Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • Pelabuhan di Malaysia Dipenuhi WNI yang Hendak Mudik ke Riau Jelang Lebaran

    Pelabuhan di Malaysia Dipenuhi WNI yang Hendak Mudik ke Riau Jelang Lebaran

    Malaka –

    Pelabuhan di Malaka, Malaysia, dipenuhi oleh warga negara Indonesia (WNI) yang hendak mudik menjelang hari raya Idul Fitri atau Lebaran 2025. Setidaknya, lebih dari 1.000 orang Indonesia memenuhi Terminal Feri Kompleks Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, dan Keamanan (ICQS) Kota Laksamana selama seminggu terakhir.

    Dilansir The Star dan Bernama, Sabtu (29/3/2025), para WNI itu hendak kembali ke kampung halaman mereka untuk merayakan Lebaran. Survei Bernama menunjukkan titik masuk laut ke Dumai dan Bengkalis di Riau itu mulai dipenuhi WNI, wisatawan asing, dan warga Malaysia keturunan Indonesia sejak pagi untuk bisa menaiki feri menuju Dumai.

    Para pengusaha tampak mengantar pekerja mereka ke sana baik secara individu maupun berkelompok agar mereka dapat merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Salah satu yang hendak mudik ke Riau ialah Nor Hazlinda Mohd Wipah (27) yang hendak menuju kampung halaman ibunya di Pekanbaru. Dia terakhir kali pulang ke sana pada tahun 2019, tepat sebelum merebaknya COVID-19.

    “Ini akan menjadi pengalaman pertama saya merayakan Hari Raya di negara lain karena saya menemani ibu saya, yang sudah lama tidak merayakan Hari Raya di desanya di Indonesia. Ini adalah pengalaman yang mendebarkan meskipun kami harus menempuh perjalanan lebih dari dua jam melalui laut dan lima hingga enam jam lagi melalui darat,” kata Nor Hazlinda, yang berasal dari Kuantan, Pahang.

    Dia mengaku tiba di ICQS Melaka sekitar pukul 6 pagi dan terkejut dengan suasana kemeriahan di dermaga dipenuhi dengan WNI yang menunggu untuk pulang ke rumah untuk merayakan Hari Raya.

    “Saya merasa cukup nyaman meskipun saya perkirakan feri akan penuh hari ini karena semua orang pasti akan berebut tempat duduk karena perjalanan feri dibatasi dua kali sehari untuk musim Raya ini, pukul 10 pagi dan 2 siang,” katanya.

    Warga lain, Ahmad Dariman Hariyanto (35), mengaku akan kembali ke Bengkalis melalui laut untuk merayakan Lebaran. Dia mengatakan mudik telah menjadi tradisi sejak dirinya mulai bekerja di Kuala Lumpur 5 tahun lalu.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Organ Satwa Liar Asal Tiongkok Gagal Diselundupkan Masuk ke Manado

    Organ Satwa Liar Asal Tiongkok Gagal Diselundupkan Masuk ke Manado

    Liputan6.com, Manado – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara (Karantina Sulut) berhasil menggagalkan penyelundupan organ satwa liar asal Tiongkok masuk ke Manado pada Kamis (20/3/2025).

    Organ satwa liar ilegal tersebut terdiri 20 buah empedu sapi, 12 buah taring harimau, 13 buah cula badak, dan 4 paket bagian cula badak.

    “Penyelundupan organ satwa liar berhasil digagalkan karena tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan Karantina, berupa surat kesehatan dari negara asal dan juga tidak dilaporkan ke petugas Karantina,” ungkap Kepala Karantina Sulut, I Wayan Kertanegara.

    Wayan mengatakan, organ satwa liar ini merupakan hasil tangkapan Pihak Bea Cukai Manado kemudian diserahkan kepada pejabat Karantina Sulut untuk penanganan lebih lanjut.

    Dia mengatakan, satwa liar selain tidak dilengkapi surat kesehatan juga tidak ada izin edar dari negara asal Tiongkok. Penemuan ini mengindikasikan adanya dugaan jaringan perdagangan satwa liar ilegal antarnegara yang beroperasi melalui Sulut.

