Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • Sritex Terpuruk Utang Rp29 Triliun, Erick Thohir: Belum Ada Rencana Bantu

    Sritex Terpuruk Utang Rp29 Triliun, Erick Thohir: Belum Ada Rencana Bantu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah gelombang kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa belum ada rencana dari perusahaan pelat merah untuk terlibat dalam upaya penyelamatan raksasa tekstil asal Sukoharjo tersebut.

    “Belum,” ujar Erick singkat saat ditemui di Jakarta, Senin (26/5).

    Namun, Erick tidak menutup kemungkinan bahwa BUMN akan masuk jika ada peluang mengambil alih aset-aset strategis milik Sritex. Hal itu, lanjutnya, bergantung pada keputusan tim kurator.

    “Kalau BUMN diberi kesempatan untuk melakukan bantuan. Misalnya, kita melihat asetnya ada yang menarik, ya kita coba,” tambahnya.

    Sementara itu, proses kepailitan Sritex tengah bergulir panas. Tim kurator mencatat total utang Sritex yang menggantung mencapai Rp29,8 triliun, yang berasal dari 94 kreditur konkuren, 349 kreditur preferen, dan 22 kreditur separatis.

    Dalam daftar piutang tetap yang diakui kurator, Sritex menanggung utang besar kepada sejumlah instansi negara. Di antaranya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo sebesar Rp28,6 miliar dan Bea Cukai Surakarta sebesar Rp189,2 miliar.

    Tak hanya itu, PT PLN Jawa Tengah-DIY tercatat sebagai kreditur konkuren dengan piutang sebesar Rp43,6 miliar.

    Sritex yang dulunya dikenal sebagai raja tekstil ekspor Indonesia, kini tersungkur dalam jerat utang jumbo dan PHK massal. Di sisi lain, pemerintah masih memantau perkembangan restrukturisasi dan opsi pemulihan tenaga kerja.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa kurator telah membuka kemungkinan mempekerjakan kembali eks pekerja Sritex melalui investor baru.

  • Ini Harapan Pengusaha Logistik buat Dirjen Bea Cukai yang Baru

    Ini Harapan Pengusaha Logistik buat Dirjen Bea Cukai yang Baru

    Jakarta

    Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan sejumlah harapan usai terpilihnya Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hal ini salah satunya penguatan ekosistem logistik nasional.

    Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, menilai kolaborasi yang solid antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan pelaku logistik sangat krusial dalam menciptakan efisiensi, transparansi, dan peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara.

    Selain itu, menurutnya sektor logistik dan forwarder merupakan mitra penting DJBC dalam kelancaran arus barang ekspor-impor, sehingga komunikasi dan kerja sama yang erat perlu terus diperkuat.

    “Dengan kepemimpinan yang baru, kami berharap ada terobosan dan penguatan kebijakan yang mendukung iklim usaha yang sehat serta tata kelola logistik nasional yang lebih efisien,” ujar Akbar dalam keterangan tertulis, Senin (26/5/2025).

    Ia menekankan pentingnya terobosan dalam tata niaga ekspor dan impor. Hal ini juga termasuk dengan penguatan ekosistem logistik nasional yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi domestik secara merata.

    “Kami berharap pelantikan ini menjadi momentum bagi terobosan dalam tata niaga ekspor dan impor, sekaligus penguatan ekosistem supply chain dan logistik nasional yang lebih mendorong kepada kekuatan ekonomi domestik guna pemerataan dan peningkatan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti perlunya percepatan implementasi kembali program Nasional Logistik Ekosistem (NLE), yang sempat tersendat. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta secara aktif menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

    “Kami mendorong percepatan implementasi kembali Nasional Logistik Ekosistem (NLE) dengan melibatkan lebih banyak private sektor sebagai pelaku dan pelaku industri logistik nasional,” kata Akbar.

