Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • Peredaran Vape Etomidate yang Libatkan Jonathan Frizzy Diperkirakan Capai Rp 3,5 Miliar Megapolitan 5 Mei 2025

    Peredaran Vape Etomidate yang Libatkan Jonathan Frizzy Diperkirakan Capai Rp 3,5 Miliar Megapolitan 5 Mei 2025

    Peredaran Vape Etomidate yang Libatkan Jonathan Frizzy Diperkirakan Capai Rp 3,5 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta menyita 881 cartridge cairan
    vape mengandung etomidate
    , zat yang termasuk dalam kategori obat keras dan tidak memiliki izin edar.
    Dari pengembangan kasus ini, polisi telah menetapkan artis
    Jonathan Frizzy
    sebagai tersangka penyalahgunaan vape mengandung etomidate.
    Adapun nilai ekonomi dari barang ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp 3,5 miliar jika harga per catridge sebesar Rp 4 juta.
    “Kami asumsikan bisa menyelamatkan masyarakat untuk tidak menggunakan etomidate ini sebanyak 3.600 orang. Itu gambaran secara umum,” ucap Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Ronald Sipayung, d kantornya, Senin (5/5/2025).
    Ronald mengungkapkan, penyitaan itu merupakan hasil dari empat pengungkapan kasus yang ditangani Satresnarkoba selama Maret hingga April 2025. Tujuh tersangka diduga terlibat dalam jaringan ini, termasuk Jonathan Frizzy.
    “Ini merupakan cairan vape atau rokok elektrik yang sudah mulai ramai dikonsumsi di masyarakat, khususnya di Jakarta. Jika berhasil beredar, 881 cartridge ini bisa merugikan masyarakat secara luas,” ujar Ronald.
    Menurut Ronald, satu cartridge cairan etomidate dijual dengan harga pasaran sekitar Rp 3 hingga Rp 4 juta. Dengan asumsi harga tertinggi, total nilai barang bukti yang disita mencapai Rp 3,5 miliar.
    Adapun etomidate diklasifikasikan sebagai obat keras yang seharusnya hanya bisa diperoleh dan digunakan dengan resep dokter. Tanpa resep, peredarannya dinilai ilegal dan melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
    “Ini bukan kasus narkotika, tapi pelanggaran terhadap UU Kesehatan karena menyangkut sediaan farmasi ilegal. Ancaman pidananya lima tahun dan denda maksimal Rp 500 juta,” tegas Ronald.
    Pengungkapan ini merupakan kerja sama antara Polres Bandara Soekarno-Hatta dan Bea Cukai, yang awalnya mendeteksi pengiriman mencurigakan dari Malaysia dan Thailand.
    Saat ini penyidikan masih berjalan dan polisi membuka kemungkinan adanya tersangka tambahan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Hal dari Aksi Bareskrim Berantas Narkoba di Aceh hingga Kaltim

    4 Hal dari Aksi Bareskrim Berantas Narkoba di Aceh hingga Kaltim

    Jakarta –

    Bareskrim Polri terus menggencarkan operasi pemberantasan narkoba di berbagai daerah. Terkini, Bareskrim membongkar kasus narkoba di Aceh dan Kalimantan Timur (Kaltim).

    Kasus di Kaltim, Bareskrim menggagalkan penyelundupan sabu di wilayah Balikpapan. Sebanyak 50 kilogram sabu disita dalam operasi ini.

    Sabu Disembunyikan Dalam Teh China dan Obat Kuat

    Narkoba tersebut disembunyikan dalam kemasan teh China dan obat kuat, yang biasa digunakan untuk mengelabui petugas.

    “50 kantong teh China warna kuning yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 50 kg bruto dan menemukan 1 paket obat kuat yang di dalamnya 7 paket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu,” kata Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso kepada wartawan, Minggu (4/5/2025).

    Dua pelaku, yaitu berinisial R (56) dan N (47), telah ditetapkan sebagai tersangka beserta barang bukti dibawa ke Bareskrim Polri. Dari hasil interogasi, sabu yang terbungkus kemasan teh China itu akan terlebih dahulu disimpan. Sedangkan paket kecilnya yang terbungkus kemasan obat kuat didapatkan dari kawasan Samarinda Seberang.

    Foto: Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan sabu 50 kg di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur. (dok.Istimewa)Pesuruh Tersangka Selundupkan Sabu di Kaltim Diburu

    Bareskrim terus menyelidiki kasus penyelundupan 50 kg sabu di Kaltim ini. Polisi mencari keberadaan pihak yang menyuruh dua tersangka melakukan penyelundupan.

    “Melakukan penyelidikan terhadap keberadaan orang yang menyuruh kedua tersangka,” tegas Brigjen Eko.

    Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa narkoba yang diselundupkan ini berasal dari luar negeri dan masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Polisi menduga adanya keterlibatan sindikat internasional dalam pengiriman narkoba ini, yang mengincar pasar narkoba di Indonesia.

    Penyelundupan Sabu di Aceh Dibongkar

    Bareskrim juga berhasil menggagalkan peredaran narkoba di Aceh Timur, Aceh, dengan menyita 18 bungkus sabu yang diselundupkan melalui jalur laut. Tim Bareskrim sempat terlibat kejar-kejaran dengan para pengedar sebelum akhirnya berhasil mengamankan barang bukti.