    Kemudian Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Karantina Sulut melakukan investigasi menyeluruh dan melacak pelaku penyelundupan satwa liar.

    “Perdagangan satwa liar ilegal antarnegara bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga berpotensi menyebarkan penyakit, yang beresiko menularkan penyakit kepada hewan ataupun manusia,” ujar Wayan.

     Wayan menjelaskan bahwa Karantina Sulut kemudian menyerahkan barang bukti organ satwa liar kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulut.

    “Selanjutnya barang bukti juga akan diidentifikasi Pihak BKSD untuk memastikan keasliannya,” imbuh Wayan.

    Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan komitmen kuat Karantina Sulut menjaga kelestarian satwa liar dan menegakkan hukum terkait perdagangan satwa ilegal, sekaligus melindungi keanekaragaman hayati Indonesia dan mencegah penyebaran penyakit zoonosis di Indonesia.

    Berdasarkan data Karantina Sulut selama bulan Januari hingga Maret 2025, Karantina Sulut telah melakukan 14 kali penggagalan dan 32 kali penahanan dari lalu lintas media pembawa hama dan penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan ilegal baik antararea ataupun antarnegara.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan terkait perdagangan satwa liar kepada pihak berwenang, karena kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam memerangi kejahatan yang merusak ekosistem dan mengancam keberlangsungan hidup satwa-satwa dilindungi,” ujar Wayan.

     

    Ribuan Ayam Dibagikan Gratis Karena Perusahaan Hentikan Suplai Pakan

  • Raja Ecommerce China Diblokir RI, Nasibnya Sekarang Miris

    Raja Ecommerce China Diblokir RI, Nasibnya Sekarang Miris

    Jakarta, CNBC Indonesia – PDD Holdings, induk platform e-commerce Pinduoduo dan Temu, gagal memenuhi target pendapatan yang diharapkan oleh pasar.

    Ini karena permintaan tetap lemah di China meskipun ada diskon besar-besaran dan stimulus pemerintah untuk mendorong belanja konsumen.

    Laporan penjualan PDD mengindikasikan pelemahan yang terus-menerus dalam ekonomi China yang memaksa konsumen untuk membatasi pengeluaran mereka.

    Perusahaan ini juga menghadapi persaingan ketat dari pemimpin industri e-commerce lain seperti Alibaba dan JD.com. Keduanya melaporkan pendapatan yang lebih baik dari yang diharapkan dalam beberapa minggu terakhir.

    PDD mengoperasikan Pinduoduo hanya di China dan Temu di pasar global. Temu pernah mau masuk RI namun diblokir pemerintah karena ditakutkan akan membunuh UMKM lokal.

    “Kami memperkirakan akan ada kerugian karena kinerja Alibaba yang lebih baik mengindikasikan kenaikan saham dibandingkan PDD. Alibaba berinvestasi dalam retensi pedagang, sehingga secara alami merugikan PDD karena mereka memiliki pedagang dan kategori yang tumpang tindih,” kata analis M Science, Vinci Zhang, dikutip dari Reuters, Jumat (21/3/2025).

    Selain itu, kekuatan JD.com di bidang elektronik dan peralatan memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan PDD untuk memanfaatkan peningkatan belanja, karena subsidi pemerintah diberikan untuk produk-produk tersebut.

    Perusahaan melaporkan pendapatan 110,61 miliar yuan untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Desember, dibandingkan dengan rata-rata perkiraan analis sebesar 115,38 miliar yuan menurut data yang dikumpulkan oleh LSEG.

    Namun, perusahaan ini melaporkan laba yang disesuaikan sebesar 20,15 yuan per American Depository Share, mengalahkan prediksi dari analis 19,81 yuan. Ini karena perusahaan diuntungkan oleh pendapatan bunga dan investasi yang lebih tinggi dan nilai tukar mata uang.

    Tantangan Temu di Pasar Global

    PDD telah diuntungkan dengan melonjaknya popularitas Temu di pasar internasional. Temu menawarkan harga yang sangat murah untuk semua produk, mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, hingga barang elektronik, dan telah menarik minat para pembeli yang sadar akan harga di pasar-pasar utama seperti AS dan Eropa.

