Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • Satgas Terpadu Gagalkan Penyelundupan Bahan Mineral di Bandara Khusus PT IWIP

    Satgas Terpadu Gagalkan Penyelundupan Bahan Mineral di Bandara Khusus PT IWIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Terpadu yang bertugas di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Weda Bay, Maluku Utara, menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral pada Jumat (5/12/2025).

    Dansatgas PKH Mayjen TNI Febriel Sikumbang mengatakan, seorang warga negara asing berkebangsaan China berinisial MY diamankan. MY kedapatan membawa 5 pack serbuk nikel campuran dan 4 pack serbuk nikel murni melalui penerbangan Super Air Jet (PK-SJE) rute Weda Bay (WDB) – Manado (MDC).

    “Saat ini Pelaku dalam proses lebih lanjut oleh Aparat terkait, serta bahan mineral yang coba diselundupkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh instansi terkait,” ucap Febriel melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).

    Sebagai informasi, Bandara Khusus PT IWIP telah beroperasi sejak 2019 setelah memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan. 

    Namun, evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa bandara tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar minimal perangkat negara yang wajib hadir dalam sebuah fasilitas penerbangan yang melayani lalu lintas orang dan barang.

    Sebagai tindak lanjut, sejak 29 November 2025 di Bandara Khusus PT IWIP, pemerintah telah menempatkan Satgas Terpadu yang terdiri dari Satgas PAM TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Polri, BMKG, AirNav Indonesia, AvSec, karantina ikan, hewan dan tumbuhan serta karantina kesehatan.

    “Kehadiran Satgas Terpadu adalah upaya strategis dalam memperkuat pengamanan, pengawasan dan penegakan hukum di bandara khusus yang memiliki aktivitas mobilitas tinggi, termasuk akses oleh tenaga kerja asing dan distribusi logistik industri,” imbuh Febriel.

    Dia mengatakan, keberhasilan atas pencegahan penyelundupan memperjelas pentingnya perangkat negara dalam pengelolaan bandara khusus. 

    Menurutnya, hal ini membuktikan efektivitas koordinasi lintas instansi dalam menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam dan fungsi pengawasan terhadap kegiatan ilegal lainnya.

    “Melalui Satgas Terpadu, pemerintah terus meningkatkan pengawasan ketat guna memastikan setiap aktivitas penerbangan di Bandara Khusus PT IWIP berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

  • Sedikit demi Sedikit Kita Hilangkan

    Sedikit demi Sedikit Kita Hilangkan

    Jakarta –

    Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama berjanji membenahi instansinya usai dikritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Sebelumnya, Purbaya mengancam akan membekukan Bea Cukai jika tak segera berbenah.

    Menurut Djaka, hal pertama yang akan diperbaiki adalah sumber daya manusia di Bea Cukai. Djaka mengaku ingin menghilangkan anggapan bahwa Bea Cukai merupakan sarang pungli atau pungutan liar.

    “Mulai dari sumber daya manusianya, mulai dari alat peralatannya. Ya mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan,” ujar Djaka saat ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, dikutip Sabtu (6/12/2025).

    Djaka memandang kritik yang dilontarkan Purbaya menjadi koreksi untuk Bea Cukai melakukan pembenahan. Ia juga mengaku tak ingin sejarah pembekuan Bea Cukai pada era Presiden ke-2 Soeharto kembali terulang.

    “Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 1985-1995 itu, kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai. Sehingga tentunya bahwa Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif,” jelas Djaka.

    Sebelumnya, Purbaya berkali-kali menyinggung upaya perbaikan di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Purbaya tak segan memecat pegawai Bea Cukai yang tidak mau berubah.

    Purbaya sudah meminta waktu selama setahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan kinerja Bea Cukai alih-alih langsung membekukan instansi tersebut.

    “Kalau memang nggak bisa perform ya kita bekukan, dan betul-betul beku. Artinya 16.000 pegawai Bea Cukai kita rumahkan. Tapi saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai,” ujar Purbaya di sela-sela Rapimnas KADIN 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    (ily/hns)

  • WNA China Ditangkap saat Hendak Selundupkan Serbuk Nikel di Bandara IWIP

    WNA China Ditangkap saat Hendak Selundupkan Serbuk Nikel di Bandara IWIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Terpadu tangkap WNA China yang selundupkan bahan mineral di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Weda Bay, Maluku Utara.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna WNA China itu berinisial MY. Dia kedapatan membawa lima paket serbuk nikel campuran dan empat pack serbuk nikel murni.

