Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • Barantin siap lakukan penguatan sistem biosecurity selevel negara maju 

    Barantin siap lakukan penguatan sistem biosecurity selevel negara maju 

    Sumber foto: Aldi Evi/elshinta.com.

    Barantin siap lakukan penguatan sistem biosecurity selevel negara maju 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 15:59 WIB

    Elshinta.com – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melakukan Penguatan Sistem Biosecurity dan pengawasan keamanan pangan serta penerapan digitalisasi all indonesia di Bandar Udara Internasional, Kamis (14/08). Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung AP 600, Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta dipimpin langsung oleh Kepala Barantin, Sahat M Panggabean, didampingi Eselon II Lingkup Barantin.

    Sebagai instansi yang berada di garis depan bersama Imigrasi dan Bea Cukai, Barantin memiliki mandat penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Tugas tersebut mencakup pencegahan masuk, tersebar, dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

    Barantin juga mengemban fungsi pengawasan keamanan dan mutu pangan, pengendalian produk rekayasa genetika, perlindungan sumber daya genetik, serta pengawasan terhadap jenis asing invasif.

    Sahat Manaor Panggabean menjelaskan Biosecurity Indonesia sedang berproses menuju Biosecurity yang berada di negara-negara maju. 

    “Indonesia sangat ini sedang proses menjadi negara-negara maju dari sisi Biosecurity dan Sistem keamanan lainnnya,” jelasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Aldi Evi, Kamis (14/8). 

    Kepala Barantin menyampaikan All Indonesia akan di Implementasikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. 

    “Pastinya akan diimplementasikan tahun ini dengan Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.

    Barantin menjalankan peran sebagai perlindungan sumber daya alam hayati, border protection untuk melindungi pertanian, peternakan, perikanan dari ancaman produk-produk impor yang tidak dapat dibendung di era perdagangan bebas serta perang tariff seperti sekarang ini. 

    Barantin juga berperan sebagai economic tools yang dapat memfasilitasi akseptabilitas produk-produk unggulan ekspor kita ke Negara-negara tujuan ekspor melalui sertifikasi karantina, Barantin memastikan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan memenuhi persyaratan negara tujuan sehingga dapat bersaing di pasar global.

    “Menapaki era baru Karantina mengedepankan penguatan manajemen Pre-Border, yaitu pemeriksaan komoditas di Negara asalnya dan mengembangkan digiltalisasi layanan melalui implementasi BEST-TRUST (Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology), mandatory Prior Notice bagi impor dan Electronic Documents untuk mempercepat layanan ekspor,” urainya. 

    Sahat menambahkan digitalisasi ini sedang dalam upaya untuk diintegrasikan dengan instansi pemerintah yang terkait dalam suatu kesisteman All Indonesia demi memudahkan lagi pelayanan sehingga dapat berkontribusi lebih pada percepatan arus barang.

    “Saya mengapresiasi kegiatan koordinasi seperti ini sebagai forum untuk saling bertukar pikiran, saling mengisi dan saling berkonsultasi dalam upaya peningkatan pengawasan sekaligus pelayanan perkarantinaan khususnya di lingkungan Bandar Udara Internasional, terutama Bandara Soekarno Hatta. Sinergi dengan kementerian atau lembaga, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci untuk melindungi negeri sekaligus mendorong daya saing produk Indonesia di pasar dunia,” paparnya. 

    Dalam acara yang dikemas dengan coffee morning ini Barantin menghadirkan empat narasumber, Deputi Bidang Karantina Hewan, Deputi Bidang Karantina Tumbuhan, dan Deputi Bidang Karantina Ikan membawakan paparan tentang Kebijakan dan Proses Bisnis masing-masing bidangnya, serta Kepala Biro Hukum dan Humas yang mengulas tentang Implementasi Karantina dalam Digitalisasi Layanan All Indonesia.

    Melalui forum ini, Barantin juga mengajak pelaku usaha untuk aktif berkomunikasi dengan petugas karantina, menyampaikan kendala di lapangan, dan ikut berperan dalam pengawasan bersama. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat sistem biosekuriti nasional serta menjamin keamanan pangan demi mewujudkan cita-cita Barantin yang Kompeten, Unggul, Amanah, Tangguh.

    “Kegiatan seperti ini bukan sekadar temu wicara, tetapi forum untuk membangun kepercayaan dan menciptakan solusi bersama. Perlindungan terhadap pertanian, perikanan, dan kehutanan kita adalah tanggung jawab bersama,” tambah Sahat memberikan keterangan pers dengan awak media.

