Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • 6 Juta Orang Bergantung pada Industri Rokok, Bamsoet Serukan Kebijakan Berbasis Data

    6 Juta Orang Bergantung pada Industri Rokok, Bamsoet Serukan Kebijakan Berbasis Data

    MAGELANG – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa industri rokok masih menjadi pilar penting dalam menopang perekonomian nasional. Hal ini disampaikan saat mengunjungi pabrik rokok merek HS milik pengusaha muda Muhammad Suryo yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah.

    Menurutnya, meskipun dihadapkan pada semakin ketatnya regulasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak kesehatan akibat merokok, sektor rokok tetap memberi kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja.

    “Lebih dari 6 juta orang bergantung pada industri rokok, mulai dari petani, buruh pabrik, hingga pedagang. Sektor ini punya dampak besar terhadap kesejahteraan banyak keluarga di Indonesia,” ujar Bamsoet dalam kunjungannya, Minggu, 29 Juni.

    Rokok HS sendiri merupakan produk legal yang tengah berkembang pesat di pasaran, dengan beberapa varian seperti HS Original, HS Slim, dan HS Click yang memiliki cita rasa buah-buahan. Produk ini diklaim berkontribusi dalam menekan peredaran rokok ilegal sekaligus mendukung perekonomian daerah.

    Bambang Soesatyo yang juga Ketua MPR RI ke-15 dan mantan Ketua DPR RI menambahkan bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) pada 2024 mencapai lebih dari Rp232 triliun atau sekitar 9–10 persen dari total pendapatan negara. Dana ini turut digunakan untuk program-program publik seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

    Di sisi tenaga kerja, industri rokok juga menyerap jutaan orang di berbagai lini. Di pabrik, terutama yang berskala kecil dan menengah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ribuan buruh pelinting masih menjadi tulang punggung produksi. Sementara di hulu, petani tembakau dan cengkeh menggantungkan hidup mereka pada keberlanjutan sektor ini. Distribusi, logistik, dan pedagang eceran juga menjadi bagian dari rantai ekonomi yang terbangun dari industri ini.

    Namun, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Kenaikan tarif cukai rokok pada 2024 sebesar rata-rata 10 persen berisiko mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal. Sepanjang 2023, Bea Cukai mencatat lebih dari 600 juta batang rokok ilegal berhasil digagalkan, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp820 miliar. Tanpa pengawasan ketat, produsen legal bisa semakin tertekan, sementara pasar gelap justru tumbuh.

    Selain itu, tekanan dari kampanye global anti tembakau dan regulasi nasional yang semakin ketat, seperti wacana revisi PP 109/2012 tentang pembatasan iklan dan promosi rokok, juga menambah beban bagi pelaku industri.

    Jika kebijakan ini tidak disertai dengan kajian dampak ekonomi yang menyeluruh, maka sektor padat karya dan pelaku UMKM yang tergantung pada distribusi rokok bisa terdampak.

    “Kita butuh kebijakan yang tidak hanya tegas, tapi juga adil dan berbasis data. Tujuannya tidak sekadar mengendalikan konsumsi rokok, tapi juga menjaga kesinambungan ekonomi, fiskal, dan perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor ini,” pungkas Bamsoet.

  • Hyundai-Kia Banting Harga Mobil Ratusan Juta Rupiah, Khusus Tipe Ini

    Hyundai-Kia Banting Harga Mobil Ratusan Juta Rupiah, Khusus Tipe Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hyundai dan Kia memangkas harga hingga US$16.000 secara global dalam upaya mencegah penurunan pangsa pasar. Pemangkasan harga tersebut merespon tarif kendaraan yang diimpor ke Amerika Serikat yang membebani industri otomotif.

    Mengutip CNBC International, Hyundai Motor dan Kia meningkatkan promosi global bulan ini untuk meningkatkan penjualan. Langkah ini dipandang sebagai strategi pencegahan untuk mengimbangi penurunan permintaan AS yang diperkirakan akan terjadi akibat kenaikan harga di masa depan dan untuk mempertahankan pangsa pasar global.

    Hyundai Motor menjalankan promosi agresif di enam wilayah bisnisnya di luar negeri, yaitu Asia-Pasifik, Eropa, Timur Tengah, Afrika, Amerika Utara, serta Amerika Tengah dan Selatan pada Rabu lalu dengan diskon hingga 23 juta won (US$ 16.900) tergantung pada negaranya.

    Kampanye ini terutama menargetkan SUV populer seperti Tucson dan Santa Fe, serta mobil listrik seperti Ioniq 5 dan Ioniq 6.

    Di Polandia, misalnya, Tucson 2024 ditawarkan dengan diskon 30.000 zloty (US$8.200), sementara di Serbia, Ioniq 5 dan 6 didiskon hingga 15.000 euro (US$17.400). Diskon juga mencapai 12 juta won di Thailand dan 17,8 juta won di Chili.

    Promosi agresif ini tampaknya bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian dari penurunan penjualan di Amerika Serikat menyusul keputusan Washington pada 3 April lalu untuk memberlakukan tarif 25 persen pada kendaraan impor.