    Sejumlah barang bukti turut disita dari tersangka. Polisi juga terus melakukan pengembangan terhadap jaringan narkoba dari tersangka.

    “Setelah dilakukan penimbangan barang bukti, bruto 19,36 K dan netto 18,54 K,” ucap Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso.

    Kejar-kejaran dengan Pengedar di Aceh

    Tim Bareskrim Polri menghadapi aksi kejar-kejaran saat mengungkap kasus narkoba di Aceh. Setelah berhasil mengidentifikasi lokasi penyelundupan narkoba, petugas terlibat dalam pengejaran para pengedar yang mencoba melarikan diri.

    Tersangka dikejar oleh tim yang terdiri dari Satgas NIC Bareskrim Polri, Polda Aceh, Polres Langsa, dan Bea Cukai. Tersangka pun sempat membuang 10 bungkus sabu tersebut.

    “Terjadi kejar-kejaran tim dengan target ke arah Aceh Timur. Pada saat terjadi kejar-kejaran target membuang barang bukti narkotika jenis sabu. Kemudian tim mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 10 bungkus,” ungkap Brigjen Eko.

    (wia/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Temu Hanya Jual Produk Buatan AS Imbas Aturan Trump, Berkah Pedagang Lokal?

    Temu Hanya Jual Produk Buatan AS Imbas Aturan Trump, Berkah Pedagang Lokal?

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa e-commerce asal China, Temu, telah menghentikan pengiriman barang-barang murah dari China ke Amerika Serikat (AS), imbas Presiden AS Donald Trump memotong celah perdagangan untuk menghindari tarif dan pemeriksaan bea cukai.

    Temu saat ini hanya menjual produk dari pedagang yang berasal dari AS, yang diperkirakan berdampak pada perekonomian para pedagang lokal.

    Melansir dari New York Post, Minggu (4/5/2025), situs Temu di AS kini hanya menampilkan produk yang mereka sebut sebagai barang “lokal”, yakni produk yang sebelumnya dikirim dalam jumlah besar dari luar negeri dan disimpan di gudang-gudang di AS untuk menghindari tarif Trump.

    “Semua penjualan di AS kini ditangani oleh penjual yang berbasis lokal, dengan pesanan yang dipenuhi dari dalam negeri,” kata juru bicara Temu kepada The Post dalam pernyataan.

    Adapun, berakhirnya pengecualian de minimis menjadi pukulan besar bagi Temu, yang dimiliki oleh PDD Holdings yang berbasis di China, serta pesaingnya Shein.

    Kedua platform ini memanfaatkan celah untuk mengirim paket bernilai kurang dari US$800 ke AS tanpa dikenai bea masuk.

    Namun, seiring dengan meroketnya popularitas dua raksasa e-commerce asal China ini—berkat pengiriman cepat dan murah seperti kaus seharga US$5 atau gaun US$10—penggunaan aturan de minimis juga ikut melonjak.

    Menurut Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, sebanyak 1,36 miliar pengiriman masuk ke AS melalui pengecualian tersebut pada 2024, atau naik dari 637 juta hanya empat tahun sebelumnya.

    Namun, Trump menghapuskan pengecualian tersebut untuk barang yang dibuat di China dan Hong Kong. Di sisi lain, Temu telah bersiap menghadapi tekanan tarif ini secara bertahap.

    Minggu lalu, mereka mulai menampilkan barang “lokal” di bagian atas laman situs untuk pelanggan AS dan mengumumkan rencana menaikkan harga. Serta, mulai mengenakan “biaya impor” khusus pada produk-produk dari luar negeri.

    Selain menghadapi tarif baru dengan besaran tinggi mencapai 145% untuk barang dari China, paket Temu dan Shein kini juga harus melewati proses bea cukai tanpa adanya pengecualian, yang dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman.

    Menurut The Wall Street Journal, pejabat bea cukai kini harus memeriksa secara acak tambahan 1 juta paket per hari, di mana jumlah barang yang dikirim kedua perusahaan tersebut ke AS setiap harinya.

    Namun sekitar satu tahun yang lalu, menurut laporan The Journal, saat bersiap menghadapi berakhirnya celah ini, Temu mulai merekrut penjual asal AS yang mengimpor stok mereka sendiri dari China. Hingga kini, Temu masih secara aktif merekrut penjual-penjual AS.

    Produk-produk Temu sebelumnya 20%—30% dijual lebih murah dibandingkan pesaing AS seperti Amazon, namun kini Temu diperkirakan akan kehilangan sebagian besar keunggulan harganya, terutama karena stok yang tersisa di AS semakin menipis.

  • Thailand Kasih Insentif 5% untuk Mobil PHEV, Indonesia Bagaimana?

    Thailand Kasih Insentif 5% untuk Mobil PHEV, Indonesia Bagaimana?

    Jakarta –

    Pemerintah Thailand resmi mengumumkan kebijakan insentif pajak sebesar 5% terhadap mobil plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) dalam upaya mempercepat transisi ke kendaraan ramah lingkungan.