    Adapun, praktik penyelundupan ini bermula terdeteksi oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Halilintar. Satgas ini bertugas mengawasi penyelundupan pertambangan. 

    “Seorang Warga Negara Asing berkebangsaan China berinisial MY, diamankan setelah kedapatan membawa 5 pack serbuk nikel campuran dan 4 pack serbuk nikel murni,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12/2025).

    Anang menambahkan, MY bakal menyelundupkan bahan mineral itu melalui penerbangan Super Air Jet (PK-SJE) rute Weda Bay (WDB) – Manado (MDC). 

    Sementara itu, terhadap MY kini tengah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh aparat terkait. Kemudian, untuk bahan mineral nikel yang akan diselundupkan juga bakal diteliti.

    “Saat ini pelaku sudah diproses lebih lanjut oleh aparat terkait dan barang bukti bahan mineral yang diselundupkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh instansi terkait,” imbuh Anang.

    Sebagai informasi, Bandara Khusus PT IWIP telah beroperasi sejak tahun 2019 setelah memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan.

    Namun, evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa bandara tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar minimal perangkat negara.

    Sebagai tindak lanjut, sejak 29 November 2025 di Bandara Khusus PT IWIP, pemerintah telah menempatkan Satgas Terpadu yang terdiri dari Satgas PAM TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Polri, BMKG, AirNav Indonesia, AvSec, karantina ikan, hewan dan tumbuhan serta karantina kesehatan.

    Melalui Satgas Terpadu, pemerintah terus meningkatkan pengawasan ketat guna memastikan setiap aktivitas penerbangan di Bandara Khusus PT IWIP berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

  • PSI Murka Tuding La Ode Umar Bonte Sebar Hoaks Kaitkan Jokowi dengan Bandara IMIP Morowali, Ternyata Dulunya Kader PDIP

    PSI Murka Tuding La Ode Umar Bonte Sebar Hoaks Kaitkan Jokowi dengan Bandara IMIP Morowali, Ternyata Dulunya Kader PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam keras sejumlah politisi yang diduga menyebar kabar bohong tentang Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mengaitkannya dengan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali Sulawesi Tengah.

    Juru Bicara DPP PSI, Wiryawan menyoroti sejumlah tokoh politik menyebut Jokowi yang meresmikan bandara khusus milik PT IMIP yang belakangan menuai polemik karena diduga beroperasi secara ilegal tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi.

    “Misalnya La Ode Umar Bonte, pemilik akun tiktok @umarbonte01, yang juga anggota DPD dari Sulawesi Tenggara. Di akun tiktoknya, Umar menyebut Pak Jokowi meresmikan Bandara IMIP. Faktanya tidak benar. Orang-orang seperti itu menyebar kabar bohong,” kata Wiryawan, dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Sabtu (6/12/2025).

    “Video itu belakangan di-takedown oleh Umar. Tapi sudah di-upload beberapa akun medsos lain. Jadi masih bisa disimak,” ungkapnya melanjutkan.

    Fakta sesungguhnya, tegas Wiryawan, bandara yang diresmikan Jokowi adalah Bandara Morowali yang merupakan milik pemerintah dan berbeda dengan Bandara IMIP yang dimiliki pihak swasta.

    “Yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial adalah bandara milik swasta yang tidak diresmikan Pak Jokowi. Faktanya terang benderang, gampang juga ditelusuri. Tapi pemilik akun tiktok @umarbonte01 memanipulasi fakta,” tegas Wiryawan.

    Sebelum menjadi anggota DPD, Umar merupakan anggota DPRD Kota Kendari (2014-2019) dari PDI Perjuangan.

    PSI menyatakan, sangat menyedihkan ada senator seperti Umar Bonte yang menyebar kabar bohong.

  • Jika Terbukti Ada Penerbangan Gelap, Bandara IMIP Harus Ditutup!

