Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • Kejagung Sudah Periksa 2 Perusahaan Terkait Dugaan Korupsi Subsidi Beras Nasional 28 Juli 2025

    Kejagung Sudah Periksa 2 Perusahaan Terkait Dugaan Korupsi Subsidi Beras Nasional 28 Juli 2025

    Kejagung Sudah Periksa 2 Perusahaan Terkait Dugaan Korupsi Subsidi Beras
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kejaksaan Agung
    telah memeriksa dua dari enam perusahaan produsen beras terkait dengan kasus dugaan korupsi penyaluran subsidi beras.
    Pemeriksaan terhadap manajer perusahaan ini dilaksanakan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, pada Senin (28/7/2025).
    “Dari 6 perusahaan ini, yang terkonfirmasi hadir hanya 2, yaitu PT Unifood Candi Indonesia dan PT Subur Jaya Indotama,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna di kantor Kejagung, Jakarta, pada Senin (28/7/2025).
    Sementara itu, tiga perusahaan sisanya, yaitu PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, dan PT Sentosa Umar Utama Lestari Java Group, mengajukan penundaan pemeriksaan.
    Perusahaan PT Sentosa Umar akan diperiksa pada Selasa (29/7/2025) besok, PT Food Station akan diperiksa pada 1 Agustus 2025, sedangkan jadwal pemeriksaan PT Wilmar Padi Indonesia belum diumumkan.
    Sementara, satu perusahaan lainnya yang dipanggil, PT Belitang Panen Raya, belum memberikan informasi sama sekali terkait ketidakhadiran hari ini.
    Berhubung kasus ini masih dalam penyelidikan, belum banyak yang bisa diungkap oleh pihak Kejaksaan.
    Anang menyebutkan, penyelidik sedang mengkaji kesesuaian pengeluaran negara untuk subsidi beras kepada masyarakat.
    “Ini kan ada uang negara yang keluar. Subsidi itu kan nanti ada komponen-komponennya. Kita hanya memastikan, sudah sesuai enggak, seperti itu,” kata dia.
    Lebih lanjut, penyelidik juga akan mengkaji komponen beras subsidi yang disalurkan ke masyarakat dan keterkaitannya dengan harga di pasaran.
    “Tujuannya ke depan, jangan sampai ada penentuan harga di pasar kan dikendalikan oleh (pihak) tertentu saja,” kata Anang.
    Setelah melakukan pemeriksaan pertama, para produsen beras ini berpeluang dipanggil lagi untuk diperiksa lebih lanjut.
    Diberitakan, Presiden
    Prabowo Subianto
    telah menginstruksikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut
    kasus beras oplosan
    .
    Prabowo menegaskan, praktik mengoplos beras merupakan bentuk penipuan dan pidana yang harus ditindak aparat penegak hukum.
    “Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana,” tegas Prabowo saat meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, dikutip dari tayangan
    YouTube
    Sekretariat Presiden, pada Senin (21/7/2025).
    Berdasarkan laporan yang diterima Prabowo, praktik curang beras oplosan telah merugikan masyarakat hampir Rp 100 triliun setiap tahunnya.
    Jelasnya, pemerintah sudah setengah mati mencari uang dengan mengoptimalkan pemasukan dari pajak dan bea cukai.
    Namun di sisi lain, justru ada oknum yang meraih keuntungan lewat praktik yang merugikan masyarakat.
    “Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat, untuk memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak,” ujar Prabowo.
    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, beras oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket, dikemas seolah-olah premium, tetapi kualitas dan kuantitasnya menipu.
    Temuan tersebut merupakan hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan yang menunjukkan 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.
    Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan “5 kilogram (kg)” padahal isinya hanya 4,5 kg.
    Lalu banyak di antaranya mengeklaim beras premium, padahal sebenarnya berkualitas biasa.
    “Contoh ada volume yang mengatakan 5 kilogram padahal 4,5 kg. Kemudian ada yang 86 persen mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa. Artinya apa? Satu kilo bisa selisih Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kilogram,” kata Arman dalam video yang diterima
    Kompas.com
    , dikutip pada Sabtu (12/7/2025).
    “Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan Rp 500 triliun, ini kerugian,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Anomali Data Ekspor Feronikel RI dan China, Apa Kata ESDM dan Bea Cukai?

    Ada Anomali Data Ekspor Feronikel RI dan China, Apa Kata ESDM dan Bea Cukai?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ekspor feronikel dengan kode harmonized system (HS) 72026000 selama tahun 2020-2024 mencapai US$52,18 miliar. Bisnis mencatat terdapat gap antara data perdagangan feronikel yang terekam oleh Indonesia dan China. Selisih yang terlihat dari dua data tersebut mencapai 1,41 juta ton, dengan nilai lebih dari US$400 juta pada periode 2020-2024. 

