penyelundupan ini mengancam berbagai sektor industri, termasuk garmen, tekstil, mesin, barang elektronik, rokok, dan minuman keras.
    “Penindakan-penindakan (penyelundupan impor dan ekspor), lokasinya 49 persen di pelabuhan, 15 persen di pelabuhan udara, 10 persen di pesisir, dan sisanya di jalan raya atau kawasan belikat,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan terkait proses impor dan ekspor barang guna mencegah penyelundupan yang merugikan negara.
    “Kami akan menerapkan strategi, dari sisi bea cukai dan kerja sama dengan seluruh aparat hukum serta kementerian terkait, untuk terus memperbaiki layanan dan meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rekomendasi Drama Korea Terbaru Februari 2025 Tayang di  Netflix, Ada yang Dibintangi Song Joong Ki

    Rekomendasi Drama Korea Terbaru Februari 2025 Tayang di Netflix, Ada yang Dibintangi Song Joong Ki

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Februari 2025.

    Dua judul drakor berikut tayang di Netflix.

    Ada kisah romantis Choi Woo Shik dan Park Bo Young.

    Netflix telah mengumumkan sejumlah judul serial drama korea terbaru yang rilis pada Februari 2025.

    Drakor Netflix terbaru Februari 2025 terdiri dari berbagai genre seperti komedi romantis, dan aksi.

    Tayangan drakor Netflix terbaru Februari 2025 di antaranya ada Bogotá: City of the Lost yang dibintangi Song Joong Ki dan Lee Hee Joon.

    Kemudian ada drakor spesial valentine day, berjudul Melo Movie yang dibintangi Choi Woo Shik dan Park Bo Young.

    Lantas apa seperti apa kisah drakor terbaru Netflix yang tayang Februari 2025 tersebut?

    Simak selengkapnya sinopsis drama korea Netflix Februari 2025 lengkap dengan jadwal tayangnya, mengutip rilisan resminya.

    Rekomendasi Tayangan Drama Korea Terbaru Netflix Februari 2025

    1. Bogotá: City of the Lost

    Tanggal tayang: 3 Februari 2025

    Pemeran: Song Joong-ki, Lee Hee-joon, Cristal Aparicio

    Setelah pindah ke Bogotá untuk mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik.

    Seorang pemuda Korea terjun ke pasar gelap Kolombia mempertaruhkan bahaya untuk mendapatkan kesempatan meraih kesuksesan.

    Pada tahun 1997, karena krisis IMF, bisnis keluarga Guk-Hui runtuh di Korea Selatan. 

    Ia dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Bogota, Kolombia.  

    Untuk bertahan hidup di negara yang tidak dikenalnya, Guk-Hui mulai bekerja untuk Tuan Park, yang merupakan orang paling berkuasa di Asosiasi Pedagang Korea. 

    Kerja keras Guk-Hui menarik perhatian Tuan Park. 

    Sebagai ujian, Tuan Park menempatkan Guk-Hui dalam operasi penyelundupan pakaian.  

    Guk-Hui hampir tertangkap oleh bea cukai di Kolombia dan ia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi barang dagangan Tuan Park.  
    Hal ini meninggalkan kesan yang mendalam bagi Tuan Park dan pialang bea cukai Soo-Young. 

    Segera, Soo-Young membuat tawaran berbahaya kepada Guk-Hui.

    CUPLIKAN ADEGAN DRAKOR – Cuplikan adegan dalam drakor Bogotá: City of the Lost diunduh dari rilis Netflix Rabu (5/2/2025). (Netflix)

    2. Melo Movie

    Tanggal tayang: 14 Februari 2025

    Pemeran: Choi Woo Shik dan Park Bo Young

    Meskipun hidup dipenuhi dengan kesulitan dan cobaan, sekelompok pemuda yang menjalani hari-hari dengan sikap memberontak kini tengah mencari tempat berlabuh.

    Mereka mendambakan seseorang yang dapat menjadi sandaran, seakan-akan tanpa itu, mereka akan terjatuh dalam kesepian.

    Kim Mu Bi (Park Bo Young), seorang asisten sutradara muda, bercita-cita mengikuti jejak ayahnya yang pernah bekerja di balik layar sebagai kru film.

    Dengan semangat pantang menyerah, Mu Bi memasuki industri perfilman, diam-diam mengasah kemampuannya, memilih tetap rendah hati dan jauh dari pusat perhatian.

    Di sisi lain, Ko Gyeom (Choi Woo Shik), yang awalnya berkarier sebagai aktor figuran, kini dikenal sebagai kritikus film yang disegani.

    Takdir mempertemukan Mu Bi dan Gyeom di lokasi syuting sebuah film wawancara.

    Pertemuan keduanya itu menandai awal dari perjalanan cinta merekasebuah kisah yang membawa secercah harapan di tengah dunia yang penuh tantangan.

