Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • KPU Pamekasan Laksanakan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pilkada 2024

    KPU Pamekasan Laksanakan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pilkada 2024

    Pamekasan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Serentak 2024, di Gedung Serbaguna PKP RI Pamekasan, Jl Kemuning 22 Pamekasan, Rabu (4/12/2024).

    Rapat pleno yang digagas KPU Pamekasan, dihadiri jajaran komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Pamekasan, dan perwakilan partai politik (parpol).

    Selain itu juga tampak hadir sejumlah saksi dari masing-masing pasangan calon (paslon), baik untuk paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, serta para saksi dari paslon bupati dan wakil bupati Pamekasan.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Pamekasan, Mahdi memaparkan berbagai program yang sudah dilakukan selama tahapan pilkada serentak 2024 berlangsung. Mulai dari perencanaan, pembentukan badan adhoc hingga memasuki tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten.

    “Berbagai tahapan Pilkada Serentak 2024 ini sudah kami laksanakan sesuai dengan regulasi, mulai dari tahap sosialisasi, kampanye, pemilihan, penghitungan hingga hari ini rekapitulasi tingkat kabupaten,” kata Ketua KPU Pamekasan, Mahdi.

    Pihaknya bersyukur beragam tahapan yang sudah dilalui dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama. “Hal ini tentu tidak lepas dari peran serta seluruh lapisan masyarakat yang berpartisipasi aktif menyukseskan pilkada serentak di Pamekasan, baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, maupun pemilihan bupati dan wakil bupati Pamekasan,” ungkapnya.

    “Kesuksesan ini merupakan kesuksesan bersama, dan sejak awal kami juga komitmen menyukseskan pilkada Pamekasan, dapat berjalan aman dan lancar. Untuk itu mari kita tetap jaga persatuan hingga proses pelantikan maupun pasca pelantikan,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat maupun stakeholder yang sudah bersama komitmen mewujudkan pilkada aman, damai dan kondusif, sesuai dengan tagline Pilkada Pamekasan Bersahabat.

    “Terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat maupun stakeholder, para tokoh dan lainnya. Khususnya rekan-rekan KPPS, PPS dan PPK yang iktu serta menyukseskan berbagai tahapan pilkada, termasuk rekan-rekan keamanan dari TNI-Polri bersama pihak terkait,” jelasnya.

    Tidak kalah penting, pihaknya juga kembali mengingatkan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menjaga kondusifitas. “Mari kita semua selalu menjaga kondusifitas, dan tetap jaga persatuan dan kesatuan,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Tok! Komisi II DPR Bersama KPU, Bawalu, dan DKPP Sepakat PSU Digelar 27 Agustus 2025

    Tok! Komisi II DPR Bersama KPU, Bawalu, dan DKPP Sepakat PSU Digelar 27 Agustus 2025

    loading…

    Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat pelaksanaan PSU Pilkada 2024 digelar 27 Agustus 2025. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 digelar pada 27 Agustus 2025. Kesepakatan itu diambil dalam rapat dengar pendaoat di ruang Komisi II DPR.

    “Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin saat membaca kesimpulan rapat, Rabu (4/12/2024).

    Zulfikar mengatakan, pelaksanaan PSU Pillada 2024 itu sesuai dengan ketentuan pada Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 126/PUU-XXII/2024.

    Kemudian, Zulfikar menyampaikan, pihaknya juga menyepakati bahwa pendanaan PSU Pilkada 2024 diambil dari anggaran APBD yang didukung oleh APBN. Ia juga menyampaikan, evaluasi pelaksanaan Pilkada 2024 akan dibahas dalam rapat selanjutnya.

    “Evaluasi pelaksanaan Perilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 akan diagendakan khusus pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR berikutnya. Dengan catatan agar KPU memperhatikan usulan dan masukan dari Anggota Komisi I DPR, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP,” tandasnya.