    Menutup wawancara Sahat menyampaikan dengan sinergi dan kesepamahaman apik yang terjalin dalam forum ini, kami optimistis akan memberikan kontribusi nyata bagi perlindungan sumber daya alam hayati Indonesia sekaligus mendukung kelancaran perdagangan internasional yang aman dan berdaya saing.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Status Bandara El Tari Kupang kembali jadi bandara internasional

    Status Bandara El Tari Kupang kembali jadi bandara internasional

    Selama ini kita jalin komunikasi intens dengan pemerintah pusat agar status Bandara El Tari ini bisa dikembalikan menjadi bandara internasional

    Kupang (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menetapkan kembali Bandara El Tari di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai bandara internasional setelah sebelumnya sempat dicabut.

    Gubernur NTT Melli Laka Lena kepada wartawan di Kupang, Kamis, mengaku kembalinya status Bandara El Tari tersebut hasil komunikasi intensif yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan pemerintah pusat.

    “Selama ini kita jalin komunikasi intens dengan pemerintah pusat agar status Bandara El Tari ini bisa dikembalikan menjadi bandara internasional, karena bagaimanapun NTT ini beranda perbatasan negeri,” katanya.

    Menurut Melki Laka Lena, pengembalian status Internasional Bandara El Tari memberikan angin segar bagi provinsi yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste dan Australia ini.

    Dia menambahkan hal tersebut berdampak positif bagi penguatan posisi geostrategis NTT dan mendongkrak kunjungan wisatawan asing ke berbagai destinasi wisata di NTT.

    Dengan alasan itulah Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma memperjuangkan pengembalian status Bandara El Tari yang sebelumnya dicabut status internasionalnya pada 2 April 2024 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2024.

    Sementara itu Wakil Gubernur NTT Johny Asadoma menceritakan pembahasan tentang peningkatan status bandara tersebut dilakukan dengan Kementerian Perhubungan pada tanggal 7 Agustus 2025 di Jakarta.

    “Kami ingin agar selain Labuan Bajo, Bandara El Tari di Kupang juga harus dikembalikan statusnya sebagai bandara internasional. Hal ini penting karena kami di NTT ini berbatasan langsung dengan dua negara sekaligus, sehingga ini bisa jadi pintu masuk,” ujar Johni.

    Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi NTT, menurut Johni Asadoma juga meminta agar rute penerbangan Kupang ke Darwin dan Kupang ke Timor Leste juga harus dibuka guna mendukung konektivitas penerbangan internasional dari dan ke NTT.

    Dalam keterangan tertulis dari Kementerian Perhubungan yang diterima di Kupang Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa mengatakan penetapan status Bandara El Tari bersama 35 bandara lainnya di Indonesia merupakan langkah strategi strategi untuk menguatkan posisi Indonesia dalam jaringan penerbangan global.

    Dengan tetap mengedepankan pemenuhan standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa sesuai regulasi International Civil Aviation Organization (ICAO).

    “Status internasional pada suatu bandar udara membawa tanggung jawab besar. Setiap bandara harus memastikan fasilitas imigrasi, bea cukai, dan karantina siap sebelum melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri,” ujarnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bea Cukai-TNI AL Gagalkan Penyelundupan Pakaian-Tas Bekas di Tanjung Priok

    Bea Cukai-TNI AL Gagalkan Penyelundupan Pakaian-Tas Bekas di Tanjung Priok

    Bisnis.com, JAKARTA — Penindakan gabungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan TNI Angkatan Laut menggagalkan pemasukan ratusan balpres pakaian dan tas bekas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nilai perkiraannya mencapai Rp1,51 miliar.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama menyatakan keberhasilan itu merupakan hasil kerja sama erat yang sudah terjalin lama antara Bea Cukai dan TNI AL, baik dalam patroli laut bersama maupun pengawasan di pelabuhan dan darat.

    “Kita gencar menangani barang ilegal yang bisa merusak industri dalam negeri. Industri tekstil, misalnya, sedang mengalami keterpurukan sehingga langkah tegas ini sangat penting,” ujarnya dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025).

    Dia menjelaskan ratusan balpres pakaian dan tas bekas ilegal itu diduga berasal dari Malaysia. Menurutnya, selama ini barang penyeludupan memang kerap berasal dari negara-negara tetangga.

