Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bea Cukai

  • Melihat dari Dekat Pemeriksaan Keimigrasian Kru Kapal Kontainer di Pelabuhan Belawan

    Melihat dari Dekat Pemeriksaan Keimigrasian Kru Kapal Kontainer di Pelabuhan Belawan

    loading…

    Pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan petugas Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Belawan di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Foto/Dzikry Subhanie

    MEDAN – Kru kapal yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus menjalani pemeriksaan keimigrasian oleh pihak Imigrasi . Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen keimigrasian para kru.

    Bagaimana proses pemeriksaan keimigrasian tersebut dilakukan? Pada Rabu (11/12.2024) siang, SINDOnews melihat langsung pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan di Pelabuhan Belawan , Sumatera Utara.

    Siang itu, petugas Imigrasi Belawan melakukan pemeriksaan keimigrasian kru Kapal MSC Janis 3 yang baru datang dari Singapura. Kapal kontainer berbendera Liberia tersebut bersandar di Pelabuhan Belawan sekitar 18 jam.

    Sebelum kapal bersandar, biasanya akan ada agen perjalanan yang memberikan informasi kepada pihak Imigrasi terkait kedatangan kapal tersebut, dan jumlah krunya. Petugas Imigrasi kemudian merapat ke kapal tersebut.

    Untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian kru kapal, petugas Imigrasi naik menggunakan tangga akomodasi. Setelah masuk ke salah satu ruangan kapal, petugas Imigrasi diberikan dokumen serta paspor para kru kapal tersebut. Mereka kemudian melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat yang telah disiapkan.

    Satu per satu paspor kru kapal di-scan oleh seorang petugas Imigrasi. Kemudian identitas kru kapal tersebut muncul di layar laptop petugas. Setelah dicek dan identitasnya sesuai, paspor kru kapal tersebut akan diberi tanda cap masuk oleh petugas lainnya. Pemeriksaan keimigrasian kru kapal itu pun selesai.

    “Kita tadi baru saja melaksanakan clearance atau pemeriksaan keimigrasian kedatangan kapal, kebetulan dari Singapura, terhadap awak kapalnya, krunya. Tadi ada berjumlah 23 orang, sudah selesai kita laksanakan clearance atau pemeriksaan keimigrasian,” ujar Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Ardian P Putro.

    Ardian menambahkan, pihaknya hanya memeriksa kru kapal yang masuk atau akan keluar dari wilayah Indonesia melalui Pelabuhan Belawan. Sementara, bidang pemeriksaan lainnya dilakukan oleh pihak Bea Cukai. Ada juga pemeriksaan karantina.

    Dalam sepekan, kata Ardian, ada sekitar lima sampai enam kapal masuk atau keluar pelabuhan ini. “Lama kapal bersandar macam-macam. Kapal ini (MSC Janis 3) tidak lama, hanya 18 jam maksimal, setelah itu akan berangkat lagi,” pungkasnya.

    (zik)

  • Defisit Rp 401,8 Triliun, Pendapatan Naik 1,3% dari Tahun Lalu

    Defisit Rp 401,8 Triliun, Pendapatan Naik 1,3% dari Tahun Lalu

    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan perkembangan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga November 2024. APBN disebut mengalami defisit sebesar Rp 401,8 triliun atau setara dengan 1,81% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
     
    Meski mencatatkan defisit, angka tersebut masih di bawah total defisit anggaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024, yaitu sebesar Rp 522,8 triliun.  Defisit ini mencerminkan bahwa pendapatan negara lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pemerintah.
     
    “Defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah Rp 522,8 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu 11 Desember 2024.
    Meskipun terdapat defisit, dari sisi keseimbangan primer, APBN 2024 masih mencatatkan surplus sebesar Rp 47,1 triliun. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan fiskal di tengah tantangan ekonomi.
     
    “Dalam APBN KiTA 2024, total defisit anggaran dalam undang-undang disebutkan mencapai Rp 522,8 triliun, jadi defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah Rp 522,8 triliun,” jelas Sri Mulyani.
     
    Baca juga: Gunakan APBN, Sri Mulyani Jamin Kesejahteraan Guru Meningkat

    Pendapatan Negara Naik Tipis 1,3%

    Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga November 2024, pendapatan negara mencapai Rp 2.492,7 triliun. Angka ini meningkat 1,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan tersebut bersumber dari:

    Pajak,
    Bea Cukai,
    Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    “Rp 2.492,7 triliun ini artinya sudah 89% dari target yang ditetapkan dalam UU APBN. Kenaikan sebesar 1,3% ini menunjukkan tren yang positif,” ujar Sri Mulyani.