    “Hyundai dan Kia membekukan harga hingga 2 Juni dan sejak itu memperpanjang pembekuan harga hingga 7 Juli,” sebutnya.

    Perusahaan-perusahaan tersebut mengandalkan inventaris pra-tarif kendaraan yang telah diproduksi atau dibersihkan dari bea cukai sebelum tarif diberlakukan. Namun, jika tarif tetap berlaku, kenaikan harga setelah tanggal 7 Juli diperkirakan akan terjadi. Toyota, misalnya, telah mengumumkan kenaikan harga di Amerika Serikat mulai bulan Juli.

    Setiap kenaikan harga kemungkinan besar akan merugikan penjualan. Seperti tahun lalu, satu dari setiap empat kendaraan yang dijual oleh Hyundai dan Kia atau 23,6 persen dijual di Amerika Serikat. 60% persen di antaranya diekspor dari Korea.

    “Penurunan penjualan di pasar AS, yang merupakan sumber pendapatan utama, pasti akan memberikan pukulan besar,” imbuhnya.

    Menyusul keputusan tarif, Hyundai dan Kia dilaporkan menginstruksikan kepala kantor regional untuk meningkatkan penjualan sebesar 10% di wilayah lain. Tidak terkecuali Korea.

    Sebagai informasi, Hyundai meluncurkan promosi baru yang dijuluki “H-Super Save” pada bulan Mei, menawarkan diskon mulai dari 1 juta won hingga 6 juta won untuk model-model populer seperti Tucson, Grandeur, dan Santa Fe. Perusahaan juga mulai melacak tingkat inventaris berdasarkan model secara terbuka setiap hari untuk lebih merangsang penjualan.

    Terlepas dari upaya ini, peningkatan penjualan yang jelas belum terwujud. Penjualan grosir di pabrik Hyundai di Ceko yang berfungsi sebagai pusat produksi Eropa turun selama tiga bulan berturut-turut dari Maret hingga Mei, turun dari 27.109 unit di bulan Maret menjadi 25.495 unit di bulan April dan 21.909 unit di bulan Mei.

    Kia juga mengalami tren yang sama. Ekspornya ke benua-benua di luar Amerika Serikat turun dari 61.822 unit di bulan Maret menjadi 53.081 unit di bulan Mei. Meskipun total penjualan kendaraan di Eropa naik 1,9 persen dari tahun ke tahun di bulan Mei, Hyundai dan Kia mengalami penurunan penjualan sebesar 2,5 persen dan 5,6 persen selama periode yang sama.

    Hyundai mempertahankan pendekatan menunggu dan melihat sambil memantau negosiasi tarif Korea-AS. Untuk itu, perusahaan telah mengalihkan semua produksi dari pabrik Alabama ke pasar domestik AS. Pada bulan Maret, pabrik tersebut mengekspor 3.570 kendaraan ke negara-negara terdekat, tetapi jumlah tersebut anjlok menjadi hanya 14 pada bulan Mei.

    Seorang peneliti senior di Korea Institute for Industrial Economics and Trade Kim Kyung-yoo mengatakan, tekanan biaya dari tarif akan mulai meningkat pada paruh kedua tahun ini, kemungkinan akan menyebabkan kenaikan harga kendaraan.

    “Karena produsen mobil tidak dapat membebankan seluruh biaya kepada konsumen, profitabilitas pasti akan menurun,” imbuhnya.

    Sementara Kwon Yong-joo, seorang profesor desain transportasi otomotif di Universitas Kookmin, juga memperingatkan Hyundai dan Kia mungkin bertahan untuk saat ini.

    “tetapi jika produksi lokal tidak berkembang dan negosiasi tarif antara Korea dan Amerika Serikat terhenti, hilangnya pangsa pasar tidak akan terhindarkan,” pungkasnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kapasitas CEIR Penuh, Skema Pengadaan Server Baru untuk Pengendalian IMEI Masih Dibahas

    Kapasitas CEIR Penuh, Skema Pengadaan Server Baru untuk Pengendalian IMEI Masih Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah tengah membahas rencana pengadaan server baru untuk sistem Centralized Equipment Identity Register (CEIR), seiring dengan kapasitas server saat ini yang sudah mendekati batas maksimal. 

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengundang sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) dan skema pengelolaan CEIR dalam sebuah pertemuan pada 23 Juni kemarin.

    Melalui surat undangan resmi nomor B/413/ILMATE.5/IND/VI/2025, Kemenperin menyampaikan agenda pertemuan antara lain mencakup pembahasan penguatan regulasi pengendalian IMEI Nasional serta rencana penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan sistem CEIR.

    Menanggapi hal ini, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyatakan proses penyusunan regulasi tersebut masih berlangsung dan belum ada keputusan resmi terkait skema pembiayaan maupun pengadaan server baru.

    “Belum ya, itu di Kemenperin sedang menyusun Peraturan Presiden [Perpres] kita baru tahu setelah draftnya jadi, saat ini belum. Pengadaannya sistem CEIR bagaimana? Kalau dari ATSI lebih baik ada evaluasi, ada assessment dulu,” kata Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir saat dihubungi Bisnis pada Kamis (26/6/2025). 

