Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • Pemerintah Amerika Serikat Shutdown, Ini Artinya – Page 3

    Pemerintah Amerika Serikat Shutdown, Ini Artinya – Page 3

    Tidak semua instansi pemerintah akan tutup. Mereka yang dianggap pekerja esensial tetap bekerja seperti biasa, meskipun tanpa bayaran untuk sementara waktu.

    Perlindungan perbatasan, penegak hukum, agen imigrasi dan bea cukai, perawatan medis di rumah sakit dan petugas kontrol lalu lintas udara akan tetap beroperasi seperti biasa,

    Meskipun cek jaminan sosial dan Medicare akan tetap dikirimkan, verifikasi manfaat dan penerbitan kartu mungkin akan dihentikan. Demikian mengutip BBC, Kamis, (2/10/2025).

    Pegawai pemerintah yang dianggap tidak esensial akan dirumahkan sementara tanpa bayaran. Sebelumnya pekerja ini dibayar secara retrospektif.

    Artinya, layanan seperti program bantuan pangan dan prasekolah yang didanai pemerintah federal serta lembaga seperti museum Smithsonian akan dikurangi atau ditutup.

    Beberapa lembaga, seperti Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan Institut Kesehatan Nasional (NIH) akan merumahkan banyak pekerja yang akan memengaruhi penelitian dan eksperimen yang sedang berlangsung.

    Di sisi lain, taman nasional akan tetap buka selama shutdown tetapi dengan sedikit dan tanpa staf.

    Selain itu juga kemungkinan terjadi penundaan perjalanan. Sistem penerbangan mungkin perlu diperlambat, sehingga mengurangi efisiensi.

    Penutupan pemerintah seringkali dimulai dengan lambat, tetapi dampaknya terus meningkat dan memiliki efek domino tidak hanya bagi pegawai federal, tetapi juga bagi rakyat Amerika Serikat biasa. Analis memperkirakan penutupan pemerintah AS ini bisa lebih besar daripada penutupan terakhir pada 2018.

    Sekitar 750.000 pegawai federal, sekitar 40% akan mengambil cuti tanpa bayaran setiap hari, menurut perkiraan dari Kantor Anggaran Kongres (CBO).

  • AS Tetap Pungut Tarif Impor Meski Kantor Pemerintah Tutup karena Shutdown

    AS Tetap Pungut Tarif Impor Meski Kantor Pemerintah Tutup karena Shutdown

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah AS akan tetap memungut tarif impor meski penutupan (shutdown) pemerintahan federal menghentikan sebagian besar aktivitas keuangan.

    Berdasarkan dokumen resmi Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) yang dikutip dari CNN International, Kamis (2/10/2025), seluruh operasi keuangan dan sistem pembayaran federal akan dihentikan sementara, termasuk pemrosesan pembayaran, penerimaan, hingga pengendalian dana.

    Namun, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat atau US Customs and Border Protection (CBP menjadi salah satu dari lima pengecualian yang tetap beroperasi, khususnya dalam pemungutan pendapatan bea masuk, termasuk tarif impor.

    Berdasarkan data terbaru Departemen Keuangan AS per 29 September, CBP berhasil mengumpulkan US$31,2 miliar dari tarif impor pada bulan lalu. Dengan masih tersisa satu hari data yang belum tercatat, AS diperkirakan akan melampaui rekor penerimaan tarif pada Agustus yang mencapai US$31,4 miliar.

    Sementara itu, lembaga pemeringkat Fitch menilai penutupan (shutdown) pemerintah AS tidak akan memengaruhi peringkat utang dalam jangka pendek, meski dampaknya pada ekonomi bergantung pada durasi penutupan.

    Dalam laporannya, Fitch menyebut pihaknya akan terus menilai perkembangan terkait lingkungan regulasi AS, supremasi hukum, serta mekanisme check and balances kelembagaan sebagai bagian dari analisis kredit negara.

    Fitch memperkirakan defisit anggaran pemerintah umum akan menyempit menjadi 6,8% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025, dibandingkan 7,7% pada 2024, sebagian karena lonjakan penerimaan tarif yang diproyeksikan mencapai US$300 miliar.