    Dua data dimaksud berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI dan General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC), atau Bea Cukai China.

    Bisnis menemukan bahwa terdapat gap atau perbedaan antara feronikel yang diekspor dari Indonesia ke China, sebagaimana terekam oleh data BPS. Perbedaan itu apabila dibandingkan dengan data feronikel yang diterima oleh China dari Indonesia pada periode yang sama, sebagaimana terekam oleh Bea Cukai China. 

    Padahal, dalam perdagangan internasional, suatu produk atau komoditas dipastikan memiliki Harmonized System Code atau HS Code yang berlaku sama dan di seluruh negara. Dalam hal ini, kode HS feronikel adalah 72026000.

    Kendati demikian, data ekspor produk kode HS 72026000 dari Indonesia ke China berbeda dengan data impor atau yang diterima oleh China. Pada kurun waktu 2020-2024, total selisihnya mencapai 1,41 juta ton dengan nilai mencapai US$400 juta lebih. Pada kurun waktu lima tahun itu, jumlah yang diterima Negeri Panda lebih rendah dari yang dikirim Indonesia. 

    Perinciannya, pada sepanjang 2024 saja, BPS mencatat bahwa Indonesia mengeskpor feronikel ke China sebanyak 9,1 juta ton. Nilainya mencapai US$13,2 miliar. 

    Namun demikian, yang tercatat atau diimpor China berdasarkan data GACC sebesar 8,5 juta ton. Konsekuensinya, nilai yang diterima China juga menyusut ke US$12,7 miliar. Artinya, ada 563.272 ton feronikel yang tidak terekam atau hilang dari pendataan, dengan nilai sebesar US$547,2 juta. 

    Secara tonase, data menunjukkan bahwa jumlah feronikel yang diterima China selalu lebih sedikit dari yang dikirim dari Indonesia. Meski demikian, tidak selalu nilai secara agregatnya juga ikut menyusut. 

    Pada 2020, 2021 dan 2022, data menunjukkan feronikel yang diterima China secara agregat tetap lebih tinggi dari yang dikirim Indonesia meski lebih sedikit dari tonasenya. Pada 2020, atau saat pertama kali Indonesia memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel, China terdata hanya menerima 2,69 juta ton feronikel, ketika Indonesia mengirimkan 2,77 juta ton. 

    Meski demikian, nilai yang terekam oleh Bea Cukai China lebih tinggi yaitu US$4,57 miliar. Itu berbeda tipis dengan yang terekam oleh BPS RI yaitu US$4,54 miliar. 

    Pola yang sama juga terjadi pada 2021 dan 2022. Bahkan di 2021, gap antara data nilai ekspor feronikel pada BPS dan nilai impor pada GACC bahkan tembus US$611,9 juta. RI hanya mengirimkan feronikel senilai US$6,25 miliar ke China, sedangkan di seberang mencatat penerimaan hingga US$6,86 miliar. 

    Untuk diketahui, feronikel adalah produk turunan dari bijih nikel. Jenis komoditas tambang dengan kode harmonized code atau HS Code 72026000 itu, banyak digunakan sebagai bahan pemadu untuk pembuatan baja tahan karat (stainless steel). 

    Informasi yang dihimpun Bisnis menunjukkan bahwa, terjadinya gap antara jumlah ekspor dan impor produk turunan nikel itu terjadi dalam beberapa kondisi. Pertama, kemungkinan adanya perbedaan pencatatan antara otoritas di Indonesia dengan otoritas kepabeanan China.

    Sejumlah dokumen yang diperiksa Bisnis memastikan bahwa kategorisasi untuk feronikel dan nikel matte antara China dan Indonesia sama. Feronikel di dalam catatan kepabeanan di Indonesia maupun China termasuk dalam kategorisasi barang dengan kode HS 72026000. 

    Kedua, kemungkinan adanya abuse dalam proses eksportasi. Ada dugaan adanya kebocoran di tengah jalan dalam proses ekspor dari Indonesia ke China. Kondisi ini riskan, jika terjadi transaksi afiliasi yang melibatkan entitas sepengendalian atau grup perusahaan di negara lain. 

    Ketiga, kemungkinan penghindaran pajak dan mengakali laporan devisa hasil ekspor yang diwajibkan oleh pemerintah mulai Maret 2025. Indikasi pelanggaran dalam kasus ini, biasanya terjadi ketika nilai ekspor yang dicatat negara asal lebih sedikit dibandingkan dengan nilai impor yang berada di negara tujuan.

