Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • Kemlu Ungkap 4 WNI di AS Ditangkap Imbas Kebijakan Trump, 1 Dideportasi

    Kemlu Ungkap 4 WNI di AS Ditangkap Imbas Kebijakan Trump, 1 Dideportasi

    Jakarta

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut ada 4 WNI di Amerika Serikat (AS) yang ditangkap oleh otoritas AS di tengah semakin ketatnya penindakan terhadap imigran. Satu di antaranya telah dideportasi.

    “Seorang WNI di San Fransicso sudah dideportasi,” ujar Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha usai taklimat media di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (6/3/2025).

    Sementara, tiga WNI yang bermasalah lainnya terdiri dari dua WNI di Atlanta, Georgia, dan seorang WNI di New York. Ketiganya masih menjalani proses hukum di lokasi masing-masing.

    Judha menambahkan, dua WNI di Atlanta tersebut akan menjalani sidang mereka pada 12 Maret mendatang.

    Lebih lanjut, Judha menjelaskan bahwa apabila seorang WNI mendapat hukuman deportasi, namanya akan dimasukkan ke dalam daftar ‘subject of interest’ oleh imigrasi RI. Sehingga mereka akan diteliti lebih lanjut apabila hendak mengajukan paspor baru atau izin melintas ke luar RI.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Diketahui, sebagaimana data yang diterima perwakilan RI di AS per 24 November 2024, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam daftar ‘final order of removal’ dinas imigrasi dan bea cukai AS (ICE). Sehingga mereka berpotensi dideportasi dari AS.

    Judha menjelaskan bahwa WNI yang ada dalam daftar ICE tersebut diketahui tak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di AS. Namun, mereka tidak ditangkap maupun ditahan dan diharuskan melapor secara rutin ke kantor ICE.

    Mengakui semakin kerasnya penindakan terhadap imigran di Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, Judha mengimbau supaya WNI di AS memahami hak-hak hukum mereka apabila mereka ditahan.

    Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak mendapat akses kekonsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapat pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan apapun apabila tidak didampingi pengacara.

  • Kemenkeu dan Kejaksaan Perkuat Kerja Sama Penegakan Hukum Pajak dan Bea Cukai

    Kemenkeu dan Kejaksaan Perkuat Kerja Sama Penegakan Hukum Pajak dan Bea Cukai

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan se-Jakarta Raya menggelar audiensi dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta di Gedung Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta pada Kamis (6/3/2025). Audiensi dilakukan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam penegakan hukum di bidang perpajakan dan bea cukai.

    Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Eddi Wahyudi mengungkap pentingnya kolaborasi yang erat antarlembaga negara. Salah satu poin utama yang dibahas adalah optimalisasi koordinasi antara Kejaksaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menangani pelanggaran perpajakan dan bea cukai.

    “Kolaborasi yang sudah berjalan dengan baik harus terus ditingkatkan agar sinergi dalam penegakan hukum perpajakan semakin kuat,” ujar Eddi dalam sambutannya, dikutip dari rilis Kanwil DItjen Pajak Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

    Dia berharap dengan adanya sinergi yang lebih erat antara Perwakilan Kemenkeu se-Jakarta Raya dan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, proses penegakan hukum perpajakan dan bea cukai dapat berjalan lebih optimal serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

    Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Patris Yusrian menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung upaya penegakan hukum perpajakan.

    Menurutnya, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta akan terus berkolaborasi dalam penegakan hukum dan bantuan hukum, khususnya kepada para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kemenkeu se-Jakarta Raya.

    “Kami siap melanjutkan kerja sama yang telah terjalin selama ini,” kata Patris.

    Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala Kanwil Perwakilan Kemenkeu se-Jakarta Raya, yang turut memberikan perspektif mengenai tantangan dan peluang dalam kerja samai lintas lembaga.

  • Italia Bekukan Aset Rp 1,2 T Terkait Skandal Bea Masuk Barang China

    Italia Bekukan Aset Rp 1,2 T Terkait Skandal Bea Masuk Barang China

    Jakarta

    Polisi keuangan Italia membekukan aset ilegal senilai EUR 71,05 atau sekitar Rp 1,2 triliun. Aset itu diduga terkait skandal bea masuk barang dari China.

    Dilansir AFP, Kamis (6/3/2025), pembekuan tersebut diawali dengan penyelidikan terhadap skema penipuan bea cukai dan pajak berskala besar yang dipimpin oleh Kantor Kejaksaan Umum Eropa (EPPO) di Roma. Operasi ini diberi nama sandi ‘Dragone’ atau Naga Besar.

    Polisi di Roma dan Florence melaksanakan perintah pembekuan sebesar EUR 71,05 juta Euro. Ada 17 orang tersangka dalam kasus ini, di mana empat orang merupakan warga Italia dan 13 orang asal China.

    Jaksa Eropa mengatakan para tersangka sedang diselidiki karena berpartisipasi dalam organisasi kriminal yang melakukan berbagai pelanggaran pajak terkait impor barang. Impor itu dilakukan untuk produk seperti pakaian, alas kaki, tas, dan berbagai aksesoris.

