Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • Penjualan Rokok Lesu, Produsen Menanti Moratorium Kenaikan Cukai Hasil Tembakau

    Penjualan Rokok Lesu, Produsen Menanti Moratorium Kenaikan Cukai Hasil Tembakau

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menantikan sinyal dari pemerintah untuk menahan laju kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) selama 3 tahun ke depan guna memulihkan kinerja pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT). 

    Ketua Umum Gaprindo Benny Wachjudi mengatakan, pihaknya mencatat penjualan rokok pada awal tahun ini mengalami perbaikan yang positif dibandingkan tahun lalu. Hal ini dikarenakan tahun ini pemerintah menetapkan untuk tidak menaikkan CHT.  

    “Jadi kami sangat berharap lah kalau memang bisa direalisasikan moratorium 3 tahun itu,” kata Benny kepada Bisnis, Selasa (17/6/2025). 

    Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya telah menetapkan kenaikan cukai rokok dengan rata-rata 10% pada 2023 dan 2024. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 191/2022. 

    Kenaikan tarif rata-rata cukai 2 tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, terlebih pascapandemi yang melonjak rata-rata di atas 20%. 

    Menurut pelaku usaha, kondisi tersebut menekan industri pengolahan tembakau. Padahal, industri ini telah berkontribusi besar pada penerimaan negara. Cukai rokok menyumbang Rp216,9 triliun dari total penerimaan cukai tahun 2024 senilai Rp226,4 triliun. 

    “Kalau dari data penegusan cukai sampai triwulan pertama sampai Maret, kelihatannya sih relatif cukup bagus, kelihatannya sih relatif bagus untuk SPM [sigaret putih mesin] mungkin karena ada kebijakan, tidak ada kenaikan cukai kemarin kan 2025,” terangnya. 

    Kendati demikian, dia menerangkan bahwa meski tahun ini cukai tidak naik, terdapat sejumlah tantangan yang menekan kinerja industri rokok. Tekanan yang dimaksud berasal dari kebijakan pembatasan penjualan rokok dalam PP No. 28/2023 tentang kesehatan maupun turunannya. 

    Beberapa di antaranya seperti rencana penyeragaman kemasan polos yang dapat menghilangkan keadilan dalam berusaha. Aturan yang disebut akan tertuang dalam rancangan peraturan menteri kesehatan (R-Permenkes) itu disebut akan memicu tumbuhnya rokok ilegal. 

    “Dengan tidak adanya pembeda antara satu rokok dengan yang lain justru yang akan lebih masif adalah rokok-rokok ilegal,” tambahnya.

    Merujuk pada data Dirjen Bea Cukai, penindakan terhadap rokok ilegal pada 2024 mencapai 20.000 kasus, sementara pada 2023 dan 2022 masing-masing di angka 22.000 kasus dengan total 752 juta batang rokok ilegal diamankan.

    Adapun, pada kuartal I/2025, DJBC juga melakukan 2.928 penindakan dengan total 257,27 juta batang rokok ilegal yang disita dan nilai ekonominya berkisar Rp367 miliar.

    Dalam hal ini, Benny menyepakati bahwa aspek kesehatan menjadi hal yang harus diutamakan. Namun, dia menilai Indonesia masih memerlukan kontribusi CHT untuk penerimaan negara. 

    Pihak Gaprindo juga berharap pemerintah merealisasikan moratorium kenaikan cukai selama 3 tahun. Menurut dia, hal ini penting untuk mendukung pemulihan industri dan menjaga lapangan pekerjaan di sektor ini.

    “Kita kan punya target tumbuh 8%. Tapi tahun ini bisa 5% juga enggak mungkin kayaknya. Itu pun ada kontribusi rokok. Kalau rokok ditekan lagi, ya bagaimana mungkin 4,5% pun enggak nyampe, bisa-bisa,” ujarnya.

  • Pengusaha Proyeksi Ekspor Batu Bara RI ke China & India Lesu Tahun Ini

    Pengusaha Proyeksi Ekspor Batu Bara RI ke China & India Lesu Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha memproyeksi volume ekspor batu bara ke China dan India merosot tahun ini. Hal ini tak lepas dari melemahnya permintaan dari kedua pasar terbesar emas hitam RI itu.

    Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, melemahnya permintaan itu terjadi karena China dan India tengah meningkatkan konsumsi energi dalam negeri.

    “Memang trennya di tahun 2025 ini akan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini karena tentu saja market demand-nya juga melemah di China dan India, mereka boosting domestic consumption,” kata Hendra dalam acara peluncuran laporan The Energy Shift Institute (ISI), Selasa (17/6/2025).

    Khusus pasar China, impor batu bara RI ke negara turun secara tahunan (yoy) dalam 3 bulan berturut-turut. Bea Cukai China mencatat impor batu bara dari Indonesia mencapai 14,28 juta ton pada April 2025. Volume impor itu merosot 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Kendati demikian, Hendra tak begitu khawatir. Sebab, permintaan batu bara untuk domestik dinilai masih tinggi. Hal ini seiring dengan pemerintah yang memiliki target mewujudkan swasembada energi.

    “[Permintaan batu bara] relatif masih cukup panjang hanya untuk memenuhi kepentingan domestik, apalagi di asta cita pemerintah, swasembada energi ini merupakan salah satu prioritas,” katanya.

    Lebih lanjut, Hendra juga mengungkapkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah maupun India-Pakistan juga tak akan mengganggu kinerja ekspor batu bara.

    Pasalnya, sekitar 98% hingga 99% ekspor batu bara Indonesia ditujukan ke negara-negara di kawasan Asia.

    “Jadi kita banyak mendapat pertanyaan satu dua hari ini mengenai konflik di Timur Tengah, bagaimana dampaknya terhadap batu bara Indonesia, tentu saja minimum impak ya. jadi less impact lah gitu ya,” tutur Hendra.

  • Dirjen Djaka Bea Cukai Umumkan Rencana Pembentukan Satgas Berantas Rokok Ilegal

    Dirjen Djaka Bea Cukai Umumkan Rencana Pembentukan Satgas Berantas Rokok Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama menyebut akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Peredaran Rokok Ilegal dalam rangka mengatasi peredaran barang kena cukai tersebut. 

    Djaka berjanji akan melakukan operasi penindakan barang ilegal tersebut secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. “Insyaallah saya akan membentuk Satgas Pencegahan Rokok Ilegal,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025).

    Dia menyebut sepanjang 2025 Bea Cukai minim melakukan penindakan namun jumlah barang yang ditindak justru lebih banyak. Menurut Djaka sepanjang tahun berjalan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau secara year-on-year (YoY), penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai terkait dengan rokok ilegal terjadi penurunan sebesar 13,2%. Sementara jumlah barang yang ditindak mencapai 285,81 juta batang rokok ilegal atau meningkat 32% YoY. 

    Teranyar, Bea Cukai baru saja melakukan penindakan serentak rokok ilegal di wilayah Aceh sebanyak 4,62 juta barang dengan nilai sekitar Rp7,02 miliar. 

    Rokok tersebut terdiri dari Rokok Machester Royal Red (truk) sebanyak 250.000 batang senilai Rp391,25 juta, Rokok Machester Royal Red (Gudang) sebanyak 1,75 juta batang senilai Rp2,74 miliar, dan rokok ABI Blueberry sebanyak 2,62 juta batang senilai Rp3,89 miliar. 

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dugaan pelanggaran rokok ilegal sepanjang tahun 2024 ditemukan bahwa rokok polos menempati posisi teratas sebesar 95,44%, disusul palsu sebesar 1,95%, salah peruntukan 1,13%, bekas 0,51%, dan salah personalisasi 0,37%. Risiko kerugian negara diperkirakan Rp97,81 triliun.

    Adapun, penerimaan kepabeanan dan cukai termasuk dari cukai rokok pada Mei 2025 tercatat mencapai Rp22,9 triliun atau tumbuh sebesar 71,1% YoY. Utamanya didorong kebijakan penundaan pelunasan pita cukai dari 3 bulan (2024) menjadi 2 bulan pada tahun ini.

    Jika dilakukan normalisasi atau tanpa penundaan pelunasan, penerimaan cukai pada Mei 2025 tetap meningkat. 

