Kementrian Lembaga: Bea Cukai

Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu Resmi Naik Kelas Jadi Internasional

Palu, Beritasatu.com – Upaya gigih Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam mendorong kemajuan infrastruktur transportasi udara akhirnya membuahkan hasil besar. Setelah tiga bulan mengusulkan kepada pemerintah pusat, status Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu kini resmi naik kelas menjadi bandara internasional penuh.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan KM 38 Tahun 2025, yang menetapkan peningkatan status bandara kebanggaan masyarakat Sulteng ini. Dengan perubahan status tersebut, Bandara Mutiara SIS Al-Jufri kini memiliki kewenangan melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri, tidak hanya untuk penerbangan carter tetapi juga penerbangan reguler.

“Kita bersyukur, usulan yang kita sampaikan kepada pemerintah pusat sejak tiga bulan terakhir ini alhamdulillah membuahkan hasil. Bandara Mutiara SIS Al-Jufri saat ini adalah bandara internasional,” ungkap Gubernur Anwar Hafid dengan penuh rasa syukur.

Gubernur menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi untuk memetakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam enam bulan ke depan sebelum operasional penerbangan internasional dimulai.

Persiapan ini mencakup koordinasi administrasi dengan pihak terkait seperti bea cukai, imigrasi, dan karantina agar seluruh dokumen, perizinan, dan sistem administrasi memenuhi standar internasional.

Di sisi lain, penempatan dan pelatihan personel di pos imigrasi, karantina, dan bea cukai akan segera dilakukan untuk memastikan pelayanan penumpang internasional berjalan optimal.

Fasilitas pendukung juga tengah disiapkan, termasuk pengadaan peralatan penting seperti X-ray senilai Rp 2 miliar–Rp 2,5 miliar yang dibutuhkan untuk pemeriksaan keamanan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan melengkapi persyaratan teknis lainnya, termasuk rekomendasi dari Kementerian Pertahanan.

“Kami mohon doa dan dukungan semua pihak. Ini kebanggaan kita bersama. Sultan Nambaso!” seru Gubernur Anwar.

Salah satu pertimbangan penetapan adalah untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu. Bandara Mutiara mendapatkan status internasional penuh, berbeda dengan Bandara IMIP di Morowali yang hanya diberikan status internasional untuk penerbangan carter selama satu tahun.

Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas landasan pacu agar pesawat berbadan lebar seperti Airbus A330 dapat terbang langsung ke Tiongkok atau rute jarak jauh lainnya tanpa perlu transit.

Saat ini panjang landasan masih 2.500 meter sehingga penerbangan jarak jauh memerlukan technical landing di Aceh atau Kualanamu untuk pengisian bahan bakar.

Dengan perpanjangan landasan, pesawat dapat langsung menuju negara tujuan, biaya perjalanan menjadi lebih murah, dan peluang pelaksanaan ibadah haji maupun umrah langsung dari Palu akan terbuka.

Untuk itu, pemerintah provinsi berencana mencari dukungan pendanaan, termasuk melalui skema CSR dari perusahaan besar, guna menambah panjang landasan 500 meter sesuai standar Kementerian Perhubungan.

Dengan status internasional ini, Gubernur Anwar optimistis Bandara Mutiara SIS Al-Jufri akan menjadi pintu gerbang utama Sulawesi Tengah menuju dunia. Menurutnya, hal ini merupakan peluang besar bagi sektor pariwisata, investasi, dan UMKM, karena wisatawan mancanegara kini bisa datang langsung tanpa harus transit di kota lain.

Era baru konektivitas udara ini diharapkan membawa dampak ekonomi yang signifikan serta mempercepat transformasi Sulawesi Tengah sebagai destinasi unggulan di Indonesia Timur.

11/08/2025 09:16
Gedung Putih Tegaskan Emas Tak Kena Tarif Impor: Itu Informasi Keliru

Bisnis.com, JAKARTA – Gedung Putih membantah laporan sebelumnya bahwa Amerika Serikat memberlakukan tarif impor terhadap emas batangan asal Swiss. Kabar ini sempat mengguncang pasar emas global.

Melansir Kitco News, Sabtu (9/8/2025), Juru bicara pemerintahan Trump mengatakan pihaknya akan segera mengeluarkan kebijakan yang memperjelas bahwa impor emas batangan tidak akan dikenakan tarif.