    Para investigator menduga bahwa perusahaan kriminal yang dijalankan oleh pengusaha China menciptakan jaringan yang terdiri dari 29 perusahaan yang beroperasi di provinsi Florence, Prato, dan Roma. Hal ini guna menghindari bea cukai dan pajak pertambahan nilai.

    Barang-barang China tersebut telah melewati bea cukai di Bulgaria, Hungaria, dan Yunani, lalu diangkut ke pusat-pusat logistik di Italia. Barang-barang tersebut kemudian dipindahkan beberapa kali antaroperator fiktif, disertai dengan faktur untuk transaksi fiktif.

    “Untuk menghindari deteksi, perusahaan-perusahaan yang terlibat hanya beroperasi selama sekitar dua tahun sebelum digantikan oleh perusahaan-perusahaan baru agar skema penipuan tersebut dapat terus berlanjut,” jelasnya.

    (azh/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • RI Dapat Hibah Rp 123 M dari Uni Eropa buat Pengelolaan Laut

    RI Dapat Hibah Rp 123 M dari Uni Eropa buat Pengelolaan Laut

    Jakarta

    Uni Eropa (UE) dan Agence francaise de dĂŠveloppement (AFD) menandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan hibah kepada pemerintah Indonesia. Total hibah diberikan senilai 7 juta euro atau setara Rp 123,17 miliar (kurs Rp 17.597) untuk mendukung program pengelolaan laut yang berkelanjutan dan berbasis bukti.

    Dari total hibah tersebut, 3,55 juta euro akan mendanai kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan 3,45 juta euro sisanya akan mendanai kegiatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    “3,55 juta euro akan mendanai kegiatan yang dipimpin oleh KKP, sementara 3,45 juta euro akan membiayai inisiatif BRIN,” tulis keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Kamis (6/3/2025).

    Hibah dari UE ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas di bawah inisiatif Global Gateway untuk memajukan pengelolaan laut yang berkelanjutan.

    Pendanaan UE ini melengkapi dua pinjaman AFD yang telah ditandatangani sebelumnya, yaitu Eco Fishing Port Project (KKP) sebesar 98,6 juta euro untuk memodernisasi empat pelabuhan perikanan Indonesia. Kemudian Multi-Reseach Vehicle (MRV/KrisNa) (BRIN) sebesar 89 juta euro untuk memperoleh dua kapal penelitian multidisiplin yang canggih.

    Acara penandatanganan berlangsung di Auditorium Gedung B.J. Habibi BRIN dan dihadiri oleh Duta Besar UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam H.E. Denis Chaibi; Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN H.E. Fabien Penone; Kepala BRIN Laksana Tri Handoko; Direktur Pelabuhan Perikanan-KKP Tri Aris Wibowo; dan Kepala Subdit Pinjaman dan Hibah Bilateral 1-Kemenkeu Syahruddin.

    Lihat juga video: Operasi Laut Terpadu, Bea Cukai Amankan Kerugian Ratusan Miliar

    (aid/fdl)

  • Kolaborasi untuk solusi logistik Pelabuhan Tanjung Perak

    Kolaborasi untuk solusi logistik Pelabuhan Tanjung Perak

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Kolaborasi untuk solusi logistik Pelabuhan Tanjung Perak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – PT Pelindo Solusi Logistik (“SPSL”) menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi, aman, efisien, dan berdaya saing dalam acara Coffee Morning yang diselenggarakan DPW ALFI/ILFA Jawa Timur pada 19 Februari 2025 lalu di Kantor Terminal Petikemas Surabaya. Pelindo Solusi Logistik bersama para pemangku kepentingan industri logistik berdiskusi untuk mencari solusi atas berbagai tantangan layanan logistik guna meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis ke depan.

    Direktur Komersial dan Teknik PT Pelindo Solusi Logistik, Ruri I. Rachmaputri, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara seluruh pelaku industri logistik untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika industri. 

    “Kunci utama dalam meningkatkan efisiensi layanan logistik adalah sinergi dan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan di pelabuhan. Sebagai bagian dari ekosistem Pelindo, Pelindo Solusi Logistik berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi logistik yang inovatif dan berbasis teknologi guna mendukung kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Perak dan pelabuhan lainnya di Indonesia,” ujar Ruri.

    Acara ini dihadiri Kepala KSOP Tanjung Perak, Agustinus Maun, Kepala Bea Cukai Tanjung Perak, Dwiyanto Wahyudi, Kepala Karantina Tanjung Perak, Hardono, Ketua DPW ALFI/ILFA Jawa Timur, Sebastian Wibisono, Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya, Wahyu Widodo, Direktur Operasi PT Terminal Teluk Lamong, M. Syukur, Kepala KBC Tanjung Perak, Dwi Julianto, dan 100 orang perwakilan perusahaan forwarder yang menjadi anggota ALFI.

    Berbagai tantangan operasional logistik menjadi perhatian utama di dalam sesi diskusi, termasuk peningkatan sistem invoicing, optimalisasi penerapan Verified Gross Mass (VGM), solusi atas kemacetan, hingga optimalisasi keamanan dan efisiensi alat pemindai petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak. Selain itu, layanan operasional selama Ramadhan dan Hari Raya juga turut dibahas untuk memastikan kelancaran arus barang di pelabuhan.

