Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • Purbaya Sidak HP Ilegal di Kantor Bea Cukai Soetta, Begini Temuannya

    Purbaya Sidak HP Ilegal di Kantor Bea Cukai Soetta, Begini Temuannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan banyak HP yang masuk ke Indonesia namun International Mobile Equipment Identity (IMEI) belum terdaftar.

    Temuan itu diinformasikan usai dia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

    Dia menjelaskan bukan hanya iPhone yang ditemukan. Namun ada sejumlah ponsel non-Apple yang juga bernasib sama.

    “Ada beberapa, tapi yang saya lihat bukan iPhone lho. Mereka juga beli yang biasa bukan Apple,” kata Purbaya.

    Dia mengatakan ada sejumlah ponsel Android yang ikut terjaring. Jumlahnya mencapai 80 unit ponsel Android yang IMEI nya belum terdaftar.

    “Android juga sama banyak juga di situ. Sehari bisa berapa? Oh dia bilang kemarin ya, lupa saya, 80 kalau enggak salah sehari,” dia menambahkan.

    Purbaya diketahui mengunjungi Bandara Soetta pada Senin (6/10/2025). Kunjungannya itu didampingi Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Gatot Sugeng Wibowo, serta Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdhana.

    Dia menekankan peranan penting Bea Cukai, yakni dengan mendukung daya saing ekonomi nasional, salah satunya dengan efisiensi proses ekspor-impor dan pengawasan efektif.

    “Menkeu berharap @beacukairi dapat terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat peran strategisnya dalam mendukung kelancaran arus barang dan daya saing ekonomi nasional,” ucapnya, dikutip dari akun Instagram @menkeuri.

    (npb/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Siasat Prabowo Bidik Ratusan Triliun Uang Negara dari Tambang Ilegal

    Siasat Prabowo Bidik Ratusan Triliun Uang Negara dari Tambang Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Senin (6/10/2025), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang untuk menyaksikan penyerahan enam unit smelter hasil rampasan negara. Penyerahan itu lengkap dengan deretan alat berat, logam timah, dan tanah jarang yang selama ini dikelola secara ilegal.

    Wajah para pejabat tinggi negara tampak serius. Di barisan depan hadir Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Kabinet Merah Putih, hingga jajaran direksi PT Timah Tbk. Dari podium, Prabowo menyampaikan sebuah pesan yang menggema:

    “Hari ini kita buktikan pemerintah serius. Kita tidak akan membiarkan kekayaan negara dirampas. Nilainya ratusan triliun, dan itu harus kita selamatkan untuk rakyat Indonesia,” ujar Prabowo, Senin (7/10/2025). 

    Kasus tambang ilegal di kawasan PT Timah bukan perkara kecil. Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Angka itu bukan hanya sekadar statistik, melainkan cermin dari bocornya kekayaan alam yang seharusnya masuk ke kas negara.

    Rincian kerugian negara berasal dari mark-up penyewaan alat hingga Rp2,28 triliun, pembelian biji timah ilegal mencapai Rp26,65 triliun dan dampak kerusakan lingkungan dengan kerugian di angka Rp271,07 triliun

    Barang bukti yang diserahkan kepada PT Timah Tbk. melalui Kementerian Keuangan bernilai Rp1,45 triliun. Namun, bila dioperasikan penuh, nilainya bisa menyumbang pendapatan Rp4,6 triliun per tahun.

    Aset yang disita meliputi 6 unit smelter; 108 unit alat berat; 195 unit peralatan tambang; 680.687 kg logam timah; 22 bidang tanah seluas 238.848 m²; dan 1 unit mess karyawan

    Selain itu, rampasan lain berupa 52 kendaraan, 3,5 kg emas, dan 820 bidang tanah (10,9 juta m²) akan dilelang. Uang tunai yang masuk kas negara pun signifikan mulai dari Rp202,7 miliar, US$3,15 juta, JPY53 juta, SGD524.000, EUR765, KRW100.000, dan AUD1.840.

    Monasit: Harta Karun yang Tersembunyi di Bangka

    Salah satu sorotan utama adalah temuan tanah jarang (rare earth/monasit) di lokasi smelter. Mineral ini digunakan dalam industri teknologi tinggi baterai kendaraan listrik, turbin angin, hingga sistem pertahanan satelit.

    Prabowo menyebut nilainya fantastis dari mineral tanah jarang yang kini menjadi primadona yang turut merupakan barang rebutan dunia.

    “Monasit itu satu ton nilainya bisa ratusan ribu dolar, sampai US$200.000 per ton. Total yang ditemukan mendekati 4.000 ton. Bisa dibayangkan kerugian negara jika ini dibiarkan,” katanya.

