Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • Purbaya Bakal Kasih Insentif ke Pegawai Pajak & Bea Cukai Jika Tax Ratio 12%

    Purbaya Bakal Kasih Insentif ke Pegawai Pajak & Bea Cukai Jika Tax Ratio 12%

    Bogor

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memberikan insentif khusus bagi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) jika mampu mengerek rasio pajak (tax ratio) Indonesia ke level 12%. Selama ini angkanya stagnan di kisaran 10%.

    Purbaya mengatakan rencana ini sebagai pelengkap dari kebijakan bersih-bersih pegawai pajak dan bea cukai. Mereka yang nakal terancam pemecatan langsung atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

    “Nanti kalau bagus sekali, sekarang kan (tax ratio) sekitar 10% ya, kalau bisa masuk 12% dalam waktu satu tahun nanti kita akan kasih insentif ke mereka supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Terkait kebijakan bersih-bersih internal di DJP dan DJBC, Purbaya mengaku fokus pada kesalahan yang dilakukan pegawai ke depan. Meski demikian, ia tidak akan menutup mata jika ada temuan kesalahan di masa lalu.

    “Jadi saya melihat ke depan, kalau ada macam-macam nggak ada ampun. Oleh yang belakang-belakang saya nggak tahu, kusut tuh, biar saja dulu. Nanti kalau ada temuan baru kita proses, tapi target saya adalah ke depan jangan main-main,” tegas Purbaya.

    Purbaya optimistis dengan semangat yang ia berikan, para pegawai DJP dan DJBC akan menyesuaikan dengan perilakunya, dari yang tidak baik menjadi lebih baik.

    “Kalau bagus (pegawai) dikasih penghargaan dan nggak diganggu,” ucapnya.

    (aid/ara)

  • Raja Ecommerce China Diblokir di RI, Sekarang Kena Masalah di Eropa

    Raja Ecommerce China Diblokir di RI, Sekarang Kena Masalah di Eropa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa e-commerce China, Temu terkena masalah di Eropa. Perusahaan yang ditutup di Indonesia itu diselidiki oleh kantor kartel federal Jerman terkait kondisi para pedagang dan perlakuannya.

    “Setiap bulan, lebih dari 100 juta pengguna dari pasar Eropa mengunjungi temu.com,” kata presiden lembaga itu, Andreas Mundt, dikutip dari Deutsche Welle, Kamis (9/10/2025).

    Dia mengatakan penyidikan terkait dugaan Temu menetapkan harga yang tidak wajar untuk pasar Jerman. Jika benar itu dilakukan, bisa jadi ancaman untuk persaingan usaha dan kenaikan harga pada kanal lain.

    “Selama hampir setahun, platform perdagangan untuk pemasok Jerman dibuka. Kami tengah menyelidiki dugaan Temu menetapkan kondisi harga yang tidak wajar untuk pedagang di pasar Jerman,” jelasnya. “Tindakan itu bisa membuat ancaman pada persaingan usaha dan akhirnya membuat kenaikan harga di saluran penjualan lain,” Mundt menambahkan.

    Investigasi itu diperuntukkan bagi Whaleco Technology Limited atau Temu yang berkantor pusat di Dublin, Irlandia.

    Temu memang langsung diminati oleh banyak masyarakat Jerman. Setidaknya seperempat populasi orang dewasa atau 19,3 juta menjadi pengguna aktif di negara tersebut.

    Para ahli menyebutkan kemungkinan pendapatan Temu juga mengalami lonjakan tajam tahun lalu. Saat itu perusahaan melakukan ekspansi besar-besaran di Eropa dan Amerika Serikat (AS).

    Diperkirakan Temu mengantongi omzet berkisar US$30 miliar hingga US$70 miliar (Rp 496 triliun hingga Rp 1.157 triliun) selama setahun. Jumlah itu berlipat, bahkan empat kali lipat dari 2023 lalu.

    Masalah yang dihadapai Temu bukan hanya di Jerman. Juli tahun ini, Komisi Eropa menuduh market place itu melanggar hukum setempat karena tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan penjualan produk ilegal.