    Terkait dengan alat pemindai petikemas, Ruri menjelaskan bahwa teknologi ini telah mencapai tahap Commissioning Internal di Terminal Petikemas Surabaya dan saat ini tengah menunggu jadwal kunjungan BAPETEN serta evaluasi dari Kementerian Perhubungan.

    “Dengan adanya alat ini, pemeriksaan petikemas dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan transparan sehingga mendukung kelancaran arus logistik di pelabuhan,” ujar Ruri.

    Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Perak, Dwiyanto Wahyudi menjelaskan, bahwa di Pelabuhan Tanjung Perak sebelumnya telah terdapat alat pemindai petikemas milik pemerintah dimana ditegaskan melalui PMK 109 Tahun 2020 bahwa tempat penimbunan sementara wajib menyediakan sarana dan prasarana yang salah satunya adalah alat pemindai petikemas.

    “Kami bersyukur atas progress implementasi penambahan alat pemindai petikemas yang diinfokan oleh Pelindo Solusi Logistik (SPSL). Kami dari Bea Cukai sangat support mengikuti dinamika, semoga dalam waktu dekat bisa segera utilisasi,” ujar Dwiyanto.

    Senada dengan hal tersebut, Ketua DPW ALFI/ILFA Jawa Timur, Sebastian Wibisono mengatakan, bahwa ALFI mendukung program pemerintah terkait alat pemindai petikemas X-Ray ini. Sebaiknya kita tidak hanya melihat dari besaran investasinya tapi bagaimana manfaat ke depan untuk bisa berbuat lebih baik lagi di pelabuhan. “Harapannya diskusi semacam ini harus sering dilakukan agar diperoleh solusi yang solutif atas tantangan bersama”, ungkap Wibi.

    PT Pelindo Solusi Logistik sebagai salah satu Subholding BUMN Kepelabuhanan Pelindo, terus berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi di sektor kepelabuhanan dan logistik. Dengan teknologi ini, proses pemeriksaan petikemas menjadi lebih akurat, cepat, dan transparan.

    “Penggunaan alat pemindai petikemas berbasis teknologi X-ray merupakan langkah strategis dalam mengakselerasi modernisasi dan meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan di Indonesia. Hal ini tidak hanya mendukung kelancaran arus logistik nasional, tetapi juga memperkuat keamanan serta daya saing layanan kepelabuhanan di tingkat global,” tutup Ruri.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Percepat Perbaikan Smelter, Freeport Datangkan Komponen dari Luar Negeri dengan Pesawat Antonov – Halaman all

    Percepat Perbaikan Smelter, Freeport Datangkan Komponen dari Luar Negeri dengan Pesawat Antonov – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Freeport Indonesia (PTFI) mendatangkan perlengkapan dan komponen kritikal dari luar negeri untuk perbaikan fasilitas Common Gas Cleaning (CGC) Plant Smelter PTFI.

    Dalam rangka percepatan perbaikan, perlengkapan dan komponen kritikal dari luar negeri didatangkan menggunakan pesawat kargo Antonov AN-124 dan Boeing 747.

    Pesawat kargo tiba langsung di Surabaya, kemudian menempuh jalur darat menuju Gresik, Jawa Timur.

    Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, pihaknya ingin proses recovery ini berjalan efektif dan efisien agar smelter bisa secepatnya kembali berproduksi.

    Ia mengatakan proses logistik udara menjadi solusi tepat untuk menghemat waktu berminggu-minggu dalam proses perbaikan CGC Plant.

    Pesawat kargo disebut hanya memakan waktu pengiriman 35 jam, sedangkan kapal laut sekitar 60 hari.

    Kecepatan pengiriman ini dinilai sangat krusial mengingat komponen CGC Plant mengalami kerusakan dan harus diproduksi ulang serta tersedia dalam waktu singkat.

    Adapun pesawat kargo Antonov dipilih karena beberapa komponen penting memiliki ukuran yang terlalu besar untuk diangkut pesawat kargo reguler.

    Komponen itu seperti Wet Electrostatic Precipitator internals (bundel tabung) dan metal expansion joints yang diproduksi di Jerman.

    “Pengiriman laut akan memakan waktu sangat lama,” kata Tony dalam keterangan tertulis, Selasa (4/3/2025).

    PTFI menjadwalkan tiga kali pengiriman menggunakan tiga pesawat Antonov dengan total berat kargo mencapai 75,7 ton.

    Pengiriman komponen perdana dilakukan pada 6 Februari 2025, lalu 25 Februari 2025, dan terakhir  2 Maret 2025.

    Pengiriman langsung dari Frankfurt, Jerman, menuju Bandara Juanda, Surabaya. Waktu penerbangan mencapai 35 jam.

    Selain pesawat kargo Antonov, PTFI juga menggunakan pesawat Boeing 747 untuk pengiriman perdana komponen pada 29 November 2024 dengan berat total 58 ton.

