Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • Kemenkeu Tegaskan Cukai Motor & Batu Bara Masih Sebatas Kajian

    Kemenkeu Tegaskan Cukai Motor & Batu Bara Masih Sebatas Kajian

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani membenarkan adanya kajian terkait pungutan cukai sepeda motor maupun batu bara dalam instansinya. 

    Askolani menyampaikan bahwa hal tersebut hanya bersifat kajian rutin yang menjadi tugas instansinya setiap tahun. Ditjen Bea Cukai memiliki tugas untuk mengkaji dua topik setiap tahunnya terkait pungutan berupa cukai.

    Dia menegaskan bahwa kajian cukai motor dan batu bara tidak akan diimplementasikan dalam waktu dekat. 

    “Kajian mengenakan cukai sepeda motor dan batu bara, tidak ada implementasi itu, masih jauh sekali,” tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (30/4/2025). 

    Sekalipun pemerintah akan mengenakan pungutan cukai baru alias ekstensifikasi, hal tersebut akan disampaikan secara transparan melalui Undang-Undang (UU) APBN. 

    “Selama tidak masuk dalam UU APBN, tidak akan ada perubahan kebijakan cukai,” lanjut Askolani. 

    Sebagaimana dalam UU APBN 2025, mencantumkan mengenai cukai baru berupa cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). 

    Askolani menyebut, sekalipun kebijakan baru sudah masuk UU APBN, implementasinya akan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan masyarakat, selayaknya implementasi MBDK yang tak kunjung terealisasi. 

    Adapun, wacana cukai motor dan batu bara terungkap dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2024.

    Dalam dokumen tersebut, Bea Cukai memaparkan evaluasi internalnya terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) DJBC periode 2020-2024. Salah satu Renstra tersebut adalah “Penerimaan Negara yang Optimal”.

    Disebutkan, salah satu upaya untuk mewujudkan penerimaan negara yang optimal adalah dengan melakukan “kajian ekstensifikasi cukai berupa sepeda motor dan batu bara.

    Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai senilai Rp301,6 triliun. Hingga Maret 2025, telah terealisasi senilai Rp77,5 triliun atau 25,7% dari target. 

  • Bos Bea Cukai Buka Suara soal Kabar Sepeda Motor & Batu Bara Kena Cukai

    Bos Bea Cukai Buka Suara soal Kabar Sepeda Motor & Batu Bara Kena Cukai

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menegaskan sepeda motor dan batu bara tidak akan dikenakan cukai. Hal ini untuk menanggapi kabar yang beredar.

    Askolani mengatakan kajian terkait cukai merupakan tugas rutin yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) setiap tahun. Hanya saja kajian tersebut bersifat internal dan tidak otomatis menjadi dasar kebijakan.

    “Kajian itu sifatnya untuk internal, jadi bukan untuk di-publish dan bukan juga untuk pengambilan kebijakan,” kata Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025).

    Askolani menyebut sampai saat ini belum ada kebijakan atau rencana implementasi cukai terhadap sepeda motor dan batu bara.

    “Kami sampaikan kebijakan mengenai cukai sepeda motor dan batu bara itu tidak ada. Jadi tidak ada implementasi itu, masih jauh sekali,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Askolani mengingatkan bahwa mekanisme ekstensifikasi cukai telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Segala perubahan atau perluasan objek cukai harus dibahas terlebih dulu bersama DPR RI dan disampaikan secara transparan kepada publik.

    Askolani memastikan pemerintah tidak akan serta-merta langsung menerapkan kebijakan tersebut. Situasi ekonomi dan kondisi masyarakat menjadi pertimbangan penting sebelum keputusan diambil.

    “Kalaupun kita akan melakukan ekstensifikasi cukai sesuai dengan undang-undang APBN, maka kita akan menyampaikan melalui pembahasan undang-undang APBN setiap tahun secara transparan,” tuturnya.

    Sebelumnya, dalam Laporan Kinerja DJBC 2024, tercantum bahwa salah satu strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara adalah melalui kajian ekstensifikasi cukai, termasuk untuk sepeda motor dan batu bara. Meski begitu, laporan tersebut tidak menyebut adanya tahapan implementasi lebih lanjut.

    (aid/rrd)

  • MPR tegaskan pentingnya perlindungan pekerja migran Indonesia

    MPR tegaskan pentingnya perlindungan pekerja migran Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan pentingnya penguatan pelayanan, pengawasan, pembinaan, pendataan, hingga pengampunan bagi warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, khususnya Malaysia.