Kepanikan sempat melanda pasar setelah Financial Times melaporkan adanya surat tertanggal 31 Juli dari Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS kepada salah satu perusahaan pemurnian emas di Swiss.

Surat itu menyebut emas batangan berukuran 1 kilogram dan 100 ons akan dikenakan tarif tinggi — dengan angka 39% yang baru diumumkan Swiss, termasuk salah satu tarif tertinggi dalam kebijakan perdagangan Trump.

Kabar tersebut mendorong harga emas berjangka Comex melonjak ke rekor baru US$3.534,10 per troy ounce pada sekitar pukul 18.00 waktu setempat, sementara harga spot tembus di atas US$3.400.

Pada akhir perdagangan Jumat (8/8/2025), harga emas di pasar spot ditutup menguat tipis 0,04% ke US$3.397,75 per troy ounce. Sementara itu, harga emas berjangka Comex melonjak 1,09% ke level US$3.491,30 per troy ounce.

Para pelaku industri memperkirakan bahwa meski reaksi awal pasar sangat dramatis, keputusan tarif semacam itu berpotensi mengubah wajah perdagangan emas global dalam jangka panjang.

Namun, pada Jumat sore, Gedung Putih menyebut laporan tersebut sebagai “informasi keliru” dan meyakinkan pasar bahwa emas tidak masuk daftar barang yang akan dikenai tarif. Meski sempat terjadi aksi jual cepat, harga emas berhasil mempertahankan hampir seluruh kenaikan yang dicapai sepanjang pekan.

Selain itu, Gedung Putih juga akan mengeluarkan kebijakan baru yang menegaskan bahwa impor emas batangan tidak akan dikenakan tarif.

Dalam pernyataan tertulis kepada Bloomberg, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan perintah eksekutif itu akan diterbitkan dalam waktu dekat untuk meluruskan “informasi keliru” terkait pengenaan tarif emas dan produk khusus lainnya.

Saham-saham sektor emas pun terseret turun. Raksasa tambang seperti Newmont Corp. dan Agnico Eagle Mines Ltd., penyedia royalti emas Franco-Nevada Corp., hingga reksa dana VanEck Gold Miners ETF, semuanya menghapus keuntungan yang sempat diraih sebelumnya.

Tidak seperti tembaga, baja, dan aluminium yang telah menjadi sasaran tarif Trump, emas memegang peran istimewa sebagai aset keuangan dan mata uang global. Keputusan untuk mengenakan tarif membuat arus pengiriman emas terhenti, kata para pelaku pasar.

Jika terbit, perintah eksekutif Gedung Putih akan menjadi langkah penting untuk meredakan kepanikan pasar akibat kekhawatiran terhadap tarif impor emas.

Pemerintahan Trump selama ini berulang kali menegaskan bahwa kebijakan tarif di masa jabatan kedua tidak akan diwarnai pengecualian, setelah banyaknya dispensasi pada periode pertama dinilai mereduksi efektivitas pungutan sebelumnya.

09/08/2025 18:50
Pemprov Papua gelar Border Trade Fair pada Oktober 2025

Salah satu UMKM yang terlibat dalam kegiatan Border Trade Fair di perbatasan RI-PNG pada 2024 lalu bertempat Skow, Kota Jayapura, Papua. (ANTARA/Qadri Pratiwi)

Pemprov Papua gelar Border Trade Fair pada Oktober 2025
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 08 Agustus 2025 – 22:30 WIB

Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Papua menggelar Border Trade Fair pada Oktober 2025 sebagai upaya memperkuat kerja sama ekonomi dan hubungan masyarakat di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini (PNG).

Penjabat Sekda Papua Suzana Wanggai di Jayapura, Jumat (8/8), mengatakan Border Trade Fair merupakan agenda tahunan yang melibatkan pelaku usaha dari kedua negara.

“Pada tahun ini pelaksanaan dipindahkan ke Oktober sesuai kesepakatan dengan pihak Papua Nugini yang ingin melibatkan lebih banyak perwakilan provinsi dan pelaku usaha,” katanya.

Menurut Suzana, untuk pelaksanaan Border Trade Fair pihaknya sudah siap hanya perlu memantapkan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam hal ini BUMN, BUMD, pelaku usaha, serta instansi terkait seperti karantina, imigrasi, Bea Cukai, TNI dan Polri.