    Dilansir dari Nation Thailand, pada Selasa (26/4/25) lalu kabinet Thailand menyetujui perombakan signifikan terhadap sistem bea cukai untuk kendaraan PHEV.

    “Berlaku mulai 1 Januari 2026, PHEV yang mampu menempuh jarak sedikitnya 80 kilometer dengan sekali pengisian daya listrik akan mendapatkan tarif cukai yang lebih rendah sebesar 5%,” tulis National Thailand dalam laporannya.

    Disebutkan bahwa adanya syarat ini, untuk menciptakan perbedaan yang jelas antara pajak kendaraan hybrid dengan kendaraan PHEV. Di mana, jangkauan berkendara listrik menjadi kriteria utama dalam pemberian insentif.

    Sebelumnya, pemerintah Thailand sempat mengatur insentif ini berlaku untuk kendaraan PHEV yang punya kapasitas tangki BBM 45 liter.

    Namun syarat tersebut dibatalkan lantaran dianggap menciptakan komplikasi yang tidak perlu dan menghambat daya tarik PHEV bagi masyarakat. Tak tanggung-tanggung, pemerintah Thailand juga mencoba menarik investasi yang besar di industri otomotif dalam hal produksi kendaraan PHEV di negaranya.

    Dilansir dari Reuters, Thailand sudah berencana untuk menawarkan insentif pajak bagi pabrikan yang hendak memproduksi kendaraan PHEV per awal tahun 2026 nanti.

    Perlu diketahui bahwa kendaraan PHEV ini umumnya memadukan mesin berbahan bakar fosil konvensional dengan baterai serta motor listrik. Namun bedanya dengan mobil hybrid biasa, PHEV memungkinkan penggunanya untuk langsung mengecas baterai dengan charger eksternal.

    Mitsubishi Outlander PHEV Foto: Faisal Fahriansyah / 20detik

    Insentif Pajak PHEV di Indonesia

    Tak hanya mobil listrik, beberapa pabrikan juga sejatinya sudah giat untuk memasarkan kendaraan PHEV-nya di Indonesia. Beberapa mobil bahkan sudah mengaspal cukup lama, seperti Mitsubishi Outlander PHEV, hingga Lexus RX 450h+ Luxury PHEV.

    Pemerintah Indonesia punya program insentif serupa Thailand untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan ini. Namun tak sebesar Thailand, Indonesia saat ini hanya memberikan insentif sebesar 3% untuk mobil hybrid, termasuk PHEV.

    “Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan LCEV tertentu yang memenuhi ketentuan sebesar 3% (tiga persen) dari Harga Jual,” demikian bunyi pasal 15 ayat (2) PMK No. 12 Tahun 2025. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang ditanggung Pemerintah diberikan untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025.

    Aturan insentif pajak mobil hybrid ini bisa dikenakan kepada kendaraan yang diproduksi di dalam negeri atau memiliki tingkat komponen dalam negeri. Sehingga hingga berita ini dimuat belum ada model PHEV, yang saat ini dijual di Indonesia, yang berhak mendapat insentif tersebut.

    (mhg/lua)

  • E-Commerce China Jadi Korban Trump, Tak Bisa Kirim Barang ke AS

    E-Commerce China Jadi Korban Trump, Tak Bisa Kirim Barang ke AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan e-commerce asal China, Temu, tak lagi mampu mengirimkan barang pesanan pelanggannya di AS secara langsung, imbas efek perang dagang antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.

    Perang dagang melalui pengenaan tarif tinggi itu tak lagi membuat e-commerce pengecer barang murah itu memungkinkan mendapatkan celah tarif de minimis. De minimis merujuk pada ambang batas minimal dari suatu barang kiriman yang bisa tak kena pajak atau bea masuk.

    Dilansir CNBC Internasional, Temu bahkan telah mengubah model bisnisnya di AS saat aturan baru pemerintahan Trump mengenai pengiriman barang bernilai rendah mulai berlaku pada Jumat lalu.

    Temu pun secara tiba-tiba mengubah situs web dan aplikasinya dengan hanya menampilkan daftar produk yang dikirim dari gudang-gudang di AS. Barang-barang yang dikirim langsung dari China, yang sebelumnya memadati situs nya, kini diberi label sebagai stok habis.

    Temu terkenal di AS sebagai tempat tujuan masyarakat untuk mendapat barang-barang dengan potongan harga tinggi yang dikirim langsung dari China. Misalnya, sepatu kets seharga US$ 5 dan alat penghancur bawang putih seharga US$ 1,50.

    Perusahaan ini mampu menjaga harga tetap rendah karena memanfaatkan aturan de minimis, yang telah memperbolehkan barang-barang senilai US$ 800 atau kurang untuk masuk ke wilayah Amerika Serikat tanpa bea masuk sejak 2016.

    Namun, celah itu berakhir pada Jumat pukul 12:01 waktu AS, sebagai akibat dari perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada bulan April. Trump sempat menangguhkan aturan de minimis pada Februari sebelum memberlakukan kembali beberapa hari kemudian saat petugas bea cukai berjuang untuk memproses dan memungut tarif pada sejumlah besar paket bernilai rendah.

