Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • Sri Mulyani Rombak Pejabat Pajak dan Bea Cukai, Ini Daftarnya

    Sri Mulyani Rombak Pejabat Pajak dan Bea Cukai, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Jumat (13/6/2025). Tak sedikit nama-nama baru yang muncul.

    Dalam proses pelantikan, Sri Mulyani mengingatkan bahwa tugas pertama para pejabat baru itu adalah mendorong peningkatan penerimaan negara, seiring terus bertambahnya kebutuhan belanja dari tahun ke tahun.

    “Anda semuanya diharapkan, pertama dan utama, adalah mencapai penerimaan negara yang memadai, karena kebutuhan negara tidak pernah turun,” ujarnya.

    Pelantikan ini berlangsung saat belum genap satu bulan Sri Mulyani resmi menggeser sejumlah pejabat eselon I, termasuk mengganti Direktur Jenderal Pajak dari Suryo Utomo menjadi Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai dari Askolani menjadi Djaka Budi Utama.

    Perbandingan Struktur Baru dan Lama

    1. Direktorat Jenderal Pajak

    Struktur Baru yang dilantik Jumat (13/6/2025):

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo

    Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto

    Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar

    Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli

    Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto

    Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor

    Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani

    Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti

    Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh

    Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto

    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun

    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi

    Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara

    Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya

    Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar

    Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir

    Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan

    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan an Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

    Struktur lama:

    Direktur Jenderal Pajak – Bimo Wijayanto

    Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak – Arif Yanuar

    Direktur Peraturan Perpajakan I – Hestu Yoga Saksama

    Direktur Peraturan Perpajakan II – Teguh Budiharto

    Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian – Suparno

    Direktur Penegakan Hukum – Eka Sila Kusna Jaya

    Direktur Keberatan dan Banding – Aim Nursalim Saleh

    Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak – Ihsan Priyawibawa

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat – Dwi Astuti

    Direktur Data dan Informasi Perpajakan – Max Darmawan

    Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi – Hantriono Joko Susilo

    Direktur Transformasi Proses Bisnis – Imam Arifin

    Direktur Perpajakan Internasional – Mekar Satria Utama

    Ditjen Bea Cukai

    Struktur baru yang dilantik Jumat (13/6/2025):

    Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai: Nugroho Wahyu Widodo

    Kepala Kanwil DJBC Aceh: Bier Budi Kismulyanto

    Kepala Kanwil DJBC Banten: Ambang Priyonggo

    Kepala Kanwil DJBC Jakarta: Akhmad Rofiq

    Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY: Imik Eko Putro

    Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat: Muhamad Lukman

    Kepala Kanwil DJBC Maluku: Estty Purwadiani Hidayatie

    Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok: Sodikin

    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai: Rusman Hadi

    Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rachmad Solik

    Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang

    Struktur Lama:

    Dirjen Bea Cukai: Djaka Budhi Utama

    Sekretaris Ditjen Bea Cukai – Ayu Sukorini

    Direktur Fasilitas Kepabeanan – Padmoyo Tri Wikanto

    Direktur Teknis Kepabeanan  – Susila Brata

    Direktur Teknis dab Fasilitas Cukai – Iyan Rubiyanto

    Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai – Anita Iskandar

    Direktur Keberatan Banding dan Peraturan  – Muhamad Purwantoro

    Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Rudy Rahmaddi

    Direktur Kepatuhan Internal Agus Hermawan 

    Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai – Yusmariza

    Direktur Penindakan dan Penyidikan – Badahuri Wijayanra Bekti Mukarta 

    Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis – Muhammad Aflah Farobi

    Direktur Interdiksi Narkotika – R Syarif Hidayat

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Penggina Jasa – Nirwala Tri Wikanto

  • Sri Mulyani Beri Peringatan ke Pajak & Bea Cukai, Simak!

    Sri Mulyani Beri Peringatan ke Pajak & Bea Cukai, Simak!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai institusi yang mendapat sorotan besar dari publik untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

    Dalam acara pelantikan pejabat tinggi pratama atau eselon II dan pejabat pada unit organisasi, pada hari ini, Jumat (13/6/2025), ia menjelaskan di era media sosial dan keterbukaan informasi, kedua institusi tersebut akan terus menjadi sorotan.

    Masyarakat kini dapat dengan mudahnya menyampaikan pendapat, kritik, bahkan menuntut transparansi dan akuntabilitas.

    “Di era media sosial, DJP dan DJBC akan menjadi institusi disorot publik. Masyarakat akan terus menyampaikan pandangan aspirasi,” ujar Sri Mulyani dalam pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/6/2025).