    (cip)

  • Unggul di Pilkada Bojonegoro 2024, Ini Kata Setyo Wahono

    Unggul di Pilkada Bojonegoro 2024, Ini Kata Setyo Wahono

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bojonegoro 2024 telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro. Hasil perolehan suara terbanyak itu disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, Selasa (3/12/2024).

    Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Bojonegoro nomor urut 02, Setyo Wahono-Nurul Azizah meraih suara terbanyak. Setyo Wahono dan Nurul Azizah meraih suara sebanyak 701.249 suara atau 89.34 persen.

    Sementara rivalnya pasangan nomor urut 01, Teguh Haryono-Farida Hidayati, meraih suara 83.709 atau 10,66 persen.

    “Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan KPU dengan quick count dan perhitungan internal yang kita lakukan tidak ada berbedaan yang berarti. Artinya kami unggul dalam Pilkada 2024 ini, ujar Bupati Bojonegoro terpilih, Setyo Wahono, Rabu (4/12/2024).

    Kemenangan ini, lanjut Setyo Wahono, bukan hanya kemenangan dirinya dengan Nurul Azizah. Namun, lanjut pria asal Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo itu, kemangan yang diraih merupakan juga merupakan kemenangan seluruh warga masyarakat Bojonegoro.

    Setyo Wahono juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan saling bahu membahu untuk mewujudkan kemenangan dalam Pilkada Bojonegoro ini. Termasuk masing-masing pendukung kontestan Pilkada Bojonegoro agar saling merangkul untuk menciptakan Bojonegoro yang guyup dan adem.

    “Kepada seluruh partai pengusung, segenap relawan dan ormas yang telah bekerja keras untuk memenangkan Setyo Wahono-Nurul Azizah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” terang Wahono.

    “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Teguh Haryono dan Mbak Farida Hidayati telah menjadi partner kami dalam menjaga alam demokrasi di Bojonegoro dapat berjalan dengan baik. Juga kepada penyelenggara, KPU dan Bawaslu yang telah secara profesional melaksanakan Pilkada ini,” pungkasnya. [lus/beq]

  • Bawaslu: Kemenangan kotak kosong jadi evaluasi untuk partai politik

    Bawaslu: Kemenangan kotak kosong jadi evaluasi untuk partai politik

    Bintan, Kepulauan Riau (ANTARA) – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan kemenangan kotak kosong di Pilkada Bangka dan Pilkada Kota Pangkalpinang menjadi evaluasi kinerja dan strategi partai politik di daerah tersebut.

    “Dalam konteks ini tentu bagi partai politik ini kan jadi refleksi. Kok bisa lalu dikalahkan oleh kolam kosong,” ujar Lolly ketika ditemui di Bintan, Kepulauan Riau, dikutip Rabu.

    Selain itu, Lolly juga berpandangan bahwa kemenangan kotak kosong merupakan fenomena politik yang harus dihargai.

    “Kalau kemenangan kolam kosong berarti itu fenomena politik yang ada di daerah itu dan itu harus dihargai,” kata Lolly.

    Sesuai aturan, daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong, harus melakukan pemilihan lagi paling lama dalam rentang 1 tahun setelah Pilkada Serentak 2024.

    Lolly mengatakan fenomena kemenangan kotak kosong menjadi momen penting untuk pembelajaran dalam proses demokrasi.

    “Dia harus sudah segera menyiapkan untuk persiapan pemilu berikutnya. Karena kan harus diulang setahun ke depan. Artinya September 2025 harusnya terjadi lagi di yang kolam kosong dimenangkan,” kata dia.

    Evaluasi terhadap fenomena ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik dan mendorong partai untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat.