    Tony menambahkan, pengiriman ini adalah hasil dari sinergi luar biasa antara tim Freeport Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan.

    “Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, TNI AL dan AU, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Kantor Bea Cukai Juanda, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik, Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, serta Otoritas Bandara Juanda,” ujarnya.

  • Pabrik Rokok Ilegal di Pasuruan Digerebek, 800 Ribu Batang Disita

    Pabrik Rokok Ilegal di Pasuruan Digerebek, 800 Ribu Batang Disita

    Bisnis.com, JAKARTA – Tim gabungan yang terdiri atas Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, serta Bea Cukai Pasuruan, bersinergi dengan Puspom TNI dan Pomal Lantamal Surabaya untuk melakukan penindakan terhadap jaringan produksi dan distribusi rokok ilegal.

    Dalam operasi tersebut, petugas menghentikan sebuah mobil boks di exit tol Pakis, Malang, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 800 ribu batang rokok merek OK BOLD yang tidak dilekati pita cukai dan dikemas dalam 50 karton.

    “Kami membawa sopir mobil boks beserta barang bukti ke Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I untuk penyelidikan lebih lanjut,” ujar Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, Selasa (4/3/2025).

    Berdasarkan keterangan sopir, rokok ilegal tersebut berasal dari sebuah pabrik rokok tanpa izin, CV ZAJ, yang berlokasi di Purwosari, Pasuruan. Menindaklanjuti temuan itu, tim gabungan menggelar penggerebekan di lokasi pabrik pada Jumat (28/2).

    Di lokasi pabrik CV ZAJ, petugas menemukan berbagai barang bukti yang memperkuat dugaan produksi rokok ilegaldalam skala besar. Selain ribuan batang rokok tanpa pita cukai, tim gabungan juga mengamankan puluhan koli etiket rokok dari berbagai merek yang diduga digunakan untuk memproduksi rokok tanpa izin.

    Petugas turut menyita sejumlah peralatan produksi, termasuk empat unit mesin pembuat rokok (maker) jenis MK-8, tiga unit pressure switches, serta tiga unit mesin hinge lid packer (HLP) yang berfungsi untuk mengemas rokok. Selain itu, ditemukan pula 18 karton rokok merek Record yang sudah dilekati pita cukai, tetapi diduga digunakan tidak sesuai peruntukan.

    Di dalam area pabrik, tim juga mendapati sebuah mobil boks yang sebelumnya digunakan untuk mengangkut rokok ilegal.

    Menurut Budi, seluruh barang bukti berupa rokok ilegal dan perlengkapan produksi telah diamankan di Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I. Sementara itu, mesin dan etiket rokok ilegal dititipkan untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

    “Penindakan ini menunjukkan komitmen Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan mengancam industri rokok yang patuh aturan,” tegasnya.

    Dengan sinergi antarinstansi dan dukungan masyarakat, Bea Cukai optimistis pemberantasan rokok ilegal dapat semakin efektif. Selain melindungi konsumen dari produk tak terjamin kualitasnya, penindakan ini juga berkontribusi dalam menjaga penerimaan negara serta menciptakan persaingan usaha yang sehat di industri tembakau.

  • Kasus Sritex Bisa Jadi ‘Bencana’ Padat Karya, Prabowo Turun Tangan

    Kasus Sritex Bisa Jadi ‘Bencana’ Padat Karya, Prabowo Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk menangani kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK massal PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex. Dia memanggil sejumlah menteri ke istana. Salah satu yang tampak adalah Menteri BUMN, Erick Thohir.

    Kehadiran Erick Thohir di rapat tersebut,  memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan BUMN ‘masuk’ dalam skema penyelematan puluhan ribu buruh Sritex. Apalagi, Erick juga ikut dalam konferensi pers pasca rapat yang berlangsung pada, Senin (4/3/2025). 

    Sayangnya, Erick tidak ikut memberikan pernyataan. Dia hanya berdiri di belakang Menteri Sekretariat Negara alias Setneg, Prasetyo Hadi, yang memimpin jalannya konferensi pers tersebut.

    Meski demikian, Prasetyo sempat mengungkapkan saat ini sudah ada investor yang berminat untuk menyewa pabrik ex-Sritex. Harapannya, dalam waktu dekat, para pekerja Sritex yang sebelumnya kena pemutusan hubungan kerja alias PHK secara massal bisa bekerja kembali. Dia juga sempat menyinggung nama BUMN.  

    “Belum tahu kalau investornya dari BUMN, yang pasti teman-teman dari tim kurator menyampaikan bahwa sudah ada investor yang berminat,” kata Prasetyo di Jakarta.

    Sritex telah dinyatakan bangkrut atau dalam status insolvensi pada akhir pekan lalu. Insolvensi adalah kondisi ketika perusahaan sudah tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Kurator menganggap skema keberlanjutan usaha atau going concern sudah tidak memungkinkan. Sritex tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para krediturnya. Lebih dari 10.000 buruh di PHK. Pabrik tutup sejak 1 Maret 2025.