    Berakhirnya de minimis, serta tarif baru Trump sebesar 145% terhadap China, telah memaksa Temu untuk menaikkan harga, menghentikan periklanan daring yang agresif, dan mengubah pilihan barang yang tersedia bagi pembeli Amerika untuk menghindari pungutan yang lebih tinggi.

    Seorang juru bicara Temu mengonfirmasi kepada CNBC bahwa semua penjualan di AS kini ditangani oleh penjual lokal dan mengatakan bahwa penjualan dilakukan “dari dalam negeri.” Temu mengatakan harga untuk pembeli AS “tetap tidak berubah.”

    “Temu telah aktif merekrut penjual AS untuk bergabung dengan platform ini,” kata juru bicara itu. “Langkah ini dirancang untuk membantu pedagang lokal menjangkau lebih banyak pelanggan dan mengembangkan bisnis mereka.”

    Sebelum perubahan tersebut, pembeli yang mencoba membeli produk Temu yang dikirim dari Tiongkok dihadapkan dengan “biaya impor” antara 130% dan 150%. Biaya tersebut sering kali lebih mahal daripada harga barang satuan dan lebih dari dua kali lipat harga banyak pesanan.

    Temu mengiklankan produk lokal “tidak memiliki biaya impor” dan “tidak ada biaya tambahan saat pengiriman.”

    Perusahaan yang dimiliki oleh raksasa e-commerce China PDD Holdings, secara bertahap membangun inventarisnya di AS selama setahun terakhir untuk mengantisipasi meningkatnya ketegangan perdagangan dan penghapusan de minimis.

    E-commerce asal China, yang menjadi pesaing Temu, yakni Shein juga selama ini diuntungkan oleh celah de minimis. Namun, kini mereka bergerak untuk menaikkan harga sejak pekan lalu.

    Peritel mode cepat daring itu menambahkan label di tempat pembayarannya dengan tulisan, “Tarif sudah termasuk dalam harga yang Anda bayar. Anda tidak perlu membayar ekstra saat pengiriman.”

    Banyak penjual pihak ketiga di Amazon mengandalkan produsen China untuk mendapatkan atau merakit produk mereka. Pesaing perusahaan Temu, yang disebut Amazon Haul, mengandalkan de minimis untuk mengirimkan produk dengan harga US$ 20 atau kurang langsung dari China ke AS

    Amazon mengatakan pada Selasa menyusul keributan dengan Gedung Putih yang membuat pihaknya mempertimbangkan untuk menunjukkan biaya terkait tarif pada produk Haul sebelum pemotongan de minimis tetapi kemudian membatalkan rencana tersebut.

    Sebelum masa jabatan kedua Trump, pemerintahan Biden juga berupaya untuk membatasi ketentuan tersebut.

    Kritikus ketentuan de minimis berpendapat ketentuan ini justru merugikan bisnis Amerika dan memfasilitasi pengiriman fentanil dan zat terlarang lainnya karena menurut mereka, paket tersebut kecil kemungkinannya untuk diperiksa oleh petugas bea cukai.

    (hsy/hsy)

  • Daftar Hitam AS Banyak yang Ngawur, Panti Pijat-Kios China Ikut Kena

    Daftar Hitam AS Banyak yang Ngawur, Panti Pijat-Kios China Ikut Kena

    Jakarta, CNBC Indonesia – Daftar hitam AS ke China penuh dengan kesalahan serta detail yang tidak tepat. Hal ini memengaruhi sejumlah bisnis kecil di Negeri Panda, dengan beberapa diantaranya terkena sejumlah larangan akses keuangan.

    Salah satunya dialami Doris Au, penjual kunci pintu dan perangkat keras di Hong Kong. Juni lalu, ia menerima surat dari banknya, DBS Group, yang menyatakan bahwa rekening bisnisnya akan ditutup. Bank tersebut tidak memberikan banyak penjelasan tetapi kemudian membekukan rekening tersebut, yang mematikan bisnisnya dengan pemasok internasional.

    Setelah mencari secara daring, Au menemukan bahwa perusahaan lain dengan nama yang mirip telah ditambahkan ke daftar hitam perdagangan AS pada Oktober 2023 karena memberikan dukungan kepada pangkalan industri militer dan/atau pertahanan Rusia. Entri tersebut mengidentifikasi dua alamat, salah satunya adalah gudang Au.

    “Kami bukan perusahaan itu. Itu benar-benar kesalahan,” kata Au dikutip Reuters.

    Kesulitan Au menggambarkan tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden AS Donald Trump saat meningkatkan batasan akses China ke teknologi Amerika dengan menambahkan puluhan perusahaan China ke daftar hitamnya.

    Tinjauan Reuters terhadap hampir 100 perusahaan China dan Hong Kong yang ditambahkan ke daftar entitas AS pada tahun 2023 dan 2024 menemukan lebih dari seperempat, atau 26 entri, berisi detail yang salah, seperti nama dan alamat yang salah dan informasi yang sudah ketinggalan zaman.

    Untuk setiap entitas yang terdaftar, Reuters mengunjungi setidaknya satu alamat yang diidentifikasi oleh AS untuk menentukan apakah perusahaan yang masuk daftar hitam masih ada di sana. Bisnis di lokasi tersebut termasuk salon kecantikan, firma bimbingan belajar, panti pijat, dan pusat konseling.