    Pengamat Telekomunikasi dan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai membebankan biaya kepada penyedia perangkat sebenarnya merupakan skema yang cukup adil, mengingat mereka merupakan pihak yang langsung mendapatkan keuntungan dari pasar yang lebih teratur.

    Namun, dia mengingatkan bahwa tarif yang terlalu tinggi justru bisa menjadi beban tambahan bagi industri dan konsumen. 

    Menurutnya, efektivitas skema ini sangat bergantung pada transparansi penggunaan dana serta kemampuan pemerintah menjaga agar biaya tetap berada dalam batas yang wajar.

    “Kalau dikelola baik, ini bisa mendukung CEIR tanpa mengganggu ekosistem. Kalau tidak, malah bisa bikin harga naik dan pasar terganggu,” kata Heru kepada Bisnis pada Kamis (26/6/2025). 

    Dia juga menyoroti potensi dampak lanjutan jika biaya pendaftaran IMEI dibebankan ke produsen perangkat. Menurutnya ada kemungkinan besar harga perangkat naik karena mereka akan meneruskan biaya ke konsumen. 

    Hal tersebut dapat mengurangi daya beli, terutama di segmen menengah ke bawah. Selain itu, kompetisi antar merek juga bisa terpengaruh, karena merek kecil dengan margin tipis akan kesulitan bersaing dengan merek besar. 

    “Dampaknya mungkin terasa di pasar entry-level, dimana konsumen sangat sensitif terhadap harga. Pemerintah perlu atur tarif supaya enggak terlalu memukul pasar,” katanya. 

    Tak hanya itu, Heru mengingatkan skema baru ini berisiko menambah beban operasional bagi pelaku usaha kecil, dan dapat berujung pada pasar yang kurang kompetitif.

    Sebagai solusi, Heru menyarankan agar pendanaan CEIR menggunakan pendekatan hybrid, yakni sebagian ditanggung oleh APBN untuk infrastruktur dasar, sementara sisanya berasal dari kontribusi operator seluler dan produsen berdasarkan volume perangkat.

    Menurutnya, skema ini lebih adil karena beban dibagi sesuai dengan kapasitas masing-masing pihak. 

    Dia juga menekankan pentingnya transparansi tarif pendaftaran IMEI dan perlunya efisiensi teknis melalui kolaborasi dengan operator.

    Alternatif lainnya, Heru menyarankan agar pengelolaan CEIR dikembalikan ke operator telekomunikasi, dengan sistem yang dapat diakses oleh Kemenperin maupun Bea Cukai layaknya layanan cloud.

    “Toh kalau soal kebobolan, justru ketika perangkat dikelola seperti sekarang banyak kebobolan IMEI yang kemudian merugikan negara juga,” pungkas Heru.

  • Kronologi Kasus Gadis Aceh Dijual ke Malaysia, Pelaku Dapat Rp 92 Juta
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        25 Juni 2025

    Kronologi Kasus Gadis Aceh Dijual ke Malaysia, Pelaku Dapat Rp 92 Juta Regional 25 Juni 2025

