Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • Peringatan Keras Purbaya ke Oknum Bea Cukai: Hati-hati!

    Peringatan Keras Purbaya ke Oknum Bea Cukai: Hati-hati!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperingatkan Ditjen Bea Cukai untuk memperbaiki kinerjanya. Hal ini menyusul banyaknya laporan yang diterimanya melalui hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 0822-4040-6600.

    Konteks pembicaraan Purbaya adalah terkait dugaan penjualan pita rokok secara besar-besaran untuk dipakai pada merek rokok lain. Menurut pelapor, jika hal ini bisa ditindak maka pemasukan ke negara pun akan bertambah.

    “Jadi semua (masyarakat) kirim masukan ke saya. Ini nggak mungkin semuanya ditindak kan. Tapi once beberapa ribu orang ditindak, yang lain saya harapkan nggak mengulangi lagi. Jadi kasih tahu teman-teman Bea Cukai yang di pinggir-pinggir sampai bawah-bawah, saya akan mulai sampai bawah. Hati-hati gitu,” tegas Purbaya di Kementerian Keuangan, Jumat (17/10/2025).

    Awalnya Purbaya mengira tindakan oknum seperti itu akan hilang setelah pernyataan-pernyataan keras yang dikeluarkannya beberapa waktu ke belakang. Meskipun fakta di lapangan saat ini justru sebaliknya.

    Purbaya mengira jajaran Kemenkeu di level bawah mengira bahwa dirinya tidak akan melakukan pengecekan secara mendalam. Namun hal itu ternyata salah, sebab kini ada hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ yang memungkinkan siapa saja untuk melapor.

    “Ini sebenarnya kan sudah lama saya dengar. Saya pikir tadinya mulai berhenti ketika saya mulai ngomong-ngomong seperti itu. Ya sepertinya selama ini dianggapnya kalau Menteri jauh banget ke bawah, jadi nggak mungkin turun ke bawah. Makanya saya set up pengaduan ini untuk menerima masukan langsung dari masyarakat. Kalau saya dari pusat kan orangnya paling sedikit. Ini kayak crowd reporting,” bebernya.

    Purbaya juga menyinggung sikap jajarannya di direktorat lainnya yang terkesan cuek terhadap arahan pimpinan. Konteks pembicaraan Purbaya kali ini adalah terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oknum pegawai pajak.

    “Saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai, ternyata nggak. Ini birokrasi seperti itu. Mereka pikir kan menteri cuma lima tahun, empat tahun. Nah kalau saya sekarang ya sampai 2029, empat tahun ya. Habis itu mereka bisa berkuasa lagi. Mereka nggak peduli. Jadi itu adalah behavior dari para birokrat,” imbuhnya.

    “Ganti menteri bodo amat. Kalau dimarahin diem aja, dipikir nanti empat tahun lagi juga ganti menteri, lima tahun lagi ganti menteri, kira-kira gitu. Ini sekarang nggak akan saya biarkan. Ya lima tahun, empat tahun, lima tahun gue diganti, tapi lu duluan yang diganti sama saya,” tutupnya.

    (ily/rrd)

  • Masuk 15.933 aduan lewat ‘Lapor Pak Purbaya’, terbanyak soal Bea Cukai

    Masuk 15.933 aduan lewat ‘Lapor Pak Purbaya’, terbanyak soal Bea Cukai

    Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih di bawah seperti ini. Artinya mereka enggak peduli, dianggapnya saya main-main.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan telah menerima 15.933 aduan masyarakat melalui pesan singkat WhatsApp ‘Lapor Pak Purbaya’, sebagian besar aduan menyoal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    “15.933 WA (WhatsApp) yang masuk ke kita, yang ucapan selamat dari 2.459 (pesan) ya. Muji-muji lah, lumayanlah. Sisanya 13.285 (aduan) sedang diverifikasi. Ini ada 10 yang mau dikerjakan,” kata Purbaya, di kantornya, Jakarta, Jumat.

    Ia menyebut sebagian besar laporan terkait perilaku pegawai Bea Cukai di lapangan yang dinilai tidak mencerminkan integritas aparatur negara.

    Salah satu aduan yang ia bacakan berasal dari seorang pegawai wiraswasta yang merasa risih melihat sekelompok petugas Bea Cukai berkumpul setiap hari di sebuah jaringan kedai kopi ternama sambil membicarakan urusan bisnis.