    Ia juga menyoroti banyaknya pekerja migran Indonesia di Malaysia yang berjumlah lebih dari 2,5 juta orang. Dengan tingginya jumlah WNI di Malaysia tersebut, Edhie Baskoro bersama rombongan delegasi sama-sama menegaskan pentingnya perlindungan, pengawasan, dan pembinaan secara optimal bagi mereka.

    “Kita dengar sekitar dua juta orang WNI di Malaysia ya pak. Berarti opportunity (peluang) kita di Malaysia semakin tinggi. Jumlah pekerja migran Indonesia juga sangat banyak. Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya kehadiran negara untuk melakukan perlindungan, pengawasan, dan pembinaan, hingga pengampunan bagi saudara-saudara kita yang sedang bekerja (legal) di negara ini. Mereka wajib dilindungi termasuk para keluarga mereka,” kata Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut disampaikan Ibas ketika bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Selasa (29/4).

    Sejumlah anggota DPR, MPR, dan DPD RI juga hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Cellica Nurrachadiana, ⁠Rinto Subekti Suparmin, Achmad, Hindun Anisah, Firman Soebagyo, dan Ujang Bey.

    Ibas bersama delegasi juga menekankan pentingnya pendataan yang baik bagi pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hal ini akan membantu dalam penyelesaian berbagai masalah yang mungkin belum terselesaikan.

    “Perlu menyelesaikan dari hulu. Harus diselesaikan secara komprehensif,” tambah anggota DPR RI Cellica Nurrachadina, yang menjadi salah satu anggota delegasi.

    Ibas melanjutkan bahwa Malaysia adalah negara yang memiliki daya tarik bagi tenaga kerja Indonesia sehingga KBRI bersama pemerintah perlu memberikan perhatian besar dan bekerja lebih keras dalam melindungi dan mengayomi WNI. Salah satu yang disoroti dalam pertemuan ini juga isu mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Jangan sampai ada saudara kita, WNI, yang menjadi korban dari TPPO. Kejahatan, penculikan, penipuan, bahkan eksploitasi. Termasuk jangan sampai ada lagi, penahanan paspor pekerja migran Indonesia yang bekerja di rumah tangga oleh majikan mereka, yang melanggar peraturan,” kata Ibas.

    Pada kesempatan itu, Ibas juga menegaskan pentingnya penguatan keamanan perbatasan untuk mencegah perdagangan ilegal dan narkotika antarnegara.

    “Seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan KBRI, tren transaksi narkoba semakin meningkat di perbatasan Indonesia-Malaysia. Jumlah kasus dan kuantitas barangnya juga meningkat. Modus penyelundupan juga semakin canggih, melalui ship to ship (kapal ke kapal), ada juga menggunakan jasa pekerja migran sebagai kurir secara tidak sadar, hanya dibayar sangat kecil dibanding hukumannya,” katanya.

    “Sehingga kami mendesak dan mendorong adanya penguatan jalur lintas di perbatasan negara-negara, di laut dan daratan NKRI kita. Berbagai pihak harus bersinergi untuk mencegah dan memerangi hal tersebut, jangan sampai berhasil masuk ke Indonesia. Patroli Bakamla (Badan Keamanan Laut), Bea Cukai, TNI, POLRI, hingga BIN,” tambah Ibas.

    Pada kesempatan itu, sebagai pimpinan MPR RI, Edhie Baskoro dan delegasi, juga menyampaikan pentingnya pembumian konstitusi untuk WNI di Malaysia agar mereka memahami hak dan kewajibannya.

    “Kami juga ingin memberikan dukungan kepada Pak Dubes dan KBRI di Malaysia ini untuk terus menjalankan tugas dan amanahnya. Buat rasa aman, nyaman, dan maju agar mereka terus menjadi bagian dalam mengharumkan Merah Putih,” tambah Ibas.

    Di akhir sambutannya, Ibas berharap KBRI Malaysia bisa terus bekerja dengan sepenuh hati dengan kolaborasi untuk menjadi rumah bagi warga di perantauan.

    “Karena KBRI adalah tempat mengabdi untuk bangsa, melayani dengan hati. KBRI adalah tempat berkarya untuk bangsa, rumah bagi warga di rantau,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bos Bea Cukai Respons Kritik Pemerintah AS, Sebut Kurang Update

    Bos Bea Cukai Respons Kritik Pemerintah AS, Sebut Kurang Update

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani buka suara terkait keluhan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) terhadap instansinya yang dianggap menghambat perdagangan AS dan Indonesia.