    Menurut kalkulasi mandiri, jika dikonversi, potensi nilai 4.000 ton monasit mencapai Rp128 triliun (kurs Rp16.000 per dolar AS). Angka yang belum pernah benar-benar masuk ke APBN karena praktik tambang ilegal.

    Persoalan tambang ilegal (Pertambangan Tanpa Izin atau PETI) bukan hanya milik Bangka Belitung. Data pemerintah menunjukkan angka yang mencengangkan.

    Berdasarkan catatan Bisnis, data Kementerian ESDM menunjukkan terdapat 2.741 titik lokasi PETI di seluruh Indonesia (2021–2022). Kemudian, terdapat 2.645 lokasi PETI mineral dan 96 lokasi PETI batu bara.

    Belum lagi, terdapat 1.063 titik tambang ilegal yang dilaporkan resmi oleh Presiden Prabowo pada Agustus 2025, dengan potensi kerugian minimal Rp300 triliun.

    Sebaran tambang ilegal ini ada di hampir semua provinsi, dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, hingga Papua. Di Jawa Barat saja, Dinas ESDM mencatat ada 176 titik tambang ilegal tersebar di 16 kabupaten dan 1 kota. Angka ini memperlihatkan skala persoalan yang meluas.

    Selain kasus timah, Presiden juga menerima laporan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Hingga 1 Oktober 2025, capaian mereka antara lain 3.404.522 hektare kawasan hutan berhasil dikuasai kembali. Lalu, ada 1,5 juta hektare kebun sawit sudah diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

    Belum lagi 1,8 juta hektare masih dalam tahap verifikasi. Nilai indikasi aset Rp150 triliun (Rp46,55 juta per hektare). Selanjutnya, 5.342 hektare tambang ilegal teridentifikasi. Lalu, 39 entitas perusahaan di 7 provinsi terlibat dan illegal logging di Mentawai: 21.000 hektare hutan terdampak, 500 hektare sudah dirambah.

    Strategi Prabowo Bidik Uang Negara

    Bagi Prabowo, tambang ilegal adalah musuh besar pembangunan. Ada tiga strategi utama yang ia dorong Penyitaan aset secara agresif. Enam smelter dan ratusan unit alat berat sudah menjadi contoh nyata.

    Kemudian, pengembalian aset ke negara. Aset diserahkan ke PT Timah Tbk. dan PT Agrinas untuk dikelola secara legal. Termasuk pemanfaatan aset untuk rakyat. Pendapatan dari aset rampasan akan masuk kas negara, bukan kantong mafia tambang.

    “Ke depan berarti ratusan triliun bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Ini prestasi, tapi harus diteruskan,” kata Prabowo, memberi instruksi kepada Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, dan Bakamla.

    Pertanyaan yang tersisa: mampukah strategi ini berlanjut konsisten? Jika iya, Indonesia bukan hanya menyelamatkan Rp300 triliun, melainkan juga masa depan generasi berikutnya.

  • Medsos Dipantau 24 Jam Penuh, Begini Rencana Gila Trump

    Medsos Dipantau 24 Jam Penuh, Begini Rencana Gila Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) berencana membangun tim mata-mata yang fokus selama 24 jam penuh untuk mengawasi aktivitas media sosial dan mencari petunjuk (lead) dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini terungkap dalam sebuah dokumen yang pertama kali diungkap Wired.

    Sebagai informasi, ICE merupakan lembaga federal yang memegang peran penting dalam mewujudkan ambisi Presiden AS Donald Trump untuk ‘bersih-bersih’ imigran yang tinggal dan bekerja di negeri Paman Sam.

    Sebelumnya, ICE telah meminta informasi yang memberikan perincian penggunaan media sosial dari platform seperti Facebook, X, Instagram, TikTok, Reddit, dan YouTube, untuk mengembangkan petunjuk-petunjuk dalam menargetkan individu-individu yang dinilai patut untuk diamankan.

    Dalam kasus darurat, tim yang rencananya akan dibentuk diharapkan mampu mengeksekusi petunjuk dari ICE untuk menangkap ’10 Orang Paling Dicari’ dalam kurun waktu 30 menit.

    Namun, untuk sasaran biasa yang tak memiliki rekam jejak penangkapan atau perilaku menyimpang, diprediksi bisa ditangkap dalam kurun waktu 8 jam pasca mendapat petunjuk.

    Menurut dokumen yang dibeberkan Wired, ICE menginginkan setidaknnya 12 staf full-time untuk bekerja di Pusat Penargetan dan Analisa Kriminal Nasional di Williston, Vermont. Sebanyak 3 staf diharuskan untuk bekerja sepanjang waktu.