    Di samping itu, Akbar menyatakan, pihaknya siap untuk terus menjalin sinergi dan kolaborasi strategis guna mendukung program kerja DJBC, khususnya dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat ekosistem logistik nasional.

    “ALFI siap berkolaborasi dan mendukung penuh program-program yang akan dijalankan di bawah kepemimpinan beliau,” ujarnya.

    (shc/ara)

  • Penyelundupan Sabu Terbesar sepanjang Sejarah Terbongkar, Barang Bukti Capai 2 Ton

    Penyelundupan Sabu Terbesar sepanjang Sejarah Terbongkar, Barang Bukti Capai 2 Ton

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bersama Badan Narkotika Nasional/BNN dan TNI AL menindak penyelundupan sabu terbanyak sepanjang sejarah, yakni mencapai dua ton di perairan Kepulauan Riau.

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan penindakan yang dilakukan pada Kamis (22/5/2025) tersebut berawal dari joint analysis Bea Cukai dan BNN atas pergerakan sebuah kapal pengangkut yang diduga sebagai pembawa narkotika jaringan internasional.

    Diketahui kapal tersebut berjenis tanker dengan nama MT. Sea Dragon yang berlayar dari Thailand ke Selat Malaka.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kami menemukan indikasi kuat bahwa kapal membawa muatan narkotika. Oleh karena itu, kami putuskan untuk menarik kapal menuju Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang, Batam guna dilakukan pemeriksaan menyeluruh,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (26/5/2025).

    Pada Selasa (20/5/2025) kapal patroli Bea Cukai dan TNI AL menemukan dan melakukan pengejaran terhadap kapal target, hingga akhirnya berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan awal terhadap MT. Sea Dragon yang berbendera Indonesia, di Perairan Karimun Anak, Kepulauan Riau.

    Dari pemeriksaan awal tersebut pula tim gabungan mengamankan 6 orang pelaku yang terdiri dari 4 orang WNI, berinisial HS, LC, FR, dan RH dan 2 orang WN Thailand berinisial WP dan TL.

    Selanjutnya, pada Rabu (21/5/2025) tim gabungan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan menyeluruh terhadap kapal tersebut di Dermaga PSO Bea Cukai Batam, Tanjung Uncang dengan menggunakan Unit K9 Bea Cukai.

    Hasilnya, tim gabungan menemukan 67 kardus berwarna cokelat berisikan 2.000 bungkus sabu dengan berat bruto 2.000 kilogram atau 2 ton.

    Nirwala menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan pelaku, sabu tersebut berasal dari Phuket, Thailand dengan tujuan akhir Filipina.

    “Saat ini, kami telah melakukan penegahan atas barang bukti sabu, pelaku, dan kapal motor untuk selanjutnya diserahterimakan ke BNN Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tambahnya.

    Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang (UU) Nomor 35/2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Penindakan ini telah menyelamatkan 8.000.000 jiwa dari ancaman bahaya narkoba.

    Nirwala menegaskan bahwa penindakan terhadap sindikat narkoba ini menjadi bukti nyata bahwa kerja bersama antarinstansi dapat membuahkan hasil yang signifikan dalam menjaga Indonesia dari ancaman narkoba.

    Dirinya menyadari bahwa wilayah Kepulauan Riau memang rawan dijadikan jalur masuk, transit, dan peredaran narkoba.

    Untuk itu, wilayah tersebut terus menjadi fokus pemerintah di samping penindakan juga sejalan dengan Asta Cita Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya perlindungan bgai masyarakat.

    “Dengan semangat kolaborasi, kami akan terus menggagalkan berbagai upaya penyelundupan demi masa depan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.

  • Ketua MPR: Penunjukan Dirjen Bea Cukai hak prerogatif presiden

    Ketua MPR: Penunjukan Dirjen Bea Cukai hak prerogatif presiden

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan penunjukan Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentu saja itu hak prerogatif Presiden melalui Kementerian Keuangan untuk menunjuk siapa,” kata Muzani di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Muzani menegaskan Presiden tentunya telah mempertimbangkan dengan matang siapa sosok yang akan menduduki jabatan-jabatan punya dampak besar dalam kelangsungan bangsa.