    Askolani mengatakan pihaknya memang mendapat sejumlah komentar dari USTR khususnya di bidang kepabeanan. Meski demikian, hal-hal yang dikeluhkan tersebut dinilai sudah tidak relevan.

    “Kami melihat yang disampaikan menjadi concern USTR itu banyak yang tidak update,” kata Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Askolani mencontohkan misalnya mengenai nilai pabean yang kini sudah tidak lagi menggunakan tarif satu titik, melainkan menggunakan rentang harga atau range.

    “Mengenai nilai pabean hanya satu, padahal kita sudah beberapa tahun ini tidak menggunakan tarif satu titik, kita menggunakan range. Maka nilai pabean itu berbasis pada bukti dokumen yang valid, jadi tidak ada pengenaan satu nilai pabean,” jelas Askolani.

    Selain itu, pemerintah juga setiap tahun menyampaikan kebijakan pabean ke World Trade Organization (WTO). Secara berkala pemerintah memang tidak memperbarui kebijakan kepada USTR, tetapi pemerintah bertemu dan bertukar pendapat dengan US-Asean Business Council (US-ABC) yang mewakili para pengusaha di AS.

    “US-ABC tidak juga menanyakan yang tadi menjadi catatan dari USTR yang sudah kami perbarui kondisinya,” jelasnya.

    Selain US-ABC, pemerintah juga rutin berdiskusi dengan US Chamber untuk memperbarui kebijakan di Indonesia sehingga tidak mengganggu perdagangan.

    Terkait dampak tarif resiprokal, Askolani belum mau bicara karena masih menunggu hasil negosiasi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia ke AS.

    “Kita masih nunggu dulu hasil nego dan tentunya pemerintah sudah menyiapkan opsi-opsi kebijakan yang akan diambil dan nanti apapun keputusan tentunya baru bisa kita hitung bagaimana implikasinya,” sebut Askolani.

    Sebelumnya, USTR mengatakan pejabat Bea Cukai Indonesia sering mengandalkan jadwal harga referensi daripada menggunakan nilai transaksi sebagai metode penilaian utama. Padahal nilai transaksi seharusnya menjadi metode utama, sebagaimana disyaratkan oleh Perjanjian Penilaian Bea Cukai (CVA) WTO.

    Tidak hanya itu, USTR menyebut para eksportir AS juga melaporkan penentuan nilai bea masuk yang kerap kali berbeda-beda di berbagai wilayah. Hal ini terjadi meski untuk produk yang sama.

    USTR mengatakan, AS telah menyampaikan kekhawatirannya tentang tindakan ini ke Komite Fasilitasi Perdagangan WTO sejak Juni 2023. Selain itu, USTR juga menyoroti tentang ketentuan imbalan atau ‘bonus’ petugas bea cukai Indonesia hingga 50% dari nilai barang yang disita atau dari jumlah bea yang terutang.

    Padahal, berdasarkan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan WTO, Indonesia harus menghindari pemberian insentif serupa. Menurutnya, sistem ini berpotensi menimbulkan praktik korupsi hingga beban biaya administrasi tinggi.

    “Indonesia adalah salah satu dari sedikit mitra dagang utama AS yang masih memiliki sistem insentif tersebut. Sistem tersebut menjadi perhatian karena potensi korupsi dan tambahan biaya, ketidakpastian, serta kurangnya transparansi,” terang USTR.

    (aid/rrd)

  • Modus Penyelundupan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Makin Canggih, Pemerintah Diminta Bertindak – Halaman all

    Modus Penyelundupan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Makin Canggih, Pemerintah Diminta Bertindak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Modus penyelundupan di perbatasan Indonesia-Malaysia kini semakin canggih, mulai dari transaksi kapal ke kapal hingga melibatkan pekerja migran sebagai kurir tanpa sadar.

    Kondisi ini mendorong desakan agar pemerintah segera memperkuat pengawasan di jalur darat dan laut demi mencegah kejahatan lintas negara yang kian marak.

    Peningkatan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di perbatasan Indonesia dan Malaysia menjadi sorotan.

    Banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban, terjebak dalam eksploitasi, penipuan, bahkan penculikan.

    Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, menyampaikan keprihatinannya dalam pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Selasa (29/4/2025).

    “Jangan sampai ada saudara kita, WNI, yang menjadi korban dari TPPO. Kejahatan, penculikan, penipuan, bahkan eksploitasi,” ujar Edhie.

    Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa bukan hanya kasus TPPO yang meningkat, tetapi juga penyelundupan narkoba.

    Modus yang digunakan pun makin kompleks.

    Transaksi dilakukan antar kapal (ship to ship), dan pekerja migran Indonesia (PMI) dijadikan kurir tanpa disadari, hanya untuk imbalan kecil yang tak sebanding dengan ancaman hukumannya.

    “Modus penyelundupan juga semakin canggih, melalui ship to ship (kapal ke kapal), ada juga menggunakan jasa PMI sebagai kurir secara tidak sadar, hanya dibayar sangat kecil dibanding hukumannya,” jelasnya.

    Desakan untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan pun mencuat. Pemerintah diminta segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh unsur keamanan, mulai dari Bakamla, Bea Cukai, TNI, Polri, hingga BIN.

    “Berbagai pihak harus bersinergi untuk mencegah dan memerangi hal tersebut, jangan sampai berhasil masuk ke Indonesia,” tambahnya.

    Kerja Sama Penegasan Batas Wilayah

    Masalah perbatasan Indonesia-Malaysia bukan isu baru. Kedua negara telah berulang kali bertemu untuk membahas penegasan batas internasional, khususnya di Pulau Kalimantan.

    Pada Agustus 2022, pertemuan Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee digelar di Bandung. Forum bilateral ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam survei dan penegasan batas wilayah yang mencakup perbatasan Sabah dan Sarawak dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

    Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, melibatkan kementerian dan lembaga strategis seperti Kemenlu, Kemenhan, Kemenko Polhukam, BNPP, BIG, dan BIN.

    Sedangkan pihak Malaysia diwakili pejabat dari Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta lembaga pemetaan dan pertanahan.

    Pembahasan utama mencakup penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) di Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad/Sesai, serta program survei bersama untuk investigasi dan pemeliharaan batas wilayah pada 2022/2023.

    Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menyatakan siap untuk mengoordinasikan implementasi hasil pertemuan bilateral tersebut.

    “Ditjen Administrasi Kewilayahan siap untuk mengkoordinasikan implementasi hasil-hasil Special JIM yang telah disepakati agar terlaksana dengan baik dan tepat,” ujar Dr. Safrizal, ZA, M.Si.

    Upaya Pencegahan Perlu Diperkuat

    Kian canggihnya modus penyelundupan di perbatasan menjadi sinyal keras bagi pemerintah. Pengawasan perlu dilakukan tidak hanya secara intensif, tetapi juga kolaboratif, lintas sektor, dan berbasis teknologi.

    Tanpa pengawasan ketat, perbatasan akan terus menjadi titik rawan bagi kejahatan lintas negara, baik itu perdagangan manusia maupun penyelundupan narkotika.

  • Beredar Kabar Sepeda Motor & Batu Bara Kena Cukai, Ini Kata Airlangga

    Beredar Kabar Sepeda Motor & Batu Bara Kena Cukai, Ini Kata Airlangga

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara merespns kabar pengenaan cukai untuk sepeda motor dan batu bara. Bagaimana respons Airlangga?

    “Belum, belum ada pembahasan,” jawab Airlangga singkat saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Selasa (29/4/2025).

    Rencana penerapan cukai untuk sepeda motor dan batu bara pertama kali terungkap dalam dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2024.

    Dalam laporan itu, Bea Cukai mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian ekstensifikasi cukai berupa sepeda motor dan batu bara. Meski begitu, tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait isi hingga kesimpulan dari kajian penerapan cukai berupa sepeda motor dan batu bara tersebut.

    “Dalam rangka pencapaian tujuan ‘Penerimaan Negara yang Optimal’, diperoleh capaian sebesar 100% dengan beberapa update strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu: 1) Kajian ekstensifikasi cukai berupa sepeda motor dan batu bara,” tulis Bea Cukai dalam laporan tersebut.