    Namun, Temu menghadapi ancaman perubahan kebijakan de minimis AS, yaitu sebuah fasilitas perdagangan yang membebaskan barang-barang impor senilai kurang dari US$800 dari tarif dan prosedur bea cukai.

    Pengecualian tersebut sejauh ini telah membantu peritel China seperti Temu dan Shein untuk menjaga harga tetap rendah dan meraih pangsa pasar.

    “Untuk bisnis global kami, seperti yang telah kami bahas dalam beberapa kuartal terakhir, perubahan dalam lingkungan eksternal semakin cepat dan persaingan semakin ketat,” kata co-CEO Chen Lei.

    “Perubahan eksternal ini jika digabungkan pasti akan membawa beberapa tantangan pada bisnis global kami,” ujarnya.

    (fab/fab)

  • Ada Aturan Ambil Foto dan Video di Bandara, Simak Penjelasannya!

    Ada Aturan Ambil Foto dan Video di Bandara, Simak Penjelasannya!

    Jakarta –

    Ditjen Perhubungan Udara (DJPU) RI menginformasikan aturan mengambil foto dan video di bandara udara (bandara). Tidak ada larangan khusus, tetapi ada beberapa area yang tidak boleh direkam demi keamanan penerbangan.

    Apa saja aturan yang dimaksud? Berikut ulasannya.

    Agar keamanan bandara tetap terjaga, ada aturan pengambilan foto dan video di bandara. Berdasarkan Surat Edaran DJPU Nomor 6 Tahun 2025 tentang Larangan Pengambilan Gambar Foto atau Video di Sisi Udara Bandar Udara, ada pembatasan pada:

    – Sisi udara (airside), seperti runway, taxiway, apron

    Pengambilan gambar foto atau video yang dapat mengungkap informasi keamanan bandara, seperti posisi kamera pengawas, sistem keamanan, atau prosedur pemeriksaan keamanan.Pengambilan gambar foto atau video yang dapat mengganggu operasional bandara, seperti mengambil foto di area yang ditutup atau terlarang.Pengambilan gambar foto atau video yang dapat mengganggu pekerjaan petugas bandara.Pengambilan gambar foto atau video yang melanggar privasi orang lain, seperti mengambil foto orang lain tanpa izin.

    Pengambilan foto atau video di sisi udara pada empat poin di atas, hanya diperbolehkan setelah mendapat izin dari kepala bandara yang berkaitan dengan:

    Publikasi kegiatan operasional bandara oleh bandar udara atau instansi terkait;Diklat operasional penerbangan dan kegiatan pendukung lainnya di bandara;Untuk kegiatan komersial, seperti pembuatan iklan/film.

    Selain itu, perhatikan juga untuk tidak mengambil gambar di sisi darat (landside) bandara, seperti:

    Pemeriksaan keamanan (security check point)Bea cukai (custom)Imigrasi (immigration)Karantina (quarantine).Aturan Bawa Koper Pintar di BandaraPenumpang tidak diizinkan untuk membawa koper dengan baterai lithium yang tidak dapat dilepas (non-removable) dengan logam lithium melebihi 0,3 g atau kapasitas lebih dari 2,7 wh.Mendapatkan persetujuan dari maskapai penerbangan saat check in, penumpang dapat membawa koper dengan baterai lithium yang tidak dapat dilepas (non-removable) dengan logam lithium kurang dari 0,3 g atau lithium-ion kurang dari 2,7 Wh, maka untuk dapat masuk ke kabin ataupun bagasi tercatat, berat dan dimensi koper sesuai dengan ketentuan maskapai.Koper dengan baterai lithium yang dapat dilepas (removable) harus dilepas saat hendak didaftarkan (check-in) dan baterai harus dibawa ke dalam kabin.Berat dan dimensi koper yang akan masuk dalam kabin atau bagasi tercatat, sesuai dengan ketentuan maskapai.