    “Yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset, bagaimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil bagaimana, jualnya bagaimana. Mohon diawasi dan ditindak. Saya wiraswasta risih lihat (mereka) bergerombol, ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas Bea Cukai,” demikian isi pesan tersebut yang dibacakan Purbaya ke awak media.

    Menanggapi laporan itu, Purbaya menegaskan tidak akan menolerir praktik semacam itu. Ia bahkan berjanji akan langsung memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terlibat.

    “Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih di bawah seperti ini. Artinya mereka enggak peduli, dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin depan, kalau ada yang ketemu begini lagi. Saya akan pecat,” ujarnya.

    Selain perilaku oknum pegawai, aduan publik juga banyak menyasar praktik peredaran barang ilegal. Salah satunya mengenai maraknya peredaran rokok tanpa cukai di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

    Dalam laporan itu, salah satu masyarakat menilai pengawasan aparat Bea Cukai setempat tidak menyentuh akar permasalahan, yakni distributor besar alias para cukong. Mereka menilai aparat justru lebih sering melakukan razia ke warung-warung kecil.

    “Mereka (petugas) Bea Cukai seperti tutup mata dan telinga. Padahal harusnya distributor besar ini yang dibasmi bukan warung-warung kecil yang mereka sebenarnya hanya sekadar menyambung hidup, walaupun itu salah. Semoga Bapak dapat menindaklanjuti laporan ini karena ini sudah seperti pembiaran oleh Bea Cukai. Cukong-cukong distributor ini masih tetap beroperasi sampai detik ini,” ujar Bendahara Negara itu, membacakan laporan lainnya.

    Purbaya menegaskan sejumlah laporan yang dibacakan bakal segera ditindaklanjuti.

    Kementerian Keuangan telah membentuk tim khusus yang terdiri dari staf ahli Dirjen Bea Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak untuk memilah hingga membereskan masalah tersebut.

    “Mereka (tim khusus) punya pengalaman cukup banyak. Mereka akan list. Mereka kan tahu ini orang-orang Bea Cukai, siapa sih cukong-cukongnya. Dan saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya. Nanti kalau ada gangguan atau barang (ilegal) masuk, dan link ke cukong tersebut, cukongnya kita proses,” ujarnya menegaskan.

    Lebih lanjut, menurut Menkeu, upaya penertiban tidak hanya akan difokuskan pada tindakan individual, tetapi juga pembenahan budaya organisasi di seluruh jajaran direktorat jenderal di Kementerian Keuangan.

    Menurutnya, kanal pengaduan langsung masyarakat menjadi mekanisme penting dalam memperkuat pengawasan publik terhadap aparatur negara. Melalui kanal tersebut, ia berharap reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Keuangan dapat berlangsung lebih cepat dan terukur.

    “Pada dasarnya seperti itu jadi masukan yang amat berguna buat kita, dan kita akan follow up. Enggak main-main, saya harapkan dengan begitu nanti governance culture-nya pemerintah atau Bea Cukai bisa berubah,” ujarnya.

    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memiliki layanan pengaduan publik bernama ‘Lapor Pak Purbaya’ untuk menampung keluhan masyarakat terkait pajak dan bea cukai.

    Masyarakat yang memiliki keluhan terhadap layanan pajak atau bea cukai dapat mengirimkan pesan langsung melalui layanan pesan singkat WhatsApp ke nomor 082240406600.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Temui Pejabat PBB, PM Palestina Jelaskan Rencana Rekonstruksi Gaza

    Temui Pejabat PBB, PM Palestina Jelaskan Rencana Rekonstruksi Gaza

    Ramallah –

    Perdana Menteri (PM) Palestina, Mohammad Mustafa, bertemu dengan para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjelaskan rencana rekonstruksi Gaza. Rencana itu dipaparkan meski ada ketidakpastian terkait peran pemerintahnya di Gaza.

    “Saya yakin bahwa 12 bulan dari sekarang, Otoritas Palestina akan beroperasi penuh di Gaza,” kata Mustafa beberapa hari setelah gencatan senjata mulai berlaku di Gaza, dilansir AFP, Kamis (16/10/2025).

    Untuk diketahui, Otoritas Palestina (PA) tidak lagi berperan dalam pemerintahan Gaza sejak rivalnya, Hamas, merebut kendali wilayah tersebut pada tahun 2007. Meski demikian, Otoritas Palestina masih menyediakan beberapa layanan di wilayah tersebut.