    Istana menggelar konferensi pers terkait kasus Sritex./Akbar Evandio Perbesar

    Dalam catatan Bisnis, total tagihan kreditur yang diberikan kepada tim kurator Sritex mencapai Rp35,7 triliun. Namun demikian, setelah proses verifikasi, jumlah tagihan yang diakui oleh kurator Sritex mencapai Rp29,8 triliun. Sementara yang tidak diakui sebanyak Rp4,3 triliun.

    Adapun dari jumlah Rp29,8 triliun tersebut, mayoritas tagihan berasal dari kreditur konkuren atau yang tidak memiliki hak istimewa dalam pelunasan piutang, senilai Rp28,3 triliun.

    Kemudian kreditur separatis atau yang memiliki hak jaminan kebendaan atas piutangnya senilai Rp919,7 miliar. Sedangkan tagihan kreditur konkuren atau kreditur yang memiliki hak istimewa misalnya pajak dan bea cukai, mencapai Rp619,5 miliar.

    Berdasarkan posisi laporan keuangan kuartal III/2024, SRIL mencatatkan total aset sebesar US$594,01 juta atau susut 8,47% dari posisi total aset yang berakhir 31 Desember 2023.

    SRIL melaporkan total aset lancar sebesar US$167,24 juta dan total aset tidak lancar mencapai US$426,76 juta.

    Di sisi lain, total liabilitas SRIL sampai September 2024 naik ke level US$1,61 miliar, yang berasal dari liabilitas jangka panjang sebesar US$1,48 miliar dan liabilitas jangka pendek sebesar US$133,84 juta.

    Adapun, SRIL mencatatkan kerugian sebesar US$66,04 juta pada periode 9 bulanan 2024. Posisi rugi itu cenderung berkurang dua kali lipat dari posisi periode yang sama tahun sebelumnya yang sempat minus US$155,2 juta.

    Di sisi lain, tim kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex menyebutkan bahwa dalam 2 pekan ke depan akan memutuskan investor yang bakal menyewa aset Sritex Group.

    Perwakilan tim kurator Nurma Sadikin menyampaikan, penyewaan alat berat menjadi opsi untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga agar nilai aset tidak mengalami penurunan.

    “Dalam 2 minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex,” kata Nurma.

    Nurma menyebut, sejauh ini sudah ada sejumlah investor yang telah menghubungi tim kurator. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan investor-investor yang berminat untuk menyewa aset Sritex Group. Dia berharap, opsi ini menjadi peluang untuk menyerap tenaga kerja, utamanya para pekerja Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Yang mana ini bisa karyawan yang telah ter-PHK dapat kembali di-hire oleh penyewa yang baru,” ujarnya.

    Bencana Industri Padat Karya?

    Kasus Sritex bisa menjadi bencana bagi industri padat karya apanula tidak ditangani dengan baik. Apalagi kasus tersebut telah berimbas kepada lebih dari 10.000 pekerja. Di sisi lain, kejadian tersebut, juga menambah daftar perusahaan yang gulung tikar entah karena bisnis, relokasi industri atau sengketa perdata seperti Sritex.

    Sekadar informasi, selain Sritex, perusahaan-perusahaan lain seperti PT Yahama Indonesia, PT Sanken Indonesia, PT Hung-A, hingga PT Asia Pasific Fiber Tbk (POLY) juga menutup operasional pabriknya dengan alasan tersebut.

    Banyaknya perusahaan yang gulung tikar menjadi alarm dini bagi pemerintah untuk membenahi sektor manufaktur. Manufaktur adalah urat nadi perekonomian. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto alias PDB paling tinggi dibandingkan sektor perekonomian lainnya.

    Sayangnya, data Badan Pusat Statistik alias BPS justru menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur terus melemah dan selalu berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, misalnya, pertumbuhan sektor manufaktur masih di angka 4,89%. Namun setelah itu, pada tahun 2023 melambat ke angka 4,64% dan tahun 2024 jatuh ke angka 4,43%.

    Tahun 2022 sengaja dipakai titik poin alias turning point untuk menilai kinerja industri, karena pada waktu itu Indonesia sedang dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19. Persoalannya, kendati pada tahun 2022 mampu tumbuh hampir 4,9%, tahun-tahun setelah itu, pertumbuhannya justru melambat.

    Tidak hanya dari sisi pertumbuhan, share manufaktur ke PDB juga berangsur menyusut. Kalau tahun 2022 – 2024 kontribusi manufaktur ke PDB masih stagnan di angka 18%. Memang ada penguatan kinerja dalam kurun waktu tersebut. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, misalnya, kontribusi manufaktur ke PDB masih mencapai 19,24%. Tahun 2020, meski pada waktu itu dihantam pandemi, kontribusi manufaktur ke PDB masih bisa mencapai 19,87%.

    Ilustrasi industri manufaktur./IstimewaPerbesar

    Kondisi yang terjadi di Indonesia seperti agak berbanding terbalik dengan Vietnam yang begitu ekspansif. Industri mereka berkontribusi di kisaran 23-24% (data World Bank). Negari Paman Ho itu sedang berada tahap industrialisasi. Aliran investasi ke Vietnam mengucur deras. Apple, misalnya, telah berinvestasi sebanyak Rp256 triliun ke Vietnam. Kontras dengan Indonesia yang hanya di angka Rp2,6 triliun. Itupun masih komitmen. 

