Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • Selain udang dan cengkih, sepatu juga terkontaminasi radioaktif Cs-137

    Selain udang dan cengkih, sepatu juga terkontaminasi radioaktif Cs-137

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan menyampaikan selain udang dan cengkih, produk alas kaki yang diekspor ke Amerika Serikat juga terdeteksi terkontaminasi oleh zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137).

    “Ada temuan kontaminasi Cs-137 pada produk footwear, alas kaki,” ucap Bara dalam media briefing “Perkembangan Diplomasi Penanganan Produk Udang dan Cengkeh dengan Pemangku Kepentingan di Amerika Serikat” yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pangan, Jakarta, Rabu.

    Amerika Serikat mengembalikan dua kontainer produk alas kaki ke Indonesia sebab dideteksi terkontaminasi Cs-137. Setelah ditelusuri, tutur Bara, produk alas kaki tersebut berasal dari sebuah perusahaan industri yang juga berlokasi di Cikande, Banten, namun di luar kawasan industri.

    “Dengan radius 5 km dari sumber kontaminasi Cs-137, yaitu fasilitas PT PMT,” kata Bara.

    Meskipun baru menerima informasi tersebut secara resmi setelah bertemu dengan pihak Amerika Serikat, Bara menjelaskan peristiwa kontaminasi sepatu berlangsung pada rentang waktu yang sama dengan udang dan cengkih.

    “Kontainer pertama sudah tiba bulan lalu di Indonesia dan belum diproses oleh pihak produsen, sehingga belum ada pemeriksaan. Kontainer kedua sudah tiba 29 Oktober lalu dengan notifikasi adanya kontaminasi CS-137,” kata Bara.

    Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) pun melakukan pemeriksaan terhadap kontainer kedua. Hasil pemeriksaan dari kontainer kedua tidak ditemukan kontaminasi di permukaan, sehingga aman untuk disimpan di pelabuhan.

    “Namun sekarang sedang dilakukan uji pada produk alas kaki, pada isinya kontainer tersebut, yaitu produk footwear, alas kaki, yang dilakukan oleh BRIN,” ucapnya.

    Saat ini, tutur dia melanjutkan, proses dekontaminasi kawasan tersebut sudah berjalan dan 22 pabrik yang terkontaminasi di kawasan Cikande sudah dinyatakan bersih, termasuk pabrik alas kaki yang mengekspor sepatu ke Amerika Serikat.

    “Sudah kami bersihkan semuanya, sudah clean and clear, sudah fully decontaminated. Alas kaki ini memang informasi baru, tetapi sebetulnya kejadian itu hampir bersamaan,” ujar dia.

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan sebanyak 22 fasilitas produksi di Kawasan Industri Modern Cikande (MCIE), Serang, Banten sudah selesai didekontaminasi dari Cesium 137 (Cs-137), dan tujuh lokasi di luar kawasan dalam proses pembersihan.

    ‎Dekontaminasi tersebut merupakan salah satu upaya penanganan yang dilakukan pemerintah melalui Satuan Tugas (satgas) Penanganan Bahaya Radiasi Cs-137, bersama pemangku kepentingan terkait seperti Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

    ‎Disampaikan pula, sebelum United States Food and Drugs Administration (USFDA) merilis import alert 99-51 terhadap produk udang yang berasal dari Indonesia setelah ditemukan adanya kontaminasi radiasi Cs-137, pihak Bea Cukai Belanda melaporkan temuan kontaminasi radionuklida pada produk sepatu kets asal Indonesia.

    ‎Temuan Bea Cukai Belanda dikonfirmasi oleh ahli radiasi ANVS dengan hasil temuan beberapa kotak yang berisi sepatu kets memiliki peningkatan paparan radiasi maksimal 110 nanoSv/jam (radiasi latar 20 nanoSv/jam) akibat Cs-137.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Riuh Rendah Wacana Single Profile, Bakal Efektif Tutup Celah Kepatuhan Pajak?

    Riuh Rendah Wacana Single Profile, Bakal Efektif Tutup Celah Kepatuhan Pajak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah berencana untuk mengintegrasikan data wajib pajak, wajib bayar serta pengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan format single profile. Langkah ini dinilai cukup efektif untuk menutup gap compliance atau celah kepatuhan yang pada akhirnya akan berdampak positif ke penerimaan negara. 