    Apa Kata ESDM dan Bea Cukai? 

    Menanggapi atas selisih data tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan bahwa pencatatan pengiriman produk turunan nikel, sebagaimana komoditas lainnya, sesuai dengan izin ekspor yang dikeluarkan. 

    Yuliot mengatakan, untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pihaknya harus memastikan periode data itu terekam. Bisa jadi, dinamika harga produk feronikel menjadi pemicunya. 

    “Bisa saja ini yang dilaporkan, ke kita ini harga jualnya, dilaporkan di China lebih tinggi dengan yang dilaporkan kita,” ujarnya kepada Bisnis pada wawancara melalui sambungan telepon beberapa waktu lalu jelang pertengahan Juni 2025. 

    Kendati demikian, Yuliot tidak menampik apabila ada persoalan pada perbedaan data tersebut. Apalagi, kalau volume yang terekam di China lebih besar dilaporkan dibandingkan dengan Indonesia. 

    “Ya berarti ini kan ada persoalan, ini pelaku usahanya menyalahi aturan. Ya ini kita harus cek kembali. Saya lagi cek dengan Dirjen Minerba. Kenapa itu ada perbedaan angka. Ini berdasarkan pencatatan BPS China sama BPS kita,” ungkapnya.

    Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Nirwala Dwi Heryanto menuturkan bahwa pemerintah telah mengkategorikan nikel sebagai barang yang dikenakan larangan pembatasan alias lartas. Sehingga, untuk proses eksportasinya, selain harus mengantongi perizinan ekspor (PE) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), komoditas nikel itu juga harus diuji oleh lembaga surveyor.

    Artinya, setelah memperoleh izin dan pemeriksaan oleh surveyor, Bea Cukai hanya melakukan pengecekan dokumen dan  pencatatan, tanpa melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap komoditas nikel yang akan diekspor ke luar negeri.

    “Jadi kami hanya menjalankan tugas dan fungsi saja,” ujarnya. 

  • RI Berpotensi Rugi Triliunan dari Ekspor Nikel ke China, Ini Pemicunya

    RI Berpotensi Rugi Triliunan dari Ekspor Nikel ke China, Ini Pemicunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat ketidaksesuaian data pengiriman barang hasil hilirisasi nikel ke China.

    Data kantor kepabeanan China, yang dikutip Senin (28/7/2025) mencatat bahwa pada tahun 2024 lalu, China mengimpor 8,59 juta ton feronikel dari Indonesia. Nilai impor feronikel itu mencapai US$12,71 miliar. Ada kenaikan secara volume ekspor dibandingkan tahun 2023 yang hanya 7,83 juta ton. Namun secara agregat angkanya mengalami penurunan dari US$14,42 miliar (2023) menjadi US$12,71 miliar.

    Penurunan nilai itu dipengaruhi sejumlah hal, salah satunya adalah anjloknya harga komoditas nikel selama tahun 2024 lalu. Feronikel adalah produk turunan dari bijih nikel. Jenis komoditas tambang dengan kode harmonized code atau HS Code 72026000 itu, banyak digunakan sebagai bahan pemadu untuk pembuatan baja tahan karat.

    Sementara itu, untuk komoditas nikel matte, data GACC mencatat bahwa selama tahun 2022-2024, nilai impor negeri tirai bambu dari Indonesia tercatat senilai US$7,3 miliar. Bisnis juga mencatat bahwa tren volume importasi nikel matte dari Indonesia terus meningkat secara kuantitas.

    Pada tahun 2022, jumlah impor nikel matte China dari Indonesia mencapai 176.532 ton. Jumlah ini naik menjadi 277.650,6 ton pada tahun 2023. Angka importasi nikel matte kembali melonjak menjadi 384.166 ton pada tahun 2024. Total akumulasi jumlah impor nikel matte China dari Indonesia mencapai 838.349,4 ton.

    Bisnis menemukan adanya selisih antara jumlah importasi feronikel dan matte nikel yang diekspor Indonesia ke China. Khusus untuk feronikel, pada tahun 2020-2024 atau selama 5 tahun terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah ekspor feronikel Indonesia ke China mencapai 29,08 juta ton. Data ekspor-impor BPS itu dikoleksi dari Bea Cukai.

    Sementara itu, yang tercatat di otoritas kepabeanan China, hanya sebesar 27,67 juta ton. Artinya ada gap sekitar 1,41 juta ton. Sedangkan secara nominal, gap-nya mencapai US$400,5 juta selama 2020-2024. China mencatatkan nilai impor feronikel yang lebih sedikit dibandingkan yang tercatat di Indonesia.