    Selain itu, ICE juga mencari minimum 16 staf kontraktor full-time untuk bekerja di Pusat Penegakan Respons Pasifik di Santa Ana, California. Para pegawai akan bekerja secara bergantian. Setidaknya 2 staf harus selalu siaga di luar jam kerja dan situasi-situasi darurat.

    Rencana ini masih dalam tahap awal, tetapi cukup agresif. Bahkan, ICE juga membahas soal bagaimana kontraktor prospektif akan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam mencapai tujuan.

    ICE memang sudah lazim menggunakan teknologi yang kontroversial. Sebelumnya, lembaga tersebut diduga menggunakan teknologi pengenal wajah (facial recognition) dalam mengincar target.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gubernur Protes Anggaran Dipangkas, Purbaya: Dia Minta Semuanya Ditanggung

    Gubernur Protes Anggaran Dipangkas, Purbaya: Dia Minta Semuanya Ditanggung

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara usai kantornya ‘digeruduk’ Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Para gubernur yang tergabung dalam APPSI protes pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD).

    Purbaya mengatakan hal itu normal karena anggaran lebih kecil. Hanya saja ia meminta pemerintah daerah (Pemda) memperbaiki terlebih dahulu kinerja belanja yang selama ini dicap kurang bagus.

    “Semuanya tergantung kepada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya nggak ada keberatan. Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus, anggarannya nggak ada yang hilang sana-sini. Salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Dalam pertemuan itu, Purbaya menyebut semua kepala daerah menyampaikan aspirasinya. Dengan adanya pemotongan TKD, banyak yang meminta agar semua ditanggung pusat termasuk gaji pegawai.

    “Kalau dia mah minta semuanya ditanggung saya, itu permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan sembilan bulan pertama kan ekonominya melambat, ya naik turun, tapi cenderung turun terus kan. Jadi, kalau diminta sekarang, ya pasti saya nggak bisa,” ucap Purbaya.

    TKD Lebih Rendah

    Sebagai informasi, TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diputuskan sebesar Rp 693 triliun. Jumlah itu sudah ditambah dari sebelumnya Rp 650 triliun, namun masih lebih rendah dari alokasi 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.

    Purbaya mengakui pemotongan itu cukup besar. Dengan demikian, ia membuka kemungkinan untuk menambah anggaran ke daerah jika pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara bagus.

    “Saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti memasuki pertengahan triwulan II tahun 2026. Kalau memang ekonominya sudah bagus, pendapatan pajaknya naik, Coretax lebih bagus, Bea Cukai nggak ada bocor, pajaknya nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi,” tegas Purbaya.

    (aid/ara)

  • 5
                    
                        Prabowo Ungkap Temuan Monasit Senilai Rp 128 Triliun di Area Tambang Ilegal Babel
                        Nasional

    5 Prabowo Ungkap Temuan Monasit Senilai Rp 128 Triliun di Area Tambang Ilegal Babel Nasional

    Prabowo Ungkap Temuan Monasit Senilai Rp 128 Triliun di Area Tambang Ilegal Babel
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap temuan mineral tanah jarang monasit bernilai ratusan triliun rupiah di lokasi pertambangan ilegal yang disita negara di Bangka Belitung.
    Tim media Presiden di Jakarta, Senin, menginformasikan bahwa potensi itu selama ini digarap secara ilegal memanfaatkan enam smelter yang kini telah disita dan diserahkan ke PT Timah Tbk.
    “Tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang itu mengandung monasit, dan 1 ton monasit bisa bernilai ratusan ribu dollar, bahkan sampai 200.000 dollar AS,” ujarnya di Bangka Belitung, seperti dilansir dari
    Antara
    .
    Dengan asumsi kurs Rp 16.603 per dollar AS, maka harga monasit setara 3.320.750.000 per ton. Presiden Prabowo memperkirakan kandungan monasit di kawasan pertambangan ilegal itu mencapai 40.000 ton.
    Dengan perhitungan tersebut, kata Presiden, potensi nilai ekonomi dari temuan tanah jarang di Bangka Belitung diperkirakan mencapai 8 miliar dollar AS, atau setara sekitar Rp 128 triliun.
    Presiden menuturkan, dari enam perusahaan ilegal yang disita itu, potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp 300 triliun termasuk monasit. Oleh karenanya, praktik semacam ini harus segera dihentikan.
    “Kita bisa bayangkan, kerugian negara dari enam perusahaan ini saja mencapai potensi Rp 300 triliun,” katanya.
    Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum serta semua pihak yang terlibat dalam membongkar kasus tersebut.
    Ia menegaskan, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas penambangan ilegal dan penyelundupan sumber daya alam.
    “Ini bukti bahwa pemerintah serius. Kita bertekad membasmi penyelundupan, membasmi
    illegal mining
    , dan semua yang melanggar hukum,” katanya menegaskan.
    Presiden berpesan agar kerja keras aparat terus dilanjutkan demi menyelamatkan kekayaan negara untuk kepentingan rakyat.
    “Prestasi yang membanggakan, tolong diteruskan. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” kata Presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu Purbaya Lanjutkan Sidak ke Bea Cukai Soekarno-Hatta