    Jika Terbukti Ada Penerbangan Gelap, Bandara IMIP Harus Ditutup!

    GELORA.CO -Komisi V DPR RI mengirimkan sinyal bahaya ke kawasan industri strategis Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Parlemen mengancam akan mengambil tindakan ekstrem: penutupan permanen bandara khusus IMIP jika terbukti sekali saja melakukan operasi penerbangan internasional secara ilegal.

    Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa operasional penerbangan dari dan ke luar negeri tanpa pengawasan resmi Bea Cukai dan Imigrasi adalah pelanggaran berat terhadap kedaulatan otoritas kebandarudaraan nasional.

    “Kalau satu kali saja kami temukan dia pernah melakukan penerbangan internasional, dari luar langsung mendarat di IMIP… kita minta bandara itu ditutup,” tegas Lasarus kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu, 6 Desember 2025.

    Saat ini, Komisi V DPR sedang fokus mengumpulkan data dan memverifikasi dugaan adanya pelanggaran ini. Lasarus mengakui pihaknya belum mengantongi bukti lengkap, namun proses penyelidikan terus berjalan.

    Jika Komisi V menemukan banyak data valid tentang penerbangan gelap, tetapi pihak pengelola IMIP tetap menyangkal, Lasarus menyebut opsi pembentukan Panitia Kerja (Panja) akan segera dipertimbangkan.

    “Kami belum punya datanya, kami butuh informasi dulu, kita akan cek ya. Sejauh mana, kami masih melihat apakah perlu kami bentuk panja khusus untuk ini, nanti kami lihat,” kata Legislator PDIP ini.

    Meskipun ancaman penutupan sangat tegas, Lasarus menekankan bahwa Komisi V tetap berhati-hati. Pasalnya, IMIP adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki aturan dan ketentuan khusus.

    “Ini kan proyek strategis nasional. Jangan sampai seolah-olah seluruh proses yang kita lakukan itu nanti sekedar untuk mempersulit saja. Padahal di aturan ketentuan kita, ada Keppres terkait dengan proyek strategis nasional, sudah ada aturannya. Selama mengacu kepada itu, enggak masalah,” demikian Lasarus. 

  • Jika Terbukti Ada Penerbangan Gelap, Bandara IMIP Harus Ditutup!

    Jika Terbukti Ada Penerbangan Gelap, Bandara IMIP Harus Ditutup!

    GELORA.CO -Komisi V DPR RI mengirimkan sinyal bahaya ke kawasan industri strategis Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Parlemen mengancam akan mengambil tindakan ekstrem: penutupan permanen bandara khusus IMIP jika terbukti sekali saja melakukan operasi penerbangan internasional secara ilegal.

    Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa operasional penerbangan dari dan ke luar negeri tanpa pengawasan resmi Bea Cukai dan Imigrasi adalah pelanggaran berat terhadap kedaulatan otoritas kebandarudaraan nasional.

    “Kalau satu kali saja kami temukan dia pernah melakukan penerbangan internasional, dari luar langsung mendarat di IMIP… kita minta bandara itu ditutup,” tegas Lasarus kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu, 6 Desember 2025.

    Saat ini, Komisi V DPR sedang fokus mengumpulkan data dan memverifikasi dugaan adanya pelanggaran ini. Lasarus mengakui pihaknya belum mengantongi bukti lengkap, namun proses penyelidikan terus berjalan.

    Jika Komisi V menemukan banyak data valid tentang penerbangan gelap, tetapi pihak pengelola IMIP tetap menyangkal, Lasarus menyebut opsi pembentukan Panitia Kerja (Panja) akan segera dipertimbangkan.

    “Kami belum punya datanya, kami butuh informasi dulu, kita akan cek ya. Sejauh mana, kami masih melihat apakah perlu kami bentuk panja khusus untuk ini, nanti kami lihat,” kata Legislator PDIP ini.

    Meskipun ancaman penutupan sangat tegas, Lasarus menekankan bahwa Komisi V tetap berhati-hati. Pasalnya, IMIP adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki aturan dan ketentuan khusus.