    Berbeda dengan feronikel, importasi China terhadap komoditas nikel matte justru lebih banyak baik secara nominal maupun volume dibandingkan yang tercatat di Indonesia. Bisnis mencatat bahwa total akumulasi importasi nikal matte China dengan kode HS 75011000 mencapai 838.349,4 ton. Sementara yang tercatat di data resmi pemerintah Indonesia yakni BPS, mencapai 559.977 ton dan US$6,69 miliar. Selisih antara data Bea Cukai China dan BPS 2022-2024, mencapai 278.372,2 ton atau secara nominal sebesar US$666,9 juta atau sekitar Rp10,67 triliun (kurs 16.000 per dolar) hanya dalam waktu 3 tahun terakhir.

    Artinya, jika nilai Rp10,67 triliun itu dihitung sebagai penghasilan perusahaan, dan dikaitkan dengan tarif pajak badan di Indonesia sebesar 20%, maka total potensi penerimaan PPh badan yang hilang dari eksportasi nikel matte sebesar Rp2 triliun.

    Pemicu Selisih Data

    Informasi yang dihimpun Bisnis menunjukkan bahwa, terjadinya gap antara jumlah ekspor dan impor produk turunan nikel itu terjadi dalam beberapa kondisi. Pertama, kemungkinan adanya perbedaan pencatatan antara otoritas di Indonesia dengan otoritas kepabeanan China.

    Namun demikian, sejumlah dokumen yang diperiksa Bisnis, memastikan bahwa kategorisasi untuk feronikel dan nikel matte antara China dan Indonesia sama. Feronikel di dalam catatan kepabeanan di Indonesia maupun China termasuk dalam kategorisasi barang dengan kode HS 72026000. Sementara itu, nickel matte baik di Indonesia tercatat dalam kode HS 75011000.

    Kedua, kemungkinan adanya abuse dalam proses eksportasi. Ada dugaan adanya kebocoran di tengah jalan dalam proses ekspor dari Indonesia ke China. Kondisi ini riskan, jika terjadi transaksi afiliasi yang melibatkan entitas sepengendalian atau grup perusahaan di negara lain. Ketiga, kemungkinan penghindaran pajak dan mengakali laporan devisa hasil ekspor yang diwajibkan oleh pemerintah mulai Maret 2025. Indikasi pelanggaran dalam kasus ini, biasanya terjadi ketika nilai ekspor yang dicatat negara asal lebih sedikit dibandingkan dengan nilai impor yang berada di negara tujuan.

    Khusus yang ketiga, anomali ekspor itu terjadi di komoditas nikel matte. Nikel matte adalah jenis nikel yang biasanya digunakan untuk memproduksi nikel sulfat. Nikel sulfat adalah komponen penting untuk produk baterai. Nikel sulfat mulai diekspor di Indonesia pada tahun 2023. Jumlah kuantitas nikel sulfat yang diimpor China dari Indonesia mencapai 60.440 ton atau senilai US$224,5 juta pada tahun 2023. Sementara pada tahun 2024 naik cukup signnifikan menjadi 179.700 ton atau senilai US$616 juta. Transaksi impor itu dicatat oleh Bea Cukai China.

    Sama seperti komoditas feronikel dan nikel matte, terjadi selisih antara nilai ekspor nikel sulfat, dengan kode HS 28332400, di data versi BPS dengan yang tercatat di Bea Cukai China. BPS tahun 2023, mencatat nilai maupun volume ekspor yang lebih tinggi dibandingkan di China. Versi BPS, ekspor nikel sulfat pada tahun 2023 mencapai US$234,3 juta dengan volume sebesar US$66.440 atau terjadi selisih sebesar 6.000 ton.

    Namun pada tahun 2024, selisih antara data ekspor Indonesia dan impor nikel sulfat China terjadi perubahan. Tahun lalu, nilai ekspor yang tercatat di BPS hanya sebesar US$527,5 juta dengan volume ekspor sebesar 173.700 ton. Kalau dibandingkan dengan data impor China yang tercatat senilai US$616 juta dengan volume 179.700 ton. Terjadi selisih sebesar US$88,5 juta atau senilai Rp1,37 triliun kurs Rp15.500 rupiah per dolar AS. Sementara selisih volume ekspornya sebesar 6.000 ton.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot P Tanjung, saat dihubungi 13 Juni 2025 lalu, tidak membantah maupun membenarkan temuan Bisnis tersebut. Hanya saja, dia memastikan jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan menindak setiap eksportir yang terbukti melakukan praktik lancung dalam eksportasi nikel. “Kalau ternyata perusahaannya nakal ya bisa saja kita berikan sanksi termasuk penghentian kegiatan sementara. Ujung-ujungnya, ini bisa juga kita cabut izin usahanya.”