    “Saya kira pertimbangan presiden adalah kemampuan yang bersangkutan bisa menggalang ataupun memaksimalkan penerimaan negara,” ujarnya.

    Hal senada juga disampaikan Muzani soal penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan.

    Dia yakin sosok yang ditunjuk Presiden Prabowo bisa memberikan kontribusi nyata terhadap negara.

    “Presiden berharap penunjukan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang baru bisa memberikan benefit yang lebih besar bagi sektor penerimaan negara yang selama ini dianggap masih memiliki potensi bisa melonjak dari kedua sektor tersebut, perpajakan dan Bea Cukai,” kata Muzani.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 22 pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu.

    “Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudaraku dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani dalam Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Berikut daftar pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik Menkeu Sri Mulyani:

    1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

    2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

    3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

    4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

    5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

    6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

    7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

    8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

    9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

    10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

    11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

    12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

    13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

    14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

    15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

    16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

    17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

    19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

    20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

    21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

    22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tunjuk Djaka Budi jadi Dirjen Bea Cukai, Istana: Perlu sosok berani

    Tunjuk Djaka Budi jadi Dirjen Bea Cukai, Istana: Perlu sosok berani

    ANTARA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Jakarta, Jumat (23/5), menyebut penunjukan Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan karena perlu sosok yang berani. TNI dinilai institusi yang tepat dalam penanganan penyelundupan barang-barang ilegal karena kemampuan yang dimiliki untuk berkoordinasi lintas wilayah. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

  • Dirjen Bea Cukai baru sudah mundur dari TNI sejak awal Mei 2025

    Dirjen Bea Cukai baru sudah mundur dari TNI sejak awal Mei 2025

    ANTARA – Penunjukan Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan sempat menjadi sorotan karena statusnya yang merupakan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia aktif. Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama pada hari Jumat (22/5), menyebut dirinya sudah mengundurkan diri dari TNI sejak melayangkan surat kepada Mabes TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat pada 2 Mei 2025 lalu. (Sanya Dinda Susanti/Irfan Hardiansyah/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana ungkap alasan Djaka Budi di Bea Cukai: Butuh sosok berani

    Istana ungkap alasan Djaka Budi di Bea Cukai: Butuh sosok berani

    Bahwa Bea Cukai ini setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa alasan posisi Dirjen Bea dan Cukai dijabat oleh Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama karena institusi tersebut membutuhkan sosok yang berani.

    Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN) resmi dilantik sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang baru oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat.

    “Bahwa Bea Cukai ini setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani. Karena di situ, mohon maaf ya, tetapi kita semua paham bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu yang masuknya melalui jalur Bea Cukai,” kata Prasetyo saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Prasetyo menjelaskan bahwa banyak terjadi pelanggaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti penyelundupan barang ilegal dari institusi itu.

    Saat ditanya lebih lanjut soal penunjukan dari kalangan TNI untuk mengisi jabatan Dirjen Bea dan Cukai, Prasetyo menilai bahwa TNI merupakan lembaga yang paling terpercaya dan berada di garda terdepan dalam berbagai sektor.

    Selain itu, Bea dan Cukai yang memiliki pos tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga membutuhkan sosok yang mampu berkoordinasi lintas wilayah, instansi dan kementerian.

    “Beliau tidak akan bekerja sendiri. Untuk beberapa hal memang kita akan bekerja keras untuk kita ‘keroyok’ bersama-sama. Sekali lagi, substansinya adalah kita memang sedang ingin bekerja keras meningkatkan pendapatan kita dengan penertiban-penertiban,” kata Prasetyo.

    Penunjukan sejumlah eselon I di Kementerian Keuangan, kata Prasetyo, juga dilakukan atas usulan dari Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan bea cukai.