    Kronologi Kasus Gadis Aceh Dijual ke Malaysia, Pelaku Dapat Rp 92 Juta
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – Polresta
    Banda Aceh
    kini telah mengamankan RH (55), satu dari tiga pelaku utama tindak pidana perdagangan orang (TPPO), atau penjual gadis di bawah umur ke Malaysia untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK). 
    Kasatreskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Fadilah Aditya Pratama mengatakan, dalam kasus ini ada tiga pelaku yang merupakan warga Aceh.  Namun dua di antaranya RD dan EN diduga masih berada di Malaysia.
    Saat ini penyidik telah berkoordinasi dengan Divhubinter Polri terkait penerbitan Red Notice terhadap RD dan EN. 
    “Agar memudahkan untuk melakukan pengejaran terhadap RD dan EN. Selain itu penyidik juga bekerjasama dengan Imigrasi dan Bea Cukai,” kata Fadilah dalam konferensi pers di Mapolresta Banda Aceh, Rabu (25/6/2025). 
    Fadilah menjelaskan, pada 25 Desember 2024 lalu sempat viral di media sosial (medsos) tentang seorang anak berinisial PAF (korban), mengaku diajak oleh tersangka RH, RD, dan EN ke Melaysia dengan iming-iming pekerjaan. 
    Alhasil, setelah berada di Malaysia ternyata korban dijual dan dieksploitasi atau dipekerjakan sebagai wanita penghibur di salah satu hotel yang merupakan lokasi pelacuran. 
    “Karena ini merupakan dugaan TPPO, penyidik dengan cepat melakukan penyelidikan dan penelusuran secara mendalam. Setelah mendapatkan cukup alat bukti, Januari 2025 ketiganya langsung ditetapkan sebagai tersangka,” kata Fadilah. 
    Dalam proses pemulangan korban, penyidik melakukan kerjasama dengan UPTD PPA Aceh, BP2MI, Divhubinter Polri, serta pihak KBRI yang ada di Kuala Lumpur.
    “Pada 3 Januari 2025, penyidik berangkat ke kantor Konsulat KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia, guna menjemput dan membawa pulang korban ke Aceh,” ujarnya.  
    Lebih lanjut, Fadilah menceritakan, pada September 2024 tanpa sepengetahuan orang tua dan pihak keluarga, korban pergi ke Banda Aceh bertujuan untuk mencari kerja. 
    Selama berada di Ibu Kota Provinsi Aceh tersebut, korban tinggal di salah satu rumah kos kawasan Terminal Keudah, Banda Aceh. Di sana, korban bertemu dengan pemilik kos berinisial M. 
    “M ini adalah teman RD, mereka pernah dagang ikan di Lampulo. Karena pernah dekat dan RD ini suka bawa orang kerja, sehingga M tanya ke korban, kalau mau kerja ada teman yang bisa bantu, namun M tidak tahu kalau RD bekerja seperti ini (TPPO),” sebut Fadilah.
    Fadilah mengungkapkan, setelah korban dipertemukan dengan RD dan ditawarkan pekerjaan di Malyasia, korban pun langsung menerimanya.  
    Sebab, menurut Fadilah, korban memang ingin sekali mencari pekerjaan demi memperbaiki ekonomi keluarga dan membahagiakan kedua orangtuanya. 
    “Korban memang tidak tahu tentang pekerjaan apa yang akan dilakukan. Dia hanya ingin bekerja, ingin memperbaiki ekonomi keluarga, ingin membahagiakan kedua orangtuanya, ingin memiliki penghasilan sehingga bisa menghidupi keluarga,” katanya. 
    Setelah korban menerima tawaran pekerjaan tersebut, dan ia masih di bawah umur, RD, EN, RH kemudian mengurus pembuatan KTP dan paspor korban dengan menggunakan identitas orang lain. 
    Singkat cerita, setelah korban dibuatkan identitas, mereka kemudian berangkat ke Riau menggunakan jalur darat, dan melanjutkan perjalanan ke Malaysia via laut lewat pelabuhan Dumai.
    Setelah menyeberang ke Malaysia tepatnya di Terminal Bersepadu Selatan (TBS), RD dan EN berpisah dengan tersangka R dan korban PAF.
    Tersangka R membawa korban menemui Kak Su (panggilan), warga Malaysia keturunan India, dan merupakan agen tenaga kerja ilegal yang ada di sana.
    Setelah bertemu dengan Kak Su, tersangka R meminta mencarikan majikan untuk korban. Setelah tiga hari berada di rumah Kak Su, korban diantarkan untuk bekerja sebagai pekerja Asisten Rumah Tangga (ART).di rumah milik warga keturunan India.
    Namun, setelah satu hari bekerja korban merasa tidak sanggup dan meminta berhenti bekerja. Korban kemudian kembali lagi ke rumah Kak Su tersebut. 
    Selanjutnya, tersangka R dan Kak Su membawa korban ke hotel “Mozu” yang lokasinya berada di Sri Hartamas Selangor.
    Sesampainya di hotel tersebut, Kak Su bertemu dan berbicara dengan manajer hotel untuk memperkerjakan korban di hotel tersebut. 
    Kak Su menerima uang dari pihak hotel sebesar 25.000 RM atau sebesar Rp 96,2 juta. Setelah itu, tersangka R mengatakan kepada korban bahwa mereka akan pergi sebentar untuk membeli beberapa barang/perlengkapan untuk korban. 
    “Setelah tersangka R dan Kak Su pergi meninggalkan hotel, mereka ternyata tidak pernah datang lagi ke hotel menemui korban. Selama hampir satu bulan korban berada di hotel itu, dia mengalami eksploitasi seksual dan korban dipaksa bekerja sebagai wanita penghibur,” ungkap Fadilah. 
    Hasil koordinasi petugas kepolisian dengan pihak Imigrasi dan Bea Cukai, berdasarkan data perlintasan diketahui bahwa tersangka R telah melintas dan kembali ke Indonesia, sedangkan RD dan EN masih berada di Malaysia.
    Fadilah mengatakan, sejak Januari 2025 penyidik memang intens mencari keberadaan R di beberapa lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyiannya.
    Namun, di tengah pengejaran itu penyidik sempat mengalami kendala lantaran tersangka R selalu berpindah pindah tempat.
    Akhirnya pada Senin 16 Juni 2025, sebut Fadilah, pihaknya mendapatkan informasi dari Bea Cukai Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru-Riau, terindikasi tersangka R akan melakukan penerbangan menuju ke Kuala Lumpur Malaysia.
    Berdasarkan informasi tersebut, penyidik unit PPA Satreskirm Polresta Banda Aceh langsung bergerak cepat menuju ke Pekanbaru, Riau. 
    Setelah melalui proses koordinasi dan perencanaan matang, tersangka R akhirnya diamankan petugas pada Kamis (19/6/2025), sekira pukul 15.16 WIB, di area Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WNI dari Iran: Tak Terkena Bom, tapi Terus Dihantui Drone
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 Juni 2025

    WNI dari Iran: Tak Terkena Bom, tapi Terus Dihantui Drone Megapolitan 24 Juni 2025

