Kementrian Lembaga: BBWSCC

Pramono Anung Tegaskan Normalisasi Kali Ciliwung Dilanjutkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur Jakarta
Pramono Anung
memastikan proyek
normalisasi Sungai Ciliwung
akan dilanjutkan pada masa kepemimpinannya.
Pramono menegaskan akan tetap melanjutkan proyek strategis tersebut demi mengurangi potensi banjir di Jakarta. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci apakah pendekatan yang diambil nantinya akan sama seperti gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya.
“Apakah sama dengan gubernur yang dulu atau tidak. Intinya bahwa normalisasi akan kami lakukan. itu saja,” ucap Pramono saat ditemui di
Kompas.com,
Selasa (15/4/2025).
Pramono menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat proses normalisasi yang sempat mandek.
“
Normalisasi Ciliwung
akan segera dilanjutkan. Untuk itu kami memerlukan penlok (penetapan lokasi), pembebasan lahan, dan sebagainya. Secara khusus, Kepala Dinas Sumber Daya Air sudah mempersiapkan untuk itu. Mudah-mudahan pembebasan lahan segera dilakukan,” kata Pramono.
Proyek normalisasi yang telah dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo ini kembali tersendat dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu hambatan utamanya adalah penolakan dari warga yang bermukim di bantaran sungai dan belum tuntasnya proses relokasi.
Normalisasi Sungai Ciliwung
merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pemprov bertugas menertibkan bangunan liar dan melakukan pembebasan lahan, sementara pengerjaan fisik berupa pelebaran sungai dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di bawah Kementerian PU.
Data terbaru menunjukkan dari total rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, baru sekitar 17,17 kilometer yang berhasil diselesaikan.
Sisanya, sepanjang 16,52 kilometer, belum bisa dikerjakan karena belum rampungnya proses pembebasan lahan.
“Yang belum ditanggul atau belum dibebaskan yaitu 16,52 km. Pada tahap persiapan, tidak menutup kemungkinan terdapat masyarakat yang menolak tanahnya dibebaskan untuk normalisasi,” ujar Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, Roedito Setiawan saat dikonfirmasi, Senin (14/4/2025).
Pada era Gubernur Joko Widodo, normalisasi dilakukan dengan pendekatan humanis.
Jokowi sempat beberapa kali turun langsung ke permukiman padat seperti Kampung Pulo, menawarkan relokasi ke rumah susun dengan proses dialog tanpa kekerasan.
“Proyek normalisasi itu sebuah keharusan, tapi prosesnya yang enak, jangan sampai kekerasan itu terjadi,” ujar Jokowi, Pada Jumat (7/12/2012).
Meski begitu, hingga akhir masa jabatannya, baru sekitar 45 persen aliran sungai yang dinormalisasi.
Sementara pendekatan berbeda ditempuh oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan cara yang lebih massif, dibantu oleh aparat keamanan.
Ahok bahkan melibatkan TNI dalam membersihkan kawasan sungai dari bangunan liar dan sampah dengan mengundang Kepala Staf Kodam Jaya Brigadir Jenderal TNI Teddy Lhaksmana ke Balai Kota.
“Tentara kan sudah biasa perang, kalau keroyokan, kerjanya rapi dan bagus banget. Kita pengen ‘keroyok’ (bersihkan sampah) Sungai Ciliwung,” kata Ahok seusai bertemu Teddy, Jumat (28/11/2014).
Ahok menilai proyek normalisasi harus didorong cepat demi kepentingan yang lebih luas. Saat itu, ia menargetkan normalisasi sungai bisa rampung pada 2016.
“Ciliwung mau tidak mau targetnya 2016 baru bisa selesai karena masalah tindakan penghuni-penghuni di dalam sungai maupun di jalur inspeksi. Kita siapkan rumah susun. Total
normalisasi Ciliwung
2016 selesai semua,” kata Ahok, di Balai Kota Jakarta, Senin (1/12/2014).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.