    Selain kajian ekstensifikasi cukai berupa sepeda motor dan batu bara, Bea Cukai mengatakan upaya lain yang digunakan untuk mencapai penerimaan negara yang optimal adalah pengembangan layanan kepabeanan & cukai berbasis digital yang berfokus pada user experience dan user friendly, di antaranya melalui:

    1. Mandatory Sistem Aplikasi BTD BDN BMN dan TPP;
    2. Kegiatan Piloting Aplikasi CEISA Vehicle Declaration di KPPBC TMP B Atambua;
    3. Pengajuan sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) melalui sistem online

    Kemudian ada juga penguatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan APH terkait pengamanan penerimaan negara melalui pelaksanaan operasi bersama Puspom TNI dan penyusunan PKS antara DJBC dan PPATK.

    Selanjutnya peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai melalui:

    1. Penetapan PMK Nomor 114 Tahun 2024 tentang Audit Kepabeanan dan Cukai;
    2. Penetapan PMK Nomor 104 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Audit Kepabeanan dan Cukai

    Serta terakhir penguatan Joint Program yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti seperti kegiatan joint analysis dan joint audit yang telah dilaksanakan di tingkat pusat dan vertikal.

    “Joint collection dengan penerimaan sebesar Rp 93 M, joint probis di mana telah dilakukan penyesuaian penetapan penjaluran merah DJP-DJBC,vjoint investigation di mana telah dilakukan proses bukti permulaan terhadap 5 wajib pajak dan penyidikan perkara pidana satu perusahaan dengan status P21, serta joint intelligence bersama DJP dalam rangka uji ERNA,” papar laporan itu lagi.

    (igo/hns)

  • BNPP-Pemkab Sambas perkuat sektor ekonomi dan pendidikan di perbatasan

    BNPP-Pemkab Sambas perkuat sektor ekonomi dan pendidikan di perbatasan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas tengah mempersiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pembangunan kawasan perbatasan mulai dari bidang ekonomi hingga pendidikan.

    Beberapa rencana yang dilakukan termasuk percepatan pembangunan pelabuhan ekspor-impor, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan akses pendidikan melalui rencana pendirian Sekolah Rakyat serta Politeknik Universitas Pertahanan (Unhan) di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

    “Potensi pertanian seperti cabai, bawang, dan berbagai sayuran dari Sambas sangat besar. Dengan akses ekspor yang lebih baik, komoditas ini bisa menjadi unggulan di pasar internasional,” kata Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Adapun, langkah-langkah tersebut dibahas dalam audiensi antara Makhruzi dengan Bupati Sambas Satono pada Senin (28/4), sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

    Dalam bidang perdagangan internasional, Makhruzi menyoroti tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Sambas karena belum memiliki pelabuhan ekspor-impor.

    Ia menilai perlu adanya percepatan pembangunan pelabuhan guna mendukung aktivitas ekonomi kawasan yang kaya akan komoditas pertanian.

    Sebagai tindak lanjut, BNPP akan mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Perdagangan untuk pengoperasian terminal barang internasional (TBI) di Sambas.

    Penyusunan regulasi operasional TBI juga akan melibatkan Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi serta TNI/Polri guna memastikan proses ekspor-impor berjalan efektif dan efisien.

    “TBI ini akan menjadi simpul vital dalam meningkatkan aktivitas perdagangan lintas negara dari wilayah perbatasan. Ini bukan hanya tentang fasilitas fisik, tetapi bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan,” ujar Makhruzi.

    Ia juga menegaskan bahwa BNPP mendorong agar seluruh pos lintas batas negara (PLBN), baik tipe A maupun tipe B dapat difasilitasi dengan TBI.

    “Percepatan operasionalisasi TBI dinilai krusial untuk mendukung optimalisasi fungsi PLBN sebagai pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan,” ujarnya.

    Di bidang pendidikan, BNPP mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan.

    Makhruzi juga menyampaikan dukungannya terhadap rencana pendirian Politeknik Unhan yang akan difokuskan pada sektor pertanian.

    “Politeknik ini akan difokuskan pada sektor pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan memanfaatkan potensi lokal, kita dapat mencetak sumber daya manusia pertanian yang mumpuni dari masyarakat perbatasan,” ucapnya.

    BNPP juga mengapresiasi Pemkab Sambas atas komitmennya dalam mendukung program nasional.

    Makhruzi menyoroti keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan dengan baik di wilayah tersebut.

    “Program MBG ini bukan hanya soal memberikan makanan bergizi, tetapi juga membentuk fondasi kesehatan generasi masa depan di wilayah perbatasan serta sejalan dengan program pemerintah,” ujarnya.