  • Istana Tegaskan Pembentukan Badan Penerimaan Negara Belum Jadi Prioritas

    Istana Tegaskan Pembentukan Badan Penerimaan Negara Belum Jadi Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) belum menjadi prioritas pemerintah.

    Hal ini disampaikan menanggapi isu yang berkembang terkait struktur kelembagaan baru yang sempat disebut-sebut akan menjadi bagian dari reformasi penerimaan negara di Kantor Presiden, Selasa (17/6/2025).

    “Belum ada, belum. Saya belum lihat dan memang enggak ada [struktur BPN yang beredar],” kata Prasetyo kepada wartawan.

    Wacana pembentukan BPN sempat mencuat setelah pernyataan beberapa pejabat terkait, termasuk dari Kementerian Keuangan. Namun Prasetyo menyatakan bahwa pembentukan lembaga baru tersebut masih sebatas kemungkinan, bukan keputusan.

    “Bahwa dimungkinkan kita membentuk badan itu, iya. Tapi manakala memang diperlukan. Kalau tidak ya [tidak dibuat],” ujarnya sambil menggelengkan kepala beberapa kali.

    Ketika ditanya apakah badan semacam itu sudah mendesak untuk dibentuk, Prasetyo menjawab tegas belum dibutuhkan.

    Dia menambahkan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah memperkuat sistem dan kinerja instansi yang sudah ada, terutama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan.

    “Sekarang semua sedang konsentrasi temen temen di kemenkeu, kemudian kemarin dirjen pajak, dirjen bea cukai yang baru, ini terus bekerja keras memperbaiki kinerja, memperbaiki sistem, memperbaiki pendataan,” jelasnya. 

    Dia juga menekankan bahwa upaya peningkatan penerimaan negara bukan sekadar menaikkan tarif pajak.

    Dengan demikian, Prasetyo kembali menegaskan bahwa  pembentukan Badan Penerimaan Negara, meskipun secara hukum dimungkinkan,  yetapibelum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.

    Menurutnya, saat ini pemerintah lebih memilih untuk memaksimalkan potensi lembaga yang sudah ada guna mengoptimalkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat.

    “Kami harapannya supaya penerimaan kita di sektor pajak bisa meningkat, tapi perlu saya garis bawahi bahwa bukan menaikkan tarif pajaknya ya, jadi jangan dimaknai naik pendapatan pajak itu karena tarif pajaknya dinaikkan, bukan, bukan itu, jadi jangan salah,” pungkas Prasetyo.

  • Penerimaan Pajak Mei 2025 Turun 10,1% jadi Rp683,3 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

    Penerimaan Pajak Mei 2025 Turun 10,1% jadi Rp683,3 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan pajak Rp683,3 triliun per Mei 2025. Angka tersebut turun 10,13% secara tahunan (year on year/YoY) dari realisasi pajak Mei 2024 senilai Rp760,38 triliun.

    Realisasi penerimaan pajak tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Juni 2025 yang berisi data realisasi APBN Mei 2025. Konferensi pers berlangsung di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (17/6/2025).

    “Pajak, dalam hal ini terkumpul Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target tahun 2025 [senilai Rp2.189,3 triliun],” ucap Sri Mulyani.

    Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp122,9 triliun per Mei 2025 atau setara 40,7% dari target APBN 2025 sebesar Rp301,6 triliun.

    Total penerimaan perpajakan, yang terdiri dari pajak dan bea cukai, mencapai Rp806,2 triliun per Mei 2025 atau setara 32,4% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.490,9 triliun. Angka tersebut turun 7,2% dibandingkan realisasi penerimaan perpajakan per Mei 2024 sebesar Rp869,50 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memaparkan data yang berbeda dengan Sri Mulyani, dia menunjukkan data penerimaan pajak bruto. Mengacu pada angka itu, menurut Anggito, penerimaan pajak bruto tumbuh 0,2% secara tahunan sedangkan pajak neto turun 7,4% pada Mei 2025.

    Penerimaan pajak neto itu turun menurutnya karena ada faktor restitusi.

    “[Penerimaan pajak] neto tidak bisa dijadikan pedoman mengenai kondisi ekonomi saat ini,” ujar Anggito.