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menambahkan bahwa operasi dilakukan pada 9–12 Agustus 2025 di tiga titik strategis: lokasi pembongkaran Kadut Domestik 212, area pemindaian Terminal 3, dan TPS CDC Banda Pelabuhan Tanjung Priok.

    Penindakan melibatkan unsur Bea Cukai Tanjung Priok, Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Interdiksi Narkotika, Markas Besar TNI AL, dan Koarmada I.

    Dari operasi tersebut, tim mengamankan 747 bal pakaian dan aksesori bekas, serta 8 bal tas bekas. Nirwala menjelaskan barang-barang tersebut melanggar UU No.17/2006 tentang Kepabeanan dan dilarang impor berdasarkan Permendag No.18/2021 jo. Permendag No.40/2022.

    “Balpres berisiko membawa penyakit, merusak citra bangsa, mengganggu industri tekstil, dan menggerus pasar produk lokal,” katanya pada kesempatan yang sama..

    Menurutnya, kasus ini menambah panjang daftar penindakan balpres ilegal. Sepanjang 2024–2025, sambung Nirwala, Bea Cukai mencatat 2.584 kasus dengan total 12.808 koli barang bukti senilai Rp49,44 miliar.

    Sejumlah kasus menonjol terjadi di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar; Pelabuhan Panglima Ular, Pangkalan Bun; Tol Cikampek; Jalan Raya Pamanukan Subang; Dumai; hingga Pontianak; dengan modus umum tanpa dokumen pabean atau barang eks impor.

    Nirwala mengakui bahwa balpres masih menjadi salah satu komoditas yang paling sering diselundupkan, sehingga pengawasan akan terus diprioritaskan. Dia meyakini sinergi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan penindakan.

    “Kami akan terus memperketat patroli laut, pengawasan terminal peti kemas, dan memanfaatkan teknologi pemindaian untuk menegakkan hukum secara konsisten,” katanya.

  • Dari Port Klang Malaysia ke Gagal Total: Kronologi Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Terbesar – Page 3

    Dari Port Klang Malaysia ke Gagal Total: Kronologi Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Terbesar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, Bea Cukai bersama unsur gabungan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ribuan koli barang ilegal di Pelabuhan Rakyat Taman Raja, Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

    Operasi ini menjadi bukti nyata efektivitas pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan dalam memperkuat pengawasan perbatasan dan jalur laut rawan penyelundupan.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah hasil sinergi erat antarinstansi.

    “Pencegahan penyelundupan ini menunjukkan bahwa sinergi antara Bea Cukai, BIN, BAIS, TNI, dan Polri berjalan efektif. Satgas Pemberantasan Penyelundupan menjadi payung koordinasi yang memperkuat langkah bersama dalam melindungi masyarakat dan menjaga kedaulatan ekonomi negara,” ujarnya.

    Kronologi Penindakan

    Penggagalan penyelundupan yang disebut terbesar ini berawal dari informasi intelijen yang diterima oleh Bea Cukai akan adanya penyelundupan barang impor ilegal melalui jalur laut di wilayah Jambi. Menindaklanjuti informasi tersebut, Bea Cukai melakukan pendalaman informasi bersama tim gabungan BIN, BAIS, TNI dan Polri sejak awal bulan Agustus 2025.

    Pada Minggu (10/8/2025), tim gabungan mendapati dua kapal kayu asal Port Klang, Malaysia, yang bersandar di Pelabuhan Rakyat Taman Raja, Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

    Kapal pertama, KLM. Airlangga (GT 168), melaporkan membawa berbagai barang seperti fishing equipment, penyemprot insektisida, dan barang lainnya. Kapal kedua, KLM. Arya Dwipa Arama (GT 469), melaporkan muatan seperti PVC wallpaper, filling cabinet, dan barang lainnya. Tim gabungan pun segera menuju lokasi sandar kapal dan melakukan pengawasan bongkar barang.