    Di satu lokasi di Shenzhen, Reuters bahkan menemukan sisa-sisa pabrik yang ditumbuhi rumput liar yang menurut penduduk setempat telah dihancurkan beberapa tahun sebelumnya.

    Daftar entitas, yang ditetapkan pada tahun 1997, telah menjadi alat yang semakin penting bagi AS untuk membatasi transfer teknologi ke Rusia dan China, termasuk semikonduktor, yang dapat merusak keamanan AS. Daftar ini dikelola oleh Biro Industri dan Keamanan (BIS), sebuah badan Departemen Perdagangan.

    Lima mantan pejabat AS mengakui kesulitan dalam mengevaluasi kemungkinan kasus kesalahan identitas dan memperbarui informasi pada daftar entitas. Ini sebagian karena keterbatasan staf.

    “Banyak entitas yang terdaftar adalah perusahaan UMKM. Tantangannya adalah mereka dapat pindah ke alamat lain dengan nama lain,” kata mantan pejabat senior BIS, Matthew Borman.

    Profiling Perusahaan 

    Di bawah pemerintahan Biden, AS berupaya membatasi transfer teknologi yang dibutuhkan Rusia untuk perangnya di Ukraina. AS menambahkan ratusan entitas untuk menahan akses Moskow ke komponen tersebut, banyak yang dibuat di China.

    AS juga menggunakan daftar tersebut untuk membatasi akses Beijing ke kemampuan canggih dalam AI, modernisasi militer, dan teknologi kuantum. Tren itu terus berlanjut di bawah Trump.

    Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan pada bulan Maret bahwa China harus dicegah mendapatkan chip AS, dengan mencatat keberhasilan perusahaan rintisan AI milik Negeri Tirai Bambu, DeepSeek. Ia mengatakan AS akan memberlakukan kontrol ekspor ke dalam kesepakatan perdagangan di masa mendatang.

    Lembaga pemikir KSE Institute Ukraina menemukan 76% dari semua barang umum berprioritas tinggi yang mungkin diperoleh Rusia untuk program persenjataannya, termasuk semikonduktor, radar, dan perlengkapan komunikasi, disalurkan melalui China dan Hong Kong pada tahun 2023.

    Catatan bea cukai Rusia kemudian menunjukkan 20 dari 92 perusahaan yang terdaftar yang dikunjungi Reuters mengekspor barang-barang terlarang ke Rusia pada Desember 2023, bulan terakhir saat kumpulan data lengkap tersedia. Barang-barang tersebut, termasuk semikonduktor, bernilai US$ 7,5 juta (Rp 123 miliar).

    Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong mengatakan kawasan itu memiliki kontrol yang kuat terhadap perdagangan strategis sesuai dengan standar internasional. Namun mereka tidak akan menerapkan sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh negara lain.

    Sementara itu, dalam situs resminya, BIS mengatakan perusahaan dan alamat yang masuk daftar hitam dilarang menerima barang-barang AS yang dibatasi. Transaksi dengan entitas yang terdaftar tidak selalu dilarang tetapi harus diperlakukan dengan “tanda bahaya,” dan pihak-pihak yang terlibat harus melakukan uji tuntas

    “Entitas-entitas tersebut didaftarkan berdasarkan tinjauan analis BIS terhadap informasi sumber terbuka dan rahasia, dan prosesnya melibatkan departemen Perdagangan, Luar Negeri, Pertahanan, dan Energi,” tambah Borman.

    (tps)

  • Trump Mau Pangkas Anggaran Belanja Rp2.678 T, AS Gonjang-ganjing

    Trump Mau Pangkas Anggaran Belanja Rp2.678 T, AS Gonjang-ganjing

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan proposal anggaran federal Amerika Serikat untuk tahun fiskal 2026 dengan pemangkasan sebesar US$163 miliar atau sekitar Rp2.678 triliun pada belanja domestik non-pertahanan, sambil meningkatkan alokasi untuk pertahanan dan keamanan perbatasan.

    Langkah ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk anggota Partai Republik sendiri karena dianggap mengorbankan program-program vital bagi masyarakat.

    Menurut Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB), proposal ini mencerminkan lonjakan hampir 65% dalam pengeluaran untuk keamanan dalam negeri dibandingkan dengan level anggaran yang telah disahkan untuk 2025. Ini sejalan dengan ambisi Trump untuk memperketat kebijakan imigrasi dan melakukan deportasi massal terhadap imigran ilegal.

    Sementara itu, belanja non-pertahanan-yang tidak mencakup program besar seperti Jaminan Sosial, Medicare, dan pembayaran bunga atas utang nasional-akan dipangkas sebesar 23%, menjadi yang terendah sejak 2017. OMB menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi Trump untuk mengurangi jangkauan pemerintah federal.

    Sektor-sektor penting menjadi korban dalam proposal ini. Anggaran Lembaga Pajak Internal (IRS) akan dikurangi lebih dari US$2 miliar. Lebih dari 40% anggaran Lembaga Nasional Kesehatan (NIH) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) juga akan dipotong.