“Karena kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perdagangan biasa, tetapi juga wahana interaksi masyarakat kedua negara sekaligus pintu masuk memperluas peluang ekspor-impor ke Pasifik dan Asia sehingga perlu ada koordinasi yang kuat,” ujarnya.

Dia menjelaskan Pemprov Papua bakal terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah perbatasan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta pelaku UMKM untuk memaksimalkan partisipasi.

“Perbatasan bukan hanya soal infrastruktur atau administrasi lintas batas, tetapi bagaimana membawa keuntungan ekonomi bagi kedua negara. Ini juga menjadi pintu gerbang kita ke Pasifik dan bagi mereka ke Asia,” katanya lagi.

Dia berharap Border Trade Fair dapat mempererat hubungan antar masyarakat (people-to-people contact) sekaligus membuka peluang investasi dan perdagangan yang lebih luas di kawasan perbatasan.

Sumber : Antara

08/08/2025 22:41
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 6 Kontainer Pakaian Bekas Asal Malaysia di Pontianak Regional 7 Agustus 2025

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 6 Kontainer Pakaian Bekas Asal Malaysia di Pontianak
Editor

PONTIANAK, KOMPAS.com
– TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama Bea Cukai menggagalkan penyelundupan enam kontainer ballpress pakaian bekas asal Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Peti Kemas Pontianak, Kalimantan Barat.
Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata menjelaskan, pengungkapan ini bermula dari laporan intelijen tentang rencana masuknya barang ilegal ke Kalimantan Barat dari Malaysia.
Berdasarkan informasi tersebut, tim gabungan segera bergerak menelusuri lokasi target.
Mereka kemudian menyasar Depo Kontainer Temas di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Pontianak, yang diduga menjadi pintu masuk penyelundupan.
“Benar saja, petugas menemukan enam kontainer penuh dengan ballpress yang dikemas dalam karung,” kata Denih dilansir dari Antara, Kamis (7/8/2025).
Dari enam kontainer yang diamankan, dua unit berukuran 40 kaki telah ditarik ke markas Satrol Lantamal XII untuk proses lebih lanjut.
Sementara empat kontainer lainnya masih berada di pelabuhan dan telah diberi segel oleh tim gabungan.
Berdasarkan pemeriksaan sementara, ballpress tersebut rencananya akan dikirim dari Kalimantan menuju Jakarta.
Denih memastikan bahwa TNI AL akan terus melakukan pengawasan ketat di wilayah perairan Indonesia, terutama terhadap upaya masuknya barang ilegal seperti narkoba dan komoditas selundupan lainnya.
“Kami akan terus berupaya menggagalkan penyelundupan barang ilegal yang masuk ke wilayah NKRI,” tegasnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/08/2025 09:29
Startup Tak Terkenal Tiba-tiba Sudah Kalahkan Nvidia

Jakarta, CNBC Indonesia – Saham Palantir Technologies meroket hampir 9% pada pembukaan perdagangan Selasa (5/8) waktu setempat. Hal tersebut didorong prediksi pendapatan tahunan perusahaan yang ditingkatkan untuk kedua kalinya pada 2025 ini.

Bisnis Palantir Technologies kian moncer lantaran permintaan layanan berbasis AI yang meningkat dari pemerintah dan klien swasta lainnya. Padahal, nama Palantir Technologies sebelumnya tak populer seperti Google, OpenAI, dkk.

Popularitas Palantir Technologies meningkat setelah mendapat beberapa kontrak besar dari pemerintahan Donald Trump. Bisnis yang ditawarkan startup tersebut juga memang relevan untuk kebutuhan saat ini.

Para investor bertaruh besar pada layanan analisa data dan software pertahanan berkelas militer yang ditawarkan Palantir Technologies. Anggaran besar yang digelontorkan pemerintah AS untuk meningkatkan teknologi pertahanannya menjadi ‘durian runtuh’ bagi startup yang didirikan pada 2003 tersebut.

Dalam 3 tahun terakhir, saham Palantir Technologies sudah naik lebih dari 600%. Sepanjang tahun ini, Palantir Technologies menjadi emiten dengan kinerja terbaik.