    Menkeu Purbaya Lanjutkan Sidak ke Bea Cukai Soekarno-Hatta

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melanjutkan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Bea dan Cukai di Bandara Internasional Soekarno–Hatta, Tangerang, Banten, Senin (6/10/2025). 

    Dikutip dari akun resmi Instagram Menkeu @menkeuri, Purbaya terlihat berkunjung ke Soekarno–Hatta (Soetta) didampingi oleh Kepala Kantor Bea Cukai Soetta Gatot Sugeng Wibowo. 

    Kunjungan Purbaya ke Bea Cukai Soetta juga didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Soetta, Galih Priya Kartika Perdhana. Mereka meninjau pelayanan operasional Bea Cukai di bandara tersibuk RI itu. 

    “Menkeu berharap @beacukairi dapat terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat peran strategisnya dalam mendukung kelancaran arus barang dan daya saing ekonomi nasional,” demikian bunyi unggahan Instagram tersebut. 

    Jelang genap sebulan menjabat Menkeu, Purbaya telah mengunjungi beberapa kantor layanan pajak hingga bea cukai. Dia telah mendatangi kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, serta pekan lalu berkunjung ke Bea Cukai Jawa Tengah & DIY. 

    Pada kunjungannya pekan lalu, Purbaya juga mendatangi Kawasan Industri Hasil Tembakau di Jawa Tengah. Di sana, dia menyaksikan hasil penindakan kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Satgas Bea Cukai sejak dibentuk beberapa bulan lalu. 

    Purbaya telah melontarkan wacana ingin memperketat pengawasan kepabeanan. Di pelabuhan, Menkeu yang pernah menjabat Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu ingin memperketat pengawasan di jalur hijau impor.

    Otoritas disebut akan memeriksa secara selektif kontainer atau kargo impor yang masuk guna memastikan kepatuhan importir agar tidak lolos mengelabui aturan yang berlaku. 

    “Jalur ini biasanya enggak diperiksa. Sekarang kita randomize sehari berapa biji, 10 atau lebih, Dites random, jadi enggak bisa main-main lagi,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (26/9/2025). 

  • Medsos Dipantau 24 Jam Penuh, Begini Rencana Gila Trump

    Petaka Blokir Trump Menggila, Amerika Makin Mirip China

    Jakarta, CNBC Indonesia – China selama ini dikenal sebagai negara yang ketat dalam peredaran aplikasi di negaranya. Pemerintahan Xi Jinping tak segan menyensor konten atau memblokir aplikasi yang dinilai tak sesuai standar.

    Tak heran jika banyak aplikasi populer buatan AS yang tak bisa beroperasi di China. Para pembuat aplikasi lokal juga harus ‘terbuka’ dengan pemerintah China.

    Hal ini yang menjadi keresahan AS, hingga meminta ByteDance asal China melakukan divestasi terhadap TikTok yang digunakan 170 juta warga AS. AS khawatir data warga AS bisa jatuh ke tangan pemerintah China via ByteDance.

    Kendati menentang prinsip-prinsip yang dilakukan China, belakangan AS sudah mulai mengikuti jejak negara kekuasaan Xi Jinping.

    Baru-baru ini, pemerintahan Donald Trump memerintahkan Apple untuk menghapus aplikasi-aplikasi terkait pelacakan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) dari App Store, dikutip dari Reuters, Senin (6/10/2025).

    Salah satunya adalah ICEBlock. Aplikasi tersebut memberikan peringatakan kepada pengguna terkait agen ICE yang ada di area mereka. Departemen Kehakiman AS (DoJ) mengatakan hal ini bisa meningkatkan risiko kekerasan terhadap agen ICE.

    Atas perintah Trump, Apple mengumumkan penghapusan aplikasi ICEBlock dan aplikasi pelacakan ICE serupa dari App Store pada Kamis (2/10) pekan lalu.

    Ini adalah insiden langka, di mana pemerintah federal mengintervensi raksasa teknologi untuk melakukan pemblokiran aplikasi. Google juga menghapus aplikasi serupa, namun dengan alasan pelanggaran kebijakan perusahaan.