    Selain itu, program luar angkasa NASA, lembaga penegak hukum federal seperti FBI dan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (ATF) turut mengalami pemangkasan signifikan.

    “Pada momen kritis ini, kita memerlukan anggaran bersejarah-yang menghentikan pendanaan terhadap kemunduran kita, menempatkan rakyat Amerika sebagai prioritas, dan memberikan dukungan luar biasa bagi militer dan keamanan dalam negeri,” ujar Direktur OMB Russ Vought dalam pernyataannya, dilansir Reuters, Sabtu (3/5/2025).

    Russ Vought dikenal sebagai arsitek Project 2025 saat menjabat di Heritage Foundation-sebuah panduan kebijakan konservatif untuk memperkecil peran pemerintah federal. Meski Trump sempat menjauhkan diri dari proyek tersebut selama kampanye, kini ia mempercayakan kendali anggaran kepada Vought.

    Anggaran tersebut juga menargetkan Departemen Pendidikan, dengan pemotongan sekitar 15%. Sementara Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (HUD), yang bertugas mengelola bantuan perumahan, mengalami pengurangan anggaran hampir separuh.

    Langkah ini mendapat kecaman keras dari kubu Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik. Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menyebut proposal tersebut sebagai “serangan langsung terhadap warga pekerja keras Amerika.”

    “Hari-hari Donald Trump berpura-pura menjadi populis sudah berakhir,” tegas Schumer dalam pernyataan tertulis.

    Proposal anggaran juga menyerukan pemangkasan US$50 miliar di Departemen Luar Negeri, seiring penggabungan dengan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). IRS pun mengalami pemotongan sebesar US$2,49 miliar, yang menurut seorang pejabat anggaran Gedung Putih, bertujuan mengakhiri “senjata politik IRS di era Joe Biden.”

    Namun, para analis independen memperingatkan bahwa pemotongan terhadap IRS justru dapat menurunkan efektivitas pengumpulan pajak dan menambah defisit.

    Di sisi lain, anggaran pertahanan diskresioner direncanakan meningkat 13%. Meski demikian, Senator Republik Roger Wicker dari Mississippi, Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, menilai bahwa nominal tersebut pada dasarnya tetap berada pada level pemerintahan Biden dan justru mengalami pemotongan nyata jika disesuaikan dengan inflasi.

    Senator Susan Collins dari Maine, pejabat tertinggi Komite Alokasi Anggaran Senat, menyampaikan keraguan terhadap usulan ini.

    “Permintaan ini datang terlambat ke Kongres, dan masih banyak detail penting yang belum jelas. Berdasarkan tinjauan awal saya, saya memiliki keberatan serius,” ujar Collins.

    Ia mengkritik rendahnya anggaran pertahanan dan pemangkasan program bantuan untuk warga berpenghasilan rendah, termasuk bantuan pemanas rumah.

    “Pada akhirnya, Kongres yang memegang kekuasaan anggaran,” tegasnya.

    Gedung Putih juga mengalokasikan tambahan US$500 juta dalam belanja diskresioner untuk memperkuat keamanan perbatasan, termasuk US$766 juta untuk pengadaan teknologi keamanan perbatasan. Dana ini akan digunakan untuk mempertahankan 22.000 agen patroli perbatasan serta merekrut lebih banyak petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan.

    Pemerintahan Trump juga tengah menyusun paket pembatalan terpisah guna meresmikan pemotongan anggaran yang telah dilakukan sebelumnya oleh Departemen Efisiensi Pemerintahan. Beberapa senator Republik mendesak proses ini diselesaikan, karena sesuai dengan hukum menyangkut dana yang sebelumnya telah disetujui oleh Kongres tetapi kini ditahan oleh administrasi.

    Dengan total pengeluaran fiskal 2024 mencapai US$6,8 triliun-menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO)-Trump berharap proposal ini bisa menjadi cetak biru bagi mayoritas Republik di Kongres dalam menyusun rancangan undang-undang anggaran yang akan disahkan sebelum 4 Juli, bersamaan dengan upaya mereka untuk meloloskan RUU pemotongan pajak secara sepihak.

    Meski Kongres secara historis sering kali merevisi besar-besaran proposal anggaran dari Gedung Putih, pengaruh politik Trump yang kuat di dalam Partai Republik membuat banyak pengamat yakin bahwa ia kemungkinan besar akan mendapatkan sebagian besar dari apa yang ia minta.

     

    (luc/luc)

  • Airlangga Sebut Deregulasi Bakal Perbaiki PMI Manufaktur RI yang Terkontraksi

    Airlangga Sebut Deregulasi Bakal Perbaiki PMI Manufaktur RI yang Terkontraksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa upaya pemerintah melakukan deregulasi dapat membantu dunia industri manufaktur bernapas, setelah PMI Manufaktur terkontraksi.

    Pasalnya, data PMI S&P Global Purchasing Managers’Index (PMI) yang rilis pada Jumat (2/5/2025) menunjukkan bahwa indeks manufaktur Indonesia berada di level 46,7. Angka itu turun drastis dari bulan sebelumnya yang sebesar 52,4 sekaligus terjadi kontraksi, karena posisi PMI berada di bawah 50.