    WNI dari Iran: Tak Terkena Bom, tapi Terus Dihantui Drone
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Sultan Fatoni (43), warga negara Indonesia (WNI) asal Samarinda, akhirnya pulang ke Tanah Air bersama istri dan anaknya setelah tiga setengah tahun tinggal di Iran.
    Ia dievakuasi karena situasi keamanan yang kian memburuk, meski tinggal di
    Kota Mashhad
    yang tidak terkena langsung serangan bom.
    “Kami di
    kota Mashhad
    katanya bom itu tidak sampai, cuma drone aja. Beberapa hari ada drone, tapi sempat ditembak oleh pertahanan Iran, jadi enggak sempat jatuh,” ujar Sultan saat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (24/6/2025).
    Ia menuturkan, rumahnya hanya berjarak sekitar 10 menit dari Kota Mashhad, yang menjadi salah satu lokasi sasaran
    serangan drone
    beberapa waktu lalu.
    “Iya, katanya yang diserang kemarin pakai drone itu bandara kota Mashhad sekitar 10 menit dari tempat tinggal saya,” kata Sulatan.
    Sultan mengaku belum pernah mengalami konflik seperti ini selama tinggal di Iran.
    Situasi mulai terasa tegang saat konflik antara Iran dan Israel memanas, ditambah dengan campur tangan militer dari Amerika Serikat.
    Setelah ia dan rombongan meninggalkan Iran, dua kota lain dilaporkan mendapat serangan baru.
    “Karena kami berangkat sejak Kamis, pas Kamis memang beberapa kota masih kelihatan aman, tapi setelah dua hari kami pergi, dua kota mendapat serangan baru seperti ada dari Amerika ikut juga,” ungkapnya.
    Meski tidak berada di wilayah konflik langsung, pemerintah Iran menetapkan status siaga dan menerapkan pembatasan akses informasi.
    Salah satunya adalah dengan menasionalisasi internet. Sultan menyebut bahwa situs-situs luar tidak lagi bisa diakses.
    “Beberapa akses dipersulit. Internet itu dinasionalisasi, jadi situs luar tidak bisa dibuka. Hanya yang buatan dalam negeri saja yang bisa dibuka,” katanya.
    Proses evakuasi dari Mashhad dimulai sejak Kamis pekan lalu. Sultan bersama rombongan menempuh perjalanan darat selama satu hari menuju titik kumpul di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
    Setelah menginap semalam untuk menunggu WNI dari kota lain, perjalanan dilanjutkan ke perbatasan Azerbaijan selama satu hari lagi. Dari Baku, mereka diterbangkan ke Indonesia.
    “Kami sudah dari Kamis perjalanan dari Iran. Jadi sudah enam hari, agak capek,” ujar Sultan.
    Setibanya di bandara, mereka langsung diarahkan ke ruang imigrasi untuk pengecekan dokumen perjalanan, lalu ke bea cukai untuk pemeriksaan IMEI perangkat. Setelah seluruh prosedur selesai, mereka diperbolehkan pulang.
    Kedatangan para WNI ini disambut oleh sejumlah pejabat, di antaranya Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa Vitto R. Tahar, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika Parimeng, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Andi Rahmianto.
    Evakuasi dilakukan secara bertahap terhadap WNI yang bersedia pulang dari Iran.
    Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus menyebut bahwa dari total 380 WNI yang ada di Iran, hanya 97 yang memilih untuk dievakuasi.
    “Yang jelas dari 380 WNI yang ada di Iran tidak semuanya mau dievakuasi, karena itu evakuasi perjalanan, katakan dari Teheran ke Baku, Azerbaijan ke utara, itu 16 jam dengan darat,” ujar Lodewijk di Kampus IPDN Jatinangor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WNI Cerita Mencekamnya Ibu Kota Iran, Berulang Kali Dengar Ledakan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 Juni 2025

    WNI Cerita Mencekamnya Ibu Kota Iran, Berulang Kali Dengar Ledakan Megapolitan 24 Juni 2025