    “Terlepas dari meningkatnya ketidakpastian kebijakan AS dan potensi erosi mekanisme kelembagaan, kami memperkirakan status dolar AS sebagai mata uang cadangan utama dunia — yang menjadi kekuatan fundamental peringkat utang — akan tetap bertahan dalam waktu yang dapat diperkirakan,” tulis Fitch dalam laporannya dikutip dari Reuters.

  • Video: Deklarasi All Indonesia, Imigrasi-Bea Cukai Kini Satu Pintu

    Video: Deklarasi All Indonesia, Imigrasi-Bea Cukai Kini Satu Pintu

    Jakarta, CNBC Indonesia –Pemerintah meluncurkan sistem deklarasi kedatangan penumpang terintegrasi, All Indonesia yang membuat imigrasi, bea cukai, Kesehatan dan karantina dapat didaftarkan melalui satu pintu.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (01/10/2025).

  • Mereka Ketakutan Sembunyikan Apa Tuh?

    Mereka Ketakutan Sembunyikan Apa Tuh?

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginstruksikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengecek secara acak jalur hijau impor. Pemeriksaan dilakukan secara selektif sehingga dipastikan tidak mengganggu kelancaran arus barang.

    “Saya random sampling. Paling satu hari berapa biji, tapi jangan main-main, gitu aja, kalau ketahuan awas! Desain tidak mengganggu kelancaran barang-barang di sana,” kata Purbaya di kantin Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (1/10/2025).

    “Makanya saya random sample, nggak akan terus-terusan banyak,” tambahnya.

    Selama ini jalur hijau ditujukan bagi barang impor berisiko rendah dan pada prinsipnya tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Meski demikian, Purbaya meminta DJBC meningkatkan pengawasan dengan memeriksa barang-barang yang diduga tidak memenuhi ketentuan berdasarkan sistem manajemen risiko atau nota intelijen dari otoritas luar negeri.

    Jika pengusaha importir keberatan dengan kebijakan ini, Purbaya pun curiga ada sesuatu yang disembunyikan. “Mereka ketakutan sembunyikan apa tuh?” imbuhnya.

    Sebelumnya, Purbaya menekankan akan meningkatkan penegakan hukum dan kepatuhan sejalan dengan naiknya target penerimaan negara baik pajak maupun kepabeanan dan cukai. Di bidang kepabeanan, otoritas akan memeriksa secara random jalur hijau bea cukai yang sebelumnya tidak pernah tersentuh pemeriksaan fisik.

    Tujuan pemeriksaan jalur hijau secara acak juga untuk mencegah masuknya rokok ilegal. “Kalau kita impor, ada jalur hijau ya. Jalur hijau biasanya nggak diperiksa tuh. Nggak tahu rokok ilegalnya masuk lewat situ apa enggak. Saya akan random check, walaupun jalur hijau, saya akan random check,” tutur Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA

    Purbaya tidak akan pandang bulu untuk menindak tegas pihak yang terlibat jika ditemukan barang ilegal lolos dari jalur hijau. Termasuk jika pihak itu berasal dari internal DJBC.

    “Mungkin dalam waktu dekat akan dapat banyak orang di situ, yang terlibat akan kita sikat, termasuk orang Bea Cukai maupun departemen keuangan,” tegasnya.

    (kil/kil)

  • Efek Bersih-Bersih Tambang Ilegal, Pengusaha Sebut Produksi Timah Naik

    Efek Bersih-Bersih Tambang Ilegal, Pengusaha Sebut Produksi Timah Naik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) mengaku terdapat peningkatan produksi timah pasca komitmen pemerintah untuk memberantas praktik pertambangan dan penyelundupan ilegal, termasuk sektor timah.

    Ketua Umum AETI Harwendro Adityo Dewanto mengatakan penertiban aktivitas ilegal yang menjadi arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto memberi angin segar bagi pelaku usaha legal. Menurutnya, sejak penyelundupan ilegal mulai diberantas, produksi timah di dalam negeri mulai membaik.