    Sekadar catatan, kepatuhan formal wajib pajak masih sangat rendah. Pemerintah mencatat sebanyak 15,08 juta wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahunan alias SPT untuk tahun pajak 2024 per 24 Agustus 2025. Realisasi itu setara 76,54% dari total WP yang wajib melaporkan SPT Tahunan.

    Dari total jumlah WP yang telah melapor, 13,83 juta SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang terdiri dari 12,6 juta WP karyawan dan 1,22 juta WP non karyawan. Sementara itu 1,25 juta SPT berasal dari WP badan. 

    Adapun single profile menjadi salah satu arah kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan negara pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025—2029 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2025.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Rosmauli menyatakan pihaknya berkomitmen mendukung salah satu rencana strategis kementerian. “Untuk keperluan pembuatan single profile, data yang diperlukan dari DJP tentunya sesuai dengan profile apa yang akan dibangun. DJP berkomitmen untuk mendukung pembangunan single profile,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Terminal peti kemas

    Namun demikian, Rosmauli enggan memerinci lebih lanjut terkait dengan progres pembangunan single profile itu. Dia mengatakan, integrasi basis data pajak, bea cukai maupun kementerian/lembaga lain akan dikoordinasikan oleh Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan (BATII) Kemenkeu. 

    Bisnis sudah mencoba menghubungi Kepala BATII Suryo Utomo untuk meminta konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut. Namun, belum ada respons sampai berita ini dimuat.

    Sekadar informasi, pemerintah berencana untuk menggali potensi penerimaan negara dengan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui empat strategi. Pertama, optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan dan PNBP.

    Kedua, integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui single profile wajib bayar/wajib pajak/pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Ketiga, penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, objek cukai baru, dan PNBP.

    Keempat, penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.

    Praktik Under Invoicing 

    Dalam catatan Bisnis, rencana pemerintah untuk menerapkan single profile itu sejalan dengan langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menindak pelaku penyelundupan dan under invoicing. 

    Purbaya sebelumnya pernah mensinyalkan akan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap pelaku penyelundupan. Dia bahkan menyebut sedang berburu pemain besar yang berada di belakang pelaku penyelundupan dimaksud. 

    Sebagai informasi, under invoicing merujuk pada praktik pembuatan faktur lebih rendah atas suatu harga barang atau jasa, dari harga yang seharusnya dibayarkan. 

    “Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja segala macam itu kan sudah ada nama-nama pemainnya. Tinggal kami pilih saja siapa yang mau diproses,” terangnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025). 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

    Purbaya menyebut pengusutan tidak hanya dilakukan di sektor penerimaan negara dari kepabenan dan cukai. Dia juga menyebut tengah menangani kebocoran-kebocoran pada penerimaan pajak dengan memastikan kepatuhan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. 

    Mantan Deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu tidak menampik ada beberapa modus pelanggaran di bidang pajak, di mana fiskus bernegosiasi dengan wajib pajak untuk mengakali kewajiban pembayaran pajak. 

    Namun demikian, Purbaya masih enggan memerinci lebih lanjut berapa potensi pengembalian keuangan negara yang bisa didapatkan dari upaya-upaya penindakan tersebut. “Belum tahu, masih kita hitung,” ujarnya singkat. 

    Adapun pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran pekan lalu, Purbaya menceritakan bakal memberikan penghargaan kepada pegawai pajak dan bea cukai apabila bisa merealisasikan target penerimaan negara. Sebaliknya, apabila tidak tercapai maka akan diberikan hukuman. 

    Menkeu lulusan ITB dan Purdue University, Amerika Serikat (AS) itu menegaskan bakal menindak praktik penyelundupan dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang ditemukan. “Yang suka main selundup, saya tangkap. Sebentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya memburu di belakangnya siapa? Di belakang saya Presiden kan? Paling tinggi kan? Paling tinggi di sini. Pasti beres,” terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

    Belum Jelas Arah Kebijakan

    Sementara itu, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menduga ide pembangunan single profile ini berbeda dengan single identity yang pernah diusung Kemenkeu beberapa tahun lalu. 

    Adapun, single identity number (SIN) membantu otoritas pajak memetakan sektor mana yang belum tersentuh pajak atau celah dalam perpajakan. Caranya dengan menggunakan konsep link and match SIN pajak, yang dinilai akan mampu menyediakan data wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajiban perpajakannya.