     

  • Asa dari Ujung Negeri: Infrastruktur Masih Tertatih Jelang HUT Ke-80 RI Megapolitan 13 Agustus 2025

    Asa dari Ujung Negeri: Infrastruktur Masih Tertatih Jelang HUT Ke-80 RI Megapolitan 13 Agustus 2025

    Asa dari Ujung Negeri: Infrastruktur Masih Tertatih Jelang HUT Ke-80 RI
    Tim Redaksi
    MOTAMASIN, KOMPAS.com
    – Harapan perbaikan untuk kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin, Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menjadi mimpi yang menunggu untuk diwujudkan.
    Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia pada Minggu (17/8/2025), kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang tak kunjung tuntas.
    Kepala PLBN Motamasin, Engelberthus Klau, mengungkapkan, permasalahan infrastruktur masih menjadi tantangan utama di wilayahnya.
    “Masalah infrastruktur seperti jalan rusak berat yang menghubungkan PLBN Motamasin ke Kota Betun dan Ibu Kota NTT sampai sekarang belum teratasi,” ujar Engelberthus saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (13/8/2025).
    Aliran listrik di sekitar kawasan PLBN Motamasin juga kerap padam. Padahal, pelayanan di PLBN seperti keimigrasian dan bea cukai sangat bergantung pada akses internet.
    “Ketika listrik padam, jaringan internet terhenti, dan semua perangkat harus dihidupkan kembali. Proses pelayanan pun jadi terhambat,” kata dia.
    Selain itu, masyarakat di sekitar PLBN Motamasin belum sepenuhnya mendapatkan akses internet.
    Maka dari itu, Engelberthus berharap peringatan HUT ke-80 RI dapat menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai kekurangan di Motamasin.
    “Saya berharap masyarakat di sini dapat merasakan kemerdekaan secara nyata, khususnya dalam hal infrastruktur jalan, listrik, dan jaringan internet,” ucap dia.
    Kendala infrastruktur juga berdampak langsung pada pergerakan roda ekonomi di kawasan perbatasan.
    “Kalau jalan masih seperti ini, investor atau orang yang ingin membangun usaha di perbatasan akan berpikir dua kali untuk datang,” kata Engelberthus.
    Padahal, potensi ekonomi di Motamasin sangat besar jika masalah infrastruktur dapat diatasi.
    “Masyarakat di sini bisa mengembangkan kebun pisang yang hasilnya dapat dikirim hingga ke Surabaya. Ada juga perkebunan jambu mete yang bisa diolah dan dipasarkan lebih luas,” ungkap dia.
    Ekspedisi wilayah perbatasan ini merupakan kerjasama redaksi
    Kompas.com
    dengan Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP). Selain di PLBN Motamasin, ekspedisi serupa juga dilaksanakan di PLBN Motain dan PLBN Arukk.
    Anda dapat mengikuti kisah perjalanan kami beserta liputan perayaan ulang tahun Indonesia di topik pilihan
    HUT ke-80 RI 2025
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aduh! Mr Trump Tarif Gak Mempan, Defisit AS Tembus Rp 4.770 T

    Aduh! Mr Trump Tarif Gak Mempan, Defisit AS Tembus Rp 4.770 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Defisit anggaran pemerintah AS tumbuh hampir 20% pada bulan Juli, mencapai US$ 291 miliar (Rp 4.770 triliun). Hal ini terjadi karena pengeluaran tumbuh lebih cepat daripada pendapatan.

    Dalam data terbaru, defisit untuk bulan Juli naik 19% atau US$ 47 miliar dibandingkan bulan Juli 2024. Penerimaan untuk bulan tersebut tumbuh 2% atau US$ 8 miliar, menjadi US$ 338 miliar.

    Sementara pengeluaran melonjak 10%, atau US$ 56 miliar, menjadi US$ 630 miliar. Hal ini adalah rekor tertinggi untuk bulan tersebut.

    Sebenarnya bulan Juli tahun ini memiliki hari kerja yang lebih sedikit daripada tahun lalu. Sehingga Departemen Keuangan menyatakan bahwa jika disesuaikan dengan perbedaan tersebut, penerimaan akan meningkat sekitar US$ 20 miliar, menghasilkan defisit sekitar US$ 271 miliar.

    Penerimaan bea cukai bersih pada bulan Juli tumbuh menjadi sekitar US$ 27,7 miliar dari sekitar US$ 7,1 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya karena tarif yang lebih tinggi yang diberlakukan oleh Trump. Ini sebagian besar sejalan dengan peningkatan penerimaan bea cukai bulan Juni setelah pertumbuhan yang stabil sejak April.

    Data indeks harga konsumen pada hari Selasa menunjukkan kenaikan harga untuk beberapa barang yang sensitif terhadap tarif seperti furnitur, alas kaki, dan suku cadang mobil. Namun hal itu diimbangi oleh harga bensin yang lebih rendah, sehingga memunculkan defisit.