    (kny/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Misbakhun sebut permasalahan teknis Coretax sebabkan defisit APBN

    Misbakhun sebut permasalahan teknis Coretax sebabkan defisit APBN

    Meski Coretax didesain untuk memudahkan administrasi perpajakan negara, ketidaksiapan implementasinya justru menghambat penerimaan negara.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut, permasalahan teknis dalam penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax berimbas pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp31,2 triliun pada Februari 2025.

    Meski Coretax didesain untuk memudahkan administrasi perpajakan negara, ketidaksiapan implementasinya justru menghambat penerimaan negara.

    “Ketika diimplementasikan sejak 1 Januari, implementasi ini kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan teknikal dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga mengganggu data-data penerimaan pajak kita, mengganggu akses pembayaran pajak kita dan sebagainya,” kata Misbakhun dalam acara Capital Market Forum 2025, di Jakarta, Jumat.

    Misbakhun menjelaskan bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan hingga 30 persen pada Februari 2025.

    Begitu juga dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang turut mengalami penurunan akibat lesunya harga komoditas, meski masih dalam batas normal.

    Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan bea cukai justru mengalami kenaikan mencapai Rp52,5 triliun atau tumbuh 2,1 persen dibandingkan tahun lalu.

    “Karena penerimaan bea cukai juga naik, sebenarnya tidak sewajarnya penerimaan pajaknya turun. Tidak sewajarnya penerimaan pajaknya turun. Karena apa? Kalau penerimaan kepabeanan dan cukainya naik, penerimaan pajak pasti naik. Jadi kalau ada penerimaan pajak turun, pasti ada problem teknikal Coretax yang belum bisa kita jelaskan di mana letak permasalahan yang sebenarnya,” ujarnya pula.

    Kendati demikian, ia optimistis bahwa penerimaan negara akan mengalami pemulihan pada Maret dan April 2025 seiring masuknya pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) dari wajib pajak individu dan korporasi ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

    “Situasi ini pasti biasanya kita akan mengalami rebound ketika kita (masuk) bulan Maret dan bulan April ketika SPT PPh perorangan dan PPh korporasi itu tahunannya masuk kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan kita mulai recover, dan kemudian baru kita PPh Pasal 25 dan seterusnya itu mulai di bulan-bulan selanjutnya,” kata dia lagi.

    Kemudian Misbakhun kembali menambahkan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola APBN. Komisi XI DPR RI, katanya, terus berupaya menjaga defisit tetap berada di angka 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Imbas Kebijakan Trump, Peneliti India di AS Terancam Deportasi Usai Kritik Israel

    Imbas Kebijakan Trump, Peneliti India di AS Terancam Deportasi Usai Kritik Israel

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang peneliti pascadoktoral asal India di Universitas Georgetown, Badar Khan Suri, menghadapi ancaman deportasi setelah ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat. Penahanan ini terjadi di tengah kebijakan keras Presiden Donald Trump terhadap imigrasi, yang dinilai oleh banyak pihak sebagai upaya membungkam kritik terhadap kebijakan luar negeri AS dan Israel.

    Menurut pernyataan Tricia McLaughlin, asisten sekretaris di Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), Suri dituding menyebarkan propaganda Hamas dan mempromosikan antisemitisme melalui media sosial. Lebih lanjut, McLaughlin menyatakan bahwa Suri memiliki keterkaitan dengan seorang tokoh senior Hamas, meskipun tidak disertai bukti konkret yang mendukung klaim tersebut.

    “Suri memiliki hubungan dekat dengan seorang teroris yang diketahui atau diduga teroris, yang merupakan penasihat senior Hamas,” kata McLaughlin di X.

    Penahanan terhadap Suri dilakukan secara tiba-tiba oleh petugas Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) pada malam hari. Dia kemudian dipindahkan ke pusat penahanan imigrasi di Bandara Internasional Alexandria, Louisiana.

    Nermeen Arastu, seorang profesor hukum dari Sekolah Hukum CUNY yang memberikan bantuan hukum kepada Suri, mengutuk tindakan ini sebagai serangan terhadap kebebasan akademik dan hak asasi manusia.