    Airlangga melihat anjloknya indikator manufaktur ini lebih akibat perang dagang yang terjadi. 

    “PMI turun kan karena perang dagang. Jadi dunia kan perdagangan shrinking, pertumbuhan Amerika juga negatif. Jadi ini namanya optimisme yang terganggu oleh trade war,” ujarnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (2/5/2025). 

    Terlebih, Bank Dunia atau World Bank memproyeksikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri Tanah Air akan melandai pada tahun ini menjadi 3,8% dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,2%. 

    Dalam laporan terbarunya, Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025, Bank Dunia memproyeksikan adanya perlambatan sebesar -1,4% tersebut akibat kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengganggu perdagangan global.  

    Airlangga melihat perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China yang terhenti karena perang dagang memberikan efek negatif ke industri dalam negeri. 

    Di mana Indonesia turut menjadi bagian dari supply chain atau rantai pasok perdagangan global. 

    “Jadi kami lakukan saja ke depan apa-apa yang harus dilakukan agar biaya untuk manufaktur itu tidak ada biaya tinggi, [yakni] deregulasi,” lanjutnya. 

    Ke depan, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah tetap optimistis terhadap industri Tanah Air akan tetap positif. Apalagi, pemerintah telah membuat satgas deregulasi yang akan menyiapkan sejumlah paket kebijakan. 

    Terlebih, Airlangga memandang kawasan regional, alias Asean, relatif aman. Pemerintah juga mendorong percepatan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) untuk mendorong perdagangan dengan Eropa. 

     “Memang sudah waktunya untuk mendiversifikasi pasar ekspor dan menurunkan hambatan tarif. Kalau kita turun, yang lain juga menurunkan, maka produk kita akan lebih kompetitif ke depan,” tuturnya. 

    Sebagaimana diketahui dalam menanggapi tarif Trump, pemerintah sedang dalam pembahasan terkait dengan perizinan impor, terkait dengan Angka Pengenal Impor (API), Online Single Submission (OSS), deregulasi perpajakan dan kepabeanan. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan hambatan perdagangan dan non-perdagangan saat ini menjadi fokus Pemerintah Indonesia. Secara berkelanjutan, Indonesia melakukan evaluasi terhadap berbagai hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, guna menciptakan iklim perdagangan yang lebih terbuka dan efisien. 

    “Di sisi tarif, sebagian besar tarif Indonesia sebenarnya sangat rendah, tetapi kami akan selalu mengevaluasi dan melihat apakah ada area yang dapat kami tingkatkan di sisi tarif,” ujarnya.

    Terkait hambatan non-tarif, Menkeu mengakui bahwa Indonesia masih memiliki sejumlah mekanisme yang kerap menjadi perhatian karena dianggap mencegah perdagangan.

    “Baik dalam bentuk proses administrasi, misalnya dalam proses bea cukai saat mengimpor barang, atau dalam hal penilaian, prosedur perpajakan, atau karantina untuk produk pertanian,” lanjutnya. 

  • Komdigi Panggil Indosat – XLSmart Cs Besok, Babak Baru Pemblokiran IMEI

    Komdigi Panggil Indosat – XLSmart Cs Besok, Babak Baru Pemblokiran IMEI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan mengadakan rapat bersama Telkomsel, Indosat, dan XLSmart membahas mengenai pengembangan pemblokiran International Mobile Equipment Identity atau IMEI. 

    IMEI adalah nomor identifikasi unik yang melekat pada setiap perangkat seluler, seperti ponsel pintar atau smartphone. Nomor ini terdiri dari 15 digit angka dan berfungsi untuk mengidentifikasi setiap perangkat secara unik di seluruh dunia. 

    Dalam dokumen yang diterima Bisnis, rapat tersebut mengenai Public Hearing Layanan Pemblokiran IMEI Telepon Seluler atau Tablet yang Hilang atau Dicuri (Lost and Stolen). 

    Rapat ini digelar pada Jumat (2/5/2025) dan merupakan tindak lanjut dari kegiatan rapat sebelumnya yang diselenggarakan pada 17 April 2025. 

    Adapun rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal ILMATE, Kementerian Perindustrian, Institut Teknologi Bandung (ITB) hingga operator seluler. 

    Diketahui aturan IMEI di Indonesia mengharuskan ponsel yang masuk ke Indonesia untuk didaftarkan agar dapat terhubung dengan jaringan seluler. 

    Pendaftaran IMEI ini bertujuan untuk mencegah peredaran ponsel ilegal atau black market. Aturan ini diberlakukan secara efektif sejak 18 April 2020. 

    Dalam perkembangan kali ini, Komdigi dan pemangku kepentingan akan membahas mengenai pemblokiran IMEI pelanggan yang mengalami musibah kehilangan atau dicuri perangkat gawainya. 

    Tanpa adanya pemblokiran, IMEI yang telah berpindah tangan berpotensi disalahgunakan oleh pemilik selanjutnya. 

    Adapun pada 2023, Badan reserse kriminal (Bareskrim) Polri menemukan 191.000 ponsel dari berbagai merek dengan IMEI ilegal. Polri saat itu mengambil langkah tegas dengan melakukan pemblokiran.