    Google mengatakan tak ada arahan dari DoJ untuk melakukan aksi penghapusan aplikasi.

    Diketahui, ICE berperan penting dalam mewujudkan agenda imigrasi Trump. Agen-agennya secara rutin menggeledah dan menangkap para migran. Advokat HAM mengatakan kebebasan berpendapat dalam proses tersebut kerap dihiraukan.

    Reuters menuliskan bahwa tindakan Apple dapat meningkatkan pengawasan terhadap hubungan perusahaan teknologi yang makin erat dengan pemerintahan Trump.

    Banyak perusahaan, termasuk produsen iPhone, telah berusaha menghindari konflik dengan Gedung Putih yang tidak segan-segan mengeluarkan ancaman, terutama terkait tarif, terhadap perusahaan tertentu.

    “Berdasarkan informasi yang kami terima dari penegak hukum tentang risiko keamanan terkait dengan ICEBlock, kami telah menghapusnya dan aplikasi serupa dari App Store,” kata Apple dalam sebuah pernyataan melalui email.

    Fox Business pertama kali melaporkan penghapusan aplikasi tersebut oleh Apple pada Kamis (2/10) lalu. DoJ kemudian mengonfirmasi bahwa mereka telah menghubungi Apple untuk menarik aplikasi tersebut dan perusahaan telah mematuhinya.

    Google mengatakan kebijakannya melarang aplikasi dengan risiko penyalahgunaan yang tinggi. ICEBlock tidak pernah tersedia di Google Play Store.

    “ICEBlock dirancang untuk menempatkan agen ICE dalam risiko hanya karena melakukan pekerjaan mereka, dan kekerasan terhadap penegak hukum adalah garis merah yang tidak dapat ditoleransi dan tidak boleh dilanggar,” kata Jaksa Agung AS Pam Bondi dalam sebuah pernyataan.

    Joshua Aaron, pencipta ICEBlock yang berbasis di Texas, membantah karakterisasi tersebut dan mengkritik keputusan Apple.

    “Saya sangat kecewa dengan tindakan Apple. Menyerah pada rezim otoriter bukanlah langkah yang tepat,” ujar Aaron kepada Reuters.

    Kini, bahkan meluncurkan situs web pun kemungkinan akan berujung pada penghapusan, ujarnya, seraya menambahkan bahwa tim hukumnya akan memutuskan langkah selanjutnya.

    Bondi sebelumnya berargumen bahwa Aaron tidak dilindungi oleh konstitusi. Ia mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menuntutnya, serta memperingatkan Aaron untuk berhati-hati.

    Pengawasan sipil terhadap agen imigrasi federal makin ketat sejak Trump kembali menjabat. Para aktivis mengatakan tujuan mereka melakukan inisiatif-inisiatif independen adalah melindungi komunitas mereka dari penegakan hukum ICE yang agresif.

    Di kota-kota seperti Washington, penduduk juga mengandalkan obrolan terenkripsi untuk berbagi informasi terbaru tentang penegakan hukum.

    Enam pakar hukum mengatakan kepada Reuters bahwa pengawasan terhadap ICE sebagian besar dilindungi oleh Konstitusi AS, selama para aktivis tidak mengganggu pekerjaan tersebut. Pengadilan telah lama menyatakan bahwa merekam aktivitas penegakan hukum di area publik adalah sah.

    Sejak Trump menjabat, ICE telah menggerebek beberapa fasilitas yang menampung imigran ilegal, dan meningkatkan penegakan hukum dengan pendanaan baru sebesar US$75 miliar hingga tahun 2029 untuk ICE.

    Badan tersebut juga telah menangkap pemegang visa dan penduduk tetap AS yang menjadi target pemerintahan Trump atas advokasi pro-Palestina.

    Apple menghapus lebih dari 1.700 aplikasi dari App Store pada tahun 2024 sebagai tanggapan atas tuntutan pemerintah. Sebagian besar, yakni lebih dari 1.300, berasal dari China. Selanjutnya diikuti oleh Rusia dengan 171 aplikasi dan Korea Selatan dengan 79 aplikasi.

    Selama tiga tahun terakhir, AS tidak muncul sebagai salah satu negara tempat aplikasi dihapus karena tuntutan pemerintah, menurut laporan transparansi aplikasi perusahaan. Namun, sejak Trump menjadi Presiden, praktik ini seakan dinormalisasi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cukai Rokok 2026 Tak Naik, Ekonom: Penerimaan Negara Bisa Stagnan

    Cukai Rokok 2026 Tak Naik, Ekonom: Penerimaan Negara Bisa Stagnan

    Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok dinilai dapat memicu stagnasi penerimaan negara. Apalagi, kontribusi cukai dari rokok terbilang besar dalam beberapa tahun terakhir. 