    “Sekarang bahkan Presiden pun sekarang sudah mengarahkan bahwa akan memerangi praktik penyelundupan ilegal itu. Nah itu sekarang efeknya sangat bagus, sekarang produksi timah di Indonesia saat ini cukup meningkat,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Rabu (1/10/2025).

    Meski demikian, Harwendro menekankan bahwa peningkatan produksi saat ini tidak serta merta mencerminkan peningkatan produksi timah secara menyeluruh. Menurutnya, tantangan di sektor hilir dan soal regulasi masih harus dibenahi agar industri timah bisa berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

    “Terlepas dari kinerja PT Timah sendiri yang sedang menurun, terlepas dari itu semua produksi sedang bagus,” tambahnya.

    Selama ini, para pengusaha timah dalam negeri dinilai mengalami tekanan akibat maraknya penyelundupan timah ke luar negeri. Penyelundupan tersebut dilakukan secara terstruktur dan senyap.

    Bukan hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, aktivitas ilegal tersebut juga menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat bagi eksportir resmi. “Ya memang kerasa sekali di Indonesia kemarin ya sejak adanya praktik penyelundupan itu semakin marak di awal tahun ini ya. Itu ya memang kita sempat ada penurunan produksi di timah sendiri,” tambahnya.

    Dengan begitu, pihaknya berharap bersih-bersih tambang ilegal ini menjadi momentum awal dari pembenahan menyeluruh terhadap sektor pertimahan nasional.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti maraknya praktik penyelundupan hasil produksi tambang timah ilegal dari wilayah Bangka Belitung ke luar negeri.

    Menurut dia, setidaknya hampir 80% hasil timah dari wilayah Bangka Belitung selama ini diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai jalur.

    “Hampir 80% hasil timah diselundupkan dan menyelundupkannya macem-macem ada yang pakai kapal, ada yang pakai ferry, sekarang tutup tidak bisa keluar, sampan pun tidak bisa keluar,” kata Prabowo dikutip Selasa (30/9/2025).

    Ia pun menilai bahwa kondisi yang terjadi saat ini merupakan bentuk perampokan sistemik akibat kelengahan para elite selama ini, sehingga kekayaan bangsa terkeruk.

    Prabowo menyebut di Bangka Belitung, yang sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat tambang timah terkemuka di dunia, terdapat sekitar 1.000 tambang ilegal yang beroperasi.

    Maka dari itu, Prabowo menyiapkan aksi tegasnya dan meminta kepada TNI, Polri serta Bea Cukai untuk melakukan operasi besar-besaran.

    “Mulai tanggal 1 September kemarin saya perintahkan TNI-POLRI bea cukai bikin operasi besar-besaran di Babel menutup, yang selama ini hampir 80% hasil timah diselundupkan,” ujarnya.

    Nah, selain timah, baik nikel, batu bara hingga bauksit kata Prabowo juga terdapat tambang-tambang ilegal.

    “Hampir semua terdapat tambang-tambang ilegal yang sangat besar dan banyak. Ini saya perintahkan untuk segera ditertibkan, dibersihkan tambang ilegal atau diambil alih negara. Dan ini menjanjikan bahwa bila kita tegakan ini Insya Allah penerimaan negara jauh lebih besar, kebocoran kita tutup sehingga negara akan punya kemakmuran,” tandas Prabowo.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • All Indonesia Gandeng BSSN Jaga Kerahasiaan Data Pribadi Pengguna