    Trump telah mempromosikan miliaran dolar yang mengalir ke kas AS dari tarifnya. Tetapi bea tersebut dibayarkan oleh perusahaan yang mengimpor barang, dengan beberapa biaya sering kali dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi.

    Selama 10 bulan pertama tahun fiskal, total bea cukai mencapai US$ 135,7 miliar. Angka ini naik US$ 73 miliar, atau 116%, dari periode yang sama tahun sebelumnya.

    Direktur makroekonomi di Laboratorium Anggaran Universitas Yale, Ken Matheny, mengatakan tidak jelas seberapa jauh pendapatan tarif bulanan akan tumbuh. tetapi tarif yang diterapkan yang diukur dengan bea cukai dibagi dengan nilai impor barang masih sekitar 10%, lebih rendah dari tarif rata-rata saat ini sekitar 18% berdasarkan pengumuman terbaru.

    “Saya menduga angka-angka ini menunjukkan kepada kita bahwa ada saldo impor yang cukup besar di mana bea belum diakui,” kata Matheny, menambahkan bahwa ini bisa menyebabkan “lonjakan besar sementara dalam bea”.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RI-Peru Buka Perluang Investasi Usai Perjanjian Dagang Berlaku

    RI-Peru Buka Perluang Investasi Usai Perjanjian Dagang Berlaku

    Jakarta –

    Indonesia dan Peru telah menandatangani perjanjian dagang Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA). Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, menegaskan perjanjian dagang ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.

    Roro mengatakan setelah perjanjian dagang ini diimplementasikan, pemerintah berkomitmen untuk memperluas kerja sama dalam bentuk investasi. Perjanjian ini diharapkan tidak hanya mendorong kinerja perdagangan, tetapi juga mempererat hubungan antarpelaku usaha dan masyarakat Indonesia-Peru dengan landasan people-to-people relations.

    “IP-CEPA ini merupakan perjanjian perdagangan kedua Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Latin, menegaskan posisi penting Peru dalam hubungan ekonomi Indonesia di wilayah tersebut. Dua tahun setelah implementasi, kami akan melanjutkan perundingan untuk sektor investasi dan jasa guna memperdalam kerja sama bilateral,” ujar Roro, dalam keterangannya, dikutip, Rabu (13/8/2025).

    Menurut Roro, IP-CEPA mencakup penghapusan tarif signifikan di kedua belah pihak. Sebanyak 7.257 barang (pos tarif) Indonesia yang diekspor ke Peru akan mendapatkan bebas tarif impor alias 0%. Sejumlah barang itu terdiri dari mobil, sepatu, alas kaki, tekstil, kelapa sawit dan turunannya, dan produk-produk manufaktur, lemari, mesin cetak hingga kertas.

    Sementara Peru akan mendapatkan peluang bebas bea masuk untuk 10.531 barang (pos tarif) yang diekspor ke Indonesia. Sejumlah barang yang mendapatkan kemudahan ekspor dan bebas tarif mulai anggur, ekstra nabati, kakao, hingga buah segar lainnya.

    Roro menegaskan, fokus utama kerja sama ini meliputi peningkatan akses pasar, kemudahan prosedur bea cukai, serta pengurangan hambatan perdagangan. Bagi Indonesia, penghapusan tarif oleh Peru menciptakan peluang ekspor yang lebih besar.

    Sebaliknya, Peru berpeluang mengembangkan pasar di Indonesia untuk produk seperti cokelat, anggur, dan tara, yang kini akan menikmati tarif nol. Perjanjian ini juga membuka akses strategis Peru ke pasar Asia Tenggara melalui Indonesia.

    Pada 2024, total perdagangan kedua negara mencapai US$ 479 juta, dengan pertumbuhan rata-rata 15,08% per tahun sepanjang 2020-2024. Ekspor Indonesia tercatat US$ 329,4 juta, didominasi oleh kendaraan bermotor, alas kaki, minyak sawit, dan lemari pendingin.

    Impor Indonesia dari Peru senilai US$ 149,6 juta meliputi biji cokelat, batu bara briket, pupuk, anggur, dan seng mentah. Potensi pasar Indonesia yang besar, dengan populasi 280 juta jiwa, menjadi peluang signifikan bagi ekspor produk pertanian Peru.