    Tak heran, dengan kinerja sektor industri dan manufaktur yang cukup atraktif, pertumbuhan ekonomi Vietnam pada tahun 2024 lebih dari 7% year on year. Sesuatu yang masih di dalam angan dan belum pernah dicapai oleh Indonesia sejak era reformasi. 

    Sekadar catatan, kalau mengacu kepada data Bank Dunia, Indonesia memang pernah mencapai pertumbuhan di atas 7%, tetapi itu terjadi pada era Orde Baru. Pada tahun 1968, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan mencapai 10,9%. Tahun 1996 atau setahun tahun sebelum krisis ekonomi dan 2 tahun sebelum reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di angka 7,8%. 

    Sementara itu, sejak reformasi bergulir, Indonesia belum pernah mencapai pertumbuhan di level 7%. Paling banter hanya di angka 6,3% pada tahun 2007. Itupun salah satunya karena booming komoditas. Namun setelah itu, ekonomi Indonesia berangsur menyusut, hingga sekarang stagnan di kisaran 5%.

    Adapun pemerintah selama beberapa tahun terakhir cenderung mengarahkan kebijakannya untuk mengakomodasi industri padat modal seperti logam dasar, teknologi, hingga pertambangan. Hal ini terbukti dari data realisasi investasi tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kedua sektor itu cukup dominan.

    Industri logam dasar dan barang logam misalnya, realisasi investasinya sebanyak Rp238,4 triliun. Sektor ini menempati peringkat pertama. Sementara itu, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi berada di peringkat kedua dengan total realisasi investasi sebanyak 189,8 triliun. 

    Kedua sektor ini padat modal. Namun tidak cukup signifikan untuk menyerap tenaga kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbarui pada tanggal 5 Februari 2025, mencatat bahwa, proporsi tenaga kerja manufaktur terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlahnya hanya di angka 13,83% atau stagnan dibandingkan dengan tahun 2023. Padahal pada tahun 2022 lalu, proporsinya mencapai 14,17%.

    Proporsi pekerja di sektor industri logam dasar hanya 0,16% dari total proporsi pekerja manufaktur yang sebanyak 13,83%. Jika jumlah penduduk yang berkerja sebanyak 144,64 juta, maka orang yang bekerja di sektor manufaktur sekitar 20 juta. Artinya jika proporsi industri logam dasar hanya menyumbang 0,16%, serapan pekerjanya hanya sebanyak 32.000.

    Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan industri makanan minuman alias mamin yang tahun 2024 lalu realisasi investasinya sebanyak Rp117,87 triliun, tetapi memiliki kontribusi ke proporsi pekerjaan hingga 4% atau kalau 800.000 orang. 

    Dengan kondisi tersebut, pemerintah mulai membenahi sektor industri padat karya yang mulai kembang kempis. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi cukup ambisius di angka 8%. Di sisi lain, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. 

    Pada tahun 2023, total populasi penduduk Indonesia sebanyak 281,3 juta. Jumlah penduduk yang bekerja hanya di angka 144,64 juta. Pada tahun 2030 nanti, populasi penduduk akan mencapai 297 juta dengan 64% di usia produktif.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan khusus terkait isu ini agar dapat disoroti dan dicarikan solusinya dengan segera.

    Meski begitu, saat ditanya mengenai kondisi industri padat karya yang melemah, Yassierli menjelaskan bahwa tidak semua sektor terdampak secara merata. “Ya, tidak semua. Industri tekstil memang agak turun. Tapi kalau industri pakaian jadi malah tumbuh. Ini memang dinamika industri,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Presiden.

  • Sindikat Narkoba Gagak Hitam Sembunyikan 10 Kg Sabu dalam Tangki BBM Pajero Sport, 1 Orang DPO – Halaman all

    Sindikat Narkoba Gagak Hitam Sembunyikan 10 Kg Sabu dalam Tangki BBM Pajero Sport, 1 Orang DPO – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aparat gabungan berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh sindikat narkoba bernama Kelompok Gagak Hitam pada 5 Februari 2025.

    Kepala BNN, Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini berawal dari informasi masyarakat pada tanggal tersebut.

    Petugas gabungan BNN Pusat bersama Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara dan Sumatera Bagian Barat berhasil menggagalkan pengiriman sabu dari Aceh menuju Sumatera Utara yang dilakukan oleh sindikat tersebut.

    Marthinus menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut disembunyikan di dalam tangki BBM mobil Mitsubishi Pajero Sport yang telah dimodifikasi.

    Tangki BBM dan mobil tersebut ditampilkan dalam konferensi pers Hasil Penindakan Desk Pemberantasan Narkoba yang dibentuk Kemenko Polkam di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Senin (3/3/2025). 

    Tampak bahwa tangki telah dimodifikasi sehingga separuhnya digunakan untuk menyembunyikan sabu.