    Turunnya penerimaan pajak ini menjadi pekerjaan rumah bagi Direktur Jenderal Pajak baru, Bimo Wijayanto, yang dilantik pada Jumat (23/5/2025) atau hampir sebulan yang lalu. Gangguan pada sistem inti perpajakan atau Coretax juga menjadi tanggung jawab Bimo.

    “Mungkin untuk fair-nya [adilnya] kita akan meminta nanti Pak Dirjen baru, Pak Bimo untuk melihat dulu ke dalam. Berikanlah satu bulan beliau untuk melihat semuanya, melihat data, fakta, realita dengan fresh perspective [perspektif baru] dari dirjen pajak yang baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (23/5/2025) sore atau beberapa jam setelah pelantikan Bimo.

    Beberapa hari setelahnya, Bimo sempat buka suara bahwa penyelesaian gangguan Coretax menjadi salah satu tugas awal yang dia jalankan pada hari-hari pertamanya menjabat.

    Dia mengungkapkan fokusnya masih memperdalam fungsi Coretax. Bimo menyebut dalam beberapa hari pertama menjabat belum ada pembahasan sampai penyelesaian error maupun bugs dalam implementasi sistem baru tersebut.

    Bimo menyebut agenda yang akan dilakukan dalam waktu satu bulan ke depan adalah memetakan pekerjaan yang tertunda (pending matters) dan sejumlah isu strategis untuk membenahi Coretax.

    “Belum [tahu], saya one-on-one [dengan pemangku kepentingan di DJP] belum selesai. Itu butuh seminggu lah one-on-one untuk Coretax,” ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (27/5/2025).

  • Tak Biasa, Ekspor Batu Bara Kokas China ke RI Tiba-tiba Melonjak

    Tak Biasa, Ekspor Batu Bara Kokas China ke RI Tiba-tiba Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA – China dilaporkan mengekspor tiga kargo batu bara kokas ke pabrik-pabrik pengolahan di Sulawesi pada Mei 2025. Pengiriman batu bara ini terbilang langka lantaran pasar batu bara kokas biasanya didominasi oleh pasokan dari Australia dan Indonesia.

    Sebagai importir batu bara kokas terbesar di dunia, China bukanlah pengekspor utama bahan bakar pembuatan baja tersebut. Data bulanan bea cukai China menunjukkan bahwa China hanya mengekspor batu bara kokas ke Indonesia sebanyak tiga kali sejak awal 2024.

    China tercatat mengekspor 78.030 metrik ton batu bara kokas ke Indonesia pada April 2025, pengiriman pertama sejak Juli 2024. Volume ekspor tersebut melonjak bila dibandingkan Juli 2024 yang mencapai sekitar 20.000 metrik ton dan Januari 2024 yang kurang dari 40.000 metrik ton. Data untuk bulan Mei belum tersedia.

    Melansir Reuters, Senin (16/6/2025), Shanxi Coking Coal Group menjual batu bara kokas kepada China Risun Group yang kemudian diekspor ke Indonesia pada bulan lalu, ungkap tiga orang narasumber. Risun mengoperasikan salah satu pabrik pengolahan kokas terbesar di wilayah Sulawesi.

    Seorang sumber mengatakan bahwa BUMN China tersebut juga menjual kargo kokas lainnya ke Hong Kong Jinteng Development Ltd untuk diekspor ke Indonesia. Sementara itu, sumber kedua menambahkan bahwa Shanxi juga menjual kargo ketiga ke pabrik Dexin Steel di Indonesia.

    Shanxi Coking Coal, China Risun, dan Dexin Steel tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk memberikan komentar. Reuters juga tidak dapat menghubungi Hong Kong Jinteng Development Ltd.

    Konsultan independen Lawrence Yan mengatakan bahwa langkah tersebut dirancang untuk menguji kelayakan ekonomi dari pasokan China dan menunjukkan kepada penjual tradisional, seperti Australia, bahwa pabrik-pabrik di Indonesia memiliki alternatif pasokan lain.

    Namun, dia menilai dengan tingginya biaya dan persaingan ketat dari Rusia serta Mongolia membuat ekspor batu bara kokas ini kecil kemungkinan akan menjadi arus utama perdagangan China.