    Sementara di AS, Temu harus berhadapan dengan penghapusan ‘de minimis’ dari pemerintahan Trump. Dilaporkan Agustus lalu, AS mengatur barang super murah tak lagi mendapatkan pembebasan bea masuk.

    Kemudian setelah aturan itu dicabut, barang-barang murah kembali membanjiri AS. Temu melakukan pengiriman langsung dari pabrik China dan meningkatkan belanja iklan di sana.

    Sejak Juli, pemasok, mitra, dan investor menggunakan skema fully managed shipments. Ini akan membuat Temu menangani seluruh proses logistik hingga bea cukai untuk pemasoknya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR dukung upaya Menteri Keuangan basmi praktik impor ilegal

    DPR dukung upaya Menteri Keuangan basmi praktik impor ilegal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia mendukung rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membasmi praktik impor ilegal demi meningkatkan industri tekstil lokal.

    Menurut dia, Indonesia sebagai negara dengan pasar potensial tidak boleh dikuasai oleh dominasi produk asing.

    “Kita tentunya harus bersama-sama memperkuat tumbuhnya industri lokal agar dapat melawan praktik dominasi produk-produk asing, ”ujar Chusnunia dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Kamis.

    Tidak hanya Chusnunia saja, kalangan pengusaha industri tekstil dan produk tekstil (TPT) juga telah mendesak pemerintah untuk segera memberantas penyelundupan dan barang-barang ilegal yang diprediksi masuk lewat 28.000 kontainer per tahunnya.

    Berdasarkan data tradmap.org bahwa setiap tahunnya sekitar US$1,5-2 miliar importasi TPT dari China tidak tercatat di Bea Cukai, di mana jumlah ini setara dengan 28.000 kontainer barang impor ilegal.

    Karena itu, Chusnunia berharap pemerintah mengambil langkah strategis agar produk yang beredar di masyarakat didominasi oleh pelaku usaha dalam negeri.

    Salah satu dukungan yang telah diberikan pemerintah menurut Chusnunia adalah kemudahan akses mendapatkan modal usaha.

    Dia pun mencontohkan kebijakan Purbaya yang telah menyalurkan Rp200 triliun ke himpunan bank milik negara (himbara) yang siap digunakan masyarakat.

    “Langkah Menkeu mengguyur likuiditas ke bank-bank himbara senilai Rp 200 triliun diharapkan akan mendorong penurunan suku bunga kredit, sehingga aktivitas sektor riil menjadi lebih berkembang dan ekonomi tumbuh tinggi,” ujarnya.

    Namun Chusnunia juga mengingatkan agar upaya penguatan industri tekstil lokal juga harus dibarengi dengan antisipasi terhadap persoalan lingkungan hidup yang muncul.

    Hal tersebut menurut dia harus dilakukan agar keberadaan industri tekstil itu justru tidak merugikan masyarakat sekitar.

    “Seperti kita ketahui bersama industri tekstil sendiri merupakan salah satu industri yang berpotensi mencemarkan lingkungan,” katanya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Vietnam Gunakan Bahan Bakar Etanol buat Tingkatkan Impor AS

    Vietnam Gunakan Bahan Bakar Etanol buat Tingkatkan Impor AS

    Jakarta

    Etanol sedang menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Sebabnya, pemerintah Indonesia akan mewajibkan penggunaan etanol 10% dalam bahan bakar dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

    Menilik Vietnam, negara tetangga ini sudah mulai menerapkan bensin campuran etanol 10% (E10) mulai tahun ini. Selain efisiensi, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan angka impor Vietnam dari Amerika Serikat.

    Mengutip Reuters, Vietnam berencana beralih sepenuhnya ke bensin campuran etanol mulai tahun depan, membuka peluang bagi negara Asia Tenggara itu untuk mengimpor lebih banyak etanol dan jagung dari Amerika Serikat.

    Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam telah mengajukan proposal kepada pemerintah untuk beralih ke E10 – campuran bensin dengan bioetanol hingga 10% – menurut dokumen kementerian yang ditinjau oleh Reuters. Saat ini, campuran tersebut menggunakan standar bensin tanpa timbal RON95 dan RON92.

    Peralihan ini juga dipandang sebagai langkah strategis untuk membuka jalur impor etanol dan jagung AS sekaligus membantu menyeimbangkan neraca perdagangan Vietnam terhadap Amerika Serikat, pasar ekspor utamanya.

    “Ini adalah salah satu solusi cepat dan efektif untuk meningkatkan impor barang dari Amerika Serikat, sehingga mengurangi surplus,” kata dokumen itu. Tahun lalu, Amerika Serikat mencatat defisit perdagangan sebesar USD 123 miliar dengan Vietnam, salah satu defisit terbesar terhadap satu negara.

    Untuk memperlancar impor etanol, Vietnam sudah memotong tarif impor etanol dari 10% menjadi 5%. Beberapa waktu lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga telah menyatakan Vietnam dapat mengimpor produk AS tanpa tarif.

    Vietnam, yang mengonsumsi kurang dari 30 juta ton produk minyak bumi per tahun, juga berencana meningkatkan impor produk AS lainnya, seperti pesawat terbang, LNG, minyak mentah, dan produk pertanian.

    Data bea cukai Vietnam menunjukkan impor dari AS selama tujuh bulan pertama tahun ini naik 22,7% menjadi USD 10,54 miliar. Namun impor etanol serta jagung belum tercantum secara spesifik di data tersebut.

    Vietnam sendiri memiliki enam pabrik etanol dengan kapasitas gabungan 600.000 m³ per tahun, yang baru bisa memenuhi sekitar 40% kebutuhan produksi bensin E10.

    Dokumen pemerintah juga menyebutkan bahwa penggunaan bensin E10 akan membantu mengurangi emisi karbon dan sesuai dengan target net zero Vietnam. Pada COP26 di Glasgow, Vietnam berkomitmen menjadi netral karbon pada 2050.

    (lua/rgr)

  • Imigrasi Dorong Iklim Investasi Jawa Timur Lewat Sosialisasi ‘All Indonesia’ dan “ForINVEST”

    Imigrasi Dorong Iklim Investasi Jawa Timur Lewat Sosialisasi ‘All Indonesia’ dan “ForINVEST”

    Sidoarjo (beritajatim.com) — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Jawa Timur terus berinovasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

    Salah satu langkah strategisnya adalah melalui kegiatan bertajuk “Sosialisasi All Indonesia dan Peluang Investasi di Wilayah Jawa Timur” yang digelar di Aula Kanim Surabaya, Rabu (8/10/2025).

    Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Konsulat Jenderal negara sahabat, instansi vertikal di lingkungan Bandara Internasional Juanda, hingga perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur.

    Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, dalam sambutannya menegaskan bahwa transformasi digital layanan keimigrasian menjadi kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

    “All Indonesia bukan hanya aplikasi, melainkan semangat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan humanis. Ini adalah wujud nyata dari sinergi digitalisasi pelayanan dan penguatan ekonomi daerah,” ujar Novianto.

    All Indonesia: Satu Platform Digital Lintas Instansi

    Program All Indonesia, yang resmi diluncurkan Direktorat Jenderal Imigrasi pada 1 Oktober 2025, merupakan platform digital terpadu untuk pelaporan kedatangan penumpang di bandara dan pelabuhan internasional.

    Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses layanan deklarasi keimigrasian, kepabeanan, kesehatan, dan karantina hanya melalui satu platform digital.

    Aplikasi All Indonesia tersedia dalam versi web di allindonesia.imigrasi.go.id dan versi mobile yang dapat diunduh melalui Google Playstore maupun App Store.

    Implementasi program ini di Bandara Internasional Juanda menjadi tonggak penting bagi integrasi data lintas instansi, sekaligus memperkuat keamanan dan pelayanan publik di wilayah perbatasan.