    “Petugas berhasil mengamankan 11 bungkus sabu seberat kurang lebih 10,96 kg yang disembunyikan dalam tangki BBM mobil Pajero, serta menangkap dua tersangka, yakni Tarmidzi dan Imran, di Sumatera Utara,” ungkap Marthinus dalam konferensi pers.

    Pada hari yang sama, petugas gabungan BNN Pusat, Bea Cukai, Polri, dan TNI juga mengamankan dua tersangka lainnya, Jamaludin dan Bakhtiar, di SPBU Jalan Imam Bonjol, Karawaci, Tangerang. Mereka menggunakan modus yang sama, yaitu menyembunyikan sabu di dalam tangki BBM mobil Pajero yang telah dimodifikasi.

    Dari dalam tangki tersebut, ditemukan 11 bungkus sabu seberat 10,93 kg.

    PENGUNGKAPAN PEREDARAN SABU – Desk Pemberantasan Narkoba yang dibentuk Kemenko Polkam berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh sindikat narkoba yang menamakan dirinya Kelompok Gagak Hitam pada 5 Februari 2025 lalu. Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom mengungkapkan sindikat tersebut menyembunyikan 10 kg lebih sabu di dalam tangki BBM mobil Pajero Sport. Tangki BBM dan mobil Pajero Sport yang disita petugas dipamerkan saat konferensi pers Hasil Penindakan Desk Pemberantasan Narkoba di kantor BNN Cawang Jakarta Timur pada Senin (3/3/2025). (TRIBUNNEWS.COM/GITA IRAWAN).

    “Petugas juga mengamankan dua tersangka lainnya, Deni Priambudi dan Junaidi, sebagai penerima sabu, serta menyita sebuah mobil Pajero lainnya yang digunakan untuk membawa sabu dari Aceh ke Jakarta,” lanjutnya.

    Saat ini, petugas masih mengejar seorang tersangka bernama Ridwan, yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Ridwan diduga sebagai dalang yang memerintahkan pengiriman sabu dari Aceh ke Pulau Jawa. Diperkirakan, ia telah melarikan diri ke Malaysia.

    Ridwan, yang memiliki berbagai alias seperti Alang, Aleng, dan Marko, beralamat di Jurong Pria Laot, Desa Batee Shok, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Ia memiliki ciri-ciri badan berisi, tinggi sekitar 160 cm, berkulit hitam, berambut pendek, dan beralis tebal. Ia diduga berperan sebagai pengendali para kurir sabu yang menggunakan mobil Pajero Sport dengan tangki BBM yang telah dimodifikasi.

    Marthinus menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan aparat di Malaysia untuk menangkap Ridwan. “Kami selalu berbagi informasi dengan rekan-rekan di Malaysia,” ujarnya.

    Sementara itu, Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan bahwa kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia telah berlangsung intens, termasuk melalui penandatanganan MoU antara kedua negara.

    “Aparat kedua negara telah melakukan berbagai kegiatan bersama, termasuk di perbatasan-perbatasan atau jalur lintas batas. Contohnya, di Kalimantan dan perbatasan laut di Laut Natuna,” kata Budi Gunawan.

    Ia menjelaskan bahwa di perbatasan terdapat Satgas Darat yang melakukan operasi gabungan dan pengawasan di beberapa titik di Kalimantan. Selain itu, juga dilakukan pertukaran data khususnya dalam bidang pemberantasan narkotika.

    Budi Gunawan mengimbau para pelaku kejahatan narkotika, termasuk DPO dan bandar besar, untuk segera menyerahkan diri. Menurutnya, hal ini akan menjadi pertimbangan dalam penjatuhan vonis di pengadilan.

    “Fokus kita saat ini adalah pengawasan di perairan wilayah timur Sumatera. Di sana terdapat lebih dari 300 jalur tikus yang telah kita petakan,” pungkasnya.

     

  • Akhir Kejayaan Sritex, Bangkrut, Aset Dilelang untuk Bayar Utang

    Akhir Kejayaan Sritex, Bangkrut, Aset Dilelang untuk Bayar Utang

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim kurator akan akan melelang aset milik PT Sri Rejeki Isman Tbk. alias Sritex dan ketiga anak yang telah dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Niaga Semarang.

    Sritex sebelumnya telah diputus pailit pada Oktober 2024. Putusan itu telah mendapatkan kekuatan hukum tetap alias inkrah di tingkat kasasi dua bulan kemudian atau Desember 2024. 

    Sebelum akhirnya dinyatakan dalam keadaan insolvensi alias bangkrut Sritex sejatinya telah beberapa kali menggelar rapat kreditur dengan tim kurator. Kedua belah pihak bahkan diberi waktu 21 hari untuk melakukan mediasi. Namun, tidak ada titik temu.

    Tanggal 26 Februari 2025 lalu, kurator melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK terhadap lebih dari 10.000 pekerja Sritex. Ada banyak alasan. Salah satunya adalah untuk menjaga aset dan supaya harta kepailitan tidak tergerus.

    Adapun, pihak kurator kemudian mengambil langkah pemberesan. Langkah itu telah disetujui oleh kreditur dan debitur. Seluruh harta pailit Sritex alias SRIL akan dilelang dan hasilnya digunakan membayar kewajiban kepada para kreditur.