    Kemudian pada periode 2025, Januari-Juni total perdagangan kedua negara US$ 264,8 juta naik 34,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar US$ 197,1 juta dengan ekspor senilai US$ 206,4 juta dan impor senilai US$ 58,4 juta.

    Roro mengatakan sebelumnya saat sebagai seorang anggota parlemen, dia pernah menjadi ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) ke Lima, Peru. Ia menyatakan bahwa sejak dirinya menjadi anggota parlemen telah banyak korespondensi yang dibahas dan dikerjasamakan dengan Peru di ranah legislatif.

    Beberapa fokus utama dalam kesempatan tersebut mengangkat sektor energi hijau, ekonomi digital, dan infrastruktur. Hubungan diplomatik yang telah berjalan hampir 50 tahun diharapkan menjadi fondasi yang kokoh bagi hubungan kedua negara ke depannya.

    Roro menambahkan, keberhasilan implementasi IP-CEPA memerlukan strategi lanjutan, seperti peningkatan volume perdagangan, transfer teknologi, serta pembangunan kerangka kerja ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

    “Semoga IP-CEPA tidak hanya memberi hasil pada angka-angka perdagangan, tetapi juga menciptakan pertukaran budaya, pengetahuan, dan pengalaman yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Wamendag Roro dalam Indonesia-Peru Business Forum 2025 bertema “Unlocking Bilateral Growth: Strengthening Indonesia-Peru Partnership Through CEPA” yang berlangsung di Jakarta.

    Acara ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Peru, Dina Boluarte Zegarra; Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru, Desilu Leon; Duta Besar Peru untuk Indonesia, Luis Tsuboyama; serta Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie. Forum ini terselenggara berkat kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Kedutaan Besar Peru di Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Peru Dina Boluarte juga mengajak pelaku usaha Indonesia untuk memperluas investasi di sektor strategis seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan ketahanan pangan.

    Ia menilai kesamaan pandangan kedua negara dalam perdagangan bebas, investasi, serta prinsip-prinsip hukum dan politik internasional menjadi modal penting mempererat kemitraan.

    Tonton juga Video Puan dan Presiden Peru Bertemu Bahas Ekonomi-Pariwisata

    (kil/kil)

  • Senjata Baru China Lawan AS: Bangun Pelabuhan Rp 4,5 Triliun di Brunei – Page 3

    Senjata Baru China Lawan AS: Bangun Pelabuhan Rp 4,5 Triliun di Brunei – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – China terus mengembangkan sejumlah inisiatif yang bertujuan meningkatkan hubungan dagangnya dengan Asia Tenggara (ASEAN). Salah satunya adalah dengan perluasan pelabuhan raksasa di Brunei Darussalam.

    China memilih membangun pelabuhan di negara ini untuk membantu peningkatkan ekspor di tengah tengah perang dagang dengan Amerika Serikat (AS).

    Dikutip dari South China Morning Post, Selasa (12/8/2025), Dewan Pengembangan Ekonomi Brunei menjelaskan bahwa pelabuhan terbesarnya ialah pelabuhan di Muara. Pelabuhan ini akan dikembangkan dengan mendirikan perusahaan bersama perusahaan milik negara China. 

    Saat ini, perluasan pelabuhan ini telah dimulai untuk mencapai kapasitas fasilitas melebihi 500.000 unit setara 20 kaki (TEU).

    Proyek senilai 2 miliar Yuan atau USD 278 juta dan jika dirupiahkan setara Rp 4,5 triliun ini telah berlangsung dan ditargetkan selesai pada akhir 2027, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Xinhua.

    Asia Tenggara memiliki peran strategis bagi bagi China sejak dimulainya perang dagang karena negara dengan ekonomi terbesar kedua tersebut bergantung pada ekspornya yang sedang menaik pesat ke kawasan tersebut untuk mengurangi dampak tarif AS.

    Cina mengirimkan barang ke negara-negara di ASEAN bulan lalu dengan peningkatan 16,6 persen secara tahunan, sementara ekspor ke AS turun lebih dari 20 persen secara tahunan. Hal ini diungkap oleh data bea cukai China.

  • Kemendag Ungkap Sederet Manfaat bagi RI Usai Prabowo Teken IP-CEPA

    Kemendag Ungkap Sederet Manfaat bagi RI Usai Prabowo Teken IP-CEPA

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Peru (Indonesia—Peru CEPA/IP—CEPA) pada Senin (11/8/2025). Berikut sederet manfaat perjanjian IP—CEPA untuk Indonesia.