    Berita Artis dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Bahaya Perang Dagang AS-China, RI Bisa Kena Getahnya

    Bahaya Perang Dagang AS-China, RI Bisa Kena Getahnya

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah kenaikan tarif impor terhadap Kanada, Meksiko, dan China. Kondisi ini dinilai akan memberikan dampak secara tidak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Apa dampaknya?

    Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan, imbas perang dagang ini komoditas ekspor China berpotensi tidak akan diterima di sejumlah negara maju, termasuk AS. Akibatnya, Negeri Tirai Bambu itu harus mencari pasar baru di negara-negara berkembang.

    Menurutnya salah satu negara yang paling berpotensi menjadi sasaran pasar ekspor produk China adalah Indonesia. Jika itu benar terjadi, Tauhid mengatakan Indonesia bisa kebanjiran sejumlah komoditas impor.

    Parahnya, menurut Tauhid, China tidak akan segan-segan menjual produksi mereka dengan harga yang sangat murah. Akibatnya produksi dalam negeri akan kalah saing.

    “Ketika trade war, tentu terutama China yang akan banyak korban, itu dia akan mengeksplorasi banyak negara-negara berkembang yang produknya itu akan kalah punya daya saing,” kata Tauhid dalam acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta, Rabu (5/2/2024).

    “Bayangkan misalnya dia punya 100 juta ton besi baja, itu kalau di Amerika ditolak, di Meksiko ditolak, larinya ke kita dengan harga yang sangat murah,” sambungnya.

    Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah bisa memperkuat kebijakan anti-dumping. Begitu juga dengan upaya pengetatan impor ilegal oleh lembaga terkait seperti Bea Cukai.

    “Nah apakah kita siap memperkuat kebijakan anti-dumping atau produk lain? Saya kira sisi itu yang kemudian kita perkuat ya, dari sisi perdagangan,” ucapnya.

    “Bagaimana kemudian Bea Cukai juga berperan yang kemudian, ya semi-semi katakan legal ataupun ilegal ini, seringkali masuk dalam arus jasa atau rangkai nilai yang masuk dalam kehidupan sosial,” tambah Tauhid lagi.

    (fdl/fdl)

  • Sederet Barang Impor yang Kena dan Tidak Kena Bea Masuk RI

    Sederet Barang Impor yang Kena dan Tidak Kena Bea Masuk RI

    Jakarta

    Impor barang dari luar negeri, atau memasukkan barang ke dalam daerah pabean, sering dikaitkan dengan biaya tambahan seperti bea masuk dan pajak. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

    Dilansir dari laman Dirjen Pajak, bea masuk merupakan pajak yang dikenakan atas barang yang masuk ke suatu negara. Besaran bea masuk ini berbeda-beda tergantung pada jenis barang dan negara asalnya.

    Tarif bea masuk adalah sebesar 7,5% dengan nilai lebih dari USD3 hingga USD1500. Bea masuk terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor. Namun terdapat kriteria barang yang dibebaskan dari bea masuk yaitu barang yang masuk ke Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE).

    Sekedar diketahui, biasanya barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Kemudian, barang impor tersebut harus melalui proses pemeriksaan secara selektif di Bea Cukai dengan mempertimbangkan risiko yang melekat di dalamnya.

    3 Barang Impor yang Kena Bea Masuk

    Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai memiliki daftar beberapa jenis barang impor yang harus bayar bea masuk, dan ada pula yang dibebaskan. Bagi barang yang harus membayar bea masuk, tarifnya berbeda-beda setiap barang. Barang yang dikenakan bea masuk antara lain:

    Barang impor yang dikenakan tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.Barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan.Barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.17 Barang Impor yang Bebas Bea Masuk

    Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, disebutkan bahwa beberapa jenis barang impor yang tidak dikenakan bea masuk.

    Adapun pembebasan bea masuk yang diberikan oleh pemerintah, melalui berbagai pertimbangan. Seperti kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, penelitian, hingga kebijakan perdagangan internasional. Berikut merupakan daftar barang bebas bea masuk:

    Barang yang dibawa oleh perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, berdasarkan prinsip timbal balik.Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.Buku-buku ilmu pengetahuan.Barang kiriman hadiah atau hibah yang digunakan untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau penanggulangan bencana alam.Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, tempat terbuka umum lainnya, serta untuk konservasi alam.Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.Barang yang diperlukan khusus bagi kaum tunanetra atau penyandang cacat lainnya.Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, serta suku cadangnya yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.Barang dan bahan yang digunakan untuk memproduksi barang guna keperluan pertahanan dan keamanan negara.Barang contoh yang tidak diperuntukkan untuk dijual.Peti atau kemasan yang berisi jenazah atau abu jenazah.Barang pindahan.Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman, yang dibatasi oleh nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.Obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah untuk kepentingan masyarakat.Barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan, atau pengujian.Barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan kondisi yang sama.Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.