Bahkan, pertumbuhan Palantir Technologies sudah jauh mengalahkan perusahaan-perusahaan top lainnya seperti Nvidia, IBM, Microsoft, dan Lockheed, dikutip dari Reuters, Rabu (6/8/2025).

Beberapa analis telah menyatakan kekhawatiran tentang valuasi perusahaan yang terlalu tinggi. Saham Palantir Technologies diperdagangkan lebih dari 200 kali lipat estimasi pendapatan 12 bulan ke depan.

Hal ini menjadikan Palantir Technologies sebagai perusahaan yang paling overvalued di indeks S&P 500, dibandingkan dengan raksasa AI Nvidia yang ‘hanya’ 34,81 kali lipat.

“Palantir sudah bukan vendor pemerintah semata. Startup ini menjadi mitra yang sangat diperlukan untuk perusahaan dan revolusi AI,” kata Jacob Falkencrone, kepala strategi investasi global di Saxo.

Analis Wedbush memprediksi kapitalisasi pasar Palantir Technologies akan tembus triliunan dolar AS dalam beberapa tahun ke depan karena AI yang kian meledak.

Saat ini, kapitalisasi pasar Palantir Technologies senilai US$411,05 miliar. Startup yang turut didirikan Peter Thiel tersebut menduduki peringkat ke-23 sebagai perusahaan paling bernilai di dunia.

Palantir Technologies bisa dibilang sebagai perusahaan yang paling mendapat berkah dari pemerintahan Trump. Pada tahun ini, Palantir Technologies telah mengamankan kontrak senilai US$30 juta dari Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

Selain itu, pada pekan lalu, Angkatan Darat AS mengatakan akan menggelontorkan US$10 miliar untuk layanan Palantir hingga dekade mendatang.

“Pertumbuhan Palantir yang luar biasa tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Kemampuannya untuk tumbuh dalam skala besar telah diremehkan oleh sebagian besar pasar,” kata Matt Britzman, analis ekuitas senior di Hargreaves Lansdown.

Penjualan Palantir Technologies ke pemerintah AS melonjak 53% menjadi US$426 juta pada kuartal-II (Q2) tahun ini, mewakili lebih dari 42% dari total pendapatan Q2 sekitar US$1 miliar.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

06/08/2025 20:25
Ekspor Vietnam Melesat jelang Pemberlakuan Tarif Trump

Bisnis.com, JAKARTA — Ekspor Vietnam melonjak di atas ekspektasi pada Juli 2025, seiring dengan langkah para pembeli di Amerika Serikat mempercepat pengiriman barang untuk menghindari tarif 20% yang akan berlaku mulai 7 Agustus 2025.

Berdasarkan laporan Kantor Statistik Umum Vietnam pada Rabu (6/8/2025), ekspor Vietnam tumbuh 16% secara year on year (yoy) menjadi US$42,3 miliar pada Juli 2025, melampaui proyeksi pasar sebesar 14% YoY.

Sementara itu, impor naik 17,8% menjadi US$40 miliar, lebih tinggi dari estimasi 15,2%. Dengan demikian, surplus dagang Vietnam tercatat sebesar US$2,27 miliar, turun dari US$2,83 miliar pada Juni.

Vietnam, yang dikenal sebagai pusat manufaktur di Asia Tenggara dengan produk ekspor mulai dari kopi, pakaian, hingga suku cadang mesin, mengalami lonjakan pengiriman ke AS tahun ini. Hal ini dipicu oleh kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.

Awalnya, Vietnam dihadapkan pada ancaman tarif impor sebesar 46%, tetapi kemudian diturunkan menjadi 20%, atau hanya satu poin persentase lebih tinggi dibandingkan tarif untuk Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand.

“Vietnam membukukan lonjakan ekspor yang impresif pada Juli, terutama karena banyak perusahaan yang mempercepat pengiriman ke AS sebelum tarif Trump diberlakukan,” ujar Tran Tuan Minh, CEO TVI, dikutip dari Bloomberg.

Namun, dia memperingatkan ekspor kemungkinan akan melambat secara signifikan pada paruh kedua tahun ini, terutama akibat tarif 20%, serta tambahan tarif 40% untuk barang transshipment yang hingga kini masih belum jelas detail implementasinya.