    Atas hal tersebut, dua dirjen di Kementerian Keuangan, yakni Dirjen Pajak yang dijabat Bimo Wijayanto, dan Dirjen Bea Cukai yang dijabat Djaka Budi Utama, merupakan penunjukan dari Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Kita konsentrasi untuk sekarang mengejar yang namanya peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan bea cukai. Kita merasa bahwa setelah kita pelajari, itu banyak sekali hal-hal yang memang harus kita benahi. Dan itu menjadi concern pemerintah, concern Bapak Presiden, concern Ibu Menteri Keuangan,” kata Prasetyo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Djaka Buka-bukaan Alasan Terima Tawaran Prabowo Jadi Dirjen Bea Cukai

    Djaka Buka-bukaan Alasan Terima Tawaran Prabowo Jadi Dirjen Bea Cukai

    Jakarta

    Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama buka-bukaan alasannya menerima tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pejabat Kementerian Keuangan.

    Djaka mengatakan, dirinya mempertimbangkan untuk menerima tawaran tersebut karena menganggapnya sebagai tugas negara. Oleh karena itu, akhirnya ia bersedia untuk mengajukan pengunduran diri sebagai anggota TNI.

    “Saya pertimbangkan karena ini adalah tugas negara yang merupakan tantangan untuk saya. Saya bersedia untuk mengajukan pengunduran diri,” kata Djaka di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Djaka mengaku bahwa dirinya telah mendapatkan informasi akan ditugaskan di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sejak awal Mei. Informasi tersebut diterimanya dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra.

    Oleh karena itulah, pada tanggal 2 Mei Djaka memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri dari anggota TNI. Hingga kini, surat pengunduran dirinya masih diproses di Markas Besar (Mabes) TNI.

    Meski Surat Keputusan (SK) belum keluar, ia memastikan bahwa statusnya telah resmi mengundurkan diri. Untuk merilis SK tersebut dibutuhkan persetujuan Kepala Staf TNI, untuk kemudian disetujui Presiden Prabowo Subianto.

    “Sekarang ini walaupun SK pensiunnya belum keluar, tapi saya sudah mengundurkan diri. Sudah purna, istilahnya belum aktif,” ujarnya.

    Djaka mendapat arahan dari Prabowo untuk mengawal jalannya Ditjen Bea dan Cukai. Selain itu, ia juga diminta untuk mengawal penerimaan negara sesuai yang ditargetkan pemerintah.

    Pengawasan tersebut termasuk juga dengan mengawasi transaksi gelap di pelabuhan hingga operasi pelabuhan-pelabuhan gelap. Menurutnya, banyak celah atau lubang di pelabuhan yang kerap dimanfaatkan oleh oknum ataupun pihak tertentu.

    “Pelabuhan-pelabuhan gelap yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian. Mungkin salah satu ininya (tugas) adalah untuk memastikan tidak ada penyelundupan ataupun berkurangnya penyelundupan-penyelundupan, sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target,” jelasnya.

    (shc/ara)

  • Djaka Buka-bukaan Alasan Terima Tawaran Prabowo Jadi Dirjen Bea Cukai

    Dirjen Bea Cukai Djaka Ungkap Arahan Khusus Prabowo

    Jakarta

    Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama mengungkapkan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto sebelum ia menjabat. Salah satunya arahannya, memastikan tidak ada lagi aktivitas ilegal di pelabuhan.

    Djaka mengatakan, ia mendapat arahan dari Prabowo untuk mengawal jalannya Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai. Selain itu, ia juga diminta untuk mengawal penerimaan negara sesuai yang ditargetkan pemerintah.

    “Saya diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk memastikan bahwa ataupun mengawal Bea Cukai, mengawal penerimaan negara sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah,” kata Djaka di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Djaka mengatakan, terdapat sejumlah celah di pelabuhan yang kerap dimanfaatkan oleh oknum ataupun pihak tertentu untuk melakukan aktivitas ilegal. Hal ini juga termasuk keberadaan pelabuhan gelap.