    “Ini adalah mimpi terburuk setiap keluarga. Dan perlu diperjelas, ini terjadi padanya hanya karena Presiden Trump ingin membungkam siapa pun yang ia curigai memiliki pendapat politik yang bertentangan dengannya,” ujar Arastu kepada Al Jazeera. Dia juga menyoroti pola deportasi yang dinilai bermotif politik, terutama terhadap individu dari komunitas imigran.

    Di sisi lain Ahmad Hassan, pengacara dari Suri, telah mengajukan petisi untuk pembebasan kliennya di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait permohonan tersebut.

    Dukungan dari Universitas Georgetown

    Pihak Universitas Georgetown menyatakan bahwa Suri berada di AS dengan visa pelajar untuk melakukan penelitian doktoral tentang pembangunan perdamaian di Irak dan Afghanistan. Juru bicara universitas menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui adanya keterlibatan Suri dalam aktivitas ilegal dan menyatakan harapan agar sistem hukum memberikan putusan yang adil.

    “Kami mendukung hak setiap anggota komunitas kami untuk melakukan penelitian, musyawarah, dan debat secara bebas, meskipun topiknya sensitif atau kontroversial,” kata juru bicara Universitas Georgetown dalam pernyataannya.

    Akun media sosial yang dikaitkan dengan Suri menunjukkan berbagai kritik terhadap Israel serta dukungan terhadap Palestina. Salah satu unggahannya pada Juni 2024 menyebut India sebagai “pendukung genosida” setelah beredar laporan bahwa rudal buatan India digunakan dalam serangan Israel di Gaza.

    Di unggahan lainnya, akun tersebut menyoroti bahwa banyak warga India mendukung Israel bukan karena cinta terhadap negara tersebut, tetapi karena kebencian terhadap umat Muslim. Suri juga mengkritik persepsi yang melihat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 sebagai awal konflik Israel-Palestina, dengan menegaskan bahwa sejarah konflik telah berlangsung sejak 1948.

    Penahanan Suri terjadi hanya dua minggu setelah DHS menangkap mahasiswa Universitas Columbia, Mahmoud Khalil, karena keterlibatannya dalam protes pro-Palestina. Namun, pengadilan federal baru-baru ini memberikan izin kepada Khalil untuk menuntut pemerintah AS atas dasar pelanggaran kebebasan berbicara dan hak proses hukum.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tersangka Kasus ITE, Doktif: Saya Tidak Takut!

    Tersangka Kasus ITE, Doktif: Saya Tidak Takut!

    Jakarta, Beritasatu.com – Dokter Detektif atau Doktif menjadi tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE terkait pelaporan dokter Andreas Situngkir di Polda Sumatera Utara (Sumut). Doktif menegaskan, tidak takut dengan status tersangka tersebut.

    “Doktif jadi tersangka? Saya tidak takut, saya tidak akan mundur satu langkah pun untuk membongkar kedok kejahatan mafia skincare,” kata Doktif dikutip dari channel YouTube, Selasa (18/3/2025).

    Ia juga menambahkan, sejak awal dirinya sudah siap menghadapi segala konsekuensi dari tindakannya. Menurut Doktif, tujuan utamanya adalah untuk mengungkap praktik mafia skincare di Indonesia yang telah meresahkan masyarakat.

    “Saya terjun ke bidang ini karena sudah siap dengan segala risiko yang akan dihadapi, termasuk nyawa dan harta,” ujarnya.

    Menurutnya, kejahatan terkait produk kosmetik ilegal ini sudah sangat merajalela di Indonesia. Meski telah dituduh sebagai tersangka, Doktif mengaku tidak merasa malu.

    “Doktif tidak akan malu meski jadi tersangka, kenapa? Karena saya ditersangkakan justru karena membongkar kedok mereka,” katanya lagi.

    Doktif menjelaskan dalam dunia kedokteran, seorang dokter seharusnya tidak boleh terlibat dalam praktik jual beli produk kosmetik ilegal.

    Ia menyebutkan, dokter Andreas Situngkir diduga membeli kosmetik dari Bangkok yang dipesan melalui jaringan tertentu dan dititipkan oleh orang lain.

    “Dia membeli kosmetik tersebut dan berencana memasukkan barang ke Indonesia melalui Bandara Kualanamu di Medan. Alhamdulillah, barang tersebut berhasil ditahan oleh Bea Cukai Kualanamu,” ungkap Doktif.