    Bawaslu juga berharap fenomena ini dapat menjadi titik balik bagi semua pihak untuk memastikan pemilu mendatang berjalan lebih baik dan inklusif.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan dua opsi mengenai tahapan pemilihan kepala daerah ulang sebagai imbas kemenangan kotak kosong menang pada Pilkada Serentak 2024.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa lembaganya menyiapkan dua opsi tersebut karena hingga Rabu siang mendapatkan informasi ada dua daerah yang kotak kosongnya memenangkan Pilkada 2024 dan mempertimbangkan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ini Hasil Pilwali Madiun 2024, Ada Catatan dari Bawaslu

    Ini Hasil Pilwali Madiun 2024, Ada Catatan dari Bawaslu

    Madiun (beritajatim.com) – Pasangan calon (paslon) petahana nomor urut 2, Maidi-F Bagus Panuntun, berhasil meraih kemenangan dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Madiun 2024 dengan perolehan 65.583 suara. Hasil ini unggul dari dua pasangan lainnya, yakni paslon nomor urut 3, Bonie Laksmana-Bagus Rizki Dinarwan, yang memperoleh 45.923 suara, serta paslon nomor urut 1, Inda Raya-Aldi Dwi, yang hanya meraih 5.522 suara.

    Catatan Bawaslu dalam Rekapitulasi KPU

    Proses rekapitulasi yang digelar oleh KPU Kota Madiun di Hotel Aston Madiun, Rabu (4/12/2024), mencatat beberapa poin penting yang menjadi perhatian Bawaslu Kota Madiun. Ketua Bawaslu, Wahyu Sesar, menyebut bahwa terdapat sejumlah kejadian khusus yang dilaporkan oleh PPK selama proses rekapitulasi tingkat kota.

    “Sesuai dengan PKPU 18, rekapitulasi di tingkat kota wajib membacakan kembali formulir kejadian khusus untuk disampaikan kepada saksi mandat,” jelas Wahyu.

    Ia juga menambahkan bahwa kesalahan yang ditemukan sebagian besar bersifat administratif, seperti kesalahan penulisan data pemilih dalam DPT atau pemilih pindahan yang tertukar. Bahkan, ditemukan pula kasus penempatan formulir C Hasil Plano untuk pemilihan wali kota yang salah masuk ke kategori pemilihan gubernur.

    Upaya Maksimal Bawaslu dalam Pengawasan

    Meski demikian, Wahyu menegaskan bahwa Bawaslu Kota Madiun telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan pengawasan secara optimal.

    “Kami mengadakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas Pengawas TPS, PKD, dan Panwas, serta antisipasi masalah seperti kekurangan surat suara bersama KPU,” ungkapnya.

    Mengenai tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 79 persen, Wahyu menilai angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan Pilkada 2018.

    “Jika dibandingkan Pilpres sebelumnya, perbedaan terjadi karena DPK lintas kabupaten, kota, dan provinsi masih diperbolehkan mencoblos presiden, sementara Pilgub dan Pilbup tidak,” ujarnya.

    KPU Akan Fokus pada Sosialisasi Media Sosial

    Ketua KPU Kota Madiun, Pita Anjarsari, menegaskan bahwa KPU akan lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat ke depan.

    “Kami sudah meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi. Namun, karena mayoritas pemilih kini aktif di media sosial, ke depan kami akan memaksimalkan platform digital ini,” jelas Pita.

    Pita juga menyoroti pentingnya peran calon dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. “Cara calon dalam meyakinkan masyarakat sangat memengaruhi semangat pemilih untuk menggunakan hak suaranya,” pungkasnya.

    Dengan hasil ini, Paslon Maidi-F Bagus Panuntun resmi melanjutkan kepemimpinan mereka di Kota Madiun, dan Bawaslu bersama KPU terus berupaya memperbaiki proses pemilu untuk ke depan. [fiq/but]

  • Jakpus kawal rekapitulasi penghitungan secara akurat dan transparan

    Jakpus kawal rekapitulasi penghitungan secara akurat dan transparan

    Mari kita sama-sama mengikuti proses rekapitulasi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga hasil akhir dari proses ini dapat diterima oleh semua pihak dan menjadi mandat bagi pemimpin yang terpilih untuk menjalankan amanah yang telah diberik

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Jakpus) berkomitmen mengawal rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 di tingkat kota secara akurat dan transparan.