    DE IMEJ dan ForINVEST: Inovasi dari Jawa Timur untuk Dunia

    Dalam kesempatan yang sama, Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur juga memperkenalkan DE IMEJ (Digital Ecosystem of Immigration and East Java) — portal berbasis web yang menyediakan informasi terpadu seputar keimigrasian, investasi, pariwisata, dan UMKM Jawa Timur.

    Sistem ini dilengkapi dengan QR Code untuk memudahkan akses publik, sekaligus memperkenalkan potensi ekonomi dan wisata Jawa Timur di tingkat global.

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, turut memperkenalkan inisiatif ForINVEST (Platform Investasi dan Keimigrasian Terpadu), yang dikembangkan sebagai bagian dari proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II.

    “ForINVEST hadir untuk mempercepat investasi di Jawa Timur melalui layanan keimigrasian yang adaptif dan pro-investasi, termasuk kemudahan izin tenaga kerja asing serta kepastian hukum bagi investor,” jelas Agus.

    Perkuat Kolaborasi untuk Investasi yang Aman dan Ramah

    Sosialisasi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara sahabat, seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Australia, Belanda, Thailand, Jerman, Prancis, dan Polandia. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya peran keimigrasian dalam mendukung hubungan internasional dan investasi lintas negara.

    Dalam penutupan acara, Novianto kembali menekankan pentingnya sinergi semua pihak.

    “Mari kita wujudkan semangat All Indonesia dalam tindakan nyata. Jawa Timur harus menjadi gerbang investasi nusantara yang maju, aman, dan humanis,” pungkasnya.

    Tentang All Indonesia

    All Indonesia merupakan inovasi digital dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengintegrasikan layanan keimigrasian, Bea Cukai, dan Badan Karantina pada pintu-pintu masuk internasional, baik di bandara, pelabuhan, maupun pos perbatasan.

    Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan WNI dan WNA saat kedatangan dari luar negeri, sejalan dengan visi besar “Transformasi Digital Imigrasi untuk Indonesia Emas 2045.” (ted)

  • Imigrasi Dorong Iklim Investasi Jawa Timur Lewat Sosialisasi ‘All Indonesia’ dan “ForINVEST”

    Imigrasi Dorong Iklim Investasi Jawa Timur Lewat Sosialisasi ‘All Indonesia’ dan “ForINVEST”

    Sidoarjo (beritajatim.com) — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Jawa Timur terus berinovasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

    Salah satu langkah strategisnya adalah melalui kegiatan bertajuk “Sosialisasi All Indonesia dan Peluang Investasi di Wilayah Jawa Timur” yang digelar di Aula Kanim Surabaya, Rabu (8/10/2025).

    Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Konsulat Jenderal negara sahabat, instansi vertikal di lingkungan Bandara Internasional Juanda, hingga perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur.

    Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, dalam sambutannya menegaskan bahwa transformasi digital layanan keimigrasian menjadi kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

    “All Indonesia bukan hanya aplikasi, melainkan semangat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan humanis. Ini adalah wujud nyata dari sinergi digitalisasi pelayanan dan penguatan ekonomi daerah,” ujar Novianto.

    All Indonesia: Satu Platform Digital Lintas Instansi

    Program All Indonesia, yang resmi diluncurkan Direktorat Jenderal Imigrasi pada 1 Oktober 2025, merupakan platform digital terpadu untuk pelaporan kedatangan penumpang di bandara dan pelabuhan internasional.

    Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses layanan deklarasi keimigrasian, kepabeanan, kesehatan, dan karantina hanya melalui satu platform digital.

    Aplikasi All Indonesia tersedia dalam versi web di allindonesia.imigrasi.go.id dan versi mobile yang dapat diunduh melalui Google Playstore maupun App Store.

    Implementasi program ini di Bandara Internasional Juanda menjadi tonggak penting bagi integrasi data lintas instansi, sekaligus memperkuat keamanan dan pelayanan publik di wilayah perbatasan.