Dalam pernyataan resmi pada Rabu (6/8/2025), pemerintah Vietnam mengatakan bahwa negosiator perdagangan terus melanjutkan dialog aktif dengan Washington.

Di sisi lain, Vietnam juga mempercepat upaya diversifikasi pasar melalui perjanjian dagang dengan kawasan Timur Tengah dan India, sekaligus mendorong konsumsi dalam negeri terhadap produk lokal.

Adapun, ekspor ke AS tercatat melonjak 26% secara tahunan menjadi US$14,2 miliar pada Juli, berdasarkan data bea cukai yang dirilis secara terpisah. Sementara itu, impor dari China meningkat 30,5% menjadi sekitar US$16,7 miliar.

Ekspor bersih ke AS menyumbang sekitar seperlima dari produk domestik bruto (PDB) Vietnam. Dengan demikian, kebijakan tarif AS menjadi ancaman serius bagi pabrik-pabrik Vietnam yang berkembang pesat seiring dengan relokasi rantai pasok global dari China.

Secara keseluruhan, data ekonomi Vietnam terpantau positif. Inflasi konsumen tercatat 3,19% secara tahunan, lebih rendah dari estimasi ekonom sebesar 3,40% dan capaian Juni sebesar 3,57%. Produksi industri tumbuh 8,5% secara tahunan dan naik 0,5% dibandingkan Juni.

Ekspor komoditas juga meningkat, termasuk ekspor kopi yang naik 34,6% secara tahunan menjadi 103.000 ton.

Perekonomian Vietnam terus menunjukkan kekuatan sepanjang 2025, dengan pertumbuhan PDB kuartal II tercatat 7,96% secara tahunan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan 8% tahun ini, meskipun masih belum jelas apakah kebijakan tarif baru AS akan menghambat pencapaian tersebut.

06/08/2025 12:59
MenPAN RB pastikan layanan imigrasi All Indonesia di Bali inklusif

Badung, Bali (ANTARA) –

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini memastikan layanan keimigrasian All Indonesia di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, telah berjalan secara inklusif.

“Ini sesuai semangat reformasi birokrasi yang sudah kami jalankan, kami harus melakukan kolaborasi,” kata Menteri PAN RB di sela meninjau layanan keimigrasian di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

Menurut dia, layanan publik khusus warga negara asing yang mulai uji coba pada Juli 2025 itu memudahkan arus kedatangan wisatawan mancanegara di terminal kedatangan internasional.

Pasalnya, aplikasi All Indonesia itu mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu aplikasi terpadu.

Dengan begitu, wisatawan asing hanya perlu mengisi data satu kali untuk imigrasi, bea cukai, karantina dan kesehatan.

Saat ini, layanan tersebut dilaksanakan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten dan Bandara Juanda Surabaya.

“Karena Bali adalah pintu gerbang Indonesia, kami harap layanan di Bandara Ngurah Rai bisa dilakukan dengan baik,” ucapnya.

Untuk itu, Menteri PAN RB pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor atau kementerian/lembaga di tanah air untuk menyederhanakan dan memudahkan layanan publik tak hanya untuk warga negara Indonesia tapi juga warga negara asing (WNA).

Ia juga mengapresiasi inovasi yang dilaksanakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menghadirkan teknologi dalam autogate atau fasilitas layanan keimigrasian otomatis sehingga memudahkan alur kedatangan wisatawan mancanegara.

“Ini teknologi sangat luar biasa dan saya dapat informasi bahwa Indonesia itu negara ke-10 terbaik dalam pelayanan keimigrasian,” ucapnya.

Pemerintah, ucap dia, akan terus mengembangkan layanan berbasis elektronik yang mengintegrasikan layanan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan pola yang sama seperti All Indonesia tersebut, salah satunya layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) di sejumlah daerah di tanah air.

“Sekian banyak kementerian/lembaga bersatu padu memberikan layanan kepada masyarakat dan ini membuktikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat, kami akan dorong terus,” ucapnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/08/2025 12:31
Pemohon Visa AS Wajib Setor Uang Jaminan hingga Rp 245 Juta, WNI Juga?

Washington DC –

Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mewajibkan uang jaminan hingga US$ 15.000 atau setara Rp 245,8 juta untuk sejumlah visa turis dan bisnis di bawah program percontohan yang diluncurkan dalam dua pekan ke depan. Langkah ini menjadi upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menindak warga asing yang kerap overstay.