    ” Hasil rekapitulasi hari ini merupakan cermin dari partisipasi warga Jakarta dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, keakuratan dan integritas dalam penghitungan hasil pemungutan suara sangatlah penting,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Arifin dalam sambutannya di Jakarta, Rabu.

    Arifin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mendukung KPU dan semua pihak yang terlibat untuk mengawal rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat Jakarta Pusat berjalan dengan baik dan lancar.

    Hal ini untuk menciptakan pilkada yang tidak hanya demokratis, tetapi juga bermartabat hingga menjadi contoh yang baik dalam penyelenggaraan demokrasi yang bersih dan transparan.

    “Keterlibatan masyarakat dan berbagai elemen adalah kunci untuk menjaga integritas. Saya percaya, dengan kerja keras, komitmen, dan kerjasama dari semua pihak, kita dapat mencapai tujuan bersama,” ujar Arifin.

    Arifin turut mengapresiasi stakeholders terutama Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) yang selama ini telah mendukung dan mengawal setiap tahapan Pemilu tahun 2024 sehingga dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

    Menurut Arifin, Pilkada Jakarta 2024 ini juga menjadi bukti kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang tetap terjaga.

    “Mari kita sama-sama mengikuti proses rekapitulasi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga hasil akhir dari proses ini dapat diterima oleh semua pihak dan menjadi mandat bagi pemimpin yang terpilih untuk menjalankan amanah yang telah diberikan,” ucap Arifin.

    Pembukaan rekapitulasi hasil perhitungan di tingkat Jakarta Pusat ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat (Jakpus) Efniadiansyah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkeys, Asisten Pemerintahan (Aspem) Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, dan perwakilan DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga.

    Lalu perwakilan dari saksi tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) mulai dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat hingga Polres Metro Jakarta Pusat.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu: Berkurangnya jumlah TPS pada pilkada pengaruhi partisipasi

    Bawaslu: Berkurangnya jumlah TPS pada pilkada pengaruhi partisipasi

    Bintan, Kepulauan Riau (ANTARA) – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang lebih rendah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dibandingkan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memengaruhi partisipasi pemilih.

    “Kami selalu mempertimbangkan, misalnya satu soal TPS yang dikurangi, sehingga orang menjadi lebih jauh menjangkau TPS,” ujar Lolly ketika ditemui di Bintan, Kepulauan Riau, dikutip Rabu.

    Lolly mengatakan Bawaslu sudah bertanya kepada warga yang tidak ikut berpartisipasi. Salah satunya diakibatkan oleh jarak TPS yang jauh.

    “Kami tanya langsung ke masyarakatnya kenapa ga datang. Salah satunya karena TPS-nya menjadi jauh,” kata dia.

    Selain jumlah TPS yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan pemilu, Lolly juga mengatakan dekatnya jarak antara Pemilu 2024 dengan Pilkada 2024 menyebabkan kejenuhan pemilih, sehingga memengaruhi partisipasi publik.

    “Lainnya adalah soal terlalu dekat masa waktu pilkada dengan pemilu, sehingga kemudian terjadi kejenuhan di lingkungan pemilih,” ujar dia.

    Lolly mengatakan berbagai evaluasi terkait partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 akan menjadi pengingat bersama para penyelenggara pemilu.

    “Karena kalau publik tidak terlibat, sayang banget. Anggaran pilkada besar,” ucap Lolly.

    Sebelumnya, pada Rabu (5/6), KPU RI mengungkapkan bahwa 81,78 persen pemilih menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024, kemudian sebanyak 81,42 persen untuk Pemilu Anggota DPR RI, dan 81,36 persen untuk Pemilu Anggota DPD RI.