    Doktif menambahkan, semua bukti terkait kasus ini sudah lengkap, mulai dari percakapan hingga tanda terima pembelian yang telah diserahkan kepada penyidik.

    Doktif menegaskan meski kini statusnya adalah tersangka, ia tetap berkomitmen untuk mengungkap mafia skincare yang telah merugikan masyarakat Indonesia.

    “Saya siap menghadapi semua risiko demi kebenaran,” tutup Doktif yang tidak takut dengan status tersangka atas pelaporan dokter Andreas Situngkir di Polda Sumut.

  • AS Deportasi Profesor Lebanon Usai Hadiri Pemakaman Pemimpin Hizbullah

    AS Deportasi Profesor Lebanon Usai Hadiri Pemakaman Pemimpin Hizbullah

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendeportasi seorang doktor dan profesor asal Lebanon yang bekerja di universitas terkemuka di AS. Deportasi itu dilakukan setelah sang profesor diketahui menghadiri pemakaman pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah di Beirut bulan lalu.

    Foto-foto terkait Hizbullah juga dilaporkan ditemukan pada telepon genggam milik sang profesor wanita tersebut.

    Rasha Alawieh yang berusia 34 tahun ini, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (18/3/2025), merupakan seorang doktor dan profesor pada Brown University yang ada di Rhode Island, AS. Dia ditahan dan dideportasi beberapa jam kemudian setelah mendarat di Bandara Logan, Boston, AS.

    Penahanan dan deportasi Alawieh itu dilaporkan terjadi pada Jumat (14/3) pekan lalu.

    Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), dalam pernyataan via media sosial X, menyebut Alawieh terbang ke Beirut untuk secara khusus menghadiri pemakaman Nasrallah, yang tewas dalam serangan Israel di Lebanon beberapa bulan lalu.

    “Visa adalah keistimewaan, bukan hak — mengagungkan dan mendukung teroris yang telah membunuh warga Amerika menjadi alasan penolakan penerbitan visa. Ini adalah keamanan yang masuk akal,” tegas DHS dalam pernyataannya.

    Menurut laporan media POLITICO, otoritas AS menemukan “foto-foto dan video simpatik” terhadap pejabat-pejabat senior Hizbullah dalam folder item yang baru-baru ini dihapus pada telepon genggam milik Alawieh.

    Alawieh juga dilaporkan mengakui dirinya menghadiri pemakaman Nasrallah, yang digelar di Beirut bulan lalu, dan mengatakan bahwa dirinya mendukung Nasrallah “dari sudut pandang agama”, bukan sudut pandang politik.

    “CBP (Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS) menanyai Dr Alawieh dan memutuskan bahwa niat sebenarnya dari dirinya di Amerika Serikat tidak dapat dipastikan,” tulis asisten jaksa AS, Michael Sady, dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan untuk deportasi.

    Alawieh, menurut laporan POLITICO, pertama kali datang ke AS tahun 2018 ketika mengikuti beasiswa nefrologi — ilmu tentang seluk-beluk ginjal — di Ohio State University. Dia juga pernah menempuh pendidikan di Yale dan University of Washington.

    Persidangan untuk kasus Alawieh dijadwalkan pada Senin (17/3) waktu setempat, setelah pengacara yang mewakili Alawieh mengajukan gugatan hukum untuk melawan deportasi itu. Menurut POLITICO, persidangan itu ditunda hingga pekan depan.

    Namun meskipun hakim pengadilan AS menetapkan Alawieh tidak akan dideportasi tanpa ada pemberitahuan pengadilan, para agen CBP menempatkan Alawieh dalam pesawat tujuan Prancis pada Jumat (14/3) lalu. CBP mengatakan pihaknya tidak menerima perintah pengadilan itu sebelum Alawieh diterbangkan keluar AS.