    Belanja Negara Melonjak 15,3%

    Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga November 2024 mencapai Rp 2.894,5 triliun. Jumlah ini meningkat tajam sebesar 15,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan mencakup 87% dari pagu anggaran. Komponen belanja negara meliputi:

    Belanja Kementerian/Lembaga (K/L),
    Belanja Non K/L,
    Transfer ke Daerah.

    “Kenaikannya cukup tajam dibandingkan belanja negara tahun lalu yaitu 15,3%. Ini yang nanti akan terlihat dalam posturnya,” ujarnya. 

    Postur APBN 2024

    Postur APBN 2024 memberikan gambaran tentang kondisi keuangan negara:

    Defisit: Rp 401,8 triliun (di bawah target Rp 522,8 triliun).
    Pendapatan Negara: Rp 2.492,7 triliun (naik 1,3% yoy).
    Belanja Negara: Rp 2.894,5 triliun (naik 15,3% yoy).
    Surplus Keseimbangan Primer: Rp 47,1 triliun.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Kemenkeu catat penerimaan bea cukai Rp257,8 triliun November 2024

    Kemenkeu catat penerimaan bea cukai Rp257,8 triliun November 2024

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenkeu catat penerimaan bea cukai Rp257,8 triliun November 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp257,8 triliun per November 2024.

    Penerimaan tersebut tumbuh 5,2 persen (year on year/yoy) atau mencakup 80,3 persen dari target APBN.

    “Dari sisi kinerja impor, itu menunjukkan bahwa impor bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan untuk industri mengalami peningkatan (73 persen), konsumsi sedikit tertekan (9,5 persen), barang modal juga demikian (17,5 persen),” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu (11/12).

    Anggito merinci, dari segi bea masuk, Kemenkeu mencatat penerimaan Rp47,7 triliun atau tumbuh 4,0 persen (yoy). Jumlah ini mencakup 83,2 persen dari target APBN.

    Penerimaan bea masuk November tahun ini dipengaruhi oleh kenaikan nilai impor sebesar 4,9 persen (yoy), dan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

    Kemudian dari segi bea keluar, Anggito mencatat penerimaan bea keluar sebesar Rp17,3 triliun atau tumbuh 47,9 persen (yoy). Jumlah ini mencakup 98,7 persen dari target.

    Beberapa hal yang mempengaruhi penerimaan bea keluar, di antaranya bea keluar tembaga yang tumbuh 94,8 persen (yoy) dengan share dari total bea keluar mencapai 61,0 persen. Ia menilai ini merupakan imbas dari adanya relaksasi ekspor komoditas tembaga.

    Selain itu, bea keluar produk sawit tumbuh 8,4 persen (yoy) disebabkan tren peningkatan harga, meskipun volume ekspor produk sawit masih turun 17,3 persen (yoy).

    “Bea keluar tumbuh signifikan dipengaruhi kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah dan harga CPO (Crude Palm Oil) yang menguat sejak Juni,” kata Anggito.

    Lebih lanjut, Anggito memaparkan dari segi penerimaan cukai yang tercatat Rp192,7 triliun atau tumbuh 2,8 persen (yoy).

    Penerimaan cukai sampai dengan November dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, cukai harga tembakau sebesar Rp184,3 triliun atau tumbuh 2,8 persen sebagai imbas kenaikan produksi cukai golongan II dan III.

    Kedua, pertumbuhan cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar Rp8,1 triliun atau tumbuh 12,6 persen (yoy) didorong kenaikan tarif meskipun produksi dalam negeri maupun impor menurun.

    Faktor ketiga, yakni cukai etil alkohol (EA) yang sebesar Rp129,2 miliar atau tumbuh 12,6 persen, sejalan dengan kenaikan produksi.

    “Cukai tumbuh dipengaruhi naiknya produksi Gol II dan III meskipun Gol I yang tarifnya lebih tinggi mengalami penurunan,” katanya pula.

    Sumber : Antara

  • Genjot Penerimaan Negara Tanpa Bebani Rakyat Kecil, Eks Dirjen Bea Cukai Usulkan Hal Ini – Halaman all

    Genjot Penerimaan Negara Tanpa Bebani Rakyat Kecil, Eks Dirjen Bea Cukai Usulkan Hal Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Dirjen Bea dan Cukai Dr. Permana Agung Dradjattun menilai pemberlakuaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang regresif akan membebankan kepada kelompok ekonomi rendah.

    Permana pun mengusulkan untuk menggenjot penerimaan negara pemerintah menerapkan strategi ekonomi progresif melalui peningkatan pajak progresif yang menargetkan individu superkaya atau ultra high net worth individuals (UHNWI).

    “Strategy saya yakinkan bahwa revenue foregone berupa tax expenditure harus benar-benar terarah dan terukur, supaya setiap pengorbanan pemerintah untuk menumbuhkan perekonomiannya benar-benar tepat sasaran,” kata Permana di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Langkah ini, sambungnya, sejalan dengan komitmen negara-negara G20 untuk memastikan ultra high net worth individuals membayar pajak secara adil dan efektif.

    Negara, lanjutnya, harus betul-betul berpihak pada rakyat kecil.

    Dirjen Bea Cukai era Presiden Habibie, Gus Dur dan Megawati ini pun mengapresiasi pemerintah yang akhirnya hanya memberlakukan PPN 12 persen untuk barang mewah. 

    Menurutnya kebijakan ekonomi negara harus mengedepankan rakyat menengah ke bawah sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

    Permana juga mendukung adanya pembentukan Badan Penerimaan Negara bukan Kementrian Penerimaan Negara, yang mana mampu memberikan indentitas baru yang lebih positif dan mampu menelusuri kebocoran-kebocoran yang terjadi di penerimaan negara. 

    “Dalam upaya melakukan perubahan performance suatu institusi, tidak cukup hanya dengan melakukan perubahan target-target yang ingin dicapai dan atau mengganti bisnis proses atau proseduralnya. Perubahan mindset para aparaturnya harus diawali dengan perubahan identitasnya. Hal ini dilakukan agar upaya-upaya keras yang akan dilakukan betul-betul bisa meresap menjadi culture baru dari insitusi tersebut,” jelasnya.

    “Disini perlunya identitas baru yang bernama Badan Penerimaan Negara. Dengan identity baru maka penyatuan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Entitas yang menangani PNBP akan mempunyai ledakkan keberhasilan dalam mengamankan inisiatif-inisiatif Presiden,” sambungnya.

    “Saya juga mendorong perkembangan ekonomi ke depan jangan hanya mengandalkan stability agar kita tidak terjebak dalam middle income trap. Perkembangan ekonomi kita harus growth dan tumbuh,” ujarnya.

     

  • Sri Mulyani Endus Praktik Global Fasilitasi Pengemplangan dan Penghindaran Pajak

    Sri Mulyani Endus Praktik Global Fasilitasi Pengemplangan dan Penghindaran Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengendus potensi terjadinya pengemplangan dan penghindaran pajak (tax evasion and tax avoidance) yang difasilitasi oleh praktik perpajakan global. 

    Dalam paparannya, Sri Mulyani menyebut pemerintah RI turut mewaspadai suasana persaingan dunia terkait dengan perpajakan global. Dia menyebut pemerintah menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi (base erosion) akibat praktik global. 

    “Kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktik-praktik perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance,” ungkapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

    Beberapa cara yang akan ditempuh pemerintah untuk mencegah hal tersebut yakni dengan memanfaatkan program Core Tax melalui teknologi digital, serta penyempurnaan program CEISA untuk bea cukai.

    Bahkan, lanjut Menteri Keuangan di tiga presiden itu menyebut, penegakan hukum bakal menjadi jalur yang turut ditempuh.

    “Juga akan dilakukan joint program serta penegakan hukum seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden,” ungkap Sri Mulyani.

    Adapun pemerintah menetapkan target pendapatan negara pada APBN 2025 adalah sebesar Rp3.005,1 triliun, di mana untuk perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun. Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak menyumbang Rp513,6 triliun serta hibah Rp0,6 triliun.

    Sri Mulyani lalu memaparkan, belanja pemerintah pusat pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Transfer ke daerah dirancang sebesar Rp919,9 triliun.

    Maka itu, defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53% dari GDP.

    Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti agar pemerintahannya mewaspadai kebocoran penerimaan negara dari tindakan-tindakan ilegal. 

    “Bapak Presiden terus menyampaikan agar kebocoran penerimaan negara terutama dari tindakan-tindakan ilegal akan terus menjadi pusat perhatian dan juga dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasi dari perpajakan,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Prabowo berpesan agar pemerintah mengurangi pemborosan keuangan negara serta kebocoran. Dia meminta agar pemerintah pusat dan daerah memfokuskan belanja untuk kepentingan rakyat. 

    “Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif, saya ajak seluruh unsur mengurangi pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian seminar dan sebagainya,” kata Prabowo.