    “Dahulu itu single identity, ada kemungkinan berbeda dengan konsep single profile,” terang Fajry kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Fajry menyayangkan bahwa integrasi basis data single profile ini belum menjadi kebijakan konkret seperti integrasi nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia menilai harusnya integrasi basis data antarunit di Kemenkeu sudah lebih cepat dibandingkan dengan NIK dan NPWP, lantaran NIK berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan NPWP di bawah Kemenkeu.

    “Agak ironis memang, ketika NIK dengan NPWP sudah diintegrasikan, tetapi ‘single profile’ antar dua otoritas di bawah Kemenkeu masih dalam bentuk arah kebijakan,” terang Fajry.

  • Ekonomi kemarin, harga minyak goreng hingga Purbaya periksa arus impor

    Ekonomi kemarin, harga minyak goreng hingga Purbaya periksa arus impor

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Selasa (11/11), mulai dari BPS sebut harga minyak goreng stabil tinggi hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa periksa arus impor di Bea Cukai Tanjung Perak, Jawa Timur.

    Berikut rangkuman berita-berita ekonomi selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

    BPS sebut harga minyak goreng stabil tinggi

    Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut harga minyak goreng untuk seluruh kualitas dalam kondisi stabil tinggi dan tidak pernah turun pada minggu pertama November 2025.

    Baca selengkapnya di sini

    BI prakirakan kinerja penjualan eceran meningkat pada Oktober 2025

    Bank Indonesia (BI) melalui Survei Penjualan Eceran (SPE) memprakirakan kinerja penjualan eceran pada Oktober 2025 meningkat, sebagaimana tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan September 2025.

    Baca selengkapnya di sini

    Kemenperin sebut cukai rokok batal naik akan bantu pacu daya saing IHT

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan keputusan pemerintah tidak menaikkan cukai hasil tembakau atau cukai rokok pada tahun 2026 akan membantu memacu daya saing industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

    Baca selengkapnya di sini

    Pemerintah percepat pembangunan 100 Gudang Bulog lewat SKB demi petani

    Pemerintah mempercepat rencana pembangunan 100 Gudang Perum Bulog melalui komitmen Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat penyerapan gabah dan jagung petani di dalam negeri.

    Baca selengkapnya di sini

    Purbaya periksa arus impor di Bea Cukai Tanjung Perak

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau proses pemeriksaan barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pekerja Korsel di Pabrik Hyundai akan Gugat Imigrasi AS

    Pekerja Korsel di Pabrik Hyundai akan Gugat Imigrasi AS

    JAKARTA – Sekitar 200 pekerja Korea Selatan (Korsel) yang ditahan di pabrik Hyundai di Georgia, Amerika Serikat, pada September bersiap menuntut Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) atas penggerebekan di fasilitas tersebut.

    Seorang pekerja Kim mengatakan setelah dibawa ke pusat penahanan sementara, ia dan rekan-rekannya sangat panik saat ditahan dalam kondisi tidak higienis dan ditempatkan di “pod” berisi 60–80 orang.

    Tidak ada pihak yang memberi tahu apa yang terjadi atau menjelaskan hak mereka dalam situasi tersebut, menurut laporan itu yang disiarkan pada Senin.

    Pada September, Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan Georgia mengumumkan negara bagian itu melaksanakan surat perintah penggeledahan federal secara besar-besaran di pabrik baterai Hyundai dan menahan sedikitnya 475 pekerja ilegal.

    Menteri Luar Negeri Korsel Cho Hyun mengatakan lebih dari 300 pekerja yang ditahan adalah warga Korsel. Mereka kemudian dibebaskan setelah Korsel berunding dengan AS.

    Sebagian besar pekerja itu memiliki visa bisnis jangka pendek atau visa turis 90 hari yang tidak membolehkan mereka bekerja di AS.

    Namun, Presiden Korsel Lee Jae-myung berpendapat, ketika mendirikan fasilitas produksi di AS, perusahaan teknologi Korsel membutuhkan teknisi untuk memasang peralatan.

    Teknisi semacam itu tidak tersedia di AS dan para pekerja Korsel tidak memerlukan waktu lama untuk tinggal di sana sehingga perusahaan-perusahaan mengajukan visa jangka pendek untuk mereka, katanya.