    All Indonesia Gandeng BSSN Jaga Kerahasiaan Data Pribadi Pengguna

    All Indonesia Gandeng BSSN Jaga Kerahasiaan Data Pribadi Pengguna
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto menyampaikan bahwa aplikasi All Indonesia telah menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan data pribadi penggunanya tetap aman.
    Dengan demikian, Agus memastikan bahwa All Indonesia akan menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat.
    “Jadi kami selalu mengingatkan kepada masing-masing pemilik platform untuk bisa mengamankan datanya sendiri, kami akan menggandeng BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk menjaga kerahasiaan dari data pribadi itu,” ucap Agus di Bandara Soetta, Tangerang, Rabu (1/10/2025).
    Agus menegaskan, pemerintah akan berupaya tetap menjaga keamanan data pribadi masyarakat dari kebocoran di aplikasi All Indonesia.
    “Jadi intinya kita akan sama-sama untuk melakukan upaya penjagaan atas data pribadi yang menjadi privasi masyarakat,” kata dia.
    Dalam penggunaan All Indonesia, penumpang cukup mengisi data melalui aplikasi tersebut dan proses pemeriksaan akan menjadi lebih singkat.
    “Kami mengimbau para penumpang untuk mengisi All Indonesia sebelum kedatangan. Tanpa itu, perjalanan akan lebih lama karena pemeriksaan harus dilakukan manual di konter,” ucap Agus.
    Untuk diketahui, setiap penumpang maupun awak sarana pengangkut yang masuk ke Indonesia wajib untuk mengisi aplikasi All Indonesia mulai 1 Oktober 2025 hari ini.
    Kebijakan ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun wisatawan asing (WNA).
    Sistem digital ini berlaku di semua bandara internasional, pelabuhan penumpang, hingga Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
    Aplikasi All Indonesia merupakan platform layanan digital terintegrasi hasil kerja sama Bea Cukai, Imigrasi, Kementerian Kesehatan, dan Badan Karantina Indonesia.
    Lewat aplikasi ini, pengunjung bisa mengisi Electronic Customs Declaration (E-CD) secara online sebelum tiba di Tanah Air.
    All Indonesia merupakan integrasi layanan deklarasi keimigrasian, kepabeanan, kesehatan, dan karantina dalam satu aplikasi yang tersedia dalam bentuk web (allindonesia.imigrasi.go.id) maupun aplikasi mobile yang dapat diunduh di Google Play Store maupun App Store.
    Aplikasi ini dapat diisi sejak tiga hari sebelum kedatangan.
    All Indonesia dirancang untuk menyederhanakan prosedur kedatangan, meningkatkan kenyamanan, serta memberikan pengalaman perjalanan yang lebih cepat, aman, dan efisien bagi seluruh penumpang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Taliban Blokir Internet, Rakyat Afghanistan Hadapi Masa Suram

    Taliban Blokir Internet, Rakyat Afghanistan Hadapi Masa Suram

    Jakarta –

    Jaringan internet fiber optik dan layanan data seluler di seluruh Afganistan terputus pada Selasa (30/09) tanpa penjelasan langsung dari pemerintah Taliban.

    Namun, ada kekhawatiran bahwa Taliban memperluas pemadaman internet di beberapa provinsi di bagian Utara Afganistan yang sudah diberlakukan sejak awal bulan September. Saat itu, juru bicara gubernur Provinsi Balkh mengatakan pemutusan internet dilakukan untuk “mencegah perilaku tidak bermoral.” Kini, warga Afganistan menanti apa yang akan terjadi selanjutnya.

    Saluran berita swasta Afganistan, TOLO, mengutip seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada DW bahwa salah satu kemungkinan yang akan terjadi ke depan adalah Taliban akan membatasi akses internet seluler hanya pada jaringan 2G berkecepatan rendah, yang hanya memungkinkan pengiriman teks.

    TOLO juga melaporkan bahwa Taliban telah memberi batas waktu satu minggu kepada operator jaringan untuk menghentikan layanan internet seluler 3G dan 4G.

    Belum pernah terjadi sebelumnya

    Doug Madory, analis jaringan di Kentik Network Intelligence, mengatakan kepada DW bahwa data menunjukkan Taliban mengeluarkan perintah pemutusan internet pada pukul lima sore pada Senin (29/09).

    Madory menjelaskan bahwa meskipun Afganistan tidak memiliki sistem sensor internet nasional seperti Great Firewall milik Cina, Taliban mampu memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk “memutuskan koneksi internet negara tersebut secara efektif.”

    “Kami mendengar bahwa kemungkinan ini akan berlangsung selama 30 hari, yang akan menjadi periode pemadaman komunikasi total yang sangat lama,” kata Madory.