    Untuk diketahui, perjanjian IP—CEPA berhasil rampung dalam waktu 14 bulan. Prosesnya lebih cepat dari perundingan perjanjian dagang umumnya yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

    Perjanjian IP—CEPA akan memperluas akses pasar dan meningkatkan perdagangan Indonesia dan Peru. Kedua negara sepakat akan bekerja sama di sektor pangan, pertambangan, transisi energi, perikanan, dan pertahanan.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyatakan IP—CEPA harus dapat dioptimalkan sebagai landasan dalam kemajuan hubungan dan kinerja perdagangan Indonesia—Peru, termasuk menjadi peluang memperkuat hubungan pelaku usaha.

    “Setelah penandatanganan IP—CEPA, pemerintah Indonesia dan Peru akan segera melaksanakan proses ratifikasi agar IP—CEPA dapat diberlakukan,” ujar Roro dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (12/8/2025).

    Roro menjelaskan bahwa IP—CEPA akan fokus pada akses pasar untuk perdagangan barang, fasilitas bea cukai dan perdagangan, dan solusi untuk mengatasi hambatan perdagangan secara keseluruhan.

    Melalui perjanjian ini, ungkap Roro, Indonesia menghapuskan tarif sekitar 85% pos tarif untuk lebih dari 9.700 produk Peru. Sementara itu, Peru menghapus sekitar 87% pos tarif untuk lebih dari 6.900 produk Indonesia.

    “Bagi Indonesia, IP—CEPA merupakan perjanijan perdagangan kedua dengan negara di wilayah Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa Peru adalah negara yang penting dalam hubungan Indonesia dengan negara di regional Amerika,” jelasnya.

    Jika menengok pada kinerja 2024, total perdagangan Indonesia—Peru pada tercatat sebesar US$480,7 juta. Meski angkanya cukup kecil, perdagangan Indonesia dengan Peru menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 15,08% per tahun selama 2020–2024.

    Kemendag mengungkap, nilai ekspor Indonesia pada 2024 bernilai mencapai US$$331,2 juta dan nilai impor sebesar US$149,6 juta.

    Adapun, sederet produk ekspor unggulan Indonesia ke Peru di antaranya motor mobil dan motor kendaraan lainnya, alas kaki, minyak sawit dan turunannya, dan lemari pendingin.

    Pada periode 2020–2024, Kemendag mencatat ekspor tumbuh rata-rata 15,4% per tahun. Sementara itu, produk impor Indonesia dari Peru adalah biji cokelat, briket batu bara, bahan bakar padat, pupuk, anggur, dan seng mentah. Di sisi lain, pertumbuhan impor tumbuh rata-rata 13,5% per tahun.

    Lebih lanjut, Roro menyampaikan Kemendag akan melakukan perundingan terkait investasi dan jasa setelah IP—CEPA diimplementasikan selama 2 tahun untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Peru. Hal ini mengingat perjanjian ini bersifat inkremental.

    Menurut Roro, untuk memperkuat hubungan dagang di sektor perdagangan barang, maka perlu diterapkan beberapa strategi.

    Perinciannya, dengan meningkatkan volume perdagangan barang, mulai dari memfasilitasi transfer teknologi perdagangan barang sebagaimana disepakati dalam perjanjian dan membangun kerangka kerja yang dapat memperkuat perekonomian. Selain itu, juga perlu mendorong aspek berkelanjutan dan memupuk solidaritas dalam mengatasi tantangan global.

  • Industri Rokok Sumbang Pajak Lebih Banyak dibanding Otomotif

    Industri Rokok Sumbang Pajak Lebih Banyak dibanding Otomotif

    Bisnis.com, JAKARTA — Kendati mengalami penurunan kinerja, industri pengolahan tembakau (IPT) menyumbang penerimaan pajak yang cukup signfikan ke pendapatan negara. 

    Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan bahwa sampai semester 1/2025, industri pengolahan tembakau menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp24,2 triliun atau tumbuh 5% dari semester 1/2024 yang tercatat Rp22,9 triliun.

    Kinerja penerimaan industri pengolahan tembakau itu jauh lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak dari sektor industri otomotif khususnya kendaraan roda empat yang hanya di angka Rp14 triliun. 