  • Penambahan Golongan Cukai Rokok Dinilai Kontraproduktif, Ini Alasannya – Page 3

    Penambahan Golongan Cukai Rokok Dinilai Kontraproduktif, Ini Alasannya – Page 3

    Ia menambahkan bahwa rokok dengan harga lebih murah tentu memiliki tarif cukai yang lebih rendah, sehingga potensi penerimaan negara pun ikut menurun. “Rokok yang murah itu kan tentu tarif cukainya lebih rendah, artinya negara juga akan rendah pemasukannya karena ada downtrading ini, sehingga penerimaan negara tidak akan optimal,” kata Beladenta.

    Selain berdampak pada penerimaan, struktur tarif yang terlalu rumit juga menyulitkan pengawasan oleh otoritas Bea Cukai. Semakin banyak variasi pita cukai, semakin banyak pula jenis produk yang harus diawasi.

    “Karena makin banyak jenis rokok yang harus diawasi, sehingga ini yang membuat penegakan itu semakin rumit, dan memperbesar potensi celah rokok ilegal,” ujar Beladenta.

    CISDI mendorong pemerintah untuk fokus pada penyederhanaan struktur tarif, bukan memperluasnya. Mereka merekomendasikan agar struktur tarif CHT dirampingkan menjadi hanya tiga sampai lima layer secara bertahap hingga 2029, seiring dengan penerapan kebijakan cukai multi-tahun (multi-year). Pendekatan ini dinilai akan memberikan kepastian fiskal bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat agenda pengendalian konsumsi rokok.

     

  • Usulan Golongan Baru Cukai Rokok Disorot, Ini Risiko yang Mengintai

    Usulan Golongan Baru Cukai Rokok Disorot, Ini Risiko yang Mengintai

    Jakarta –

    Wacana penambahan Golongan III untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) dalam struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) menuai kritik. Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menilai langkah ini tidak sejalan dengan tujuan pengendalian konsumsi rokok dan optimalisasi penerimaan negara.

    Menurut CISDI, penambahan golongan baru justru akan memperburuk fenomena downtrading (peralihan konsumen ke produk rokok yang lebih murah) yang selama ini menjadi tantangan utama dalam sistem cukai. Fenomena ini tidak hanya berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerus penerimaan negara dan memperbesar celah peredaran rokok ilegal.

    “Penambahan layer SKM Golongan III ini sangat kontraproduktif,” tegas Project Lead Tobacco Control CISDI, Beladenta Amalia di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).

    Beladenta menjelaskan bahwa struktur tarif CHT saat ini sudah terdiri dari delapan layer. Penambahan menjadi sembilan layer dinilai tidak akan menyelesaikan masalah, justru memperumit sistem dan memperburuk efektivitas kebijakan.

    “Dengan menambah layer tambahan ke struktur cukai kita yang sudah sangat kompleks, justru malah bisa menambah opsi harga kepada konsumen perokok. Karena dengan sistem cukai selama ini sebenarnya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluhkan adanya fenomena downtrading,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa rokok dengan harga lebih murah tentu memiliki tarif cukai yang lebih rendah, sehingga potensi penerimaan negara pun ikut menurun. “Rokok yang murah itu kan tentu tarif cukainya lebih rendah, artinya negara juga akan rendah pemasukannya karena ada downtrading ini, sehingga penerimaan negara tidak akan optimal,” kata Beladenta.

    Selain berdampak pada penerimaan, struktur tarif yang terlalu rumit juga menyulitkan pengawasan oleh otoritas Bea Cukai. Semakin banyak variasi pita cukai, semakin banyak pula jenis produk yang harus diawasi.

    “Karena makin banyak jenis rokok yang harus diawasi, sehingga ini yang membuat penegakan itu semakin rumit, dan memperbesar potensi celah rokok ilegal,” ujar Beladenta.

    CISDI mendorong pemerintah untuk fokus pada penyederhanaan struktur tarif, bukan memperluasnya. Mereka merekomendasikan agar struktur tarif CHT dirampingkan menjadi hanya tiga sampai lima layer secara bertahap hingga 2029, seiring dengan penerapan kebijakan cukai multi-tahun (multi-year). Pendekatan ini dinilai akan memberikan kepastian fiskal bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat agenda pengendalian konsumsi rokok.

    Beladenta juga menyoroti inkonsistensi arah kebijakan pemerintah dalam pengendalian tembakau. “Sangat disayangkan ya sebenarnya waktu itu pemerintah sudah berani mengeluarkan cukai multi-year dari tahun 2023 sampai 2024. Semestinya itu diteruskan menurut kami,” tegasnya.