    Sri Mulyani pun menjelaskan bahwa masyarakat akan terus menagih kepada negara agar mendapat pelayanan agar merasakan hasil dari pajak yang dibayarkan.

    Maka dari itu,penting untuk dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sri Mulyani menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran negara melalui APBN.

    “Teman-teman rumpun penerimaan tunjukkan leadership anda. Bahwa anda peduli dan care dengan tugas anda melayani masyarakat memperbaiki ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara,” ujar Sri Mulyani.

    Ia pun mengatakan bahwa tugas Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan hanya mengumpulkan penerimaan negara. Namun juga melakukan edukasi dan pendekatan kepada masyarakat. Dalam saat yang sama, kedua direktorat pun harus menjaga kewibawaan dan ketegasan.

    “Meningkatkan penerimaan negara, melakukan edukasi, lakukan pendekatan manusiawi pada saat yang sama berwibawa dan tegas,” ujarnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sri Mulyani Lantik Pejabat Baru usai Struktur Kemenkeu Berubah, Ini Daftarnya

    Sri Mulyani Lantik Pejabat Baru usai Struktur Kemenkeu Berubah, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada unit organisasi non eselon Kementerian Keuangan.

    Pelantikan berlangsung di aula Mezanine Gedung Djuanda Kementerian Keuangan pada Jumat (13/6/2025) sore.

    Sri Mulyani menekankan tugas pertama para pejabat baru itu adalah mendorong peningkatan penerimaan negara, seiring terus bertambahnya kebutuhan belanja dari tahun ke tahun.

    “Anda semuanya diharapkan, pertama dan utama, adalah mencapai penerimaan negara yang memadai, karena kebutuhan negara tidak pernah turun,” ujarnya saat melantik para pejabat Kemenkeu.

    Pelantikan ini berlangsung saat belum genap satu bulan Sri Mulyani resmi menggeser sejumlah pejabat eselon I. Termasuk mengganti Direktur Jenderal Pajak dari Suryo Utomo menjadi Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai dari Askolani menjadi Djaka Budi Utama.

    Selain itu, Sri Mulyani juga melantik sejumlah pejabat di direktorat baru sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan. Salah satunya Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang dipimpin oleh Masyita Crystallin.

    Berikut Daftar Pejabat Kemenkeu yang Dilantik pada Jumat (13/6/2025):

    Sekretariat Jenderal

    Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan: Edy Gunawan
    Kepala Biro Umum: Arif Bintaro Yuwono
    Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan: Rahayu Puspasari
    Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik: Noor Syaifudin
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Ganti Lis Ariyadi

    Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Dini Kusumawati
    Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi: Noor Faisal Achmad
    Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi: Suska
    Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Andriansyah
    Direktur Strategi Perpajakan: Pande Putu Oka Kusumawardani
    Direktur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak: Supriyadi
    Direktur Strategi Anggaran Pendapatan an Belanja Negara: Wahyu Utomo

    Direktorat Jenderal Anggaran

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Robi Toni
    Direktur Penyusunan APBN: Rofyanto Kurniawan
    Direktur Anggaran Bidan Perekonomian dan Kemaritiman: Tri Budhianto
    Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Riko Amir
    Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara
    Umum Negara: Dwi Pudjiastuti Handayani
    Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan: Wawan Sunarjo
    Direktur PNBP Kementerian/Lembaga: Ririn Kadariyah
    Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP: Kukuh Sumardono Basuki
    Direktur Sistem Penganggaran: Syafriadi
    Direktur Harmonisasi Peraturran Penganggaran: Didik Kusnaini
    Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Diah Dwi Utami

    Direktorat Jenderal Pajak

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo
    Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto
    Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar
    Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli
    Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto
    Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor
    Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani
    Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti
    Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh
    Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto
    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun
    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi
    Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
    Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya
    Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar
    Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir
    Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan an Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

    Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai Nugroho: Wahyu Widodo
    Kepala Kanwil DJBC Aceh: Bier Budi Kismulyanto
    Kepala Kanwil DJBC Banten: Ambang Priyonggo
    Kepala Kanwil DJBC Jakarta: Akhmad Rofiq
    Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY: Imik Eko Putro
    Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat: Muhamad Lukman
    Kepala Kanwil DJBC Maluku: Estty Purwadiani Hidayatie
    Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok: Sodikin
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai: Rusman Hadi
    Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rachmad Solik
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang

    Direktorat Jenderal Perbendaharaan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Arif Wibawa
    Direktur Pelaksanaan Anggaran: Moudy Hermawan
    Direktur Pengelolaan Kas Negara: Muhdi
    Direktur Sistem Manajemen Investasi: Basuki Purwadi
    Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: Meirijal Nur
    Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Chalimah Pujihastuti
    Direktur Sistem Perbendaharaan: Sulaimansyah
    Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan: Syaiful
    Kepala Kanwil DJPb Aceh: Safuadi
    Kepala Kanwil DJPb Sumatra Barat: Mohammad Dody Fachrudin
    Kepala Kanwil DJPb Jambi: Tunas Agung Jiwa Brata
    Kepala Kanwil DJPb Lampung: Purwadhi Adhiputranto
    Kepala Kanwil DJPb Bangka Belitung: Syukriah
    Kepala Kanwil DJPb Banten: Lisbon Sirait
    Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta: M. Syaibani
    Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat: Fahma Sari Fatma
    Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur: Saiful Islam
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat: Rahmat Mulyono
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah: Herry Hermawan
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan: Catur Ariyanto Widodo
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur: Edih Mulyadi
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Utara: Ika Hermini Novianti
    Kepala Kanwil DJPb NTT: Adi Setiawan
    Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah: Teddy Suhartadi Permadi
    Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara: Iman Widhiyanto
    Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara: Sakop
    Kepala Kanwil DJPb Maluku: Anang Rohmawan
    Kepala Kanwil DJPb Papua Barat: Moch Abdul Kadir
    Kepala Kanwil DJPb Papua: Izharul Haq

    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

    Sekretaris Direktorar Jenderal: Kusumawardhani
    Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan: Mei Ling
    Direktur Transformasi dan Sistem Informasi: Edward Uncok Parlagutan Nainggolan
    Kepala Kanwil DJKN Sumatra Utara: Nofiansyah
    Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta: Dodok Dwi Handoko
    Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY: Nikodemus Sigit Rahardjo
    Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat: Bernadette Yuliasari Mulyanto
    Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah: Tetik Fajar Ruwandari

    Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Ludiro
    Direktur Sistem Perimbangan Keuangan: Subandono

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Ubaidi Socheh Hamidi
    Direktur Pinjaman dan Hibah: Dian Lestari
    Direktur Pembiayaan Syariah: Deni Ridwan
    Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara: Tony Prianto
    Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur: Heri Setiawan
    Direktur Strategi dan Portfolio Pembiayaan: Hidayat Amir
    Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen: Endah Martiningrum

    Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Yuni Wibawa
    Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya: Adi Budiarso
    Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria: Ihda Muktiyanto
    Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan: Erawati
    Direktur Kerja Sama Regional dan Bilateral: Yogi Rahmayanti
    Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan: Boby Wahyu Hermawan

    Inspektorat Jenderal

    Sekretaris Inspektorat Jenderal: Nur Achmad
    Inspektur I: Dewi Sulaksminijati
    Inspektur II: Jimmi Lapotulo
    Inspektur III: Januarti Tiurmaida
    Inspektur IV: Roberth Gonijaya
    Inspektur V: Sudarso
    Inspektur VI: Dedhi Suharto
    Inspektur VII: Ahmad Ghufron
    Inspektur Bidang Investigasi: Peter Umar

    Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

    Sekretaris Badan: Moch. Ali Hanafiah
    Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan: Wawan Juswanto
    Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi: Deny Agung Pribadi
    Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi: Yan Inderayana
    Kepala Pusat Data dan Informasi: Nuryani
    Kepala Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi: Ircham Habib
    Kepala Pusat Intelijen Ekonomi dan Keuangan: Budi Susanto

    Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

    Sekretaris Badan Bambang: Juli Istanto
    Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen: Wahyu Kusuma Romadhoni
    Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan: Bhimantara Widyajala
    Kepala Pudiklat Pajak: Muh. Tunjung Nugroho
    Kepala Pusdiklat Bea Cukai: Mochamad Mulyono
    Kepala Pusdiklat Keuangan Publik: Albertus Kurniadi Hendartono
    Kepala Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan Penjaminan: Mutu Nana Riana

    Lembaga National Single Window

    Direktur Teknologi Informasi: Wawan Ismawandi
    Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan: Indra Adiwijaya

    Non Eselon

    BPDP

    Direktur Utama: Eddy Abdurrachman
    Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum: Zaid Burhan Ibrahim
    Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu: Normansyah Hidayat Syahruddin
    Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir: Mohammad Alfansyah
    Direktur Perencanaan dan Pengelolaan: Dana Lupi Hartono

    LMAN

    Direktur Utama: Kristijanindyati Puspitasari
    Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi: Yudi Irmawan

    Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

  • Geger Tambang Raja Ampat, Apa Kabar Kasus Ekspor Bijih Nikel ke China?