    “Ini kan proyek strategis nasional. Jangan sampai seolah-olah seluruh proses yang kita lakukan itu nanti sekedar untuk mempersulit saja. Padahal di aturan ketentuan kita, ada Keppres terkait dengan proyek strategis nasional, sudah ada aturannya. Selama mengacu kepada itu, enggak masalah,” demikian Lasarus. 

  • 1 WNA China Ditangkap Saat Selundupkan Nikel di Bandara PT IWIP Maluku Utara Nasional

    1 WNA China Ditangkap Saat Selundupkan Nikel di Bandara PT IWIP Maluku Utara Nasional

    WNA China Ditangkap Saat Selundupkan Nikel di Bandara PT IWIP Maluku Utara
    Tim Redaksi
    MALUKU UTARA, KOMPAS.com
    – Satuan Tugas (Satgas) Terpadu yang bertugas di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Weda Bay, Maluku Utara, menangkap satu warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat China berinisial MY yang berupaya menyelundupkan bahan mineral ilegal.
    Penangkapan terhadap MY dilakukan pada Jumat (5/12/2025). Ia kedapatan membawa lima bungkus
    nikel
    campuran dan empat bungkus nikel murni.
    ”Saat ini pelaku dalam proses (pemeriksaan) lebih lanjut oleh Aparat terkait, serta bahan mineral yg coba diselundupkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Instansi terkait,” ujar Komandan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Halilintar, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, dalam keterangan persnya, Jumat.
    Bandara khusus
    PT IWIP
    telah beroperasi sejak tahun 2019 setelah memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan.
    Namun, berdasarkan evaluasi pemerintah, bandara khusus ini belum sepenuhnya memenuhi standar minimal perangkat negara yang wajib hadir dalam sebuah fasilitas penerbangan yang melayani lalu lintas orang dan barang.
    Menindaklanjuti evaluasi ini, pemerintah menempatkan Satgas Terpadu di bandara PT IWIP sejak 29 November 2025.
    Satgas Terpadu ini merupakan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Polri, Badan Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan, BMKG, AirNav Indonesia, dan Avsec.
    Febriel menegaskan, kehadiran Satgas Terpadu merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengamanan, pengawasan, dan penegakan hukum di bandara khusus.
    Hal ini menjadi penting karena bandara khusus memiliki aktivitas mobilitas tinggi. Mulai dari menjadi tempat akses tenaga kerja asing hingga distribusi logistik industri.
    Penggagalan penyelundupan ini menekankan pentingnya penempatan perangkat negara dalam tata kelola bandara khusus, serta membuktikan efektivitas koordinasi lintas instansi dalam menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam dan mencegah kegiatan ilegal lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dugaan Pelanggaran di IMIP – Gaji TKA Pakai Mata Uang China, DPR: Tidak Boleh Ada Negara dalam Negara!

    Dugaan Pelanggaran di IMIP – Gaji TKA Pakai Mata Uang China, DPR: Tidak Boleh Ada Negara dalam Negara!

    GELORA.CO – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan pihaknya akan menelusuri sejumlah dugaan pelanggaran terkait aktivitas di kawasan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Dugaan tersebut mulai dari rekrutmen karyawan dengan pembayaran gaji menggunakan mata uang yuan, hingga potensi masuknya aktivitas ilegal melalui pelabuhan di kawasan tersebut.

    Lasarus menyampaikan Komisi V sejatinya telah menjadwalkan kunjungan ke lokasi. Namun karena agenda yang padat, kunjungan tersebut akan dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan yang telah terjadwal terselesaikan.

    “Ya, kami akan ke sana ya, nanti. Karena jadwal sudah padat, sudah penuh. Terkait keamanan, sebenarnya instrumen kita sudah lengkap ada bea cukai, imigrasi, kepolisian, angkatan laut, hingga Bakamla. Jadi tidak boleh ada yang namanya negara dalam negara,” ujar Lasarus saat ditemui di Bandung, Jumat (5/12/2025).

    Ia menekankan seluruh informasi yang beredar harus divalidasi terlebih dahulu. Khusus mengenai tenaga kerja asing (TKA), Lasarus menegaskan bahwa keberadaan mereka tidak menjadi masalah selama seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku dipenuhi.