    Untuk itu, BNPP dan Pemkab Sambas sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

    Menurut dia, pertemuan itu menjadi langkah konkret dalam sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan Indonesia.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Raksasa Toko Online China Minta Warga AS Bayar Tarif Trump

    Raksasa Toko Online China Minta Warga AS Bayar Tarif Trump

    Jakarta –

    Aplikasi e-tailer dari China, Temu, membebankan pajak 145% untuk ‘tarif impor’ dalam harga barang-barangnya di Amerika Serikat. Kebijakan ini menjadi respons dari kebijakan tarif yang Trump bebankan.

    Pertambahan biaya ini dimulai pada Jumat silam, membuat pengguna di Negeri Paman Sam terkejut dengan lonjakannya. Misalnya, gaun musim panas Temu seharga USD 18,47 (sekitar Rp 310.000) menjadi USD 44,68 (Rp 750.000) setelah tarif impor sebesar USD 26,21 (Rp 440.000) ditetapkan. Itu berarti kenaikannya mencapai 142%.

    Lanjut ke baju renang anak-anak yang harganya USD 12,44 (Rp 208.000) akan dikenakan biaya sebesar USD 31,12 (Rp 522.000) jika memperhitungkan biaya impor sebesar USD 18,68 (Rp 313.000), maka kenaikannya jadi sebesar 150%.

    “Barang yang diimpor ke AS mungkin dikenakan biaya impor. Biaya ini mencakup semua proses dan biaya terkait bea cukai, termasuk biaya impor yang dibayarkan kepada otoritas bea cukai atas nama Anda. Jumlah yang tercantum mungkin tidak mewakili jumlah sebenarnya yang dibayarkan kepada otoritas bea cukai,” Temu menjelaskan di situs webnya.

    Rival Temu yakni Shein juga telah menaikkan harga di situsnya, namun tampaknya tidak menerapkan biaya impor. Perusahaan menambahkan spanduk di kasir yang menyatakan,

    “Tarif sudah termasuk dalam harga yang Anda bayar. Anda tidak perlu membayar ekstra saat pengiriman,” begitu tutur Shein.

    Melansir CNBC, langkah tersebut dilakukan setelah Temu dan Shein memperingatkan awal bulan ini bahwa mereka akan menaikkan harga setelah Trump mengenakan tarif 145% pada banyak impor dari China. Trump berjanji untuk mengakhiri pengecualian de minimis pada tanggal 2 Mei.

    “Karena perubahan terbaru dalam aturan dan tarif perdagangan global, biaya operasional kami telah meningkat,” ujar Temu di website-nya awal bulan ini.

    “Untuk terus menawarkan produk yang Anda sukai tanpa mengorbankan kualitas, kami akan melakukan penyesuaian harga mulai tanggal 25 April 2025,” sambungnya.

    Temu, yang dimiliki oleh raksasa e-commerce China PDD Holdings, telah meroket popularitasnya di AS sejak diluncurkan pada tahun 2022. Dia membanjiri internet dengan iklan yang menyatakan pengguna dapat ‘Berbelanja seperti miliarder’. Meskipun waktu pengiriman bisa lama, konsumen berbondong-bondong ke situs tersebut karena harga terendah untuk pakaian, elektronik, dan perlengkapan rumah membuat penantian ekstra itu sepadan.

    Temu memungkinkan konsumen yang lagi hemat untuk berbelanja barang-barang bagus seperti pakaian baru atau dekorasi rumah tanpa label harga yang mahal. Tapi sekarang, harga banyak produknya akan lebih sama dengan pesaing AS seperti Amazon, Walmart, dan Target.

    Temu telah memangkas tajam pengeluaran iklan daringnya di AS sejak Trump mengumumkan tarif yang luas. Peringkat Temu di toko aplikasi Apple telah anjlok ke No. 73, setelah secara konsisten berada di peringkat 10 teratas, menurut data Sensor Tower. Shein saat ini berada di angka 54, turun dari 15 bulan lalu.

    (ask/ask)

  • Polresta Bandara Soetta Bongkar Kasus Vape Ilegal, Artis Tampan Jonathan Frizzy Ikut Terseret – Halaman all

    Polresta Bandara Soetta Bongkar Kasus Vape Ilegal, Artis Tampan Jonathan Frizzy Ikut Terseret – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) membongkar kasus pengadaan vape ilegal atau tanpa izin yang mengandung zat etomidate atau obat keras.