    Penambahan golongan baru dalam struktur tarif CHT dinilai bukan solusi, melainkan justru memperburuk tantangan yang ada. Dengan memperumit sistem, memperbesar celah rokok ilegal, dan menggerus penerimaan negara, kebijakan ini dinilai kontraproduktif terhadap tujuan fiskal dan kesehatan publik.

    (fdl/fdl)

  • Produk perikanan-buah Indonesia berpotensi masuk pasar China

    Produk perikanan-buah Indonesia berpotensi masuk pasar China

    Wakil Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) Jona Widhagdo Putri saat memberikan sambutan pada acara edukasi mengenai AEO yang merupakan kerja sama Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia dan KIKT di Jakarta, Kamis (24/7/2025). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)

    Kadin: Produk perikanan-buah Indonesia berpotensi masuk pasar China
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 00:09 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) Jona Widhagdo Putri mengatakan sejumlah produk pangan mulai dari industri perikanan hingga buah segar Indonesia berpotensi masuk pasar baru di China.

    Hal ini menyusul kemudahan sistem kepabeanan melalui Operator Ekonomi Resmi (Authorized Economic Operator/AEO) yang terus disosialisasikan kepada para pengusaha di kedua negara.

    “Khususnya untuk produk-produk Indonesia yang life span-nya itu pendek, misalnya perikanan, seafood, buah-buah segar, supaya dia bisa lebih cepat custom clearance-nya. Kemudian bisa langsung masuk ke pasar Tiongkok untuk dijual,” kata Jona di Jakarta, Kamis (24/7).

    “Buah-buahan segar atau produk perikanan dan peternakan yang segar yang diekspor Indonesia ke Tiongkok itu membutuhkan waktu custom clearance yang lebih cepat agar kualitasnya tetap baik di pasar Tiongkok,” ujarnya menambahkan.

    Selain produk-produk pangan, Jona menilai produk-produk kerajinan dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga memiliki potensi besar untuk memasuki pasar baru seperti China.

    Namun, ia mengakui dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak terkait agar para pelaku UMKM mengetahui mekanisme yang diperlukan untuk memperluas pasar mereka di luar negeri, termasuk melalui sistem AEO.

    “Prosesnya punya flow yang memastikan safety, security, yang sesuai dengan kepabeanan kedua negara. Jadi harus UMKM juga harus ulet, dan pihak lain seperti kami dan Bea Cukai pasti mau membimbing,” ujar Jona.

    Sependapat, Wakil Ketua Eksekutif Kamar Dagang China di Indonesia (China Chamber of Commerce) Liu Cheng mengatakan prinsip kejujuran dan kemudahan yang diusung oleh sistem AEO sangat sesuai dengan tuntutan inti akan kepatuhan dan pengembangan yang efisien di pasar Indonesia.

    “Indonesia adalah pasar yang dinamis, persaingan antar perusahaan semakin ketat. Siapapun yang dapat memperoleh keuntungan dalam proses pengurusan kepabeanan dapat mengambil inisiatif dalam rantai pasokan. Sertifikasi AEO tidak diragukan lagi memberikan terobosan penting bagi perusahaan,” kata Liu.

    Ia melanjutkan Indonesia dan China merupakan mitra dagang yang penting satu sama lain, sehingga sistem AEO akan memberikan jaminan bea cukai yang solid untuk pertumbuhan ekonomi dan perdagangan kedua negara.

    “Saya yakin bahwa dengan upaya bersama kedua pemerintah, bea cukai dan perusahaan, hubungan ekonomi dan perdagangan Tiongkok-Indonesia akan mencapai tingkat yang baru dan mencapai saling menguntungkan, saling menguntungkan, serta pembangunan bersama,” ujar Liu.

    Sumber : Antara

  • RI terus negosiasi dengan AS tekan tarif impor komoditas strategis

    RI terus negosiasi dengan AS tekan tarif impor komoditas strategis

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7/2025) (ANTARA/Bayu Saputra)

    RI terus negosiasi dengan AS tekan tarif impor komoditas strategis
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 19:41 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Indonesia terus melanjutkan proses negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk menekan tarif impor sejumlah komoditas strategis nasional di bawah 19 persen hingga 0 persen.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejumlah produk yang sedang diajukan dalam negosiasi tarif tersebut mencakup komoditas sumber daya alam yang tidak dapat diproduksi oleh AS.

    “Produk-produk itu antara lain kelapa sawit, kopi, kakao, produk agro, dan juga produk mineral lainnya termasuk juga komponen pesawat terbang dan juga komponen daripada produk industri di kawasan industri tertentu seperti di free trade zone,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7).