    Menurutnya, keberadaan pelabuhan-pelabuhan gelap ini perlu dikoordinasikan dengan TNI maupun Kepolisian agar segera ditindak. Dengan demikian, harapannya bisa dibasmi aktivitas-aktivitas penyelundupan.

    “Pelabuhan-pelabuhan gelap yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian. Mungkin salah satu ininya (tugas dari Prabowo) adalah untuk memastikan tidak ada penyelundupan ataupun berkurangnya penyelundupan-penyelundupan, sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target,” jelasnya.

    Di sisi lain, Djaka mengaku telah mendapatkan informasi tentang penugasannya di Ditjen Bea Cukai bahkan sejak awal Mei. Informasi tersebut diterimanya dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra.

    “Intinya mungkin sudah saya diajukan, saya dipanggil oleh Kepala BIN bahwa ada rencana Pak Prabowo untuk menempatkan saya di Bea Cukai. Saya pertimbangkan karena ini adalah tugas negara yang merupakan tantangan untuk saya. Saya bersedia untuk mengajukan pengunduran diri,” kata dia.

    Oleh karena itu, ia telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota TNI sejak 2 Mei 2025. Meski demikian, hingga saat ini proses pengunduran dirinya belum rampung.

    “Sekarang ini walaupun SKEP pensiunnya belum keluar, tapi saya sudah mengundurkan diri. Sudah purna, istilahnya belum aktif,” ujar Djaka.

    Tonton juga “Istana Ungkap Alasan Ditunjuknya Dirjen Bea Cukai dari TNI” di sini:

    (shc/ara)

  • Djaka Buka-bukaan Alasan Terima Tawaran Prabowo Jadi Dirjen Bea Cukai

    Dirjen Bea Cukai Baru Sudah Mundur dari TNI Sejak 2 Mei

    Jakarta

    Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Letjen Djaka Budhi Utama bicara tentang statusnya sebagai anggota TNI. Djaka menegaskan, ia telah mengajukan pengunduran diri sejak awal Mei.

    Hal ini disampaikan Djaka usai konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025. Djaka mengatakan, dirinya telah mengajukan proses pengunduran diri sejak 2 Mei 2025.

    “Proses pensiun saya, saya sudah melakukan surat-menyurat. Pengunduran diri saya terhitung mulai tanggal 2 (Mei),” kata Djaka di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Akan tetapi, ia belum dapat memastikan kapan proses pengunduran dirinya selesai. Menurutnya, hal ini sepenuhnya berada di tangan Markas Besar (Mabes) TNI.

    Meski Surat Keputusan (SK) belum keluar, ia memastikan bahwa statusnya telah resmi mengundurkan diri. Untuk merilis SK tersebut dibutuhkan persetujuan Kepala Staf TNI, untuk kemudian disetujui Presiden Prabowo Subianto.

    “Sekarang ini walaupun SKEP pensiunnya belum keluar, tapi saya sudah mengundurkan diri. Sudah purna, istilahnya belum aktif,” ujarnya.

    Di sisi lain, Djaka mengakui bahwa dirinya telah mendapatkan informasi bahwa dia akan masuk ke dalam pemerintahan sejak awal Mei. Informasi tersebut diterimanya dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra.

    “Intinya mungkin sudah saya diajukan, saya dipanggil oleh Kepala BIN bahwa ada rencana Pak Prabowo untuk menempatkan saya di Bea Cukai. Saya pertimbangkan karena ini adalah tugas negara yang merupakan tantangan untuk saya. Saya bersedia untuk mengajukan pengunduran diri,” terangnya.

    Tonton juga “Istana Ungkap Alasan Ditunjuknya Dirjen Bea Cukai dari TNI” di sini:

    (shc/ara)