    WNI Cerita Mencekamnya Ibu Kota Iran, Berulang Kali Dengar Ledakan
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com 
    – Ali Murtado (20), satu dari 11 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari
    Iran
    bercerita, situasi Ibu Kota Iran, Teheran, mencekam dalam beberapa hari terakhir.
    Sebelum dievakuasi ke Tanah Air, Ali menjadi saksi serangan berulang yang dilakukan Israel terhadap Teheran. Ia beberapa kali mendengar suara ledakan.
    “Kondisi di sana (Teheran) cukup mencekam karena ada serangan dari Israel di beberapa saat, dan berhenti beberapa saat, dan kadang-kadang lanjut,” kata Ali saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (24/6/2025).
    Ali bercerita, setiap malam terjadi serangan di Teheran. Sampai-sampai, banyak masyarakat setempat yang keluar dari kota tersebut. 
    Meski demikian, kata Ali, serangan tersebut berhasil dihalau menggunakan drone milik pasukan Iran.
    “Saya mendengar berita, kebanyakan serangan berhasil ditangkis oleh Iron Drone,” katanya. 
    Ali yang berstatus mahasiswa ini bercerita, dirinya tinggal di Kota Qom. Proses evakuasi para WNI dimulai dari Teheran.
    Mulanya, para WNI berkumpul di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran. Setelah menginap satu hari, para WNI bertolak ke perbatasan Iran-Azerbaijan.
    “Setelah itu kita ditujukan ke Baku. Di Baku kita menginap selama sekitar dua hari, setelah itu kita diterbangkan ke Istanbul. Setelah dari Istanbul, kita sekarang berada di sini,” terang Ali. 
    Ali yang sudah tinggal 1 tahun 8 bulan di Iran itu pun bersyukur dapat kembali ke Indonesia dan bisa segera berkumpul bersama keluarga.
    “Alhamdulillah karena saya sampai dengan selamat dan sekarang saya sampai di Jakarta,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 11 WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Selasa (24/6/2025).
    Ke-11 WNI itu tiba di bandara pada pukul 17.44 WIB dan langsung diarahkan ke ruang imigrasi. Petugas langsung mengecek dokumen perjalanan para WNI tersebut.
    Selanjutnya, para WNI itu diarahkan ke Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan IMEI.
    Setelah sejumlah prosedur administratif tersebut rampung, para WNI baru diperbolehkan pulang.
    Diketahui, 11 WNI ini dievakuasi akibat eskalasi konflik antara Israel melawan Iran, ditambah campur tangan Amerika Serikat yang membuat situasi semakin memanas.
    Meskipun begitu, tidak semua WNI bersedia dievakuasi dari Iran. Dari 380 WNI, hanya 97 WNI yang bersedia dievakuasi.
    Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, mengatakan, dari 97 WNI itu sebagian sudah berada di Baku akan dipulangkan secara bertahap menggunakan pesawat komersial.
    “Yang jelas dari 380 WNI yang ada di Iran tidak semuanya mau dievakuasi, karena itu evakuasi perjalanan, katakan dari Teheran ke Baku, Azerbaijan ke utara, itu 16 jam dengan darat. Baru dari situ dievakuasi dengan pesawat komersial oleh Kementerian Luar Negeri kembali ke Indonesia,” ujar Lodewijk di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WNI dari Iran: Tak Terkena Bom, tapi Terus Dihantui Drone
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 Juni 2025

    WNI Ceritakan Ketatnya Akses Internet di Iran saat Konflik Memanas Megapolitan 24 Juni 2025

    WNI Ceritakan Ketatnya Akses Internet di Iran saat Konflik Memanas
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Salah satu warga negara Indonesia (WNI) yang baru saja dievakuasi dari Iran,
    Sultan Fatoni
    (43), mengungkapkan adanya pembatasan informasi secara ketat selama eskalasi konflik antara Iran dan Israel.
    Pemerintah Iran, kata dia, menasionalisasi internet sehingga warga hanya bisa mengakses aplikasi dan situs buatan dalam negeri.
    “Beberapa akses dipersulit. Internet itu dinasionalisasi, jadi situs luar tidak bisa dibuka. Hanya yang buatan dalam negeri saja yang bisa dibuka,” ujar Sultan saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (24/6/2025).
    Sultan merupakan salah satu dari 11 WNI yang tiba di Tanah Air usai dievakuasi dari negara yang sedang berkonflik dengan Israel.
    Ia tinggal di Kota Mashhad bersama istri dan anaknya selama lebih dari tiga tahun.
    Kota tersebut berada di bagian timur Iran dan menjadi tempat tinggalnya sejak sebelum konflik memanas.
    Meskipun Mashhad relatif jauh dari pusat konflik, situasi tetap menegangkan.
    Beberapa hari sebelum dievakuasi, serangan drone sempat terjadi di dekat tempat tinggalnya.
    “Iya, katanya yang diserang kemarin pakai drone itu bandara kota Mashhad sekitar 10 menit dari tempat tinggal saya,” ujarnya.
    Selama tinggal di Iran, Sultan belum pernah menghadapi situasi seperti ini.
    Menurutnya, ketegangan yang dipicu
    konflik Iran
    -Israel semakin meningkat setelah adanya campur tangan militer dari Amerika Serikat.
    Ia menyebut bahwa dua kota kembali menjadi sasaran serangan dua hari setelah dirinya meninggalkan Iran.
    Proses evakuasi yang dilaluinya cukup panjang dan melelahkan. Ia berangkat sejak Kamis dari Mashhad menggunakan jalur darat menuju titik kumpul di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
    Perjalanan tersebut memakan waktu satu hari, diikuti dengan menginap semalam untuk menunggu kedatangan WNI dari kota lain.
    Setelah itu, mereka kembali menempuh perjalanan darat selama satu hari menuju perbatasan Azerbaijan, dan akhirnya diterbangkan ke Indonesia dari Baku.
    “Kami sudah dari Kamis perjalanan dari Iran. Jadi sudah enam hari, agak capek,” katanya.
    Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 17.44 WIB, rombongan WNI langsung diarahkan ke ruang imigrasi untuk pemeriksaan dokumen, lalu ke bea cukai untuk pemeriksaan IMEI perangkat.
    Setelah seluruh prosedur rampung, mereka diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing.
    Pemerintah menyambut kedatangan para WNI ini melalui perwakilan sejumlah pejabat, antara lain Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa Vitto R. Tahar, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika Parimeng, serta Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Andi Rahmianto.
    Evakuasi ini merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap WNI di tengah situasi genting.
    Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, menyebut bahwa dari total 380 WNI yang berada di Iran, hanya 97 yang memilih dievakuasi.
    “Yang jelas dari 380 WNI yang ada di Iran tidak semuanya mau dievakuasi, karena itu evakuasi perjalanan, katakan dari Teheran ke Baku, Azerbaijan ke utara, itu 16 jam dengan darat,” ujar Lodewijk.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WNI dari Iran: Tak Terkena Bom, tapi Terus Dihantui Drone
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 Juni 2025