    Sementara itu, menurut seorang eksekutif di perusahaan perdagangan China Winsway, dalam jangka panjang, kokas berpotensi menjadi produk eskpor reguler China seiring lemahnya permintaan domestik lantaran perlambatan industri baja China.

    Adapun, pabrik pengolahan kokas di Sulawesi telah berkembang menjadi pusat pasokan kokas metalurgi — bahan baku yang digunakan oleh produsen baja — sehingga mendorong meningkatnya permintaan batu bara kokas yang digunakan untuk membuat kokas tersebut.

    Ekspor kokas metalurgi Indonesia mencapai rekor tertinggi pada 2024, menurut data dari Kpler. Namun, menurut salah satu sumber, kawasan tersebut kini menghadapi masalah kelebihan kapasitas, dengan tingkat pemanfaatan hanya sekitar 60% hingga 70%.

    Ekspor kokas metalurgi Indonesia juga terdampak oleh pembatasan impor yang diberlakukan India — salah satu pembeli utama — sejak Desember lalu.

  • Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Tuban, Bea Cukai Bojonegoro Sampaikan Peran Penting Pemuda

    Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Tuban, Bea Cukai Bojonegoro Sampaikan Peran Penting Pemuda

    Tuban (beritajatim.com) – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro sosialisasikan gempur rokok ilegal kepada peserta Tournament E-Sport PWI Tuban Season II 2025 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.

    Sesuai dengan wilayah kerja Bea Cukai di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, sosialisasi ini dilaksanakan pada minggu (15/06/2025) kemarin.

    Perwakilan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro, Purnomo mengatakan bahwa sosialisasi gempur rokok ilegal seperti ini sangat terbantu sekali. Mengingat, anak-anak muda bisa menyampaikan kepada teman-temanya, tetangganya dan lingkungan sekitar bahwa rokok ilegal ini dampak negatifnya sangat luar biasa sekali.

    “Peran pemuda sangat penting, mereka dapat memberikan informasi terkait dampak dari rokok ilegal, selain keuangan negara, juga tidak baik untuk usaha maupun kesehatan,” ujar Purnomo.

    Ia mengajak bersama-sama untuk gempur rokok ilegal khususnya di wilayah Kabupaten Tuban juga termasuk. Sehingga, diharapkan baik pemuda dan peran media ikut serta dalam mensosialisasikan hal ini.

    “Karena dampak rokok ilegal ini sangat tidak bagus,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tuban, Suwandi menyampaikan terimakasih atas waktunya Bea Cukai Bojonegoro telah menyempatkan hadir dalam tournament E-Sport Season II ini, selain berkompetisi, diharapkan para generasi muda mendapatkan wawasan literasi terkait dunia jurnalistik dan mendapatkan sosialisasi yang tepat terkait gempur rokok ilegal.

    “Sosialisasi gempur rokok ilegal ini sangat penting, supaya generasi muda Tuban tahu mana yang rokok legal, mana yang ilegal beserta ciri-cirinya seperti apa,” tutup Suwandi. [dya/ted]

  • Menko Polkam Apresiasi BNN hingga Bea Cukai Bongkar 2 Ton Sabu di Batam

    Menko Polkam Apresiasi BNN hingga Bea Cukai Bongkar 2 Ton Sabu di Batam

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Budi Gunawan menyampaikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) hingga Bea Cukai RI atas pengungkapan 2 ton sabu di Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

    Hal itu disampaikan oleh Budi Gunawan saat menghadiri pemusnahan 2 ton sabu di Alun-alun Engku Putri, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (12/6/2025). Dalam sambutannya, Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan pesan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, yang memberikan apresiasi tinggi atas capaian luar biasa tersebut.

    “Ini merupakan sejarah terbesar dalam pengungkapan narkoba di negara kita, di perairan Kepri. Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh tim gabungan,” ujar Budi Gunawan.

    Pada kesempatan itu pula, Budi Gunawan memberikan penghargaan kepada 10 pejabat lintas instansi. Lima di antaranya adalah Panglima armada 1 Laksda TNI Fauzi, Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN Brigjen Pol R Ahmad Wibowo, Kepala Bea Cukai Tanjung Balai Karimun Jerry Kurniawan, Plt Direktur Intervensi Bidang Rehabilitasi BNN RI Dr. dr. Farid Amansyah, dan Direktur Interdiksi Deputi Bidang Pemberantasan BNN Tery Zakiar Muslim.

    Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan apresiasi kepada BNN RI hingga Bea Cukai atas pengungkapan 2 ton sabu di Batam, Kepri. (dok. Istimewa)

    Pemusnahan 2 Ton Sabu

    Kepala BNN RI Marthinus Hukom yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan pemusnahan ini merupakan komitmen BNN dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum serta pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

    Kegiatan pemusnahan ini disaksikan oleh Menko Polkam Budi Gunawan, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Kepala Badan Komunikasi Strategis Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala BNNP Kepri Brigjen Hanny Hidayat, serta unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Bea-Cukai, DPR RI, tokoh agama, akademisi, dan tokoh masyarakat setempat.

    Operasi besar-besaran tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan intelijen terkait adanya perlintasan narkoba ke wilayah RI melalui perairan. Informasi tersebut ditindaklanjuti oleh tim gabungan dengan melaksanakan observasi dan pemetaan di lokasi.

    Operasi besar-besaran tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan intelijen terkait adanya perlintasan narkoba ke wilayah RI melalui perairan. Informasi tersebut ditindaklanjuti oleh tim gabungan dengan melaksanakan observasi dan pemetaan di lokasi.

    Modus operandi jaringan menyelundupkan sabu dalam 31 kardus yang disembunyikan di ruang kapal dan 36 kardus lainnya di tangki bahan bakar bawah kapal. Enam tersangka ditangkap dalam operasi tersebut, antara lain 4 warga negara Indonesia (WNI) berinisial HS, LC, FR, dan RH, serta dua warga negara asing (WNA) asal Thailand berinisial WP dan TL.

    Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka terancam hukuman maksimal berupa pidana mati atau penjara seumur hidup.

    (mei/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Penjualan Rokok Anjlok, Gudang Garam Stop Beli Tembakau

    Penjualan Rokok Anjlok, Gudang Garam Stop Beli Tembakau

    Temanggung, Beritasatu.com – Penurunan penjualan rokok yang luar biasa di Indonesia membuat PT Gudang Garam tidak membeli bahan baku tembakau dari Temanggung, Jawa Tengah, untuk sementara.

    Bupati Temanggung Agus Setyawan menyampaikan, penurunan harga saham ditengari jadi salah satu penyebab Gudang Garam menahan pembelian. Pasalnya, harga saham mereka turun dari Rp 90.000 per lembar menjadi Rp 9.600 per lembar.

    “Jadi memang tidak lagi kondusif untuk membeli bahan baku khususnya dari Temanggung,” katanya di Temanggung seperti dilansir dari Antara, Minggu (15/6/2025).

    Menurut dia, saat ini bahan baku tembakau di PT Gudang Garam juga mengelami kelebihan pasokan. Bahkan, jumlah produksi tembakau mencukupi sampai empat tahun ke depan. “Infonya seperti itu dari manajemen PT Gudang Garam Kediri,” katanya.

    Selain itu, dia menyampaikan sudah mencoba menghubungi Bea Cukai untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan cukai. Hal ini dilakukan untuk membentuk kawasan industri di wilayah tersebut.

    “Kita akan mencoba untuk bisa merintis itu dan kemarin dari asisten dua sudah mengajukan ke saya untuk rintisan di tahun 2026, tapi apakah nanti bisa direalisasi kita lihat nanti. Kita masih berhitung karena efisiensi dan macam-macam,” katanya.

    Menurutnya, Pemkab Temanggung akan mendukung rencana tersebut untuk membesarkan UMKM bidang industri hasil tembakau khususnya rokok. Dia yakin, hal ini akan berimbas positif pada masyarakat luas khususnya pelaku pertembakauan di Kabupaten Temanggung.

  • Patroli Perbatasan Akan Hadir di Piala Dunia Antarklub 2025 sebagai Rutinitas

    Patroli Perbatasan Akan Hadir di Piala Dunia Antarklub 2025 sebagai Rutinitas

    JAKARTA – U.S. Customs and Border Protection (CBP) mengatakan pihaknya secara rutin menyediakan keamanan di acara-acara olahraga besar sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang kehadiran lembaga tersebut di Piala Dunia Antarklub 2025 di tengah tindakan keras Presiden Donald Trump terhadap imigrasi.