    Menurutnya, meski saat ini AS telah menerapkan tarif impor 19 persen terhadap produk asal Indonesia, masih terdapat ruang negosiasi untuk penurunan tarif terhadap sejumlah produk yang dinilai strategis dan tidak bersaing langsung dengan industri domestik AS.

    Airlangga mengungkapkan bahwa AS juga memperhatikan perlakuan tarif dari mitra dagang lain seperti Uni Eropa, yang melalui perjanjian Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) telah memberikan tarif 0 persen untuk minyak kelapa sawit mentah (CPO) asal Indonesia.

    “Amerika juga melihat bahwa Eropa memberikan kita CPO itu 0 persen dalam IEU-CEPA, jadi beberapa itu menjadi tolok ukur,” katanya.

    Adapun sebelumnya, melalui laman resmi Gedung Putih, AS dan Indonesia telah menyepakati kerangka kerja Agreement on Reciprocal Trade sebagai upaya memperkuat hubungan ekonomi bilateral kedua negara.

    Dalam perjanjian tersebut, Indonesia disebut akan menghapus sekitar 99 persen hambatan tarif untuk berbagai produk industri dan pertanian asal AS. Sebagai imbalannya, AS akan menetapkan tarif timbal balik sebesar 19 persen untuk produk asal Indonesia dan membuka peluang pengurangan tarif lebih lanjut terhadap komoditas yang tidak tersedia atau tidak diproduksi secara domestik di AS.

    Selain itu, kedua negara juga berkomitmen menyelesaikan berbagai hambatan non-tarif yang mempengaruhi perdagangan dan investasi bilateral, termasuk pembebasan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sejumlah barang asal AS, pengakuan sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan AS atau Food and Drug Administration (FDA) untuk produk kesehatan dan farmasi, serta penanganan isu-isu kekayaan intelektual dan prosedur penilaian kesesuaian (conformity assessment).

    Dalam konteks perdagangan digital, Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk memberikan kepastian terkait transfer data lintas batas, menghapus bea masuk atas produk digital (intangible products), serta mendukung moratorium bea cukai atas transmisi elektronik di forum Organisasi Perdagangan Bebas (WTO).

    “Secara umum, joint statement (pernyataan bersama) menggambarkan kesepakatan yang telah dibahas, dan Amerika Serikat menunjukkan poin-poin penting dan komitmen politik baik Indonesia maupun Amerika yang akan menjadi dasar perjanjian perdagangan nanti. Nah tentu akan dilanjutkan dengan pembahasan lanjutan yang menyangkut kepentingan kedua negara,” terang Airlangga.

    Sumber : Antara

  • Ekspor-Impor Moncer, Sulsel Diprediksi Jadi Pusat Perdagangan Timur Indonesia

    Ekspor-Impor Moncer, Sulsel Diprediksi Jadi Pusat Perdagangan Timur Indonesia

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), Djaka Kusmartata, menegaskan komitmen institusinya untuk memperkuat sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku UMKM yang kini menjadi penggerak utama roda ekonomi Sulawesi Selatan.

    Hal ini disampaikannya dalam acara kolaborasi DJBC dengan BSI UMKM Center, Kamis (24/7/2025).

    Dikatakan Djaka, sinergi lintas sektor sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

    “Kami tingkatkan sinergi dengan semua stakeholder, termasuk dengan BSI UMKM Center. Ini bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Sulsel secara berkelanjutan,” ucapnya.

    Ia mengungkapkan, realisasi penerimaan Bea dan Cukai hingga semester I 2025 telah mencapai 59,19 persen dari target sebesar Rp497,34 miliar.

    Capaian ini disebutnya menjadi indikator positif geliat ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan.

    “Artinya, proses kegiatan ekspor dan impor berjalan lancar. Kami optimis sampai akhir tahun bukan hanya tercapai, bahkan bisa melebihi target,” ujarnya.

    Tak hanya fokus pada penerimaan, pihak Bea Cukai juga terus menjalankan tugas pengawasan, khususnya terhadap peredaran rokok ilegal dan potensi penyelundupan barang impor.

    “Kegiatan penindakan kami lakukan demi melindungi perekonomian regional dan menjaga iklim usaha yang sehat,” tegas Djaka.

    Lebih lanjut, ia menyinggung pentingnya pemberdayaan sektor UMKM sebagai pilar strategis perekonomian, terlebih terbukti tahan banting dalam situasi krisis, termasuk saat pandemi.