    6 Hari Evakuasi dari Iran, WNI Ini Tempuh Jalur Darat Lintas Negara Megapolitan 24 Juni 2025

    6 Hari Evakuasi dari Iran, WNI Ini Tempuh Jalur Darat Lintas Negara
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com

    Sultan Fatoni
    (43), warga negara Indonesia asal Samarinda, menjadi salah satu dari 11 WNI yang berhasil dievakuasi dari Iran.
    Bersama istri dan anaknya, Sultan harus menempuh perjalanan selama enam hari melalui jalur darat dan udara sebelum akhirnya tiba di Tanah Air.
    “Kami sudah dari Kamis perjalanan dari Iran. Jadi sudah enam hari, agak capek,” ujar Sultan saat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (24/6/2025).
    Sultan dan keluarganya tinggal di Kota Mashhad, Iran bagian timur, yang berjarak cukup jauh dari titik kumpul evakuasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
    Dari Mashhad, ia harus menempuh perjalanan darat selama satu hari untuk mencapai KBRI, lalu menginap semalam menunggu rombongan lain.
    Setelah semua peserta evakuasi terkumpul, mereka melanjutkan perjalanan darat selama satu hari menuju perbatasan Azerbaijan.
    Dari sana, evakuasi dilakukan lewat jalur udara melalui Baku.
    Situasi di Iran disebutnya memang cenderung aman di beberapa kota, termasuk Mashhad.
    Namun
    serangan drone
    sempat terjadi, termasuk yang menargetkan bandara kota tersebut.
    “Iya, katanya yang diserang kemarin pakai drone itu bandara kota Mashhad sekitar 10 menit dari tempat tinggal saya,” kata Sultan.
    Ia juga mengungkap, meski tidak terkena serangan langsung, kehadiran drone membuat warga resah.
    Iran sendiri meningkatkan kewaspadaan, dan menyatakan situasi darurat yang berdampak pada pembatasan akses, termasuk jaringan internet.
    “Internet itu dinasionalisasi, jadi situs luar tidak bisa dibuka. Hanya yang buatan dalam negeri saja yang bisa dibuka,” ungkapnya.
    Total ada 380 WNI yang tercatat berada di Iran, namun hanya 97 yang menyatakan bersedia dievakuasi.
    Sisanya memilih bertahan karena berbagai alasan, termasuk lokasi tempat tinggal yang dianggap masih aman dan keberatan menempuh perjalanan panjang.
    “Yang jelas dari 380 WNI yang ada di Iran tidak semuanya mau dievakuasi, karena itu evakuasi perjalanan, katakan dari Teheran ke Baku, Azerbaijan ke utara, itu 16 jam dengan darat,” ujar Wakil Menko Polhukam, Lodewijk Freidrich Paulus.
    Kementerian Luar Negeri memastikan proses evakuasi dilakukan secara bertahap.
    Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, 11 WNI langsung diarahkan ke bagian imigrasi dan bea cukai untuk pemeriksaan dokumen dan IMEI perangkat, sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WNI dari Iran: Tak Terkena Bom, tapi Terus Dihantui Drone
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 Juni 2025