    “Kalau tidak memenuhi aturan, itu pelanggaran. Tapi kalau sesuai aturan, ya tidak masalah. Aturan kita sudah lebih dari cukup,” katanya.

    Lebih jauh, Lasarus menjelaskan fokus Komisi V adalah pada aspek perhubungan, termasuk pengawasan bandara. Ia menegaskan pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila ditemukan praktik penerbangan internasional yang langsung masuk atau keluar dari IMIP tanpa kehadiran unsur bea cukai maupun imigrasi.

    “Saya pernah bilang, kalau satu kali saja kami temukan ada penerbangan internasional langsung mendarat di IMIP dan dari sana terbang ke luar negeri tanpa proses keimigrasian dan kepabeanan, kami akan minta bandara itu ditutup,” tegas Lasarus.

    Meski demikian, Komisi V saat ini belum memiliki data yang cukup terkait dugaan tersebut. Lasarus memastikan pihaknya akan mengumpulkan informasi tambahan sebelum menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pembentukan panitia kerja (panja) khusus.

    “Kami akan cek dulu. Sejauh mana nanti kita lihat, apakah perlu kami bentuk panja khusus atau tidak,” pungkasnya.

    Diketahui, Ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy buka suara dan memberikan analisis terhadap isu Bandara IMIP. Ia mengaku memiliki informasi, analisis, dan data yang cukup lengkap terkait operasi industri di Morowali, termasuk rekrutmen tenaga kerja, kondisi pelabuhan, hingga isu perbedaan data ekspor-impor antara Indonesia dan China.

    Secara garis besar, Ichsanuddin ingin memperjelas bahwa isu bandara bukan masalah utama, melainkan indikasi awal dari persoalan yang lebih besar.

    Yang membuat Ichsanuddin lebih khawatir adalah kondisi pelabuhan laut (seaport) di kawasan tersebut.

    Ia menyebut pelabuhan itulah sumber risiko terbesar karena diduga beroperasi tanpa pengawasan bea cukai dan imigrasi. “Yang paling berbahaya menurut saya justru isu seaport, ujungnya soal bea cukai dan soal imigrasi,” katanya, Jumat (5/12/2025).

    Lebih jauh, Ichsanuddin juga menyoroti bagaimana akses ke kawasan IMIP begitu tertutup, bahkan bagi pejabat negara. Ia mengungkap bahwa bupati maupun gubernur pun tidak bisa masuk ke area tersebut.

    Selain itu, ia mengungkap data rekrutmen yang menunjukkan ribuan tenaga kerja asing masih didatangkan hingga 2025, dengan kisaran gaji dalam mata uang yuan yang cukup tinggi.

    “Data yang saya punya, mereka masih merekrut, gaji minimal 8.000 yuan, ada yang sampai 20.000,” ungkapnya.

    Penjelasan ini memantik pertanyaan mengenai bagaimana proses masuknya tenaga kerja tersebut apabila pelabuhan dan bandara berada dalam kondisi yang ia sebut sangat tertutup.

  • Tembakkan Senapan Angin Dekat Sinagoge, Profesor Harvard Ditangkap

    Tembakkan Senapan Angin Dekat Sinagoge, Profesor Harvard Ditangkap

    Massachussetts –

    Otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS) menangkap seorang profesor tamu yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Harvard. Dia mengaku bersalah telah melepaskan tembakan dengan senapan angin di luar sebuah sinagoge di Massachusetts sehari sebelum hari raya Yahudi, Yom Kippur.

    Carlos Portugal Gouvea, yang seorang warga negara Brasil, seperti dilansir Reuters, Jumat (5/12/2025), ditangkap oleh Otoritas Imigrasi dan Bea Cukai AS pada Rabu (3/12) waktu setempat, setelah visa non-imigran sementaranya dicabut oleh Departemen Luar Negeri AS.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump menyebut kasus yang menjerat Gouvea sebagai “insiden penembakan anti-Semitisme” — penggambaran yang bertentangan dengan bagaimana otoritas lokal di Massachusetts menggambarkan insiden tersebut.

    Gouvea merupakan seorang associate professor pada Fakultas Hukum Universitas Sao Paulo, yang juga mengajar sebagai dosen tamu di Universitas Harvard selama semester musim gugur.