  • Sri Mulyani Target Pendapatan Negara Rp 3.005 T di 2025

    Sri Mulyani Target Pendapatan Negara Rp 3.005 T di 2025

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia menargetkan pendapatan negara pada 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan tersebut diperoleh melalui pengumpulan sumber penerimaan negara yakni dari pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Sri Mulyani juga mengatakan bahwa dalam mengejar berbagai potensi penerimaan. Pemerintah akan tetap menjaga iklim investasi.

    Sementara untuk penerimaan negara baik dari perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan dengan tetap menjaga aspek keadilan.

    Ia juga menyampaikan bahwa bagi kelompok masyarakat yang mampu dan menikmati hasil pembangunan diminta untuk bergotong-royong memenuhi kewajibannya.

    “Bagi mereka yang tidak mampu dibantu negara melalui instrumen seperti bantuan sosial, bantuan pendidikan kesehatan termasuk subsidi, termasuk pembebasan pajak,” katanya. di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Kemudian, pemerintah akan terus melakukan reformasi di bidang perpajakan, termasuk penerapan teknologi informasi dan digital untuk perbaikan layanan dan sekaligus menciptakan dan melindungi basis pajak yang kuat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama dari ancaman praktik penghindaran pajak dan persaingan pajak global yang semakin tinggi akan terus dilakukan.

    “Bapak Presiden terus menyampaikan agar kebocoran penerimaan negara terutama dari tindakan-tindakan ilegal akan terus menjadi pusat perhatian,” katanya

    (rrd/rrd)

  • Janji Sri Mulyani ke Prabowo soal APBN 2025 – Page 3

    Janji Sri Mulyani ke Prabowo soal APBN 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau setara dengan 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Defisit ini akan dikelola secara hati-hati melalui strategi pembiayaan yang terukur dan efisien, termasuk pengelolaan cash buffer dan treasury yang dinamis, sesuai dengan perkembangan sektor keuangan.

    “APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Hal ini akan dikelola secara hati-hati dengan strategi pembiayaan yang terukur, efisien termasuk pemanfaatan dan pengelolaan cash buffer dan fungsi treasury yang makin dinamis sesuai perkembangan sektor keuangan,” kata Sri Mulyani dalam penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) 2025 kepada kementerian dan lembaga pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Selain itu, Menkeu mencatat bahwa penerimaan negara pada 2025 diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun. Angka ini akan diperoleh melalui pengoptimalan sumber-sumber penerimaan negara, yang meliputi pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk mengejar berbagai potensi penerimaan ini dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.

    Di samping itu, penerimaan negara juga akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, di mana kelompok yang kurang mampu akan mendapatkan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, serta subsidi dan fasilitas pembebasan pajak.

    Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kontribusi dari kelompok yang mampu untuk bergotong-royong dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara patuh dan jujur. Hal ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam membangun dan memajukan Indonesia.

    “Bagi kelompok yang mampu memahami hasil pembangunan, diminta bergotong royong untuk memenuhi kewajiban secara patuh dan jujur untuk terus membangun dan memajukan Indonesia,” ujarnya.

     

  • Naik 8,9 Persen, Menkeu Sebut APBN 2025 Fokus pada Program Prioritas Pemerintah

    Naik 8,9 Persen, Menkeu Sebut APBN 2025 Fokus pada Program Prioritas Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menku) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah disepakati sebesar Rp 3.621,3 triliun atau meningkat 8,9% dibandingkan pada 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun.

    Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung program-program prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan perumahan.

    “APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024, dengan konsultasi bersama presiden terpilih untuk mengakomodasi program pembangunan prioritas secara optimal,” ujar Sri Mulyani dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.701,4 triliun pada APBN 2025, dengan beberapa program unggulan, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan penciptaan lumbung pangan nasional.

    Sementara itu, transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan yang inklusif.

    Di sisi lain, pendapatan negara pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp 3.005,1 triliun. Penerimaan ini berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang akan dikelola secara adil dengan menjaga iklim investasi.

    Defisit APBN 2025 diperkirakan sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. “Hal ini akan dikelola dengan hati-hati melalui strategi pembiayaan yang efisien, termasuk optimalisasi pengelolaan treasury,” jelas Sri Mulyani.

    Pemerintah juga menegaskan pentingnya sinergi antara belanja pusat dan daerah serta efektivitas anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi. “APBN adalah instrumen andalan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari gejolak serta krisis,” pungkas Menkeu Sri Mulyani.