    “Kalau benar kembali ke 2G, itu belum pernah dilakukan di tempat lain,” ujarnya.

    Internet Outage Detection and Analysis, yang memantau konektivitas internet global, menunjukkan bahwa hampir seluruh koneksi internet di Afganistan terputus pada Senin (29/09) sore.

    Langkah ini merupakan pemutusan internet nasional pertama di Afganistan dan akan menyebabkan “pemadaman total yang menyeluruh,” menurut NetBlocks, lembaga pemantau internet dan keamanan siber yang berbasis di London.

    Madory juga menepis kemungkinan bahwa pemadaman tersebut disebabkan oleh gangguan teknis.

    “Kalau seluruh negara bergantung pada satu kabel fiber optik yang terputus karena kecelakaan, mungkin bisa dijelaskan. Kenyataannya, infrastruktur di sana tidak memiliki titik kegagalan tunggal seperti itu,” katanya.

    Dampak terhadap perekonomian

    “Gangguan internet menandai dimulainya penindasan besar-besaran di seluruh Afganistan,” kata pakar keamanan Bismillah Taban kepada DW awal bulan September saat pemadaman pertama terjadi.

    “Taliban bisa memperluas tindakan represif mereka dan menghindari pengawasan internasional. Ini sangat mengkhawatirkan.”

    Para pedagang dan pelaku usaha memperingatkan konsekuensi serius jika akses internet seluler dibatasi. Internet fiber optik sebagian besar digunakan oleh perusahaan, bank, dan lembaga pemerintah.

    “Saat ini, 80% transaksi bisnis dilakukan secara online. Kami sudah menghadapi tantangan besar. Jangan memperlebar kesenjangan antara rakyat dan pemerintah lebih jauh lagi,” kata Khan Jan Alokozai, Wakil Presiden Kamar Dagang Afganistan, di X setelah pemblokiran pertama.

    Afganistan hadapi masa suram

    Sayed Ahmad Shah Sadaat, mantan Menteri Pendidikan Afghanistan (2016–2018), juga memperingatkan dampaknya.

    “Jaringan fiber optik yang digunakan masyarakat untuk pendidikan daring, perdagangan, dan sistem perbankan akan terdampak di semua aspek kehidupan. Taliban tidak punya sistem internet alternatif. Jika jaringan diputus, Afganistan akan memasuki masa suram,” katanya kepada DW.

    “Lembaga pemerintah seperti kantor paspor, kantor pendaftaran, bea cukai, bank, dan media sangat bergantung pada koneksi fiber optik. Jika mereka lumpuh, tekanan terhadap struktur administrasi pusat akan makin besar.”

    Organisasi media internasional juga menyuarakan kekhawatiran.

    “Melarang internet broadband adalah bentuk sensor yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan menghambat kerja jurnalis serta hak publik untuk mendapatkan informasi,” kata Beh Lih Yi, Direktur Regional Committee to Protect Journalists.

    “Taliban harus menghentikan siklus penindasan ini dan segera memulihkan akses internet tanpa syarat karena itu adalah alat penting bagi jurnalisme.”

    Ancaman bagi pendidikan perempuan Afganistan

    Bagi perempuan dan anak perempuan, keputusan ini bisa berdampak sangat serius. Setelah dilarang bersekolah dan berkuliah, banyak dari mereka mengandalkan pendidikan daring sebagai satu-satunya cara untuk tetap belajar.

    “Murid-murid saya memiliki Wi-Fi, tapi sekarang tidak berfungsi lagi,” kata sutradara film Afganistan Sahraa Karimi, yang mengajar murid-muridnya dari luar negeri. “Saya membaca di berita bahwa Taliban telah mematikan internet di banyak kota. Saya sangat sedih. Bagaimana saya bisa mengajar para gadis sekarang?”

    Aktivis di Afganistan juga menyuarakan kekhawatiran mereka.

    “Mematikan internet adalah langkah terakhir menuju kemunduran, kebodohan, dan kehancuran,” kata seorang perempuan dalam pesan video kepada DW.