    Kapolresta Bandara Soetta Kombes Pol Ronald Sipayung mengatakan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ini pihaknya telah mengamankan sebanyak tiga orang.

    Menurutnya, tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing dua pria berinisial BTR dan EDS, serta satu wanita dengan inisial ER.

    Kemudian ada artis tampan berinisial JF alias Jonathan Frizzy yang diperiksa sebagai saksi.

    “Untuk publik figur berinisial JF statusnya masih sebagai saksi dan telah diperiksa sebanyak satu kali,” ungkap Ronald dalam keterangan Selasa (28/4/2025).

    “Pada pemeriksaan kedua, yang bersangkutan beralasan sakit,” tambah alumnus Akpol 2002 tersebut. Informasi yang beredar artis tampan JF itu ialah Jonathan Frizzy.

    Kasat Resnarkoba Polresta Bandara Soetta AKP Michael Tandayu menambahkan, kasus itu terungkap pada bulan Maret 2025.

    Hal itu setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang baru tiba di Jakarta.

    “Penumpang yang diserahkan Bea Cukai Bandara Soetta tersebut kedapatan membawa vape yang mengandung obat keras jenis etomidate,” beber Michael.

    Usai menerima penyerahan, lanjut Michael, pihaknya langsung melakukan penyelidikan berlanjut dengan penangkapan terhadap tiga tersangka inisial BTR, EDS dan ER.

    “Tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka saat ini sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polresta Bandara Soekarno-Hatta,” terang Michael.

    Berdasarkan kasus tersebut penyidik masih membutuhkan keterangan dari JF, dan telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. 

    Namun, saat dilakukan pemanggilan kedua, JF beralasan sakit.

    “Dan masih dirawat di Rumah Sakit, JF sampai saat ini belum memenuhi panggilan penyidik yang kedua. Kami tegaskan bahwa sampai saat ini masih belum ada surat penangkapan terhadap saudara JF,” tegas Michael.

    Atas perbuatannya, tiga tersangka BTR, EDS dan ER disangkakan Pasal 435 subsider pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan Jo pasal 55 KUHPidana.

  • 4 Fakta Ledakan Dahsyat di Pelabuhan Iran tapi Penyebab Belum Ketahuan

    4 Fakta Ledakan Dahsyat di Pelabuhan Iran tapi Penyebab Belum Ketahuan

    Jakarta –

    Ledakan dahsyat di Pelabuhan Shahid Rajeee, Iran menyebabkan puluhan orang tewas. Namun, penyebab ledakan belum terungkap.

    Ledakan terjadi pada Sabtu (26/4/2025) waktu setempat. Awalnya pemerintah Iran mengatakan delapan orang tewas akibat insiden tersebut.

    Proses pemadaman memakan waktu berjam-jam. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa ‘ledakan besar’ mengguncang area Shahid Rajaee, yang merupakan pelabuhan komersial terbesar di negara tersebut, yang terletak di Provinsi Hormozgan, pesisir selatan Iran.

    Berdasarkan tayangan televisi pemerintah Iran, kepulan asap hitam pekat membubung ke udara dari area pelabuhan tersebut, yang menjadi tempat banyak peti kemas disimpan. Sejumlah helikopter dikerahkan untuk memadamkan api.

    Rusia turut mengirimkan tim penyelamat ke Pelabuhan Iran. Tim penyelamat dikirim untuk membantu memadamkan api.

    “Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan pengiriman segera beberapa pesawat yang membawa spesialis dari Kementerian Situasi Darurat Rusia,” kata Kedutaan Besar Rusia dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Senin (28/4/2025).

    “Tim penyelamat akan dikirim untuk membantu operasi pemadaman kebakaran di Pelabuhan Shahid Rajaee,” lanjutnya.

    40 Orang Tewas

    Ledakan Guncang Pelabuhan Iran. (Foto: Planet Labs PBC via AP)

    Korban ledakan dahsyat di Pelabuhan Iran terus bertambah. Awal kejadian dilaporkan delapan orang tewas. Per Minggu (27/4), 40 orang dilaporkan meninggal dalam peristiwa tersebut.

    “Untuk saat ini, 40 orang telah kehilangan nyawa akibat cedera yang disebabkan oleh ledakan tersebut,” kata pejabat provinsi Hormozgan Mohammad Ashouri, dikutip AFP, pada Minggu (27/4/2025).