  • Purbaya Tinjau Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, Pantau Pemeriksaan Barang Surabaya 11 November 2025

    Purbaya Tinjau Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, Pantau Pemeriksaan Barang Surabaya 11 November 2025

    Purbaya Tinjau Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, Pantau Pemeriksaan Barang
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut,
    container scanner
    yang baru saja tiba di Tanjung Perak, Surabaya, bisa mempercepat pegawai Bea Cukai mengecek barang.
    Hal tersebut diungkapkan oleh
    Purbaya
    , ketika mengunjungi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP)
    Tanjung Perak
    , Selasa (11/11/2025).
    Dalam kunjungannya itu, Purbaya mengikuti proses pemeriksaan barang secara langsung, yakni dengan mencocokan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan fisik barang.
    Purbaya ingin melihat proses bisnis kepabeanan dan memastikan pelaksanaan prosedur pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan, untuk mendukung kelancaran arus logistik nasional.
    “Saya melihat langsung proses pemeriksaan kontainer, hasilnya bagus. Tadi juga saya lihat pengoperasian
    container scanner
    yang baru dipasang sekitar dua minggu lalu,” kata Purbaya, melalui rilisan persnya, Selasa (11/11/2025).
    “Meskipun belum sempurna, saya yakin alat ini akan semakin meningkatkan dan mempercepat kemampuan pegawai Bea dan Cukai dalam melakukan pemeriksaan barang,” ujar dia. 
    Kemudian, Purbaya mengecek Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya. Karena memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bea dan Cukai.
    KBLBC mempunyai tugas menguji barang secara laboratoris dan proses identifikasi barang, serta pengembangan laboratorium berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    Adapun KBLBC Kelas II Surabaya sudah dilengkapi dengan sarana yang responsif gender untuk memastikan pegawai dapat mengakses dan merasa nyaman di lingkungan kerja tanpa diskriminasi.
    “Untuk teman-teman Bea dan Cukai, semangat. Anda ada di titik terdepan untuk menjaga keutuhan integritas pasar dalam negeri dari produk-produk ilegal,” kata dia. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tinjau Pelabuhan, Purbaya Temukan Barang Impor Harga Puluhan Juta Dicantumkan Rp100 Ribu

    Tinjau Pelabuhan, Purbaya Temukan Barang Impor Harga Puluhan Juta Dicantumkan Rp100 Ribu

    GELORA.CO –  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan dugaan ketidakwajaran harga barang impor saat meninjau pemeriksaan fisik kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

    Dalam pengecekan di lapangan, Purbaya menyebut ada barang yang tertera hanya senilai Rp100 ribu atau sekitar 7 Dolar AS dalam data dokumen impor, namun di marketplace diketahui dijual hingga puluhan juta rupiah.

    “Saat pemeriksaan ada hal yang menarik yaitu harganya kemurahan juga. Akan kita check lagi karena barang sebagus itu mosok harganya hanya 7 Dollar AS. Sementara di marketplace harganya bisa sampai dengan Rp40-45 juta, tapi kami akan cek kembali,” ujar Purbaya saat meninjau fasilitas Bea Cukai, Selasa 11 November 2025.

    Ia menegaskan pemeriksaan lanjutan bakal dilakukan untuk memastikan akurasi penetapan nilai pabean dan potensi adanya praktik penghindaran bea masuk.

    Selain meninjau longroom, Purbaya juga mengecek fasilitas laboratorium Bea dan Cukai yang selama ini bertugas menguji kandungan barang untuk penetapan pungutan negara.

    “Untuk kondisi laboratorium kondisinya bagus, saya sudah katakan kepada mereka jika ada yang kurang perawatan agar dikasih tahu sehingga kita bisa lengkapi,” sambungnya.

    Purbaya turut memastikan penggunaan teknologi pemindai kontainer yang baru beroperasi sejak dua pekan terakhir dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan.

    “Tadi saya juga sudah liat controller scanner yang baru 2 minggu dipasang kondisinya lumayan bagus walaupun belum sempurna saya pikir dapat memperbaiki dan mempercepat kemampuan pengecekan barang para pegawai bea cukai disana,” katanya.

    Menurutnya, pemantauan berbasis teknologi informasi akan terus diperkuat, termasuk dalam penyatuan sistem pengawasan dengan pusat.

    “Yang pentingkan IT based saya akan tarik ke Jakarta sehingga orang Jakarta dapat melihat langsung apa yang terjadi di lapangan,” tegasnya.

  • Purbaya periksa arus impor di Bea Cukai Tanjung Perak

    Purbaya periksa arus impor di Bea Cukai Tanjung Perak

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau proses pemeriksaan barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya.

    Dalam kunjungan itu, Menkeu memantau proses pemeriksaan barang secara langsung dengan mencocokkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan fisik barang.