    Geger Tambang Raja Ampat, Apa Kabar Kasus Ekspor Bijih Nikel ke China?

    Bisnis.com, JAKARTA — Selain melakukan kajian terhadap tata kelola pertambangan nikel, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi di balik praktik ekspor bijih nikel ke China.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah telah resmi melarang ekspor bijih atau ore nikel pada awal 2020 untuk menggenjot penghiliran komoditas SDA di dalam negeri. Tujuannya, agar komoditas tersebut bisa menciptakan nilai tambah dengan diekspor dalam bentuk barang setengah jadi alias tidak mentah.

    Namun demikian, Satgas Wilayah Korsup KPK pada 2023 lalu mengungkap temuan bahwa terdapat sekitar 5,3 juta ton nikel Indonesia yang masih diekspor selama 2020-2023 ke China. Hal itu terlihat dari data resmi Bea Cukai China pada situs General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC).

    Informasi yang didapatkan Bisnis, Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK pada 2023 lalu dikabarkan telah memulai penyelidikan terhadap kasus tersebut. 

    Saat dimintai konfirmasi mengenai kelanjutan penanganan kasus, Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta waktu untuk bisa memastikan sudah sampai mana progres yang dilakukan di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK.

    “Jadi gini, saya pastikan kembali, saya minta waktu, saya cek lagi, apalagi indikasinya kan sudah ada penyelidikan ya,” terang Setyo kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Setyo mengaku dia dan empat pimpinan KPK lainnya belum mendapatkan update mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut. Apalagi, dia baru menjabat pimpinan KPK pada akhir 2024. 

    Untuk diketahui, suatu perkara dugaan korupsi akan mulai disampaikan ke publik oleh KPK ketika sudah naik ke tahap penyidikan. Pada saat itu, biasanya lembaga antirasuah sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka.

    “Apakah kemudian itu ada tindak lanjutnya atau kemudian ada keputusan yang lain? Ya saya pastinya harus mengecek dokumennya, harus menanyakan kepada satgasnya,” ujar Setyo. 

    Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK saat itu, Pahala Nainggolan menyebut pihaknya telah menyiapkan rekomendasi kebijakan kepada pihak-pihak terkait usia munculnya temuan ekspor 5,3 juta ton nikel Indonesia ke China. 

    Rekomendasi itu, kata Pahala, akan diberikan ke Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu). 

    Namun demikian, Pahala menyebut tiga butir rekomendasi ke tiga kementerian itu belum disampaikan secara formal. Dia mengatakan bahwa undangan resmi baru akan disampaikan setelah tindak lanjut dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. 

    “Ada proses lanjutan [di Kedeputian Penindakan] dan sedang ditindaklanjuti,” kata Pahala kepada Bisnis, November 2023 lalu.

    Kontroversi Tambang Nikel Raja Ampat

    Pada perkembangan lain, isu penambangan nikel juga menjadi sorotan publik setelah mencuatnya lima perusahaan penambang nikel yang berlokasi di dekat Raja Ampat. Padahal, daerah itu ditetapkan sebagai Global Geopark oleh The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), karena dianggap sebagai salah kekayaan dunia yang patut dijaga dan dilestarikan. 

    Lima perusahaan dimaksud meliputi PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa serta PT Nurham. 

    Hanya PT Gag Nikel, yang sahamnya dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam sebagai satu-satunya perusahaan nikel di daerah tersebut yang izinnya tidak dicabut oleh pemerintah.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pencabutan empat IUP ini merupakan bagian dari proses evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem Raja Ampat, yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

    “Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut Izin Usaha Pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

  • Taktik Apple agar iPhone Terhindar dari Tarif Tinggi AS

    Taktik Apple agar iPhone Terhindar dari Tarif Tinggi AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Hampir seluruh iPhone yang diekspor Foxconn dari India antara Maret hingga Mei 2025 dikirim ke Amerika Serikat (AS). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata ekspor ke AS sebesar 50% sepanjang 2024. Langkah ini menandakan upaya serius Apple untuk menghindari tarif tinggi AS terhadap produk iPhone dari China.

    Data tersebut menunjukkan, Apple telah mengubah fokus ekspornya dari India, yang sebelumnya tersebar ke berbagai negara seperti Belanda, Republik Ceko, dan Inggris, menjadi hampir sepenuhnya ke pasar Amerika Serikat.