    Rencana perdamaian Gaza yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak mengesampingkan kemungkinan pembentukan negara Palestina. Dia juga menyarankan untuk mengizinkan peran Otoritas Palestina setelah menyelesaikan serangkaian reformasi.

    Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk menentang pembentukan negara Palestina dan hampir menolak opsi keputusan Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah atas Gaza pascaperang.

    Mustafa mengatakan Otoritas Palestina telah menyusun rencana 5 tahun untuk Gaza yang akan berlangsung dalam tiga tahap. Rencana itu membutuhkan USD 65 miliar untuk 18 sektor berbeda seperti perumahan, pendidikan, pemerintahan, dan banyak lagi.

    “Visi kami jelas. Gaza akan dibangun kembali sebagai bagian dari Negara Palestina yang terbuka, terhubung, dan berkembang,” ujar Mustafa kepada para menteri Palestina, kepala badan PBB, dan kepala misi diplomatik dari kantornya di Ramallah, di Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Dia juga mengatakan diskusi teknis sedang berlangsung dengan Uni Eropa mengenai operasi penyeberangan yang aman, sistem bea cukai, dan unit kepolisian terpadu. Uni Eropa adalah salah satu donor terbesar bagi Otoritas Palestina.

    (fas/haf)

  • Purbaya siap tindak tegas oknum Bea dan Cukai yang hambat UMKM

    Purbaya siap tindak tegas oknum Bea dan Cukai yang hambat UMKM

    Kenapa nggak lapor saya? Kalau lapor ke saya, saya tangani. Sebelah mana barangnya, siapa pemainnya, nanti kami selesaikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menindak tegas oknum Ditjen Bea dan Cukai yang menyulitkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    Pernyataannya itu merespons keluhan Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang mengatakan ada oknum Bea dan Cukai yang meloloskan barang ilegal sehingga merugikan UMKM.

    “Kenapa nggak lapor saya? Kalau lapor ke saya, saya tangani. Sebelah mana barangnya, siapa pemainnya, nanti kami selesaikan,” kata Purbaya ditemui usai kegiatan “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Purbaya menyatakan, pihaknya sedang membenahi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), salah satunya dengan mendata pemain-pemain yang terlibat dalam aktivitas ilegal.

    “Kalau sudah tahu, nanti kami tangkap dan proses satu per satu,” ujarnya.

    Kemenkeu pun menggiatkan pengecekan jalur hijau kepabeanan dan cukai secara acak sebagai salah satu upaya mengatasi peredaran barang ilegal.

    “Jadi, kalau Pak Maman ada masalah seperti itu, kasih tahu saya. Nanti saya selesaikan,” tutur Purbaya.

    Purbaya sebelumnya juga telah merilis layanan pengaduan publik bernama ‘Lapor Pak Purbaya’ untuk menampung keluhan masyarakat terkait pajak dan bea cukai.

    Masyarakat yang memiliki keluhan terhadap layanan pajak atau bea cukai dapat mengirimkan pesan langsung melalui layanan pesan singkat WhatsApp ke nomor 082240406600.

    “Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak, atau pegawai bea cukai yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun, dan bea cukai,” kata Purbaya kepada awak media di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Jakarta, Rabu (15/10).

    Purbaya menjelaskan bahwa nomor aduan tersebut sudah aktif dan dapat diakses masyarakat melalui WhatsApp. Kemudian, tim khusus dari Kementerian Keuangan telah disiapkan untuk menerima laporan masyarakat.

    Namun, Menkeu menerangkan pesan yang masuk tidak akan langsung mendapat respons. Laporan akan dikumpulkan dan disortir terlebih dahulu untuk menentukan mana saja yang dapat ditindaklanjuti.

    “Tentu pasti dia (laporan) akan divalidasi dulu kan, bener enggak nih? Atau cuma nyapein-nyapein saya aja, komplain sana, komplain sini, tahu-tahu enggak ada (masalah),” ucapnya.

    Melalui ‘Lapor Pak Purbaya’, Purbaya berharap kepercayaan publik terhadap layanan pajak dan bea cukai bisa semakin meningkat. Layanan itu juga menjadi komitmennya untuk memastikan proses pengaduan berjalan transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kebijakan Manufaktur Belum Optimal Gairahkan Industri

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kebijakan Manufaktur Belum Optimal Gairahkan Industri

    Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pelaku industri menilai arah kebijakan mulai pro terhadap manufaktur, meskipun eksekusinya dinilai lambat.

    Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, langkah pemerintah sudah berada di jalur yang benar. Namun, implementasinya masih belum optimal.

    “Satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo memberi arah yang pro-manufaktur, tetapi hasil akhirnya akan ditentukan oleh kecepatan eksekusi reform biaya produksi, kepastian insentif fiskal, fleksibilitas likuiditas eksportir, dan strategi pembukaan pasar,” ujar Sobur kepada Bisnis, Kamis (16/10/2025).

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan industri furnitur kontraksi di level -0,05% (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2025 atau turun dari periode yang sama tahun sebelumnya -0,66% yoy.

    Meskipun kinerja lesu, industri padat karya yang berorientasi ekspor ini mencatatkan nilai ekspor sebesar US$1,59 miliar pada Januari-Agustus 2025, naik tipis dari periode yang sama tahun lalu US$1,54 miliar.

    Kendati demikian, sejak awal tahun ini, pihaknya merasakan kelesuan pesanan ekspor imbas sentimen pengenaan tarif Trump terhadap produk Indonesia yang saat ini bertambah 19%.

    Sejumlah negara tujuan ekspor juga lebih tampak makin protektif atas barang impor. Alhasil, pangsa pasar furnitur Indonesia di pasar global turun dari 3,47% pada 2021 ke 2,37% pada 2024 dengan ketergantungan tinggi pada pasar AS.

    “Artinya, sekalipun insentif ada, daya saing harga atau lead time dan diversifikasi pasar masih jadi pekerjaan rumah,” tuturnya.

    Di samping itu, Sobur menilai saat ini pemerintah sudah berada di arah kebijakan fiskal yang tepat dengan mempertahankan super-deduction untuk pelatihan vokasi hingga 200% dan riset dan pengembangan hingga 300%.

    “Namun, implementasi di lapangan perlu dipermudah agar utilisasinya naik,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, pihaknya melihat peluang pemulihan pangsa ekspor dalam 12-24 bulan jika biaya produksi atau logistik turun, desain dan kualitas produk ditingkatkan masif.

    Tak hanya itu, pengusaha juga perlu melakukan diversifikasi pasar dan lead time dipangkas lewat pembenahan rantai pasok domestik. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi penting.

    “Tanpa gebrakan di sektor biaya dan akses pasar, target itu berisiko tidak tercapai,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menilai performa industri manufaktur masih belum mampu menjadi lokomotif ekonomi nasional.

    “Angka pertumbuhan manufaktur masih setara dengan pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi di bawah 20%. Artinya, sektor ini belum mampu mendorong ekonomi secara signifikan,” ujarnya, dihubungi terpisah.

    Redma juga menyoroti lemahnya perlindungan pasar domestik akibat membanjirnya impor dumping dan ilegal. Kondisi ini membuat industri lokal tak memiliki pasar yang besar di dalam negeri.

    “Masalah utama industri manufaktur adalah ketidaktersediaan pasar karena produk dalam negeri kalah bersaing dengan barang impor dumping dan ilegal. Sayangnya, belum ada kebijakan yang langsung menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

    Meski begitu, dia menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengganti dirjen Bea Cukai dan menteri keuangan memberi harapan baru.

    “Ini langkah positif, terutama jika fokusnya pada pemberantasan impor ilegal, tapi tidak cukup kalau impor legal berharga dumping masih dibiarkan,” tuturnya.

    Redma optimistis bila dua persoalan impor tersebut bisa ditangani, maka target kontribusi manufaktur di atas 20% sangat mungkin dicapai.

  • Bea Cukai Kalimantan Barat Melakukan Penindakan 437 Kali, Segini Nilainya – Page 3

    Bea Cukai Kalimantan Barat Melakukan Penindakan 437 Kali, Segini Nilainya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bea Cukai di Kalimantan Barat telah melakukan pengawasan secara signifikan selama 2025 dengan hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai sebanyak 437 kali penindakan dengan total nilai barang hasil penindakan sebesar Rp 274,7 miliar.

    Rincian barang hasil penindakan hingga Oktober 2025, meliputi bidang kepabeanan sejumlah 124 penindakan dengan nilai barang Rp 270,4 miliar dan bidang cukai sejumlah 313 penindakan dengan nilai barang Rp 4,2 miliar.