    Penerimaan pajak dari industri rokok hanya sedikit lebih rendah dari industri pengolahan sawit yang tercatat sebesar Rp29,4 triliun dan pengilangan minyak bumi sebesar Rp27,3 triliun.

    Kendati demikian, jika menambahkan penerimaan dari cukai hasil tembakau (CHT), penerimaan dari industri tembakau menyumbang ke kas negara sekitar Rp130-an triliun.

    Adapun penerimaan cukai per semester 1/2025 kemarin hanya tumbuh 6,9% karena fenomena downtrading dan tidak adanya kenaikan tarif pada tahun ini. 

    Bisnis telah mencoba mengonfirmasi terkait prospek penerimaan cukai tahun ini ke Bea Cukai. Namun hingga berita ini diunggah, pihak Bea Cukai belum membalas pertanyaan dari Bisnis. 

    Prospek Emiten Rokok 

    Sementara itu, emiten rokok menghadapi tekanan peredaran rokok ilegal yang perlahan menguasai pasar. Di tengah situasi ini, beberapa perusahaan disebut masih menunjukkan daya tahan meski harus ada upaya cepat untuk memitigasi kondisi pasar. 

    Arinda Izzaty, Junior Analyst PT Pilarmas Investindo Sekuritas mencontohkan beberapa emiten seperti PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) dan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) mengalami kontraksi di tengah situasi tersebut.

    “Prospek saham emiten rokok seperti HMSP dan GGRM saat ini berada dalam tekanan signifikan akibat lonjakan peredaran rokok ilegal yang diperkirakan menguasai 46% pangsa pasar pada 2024. Ini menyebabkan kontraksi pendapatan pada semester I/2025 karena menurunnya volume penjualan rokok legal dan makin ketatnya persaingan harga,” kata Arinda kepada Bisnis, Senin (4/8/2025).

    Berdasarkan laporan keuangan masing-masing perusahaan dalam semester I/2025, HMSP mencatatkan kontraksi penjualan bersih 4,57% year-on-year (YoY) menjadi Rp55,17 triliun. Sedangkan GGRM mengalami kontraksi pendapatan 11,30% YoY menjadi Rp44,37 triliun. 

    Arinda menilai tantangan peredaran rokok ilegal ini bersifat struktural karena tidak hanya merugikan emiten dari sisi pendapatan, tetapi juga mengganggu ekosistem industri dan menekan penerimaan cukai negara, yang pada akhirnya dapat memicu tekanan regulasi tambahan. 

    Di tengah situasi ini, sambungnya, investor melihat sektor rokok sebagai defensif tetapi stagnan, terutama karena kenaikan tarif cukai yang terus berlanjut dan rendahnya daya beli segmen konsumen menengah-bawah. 

    Meski demikian, Arinda melihat beberapa emiten masih menunjukkan ketahanan relatif, seperti misalnya HMSP yang mendapat dukungan dari Philip Morris dalam hal efisiensi dan inovasi, serta produk yang fokus ke kalangan menengah ke atas.

    Contoh lainnya, PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM) lebih lincah dan adaptif di segmen pasar sigaret kretek tangan (SKT) yang memiliki struktur biaya lebih ringan.

    “GGRM, di sisi lain, menghadapi tantangan tambahan karena ketergantungan pada pasar domestik dan proyek non-inti seperti bandara Kediri yang menyedot banyak investasi,” ujarnya.

    Pendapatan GGRM

    Adapun dalam semester I/2025, pendapatan GGRM sebesar 98,74% dikontribusikan dari penjualan lokal, yakni mencapai Rp43,81 triliun atau kontraksi 11,05% YoY. Sedangkan, penjualan untuk ekspor yang hanya memiliki pangsa 1,26% juga turun 27,35% YoY menjadi Rp557,18 miliar.

    Arinda melanjutkan, ke depan kinerja emiten sektor rokok sangat bergantung pada efektivitas pemerintah dalam memberantas rokok ilegal, arah kebijakan cukai, serta kemampuan emiten untuk mempertahankan volume dan margin melalui efisiensi dan inovasi produk. 

    “Atau, mungkin juga perusahaan rokok bisa melakukan disrupsi atau mitigasi di sektor ini. Beberapa yang kita perhatikan juga ada beberapa perusahaan rokok yang mulai beralih kepada rokok electrik untuk melakukan diversifikasi bisnis. Sehingga tentu hal ini membuat perusahaan rokok mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman juga,” pungkasnya.