    “U.S. Customs and Border Protection berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra lokal dan federal kami untuk memastikan Piala Dunia Antarklub 2025 aman bagi semua orang yang terlibat.”

    “Hal itu seperti yang kami lakukan pada setiap acara olahraga besar, termasuk Super Bowl. Misi kami tetap tidak berubah,” kata lembaga tersebut pada Kamis, 12 Juni 2025, waktu lokal, sebagai tanggapan atas pertanyaan oleh The Associated Press.

    Lembaga tersebut sebelumnya telah menghapus unggahan media sosial yang mengatakan bahwa para petugasnya akan ‘diberi pakaian layak pakai’ untuk pertandingan pembukaan Piala Dunia Antarklub 2025 akhir pekan ini.

    Presiden FIFA, Gianni Infantino, menanggapi pertanyaan tentang keterlibatan CBP selama acara awal minggu ini yang mempromosikan pertandingan pembuka pada Minggu, 15 Juni 2025 WIB, antara Inter Miami vs Al Ahly di Hard Rock Stadium di Miami Gardens, Florida.

    “Tidak, saya tidak punya kekhawatiran tentang apa pun dalam artian bahwa kami sudah memerhatikan setiap pertanyaan keamanan.”

    “Tentu saja, yang terpenting bagi kami ialah menjamin keamanan bagi semua suporter yang datang ke pertandingan. Ini adalah prioritas kami,” kata Infantino.

    Agen Patroli Perbatasan secara rutin dipanggil untuk membantu keamanan untuk acara-acara besar, termasuk Super Bowl.

    Mereka menangani hal-hal, seperti memeriksa pengiriman kargo ke stadion untuk bahan-bahan berbahaya dan berkontribusi pada perencanaan darurat.

    Pada final Copa America 2024 di Hard Rock Stadium, kerumunan suporter menerobos gerbang keamanan dan memaksa pertandingan ditunda.

    Pejabat untuk Miami-Dade County mengatakan kurangnya pengumpulan informasi intelijen, perimeter keamanan yang tidak memadai, dan sejumlah besar suporter yang tidak memiliki tiket di area stadion menyebabkan kekacauan tersebut.

    “Seperti halnya semua acara stadion, pejabat Hard Rock Stadium bekerja sama dengan lembaga penegak hukum setempat dan penyelenggara acara untuk menetapkan serta menegakkan protokol keamanan berdasarkan kebutuhan unik setiap acara,”

    “Untuk Piala Dunia Antarklub 2025, para suporter harus melewati beberapa titik pemeriksaan keamanan dan tiket untuk memasuki Stadion Hard Rock.”

    “Semua suporter juga akan dipindai tiketnya saat memasuki lokasi. Memastikan keselamatan penggemar terus menjadi prioritas utama untuk semua acara di stadion,” kata Hard Rock Stadium dalam sebuah pernyataan kepada ESPN minggu ini tentang rencana keamanan Piala Dunia Antarklub 2025.

    FIFA juga mengatakan telah ada kerja sama erat dengan beberapa lembaga.

    “Keselamatan suporter dan peserta adalah yang terpenting dalam segala hal yang kami lakukan untuk memastikan pengalaman yang positif dan berkesan bagi semua orang.”

    “Sejalan dengan turnamen FIFA sebelumnya, tim keselamatan dan keamanan kami telah merencanakan serta bekerja sama erat dengan pejabat stadion, lembaga lokal, regional, suku, negara bagian, dan federal untuk memastikan kehadiran keamanan yang kuat.”

    “Tidak hanya untuk pertandingan pembukaan di Stadion Hard Rock, tetapi juga di semua tempat penyelenggaraan Piala Dunia Antarklub 2025,” bunyi pernyataan FIFA.

    Pertandingan pembukaan Piala Dunia Antarklub 2025 berlangsung di tengah protes beberapa kota atas tindakan oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat.

    Piala Dunia Antarklub 2025 menampilkan 32 tim dari seluruh dunia yang bermain di 11 kota hingga 13 Juli 2025.