    “Pemberesan melalui penjualan harta pailit akan segera dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap harta pailit terdaftar melalui Kantor Jasa Penilai Publik dan melakukan penjualan melalui lelang di muka umum,” tulis tim Kurator yang dikutip, Senin (4/3/2025). 

    Kurator menjamin akan sangat terbuka dalam proses pengurusan pemberesan harta palit dengan melakukan penjualan aset secara terintegrasi maupun parsial.

    Selain itu, sebelum aset laku terjual 
    untuk merawat harta pailit, mereka membuka opsi untuk menyewakan pabrik dan mesin serta bisa memperkerjakan karyawan yang telah di PHK saat ini oleh penyewa.

    “Hal ini dilakukan demi menjaga agar harta pailit tidak terbengkalai dan tetap terjaga perawatannya sembari menunggu proses lelang serta dapat memberikan pekerjaan baru bagi ribuan karyawan yang terdampak PHK, oleh karena itu Tim Kurator terbuka terhadap para investor untuk berkomunikasi.”

    Alasan Going Concern Gagal

    Dalam penjelasan resminya, kurator juga mengemukakan tentang alasan gagalnya mengambil opsi keberlanjutan usaha alias going concern.

    Menurut kurator, opsi itu tidak memungkinkan dikarenakan working capital (Modal Kerja) tidak ada dan 
    pemasukan terbatas serta biaya lain seperti tagihan listrik per bulan serta beban karyawan yang terlalu tinggi tidak dapat ditutup dengan jalannya usaha debitur sehingga berpotensi akan merugikan harta pailit.

    Adapun, tim Kurator dengan debitur pailit untuk penyelesaian proses kepailitan PT 
    Sri Rejeki Isman, Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandijaya adalah dengan cara pemberesan melalui penjualan aset-aset milik para debitur pailit.

    “Bahwa akhirnya pada tanggal 26 Februari 2025 didapatkan suatu keputusan berat yaitu untuk melakukan PHK kepada seluruh karyawan debitur pailit karena skema Going Concern tidak memungkinkan dilaksanakan dan akan semakin merugikan Harta pailit.”

    Total Utang Sritex 

    Bisnis mencatat bahwa total tagihan kreditur yang diberikan kepada tim kurator Sritex mencapai Rp35,7 triliun. Namun demikian, setelah proses verifikasi, jumlah tagihan yang diakui oleh kurator Sritex mencapai Rp29,8 triliun. Sementara yang tidak diakui sebanyak Rp4,3 triliun.

    Adapun dari jumlah Rp29,8 triliun tersebut, mayoritas tagihan berasal dari kreditur konkuren atau yang tidak memiliki hak istimewa dalam pelunasan piutang, senilai Rp28,3 triliun.

    Kemudian kreditur separaris atau yang memiliki hak jaminan kebendaan atas piutangnya senilai Rp919,7 miliar. Sedangkan kreditur atau kreditur yang memiliki hak istimewa misalnya pajak dan bea cukai, senilai Rp619,5 miliar.

    Berdasarkan posisi laporan keuangan kuartal III/2024, SRIL mencatatkan total aset sebesar US$594,01 juta atau susut 8,47% dari posisi total aset yang berakhir 31 Desember 2023.

    SRIL melaporkan total aset lancar sebesar US$167,24 juta dan total aset tidak lancar mencapai US$426,76 juta.

    Di sisi lain, total liabilitas SRIL sampai September 2024 naik ke level US$1,61 miliar, yang berasal dari liabilitas jangka panjang sebesar US$1,48 miliar dan liabilitas jangka pendek sebesar US$133,84 juta.

    Adapun, SRIL mencatatkan kerugian sebesar US$66,04 juta pada periode 9 bulanan 2024. Posisi rugi itu cenderung berkurang dua kali lipat dari posisi periode yang sama tahun sebelumnya yang sempat minus US$155,2 juta.

    Pernyataan Sritex 

    Sementara itu, Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto berterima kasih kepada karyawannya yang kini terkena pemutusan hubungan kerja alias PHK massal. 

    “Kalau dihitung para karyawan ini sudah bersama selama 21.382 hari sejak Sritex berdiri pada 16 Agustus 1966,” kata Iwan dilansir dari Antara.

    Iwan menuturkan bahwa terdapat sekitar 8 ribu karyawan Sritex di Kabupaten Sukoharjo yang harus kehilangan pekerjaan akibat pailit tersebut. Sementara secara keseluruhan, terdapat 12 ribu karyawan Sritex dan tiga anak usahanya yang kehilangan pekerjaan.

    “Kami berduka, namun kami harus terus memberi semangat,” katanya.

    Iwan juga menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah selama proses kepailitan ini bergulir. Dia menegaskan manajemen Sritex akan kooperatif dan bekerja sama dengan kurator agar proses pemberesan tersebut bisa berjalan lancar.

    Selain itu, dia juga memastikan akan mengawal proses pemberesan kepailitan sehingga hak-hak para karyawan dipastikan terpenuhi.