    Ekonom Center Of Reform On Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, keputusan ini memang memberikan ruang bernapas bagi pelaku industri. Sebab, utilitas produksi industri hasil tembakau tengah mengalami efisiensi produksi imbas permintaan yang melemah. 

    “Namun, tanpa kenaikan cukai, potensi penerimaan negara dari sektor ini akan stagnan sehingga manfaat fiskal yang diterima pemerintah menjadi terbatas,” kata Yusuf kepada Bisnis, Senin (6/10/2025). 

    Merujuk data Kementerian Keuangan, penerimaan cukai hasil tembakau pada 2024 mencapai Rp216,9 triliun atau naik dari tahun sebelumnya Rp213,49 triliun. Namun, angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2022 lalu yang mencapai Rp218,62 triliun. 

    Sementara itu, dalam catatan Bisnis, realisasi penerimaan CHT pada periode Januari-Juli 2025 mencapai Rp121,98 triliun atau naik dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu Rp111,23 triliun. 

    Kendati demikian, Yusuf menilai kebijakan cukai rokok bukan merupakan instrumen utama pemerintah dalam mendongkrak penerimaan negara, melainkan juga berfungsi sebagai alat pengendali konsumsi, khususnya bagi kelompok usia rentan seperti anak muda. 

    “Karena itu, jika tidak ada kenaikan cukai dan tidak diiringi dengan langkah pengendalian konsumsi, kebijakan ini dapat bertolak belakang dengan semangat yang telah dibangun pemerintah sebelumnya dalam menekan prevalensi perokok,” tuturnya. 

    Namun, dia tak menampik langkah menahan kenaikan cukai juga dapat menjaga stabilitas harga sehingga menjaga daya saing dan menyerap tenaga kerja di sektor padat karya. 

    Hanya saja, kebijakan menahan kenaikan cukai juga tidak serta-merta akan menekan peredaran rokok ilegal. Menurut Yusuf, potensi rokok ilegal akan selalu ada karena konsumen cenderung mencari harga yang lebih murah. 

    Dia menilai efektivitas pengendalian rokok ilegal sangat bergantung pada pengawasan dan penegakan hukum oleh Bea dan Cukai di lapangan, bukan semata pada besaran tarif cukai.

    “Ke depan, pemerintah perlu memastikan keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara, keberlanjutan industri, dan perlindungan kesehatan masyarakat,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, dia juga mendorong evaluasi terhadap desain kebijakan cukai harus terus dilakukan, termasuk memperkuat edukasi publik, pengawasan peredaran rokok ilegal, serta sinkronisasi lintas kementerian agar tujuan fiskal dan kesehatan dapat tercapai secara beriringan.

    Senada, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, tidak adanya kenaikan cukai rokok tahun depan menjadi terobosan yang menarik. Namun, tidak cukup untuk mendukung kinerja industri. 

    “Tetapi hal tersebut tidak cukup, harusnya juga didorong dengan tidak adanya kenaikan HJE. Jadi tidak adanya kenaikan cukai maupun tidak adanya kenaikan HJE,” tuturnya, dihubungi terpisah. 

    Untuk itu, pihaknya menilai keputusan untuk tidak menaikkan Harga Jual Eceran (HJE) lokal juga penting, sekaligus dengan melakukan pemberantasan secara menyeluruh untuk rokok ilegal. 

    “Dalam hal ini, saya ingin mengingatkan bahwa dirjen bea cukai tidak hanya melakukan razia di lingkup retail saja. Menteri Keuangan harus mengerti dalam hal ini bahwa peredaran dari rokok ilegal itu sudah cukup masif,” jelasnya. 

    Bahkan, dia menilai peredaran rokok ilegal membuat potensi kerugian ke penerimaan negara cukup tinggi. Menurut Andry, pemberantasan rokok ilegal tidak hanya dari sisi hilir seperti dari sisi retail atau toko, tetapi juga harus dari sisi hulunya. 

    “Di mana keterlibatan dari industri dan juga para oknum, aparat penegak hukum terkait yang berusaha untuk melindungi industri rokok ilegal tersebut,” tambahnya. 

    Dalam hal ini, dia menekankan urgensi moratorium kenaikan cukai dan HJE yang juga diiringi dengan pemberantasan rokok ilegal yang dilakukan secara komprehensif. 

    “Jadi jika kita melakukan itu ya tentu saja kita menambal setidaknya kebocoran anggaran yang terjadi akibat excess tax avoidance dan juga tax avoidance yang dilakukan oleh para pelaku rokok ilegal tersebut,” pungkasnya. 