    DE IMEJ dan ForINVEST: Inovasi dari Jawa Timur untuk Dunia

    Dalam kesempatan yang sama, Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur juga memperkenalkan DE IMEJ (Digital Ecosystem of Immigration and East Java) — portal berbasis web yang menyediakan informasi terpadu seputar keimigrasian, investasi, pariwisata, dan UMKM Jawa Timur.

    Sistem ini dilengkapi dengan QR Code untuk memudahkan akses publik, sekaligus memperkenalkan potensi ekonomi dan wisata Jawa Timur di tingkat global.

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, turut memperkenalkan inisiatif ForINVEST (Platform Investasi dan Keimigrasian Terpadu), yang dikembangkan sebagai bagian dari proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II.

    “ForINVEST hadir untuk mempercepat investasi di Jawa Timur melalui layanan keimigrasian yang adaptif dan pro-investasi, termasuk kemudahan izin tenaga kerja asing serta kepastian hukum bagi investor,” jelas Agus.

    Perkuat Kolaborasi untuk Investasi yang Aman dan Ramah

    Sosialisasi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara sahabat, seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Australia, Belanda, Thailand, Jerman, Prancis, dan Polandia. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya peran keimigrasian dalam mendukung hubungan internasional dan investasi lintas negara.

    Dalam penutupan acara, Novianto kembali menekankan pentingnya sinergi semua pihak.

    “Mari kita wujudkan semangat All Indonesia dalam tindakan nyata. Jawa Timur harus menjadi gerbang investasi nusantara yang maju, aman, dan humanis,” pungkasnya.

    Tentang All Indonesia

    All Indonesia merupakan inovasi digital dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengintegrasikan layanan keimigrasian, Bea Cukai, dan Badan Karantina pada pintu-pintu masuk internasional, baik di bandara, pelabuhan, maupun pos perbatasan.

    Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan WNI dan WNA saat kedatangan dari luar negeri, sejalan dengan visi besar “Transformasi Digital Imigrasi untuk Indonesia Emas 2045.” (ted)

  • Dua Pukulan dari China Paksa BMW Pangkas Target Arus Kas dan Laba 2025

    Dua Pukulan dari China Paksa BMW Pangkas Target Arus Kas dan Laba 2025

    JAKARTA – Dewan Manajemen BMW AG hari ini mengumumkan penyesuaian signifikan terhadap panduan keuangannya untuk tahun fiskal 2025, menyalahkan kinerja volume yang lesu di China dan tantangan biaya tak terduga. Penyesuaian paling mencolok terlihat pada proyeksi Arus Kas Bebas (Free Cash Flow) di Segmen Otomotif, yang dipangkas hingga hampir 50 persen.

    Dalam rilis pers resminya, BMW Group menjelaskan bahwa meskipun perusahaan berhasil mencatat pertumbuhan volume di Eropa dan Amerika hingga September, target pertumbuhan volume di pasar utama China berada di bawah ekspektasi.

    BMW Group adjusts outlook for 2025.

    Get all information here 👇 https://t.co/gtPVslmqPZ

    — BMW Group (@BMWGroup) October 8, 2025

    Kinerja di China menjadi pendorong utama penyesuaian ini. BMW memutuskan untuk mengurangi ekspektasi volume untuk pasar China di kuartal keempat. Selain itu, perusahaan juga harus menyediakan dukungan finansial untuk memperkuat profitabilitas dealer lokal, menyusul adanya pengurangan komisi yang signifikan dari bank-bank China terkait dengan produk keuangan dan asuransi bagi pelanggan akhir.

    Proyeksi Keuangan yang Direvisi

    Akibat berbagai faktor tersebut, ditambah dengan beberapa asumsi mengenai pengurangan tarif yang belum sepenuhnya terealisasi, BMW melakukan revisi terhadap sejumlah indikator kinerja utamanya.