    Dilansir dari Reuters, Jumat (13/6/2025), selama periode Maret-Mei 2025, Foxconn mengekspor iPhone senilai US$ 3,2 miliar dari India, dengan rata-rata 97% dikirim ke AS, naik signifikan dari rata-rata 50,3% pada 2024. Pada Mei 2025 saja, ekspor iPhone dari India ke AS mencapai hampir US$ 1 miliar.

    Langkah ini terjadi di tengah meningkatnya tensi perdagangan antara AS dan China. Presiden AS Donald Trump baru-baru ini menyatakan bahwa China akan dikenakan tarif sebesar 55% dalam rencana kesepakatan baru, meski masih menunggu persetujuan kedua pemimpin.

    India, seperti sebagian besar mitra dagang AS lainnya, terkena tarif dasar sebesar 10%, dan sedang berupaya menegosiasikan kesepakatan untuk menghindari tarif tambahan 26% yang sempat diumumkan dan kemudian ditunda oleh Trump pada April lalu.

    Selama lima bulan pertama tahun ini, Foxconn telah mengekspor iPhone senilai US$ 4,4 miliar ke AS dari India, melewati total ekspor sepanjang 2024 yang mencapai US$ 3,7 miliar.

    Apple juga mempercepat pengiriman iPhone dari India untuk menghindari tarif tinggi terhadap produk China. Pada Maret, Apple bahkan menyewa pesawat kargo untuk mengirim model iPhone 13, 14, 16, dan 16e senilai sekitar US$ 2 miliar langsung ke AS.

    Perusahaan juga dikabarkan melobi otoritas bandara di Chennai, Tamil Nadu, agar mempercepat proses bea cukai dari 30 jam menjadi hanya enam jam, mengingat bandara tersebut merupakan hub utama ekspor iPhone dari India.

    “Kami memperkirakan iPhone buatan India akan menyumbang 25% hingga 30% dari total pengiriman iPhone global pada 2025, naik dari 18% pada 2024,” ujar Prachir Singh, analis senior dari Counterpoint Research.

  • 160 Ribu Batang Rokok Ilegal Ditemukan di Gudang Ekspedisi Kendari – Page 3

    160 Ribu Batang Rokok Ilegal Ditemukan di Gudang Ekspedisi Kendari – Page 3

    Upaya penelusuran terhadap penerima barang tidak membuahkan hasil. Alamat pengiriman tidak ditemukan, sementara nomor telepon yang tertera pada paket dalam kondisi tidak aktif.

    Petugas sempat meminta pihak ekspedisi memperbarui status pengiriman agar penerima dapat dihubungi, namun hingga akhir jam operasional tidak ada respons.

    Atas temuan tersebut, Bea Cukai Kendari menetapkan kepala gudang sebagai kuasa pemilik barang dan menerbitkan dua surat bukti penindakan (SBP) sebagai dokumen resmi.

    “Pengawasan akan terus kami tingkatkan, terutama pada periode rawan seperti libur panjang. Selain itu, kami juga aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan rokok ilegal,” kata Tonny.

     

  • Fasilitas Impor Sementara Permudah Kedatangan Kapal Wisata Asing ke Anambas – Page 3

    Fasilitas Impor Sementara Permudah Kedatangan Kapal Wisata Asing ke Anambas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bea Cukai Tanjungpinang memfasilitasi impor sementara kapal wisata asing yang berpartisipasi dalam acara Sail Malaysia Passage to East Yacht Rally 2025 di Kepulauan Anambas, awal Juni lalu.

    Acara tahunan ini digelar pada 8 April hingga 2 September 2025 dan mencakup sejumlah destinasi di Malaysia dan sekitarnya, termasuk Kepulauan Anambas yang menjadi tuan rumah pada 5–9 Juni 2025.

    Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Tanjungpinang, Setia Handaya, mengatakan sebanyak 30 kapal wisata atau yacht mengikuti kunjungan ke Anambas dan Natuna dalam rangkaian acara tersebut.

    “Penyelenggaraan kegiatan ini tidak lepas dari pelayanan dan pengawasan Bea Cukai Tanjungpinang. Kami menggunakan pemberitahuan pabean vessel declaration sebagai dokumen untuk impor sementara dan ekspor kembali kapal wisata asing maupun suku cadangnya,” ujar Setia dalam keterangannya.

    Fasilitas ini diberikan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.04/2017 tentang perubahan atas PMK 261/PMK.04/2015 mengenai impor sementara kapal wisata asing.