    Adapun barang kena cukai ilegal yang ditindak terdiri dari 3,81 juta batang rokok dan 302,94 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dengan denda ultimum remidium sebesar Rp 1,47 miliar.

    Intensintas pengawasan diperkuat melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal dan Satgas Pemberantasan Penyelundupan Bea Cukai yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2025.

    “Satuan tugas ini telah melindungi negara dari potensi kerugian penerimaan senilai miliaran rupiah. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada pengamanan penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal dan berbahaya,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen. TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (16/10/2025).

    Selama periode 1 Juli 2025-13 Oktober 2025, satgas Bea Cukai di Kalimantan Barat telah menghasilkan penindakan antara lain di bidang kepabeanan, terdapat 50 penindakan dengan nilai barang mencapai Rp 198,23 miliar.

    Kemudian di bidang cukai, tedapat 137 penindakan dengan nilai barang mencapai Rp 3,6 miliar. Rincian BKC ilegal yang ditindak meliputi 2,9 juta batang rokok dan 164,28 liter MMEA.

     

     

     

  • Rokok Ilegal hingga Miras Diciduk Bea Cukai Kalbar, Nilainya Fantastis – Page 3

    Rokok Ilegal hingga Miras Diciduk Bea Cukai Kalbar, Nilainya Fantastis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bea Cukai di wilayah Kalimantan Barat telah melakukan pengawasan secara signifikan selama tahun 2025 dengan hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai sebanyak 437 kali penindakan dengan total nilai barang hasil penindakan sebesar Rp 274,7 miliar.

    Rincian barang hasil penindakan sampai dengan bulan Oktober 2025, meliputi bidang kepabeanan sejumlah 124 penindakan dengan nilai barang Rp 270,4 miliar dan bidang cukai sejumlah 313 penindakan dengan nilai barang Rp 4,2 miliar.

    Adapun barang kena cukai ilegal yang ditindak terdiri dari 3,81 juta batang rokok dan 302,94 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dengan denda ultimum remidium sebesar Rp 1,47 miliar.

    Intensintas pengawasan diperkuat melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal dan Satgas Pemberantasan Penyelundupan Bea Cukai yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2025.

    “Satuan tugas ini telah melindungi negara dari potensi kerugian penerimaan senilai miliaran rupiah. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada pengamanan penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal dan berbahaya,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen. TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (16/10/2025).

    Selama periode 1 Juli 2025 sampai dengan 13 Oktober 2025, satgas Bea Cukai di wilayah Kalimantan Barat telah menghasilkan penindakan antara lain di bidang kepabeanan, terdapat 50 penindakan dengan nilai barang mencapai Rp 198,23 miliar.

    Kemudian di bidang cukai, tedapat 137 penindakan dengan nilai barang mencapai Rp 3,6 miliar. Rincian BKC ilegal yang ditindak meliputi 2,9 juta batang rokok dan 164,28 liter MMEA.

     

  • Mata-Mata Israel Dibeli Orang Kaya Hollywood, Pernah Muncul di RI

    Mata-Mata Israel Dibeli Orang Kaya Hollywood, Pernah Muncul di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – NSO Group, pengembang spyware Pegasus asal Israel, dilaporkan diakuisisi oleh grup investor asal Amerika Serikat (AS). Termasuk salah satunya adalah produser Hollywood Robert Simonds yang menjadi pemimpin kelompok itu.

    Web berita Calcalist Tech melaporkan hal tersebut. Laporan mengatakan mengatakan kendali perusahaan akan segera lepas dari Israel.

    Tak diketahui berapa jumlah pasti kesepakatan. Calcalist Tech hanya menyebutkan nilainya mencapai puluhan juta dolar.

    Menurut laporan yang dipublikasikan pada 10 Oktober 2025 lalu, kesepakatan kemungkinan akan ditandatangani dalam beberapa hari.

    Meski begitu, untuk penyelesaiannya tetap membutuhkan waktu. Karena membutuhkan persetujuan dari Badan Pengendalian Ekspor Pertahanan (DECA) di Kementerian Pertahanan Israel, dikutip Selasa (14/10/2025).

    Dalam laporan yang sama juga disebutkan kesepakatan mencakup divestasi utang NSO sekitar US$500 juta.

    Selain itu keterlibatan pendiri Omri Lavie juga akan berakhir setelah akuisisi benar-benar selesai. Jika laporan itu benar, tidak ada lagi pendiri NSO yang tersisa di perusahaan.

    Shalev Hulio, pendiri lain perusahaan diketahui sudah tidak ada di NSO pada 2023 lalu.

    Sebagai informasi, perusahaan induk yang berbasis di Luxemburg diketahui memiliki NSO sejak Maret 2023. Perusahaan diketahui dimiliki sepenuhnya oleh

    Pengalihan kepemilikan terjadi saat kreditur bergerak menagih utang US$500 juta yang digunakan sebelumnya untuk membeli saham dari Fransisco Partners.

    Simonds sendiri Simonds diketahui pernah bergabung menjadi dewan direksi dari perusahaan induk tersebut. Kemudian pada Juni 2023, dia juga pernah mencoba mengakuisisi NSO.

    Namun kemudian diketahui langkah itu gagal. Simonds mengundurkan diri dari kursi dewan dua bulan kemudian.

    Pernah terdeteksi di RI

    Perangkat Pegasus buatan NSO Group dikabarkan digunakan untuk menyadap dan menjebol HP warga RI. Laporan Indonesia Leaks yang dipublikasikan beberapa media menyatakan kehadiran Pegasus dibuktikan dengan masuknya perangkat terkait di Indonesia.

    Pegasus masuk melalui dua perangkat milik Q Cyber Technologies Sarl lewat Bandara Soekarno Hatta pada 2020 lalu. Indonesia Leaks, mengutip sumber dari Bea Cukai, mengonfirmasi hal tersebut dan alat dengan kode UKHI 1212635 datang pada 1 Desember 2020.

    Perangkat Pegasus sendiri merupakan spyware buatan perusahaan asal Israel NSO Group. Economic Times menyebutkan jika Pegasus sebagai Spyware terkuat yang pernah ada dan bisa masuk ke dalam ponsel baik Android serta iOS.

    Spyware adalah program yang dirancang untuk menembus pertahanan keamanan di HP lewat “pintu belakang”. HP yang terinfeksi Spyware bakal mengirim informasi tentang aktivitas pemilik HP ke pihak ketiga.

    Pegasus mampu mengeksplorasi bug yang belum ditemukan pada sistem operasi terkait. Jadi meski sudah menggunakan tambalan keamanan, keamanan ponsel masih bisa dijebol.

    Keberadaan Pegasus pertama kali dilaporkan oleh 2016 oleh The Citizen Lab, organisasi keamanan siber asal Kanada. Spyware berhasil masuk ke dalam HP milik aktivis hak asasi manusia bernama Ahmed Mansoor. Pada September 2018, organisasi yang sama melaporkan 25 negara sudah terinfeksi Pegasus.

    Kabarnya infeksi tersebut menggunakan teknik spear fishing melalui pesan teks atau email dengan link berbahaya. Tahun 2019, Pegasus dilaporkan menyusup ke WhatsApp dan bisa menghapus riwayat panggilan tidak terjawab.

    Pada tahun yang sama, WhatsApp mengumumkan Pegasus berhasil mengeksploitasi bug di dalam aplikasi. Dalam kejadian itu, ada 1.400 HP Android dan IOS yang menjadi korban.

    iMessage juga jadi aplikasi yang berhasil dimasuki Pegasus. Yakni dengan memasangnya melalui pemancar dan penerima radio di dekat korban.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Amerika Sudah Mirip China, Blokir Menggila-Warga Disensor

    Amerika Sudah Mirip China, Blokir Menggila-Warga Disensor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Citra Amerika Serikat (AS) sebagai negara ‘bebas berekspresi’ pelan-pelan mulai luntur. Pemblokiran dan penyensoran konten kian masif, sehingga membuat AS makin mirip dengan China.

    Misalnya ketika aktivis sayap kanan yang kontroversial, Charlie Kirk, tewas ditembak. Segelintir orang ‘merayakan’ hal tersebut melalui unggahan media sosial dan dampaknya fatal, mulai dari teguran hingga pemecatan di tempat kerja.

    Beberapa saat lalu, pemerintahan Donald Trump juga memerintahkan Apple untuk menghapus aplikasi-aplikasi terkait pelacakan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) dari App Store, dikutip dari Reuters.

    Google turut menghapus aplikasi serupa, namun membantah tindakannya ditengarai arahan dari pemerintah. Google berdalih penghapusan aplikasi pelacakan ICE karena dinilai melanggar kebijakan perusahaan.