  • Kronologi Terbongkarnya Puluhan Kontainer Berisi Limbah Elektronik Impor dari Amerika

    Kronologi Terbongkarnya Puluhan Kontainer Berisi Limbah Elektronik Impor dari Amerika

    Liputan6.com, Jakarta Bea Cukai Batam bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup berhasil menggagalkan upaya pemasukan puluhan kontainer berisi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) asal Amerika Serikat di Pelabuhan Batu Ampar, Batam.

    Kepala Kantor Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah mengatakan, penindakan ini berawal dari hasil analisis intelijen terhadap dua perusahaan pengimpor, yakni PT Esun Internasional Utama Indonesia dan PT Logam Internasional Jaya. Dari hasil pemantauan, muncul dugaan bahwa kontainer yang mereka impor tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan.

    “Tim kami menerbitkan nota hasil intelijen (NHI) dan langsung melakukan pengamanan serta penyegelan seluruh kontainer pada 26 hingga 29 September 2025,” kata Zaky dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Senin (6/10/2025).

    Pemeriksaan fisik kemudian dilakukan pada 30 September 2025, melibatkan Gakkum LHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan BP Batam. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan berbagai barang bekas dalam kondisi rusak dan terkontaminasi, seperti potongan kabel dan charger, komponen komputer, papan sirkuit, sparepart berkarat, komponen AC kotor dan berbau, hingga campuran lain seperti ban bekas dan pipa logam.

    “Temuan ini jelas mengandung indikasi limbah B3. Semua hasil pemeriksaan sudah kami tuangkan dalam Surat Bukti Penindakan (SBP) dan laporan pelanggaran,” jelas Zaky.

    Dari hasil penyelidikan awal, petugas menduga adanya pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (3) UU Kepabeanan, Pasal 69 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 71 ayat (1) PP Nomor 41 Tahun 2021.

    Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup juga telah mengeluarkan surat resmi pada 2 Oktober 2025, yang memerintahkan agar seluruh kontainer tersebut diekspor kembali ke negara asal (reekspor).

    “Proses penyidikan sudah selesai, dan rekomendasi tindak lanjut telah kami sampaikan ke Unit Kepabeanan untuk pelaksanaan reekspor,” tambah Zaky.

    Ia menyebut sedikitnya delapan perusahaan pengolahan e-waste di Batam telah diminta untuk tidak bergantung pada limbah impor.

  • Momen Prabowo Tinjau Langsung Tambang Ilegal yang Rugikan Negara Rp300 Triliun di Bangka

    Momen Prabowo Tinjau Langsung Tambang Ilegal yang Rugikan Negara Rp300 Triliun di Bangka

    Bisnis.com, BANGKA – Udara pagi di Bandara Depati Amir, Kabupaten Bangka Tengah, Senin (6/10/2025), terasa lebih sibuk dari biasanya. Deru mesin pesawat kepresidenan Boeing 737-800/BBJ mendarat dengan mulus di landasan.

    Dari kejauhan, jajaran pejabat daerah dan pusat telah berdiri rapi, menunggu sosok Presiden Prabowo Subianto. Pagi itu, Prabowo datang untuk menyaksikan momen bersejarah penyerahan aset Barang Rampasan Negara (BRN) terbesar sepanjang sejarah industri pertambangan timah di Tanah Air.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, serta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo berdiri menyambut. Begitu Presiden turun dari tangga pesawat, suasana formal bercampur hangat.

    Presiden Ke-8 RI itu tidak lama berlama-lama di bandara. Dengan pengawalan ketat, rombongan segera menuju Kota Pangkal Pinang. Di sana, tepatnya di Smelter PT Tinindo Internusa, sebuah acara monumental digelar penyerahan aset rampasan negara dengan total nilai yang fantastis, Rp300 triliun.

    Smelter PT Tinindo Internusa pagi itu tampak megah. Menurut pantauan Bisnis di bagian gudang, tumpukan balok timah, aluminium, hingga kristal Sn tertata rapi.

    Bau khas logam bercampur debu industri memenuhi udara. Para pekerja smelter berdiri di sisi barisan, sebagian masih mengenakan helm proyek, menyaksikan peristiwa yang jarang mereka bayangkan sebelumnya bahwa orang nomor satu di Indonesia itu hadir langsung, menyaksikan barang rampasan negara yang nilainya mencapai Rp6—Rp7 triliun dan mewakili kerugian negara sekitar Rp300 triliun akibat praktik tambang ilegal.

    Kepala negara terlihat berkeliling smelter, meninjau langsung tumpukan barang rampasan. Dia berhenti sejenak di depan sebuah tumpukan timah bertuliskan “Garuda RI 1”, menyentuh permukaannya, lalu berbicara singkat kepada Jaksa Agung.