    “Saya melihat langsung proses pemeriksaan kontainer, hasilnya bagus,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Purbaya juga memeriksa pengoperasian kontainer scanner yang baru digunakan sekitar dua minggu lalu. “Meskipun belum sempurna, saya yakin alat ini akan semakin meningkatkan dan mempercepat kemampuan pegawai Bea dan Cukai dalam melakukan pemeriksaan barang,” tambahnya.

    Lewat pemantauan ini, Menkeu ingin memastikan pelaksanaan prosedur pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan untuk mendukung kelancaran arus logistik nasional.

    Sementara itu, kunjungan di KBLBC Kelas II Surabaya berfokus pada peninjauan fasilitas laboratorium.

    Menkeu menyatakan KBLBC Kelas II Surabaya merupakan salah satu unit pendukung teknis yang memegang peran penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bea dan Cukai.

    Dalam konteks itu, KBLBC mempunyai tugas melaksanakan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang, serta pengembangan laboratorium berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    KBLBC Kelas II Surabaya kini telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang responsif gender, guna memastikan bahwa seluruh pegawai dapat mengakses, menggunakan, dan merasa nyaman di lingkungan kerja tanpa diskriminasi.

    Purbaya pun mengapresiasi jajaran Bea dan Cukai atas dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, terutama di tengah meningkatnya tantangan global.

    “Untuk teman-teman Bea dan Cukai, semangat. Anda ada di titik terdepan untuk menjaga keutuhan integritas pasar dalam negeri dari produk-produk ilegal,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Sidak Pelabuhan Tanjung Perak, Pantau Dokumen Impor

    Purbaya Sidak Pelabuhan Tanjung Perak, Pantau Dokumen Impor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBCTMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya pada Selasa (11/11/2025).

    Berdasarkan keterangan resminya dalam kunjungan ke KPPBC TMP Tanjung Perak, Purbaya memantau langsung proses pemeriksaan barang dengan mencocokkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) terhadap kondisi fisik barang di lapangan.

    Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan prosedur pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan untuk mendukung kelancaran arus logistik nasional.

    Foto: Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya pada Selasa (11/11/2025). (Dok. Biro KLI Kemenkeu)
    Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya pada Selasa (11/11/2025). (Dok. Biro KLI Kemenkeu)

    “Saya melihat langsung proses pemeriksaan kontainer, hasilnya bagus. Tadi juga saya lihat pengoperasian kontainer scanner yang baru dipasang sekitar dua minggu lalu. Meskipun belum sempurna, saya yakin alat ini akan semakin meningkatkan dan mempercepat kemampuan pegawai Bea dan Cukai dalam melakukan pemeriksaan barang,” ujar Purbaya.

    Tak hanya Tanjung Perak, Purbaya juga melakukan kunjungan ke KBLBC Kelas II Surabaya salah satu unit pendukung teknis yang memegang peran penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bea dan Cukai.

    KBLBC mempunyai tugas melaksanakan pengujian barang secara laboratoris serta identifikasi barang, dan pengembangan laboratorium berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    “KBLBC Kelas II Surabaya kini telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang responsif gender, guna memastikan bahwa seluruh pegawai dapat mengakses, menggunakan, dan merasa nyaman di lingkungan kerja tanpa diskriminasi,” ujarnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkeu Purbaya Tinjau Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Perak

    Menkeu Purbaya Tinjau Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Perak

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Jawa Timur untuk meninjau langsung pelaksanaan tugas dan layanan yang diberikan Bea Cukai di salah satu simpul penting dalam arus perdagangan nasional.                                                                                                           

    Menkeu Purbaya mengamati secara saksama proses pemeriksaan fisik barang ekspor impor yang terjadi di longroom tempat pemeriksaan fisik barang ekspor impor di Pelabuhan Petikemas.

    Selanjutnya, Menkeu mengunjungi Control Room Bea Cukai Tanjung Perak yang kini dilengkapi dengan alat pemindai kontainer berteknologi tinggi.

    “Dengan teknologi ini, pemindaian kontainer dapat dilakukan lebih cepat dan akurat sehingga memperlancar arus logistik,” tulis Purbaya dikutip dari instagram @menkeuri, Selasa (11/11/2025).

    Menkeu juga meninjau Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya, yang berperan penting dalam mengidentifikasi barang mengandung bahan kimia melalui pengujian laboratorium. Akurasi identifikasi ini menjadi kunci dalam memastikan pungutan negara dilakukan secara tepat sesuai ketentuan.