    11 WNI yang Dievakuasi dari Iran Tiba di Indonesia, Tempuh Perjalanan 6 Hari Megapolitan 24 Juni 2025

    11 WNI yang Dievakuasi dari Iran Tiba di Indonesia, Tempuh Perjalanan 6 Hari
    Tim Redaksi

    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Sultan Fatoni, warga Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi satu dari 11 WNI yang dievakuasi dari
    Iran
    dan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Selasa (24/6/2025) sore.
    Fatoni bercerita, proses evakuasi dari Iran hingga tiba di Tanah Air berlangsung selama enam hari, dimulai pada Kamis (19/6/2025).
    “Kami sudah dari Kamis perjalanan dari Iran, jadi sudah enam hari, agak capek,” kata Fatoni. 
    Fatoni sudah tiga tahun tinggal di Iran, tepatnya di Masyhad, bersama keluarganya.
    Dari tempat tinggalnya, Fatoni menempuh perjalanan darat ke titik kumpul pemulangan WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ibu Kota Iran, Tehran. Butuh waktu satu hari penuh untuk mencapai KBRI.
    Sembari menunggu WNI lain tiba, Fatoni dan beberapa WNI lain menginap di KBRI selama satu hari.
    “Setelah itu berangkat jalur darat ke perbatasan Azerbaijan, itu juga satu hari,” jelasnya. 
    Fatoni bercerita, rumahnya hanya berjarak 10 menit dari Bandara Masyhad yang beberapa hari lalu diserang.
    Saat bertolak dari rumah untuk menempuh perjalanan evakuasi, lanjut Fatoni, situasi masih terbilang aman. Namun, begitu dalam perjalanan, terjadi sejumlah serangan.
    Fatoni menyebut, dirinya bersedia dievakuasi karena situasi di Iran kian memanas.
    “Karena banyak drone katanya. Dievakuasi bersama mahasiswa lain, sama anak dan istri,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 11 WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Selasa (24/6/2025).
    Ke-11 WNI itu tiba di bandara pada pukul 17.44 WIB dan langsung diarahkan ke ruang imigrasi. Petugas langsung mengecek dokumen perjalanan para WNI tersebut.
    Selanjutnya, para WNI itu diarahkan ke Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan IMEI.
    Setelah sejumlah prosedur administratif tersebut rampung, para WNI baru diperbolehkan pulang.
     
    Diketahui, 11 WNI ini dievakuasi akibat eskalasi konflik antara Israel melawan Iran, ditambah campur tangan Amerika Serikat yang membuat situasi semakin memanas.
    Meskipun begitu, tidak semua WNI bersedia dievakuasi dari Iran. Dari 380 WNI, hanya 97 WNI yang bersedia dievakuasi.
    Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, mengatakan, dari 97 WNI itu sebagian sudah berada di Baku akan dipulangkan secara bertahap menggunakan pesawat komersial.
    “Yang jelas dari 380 WNI yang ada di Iran tidak semuanya mau dievakuasi, karena itu evakuasi perjalanan, katakan dari Teheran ke Baku, Azerbaijan ke utara, itu 16 jam dengan darat. Baru dari situ dievakuasi dengan pesawat komersial oleh Kementerian Luar Negeri kembali ke Indonesia,” ujar Lodewijk di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WNI dari Iran: Tak Terkena Bom, tapi Terus Dihantui Drone
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 Juni 2025

    Cerita WNI dari Iran, Jarak Rumah 10 Menit dengan Lokasi Serangan Megapolitan 24 Juni 2025

    Cerita WNI dari Iran, Jarak Rumah 10 Menit dengan Lokasi Serangan
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com

    Sultan Fatoni
    (43), warga Samarinda, menjadi salah satu dari 11 WNI yang berhasil dievakuasi dari Iran dan tiba di Indonesia, Selasa (24/6/2025).
    Ia pulang bersama istri dan anaknya setelah situasi keamanan di Iran memburuk akibat memanasnya konflik dengan Israel dan adanya campur tangan militer dari Amerika Serikat.
    Fatoni telah tinggal di Kota Mashhad, Iran Timur, selama tiga setengah tahun. Ia mengungkapkan, rumahnya hanya berjarak sekitar 10 menit dari Bandara Mashhad yang baru saja diserang drone beberapa waktu lalu.
    “Katanya yang diserang kemarin pakai drone itu bandara kota Mashhad, sekitar 10 menit dari tempat tinggal saya,” ujar Fatoni saat ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa.
    Meski tidak ada ledakan bom di wilayahnya, ia mengaku beberapa kali melihat drone terbang di atas kota.
    Untungnya, sistem pertahanan Iran berhasil menembak jatuh sebelum drone tersebut menghantam sasaran.
    Fatoni juga menceritakan kondisi akses informasi yang dibatasi oleh otoritas Iran selama masa darurat.
    Menurutnya, pemerintah setempat menasionalisasi internet, sehingga hanya situs atau aplikasi lokal yang bisa diakses.
    “Beberapa akses dipersulit. Internet itu dinasionalisasi, jadi situs luar tidak bisa dibuka. Hanya yang buatan dalam negeri saja yang bisa dibuka,” jelasnya.
    Proses evakuasi dari Iran dimulai sejak Kamis pekan lalu. Ia bersama rombongan harus menempuh perjalanan darat satu hari dari Mashhad ke titik kumpul KBRI.
    Setelah menginap semalam, mereka kembali menempuh perjalanan satu hari ke perbatasan Azerbaijan, sebelum akhirnya terbang ke Indonesia melalui Baku.
    “Kami sudah dari Kamis perjalanan dari Iran. Jadi sudah enam hari, agak capek,” ucapnya.
    Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI, Andi Rahmianto, menyambut langsung kedatangan para WNI yang dievakuasi.
    Mereka sebelumnya menjalani pemeriksaan imigrasi dan bea cukai sebelum diizinkan pulang ke rumah masing-masing.
    Sebanyak 97 dari total 380 WNI yang berada di Iran menyatakan bersedia dievakuasi. Sisanya memilih tetap tinggal.
    Wamenko Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus menyatakan, evakuasi dilakukan secara bertahap dan menggunakan jalur darat yang panjang karena kondisi keamanan yang tidak menentu.
    “Evakuasi dari Teheran ke Baku itu 16 jam dengan darat. Baru dari situ diterbangkan ke Indonesia,” kata Lodewijk di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.