    Terbaru, Departemen Kehakiman AS (DoJ) mengumumkan pada Selasa (14/10) waktu setempat, bahwa Meta telah mematuhi arahan pemerintah untuk menghapus page di Facebook yang dinilai memicu kekerasan terhadap agen-agen ICE di Chicago.

    Dalam unggahan di X, Jaksa Agung Pam Bondi mengatakan page di Facebook tersebut memuat upaya doxing dan menargetkan sekitar 200 petugas ICE yang melakukan tugas ‘bersih-bersih’ imigran sesuai arahan Trump.

    Juru Bicara Meta mengonfirmasi penghapusan page tersebut di Facebook dengan alasan “melanggar kebijakan perusahaan melawan bahaya yang terkoordinasi,” dikutip dari Reuters, Rabu (15/10/2025).

    Meta dan DoJ tidak memberikan informasi lebih perinci terkait page Facebook yang dimaksud.

    Diketahui, ICE berperan penting dalam mewujudkan agenda imigrasi Trump. Agen-agennya secara rutin menggeledah dan menangkap para migran. Advokat HAM mengatakan kebebasan berpendapat dalam proses tersebut kerap dihiraukan.

    Pemerintahan Trump mengklaim bahwa para pengunjuk rasa sayap kiri kerap melakukan kekerasan dan mengganggu tugas para agen ICE. Bondi tidak membeberkan bukti dalam unggahan X-nya terkait insiden spesifik kekerasan yang terjadi akibat page Facebook yang sudah diblokir.

    Meta dan perusahaan teknologi lainnya telah berupaya memperbaiki hubungan mereka dengan Trump sejak kembali masuk Gedung Putih. Meta telah menyumbang US$1 juta untuk dana pelantikan Trump dan menghentikan program keberagaman dan pengecekan fakta.

    Meta juga setuju untuk membayar Trump US$25 juta untuk menyelesaikan gugatan atas penangguhan akunnya setelah serangan Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021.

    Kehadiran ICE di Chicago sudah ditentang oleh Wali Kota dari Partai Demokrat, Brandon Johnson, dan Gubernur Illinois dari Partai Demokrat, JB Pritzker. Awal bulan ini, Johnson menandatangani perintah yang melarang agen ICE menggunakan properti milik kota sebagai area persiapan untuk operasi. Bisnis lokal telah memasang tanda yang menyatakan tempat mereka terlarang bagi ICE.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pekan Ketiga Shutdown AS, Trump Cari Dana Darurat Bayar Gaji Agen FBI – Page 3

    Pekan Ketiga Shutdown AS, Trump Cari Dana Darurat Bayar Gaji Agen FBI – Page 3

     

    Menanggapi pertanyaan BBC, juru bicara Office of Management and Budget (OMB) mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang meninjau opsi alternatif agar pembayaran tetap berjalan.

    Seperti personel militer, petugas penegak hukum federal dikategorikan sebagai “penting” dan tetap diwajibkan bertugas meskipun tidak menerima gaji. Mereka mencakup agen dari FBI, Badan Penegakan Narkoba (DEA), US Border Patrol, hingga Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE).

    Secara terpisah, pada Sabtu, Trump menulis di Truth Social bahwa dirinya telah mengarahkan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, untuk menggunakan “seluruh dana yang tersedia” agar anggota militer menerima gaji pada 15 Oktober, tanggal di mana pembayaran mereka seharusnya ditahan.

    Meski tidak menjelaskan dari mana asal dananya, juru bicara OMB menyebut dana tersebut berasal dari alokasi sebelumnya untuk riset dan pengembangan pertahanan yang masih berlaku selama dua tahun.

    Sekitar 750.000 pegawai federal, yaitu sekitar 40 persen dari total tenaga kerja—telah dirumahkan atau dikirim pulang tanpa bayaran. Pemerintah mulai melakukan PHK di sedikitnya tujuh lembaga, dengan total sekitar 4.000 pekerja terdampak sejauh ini.

    Di tengah saling menyalahkan antara kedua partai politik terkait shutdown, pemerintahan Trump menyatakan sedang mencari cara agar sejumlah layanan esensial tetap berjalan.

    Pada Minggu, Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, mengungkapkan bahwa departemennya menemukan cara “inovatif” untuk memastikan anggota Penjaga Pantai tetap digaji, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.