Aturan baru ini, seperti dilansir Reuters dan AFP, Selasa (5/8/2025), merupakan bagian dari program percontohan yang akan berlangsung selama 12 bulan, dan akan dimulai pada 20 Agustus mendatang.

Program ini akan berlaku bagi para pemohon visa bisnis B-1 dan visa turis B-2 dari negara-negara yang dianggap berisiko tinggi untuk overstay visa.

Menurut pemberitahuan Federal Register AS, program ini memberikan keleluasaan terhadap para petugas konselor AS untuk mengenakan jaminan atau visa bonds kepada para pemohon dari negara-negara dengan tingkat overstay visa yang tinggi.

“Petugas konsuler dapat mewajibkan pemohon visa non-imigran yang tercakup untuk membayar jaminan hingga US$ 15.000 sebagai syarat penerbitan visa,” sebut pemberitahuan Departemen Luar Negeri AS, yang akan dipublikasikan oleh Federal Register AS pada Selasa (5/8) waktu setempat.

Ada tiga pilihan bagi para pemohon visa yang diwajibkan membayar jaminan, yakni sebesar US$ 5.000 (Rp 81,9 juta), US$ 10.000 (Rp 163,8 juta), atau US$ 15.000 (Rp 245,8 juta).

Jaminan itu juga dapat diterapkan kepada orang-orang yang datang dari negara-negara di mana informasi pemeriksaan dan verifikasi dianggap tidak memadai.

Federal Register AS menambahkan bahwa uang jaminan akan dikembalikan sepenuhnya jika pemegang visa mematuhi persyaratan, atau masuk dan keluar dari AS sesuai ketentuan visa. Bagi mereka yang tetap berada di AS melebihi batas waktu yang diizinkan, akan kehilangan seluruh uang jaminan tersebut.

Program ini juga membatasi akses masuk dan keluar di bandara-bandara tertentu di AS bagi mereka yang diwajibkan membayar jaminan tersebut.

Belum diketahui secara jelas soal negara-negara yang terdampak aturan baru ini.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan program tersebut menargetkan warga dari negara-negara dengan “tingkat overstay visa yang tinggi”, seperti diidentifikasi dalam laporan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS).

Menurut data DHS dan data bea cukai serta perlindungan perbatasan AS, seperti dikutip Reuters, negara-negara seperti Chad, Eritrea, Haiti, Myanmar, Yaman, Burundi, Djibouti, dan Togo telah menunjukkan tingkat overstay yang tinggi.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

05/08/2025 12:03
DJP Bali tempuh cara persuasif sikapi potensi kebocoran pajak

Denpasar, Bali (ANTARA) –

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Provinsi Bali menempuh cara persuasif menyikapi potensi kebocoran penerimaan pajak akibat munculnya akomodasi vila yang diduga tidak mengantongi izin.

“Kami edukasi dulu supaya yang memang belum tahu kewajibannya bisa melaksanakan atau kami bisa sediakan layanan,” kata Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan di Denpasar, Bali, Senin.

Menurut dia, edukasi diperlukan karena pihaknya terlebih dahulu menganalisa status kepemilikan akomodasi yang diduga ilegal tersebut.

Bisa jadi properti itu melalui pembelian, penyewaan, atau bangunan yang dijual.

Setelah itu, pihaknya akan mencocokkan data terkait pelaporan pajak khususnya terkait pajak penghasilan (PPh) yang menjadi kewenangan DJP.

Sedangkan, pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di antaranya pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) misalnya makan dan minum, jasa hotel, jasa parkir, jasa hiburan hingga tenaga listrik.

Pencocokan data itu, lanjut dia, menggunakan beragam sumber data termasuk data dari pemerintah daerah selaku pihak yang mengeluarkan administrasi perizinan, hingga data di media sosial.

Data dari pemerintah daerah itu di antaranya mencakup nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD), persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sebelumnya bernama izin mendirikan bangunan (IMB) hingga terkait status sewa atau beli.

“Dari berbagai sumber kami kumpulkan, kami cocokkan dengan data dan kami coba lihat dari sisi kepatuhan,” ucapnya.