    Yang lain menyebutnya sebagai “serangan langsung terhadap martabat, kebebasan, dan masa depan bangsa.”

    “Ketika Taliban memutus internet, ini bukan sekadar masalah teknis,” kata Pashtana Durrani, pendiri jaringan sekolah daring LEARN Afghanistan. “Ini adalah serangan terhadap masa depan negara.”

    Bagi banyak pelajar, internet adalah satu-satunya penghubung mereka dengan guru dan pelajaran. Terutama bagi anak perempuan, yang dilarang bersekolah dan berkuliah, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk terus belajar.

    “Setiap pemadaman,” tambah Durrani, “membuat generasi muda Afganistan makin tertinggal, melemahkan fondasi intelektual negara, dan memperdalam keputusasaan mereka.”

    Laporan tambahan oleh Helay Asad dan Sushmitha Ramakrishnan

    Artikel ini telah diperbarui dari versi sebelumnya untuk menyertakan penutupan total layanan internet oleh Taliban di Afganistan

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Algadri Muhammad

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • BUMN Pelindo Dukung Rencana Purbaya Cek Acak Jalur Hijau Impor

    BUMN Pelindo Dukung Rencana Purbaya Cek Acak Jalur Hijau Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Arif Suhartono menyatakan perseroan siap mendukung rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memeriksa secara acak jalur hijau impor guna meningkatkan kepatuhan importir.

    Arif menilai, pemeriksaan acak di jalur hijau bea cukai tidak mengganggu selama tidak memengaruhi operasional terminal petikemas maupun kargo di pelabuhan. 

    “Jadi dwelling time kita sudah bagus. Pemeriksaan secara random jalur hijau tidak mengganggu, yang penting tidak mengganggu operasional,” jelasnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (30/9/2025).

    Adapun dwelling time di pelabuhan menurut data Lembaga National Single Window (LNSW) Kemenkeu yakni 2,47 hari per Agustus 2025. Secara terperinci, dwelling time di lima pelauhan terbesar di Indonesia adalah Belawan 2,46 hari, Tanjung Priok 2,29 hari, Tanjung Perak 2,73 hari dan Makassar 2,14 hari. Hanya Tanjung Emas, Semarang, yang saat ini masih 3,45 hari. 

    Anak usaha Pelindo, yakni Subholding Pelindo Terminal Petikemas, terang Arif nantinya hanya akan mengikuti instruksi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu). BUMN pelabuhan itu hanya akan mendukung instruksi dari Bea Cukai selaku otoritas kepabeanan di pelabuhan. 

    Arif tak menjawab apabila rencana Kemenkeu itu sudah dikoordinasikan dengan Pelindo. Namun, dia menyebut perseroan tidak perlu komunikasi secara formal.

    “Perintah untuk dicek [fisik secara acak] murni call-nya dari Bea Cukai, jadi tidak perlu ada komunikasi. Secara normal aja,” paparnya.

    Adapun berdasarkan data LNSW, pemeriksaan kepabeanan atau customs clearance di jalur hijau bea cukai pelabuhan tidak memberikan porsi pada penghitungan dwelling time per Agustus 2025. Sebab, pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh pelaku usaha langsung mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). 

    Berbeda dengan jalur merah, di mana importir dan impor terkategorikan risiko tinggi, rata-rata lama pemeriksaan kepabeanan bisa menyumbang hingga 3,74 hari kepada dwelling time.

    “Namun yang perlu digarisbawahi proporsi jalur merah dari total keseluruhan importasi yang menggunakan dokumen BC 2.0 hanya sebesar 6,04%. Itu sebabnya hasil DT secara umum adalah sebesar 2.47 hari dengan porsi Customs Clearance PIB hanya sebesar 0.23 Hari,” jelas Direktur Pengelolaan Layanan Data dan Kemitraan LNSW Kemenkeu, Indra Adiwijaya kepada Bisnis.

    Di sisi lain, Pembina Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto menilai pemeriksaan kepabeanan di jalur hijau selama ini sangat membantu importir. Namun, dia mengaku belum mendapatkan informasi lengkap dari pihak Bea Cukai Kemenkeu mengenai rencana pemeriksaan fisik secara acak itu. 