    Perusahaan kini menurunkan ekspektasi arus kas bebas (Free Cash Flow) di segmen otomotif menjadi sedikit di atas 2,5 miliar euro, atau sekitar setengah dari perkiraan sebelumnya yang berada di atas 5 miliar euro. Sementara itu, laba sebelum pajak (Group Earnings before Tax) diperkirakan akan mengalami sedikit penurunan, berbeda dari proyeksi awal yang memperkirakan hasil serupa dengan tahun sebelumnya.

    Indikator lain yang ikut disesuaikan adalah Return on Capital Employed (RoCE) di segmen otomotif, yang kini dipatok pada kisaran 8 hingga 10 persen, turun dari estimasi sebelumnya di kisaran 9 hingga 13 persen. Adapun margin EBIT otomotif masih dipertahankan dalam koridor 5 hingga 7 persen, namun BMW memperkirakan realisasinya akan berada di batas bawah, yakni sekitar 5 hingga 6 persen.

    Penurunan drastis dalam proyeksi Arus Kas Bebas juga disebabkan oleh asumsi baru mengenai pengembalian bea cukai. BMW kini berasumsi bahwa pengembalian bea cukai dari otoritas Amerika dan Jerman, yang bernilai ratusan juta Euro, tidak akan diterima pada tahun 2025 seperti yang diasumsikan sebelumnya, melainkan baru akan dibayarkan pada tahun 2026.

    Meskipun demikian, BMW Group menegaskan komitmennya untuk mempertahankan rasio pembayaran dividen sebesar 30 hingga 40 persen dari laba bersih, serta melanjutkan program pembelian kembali saham (share buyback).

    Laporan kuartalan lengkap dan rincian panduan yang disesuaikan ini akan dipublikasikan pada 5 November 2025 dalam BMW Group Quarterly Statement to 30 September 2025.

  • Kriminal kemarin, kasus DJ Panda hingga sindikat peredaran narkoba

    Kriminal kemarin, kasus DJ Panda hingga sindikat peredaran narkoba

    Jakarta (ANTARA) – Berita kriminal di kanal Metro ANTARA pada Selasa (7/10) yang masih menarik dibaca hari ini antara lain polisi bekuk sindikat peredaran narkotika lintas provinsi hingga Polda Metro segera panggil DJ Panda terkait laporan Erika Carlina.

    Berikut rangkumannya:

    Bea Cukai Marunda musnahkan barang ilegal senilai Rp7 miliar lebih

    Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Marunda, Jakarta Utara, memusnahkan barang ilegal senilai Rp7,05 miliar sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak buruk barang ilegal.

    “Secara total, barang-barang tersebut bernilai mencapai Rp7.058.876.237 atau Rp7,05 miliar,” kata Kepala kantor KPPBC Tipe A Marunda, Setiaji Tenggamus di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Polda Metro segera panggil DJ Panda terkait laporan Erika Carlina

    Polda Metro Jaya segera memanggil seorang “disk jockey” (DJ) bernama Giovanni Surya atau akrab disapa DJ Panda terkait laporan polisi yang dilayangkan oleh artis Erika Carlina.

    Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Kompol Iskandarsyah menyebutkan, pihaknya akan memanggil DJ Panda pada minggu depan.

    Baca selengkapnya di sini.

    Polisi bekuk sindikat peredaran narkotika lintas provinsi

    Polres Metro Jakarta Pusat membekuk tiga orang yang diduga merupakan sindikat peredaran narkotika lintas provinsi dengan barang bukti sebanyak 12 kilogram sabu-sabu.

    “Tiga orang pelaku berhasil diamankan, yakni A (30), K (39), dan D (38),” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Kronologi kasus pembacokan di dalam warung kelontong di Jakbar

    Kasus pembacokan oleh pelajar di dalam sebuah warung kelontong di Jalan Semeru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Jumat (3/10), berawal dari sekelompok pelajar yang “nongkrong” di depan tempat kejadian peristiwa (TKP).

    Pemilik toko kelontong bernama Yuli (32) mengaku, ketika sekelompok pelajar, termasuk korban berinisial PL (18) sedang “nongkrong” di depan tempat usahanya, sekelompok pelajar bersenjata tajam mendatangi mereka.