    Ratusan orang lain terluka akibat ledakan itu. Dalam sebuah siaran televisi pemerintah, kantor bea cukai pelabuhan menyatakan bahwa ledakan itu mungkin disebabkan oleh kebakaran yang terjadi di depot penyimpanan bahan kimia dan berbahaya. Seorang pejabat darurat regional mengatakan beberapa kontainer telah meledak.

    Sementara itu, The New York Times mengutip sumber yang memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran, mengatakan bahwa yang meledak adalah natrium perklorat — bahan utama dalam bahan bakar padat untuk rudal.

    Penyebab Diminta Diungkap

    Ledakan di Pelabuhan Iran. (Foto: Hessam Oddin Ansarian/Getty Images)

    Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei meminta pejabat keamanan dan peradilan menyelidiki penyebab ledakan yang menewaskan puluhan orang di Pelabuhan selatan utama Iran. Menurutnya pejabat keamanan dan peradilan berkewajiban melakukan penyelidikan.

    “Pejabat keamanan dan peradilan berkewajiban untuk menyelidiki secara menyeluruh, mengungkap kelalaian atau niat apa pun, dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan,” kata Khamenei dalam sebuah pesan yang disiarkan oleh televisi pemerintah dilansir AFP, Senin (28/4/2025).

    Dilansir AFP, lebih dari seribu orang mengalami luka-luka. Hal itu disamapaikan pejabat provinsi Hormozgan Mohammad Ashouri pada Minggu (27/4/2025) waktu setempat.

    “Untuk saat ini, 40 orang telah kehilangan nyawa akibat cedera yang disebabkan oleh ledakan tersebut,” kata Ashouri kepada televisi pemerintah.

    Ledakan Diduga dari Kontainer

    Ledakan di Pelabuhan Iran. (Foto: Razieh Pudat/ISNA via AP)

    Ledakan itu diduga berasal dari container bermuatan bahan kimia yang berada di lokasi. Juru Bicara Organisasi Manajemen Krisis Iran, Hossein Zafari, mengatakan organisasinya telah memperingatkan potensi bahaya terkait keberadaan kontainer bermuatan kimia di Pelabuhan Shahid Rajaee saat melakukan kunjungan ke pelabuhan itu beberapa waktu lalu.

    “Penyebab ledakan adalah bahan kimia di dalam kontainer,” katanya.

    Juru bicara pemerintah Iran mengatakan meskipun bahan kimia kemungkinan besar menjadi penyebab ledakan, namun saat ini penyebab pasti ledakan di Pelabuhan Shahid Rajaee masih diselidiki.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian memerintahkan penyelidikan atas insiden tersebut dan mengirim menteri dalam negerinya ke lokasi kejadian. Otoritas Iras berupaya untuk memadamkan api dan mencegahnya menyebar ke daerah lain.

    Sementara itu, The New York Times mengutip sumber yang memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran, mengatakan bahwa yang meledak adalah natrium perklorat — bahan utama dalam bahan bakar padat untuk rudal.

    Kantor hingga Sekolah Tutup

    Ledakan di Pelabuhan Iran. (Foto: Iranian Red Crescent / Handout/Anadolu via Getty Images)

    Pelabuhan itu berlokasi di kota Bandar Abbas, Iran. Pemerintah Iran telah memerintahkan untuk menutup sekolah dan kantor di sekitar wilayah Bandar Abbas.

    “Dengan asap yang menyesakkan menyebar ke seluruh area, semua sekolah dan kantor yang berjarak 23 kilometer di Bandar Abbas, ibu kota provinsi Hormozgan, telah diperintahkan tutup pada hari Minggu,” kata Tv pemerintah Iran dilansir AFP, Minggu (27/4/2025).

    Kebijakan penutupan sekolah dan kantor dilakukan untuk memudahkan petugas dalam melakukan pencarian korban. Sekitar 10 jam setelah ledakan di Pelabuhan Shahid Rajaee di Iran selatan, TV pemerintah melaporkan kebakaran semakin parah.

    “Intensitas kebakaran di Pelabuhan Shahid Rajaee telah meningkat dan ada kemungkinan api dapat menyebar ke area dan peti kemas lainnya”, kata TV pemerintah Sabtu malam.

    Gambar dari kantor berita resmi IRNA menunjukkan tim penyelamat dan korban berjalan di sepanjang jalan raya lebar yang dipenuhi puing-puing setelah ledakan.

    Halaman 2 dari 5

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini