Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • Dukung Digitalisasi, TransTRACK Perkuat Sistem E-Seal

    Dukung Digitalisasi, TransTRACK Perkuat Sistem E-Seal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) telah menerbitkan regulasi yang mewajibkan penggunaan e-seal. Keputusan Dirjen Bea Cukai No. KEP-97/BC/2025 (23 Mei 2025) menyatakan penerapan e-seal dalam pengangkutan barang impor/ekspor bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pengawasan serta mendukung program Green Customs.

    Dalam regulasi ini, seal container/ e-seal didefinisikan sebagai tanda pengaman yang dilengkapi piranti elektronik dan terhubung ke sistem elektronik tertentu yang disetujui DJBC. Pengguna jasa kepabeanan (importir/eksportir, pengangkut, TPB, TPB-er, dsb.) wajib menyediakan e-seal tersertifikasi yang terintegrasi ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) DJBC.

    Demikian pula, penyedia seal container harus memiliki izin usaha di bidang terkait, menyediakan perangkat tersertifikasi, serta melakukan integrasi ke SKP. Setiap rute pengiriman juga harus memiliki route plan dengan geofence dan perkiraan jarak/waktu tempuh agar dapat dimonitor.

    E-Seal adalah perangkat elektronik berukuran kecil yang ditempatkan pada pintu atau pengunci kontainer untuk meningkatkan keamanan dan pelacakan kiriman. E-Seal telah dilengkapi chip berisi informasi pengirim atau penerima dan menjaga agar barang tidak dimanipulasi saat pengiriman.

    Penggunaan seal container memungkinkan penandatanganan digital pada kemasan dan pelacakan real-time, sehingga mempermudah pengawasan dan kepatuhan regulasi logistik. Di Indonesia, pemeriksaan bea-cukai sering mensyaratkan e-seal untuk barang ekspor/impor, sebagai bagian program Green Customs dan green logistics (efisiensi dan ramah lingkungan).

    Di Pelabuhan Tanjung Priok, penggunaan seal container telah diuji sejak Oktober 2015 dan resmi diberlakukan pada Maret 2016 untuk semua pemindahan kontainer impor antar TPS (Tempat Penimbunan Sementara). Kepala KPU Bea Cukai Tanjung Priok menjelaskan bahwa e-seal menggunakan GPS sehingga kontainer dapat dilacak melalui sistem mulai titik pemasangan hingga pelepasan segel.

    “Penerapan ini diharapkan “meningkatkan pengawasan menjadi lebih intensif namun tetap memberikan pelayanan yang cepat” dengan memungkinkan pengguna jasa memantau histori perjalanan kontainer secara real-time,” ungkap Kepala KPU Bea Cukai Tanjung Priok, dikutip Jumat (4/7/2025).

    Bea Cukai Priok bahkan meresmikan e-seal control room pada 1 November 2016 untuk pengawasan real-time pergerakan kontainer berbasis e-seal. Secara operasional, setelah 3 bulan uji coba sistem (penyempurnaan jaringan dan geofence TPS), pada 7 Maret 2016 semua pemindahan kontainer impor wajib memakai e-seal.

    Awalnya tersedia 241 unit e-seal (Des 2015), dan jumlahnya meningkat menjadi 710 unit pada akhir 2016. Inovasi ini terbukti memperlancar arus barang: proses pengeluaran peti kemas keluar pelabuhan menjadi lebih cepat karena proses pengawasan otomatis, sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dengan prosedur kepabeanan yang disederhanakan. Pengusaha dan pelaku logistik pun dapat menghitung dan mengurangi dwelling time karena kontainer terlacak secara digital.

    Implementasi e-seal meningkatkan efisiensi pengawasan fisik kontainer. Karena lokasi dan kondisi kontainer dapat dipantau secara elektronik, Bea Cukai dan importir dapat segera mengetahui jika terjadi pelanggaran rute atau pembukaan segel tanpa izin. Hal ini mengurangi kebutuhan pemeriksaan manual yang memakan waktu.

    Dengan data histori pergerakan kontainer, otoritas dapat menghitung dwelling time lebih akurat dan mengevaluasi kinerja logistik. E-seal juga mencegah pencurian atau penggantian barang dalam pengiriman, karena setiap pemutusan segel tercatat.

    Dalam beberapa kasus, pengeluaran barang impor dapat dipercepat karena pekerja bea cukai tidak lagi perlu melakukan penyegelan manual jika e-seal telah terpasang. Secara keseluruhan, pemakaian e-seal container diharapkan memperlancar alur logistik dan memperkuat kepatuhan kepabeanan.

    E-Seal TransTRACK adalah salah satu produk e-seal di Indonesia yang dikembangkan oleh TransTRACK (Penyedia Sistem Telematics Armada). Perangkat ini dipasang pada pintu kontainer atau kargo dan dilengkapi beberapa teknologi canggih. E-Seal TransTRACK memiliki fitur identifikasi elektronik (RFID) yang tersinkronisasi dengan platform pelacakan.

    TransTRACK menyebutkan bahwa e-seal ini mendukung real-time tracking melalui Global SIMCard, sehingga posisi kontainer selalu terpantau. Selain itu, e-seal ini terhubung ke sistem pemantauan dan dapat memonitor kondisi barang (misalnya suhu dan kelembaban) selama pengiriman.

    Locking mechanism pada segel dirancang sangat andal agar tidak bisa dibuka tanpa merusak alat. Semua data dikirim ke pusat monitoring (Fleet Management System TransTRACK) dan dapat diintegrasikan ke sistem logistik yang sudah ada.

    Fitur utama E-Seal TransTRACK meliputi:

    Cargo Tracker Mode: Mode khusus untuk memantau pergerakan kontainer selama pengiriman.
    Location Tracking: Pelacakan lokasi real-time dengan GPS bawaan.
    7 Days Battery Life: Baterai tahan hingga 7 hari penggunaan aktif.
    IP67 Water Resistant: Tahan air dan debu, cocok untuk kondisi lapangan berat.
    Built-in GPS: GPS internal untuk pelacakan tanpa perangkat tambahan.
    Seal Cut-Off/Theft Detection: Deteksi otomatis jika segel dilepas paksa atau dicuri.
    Lock & Unlock Activity Report: Catatan digital semua aktivitas buka-tutup segel.
    Lock & Unlock via Mobile App, RFID, Bluetooth: Pembukaan segel dapat dilakukan dengan aplikasi, RFID, atau Bluetooth untuk fleksibilitas operasional.

    Keunggulan lain termasuk manajemen perangkat jarak jauh, notifikasi otomatis saat terjadi gangguan atau pelanggaran rute, serta tampilan laporan perjalanan kontainer. Dengan fitur-fitur tersebut, TransTRACK mengklaim bahwa e-seal mereka “memberikan keamanan dan integritas” pengiriman yang lebih tinggi.

    E-Seal TransTRACK cukup komprehensif dengan fitur konektivitas dan integrasi sistem (sesuai kebutuhan Bea Cukai), sedangkan solusi lain sering fokus hanya pada pelacakan atau deteksi pembukaan segel. Biaya untuk TransTRACK sebanding dengan teknologi sejenis (perangkat IoT dan langganan server), sedangkan pilihan lebih murah (misal segel elektronik sederhana) memiliki fitur lebih terbatas. Dalam skala industri, TransTRACK diuntungkan karena telah diakui DJBC, sedangkan vendor asing/umum harus menyesuaikan dengan regulasi Indonesia.

    Secara keseluruhan, E-Seal TransTRACK menawarkan solusi yang komprehensif bagi kebutuhan bea-cukai Indonesia, sementara alternatif lain mungkin menawarkan fitur khusus (misal deteksi intrusi) atau biaya lebih rendah, namun dengan cakupan dan dukungan sistem yang belum seluas TransTRACK.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah Atur Pelabuhan Khusus Impor Tekstil, Untungkan Pengusaha?

    Pemerintah Atur Pelabuhan Khusus Impor Tekstil, Untungkan Pengusaha?

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai kebijakan pelabuhan impor khusus untuk masuknya produk impor tekstil dan produk tekstil (TPT) dapat berdampak baik dan buruh bagi pelaku usaha industri nasional. 

    Wakil Ketua API David Leonardi mengatakan pemerintah akan mengatur tempat pemasukan barang impor TPT. Adapun, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 17/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor TPT. 

    “Aturan ini dapat memusatkan pengawasan di pelabuhan tertentu sehingga lebih mudah diawasi Bea Cukai,” kata David kepada Bisnis, Minggu (6/7/2025). 

    Adapun, aturan yang dimaksud tercantum pada Bab IV tentang Tempat Pemasukan Barang Impor ayat (1-3). 

    Pada ayat pertama disebutkan bahwa impor atas TPT untuk pos tarif/harmonized system dan uraian Barang tertentu, Menteri dapat menentukan tempat pemasukan Barang Impor. Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan tujuan.

    Dalam lampiran Permendag 17/2025, impor produk tekstil sudah jadi yang diimpor oleh produsen ataupun importir umum hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, Krueng Geukuh di Aceh Utara, dan Merak Mas di Cilegon. 

    Kemudian, produk pakaian jadi hanya dapat diimpor lewat pelabuhan darat seperti Cikarang Dry Port (Jababeka) di Bekasi, serta pelabuhan udara yaitu Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.

    Meskipun pengawasan disebut dapat lebih ketat, pengusaha melihat ada potensi kelemahan dari aturan ini, lantaran pilihan pelabuhan terbatas.

    “Artinya importir di daerah tanpa pelabuhan yang ditunjuk harus trans-shipment sehingga ongkos logistik naik,” tuturnya. 

    Kendati demikian, pihaknya tetap mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengevaluasi aturan pengaturan impor terbaru ini sebagai revisi dari aturan relaksasi impor sebelumnya dalam Permendag 8/2024 yang kini resmi dicabut. 

    Sebagaimana diketahui, peraturan impor terbaru ini menambah persyaratan importasi TPT dengan mewajibkan penggunaan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian. 

  • Penyelundupan 21 Ton Bawang Bombai Ilegal Asal Selandia Baru Digagalkan

    Penyelundupan 21 Ton Bawang Bombai Ilegal Asal Selandia Baru Digagalkan

    Jakarta –

    Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 21 ton bawang bombai ilegal dari Selandia Baru (New Zealand). Barang tersebut berhasil diciduk di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu (28/6).

    Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Kalbagbar, Beni Novri mengatakan penindakan tersebut terlaksana berdasarkan hasil pengembangan informasi yang diterima unit pengawasan Kanwil Bea Cukai Kalbagbar.

    “Unit pengawasan Kanwil Bea Cukai Kalbagbar mendapatkan informasi bahwa ada kendaraan yang membawa bawang ilegal tanpa ada dokumen dan akan menuju ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang,” kata Beni dalam keterangan tertulis, Minggu (6/7/2025).

    Dari informasi yang didapat, petugas melakukan pengecekan dan didapati ada satu unit kendaraan truk fuso berisi bawang bombai. Petugas mendapatkan barang bukti berupa 1.050 karung dengan berat 21 ton bawang bombai bermerek “Premium New Zealand Grown Onions”.

    Dugaan pelanggaran ini diatur dalam Pasal 104 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Sebagai tindak lanjut, barang bukti satu unit truk fuso beserta pengemudi telah dibawa ke Kanwil Bea Cukai Kalbagbar untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

    Beni menegaskan penindakan ini merupakan bukti nyata komitmen Bea Cukai dalam memberantas penyelundupan dan melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal.

    “Kami akan terus meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia guna mencegah masuknya barang-barang ilegal yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kami ucapkan terima kasih sebab keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari peran dan dukungan masyarakat,” tutup Beni.

    (aid/rrd)

  • Dirjen Bea Cukai Pilihan Prabowo Mesti Kejar Setoran Lebih Tinggi Rp 9 T

    Dirjen Bea Cukai Pilihan Prabowo Mesti Kejar Setoran Lebih Tinggi Rp 9 T

    Jakarta –

    Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budi Utama mendapatkan target baru dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Target baru tersebut yakni penerimaan bea cukai yang dinaikkan dari semula Rp 301,6 triliun menjadi Rp 310,4 triliun di 2025.

    “Kami sudah minta pada Pak Dirjen Bea Cukai baru, Pak Djaka target yang lebih tinggi karena kita lihat outlook-nya di Rp 310,4 triliun, jadi hampir Rp 9 triliun lebih tinggi dari APBN awal,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (3/7/2025) malam.

    Sri Mulyani bahkan berharap Djaka bisa merealisasikan penerimaan bea cukai lebih tinggi dari target. Mengingat penerimaan dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan tidak akan capai target tahun ini.

    “Moga-moga lebih tinggi lagi karena Pak Djaka kayaknya tidak mau kalah untuk bisa menunjukkan bahwa penerimaan bea cukai kita bisa lebih baik,” tutur Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menjelaskan salah satu faktor yang mendukung peningkatan penerimaan bea cukai adalah tambahan bea keluar dari ekspor yang dilakukan PT Freeport Indonesia.

    “Tentu untuk bea cukai ini juga karena kita memberikan izin ekspor untuk Freeport pada saat smelternya mereka kemarin mengalami kebakaran, jadi memberikan tambahan bea keluar,” jelas Sri Mulyani.

    Di sisi lain, Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak sampai akhir tahun hanya tercapai Rp 2.076,9 triliun dari target awal Rp 2.189,3 triliun. Lalu PNBP diperkirakan terkumpul Rp 477,2 triliun dari target awal Rp 513,6 triliun.

    Dengan demikian pendapatan negara di 2025 diperkirakan mencapai sebesar Rp 2.865,5 triliun. Jumlah itu hanya 95,4% dari target awal Rp 3.005,1 triliun.

    “Ini karena beberapa hal seperti PPN kenaikan yang terbatas. PPN yang tadinya 11% ke 12% seharusnya menambah penerimaan Rp 70 triliun, kita tidak mendapatkan itu karena hanya diberlakukan pada barang mewah. Kemudian berbagai stimulus dari perpajakan tetap kita lakukan, beberapa harga komoditas dan produksi minyak yang di bawah asumsi itu juga mempengaruhi penerimaan perpajakan,” beber Sri Mulyani.

    “Untuk PNBP dari target APBN Rp 513,6 triliun, kemungkinan hanya tercapai Rp 477,2 triliun. Ini karena Rp 80 triliun dividen yang dalam APBN awal harusnya masuk ke APBN, sekarang diserahkan ke Danantara,” tambahnya.

    Dirjen Bea Cukai Pilihan Prabowo

    Djaka merupakan Dirjen Bea dan Cukai pilihan Presiden Prabowo Subianto. Sebelum dilantik, ia dipanggil langsung ke Istana Kepresidenan untuk diberikan arahan langsung bersama Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.

    “Untuk rumpun penerimaan saya tidak ulang, tapi saya tahu ini menjadi perhatian publik yang paling besar. Pak Bima dan Pak Djaka sudah dipanggil langsung oleh presiden, diberikan arahan dan sekaligus tugas,” ucap Sri Mulyani di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta, Jumat (23/5).

    Sebagaimana diketahui, Sri Mulyani melakukan rombak besar-besaran terhadap eselon I Kemenkeu pada 23 Mei 2025. Dua di antaranya adalah posisi Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai.

    (acd/acd)

  • 200 Marinir AS Dikerahkan ke Florida Bantu Tindak Keras Migran

    200 Marinir AS Dikerahkan ke Florida Bantu Tindak Keras Migran

    Washington DC –

    Sekitar 200 personel Marinir Amerika Serikat (AS) dikerahkan ke negara bagian Florida pada Kamis (3/7) waktu setempat. Pengerahan itu dimaksudkan untuk memberikan dukungan administratif dan logistik bagi operasi penggerebekan imigrasi yang terjadi di negara bagian yang ada di wilayah selatan AS tersebut.

    Pengerahan tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (4/7/2025), merupakan putaran pertama dari beberapa putaran yang diminta oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS untuk membantu badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) memfasilitasi tindakan keras Presiden Donald Trump terhadap para migran.

    Penindakan keras para migran, terutama migran ilegal di AS, menjadi prioritas utama masa jabatan kedua Trump.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Pete Hegseth, menurut para pejabat AS, telah menyetujui mobilisasi hingga 700 tentara, dengan pengerahan tambahan yang direncanakan untuk negara bagian Louisiana dan Texas.

    “Para anggota yang berpartisipasi dalam misi ini akan melakukan tugas yang sama sekali bukan penegakan hukum di dalam fasilitas ICE,” sebut Komando Utara AS dalam pernyataannya.

    “Peran mereka akan difokuskan pada tugas-tugas administratif dan logistik, dan mereka secara khusus dilarang melakukan kontak langsung dengan individu-individu yang berada dalam tahanan ICE atau terlibat dalam aspek apa pun dari rantai penahanan,” jelas pernyataan itu.

    Awal pekan ini, Trump mengunjungi pusat penahanan migran baru di Florida, yang disebut “Alligator Alcatraz”, yang dapat menampung hingga 1.000 orang.

    Tonton juga Video: Momen KSAL Pimpin Indoktrinasi Prajurit Komando Korp Marinir di Bromo

    Pengerahan Marinir AS ini juga dilakukan sebulan setelah Trump memerintahkan pengerahan 4.000 personel Garda Nasional dan 700 Marinir ke Los Angeles, California, sebagai respons atas protes terhadap penggerebekan imigrasi yang dilakukan oleh ICE.

    Para pejabat negara bagian California mengkritik keras Trump atas penggunaan militer, dengan mengatakan bahwa hal semacam itu meningkatkan aksi protes yang seharusnya dapat ditangani oleh penegak hukum setempat.

    Namun pemerintahan Trump bersikeras bahwa pengerahan itu diperlukan untuk meredakan kerusuhan dan melindungi properti serta para personel federal AS.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DPR AS Setujui RUU ‘Big Beautiful’ Milik Trump

    DPR AS Setujui RUU ‘Big Beautiful’ Milik Trump

    Jakarta –

    Fraksi Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) mengesahkan RUU Big Beautiful yang diusulkan Presiden Donald Trump pada Kamis (3/7), memastikan RUU tersebut akan disahkan begitu diajukan kepadanya untuk ditandatangani pada 4 Juli, sesuai dengan tuntutan partai Republik yang menguasai mayoritas di Kongres AS.

    RUU tersebut disetujui dengan mayoritas suara partai, dengan hasil akhir 218-214, di mana dua anggota Partai Republik bergabung dengan semua anggota Partai Demokrat yang menentang RUU tersebut.

    RUU asli disetujui oleh Senat pada Selasa setelah beberapa perubahan, dengan Wakil Presiden JD Vance memberikan suara penentu, dan di voting kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk yang telah diubah pada Kamis (3/7).

    Gedung Putih mengumumkan bahwa Trump akan menandatangani RUU tersebut pada Jumat, 4 Juli, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS, tanggal simbolis yang digunakan untuk menegaskan besarnya kemenangan politiknya.

    Beberapa anggota Partai Republik di DPR dan Senat secara khusus menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa aspek RUU tersebut sebelum akhirnya tunduk pada Trump karena takut akan balasan politik.

    Selama bertahun-tahun, Trump konsisten menepati janjinya untuk menyingkirkan anggota Partai Republik yang berseberangan dengannya, baik dengan mendorong mereka keluar dari partai atau memaksa mereka pensiun dini. Dinamika serupa juga terlihat menjelang pengesahan RUU ini. Contohnya, Senator Republik Thom Tillis mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri kembali sebelum dia menentang RUU tersebut.

    Apa yang ada dalam RUU pajak dan pengeluaran Trump?

    Selain membuat anggota Partai Republik menyetujui undang-undang yang diinginkannya, Trump juga membuat mereka meniru branding-nya, dengan semua orang menyebutnya “One Big Beautiful Bill” atau BBB.

    Sebelumnya, RUU ini akan menetapkan pemotongan pajak bagi kalangan orang kaya menjadi permanen, sekaligus mengalokasikan triliunan dolar AS untuk belanja pertahanan, serta penahanan dan deportasi imigran. Di sisi lain, anggaran untuk layanan kesehatan bagi jutaan warga AS berpenghasilan rendah serta makanan bagi anak-anak di distrik sekolah miskin justru akan dipangkas.

    Pajak orang kaya dipotong besar-besaran, beban untuk orang miskin meningkat

    Badan Anggaran Kongres (CBO) yang bersifat nonpartisan memperkirakan bahwa bagian pemotongan pajak sebesar $4,5 triliun (setara Rp72 kuadriliun) dalam rancangan undang-undang, yang merupakan prioritas utama bagi Trump dan Partai Republik, akan meningkatkan pendapatan rumah tangga kaya hingga $12.000 (sekitar Rp144 juta) per tahun, tetapi akan berakibat pada kerugian $1.600 (sekitar Rp259 juta) per tahun bagi wajib pajak miskin akibat penarikan kembali bantuan kesehatan dan pangan.

    CBO memperkirakan bahwa sekitar 11,8 juta warga Amerika berpenghasilan rendah akan kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan begitu Trump menandatangani RUU ini menjadi undang-undang. Sementara itu, sekitar 3 juta orang lainnya tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan pangan.

    Persyaratan kerja dan rencana pembayaran bersama untuk layanan medis juga diperkenalkan sebagai langkah pemangkasan anggaran kesehatan, guna membiayai pemotongan pajak.

    Potongan pajak untuk proyek energi terbarukan juga dihapus oleh Partai Republik yang mengklaim bahwa potongan tersebut sia-sia dan dananya lebih baik digunakan untuk hal lain. Senator Demokrat Ron Wyden dari Oregon menyebut langkah tersebut sebagai “vonis mati bagi industri angin dan surya Amerika Serikat dan kenaikan tak terhindarkan dalam tagihan utilitas.”

    Potongan pajak untuk pembelian kendaraan listrik juga akan berakhir pada September 2032.

    Pendukung RUU ini berpendapat bahwa pemotongan pajak untuk korporasi dan bisnis akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan janji bahwa pada akhirnya semua lapisan masyarakat akan diuntungkan.

    Penyalahgunaan sistem kesejahteraan telah berulang kali digunakan oleh Partai Republik sebagai alasan untuk memotong anggaran kesejahteraan, meskipun dalam media dan debat, mereka hanya menawarkan tuduhan anekdotal tanpa dukungan bukti konkret.

    Pengeluaran besar untuk penahanan imigran dan pertahanan

    Selain pemotongan besar-besaran pada program kesehatan dan gizi dalam negeri, beberapa sektor pemerintah, khususnya pertahanan dan penegakan hukum imigrasi, akan mendapatkan peningkatan pengeluaran yang besar.

    Sekitar $350 miliar (setara Rp5,6 kuadriliun) dialokasikan untuk kebijakan imigrasi, termasuk pembangunan tembok perbatasan lebih lanjut, pembangunan fasilitas untuk menampung setidaknya 100.000 imigran yang ditahan, dan perekrutan setidaknya 100.000 agen baru dari Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) dalam upaya mencapai tujuan Trump mendeportasi satu juta orang dari Amerika Serikat setiap tahunnya.

    Dewan Imigrasi Amerika (American Immigration Council) menyatakan bahwa RUU tersebut menyediakan $45 miliar (sekitar Rp729 triliun) untuk fasilitas penahanan ICE, naik 265% dari anggaran tahunan penahanan lembaga tersebut sebelumnya.

    Departemen Pertahanan (DoD) juga akan menerima peningkatan dana yang signifikan dalam RUU ini, dengan miliaran dolar AS dialokasikan untuk pembangunan kapal baru, amunisi, serta perisai pertahanan misil nasional.

    Selain itu, DoD akan menerima $1 miliar (sekitar Rp16 triliun) untuk langkah-langkah keamanan perbatasan.

    Pemotongan ideologis

    Banyak proyek lain juga akan didanai oleh RUU ini, termasuk rekening tabungan kelahiran yang disebut Partai Republik sebagai “Trump accounts”, dan dana sebesar $40 juta (sekitar Rp648 miliar) untuk pembangunan “National Garden of American Heroes” versi Trump, atau taman bertema sejarah yang menampilkan tokoh-tokoh konservatif pilihan sang presiden.

    RUU ini juga mengenakan pajak pada remitansi dari imigran dan kembali menyerang pendidikan tinggi di AS dengan memberlakukan pajak baru atas dana abadi universitas. Sementara itu, pajak atas barang tertentu seperti peredam senjata api (gun silencers) dihapuskan.

    RUU ini juga memangkas pendanaan untuk layanan aborsi, sementara eksplorasi ke planet Mars justru mendapat alokasi dana hingga miliaran dolar AS. Legislasi ini turut menaikkan plafon utang negara sebesar $5 triliun (sekitar Rp81.000 triliun), memungkinkan pemerintah untuk terus berutang.

    Secara keseluruhan, Badan Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan bahwa RUU ini akan menambah defisit anggaran federal hampir $3,3 triliun (sekitar Rp53.460 triliun) dalam sepuluh tahun ke depan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris.

    Diadaptasi oleh Cinta Zanidya

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sri Mulyani tegaskan pemerintah berkomitmen jaga pelaksanaan APBN 2025

    Sri Mulyani tegaskan pemerintah berkomitmen jaga pelaksanaan APBN 2025

    Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (3/7/2025). ANTARA/Imamatul Silfia

    Sri Mulyani tegaskan pemerintah berkomitmen jaga pelaksanaan APBN 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 21:50 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

    Dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (3/7), Sri Mulyani menyampaikan APBN akan dikelola secara hati-hati, kredibel, dan responsif terhadap dinamika perekonomian global.

    “Pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah sangat dinamis dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari Presiden yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan pertahanan dan ketahanan negara kita,” ujarnya.

    Di tengah ketidakpastian global yang diperkirakan masih berlanjut, Menkeu memastikan APBN akan tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    APBN, kata Sri Mulyani, berperan penting untuk menjadi alat penyeimbang melalui shock absorber maupun countercylical.

    APBN juga diharapkan bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan melakukan tugas untuk mendukung transformasi.

    Selain menjaga stabilitas, pelaksanaan APBN 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Beberapa program utama yang dijalankan antara lain makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, penguatan Koperasi Merah Putih, serta pembangunan perumahan.

    “Program-program tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja perekonomian, serta kemakmuran masyarakat. APBN 2025 akan terus kita jaga secara berkelanjutan,” tutur Menkeu.

    Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasi kepada Banggar DPR atas dukungan dan persetujuan terhadap proyeksi defisit anggaran 2025 sebesar 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pendukung dari berbagai program pemerintah dan sekaligus melakukan countercyclical terhadap ekonomi yang mendapatkan tekanan dari perekonomian global.

    Persetujuan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) untuk mendanai defisit juga dinilai strategis dalam menjaga keberlanjutan fiskal.

    Pemerintah juga akan terus memperkuat sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas belanja.

    Di sisi penerimaan, Menkeu juga akan terus berupaya maksimal mencapai target-target pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Pemerintah berterima kasih atas dukungan DPR yang terus melaksanakan tugas sesuai dengan hak budget DPR untuk kemudian secara konstruktif mengawal pelaksanaan APBN agar terus terjaga sehat dan kredibel,” kata Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Masuk Secara Ilegal, Petinju Meksiko Cesar Chavez Jr Bakal Dideportasi AS

    Masuk Secara Ilegal, Petinju Meksiko Cesar Chavez Jr Bakal Dideportasi AS

    Jakarta –

    Petinju Meksiko Julio Cesar Chavez Jr ditangkap oleh petugas imigrasi Amerika Serikat. Ia sedang diproses untuk dideportasi dari Amerika Serikat.

    Dilansir AFP, Jumat (4/7/2025), Chavez, mantan juara dunia dan putra petinju legendaris Meksiko Julio Cesar Chavez, ditahan oleh petugas Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) di Los Angeles pada hari Rabu waktu setempat. Ia ditangkap setelah pihak berwenang memutuskan bahwa ia berada di negara itu secara ilegal.

    “Ia memiliki surat perintah penangkapan yang masih berlaku di Meksiko karena terlibat dalam kejahatan terorganisir dan membuat pernyataan palsu pada permohonannya untuk mendapatkan status penduduk tetap AS,” kata Keamanan Dalam Negeri dalam sebuah pernyataan.

    Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan Chavez diyakini sebagai afiliasi kartel Sinaloa, salah satu dari enam kelompok penyelundup narkoba Meksiko yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat.

    Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan Chavez telah memasuki Amerika Serikat secara legal pada tahun 2023 dengan visa turis yang berlaku hingga Februari 2024. Pada bulan April tahun lalu, ia mengajukan status penduduk tetap berdasarkan pernikahannya dengan seorang warga negara AS “yang terhubung dengan kartel Sinaloa melalui hubungan sebelumnya dengan putra almarhum pemimpin kartel terkenal Joaquin ‘El Chapo’ Guzman.”

    Menurut pernyataan tersebut, Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS menyampaikan kepada ICE bahwa Chavez adalah “ancaman keamanan publik yang mengerikan.”

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Karantina dan Bea Cukai Kepri musnahkan puluhan ton bawang ilegal

    Karantina dan Bea Cukai Kepri musnahkan puluhan ton bawang ilegal

    Pemusnahan ini sebagai bentuk nyata sinergi antar instansi dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan mengancam keamanan hayati Indonesia

    Tanjungpinang (ANTARA) – Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau (Karantina Kepri) bersama Kantor Wilayah DJBC Bea Cukai Khusus daerah setempat memusnahkan puluhan ton komoditas bawang merah dan bawang putih ilegal senilai Rp2,85 miliar.

    “Total bawang merah yang dimusnahkan sebanyak 43,6 ton dan bawang putih 43,1 ton,” kata Kepala Karantina Kepri Herwintarti usai pemusnahan di Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Kepri, Kabupaten Karimun, Kamis.

    Ia menyatakan bahwa media pembawa yang dimusnahkan ini merupakan hasil penindakan bersama terhadap komoditas yang masuk ke wilayah Kepri tanpa dilengkapi dokumen kesehatan karantina serta berpotensi membawa organisme penyakit tumbuhan karantina (OPTK), serta dilalulintaskan melalui pintu keluar yang belum ditetapkan.

    Herwintarti menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2022, telah ditetapkan untuk umbi lapis pintu pemasukan ke wilayah Indonesia adalah melalui Pelabuhan Laut Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Bandar Udara Soekarno-Hatta di Jakarta, dan Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta di Makassar.

    Selain itu, katanya, umbi lapis berupa bawang putih juga dapat dimasukkan melalui Pelabuhan Laut Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Laut Tanjung Emas di Semarang, terutama jika OPTK-nya dapat dikendalikan dengan perlakuan.

    “Kepri merupakan pintu gerbang lalu lintas perdagangan dan pergerakan orang dari dan ke berbagai negara. Ini menjadi tantangan serta tanggung jawab besar kami di Badan Karantina Indonesia dalam menjaga biosecurity nasional,” ujar Herwintarti

    Lebih lanjut Herwintarti menegaskan bahwa pemusnahan ini sebagai bentuk nyata sinergi antar instansi dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan mengancam keamanan hayati Indonesia.

    Pemusnahan ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi bentuk nyata perlindungan terhadap kekayaan hayati Negara Indonesia.

    Pelaksanaan tindakan pemusnahan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

    “Tindakan karantina dilakukan terhadap media pembawa yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat karantina ternyata busuk atau rusak,” ungkapnya.

    Pemusnahan bawang ilegal dilakukan dengan cara mengubur media pembawa di dalam tanah dengan dibasahi oleh cairan pembusuk.

    Herwintarti berharap pemusnahan ini dapat memberikan efek jera dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan perkarantinaan, serta selalu lapor karantina demi kesehatan dan keamanan dan mutu pangan bagi masyarakat serta melindungi keanekaragaman hayati.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Paparan Sri Mulyani: Rasio Pajak 2025 Bakal Turun Lagi jadi 10,03%

    Paparan Sri Mulyani: Rasio Pajak 2025 Bakal Turun Lagi jadi 10,03%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan proyeksi rasio pajak berdasarkan kondisi ekonomi terkini, yakni tax ratio 2025 diperkirakan sebesar 10,03% terhadap PDB.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Menteri Keuangan, Menteri PPN, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK bersama Komisi XI DPR pada Kamis (3/7/2025) malam.

    Sri Mulyani memaparkan postur makro fiskal 2026 beserta proyeksi atau outlook anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Sri Mulyani memaparkan data setiap komponen APBN dalam kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Dia menjelaskan bahwa kontribusi penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio yang ditargetkan dalam APBN 2025 adalah 10,24%. Namun, outlook pemerintah hanya melihat tax ratio 2025 mencapai 10,03%, turun dari tax ratio 2024 sebesar 10,08%.

    Kontribusi itu terdiri dari rasio pajak (hanya penerimaan pajak) sebesar 8,72% dan rasio penerimaan bea dan cukai 1,30% terhadap PDB pada 2025. Rasio pajak lebih rendah dari target APBN sebesar 9,00%, sedangkan rasio bea cukai lebih tinggi dari target 1,24%.

    Adapun, proyeksi kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah 2,00% terhadap PDB. Nilainya lebih rendah dari target APBN 2025 sebesar 2,11%.

    Sri Mulyani juga memaparkan proyeksi pemerintah atas APBN 2026, yakni pendapatan negara bisa berkontribusi hingga 12,22% terhadap PDB. Sebagai catatan, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, bea cukai, PNBP, dan hibah.

    “Pendapatan negara antara 11,7% hingga 12,22% dari GDP [PDB],” ujar Sri Mulyani pada Kamis (3/7/2025) malam.

    Berdasarkan proyeksi itu, pemerintah meyakini rasio perpajakan alias tax ratio 2026 bisa naik ke kisaran 10,08% hingga 10,45%.

    Apabila tax ratio 2026 hanya mencapai batas bawah proyeksi, maka kondisinya kembali ke level tax ratio 2024 sebesar 10,08%. Tax ratio tercatat terus turun dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terdapat berbagai kebijakan terkait perpajakan, seperti program pengampunan pajak (tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela/PPS) dan Sistem Inti Perpajakan alias Coretax.