    Baca selengkapnya di sini.

    Polisi tangkap bajing loncat yang curi besi dari truk di Jakut

    Unit Reserse Mobile Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara menangkap tiga bajing loncat yang mencuri besi dari truk di lampu merah depan Pos 9 Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok pada Selasa.

    “Ketiga pelaku yang ditangkap berinisial AM (34), HA (38) dan RA (27) yang merupakan warga Koja Jakarta Utara,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Sidak HP Ilegal di Kantor Bea Cukai Soetta, Begini Temuannya

    Purbaya Sidak HP Ilegal di Kantor Bea Cukai Soetta, Begini Temuannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan banyak HP yang masuk ke Indonesia namun International Mobile Equipment Identity (IMEI) belum terdaftar.

    Temuan itu diinformasikan usai dia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

    Dia menjelaskan bukan hanya iPhone yang ditemukan. Namun ada sejumlah ponsel non-Apple yang juga bernasib sama.

    “Ada beberapa, tapi yang saya lihat bukan iPhone lho. Mereka juga beli yang biasa bukan Apple,” kata Purbaya.

    Dia mengatakan ada sejumlah ponsel Android yang ikut terjaring. Jumlahnya mencapai 80 unit ponsel Android yang IMEI nya belum terdaftar.

    “Android juga sama banyak juga di situ. Sehari bisa berapa? Oh dia bilang kemarin ya, lupa saya, 80 kalau enggak salah sehari,” dia menambahkan.

    Purbaya diketahui mengunjungi Bandara Soetta pada Senin (6/10/2025). Kunjungannya itu didampingi Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Gatot Sugeng Wibowo, serta Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdhana.

    Dia menekankan peranan penting Bea Cukai, yakni dengan mendukung daya saing ekonomi nasional, salah satunya dengan efisiensi proses ekspor-impor dan pengawasan efektif.

    “Menkeu berharap @beacukairi dapat terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat peran strategisnya dalam mendukung kelancaran arus barang dan daya saing ekonomi nasional,” ucapnya, dikutip dari akun Instagram @menkeuri.

    (npb/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Siasat Prabowo Bidik Ratusan Triliun Uang Negara dari Tambang Ilegal

    Siasat Prabowo Bidik Ratusan Triliun Uang Negara dari Tambang Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Senin (6/10/2025), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang untuk menyaksikan penyerahan enam unit smelter hasil rampasan negara. Penyerahan itu lengkap dengan deretan alat berat, logam timah, dan tanah jarang yang selama ini dikelola secara ilegal.

    Wajah para pejabat tinggi negara tampak serius. Di barisan depan hadir Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Kabinet Merah Putih, hingga jajaran direksi PT Timah Tbk. Dari podium, Prabowo menyampaikan sebuah pesan yang menggema:

    “Hari ini kita buktikan pemerintah serius. Kita tidak akan membiarkan kekayaan negara dirampas. Nilainya ratusan triliun, dan itu harus kita selamatkan untuk rakyat Indonesia,” ujar Prabowo, Senin (7/10/2025). 

    Kasus tambang ilegal di kawasan PT Timah bukan perkara kecil. Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Angka itu bukan hanya sekadar statistik, melainkan cermin dari bocornya kekayaan alam yang seharusnya masuk ke kas negara.

    Rincian kerugian negara berasal dari mark-up penyewaan alat hingga Rp2,28 triliun, pembelian biji timah ilegal mencapai Rp26,65 triliun dan dampak kerusakan lingkungan dengan kerugian di angka Rp271,07 triliun

    Barang bukti yang diserahkan kepada PT Timah Tbk. melalui Kementerian Keuangan bernilai Rp1,45 triliun. Namun, bila dioperasikan penuh, nilainya bisa menyumbang pendapatan Rp4,6 triliun per tahun.