     

    Perbarui informasi Anda bersama Fokus edisi (15/09) dengan beberapa topik di antaranya, Rumah di Pesisir Tenggelam Dihantam Ombak Tinggi, Libur Panjang, Stasiun Dipadati Penumpang, Destinasi Wisata Air Terjun Buatan.

  • China Sudah Ditinggal, Amerika Langsung Diserbu Negara Ini

    China Sudah Ditinggal, Amerika Langsung Diserbu Negara Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hampir semua iPhone yang diekspor Foxconn untuk pasar Amerika Serikat (AS) sepanjang Maret-Mei 2025 berasal dari India. Hal ini menunjukkan keseriusan Apple memindahkan rantai pasokan produksinya dari China.

    Sebelumnya, sekitar 80% fasilitas produksi iPhone berasal dari China. Namun, konflik geopolitik antara AS dan China yang dibarengi ancaman tarif super tinggi membuat posisi Apple terhimpit dan menggenjot diversifikasi fasilitas produksi ke India.

    Saat ini, fasilitas produksi iPhone di India difokuskan untuk melayani permintaan dari pasar AS secara eksklusif. Sebelumnya, pabrik iPhone di India juga melayani kebutuhan dari negara-negara lain seperti Belanda, Ceko, dan Inggris.

    Sepanjang Maret-Mei 2025, Foxconn tercatat mengekspor iPhone senilai US$3,2 miliar dari India. Sebanyak 97% di antaranya dikapalkan ke AS.

    Sebagai perbandingan, pada periode yang sama di 2024, rata-rata ekspor iPhone dari pabrik Foxconn di India ke AS hanya sekitar 50,3% dari total pengapalan, dikutip dari Reuters, Jumat (13/6/2025).

    Secara spesifik sepanjang Mei 2025, pengiriman iPhone oleh Foxconn ke AS bernilai hampir US$1 miliar. Nilai itu adalah tercatat sebagai yang tertinggi kedua setelah pengapalan pada Maret 2025 yang mencatat rekor US$1,3 miliar.

    Apple menolak berkomentar, sementara Foxcoon tidak merespons permintaan komentar dari Reuters.

    Presiden AS Donald Trump pada Rabu (11/6) mengatakan China akan mengadapi tarif 55%, setelah AS-China duduk bareng di Londong, Inggris.

    Sebelumnya, Trump menetapkan tarif 145% pada produk-produk impor dari China yang masuk ke AS. Pemberlakuan tarif itu lantas ditunda selama 90 hari berdasarkan hasil kesepakatan kedua negara di Jenewa, Swiss.

    Sepanjang penundaan tarif tinggi, barang-barang impor dari China yang masuk ke AS dikenakan tarif 30%. Kini, keputusan terbaru yang disepakati kedua negara ekonomi terbesar di dunia menetapkan tarif 55% untuk barang China yang dijual di AS.

    India, seperti kebanyakan mitra dagang AS, dikenakan tarif dasar sebesar 10% dan sedang mencoba menegosiasikan kesepakatan untuk menghindari pungutan “timbal balik” sebesar 26% yang diumumkan Trump dan kemudian dihentikan pada April 2025 lalu.

    Ancaman Trump

    Di saat bersamaan, peningkatan produksi Apple di India menuai teguran keras dari Trump pada Mei lalu.

    “Kami tidak tertarik Anda [Apple] membangun di India. India bisa mengurus diri sendiri, mereka melakukannya dengan sangat baik, kami ingin Anda membangun di sini [AS],” kata Trump saat berbicara dengan CEO Tim Cook, beberapa saat lalu. Bahkan, Trump mengancam akan mengenakan tarif 25% untuk HP, termasuk iPhone, yang diproduksi di negara lain dan dijual ke AS. 

    Sepanjang 5 bulan pertama di tahun ini, Foxconn telah mengirim iPhone senilai US$4,4 miliar ke AS dari India, dibandingkan US$3,7 miliar sepanjang 2024.

    Apple menggenjot produksi iPhone dari India untuk menghindari ancaman tarif tinggi. Pada Maret lalu, Apple bahkan menyewa pesawat untuk mengirimkan iPhone 13, 14, 16, dan 16e dengan nilai US$2 miliar ke AS dari India, di tengah kekhawatiran tarif tinggi untuk barang impor dari China.