    Kepolisian di Brookline, Massachussetts, menangkap Gouvea pada 1 Oktober lalu setelah menanggapi laporan tentang seseorang yang membawa senjata api di dekat Temple Beth Zion pada malam menjelang Yom Kippur.

    Dalam keterangannya kepada kepolisian setempat, Gouvea mengatakan dirinya menggunakan senapan angin untuk berburu tikus di dekat lokasi kejadian.

    Bulan lalu, dia setuju untuk mengaku bersalah atas dakwaan menembakkan senapan angin secara ilegal dan menjalani masa percobaan praperadilan selama enam bulan. Beberapa dakwaan lainnya yang dihadapinya, seperti mengganggu ketertiban umum, perilaku tidak tertib, dan merusak properti, telah dibatalkan sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan.

    Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, dalam pernyataan pada Kamis (4/12) waktu setempat, menyebut Gouvea telah setuju untuk meninggalkan AS menyusul kasus yang menjeratnya tersebut.

    Sejauh ini, belum ada pernyataan langsung dari Gouvea terkait penangkapannya. Sementara pihak Harvard, yang berbasis di Cambridge, Massachusetts, menolak berkomentar.

    Terlepas dari klaim pemerintahan Trump, pihak Temple Beth Zion sebelumnya telah memberitahu para anggota komunitasnya bahwa insiden tersebut tampaknya tidak dipicu oleh antisemitisme. Pandangan yang sama juga diyakini oleh Departemen Kepolisian Brookline, yang menyelidiki insiden tersebut.

    Temple Beth Zion mengatakan bahwa pihak kepolisian memberitahu mereka jika Gouvea “tidak menyadari bahwa dia tinggal di sebelah, dan menembakkan senapan BB-nya di sebelah, sebuah sinagoge atau bahwa itu adalah hari raya keagamaan”.

    Penangkapan Gouvea ini terjadi ketika pemerintahan Trump mendesak Harvard untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri serangkaian tuduhan yang dilontarkan terhadap universitas tertua di AS tersebut, termasuk bahwa Harvard tidak berbuat cukup banyak untuk memerangi antisemitisme dan melindungi mahasiswa Yahudi di kampusnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Menkeu Purbaya Bakal Kejar Cukai Palsu hingga Pelototi Pelabuhan

    Menkeu Purbaya Bakal Kejar Cukai Palsu hingga Pelototi Pelabuhan

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah serius dalam membenahi tata kelola dalam Direktorat Jenderal Bea Cukai. Mulai dari peredaran cukai palsu hingga pelototi pelabuhan.

    Salah satu yang jadi sorotannya soal peredaran rokok ilegal, termasuk rokok dengan cukai palsu. Sejak awal, dia akan menempatkan mesin penghitung di pabrik-pabrik rokok.

    “Misalnya untuk rokok. Kita taruh mesin-mesin pencacah rokok, penghitung rokok di pabrik-pabriknya,” ungkap Purbaya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, ditulis Jumat (5/12/2025).

    Dia menegaskan, pelaksanaannya akan dimulai awal 2026 nanti dan akan efektif berjalan pada Mei-Juni 2026. Tak cuma itu, nantinya akan diterapkan sistem untuk mendeteksi cukai palsu dalam peredaran rokok.

    “Jadi nanti ada sistem baru untuk memonitor, di lapangan cukainya palsu apa enggak. Jadi akan seserius itu,” ujarnya.

    Selain itu, Purbaya juga akan mengintegrasikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam sistem Bea Cukai. Sistem ini akan diterapkan di setiap pelabuhan.

    “Dan yang terakhir saya akan sering-sering datang ke pelabuhan. Untuk memastikan mereka enggak main-main lagi,” tegas Purbaya.

    Respons Bos Bea Cukai

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, mengungkapkan arah perbaikan yang tengah dijalankan Bea Cukai sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Djaka menegaskan, upaya pembenahan dilakukan menyeluruh, terutama pada aspek sumber daya manusia (SDM) dan peralatan kerja yang selama ini dianggap belum optimal dalam mendukung tugas pengawasan.

    “Mulai dari sumber daya manusianya, mulai dari alat peralatannya,” kata Djaka saat ditemui di Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.