  • Simbol Dimulainya APBN 2025 Rp 3.621 T

    Simbol Dimulainya APBN 2025 Rp 3.621 T

    Jakarta –

    Presiden Prabowo secara resmi telah menyerakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 kepada Kementerian dan lembaga. Ia juga menyerahkan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Penyerahan tersebut dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024). Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Menteri Sri Mulyani mengatakan bahwa dalam penyerahan ini juga sekaligus menjadi simbol dimulainya pelaksanaan tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Untuk itu bapak Presiden dengan hormat kami mohon kesediaan untuk dapat menyerahkan DIPA secara simbolis kepada seluruh Menteri dan Pimpinan Lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah 2025 kepada para Gubernur,” katanya.

    Sri Mulyani mengatakan, APBN 2025 disusun dalam masa peralihan transisi hasil pemilu 2025. Di mana proses penyusunannya pemerintah dan DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Presiden terpilih agar program pembangunan prioritas Presiden terpilih dapat diakomodasikan secara optimal dalam APBN 2025.

    “Dukungan DPR sangat konstruktif dan baik dalam penyusunan APBN 2025, termasuk di dalam memberikan fleksibilitas untuk mengantisipasi format dan prioritas baru,” katanya.

    Sri Mulyani juga mengapresiasi Badan Pemerika Keuangan (BPK) dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini lantaran dinilai sebagai tombak penting dalam mewujudkan pemerintahan bersih, transparan dan bertanggungjawab.

    Ia mengatakan, APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa dan melindungi masyarakat, perekonomian di dalam menghadapi perubahan gejolak, guncangan serta krisis perang.

    “Ini mengharuskan APBN terus dijaga kesehatannya, kredibilitasnya dan sistemnya agar tidak menjadi sumber masalah,” katanya.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun. Angka ini meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024.

    Di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.701,4 triliun yang ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahan panagan dan energi dan perumahan.

    Sementara untuk alokasi transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun yang ditujukan untuk mendukung, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif.

    Kemudian target pendapatan negara 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Pendapatan ini akan diperoleh melalui upaya pengumpulan sumber penerimaan negara dari pajak, Bea Cukai dan penerimaan negara bukan pajak secara maksimal.

    (rrd/rrd)

  • Tim Opsgab Kota Malang Amankan 29.140 Batang Rokok Ilegal

    Tim Opsgab Kota Malang Amankan 29.140 Batang Rokok Ilegal

    Malang (beritajatim.com) – Operasi Gabungan (Opsgab) Gempur Rokok Ilegal sebagai komitmen pemberantasan peredaran rokok ilegal dilakukan pada Rabu, 4 Desember 2024 kemarin. Toko kelontong di beberapa titik di Kota Malang menjadi sasaran tim gabungan dari lintas sektoral ini.

    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang Heru Mulyono menuturkan tim gabungan terdiri dari Satpol PP, Bea Cukai Malang, TNI dan Polri, serta Kejaksaan Negeri. Mereka melakukan operasi dalam rangka menggempur peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Malang.

    “Dari hasil operasi gabungan yang menyasar tiga toko di tiga kelurahan di Kota Malang, tim gabungan berhasil menyita 1.503 pak atau sekitar 29.140 batang rokok ilegal. Semoga dengan gerak langkah kita bersama, peredaran rokok ilegal ini dapat berkurang. Operasi semacam ini juga akan terus kami gencarkan ke depannya,” ujar Heru, Kamis, 5 Desember 2024 lalu.

    Heru pun mengimbau masyarakat untuk bisa turut berpartisipasi dengan tidak membeli rokok ilegal. Sebab, dengan mengurangi peredaran rokok ilegal membawa dampak positif bagi perekonomian negara. “Kami berharap masyarakat juga mendukung program ini, karena dengan mengurangi peredaran rokok ilegal membawa dampak positif bagi perekonomian negara, juga tentunya demi menjaga kesehatan masyarakat,” ujar Heru.

    Sementara itu, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang, Dwi Prasetyo Rini mengungkapkan bahwa Bea Cukai memiliki upaya tindakan, baik preventif maupun represif.

    “Operasi gabungan ini menjadi adalah satu upaya represif yang dilakukan Bea Cukai dalam memberantas rokok ilegal. Sementara untuk preventif kami juga melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat, seperti program Sobo Kampung dan Sobo Pasar,” ujar Rini

    Lebih lanjut disampaikannya, di wilayah Malang sendiri, dari hasil operasi yang dilakukan sepanjang tahun 2024 (hingga November) sudah ditemukan 19,7 juta batang. Barang hasil penindakan berupa rokok ilegal ini diamankan dengan status akan menjadi barang milik negara. “Setelah jadi barang milik negara, kemudian akan dilanjutkan dengan proses pemusnahan,” ujarnya. (luc/kun)