    Apple juga melobi otoritas bandara India untuk memangkas waktu yang dibutuhkan untuk melewati bea cukai di bandara Chennai di negara bagian selatan Tamil Nadu dari 30 jam menjadi 6 jam, menurut laporan Reuters. Bandara tersebut merupakan pusat utama ekspor iPhone.

    “Kami memprediksi iPhone made-in-India berkontribusi terhadap 25%-30% pengapalan iPhone global, dibandingkan 18% pada 2024,” kata analis senior firma riset Counterpoint, Prachir Singh.

    Tata Electronics yang merupakan penyuplai Apple lainnya di India, rata-rata mengirimkan 86% iPhone yang diproduksi ke AS sepanjang Maret-April 2025, menurut data bea cukai. Data sepanjang Mei 2025 belum tersedia.

    Tata Electronics mulai mengekspor iPhone sejak Juli 2024. Sepanjang tahun lalu, pabrikan itu hanya mengirimkan 52% hasil produksi iPhone-nya ke AS.

    Perdana Menteri India Narendra Modi dalam beberapa tahun terakhir telah mempromosikan negaranya sebagai hub manufaktur HP. Namun, bea masuk yang tinggi untuk mengimpor komponen HP dibandingkan dengan banyak negara lain membuat biaya produksi di India masih relatif mahal.

    Dalam catatan sejarah, setiap tahunnya Apple rata-rata menjual 60 juta unit iPhone ke AS. Sekitar 80% berasal dari penyuplai di China. Perpindahan fasilitas produksi ke India menunjukkan manufaktur China mulai ditinggal akibat konflik berkepanjangan dengan AS.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah Didesak Segera Tunjuk Dubes RI di AS Hadapi Kebijakan Migrasi Trump

    Pemerintah Didesak Segera Tunjuk Dubes RI di AS Hadapi Kebijakan Migrasi Trump

    Pemerintah Didesak Segera Tunjuk Dubes RI di AS Hadapi Kebijakan Migrasi Trump
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mendesak pemerintah segera menunjuk Duta Besar Republik Indonesia (RI) di Amerika Serikat (AS).
    Permintaan ini muncul menyusul kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden AS
    Donald Trump
    , terutama terkait keimigrasian yang mengancam deportasi bagi imigran, pencari suaka, dan pengungsi.
    Baru-baru ini, dua warga negara Indonesia (WNI) berinisial ESS (53) dan CT (48) ditangkap oleh otoritas imigrasi federal AS, yaitu Department of Homeland Security (DHS) dan Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), terkait masalah izin tinggal.
    Meskipun keduanya sedang dalam proses pengajuan perubahan status untuk mendapatkan
    green card
    , mereka tetap menjadi sasaran penegakan hukum.
    “Kita mendorong pemerintah segera menetapkan dubes untuk memimpin semua program-program dalam menyikapi keputusan-keputusan drastis Trump,” kata Junico, dalam keterangan persnya, Jumat (13/6/2025).
    Junico menilai, penangkapan kedua WNI tersebut mencerminkan lemahnya sistem perlindungan dan pengawasan terhadap diaspora Indonesia.
    Ia menilai, pemerintah lebih fokus pada migran legal, sementara banyak kasus WNI yang bermigrasi secara nonformal membutuhkan perhatian yang lebih serius.
    Diketahui, ESS ditangkap karena berstatus ilegal dan CT ditangkap karena memiliki catatan pelanggaran narkotika dan illegal entry. KJRI Los Angeles saat ini sedang berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk akses pendampingan kekonsuleran bagi kedua WNI tersebut.
    “Ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk meningkatkan perlindungan atau sistem proteksi bagi diaspora kita yang ada di sana,” tambah Junico.
    Ia beranggapan, pelindungan diperlukan lantaran deportasi Trump dilakukan dengan bantuan militer, yang membuat pelecehan terhadap WNI berpotensi meningkat.
    Terlebih, retorika anti-imigran menguat diiringi dengan pengetatan perbatasan yang agresif.
    “Kondisi di Amerika Serikat sekarang cukup mengkhawatirkan, terutama bagi para migran. Ketiadaan sistem data terpadu lintas kementerian memperparah situasi karena sulit untuk melakukan pelacakan dan pencegahan. Apapun itu, kita dorong Kementerian Luar Negeri untuk mendampingi WNI yang ditahan,” tegas Nico.
    Untuk diketahui, kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump telah memicu gelombang protes publik yang berujung pada kerusuhan dan ketegangan sosial di sejumlah negara bagian di AS.
    Setidaknya, ada 21 kebijakan yang dikeluarkan Trump untuk membersihkan AS dari migral ilegal.
    Kebijakan itu, di antaranya memberi wewenang kepada otoritas keamanan untuk menangkap terduga migran ilegal secara aktif.
    Dengan kebijakan ini, migran yang bermasalah secara hukum bisa ditangkap di mana saja, termasuk di tempat-tempat umum seperti gereja, sekolah, rumah sakit, atau pengadilan.
    Kebijakan lain yang krusial ialah penghapusan kewarganegaraan otomatis bagi bayi-bayi yang lahir di AS.
    Sebelumnya, bayi-bayi yang lahir dari ibu yang hanya tinggal secara ilegal atau hanya sementara di AS otomatis menjadi warga negara AS. Begitu pula jika ayah mereka bukan warga negara AS.
    Trump juga memerintahkan ICE menghentikan semua proses pengajuan imigrasi dan permintaan suaka serta memperkuat pengawasan perbatasan AS dan Meksiko yang kerap jadi pintu masuk imigran ilegal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bocoran Obrolan Prabowo & Trump 15 Menit Lewat Telepon