    Adapun dalam kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Perak ini, Menkeu Purbaya didampingi oleh Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama, dan jajarannya. Sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok                              

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Posko Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin, 13 Oktober 2025 guna memastikan kinerja dan pengawasan petugas berjalan optimal di salah satu pintu utama arus barang impor-ekspor Indonesia.

    Sidak dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dokumen dengan isi fisik barang impor yang masuk ke Indonesia. Purbaya tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB dan langsung meninjau salah satu kontainer dari China. Dalam kesempatan itu, ia mendatangi petugas Bea Cukai yang sedang bertugas untuk melakukan pengecekan secara acak.

    “Kita mau lihat random yang disini, dalemnya sama gak sama yang di dokumennya,” kata Purbaya di Posko Bea Cukai, Jakarta Utara, Senin, 13 Oktober 2025.                                                                                                                                                                                                                                  

  • Ternyata Anda Makin Pusing Ngurus Negara

    Ternyata Anda Makin Pusing Ngurus Negara

    GELORA.CO –  Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menanggapi rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenakan cukai terhadap sejumlah produk, Senin (10/11/2025).

    Kebijakan baru pengenaan cukai itu rencananya akan diterapkan terhadap produk alat makan sekali pakai, popok anak dan tisu basah.

    Ferdinand Hutahaean pun menduga produk lain yang akan dikenakan cukai yakni sabun.

    Ia mencontohkan sabun cuci piring, sabun cuci pakaian hingga sabun mandi atau produk lain yang digunakan masyarakat.

    “Saya pernah berkata purbaya jangan omong besar tunjukkan kinerja, tunjukkan mampu melakukan yang diucapkan,” kata Ferdinand Hutahaean dikutip dari akun instagram pribadinya, Senin (10/11/2025).

    Ia pun mengingat ucapan Purbaya akan menagih utang pajak dari ratusan konglomerat yang mengemplang pajak Rp 60 triliun.

    Dimana, kata Ferdinand Hutahaean, sampai saat ini ucapan Purbaya belum dapat terlaksana.

    “Padahal waktu itu Purbaya mengatakan di akhir september, seminggu. Ini sudah mau dua bulan Purbaya tagih dulu lah, tunjukkan kau berani, jangan hanya omon-omon,” kata Ferdinand.

    Ferdinand pun kembali mengungkit rencana Purbaya yang akan mengenakan cukai terhadap alat makan sekali pakai, popok dan tisu basah.

    “Ternyata anda semakin pusing kan ngurusin negara ini. Saya mengatakan dulu saya orang yang pertama tepuk tangan paling kencang kalau anda bisa melakukan yang anda ucapkan. Tapi sampai hari ini semuanya masih omon-omon saja, kasihan rakyat kan kalau nanti beban bertambah kalau dengan pajak-pajak baru itu,” ucap Ferdinand.

    Rencana Purbaya

    Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana penambahan popok dan alat makan minum sekali pakai sebagai barang kena cukai (BKC) baru. 

    Kajian ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang rencana strategis sektor kepabeanan dan cukai. 

    Dalam beleid tersebut disebutkan, pemerintah mulai melakukan penyusunan kajian potensi cukai terhadap dua produk tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas sumber penerimaan negara. 

    “Telah dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi BKC berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai,” tertulis dalam PMK itu, Jumat (7/11/2025). 

    Selain dua produk tersebut, pemerintah juga akan menelaah kemungkinan penerapan cukai terhadap tisu basah.

    Kementerian Keuangan juga menyiapkan langkah perluasan basis penerimaan dari sisi bea keluar, termasuk usulan kenaikan batas atas ekspor kelapa sawit. 

    Dalam kebijakan jangka menengah 2025–2029, pemerintah memasukkan cukai emisi kendaraan bermotor serta produk pangan olahan bernatrium tinggi (P2OB) ke dalam rekomendasi program pengelolaan penerimaan negara. 

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menjelaskan barang kena cukai umumnya memiliki karakteristik konsumsi yang perlu dikendalikan atau diawasi karena berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. 

    “Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut,” kata Nirwala. 

    Kementerian Keuangan belum menjelaskan alasan rinci pemilihan produk-produk tersebut dalam kajian cukai baru. 

    Namun, secara umum, pengenaan cukai diarahkan untuk menjaga keadilan, keseimbangan, serta efisiensi dalam konsumsi produk yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan lingkungan.