    Deportasi terhadap Alawieh ini dilakukan saat pemerintahan Presiden Donald Trump sedang marak menindak tegas warga negara asing di AS, baik yang tinggal secara ilegal ataupun secara legal, atas tindakan dan pandangan politik mereka.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemerintah RI Tak Biarkan BBM Subsidi Mengalir ke Timor Leste

    Pemerintah RI Tak Biarkan BBM Subsidi Mengalir ke Timor Leste

    Jakarta: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di bawah manajemen Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, bersama Bea Cukai Atambua, memperketat pengawasan kendaraan yang melakukan eksportasi melalui PLBN. 

    Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin, mengatakan hal ini dilakukan untuk mencegah penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

    “Utamanya pascatemuan dugaan penyelundupan BBM bersubsidi ke Timor Leste yang diduga dilakukan dengan modus menggunakan truk pengangkut ekspor barang,” kata Nurdin dalam keterangan pers, Senin, 17 Maret 2025. 
     

    Sementara Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, mengatakan telah berkoordinasi dengan Bea Cukai Atambua untuk meningkatkan pemeriksaan terhadap kendaraan ekspor, baik yang menuju Timor Leste maupun yang menuju ke Indonesia. 

    “Setiap kendaraan ekspor yang melintas akan diperiksa secara ketat oleh petugas dari Bea Cukai dibantu bersama unsur petugas satuan pengamanan PLBN Motaain,” jelas Rika.

    Rika memastikan yang menjadi fokus utama pada pengawasan adalah kendaraan yang telah dimodifikasi. Terutama truk ekspor yang menggunakan tangki ganda, atau memiliki kapasitas bahan bakar melebihi ketentuan.

    “Beberapa truk ekspor juga didapati memodifikasi tangki BBM sehingga melebihi kapasitas sewajarnya, terhadap truk tersebut, akan ditahan sementara untuk diperiksa lebih lanjut sesuai ketentuan,” ungkap Rika.

    Sejak adanya laporan dari masyarakat terkait penyelundupan BBM yang disamarkan saat kegiatan eksportasi dengan truk barang mulai terbuka, kegiatan pengawasan terhadap para pelintas batas di PLBN Motaain juga mulai diperketat setiap harinya.

    Menurut dia peningkatan ekskalasi pengawasan ini merupakan bentuk pencegahan dan mitigasi untuk meminimalisir praktik penyelundupan dan aktifitas ilegal di perbatasan RI-Timor Leste.

    “Kami terus memperkuat koordinasi bersama dengan unsur Customs, Immigration, dan Quarantine (CIQ) serta instansi terkait lainnya. Kerja sama yang solid sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik ilegal yang dapat merugikan negara,” ungkap Rika.

    Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP, Budi Setyono, menegaskan segala bentuk penyelundupan adalah kegiatan ilegal. 

    “Apalagi jika menyebabkan ekonomi di wilayah NKRI khususnya di Kabupaten Belu terganggu, ketersediaan BBM menjadi langka, maka perlu penegakan hukum,” ujarnya.

    Jakarta: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di bawah manajemen Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, bersama Bea Cukai Atambua, memperketat pengawasan kendaraan yang melakukan eksportasi melalui PLBN. 
     
    Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin, mengatakan hal ini dilakukan untuk mencegah penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 
     
    “Utamanya pascatemuan dugaan penyelundupan BBM bersubsidi ke Timor Leste yang diduga dilakukan dengan modus menggunakan truk pengangkut ekspor barang,” kata Nurdin dalam keterangan pers, Senin, 17 Maret 2025. 
     

    Sementara Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, mengatakan telah berkoordinasi dengan Bea Cukai Atambua untuk meningkatkan pemeriksaan terhadap kendaraan ekspor, baik yang menuju Timor Leste maupun yang menuju ke Indonesia. 

    “Setiap kendaraan ekspor yang melintas akan diperiksa secara ketat oleh petugas dari Bea Cukai dibantu bersama unsur petugas satuan pengamanan PLBN Motaain,” jelas Rika.
     
    Rika memastikan yang menjadi fokus utama pada pengawasan adalah kendaraan yang telah dimodifikasi. Terutama truk ekspor yang menggunakan tangki ganda, atau memiliki kapasitas bahan bakar melebihi ketentuan.
     