    Apabila pemeriksaan fisik dilakukan dengan sama rata, terang Widijanto, maka  tidak akan ada perbedaan antara jalur hijau maupun jalur merah yang tingkat risikonya berbeda. Saat ini, jelasnya, barang impor yang turun dari kapal langsung melewati alat pemindai yakni hico scan. 

    “Kalau sudah lewat hico scan sesuai [aturan], ya dilepas. Saya kurang tertarik kalau jalur hijau dikembalikan ikut diperiksa fisik juga. Yang penting importir atau pemilik barang jujur dan tidak main-main,” ujarnya kepada Bisnis. 

    Adapun Menkeu Purbaya pekan lalu, Jumat (26/9/2025), menyebut akan meningkatan penegakan hukum dan kepatuhan sejalan dengan naiknya target penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai.

    Untuk penerimaaan negara dari kepabeanan, pria yang pernah menjabat Deputi Kemenko Kemaritima dan Investasi itu menyebut otoritas akan memeriksa secara random jalur hijau bea cukai yang sebelumnya tidak pernah tersentuh pemeriksaan fisik. 

    “Jalur ini biasanya enggak diperiksa. Sekarang kita randomize sehari berapa biji, 10 atau lebih, Dites random, jadi enggak bisa main-main lagi,” jelasnya. 

  • Afghanistan Tanpa Internet dan Telepon Gara-gara Taliban

    Afghanistan Tanpa Internet dan Telepon Gara-gara Taliban

    Jakarta –

    Internet dan telepon di Afghanistan mati total. Hal itu terjadi setelah Taliban yang memimpin negara itu memutuskan jaringan fiber optik.

    Dilansir AFP, Rabu (1/10/2025), warga Afghanistan menghadapi hari tanpa layanan internet dan telepon seluler sejak Senin (29/9). Otoritas Taliban mulai memutus koneksi internet berkecepatan tinggi ke beberapa provinsi di wilayah Afghanistan sejak awal bulan ini untuk mencegah apa yang mereka sebut sebagai ‘kejahatan’.

    Pada Senin (29/9) malam, menurut pengawas internet NetBlocks, sinyal telepon seluler dan layanan internet di negara tersebut secara bertahap melemah. Konektivitasnya kurang dari satu persen dari tingkat normal.

    Ini merupakan pertama kalinya akses komunikasi diputus di Afghanistan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Kabul pada tahun 2021. Taliban diketahui kembali memberlakukan versi hukum Islam yang ketat.

    “Kami buta tanpa telepon dan internet. Semua bisnis kami bergantung pada ponsel. Pengiriman dilakukan dengan ponsel. Rasanya seperti liburan, semua orang ada di rumah. Pasar benar-benar lumpuh,” kata seorang pemilik toko di Kabul, Najibullah(42).

    Beberapa menit sebelum akses komunikasi terputus di Afghanistan, seorang pejabat pemerintah Taliban memperingatkan AFP bahwa jaringan fiber optik akan diputus. Pemutusan itu juga berdampak pada layanan telepon seluler.

    Pejabat tersebut mengatakan bahwa sebanyak ‘8.000 hingga 9.000 pilar telekomunikasi’ akan dimatikan. Pemadaman akses komunikasi ini akan berlangsung ‘hingga pemberitahuan lebih lanjut’.

    “Tidak ada cara atau sistem lainnya untuk berkomunikasi sektor perbankan, bea cukai, semuanya di seluruh negeri akan terdampak,” kata pejabat pemerintah Taliban yang enggan disebut namanya tersebut.

    NetBlocks, yang memantau keamanan siber dan tata kelola internet, menyebut pemadaman akses komunikasi di Afghanistan terlihat konsisten dengan pemutusan layanan yang disengaja.

    “Karena pemadaman ini, saya benar-benar terputus dari keluarga saya di Kabul. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya benar-benar khawatir,” ucap seorang warga Afghanistan berusia 40 tahun yang tinggal di Oman saat berbicara via pesan teks kepada AFP dan meminta namanya tidak disebutkan.