    Sedangkan, untuk rata-rata nasional partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 mencapai 68 persen dan hal itu termasuk capaian yang luar biasa.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa KPU RI akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penurunan partisipasi pemilih bila dibandingkan dengan Pemilu 2024.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jakpus pastikan rekapitulasi suara Pilkada sesuai prosedur

    KPU Jakpus pastikan rekapitulasi suara Pilkada sesuai prosedur

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat memastikan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Jakarta 2024 di wilayah tersebut berlangsung sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

    Hal itu dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat Efniadiansyah pada rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di tingkat Jakarta Pusat, Rabu.

    “Kita memastikan semua proses Pilkada setiap tahapannya berjalan sesuai peraturan perundangan dan SOP yang ditetapkan,” katanya.

    Dia mengakui adanya dinamika yang harus membuat suasana sedikit keras tapi hal itu bagian dari dinamika yang harus dilewati.

    Efni menyebutkan, dinamika Pilkada Jakarta 2024 ini telah dilewati dalam jangka waktu yang lama dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Semua pihak pemangku kepentingan terkait (stakeholders) telah menyukseskan Pilkada Jakarta 2024.

    “Kami yakin betul dan sadar tanpa bantuan dari semua pihak kami bukan apa-apa termasuk apresiasi setingginya pada adhoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan jajaran sampai tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” ujar Efni.

    Efni mengatakan, proses Pilkada Jakarta 2024 mulai dari pendaftaran hingga pemungutan dan perhitungan saat ini tentunya tak lepas dari koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak.

    Tahapan pleno di setiap kecamatan se-Jakarta Pusat juga sudah dilalui sesuai dengan jadwal dan undang-undang yang berlaku.

    “Hari ini mulai di tingkat kota. InsyaAllah ini bagian bentuk pengabdian pada bangsa dan negara dan proses demokrasi ini proses yang harus dilalui dan kita ikuti bersama dalam kontestasi,” katanya.

    Efni berharap setiap proses Pilkada Jakarta 2024 hingga nanti terpilihnya pemimpin Jakarta yang baru dapat berjalan aman, lancar dan kondusif sesuai harapan masyarakat. Pihaknya juga memastikan akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan berpegang teguh pada aturan.

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey saat memberikan sambutan dalam acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 di tingkat Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey juga mengapresiasi jajaran KPU Jakarta Pusat mulai dari KPPS hingga tingkat kecamatan yang telah mengawal Pilkada Jakarta 2024.

    Nelson memastikan koordinasi pihaknya bersama dengan KPU berjalan baik dan sesuai hukum yang berlaku.

    “Kita menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan agar Pilkada dikawal bersama tentu dengan jajaran pegiat pemilu dan masyarakat yang ada,” kata Nelson.

    Nelson menegaskan, tugas pengawas Pemilu yang hadir ini bukan untuk mencari kesalahan dari setiap proses, tetapi untuk menegakkan regulasi yang berlaku agar Pilkada berjalan dengan jujur, adil dan berkualitas.

    Dia berharap rekapitulasi berjalan lancar hingga pada jadwal yang ditentukan. “Kami mengucapkan selamat kepada KPU yang sudah melaksanakan kegiatan ini hingga nantinya menghasilkan keputusan bermakna bagi masa depan Pemilu dan Jakarta Pusat,” katanya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri minta pemda siapkan dana hibah pilkada ulang 2025

    Kemendagri minta pemda siapkan dana hibah pilkada ulang 2025

    “Pendanaan Pilkada Serentak 2024 dibebankan pada APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan diperkuat melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 24 Januari 2023,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) meminta pemerintah daerah (pemda) menyusun langkah strategis untuk memastikan kesiapan dana hibah pilkada ulang pada 2025 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan upaya ini penting untuk mengantisipasi adanya kemenangan kotak kosong pada Pilkada Serentak 2024.

    “Pendanaan Pilkada Serentak 2024 dibebankan pada APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan diperkuat melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 24 Januari 2023,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Surat tersebut mendorong pemda untuk mengalokasikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Untuk itu, pemda perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi dan mendukung kesiapan pendanaan hibah Pilkada ulang pada 2025.