    “Beberapa truk ekspor juga didapati memodifikasi tangki BBM sehingga melebihi kapasitas sewajarnya, terhadap truk tersebut, akan ditahan sementara untuk diperiksa lebih lanjut sesuai ketentuan,” ungkap Rika.
     
    Sejak adanya laporan dari masyarakat terkait penyelundupan BBM yang disamarkan saat kegiatan eksportasi dengan truk barang mulai terbuka, kegiatan pengawasan terhadap para pelintas batas di PLBN Motaain juga mulai diperketat setiap harinya.
     
    Menurut dia peningkatan ekskalasi pengawasan ini merupakan bentuk pencegahan dan mitigasi untuk meminimalisir praktik penyelundupan dan aktifitas ilegal di perbatasan RI-Timor Leste.
     
    “Kami terus memperkuat koordinasi bersama dengan unsur Customs, Immigration, dan Quarantine (CIQ) serta instansi terkait lainnya. Kerja sama yang solid sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik ilegal yang dapat merugikan negara,” ungkap Rika.
     
    Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP, Budi Setyono, menegaskan segala bentuk penyelundupan adalah kegiatan ilegal. 
     
    “Apalagi jika menyebabkan ekonomi di wilayah NKRI khususnya di Kabupaten Belu terganggu, ketersediaan BBM menjadi langka, maka perlu penegakan hukum,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • 38 Pabrik Tutup dan PHK Massal dalam 3 Bulan Pertama 2025

    38 Pabrik Tutup dan PHK Massal dalam 3 Bulan Pertama 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik makin marak terjadi periode awal tahun ini. Tak hanya raksasa tekstil, Sritex Group yang berada di pusaran kebangkrutan, puluhan pabrik lain menutup operasional dan mengorbankan puluhan ribu buruh. 

    Merujuk data terbaru yang terverifikasi dari situs resmi Satu Data Kemnaker, sebanyak 3.325 pekerja menjadi korban PHK pada Januari 2025. Namun, belum ada laporan data terbaru Februari-Maret 2025. 

    Sementara itu, pada periode Januari-Maret 2024 lalu jumah tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 12.395 pekerja. Kondisi ini paling banyak terjadi di DKI Jakarta, kala itu, sebanyak 5.225 orang kehilangan pekerjaan pada periode tersebut. 

    Kendati demikian, laporan dari berbagai serikat buruh menyebut setidaknya puluhan ribu buruh terimbas PHK massal akibat penutupan pabrik, efisiensi karyawan, hingga relokasi pabrik ke wilayah atau negara lain. 

    Data dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebanyak 44.069 buruh yang ter-PHK pada Januari-Februari 2025 dari 37 perusahaan. Adapun, 37 perusahaan tersebut ada yang menutup pabriknya, pailit, dalam PKPU, efisiensi, dan relokasi. 

    Beberapa informasi perusahaan besar yang tutup misalnya, Sritex Group dengan total karyawan ter-PHK sebanyak 11.025 buruh, PT Yamaha Music Piano 1.110 buruh PHK, PT Sanken Indonesia 900 butuh PHK, hingga PT Victory Ching Luh 2.000 PHK. 

    Kabar terbaru datang dari pabrik pengolahan kelapa menjadi krim santan dan kelapa parut kering, PT Pulau Sambu atau Sambu Group yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang disebut melakukan PHK 1.800 pekerja. 

    Wakil Menteri Ketenagakejaan Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi terkait PHK di perusahaan pengolahan kelapa terbesar di Riau itu. Kendati demikian, dia tak memungkiri 

    “Saya baru dengar informasi itu, nanti kita cek. Kalau krisis bahan baku, memang itu sering terjadi, dari impor nya susah Bea Cukai juga kan kadang-kadang main disana,”ujar pria yang akrab disapa Noel kepada Bisnis, Minggu (16/3/2025). 

    Bisnis juga mencoba untuk konfirmasi ke sejumlah serikat buruh seperti Presiden KSPI Said Iqbal dan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi. Keduanya mengaku sudah mendengar, namun masih memperdalam kebenaran atas kabar tersebut. 

    Daftar 38 Pabrik yang melakukan PHK pada 3 bulan pertama 2025 ….