    Penyeldikian tersebut berlangsung sekitar 10-20 Oktober 2023. Dari jumlah 191.965 diperoleh di antaranya sebanyak 176.874 unit bermerek iPhone.

    Kemudian pada 2025, Bea Cukai (BC) Batam meringkus sindikat joki International Mobile Equipment Identity (IMEI) dari dua pelabuhan internasional yang beroperasi di kawasan perdagangan bebas itu.

    Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi BC Batam, Evi Octavia mengatakan joki IMEI ditangkap di Pelabuhan Feri Harbour Bay dan Batam Center beberapa waku lalu.

    “Penindakan pertama pada 27 Januari kemarin di Harbour Bay terhadap penumpang dari Singapura dan Malaysia. Petugas mengamankan 20 ponsel iPhone yang dibawa 10 orang penumpang yang berperan sebagai joki IMEI,” katanya Selasa (4/2/2025) di Batam.

    Selanjutnya keesokan harinya, BC Batam kembali mengungkap kasus serupa di Pelabuhan Feri Batam Center.

    “Dalam kasus ini, petugas mengamankan 22 unit ponsel iPhone yang dibawa oleh dua joki IMEI, serta dua pengendali yang berperan sebagai koordinator,” paparnya.

    Dalam praktik ilegal ini, para joki IMEI direkrut melalui grup-grup di media sosial dengan iming-iming perjalanan gratis ke luar negeri. Selain itu, beberapa di antaranya juga direkrut langsung di luar negeri sebelum berangkat menuju Batam. 

    Sebagai kompensasi, mereka dijanjikan sejumlah uang tunai setelah berhasil menyelesaikan proses registrasi IMEI. Setibanya di Batam, para joki terlebih dahulu mengambil ponsel yang telah disiapkan oleh pengendali di lokasi tertentu. 

    Setelah itu, mereka melakukan registrasi IMEI menggunakan data pribadi agar perangkat tersebut seolah-olah merupakan barang bawaan pribadi dari luar negeri. 

  • China Kabarnya Melunak, Bikin Daftar Produk AS Bebas Tarif Tinggi

    China Kabarnya Melunak, Bikin Daftar Produk AS Bebas Tarif Tinggi

    Jakarta –

    Tensi Perang dagang China dan Amerika Serikat (AS) nampaknya mulai menurun. China dikabarkan mulai melunak terhadap AS dengan membuat daftar pengecualian produk AS yang kena tarif tinggi 125%.

    Hal itu diungkap dua sumber yang mengetahui persoalan tersebut. Langkah ini disebut sebagai upaya meringankan dampak perang dagang dengan Negeri Paman Sam. Melansir Reuters, Rabu (30/4/2025), China telah memberikan pengecualian tarif pada produk tertentu termasuk obat-obatan tertentu, microchip, dan mesin pesawat terbang asal AS.

    Otoritas China sebelumnya telah meminta perusahaan di China untuk mengidentifikasi barang-barang penting yang dirasa butuh pembebasan pungutan tarif tinggi. Namun, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi soal daftar barang yang dibebaskan dari tarif impor.

    Pendekatan diam-diam ini memungkinkan China mempertahankan pesan kekuatan di depan publik dalam perang dagang dengan AS. China telah berulang kali menyatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan hingga AS mencabut tarif 145%.

    Sebuah perusahaan obat yang menjual obat-obatan buatan AS di China kabarnya sempat dihubungi oleh pemerintah Shanghai Pudong pada hari Senin tentang daftar bebas tarif tersebut. Perusahaan tersebut sebelumnya juga telah melobi untuk pengecualian tarif karena mengandalkan teknologi AS untuk beberapa produknya.

    Selain daftar barang yang sudah disebutkan di atas, secara khusus China juga membebaskan tarif impor etana dari AS. Perusahaan pengolahan etana utama di China telah meminta pembebasan tarif dari Beijing karena AS adalah satu-satunya pemasok etana.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga sempat membebaskan tarif tinggi 125% untuk beberapa barang elektronik dari China.

    Smartphone, komputer, semikonduktor, dan beberapa barang elektronik lainnya dikecualikan sepenuhnya dari tarif tinggi yang memicu perang dagang. Dilansir dari Reuters, hal ini diyakini dapat memberikan keringanan besar bagi perusahaan teknologi seperti Apple, Dell Technologies, dan banyak perusahaan teknologi AS yang bergantung pada produk impor untuk produknya.

    Pertengahan April lalu, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection) menerbitkan daftar kode tarif yang dikecualikan dari pajak impor, dengan efek retroaktif atau berlaku surut sejak 5 April 2025.

    Daftar tersebut menampilkan 20 kategori produk, termasuk kode 8471 yang umum untuk semua komputer, laptop, drive disk, dan pemrosesan data otomatis, mencakup perangkat semikonduktor, peralatan, chip memori, dan layar panel datar.

    Tindakan tersebut juga mengecualikan barang elektronik tertentu dari tarif dasar 10% yang diterapkan Trump secara umum untuk barang-barang dari sebagian besar negara selain China. Langkah ini dipastikan dapat mengurangi biaya impor untuk semikonduktor dari Taiwan dan iPhone Apple yang diproduksi di India.

    (hal/hns)