    Aset yang disita meliputi 6 unit smelter; 108 unit alat berat; 195 unit peralatan tambang; 680.687 kg logam timah; 22 bidang tanah seluas 238.848 m²; dan 1 unit mess karyawan

    Selain itu, rampasan lain berupa 52 kendaraan, 3,5 kg emas, dan 820 bidang tanah (10,9 juta m²) akan dilelang. Uang tunai yang masuk kas negara pun signifikan mulai dari Rp202,7 miliar, US$3,15 juta, JPY53 juta, SGD524.000, EUR765, KRW100.000, dan AUD1.840.

    Monasit: Harta Karun yang Tersembunyi di Bangka

    Salah satu sorotan utama adalah temuan tanah jarang (rare earth/monasit) di lokasi smelter. Mineral ini digunakan dalam industri teknologi tinggi baterai kendaraan listrik, turbin angin, hingga sistem pertahanan satelit.

    Prabowo menyebut nilainya fantastis dari mineral tanah jarang yang kini menjadi primadona yang turut merupakan barang rebutan dunia.

    “Monasit itu satu ton nilainya bisa ratusan ribu dolar, sampai US$200.000 per ton. Total yang ditemukan mendekati 4.000 ton. Bisa dibayangkan kerugian negara jika ini dibiarkan,” katanya.

    Menurut kalkulasi mandiri, jika dikonversi, potensi nilai 4.000 ton monasit mencapai Rp128 triliun (kurs Rp16.000 per dolar AS). Angka yang belum pernah benar-benar masuk ke APBN karena praktik tambang ilegal.

    Persoalan tambang ilegal (Pertambangan Tanpa Izin atau PETI) bukan hanya milik Bangka Belitung. Data pemerintah menunjukkan angka yang mencengangkan.

    Berdasarkan catatan Bisnis, data Kementerian ESDM menunjukkan terdapat 2.741 titik lokasi PETI di seluruh Indonesia (2021–2022). Kemudian, terdapat 2.645 lokasi PETI mineral dan 96 lokasi PETI batu bara.

    Belum lagi, terdapat 1.063 titik tambang ilegal yang dilaporkan resmi oleh Presiden Prabowo pada Agustus 2025, dengan potensi kerugian minimal Rp300 triliun.

    Sebaran tambang ilegal ini ada di hampir semua provinsi, dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, hingga Papua. Di Jawa Barat saja, Dinas ESDM mencatat ada 176 titik tambang ilegal tersebar di 16 kabupaten dan 1 kota. Angka ini memperlihatkan skala persoalan yang meluas.

    Selain kasus timah, Presiden juga menerima laporan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Hingga 1 Oktober 2025, capaian mereka antara lain 3.404.522 hektare kawasan hutan berhasil dikuasai kembali. Lalu, ada 1,5 juta hektare kebun sawit sudah diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

    Belum lagi 1,8 juta hektare masih dalam tahap verifikasi. Nilai indikasi aset Rp150 triliun (Rp46,55 juta per hektare). Selanjutnya, 5.342 hektare tambang ilegal teridentifikasi. Lalu, 39 entitas perusahaan di 7 provinsi terlibat dan illegal logging di Mentawai: 21.000 hektare hutan terdampak, 500 hektare sudah dirambah.

    Strategi Prabowo Bidik Uang Negara

    Bagi Prabowo, tambang ilegal adalah musuh besar pembangunan. Ada tiga strategi utama yang ia dorong Penyitaan aset secara agresif. Enam smelter dan ratusan unit alat berat sudah menjadi contoh nyata.

    Kemudian, pengembalian aset ke negara. Aset diserahkan ke PT Timah Tbk. dan PT Agrinas untuk dikelola secara legal. Termasuk pemanfaatan aset untuk rakyat. Pendapatan dari aset rampasan akan masuk kas negara, bukan kantong mafia tambang.

    “Ke depan berarti ratusan triliun bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Ini prestasi, tapi harus diteruskan,” kata Prabowo, memberi instruksi kepada Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, dan Bakamla.

    Pertanyaan yang tersisa: mampukah strategi ini berlanjut konsisten? Jika iya, Indonesia bukan hanya menyelamatkan Rp300 triliun, melainkan juga masa depan generasi berikutnya.