    Layanan telepon seringkali disalurkan melalui internet atau berbagi jalur fiber optik yang sama terutama di negara-negara dengan infrastruktur telekomunikasi terbatas. Selama beberapa pekan terakhir, koneksi internet di Afghanistan sangat lambat atau terputus-putus.

    Warga Afghanistan sendiri sedang menghadapi pembatasan ketat yang dilakukan Taliban. Pembatasan lebih ketat diterapkan terhadap wanita.

    Tonton juga video “Gempa Susulan Masih Terjadi, Warga Afghanistan Minta Bantuan” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (haf/rfs)

  • Pebalap dan Kru MotoGP Tiba di Bandara Lombok, Disambut Siswa-siswi SD Regional 1 Oktober 2025

    Pebalap dan Kru MotoGP Tiba di Bandara Lombok, Disambut Siswa-siswi SD Regional 1 Oktober 2025

    Pebalap dan Kru MotoGP Tiba di Bandara Lombok, Disambut Siswa-siswi SD
    Tim Redaksi
    LOMBOK TENGAH, KOMPAS.com
    – Pebalap MotoGP, kru tim pebalap, dan rombongan Dorna Sports mulai tiba di Bandara Lombok menjelang balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika Lombok pada 3-5 Oktober 2025.
    Mereka menggunakan tiga penerbangan
    carter
    Garuda Indonesia langsung dari Narita, Jepang (NRT), dan mendarat di Bandara Lombok, Senin (29/9/2025).
    Rombongan pertama tiba menggunakan Garuda Indonesia GA 7300 yang berangkat pukul 11.00 Wita dari Narita dan mendarat di Lombok pada pukul 17.45 Wita. 
    Selanjutnya, pesawat carter GA 7340 mendarat pukul 18.15 Wita, disusul kedatangan terakhir melalui GA 7320 pada pukul 20.15 Wita.
    Total, 843 orang personel, mulai dari pembalap, manajer tim, mekanik, staf teknis, hingga ofisial Dorna Sports yang menjadi operator resmi kejuaraan dunia MotoGP.
    Kedatangan rombongan pembalap disambut meriah oleh siswa-siswi SD Negeri Ngolang Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
    Sejumlah pebalap yang telah tiba di Bandara Lombok, di antaranya Francesco Bagnaia atau Pecco dari Ducati Lenovo Team hingga Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing.
    Tidak hanya pembalap, sejumlah figur penting dalam dunia MotoGP juga turut mendarat di Lombok.
    Salah satunya adalah Luigi Dall’Igna,
    General Manager
    Ducati Corse, yang dikenal sebagai otak di balik sukses besar Ducati dalam beberapa musim terakhir.
    Julia Marquez, ayah dari kakak beradik Marc Marquez dan Alex Marquez turut hadir di ajang balapan tahun ini.
    General Manager
    PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok, Aidhil Philip Julian menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Lombok yang turut hadir menyapa para pembalap dan ofisial MotoGP.
    Pihak otoritas bandara menyiapkan 307 personel operasional selama gelaran MotoGP 2025.
    “Untuk mendukung kelancaran operasional selama
    event
    MotoGP 2025, Bandara Lombok menyiapkan 307 personel operasional yang terdiri dari unsur Angkasa Pura Indonesia, TNI/Polri, BKK, Imigrasi, serta Bea Cukai,” kata Aidhil dalam keterangan resmi, Selasa (30/9/2025).
    Sebelumnya, logistik MotoGP berisi motor hingga suku cadang juga sudah tiba di Bandara Lombok menjelang perhelatan MotoGP.
    Logistik menggunakan lima pesawat Qatar Airways Cargo Boeing 777 dari Narita menuju Bandara Lombok pada Senin (29/9/2025) dan Selasa (30/9/2025).
    Lima pesawat kargo ini mengangkut kurang lebih 391 ton logistik MotoGP.
    Setelah sampai di Bandara Lombok, logistik MotoGP langsung diangkut menuju Sirkuit Mandalika.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.