Pihaknya tidak membedakan latar belakang kepemilikan akomodasi tersebut baik yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA).

Untuk WNA, pihaknya memiliki direktorat perpajakan internasional di kantor pusat di Jakarta untuk pertukaran data misalnya di negara asal pemilik, dan berkoordinasi dengan Imigrasi dan Bea Cukai.

Meski begitu, ia tidak secara spesifik mengungkapkan nominal potensi penerimaan pajak hilang tersebut karena perlu dianalisa dulu.

Sementara itu, berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menyebutkan bahwa jumlah hotel dan akomodasi sejenisnya di bawah naungan asosiasi itu mencapai 370 hotel, dengan jumlah kamar diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 unit.

Sekretaris PHRI Bali Perry Markus menyebutkan berdasarkan biro perjalanan wisata daring (OTA) jumlah kamar di Bali diperkirakan mencapai sekitar 150 ribu unit kamar.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

04/08/2025 15:15
Rokok Murah Banjiri RI, Dirjen Bea Cukai Blak-blakan Ungkap Fakta Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menaruh perhatian khusus pada tren konsumsi rokok di Indonesia. Tercatat konsumsinya bergeser ke rokok murah atau yang disebut sebagai downtrading.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama mengatakan tren ini berdampak pada penerimaan cukai semester I-2025 yang mengalami pertumbuhan 7,3% menjadi Rp 109,2 triliun. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, beberapa waktu lalu. Saat penerimaan naik, imbuh dia, namun tidak ada kebijakan kenaikan tarif cukai rokok pada 2025 ini.

“Khususnya pergeseran konsumsi dari sigaret kretek mesin ke sigaret kretek tangan atau jenis rokok dengan harga lebih terjangkau turut menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut,” ujar Djaka, dikutip Sabtu (2/9/2025).

Data produksi rokok dan penerimaan negara mencatat adanya pergerakan, saat penerapan tarif cukai hasil tembakau dilakukan.

Data Ditjen Bea Cukai tahun 2022 mencatat penerimaan cukai hasil tembakau Rp 218,3 triliun. Produksinnya mencapai 323,9 miliar batang dengan kenaikan tarif 12% saat itu.

Setahun kemudian, produksinya menurun 318,1 miliar batang. Hal ini membuat penerimaan cukai juga menurun Rp 213,5 triliun, saat kebijakan juga menaikkan tarif 10%.

Penurunan kembali terjadi pada 2024. Tercatat 317,4 miliar batang, namun sebaliknya peningkatan penerimaan naik menjadi Rp 216,9 triliun dengan level tarif masih 10%.

Tahun ini, pemerintah tak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau atau CHT. Namun hanya menetapkan perubahan harga jual eceran rokok.

Di saat bersamaan, produksi rokok terus menurun hingga Semester I-2025. Saat itu hanya 142,6 miliar batang dibandingkan 146,18 miliar batang pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Produksi rokok per Juni 2025 hanya 24,8 miliar batang. Angka itu turun dibandingkan bulan Mei sebanyak 5,7% dan 3,2% pada periode yang sama tahun lalu.

Tren penurunan ini terjadi sesaat setelah terjaid kenaikan pada Mei 2025 berjumlah 26,3 miliar batang. Produksinya menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2025.

Produksi rokok selama enam bulan pertama 2025 tercatat 142,6 miliar batang, turun 2,5% dari tahun sebelumnya. Ini juga menjadi yang terendah selama delapan tahun sejak 2018, kecuali pada 2023.

Djaka mengatakan tetap optimis mengerek penerimaan kepabeanan dan cukai tahun ini. Karena dia telah memiliki sejumlah strategi menjaga kesinambungan penerimaan negara dari bea dan cukai.

Terdapat enam kebijakan yang dilakukan. Salah satunya adalah intensifikasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sebagai bantalan kebijakan.

Berikutnya adalah melakukan intensifikasi tarif bea masuk komoditas tertentu. Ketiga, ekstensifikasi barang kena cukai.

Strategi lainnya memperluas basis penerimaan bea keluar. Kemudian penguatan nilai pabean dan pengembangan klasifikasi barang yang adaptif, serta terakhir penguatan program kolaboratif Kementerian Keuangan.

(dce/dce)

[Gambas:Video CNBC]

02/08/2025 20:08