    Presiden Prabowo Subianto saat meninjau penyerahan enam unit smelter sitaan negara di Smelter PT Tinindo Internusa, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Senin (6/10/2025). Foto: Akbar Evandio

    Prosesi penyerahan aset dilakukan berjenjang. Jaksa Agung Burhanuddin terlebih dahulu menyerahkan secara simbolis kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Aset diserahkan lagi kepada CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani, sebelum akhirnya resmi diterima oleh Direktur Utama PT Timah Tbk. Restu Widiyantoro.

    Tepuk tangan mengiringi setiap tahap serah terima, seolah menandai langkah baru dalam tata kelola kekayaan alam Indonesia. Presiden Ke-8 RI yang berdiri di barisan depan, memperhatikan dengan wajah serius.

    Ketika tiba gilirannya berbicara, Kepala negara pun berjalan ke lokasi wartawan berkumpul. Sorot kamera wartawan langsung mengarah. Dengan suara berat khasnya, Prabowo membuka pernyataan dengan lantang mengucapkan terima kasih kepada jajaran aparat yang dinilainya memberikan bukti konkret dalam memulihkan kekayaan negara.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini,” ujarnya di Smelter PT Tinindo Internusa, Senin (6/10/2025). 

    Prabowo menekankan bahwa apa yang terlihat hari itu bukan sekadar barang sitaan, melainkan simbol keseriusan negara menegakkan hukum.

    “Saya sampaikan penghargaan kepada Jaksa Agung, semua petugasnya, pejabat-pejabat semuanya. Ini bukti pemerintah serius sudah bertekad membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan, dan kita tidak peduli siapa yang ada di sini,” katanya tegas.

    Lebih lanjut, Pria yang berulang tahun pada 17 Oktober itu juga menyebutkan nilai kerugian negara dari praktik ilegal ini mencapai sekitar Rp300 triliun. Angka fantastis yang membuat banyak orang di lokasi menghela napas.

    “Kerugian negara sudah berjalan Rp300 triliun. Ini kita berhentikan,” ucapnya mantap.

    Prabowo juga menyinggung soal tanah jarang (rare earth) monasit yang ikut disita. Nilainya bisa melampaui angka yang diumumkan hari itu.

    “Monasit itu satu ton bisa ratusan ribu dolar, US$200.000,” kata Prabowo.

    Pernyataan itu membuka mata banyak pihak bahwa potensi kekayaan Bangka Belitung bukan hanya timah, tetapi juga mineral strategis yang dibutuhkan industri global, mulai dari baterai kendaraan listrik hingga teknologi satelit.

    Di akhir kunjungan, Prabowo kembali menegaskan kepada seluruh aparat agar tindak tersebut terus dilakukan ke depan guna memulihkan kekayaan negara yang dirampas oleh tangan tak bertanggung jawab.

    “Saya minta diteruskan. Jangan berhenti di sini. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat,” ucapnya.

    Laporan resmi menyebutkan daftar barang rampasan yang diserahkan hari itu mencakup 108 unit alat berat. Kemudian terdapat 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer); 94,47 ton crude tin dalam 112 balok; Aluminium 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton).

    Belum lagi adanya Logam timah Rfe 29 bundle (29 ton); Mess karyawan 1 unit; Kendaraan 53 unit; tanah 22 bidang seluas 238.848 m²; Alat pertambangan 195 unit; logam timah 680.687,6 kg dan 6 unit smelter.

    Termasuk uang tunai yang telah masuk kas negara senilai Rp202,7 miliar, US$3,1 juta, JPY53 juta, SGD524.000, EUR765, KRW100.000, dan AUD1.840. 

    Di balik angka-angka itu, terselip kisah panjang tentang praktik tambang ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Selama bertahun-tahun, kerugian negara dibiarkan bocor. Kini, dengan tindakan tegas, pemerintah berusaha mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak rakyat.

    Langkah Presiden Prabowo ini dinilai tidak hanya sebagai tindakan hukum, tetapi juga pesan politik. Dengan turun langsung, dia menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan retorika. Aset yang kembali ke negara adalah bukti nyata bahwa pemerintah berpihak pada rakyat.

    Lebih jauh, aset yang kembali ke negara diyakini dapat memperkuat kedaulatan ekonomi.

    “Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” ujar Prabowo berulang kali, menegaskan fokusnya.

    Rombongan kemudian bertolak kembali ke bandara. Namun gema pernyataannya masih terasa di udara Pangkal Pinang. Bagi masyarakat, hari itu bukan hanya soal barang rampasan, melainkan simbol bahwa negara hadir dan berani melawan mafia tambang.