  • Tarif AS Turun Jadi 19 Persen, Bea Cukai Sulbagsel: Diplomasi Perdagangan Kita Relatif Berhasil

    Tarif AS Turun Jadi 19 Persen, Bea Cukai Sulbagsel: Diplomasi Perdagangan Kita Relatif Berhasil

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), Djaka Kusmartata, menanggapi kebijakan tarif impor 19 persen yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump.

    Ia menyebut, sejauh ini belum terlihat dampak langsung terhadap aktivitas ekspor dari wilayahnya ke Negeri Paman Sam.

    Djaka mengatakan, berdasarkan data yang ada saat ini, UMKM binaan di Sulsel belum melakukan ekspor secara langsung ke Amerika Serikat.

    “Kebetulan kalau data UMKM, terutama ekspor, ini sudah ke Thailand, Jepang, Meksiko, dan beberapa bulan lalu ke Spanyol. Artinya, untuk ekspor langsung ke Amerika belum ada di data kami,” kata Djaka, Kamis (24/7/2025).

    Meski begitu, ia tak menampik bahwa secara umum, kebijakan Trump itu bisa mempengaruhi kondisi ekonomi dalam beberapa bulan ke depan.

    “Dari sisi ekonomi, tentu ada pengaruhnya. Tapi kita belum melihat dampaknya secara langsung, karena biasanya butuh waktu dari proses kontrak hingga realisasi impor,” tambahnya.

    Soal kebijakan tarif baru sebesar 19 persen, Djaka menilai Indonesia justru masih diuntungkan. Sebab, sebelumnya tarif yang diberlakukan mencapai 32 persen.

    “Ini tarif yang dibayar oleh penduduk AS atas barang impor dari Indonesia. Jadi justru kita dapat diskon tarif. Dan hasil negosiasi antara Indonesia dan Amerika ini menggembirakan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Djaka juga menyebut barang-barang penting bagi Indonesia seperti bahan bakar minyak (BBM), gandum, dan kedelai tidak terkena bea masuk dari AS.

  • Zulhas: Pemerintah Gelar Rapat Soal Beras Oplosan Jumat Ini

    Zulhas: Pemerintah Gelar Rapat Soal Beras Oplosan Jumat Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggelar rapat guna membahas penanganan kasus beras oplosan pada Jumat (25/7/2025).

    Zulhas mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan langkah terkoordinasi bersama berbagai instansi. “Hari Jumat saya rapat itu,” ujar Zulhas singkat.

    Saat ditanya lebih lanjut siapa saja yang akan terlibat dalam rapat tersebut, dia menjelaskan bahwa seluruh pihak terkait akan diikutsertakan.

    “Dengan seluruhnya, Satgas, penegak hukum, kementerian terkait,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti praktik curang sejumlah pengusaha yang mencampur beras biasa dan menjualnya dalam kemasan premium.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun menunjukkan kemarahannya terhadap kejahatan tersebut saat memberikan pidato dalam acara peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

    Prabowo mengungkap bahwa dirinya menerima laporan mengenai praktik pengoplosan beras yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dia dengan tegas menyebut aksi ini sebagai bentuk penipuan.

    “Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan ini adalah pidana,” katanya dalam forum itu, Senin (21/7/2025).

    Menanggapi perbuatan tersebut, Prabowo langsung mengambil sikap dan meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindaklanjuti kasus ini secara tegas.

    Dia menyebut bahwa penindakan hukum sangat penting karena praktik tersebut telah merugikan perekonomian nasional.

    Dalam pidatonya, Prabowo juga membeberkan estimasi kerugian ekonomi yang diderita akibat praktik pengoplosan ini, yakni sebesar Rp100 triliun setiap tahun.

    “Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia kerugian oleh bangsa Indonesia kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menyayangkan bahwa kerugian besar tersebut hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

    Prabowo menekankan bahwa pemerintah sudah bersusah payah mengumpulkan pemasukan negara, namun hasilnya justru dinikmati oleh oknum pengusaha curang.

    “Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak ini lah, Bea Cukai ini lah. dan sebagainya. Ini Rp100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya empat, lima kelompok usaha,” katanya.

    Alasan Prabowo menyampaikan isu ini dalam acara peluncuran kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah agar seluruh pemimpin daerah bisa memahami situasi tersebut secara utuh.

    “Ini saya sampaikan di acara yang penting ini karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa, saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat, ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima,” ucapnya.

    Presiden kembali menginstruksikan penindakan terhadap para pelaku. Khususnya, agar mengembalikan uang negara dan tak melakukan praktik koruptif kembali.

    “Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu oke, kalau tidak kita sita itu penggilingan-penggiling padi yang brengsek itu,” tegas Prabowo.