    Dirinya membeberkan berbagai langkah strategis yang harus dilakukan pemda. Pertama, pemda mengalokasikan pendanaan pemilihan ulang sesuai dengan tahapan pengelolaan dana kegiatan pemilihan, yang ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

    Kedua, jika alokasi dana pemilihan ulang belum tersedia, pemda wajib melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran yang hasilnya dialihkan untuk mendanai pemilihan tersebut.

    Ketiga, pemda berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu Daerah agar melaporkan penggunaan dana hibah Pilkada Serentak 2024.

    Apabila terdapat sisa anggaran dana hibah, maka akan diperhitungkan dalam kebutuhan dana pemilihan ulang tahun 2025.

    “Keempat, dalam hal pemerintah daerah yang melaksanakan pemilihan ulang belum mampu mendanai dari APBD, dapat mengusulkan dukungan dari APBD provinsi atau dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” jelasnya.

    Ia menyampaikan kepastian pelaksanaan Pilkada ulang menunggu keputusan KPU mengenai hasil penghitungan riil surat suara yang dijadwalkan pada tanggal 16 Desember 2024.

    Meski begitu, Maurits mengingatkan bahwa pendanaan hibah untuk Pilkada ulang 2025 harus tetap mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, serta akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.

    “Diketahui, pelaksanaan Pilkada Serentak dilaksanakan di 545 daerah, meliputi 37 provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 kota, dengan diikuti oleh 1.556 pasangan kandidat kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan. Peserta Pilkada terdiri dari 103 pasangan calon gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi, 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, serta 284 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota,” pungkas Maurits.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hasil Rekap Pilbup Madiun: Hari Wuryanto Ungguli Petahana Kaji Mbing

    Hasil Rekap Pilbup Madiun: Hari Wuryanto Ungguli Petahana Kaji Mbing

    Madiun (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun telah selesai melakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) Madiun, Rabu (4/12/2024). Rekspitulasi itu dihadiri oleh Bawaslu, PPK, dan saksi dari kedua pasangan calon.

    Hasil rekapitulasi, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Hari Wuryanto dan dr. Purnomo Hadi (Harmonis), berhasil meraih total 241.652 suara dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Madiun.

    Jumlah suara yang diperoleh pasangan Harmonis ini mengungguli pasangan nomor urut 1, Ahmad Dawami Ragil Saputro (Kaji Mbing) dan Shandika Ratna Ferryantiko (Madiun Menyala), yang mendapatkan total 194.421 suara.

    Ketua KPU Kabupaten Madiun, Nur Anwar, menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 menurun menjadi 78 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 568.252 pemilih.

    “Tahapan Pilkada ini berjalan beriringan dengan Pilpres kemarin, sehingga sosialisasi kepada masyarakat kurang maksimal,” kata Nur Anwar.

    Namun, ia juga menambahkan bahwa tingkat partisipasi ini sebenarnya mengalami kenaikan sebesar 4 persen dibandingkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg sebelumnya.

    “Tahapan berikutnya adalah penetapan pasangan calon terpilih sambil menunggu rekapitulasi di tingkat provinsi,” tambahnya.

    Sementara itu, kedua saksi dari pasangan calon menyatakan tidak ada keberatan terkait pelaksanaan rekapitulasi, khususnya untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

    Saksi dari pasangan nomor urut 1, Prastyo Budi Utomo, menilai bahwa proses rekapitulasi berjalan lancar tanpa kendala signifikan. “Kami menerima hasil ini dengan lapang dada. Semoga pemimpin yang terpilih dapat membawa Kabupaten Madiun menjadi lebih baik,” ungkapnya.

    Hal senada disampaikan saksi pasangan nomor urut 2, Muhammad Kholifatur Rosyidin. Menurutnya, semua tahapan berjalan sesuai prosedur, mulai dari tingkat PPS hingga tingkat kabupaten. “Prosesnya lancar, tidak ada perubahan atau kejadian khusus selama tahapan berlangsung,” tutupnya. [fiq/but]