    Bocoran Obrolan Prabowo & Trump 15 Menit Lewat Telepon

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto berbicara lewat telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Komunikasi kedua kepala negara berlangsung Kamis malam (12/6/2025).

    Dalam unggahan akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, pada Jumat (13/6/2025), disebutkan Prabowo dan Trump saling menanyakan kabar serta perkembangan terkini, baik di Amerika maupun di Indonesia.

    Keduanya saling bicara selama 15 menit. Prabowo dan Trump juga disebut banyak bicara soal peningkatan kerja sama antar kedua negara. Disebutkan juga, kedua pemimpin juga saling berkabar melalui sambungan telepon pada 11 November 2024.

    “Sebagai pemimpin dua negara besar, keduanya juga sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta menegaskan dukungan mereka terhadap upaya menjaga stabilitas dan perdamaian global,” tulis unggahan pada akun @sekretariat.kabinet.

    Sebelumnya, Prabowo lebih dulu memamerkan momen melakukan komunikasi dengan Trump itu lewat unggahan Instagram di akun resmi @prabowo.

    Sebuah foto diunggah Prabowo kemarin malam, Kamis malam. Dalam foto itu, Prabowo nampak berada dalam ruangan kerjanya, dia menelepon Trump dengan ponselnya sambil duduk di meja kerjanya.

    “Hari ini saya menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump,” sebut Prabowo dalam keterangan unggahannya.

    Pembicaraan lewat telepon ini dilakukan Prabowo dengan Trump di tengah proses negosiasi tarif impor. Proses negosiasi itu dilakukan sejak pertengahan April usai Trump mengumumkan tarif resiprokal, Indonesia sendiri terkena 32% untuk tiap barang yang diekspor ke Amerika.

    Info terakhir, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin proses negosiasi itu mengatakan tim teknis negosiasi terus bertukar informasi. “Prosesnya kita ikuti saja,” kata Airlangga pertengah Mei lalu.

    Sebagai informasi, pemerintah telah menandatangani non-disclosure agreement (NDA) yang menjadi tanda awal negosiasi pada akhir kunjungan ke AS akhir bulan lalu. Kesepakatan tersebut mengharuskan kedua negara tidak menyampaikan secara detail kepada publik terkait hasil atau perkembangan dari proses negosiasi yang masih berlangsung.

    Sejauh ini tawaran yang diajukan pemerintah Indonesia kepada AS masih sama dan terus berproses. Termasuk tawaran terkait deregulasi aturan pajak dan bea cukai, menambah impor dari AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, hingga menghapus kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Tawaran utama Indonesia untuk menurunkan tarif impor sendiri adalah menawarkan upaya penyeimbangan neraca dagang dengan AS, Indonesia siap memangkas surplus dengan AS dengan menambah volume impor barang dari AS.

    Komoditas yang ditawarkan untuk diimpor dari AS ke Indonesia adalah minyak dan gas hingga produk agrikultur macam gandum dan kedelai.

    Selain itu, Indonesia akan memfasilitasi perusahaan AS untuk yang selama ini beroperasi di dalam negeri untuk berbisnis dengan aman dan nyaman. Beberapa hal terkait kemudahan perizinan dan insentif akan diberikan untuk perusahaan AS.

    Indonesia juga menawarkan produk mineral kritis kepada AS dan mempermudah regulasi impor termasuk produk holtikultura dari AS. Investasi antara kedua negara juga akan didorong dalam skema business to business (B to B).

    (hal/hns)