    Nah itulah tadi daftar barang impor yang kena dan tidak kena bea masuk. Semoga membantu, ya!

    (aau/fds)

  • Bea Cukai Blokir Ekspor Sritex (SRIL), 1 Kontainer Batal Keluar via Tanjung Emas

    Bea Cukai Blokir Ekspor Sritex (SRIL), 1 Kontainer Batal Keluar via Tanjung Emas

    Bisnis.com, SEMARANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah-DI Yogyakarta memblokir ekspor PT. Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex. Langkah tersebut diambil menyusul putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Semarang.

    Sesuai mekanisme yang berlaku, Bea Cukai akan mencabut semua fasilitas fiskal kepada perusahaan yang diputus pailit, termasuk Sritex yang telah pailit sejak tahun lalu.

    Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah-DI Yogyakarta, R. Megah Andiarto, mengungkapkan bahwa usai putusan pailit, Sritex sempat berupaya untuk mengekspor barang melalui Pelabuhan Tanjung Emas. Namun, petugas Bea Cukai telah menggagalkan upaya tersebut.

    “Sempat memang kami konfirmasi ke Tanjung Emas, ada satu kontainer yang akan keluar, tetapi sudah dibatalkan dan ditarik kembali oleh perusahaan. Jadi barangnya tidak berhasil keluar,” jelas Megah saat ditemui pada Selasa (4/2/2025).

    Megah menyampaikan bahwa barang tujuan ekspor tersebut dikirim dari Kota Surakarta ke Kota Semarang. Namun, lantaran kasus kepailitan yang menjerat raksasa industri tekstil tersebut, upaya pengiriman ekspor itu dibatalkan.

    Kanwil DJBC Jawa Tengah-DI Yogyakarta telah melakukan sejumlah mitigasi terkait kepailitan Sritex dan tiga anak perusahaannya.

    Bersama Tim Kurator, Megah menyebut pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap empat pabrik yang diputus pailit pada 2024 silam. Petugas bea cukai juga disiagakan di tiap-tiap hangar yang berada di empat lokasi pabrik.

    “Untuk ekspor-impor, semuanya melalui sistem dan sudah diblokir. Jadi tidak bisa. Baik dokumen impor maupu ekspor, itu sudah tidak bisa. [Misalnya] dilempar ke anak perusahaan yang lain pun tidak bisa, karena harus ada catatan, darimana bahan baku ini masuk,” jelas Megah.

    Dugaan Aktivitas Ilegal

    Dugaan aktivitas ekspor yang dilakukan manajemen perusahaan Sritex secara ilegal pertama kali dilontarkan oleh Tim Kurator dalam kasus kepailitan. Sejak dinyatakan pailit, pihak debitur masih melakukan aktivitas usahanya sehingga melanggar pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

    Tim Kurator juga menemukan upaya pengiriman ekspor secara ilegal yang dilakukan pada malam hari. Berbeda dengan keterangan Kanwil DJBC Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Tim Kurator menemukan lebih dari satu truk yang membawa muatan ekspor, lengkap dengan segel bea cukai.

    Sebelumnya, Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto, tidak menampik upaya pengiriman ekspor tersebut. “Kembali lagi, kami menjalankan amanah pemerintah untuk bisa berjalan normal,” ucapnya saat ditemui wartawan pada Selasa (21/1/2025) lalu.

    Iwan menyebut, upaya ekspor dilakukan perusahaan sebagai usaha untuk bisa memberikan gaji bagi seluruh karyawan Sritex. “Kami berpegangan bahwa kami memegang amanah dari pemerintah bahwa operasional kita harus normal. Harus berjalan dengan normal. Jadi, apapun upaya itu akan terus kami usahakan,” tegasnya.

  • KPK Geledah Rumah Politisi Nasdem Ahmad Ali!

    KPK Geledah Rumah Politisi Nasdem Ahmad Ali!

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah politisi Partai Nasdem, Ahmad Ali dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

    “Benar ada kegiatan Penggeledahan perkara tersangka RW [Kukar]. Untuk lokasinya adalah rumah Ahmad Ali,” Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2024).

    Hanya saja, Tessa tidak menjelaskan lebih detail ihwal penggeledahan maupun keterkaitan Ahmad Ali tersebut dengan perkara tersebut.

    Sebagai informasi, KPK menetapkan Rita sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang. Rita diduga menerima gratifikasi untuk setiap produksi batu bara per metrik ton.

    Dia juga diduga melakukan pencucian uang atas hasil tindak pidana korupsinya. Lembaga antirasuah pun telah memeriksa berbagai saksi pada perkara tersebut. 

    Beberapa di antaranya adalah Dirjen Bea Cukai Askolani dan Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata. Masing-masing diperiksa terkait ekspor komoditas batu bara dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari produksi batu bara di Kutai Kartanegara.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan. 

    “Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan,” kata Asep