Klarifikasi Tim Pramono-Rano soal Tuduhan Serangan Fajar Berupa Sembako di Kepulauan Seribu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Juru bicara tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Iwan Tarigan, menepis tuduhan “serangan fajar” berupa sembako di
Kepulauan Seribu
selama masa tenang
Pilkada Jakarta
2024.
Iwan mengatakan timnya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kecurangan selama masa tenang.
“Biasanya, yang (diusung) satu partai itu, tidak punya kemampuan, baik secara tenaga maupun secara dana untuk melakukan kecurangan,” ujar Iwan saat konferensi pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
Iwan, yang sebelumnya menjadi juru bicara tim nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menegaskan sembako tersebut merupakan program tebus murah.
“Itu adalah, kami biasanya melakukan tebus murah yang disetujui oleh Bawaslu, itu kami melakukan tebus murah,” ucapnya.
Iwan menjelaskan keterlambatan pengiriman sembako disebabkan masalah transportasi.
“Karena ada masalah transportasi sehingga tidak sampai tepat waktu,” katanya.
Sembako baru tiba sehari sebelum masa tenang dimulai. Iwan memastikan hal itu bukan bagian dari serangan fajar.
“Sehingga sampai satu hari sebelumnya, satu hari sebelum hari tenang dan bukan untuk serangan fajar. Dan itu hanya sebanyak 15 karung,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Bawaslu
-
/data/photo/2024/12/04/67504bdf9949b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Klarifikasi Tim Pramono-Rano soal Tuduhan Serangan Fajar Berupa Sembako di Kepulauan Seribu
Megapolitan
4 Desember 2024")
Klarifikasi Tim Pramono-Rano soal Tuduhan Serangan Fajar Berupa Sembako di Kepulauan Seribu Megapolitan 4 Desember 2024
-
DPR dan KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang di Bangka & Pangkalpinang 27 Agustus 2025
Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi II DPR telah sepakat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di wilayah yang kotak kosongnya menang saat Pilkada 2024, pada Rabu 27 Agustus 2025.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengemukakan bahwa kesepakatan ini dilakukan lantaran adanya pertimbangan agar PSU ini bisa cepat selesai.
Hal ini diungkapkannya kala dia selesai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) KPU RI bersama Bawaslu, DKPP, Kemendagri, dan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/12/2024).
“Tadi disepakati untuk diselenggarakan di bulan Agustus karena pertimbangan-pertimbangan lebih cepat lebih baik dan juga tidak terlalu jauh dari keserentakan yang sekarang [Pilkada serentak],” ujarnya.
Afifuddin melanjutkan, setelah kesepakatan ini terbentuk, pihaknya akan segera melakukan pembahasan detail mengenai pelaksanaan dan tahapan selanjutnya guna menggelar PSU pada tahun depan.
Dia juga menyampaikan bahwa pada Pilkada kemarin ada 37 daerah yang melawan kotak kosong. Katanya, salah satunya adalah di daerah provinsi untuk Pilgub dan sisanya berada di kabupaten/kota.
“Informasinya ada dua yang kotak kosong menang. Kalau tidak salah Pangkalpinang ya dan juga Kabupaten Bangka,” sebutnya.
Akan tetapi, Afifuddin menyebut pihaknya tetap akan menunggu hasil resminya setelah rekapitulasi selesai. Namun, dia berujar, KPU harus menyiapkan skenario jikalau memang kotak kosong yang menang Pilkada.
Senada dengan Afifuddin, Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan pertimbangan dipilihnya 27 Agustus 2025 adalah dikarenakan ingin tetap periodesasi pimpinannya berada pada 2025.
“Agar kemudian periodenya tetap 2025-2030 karena kalau kemudian di akhir, khawatirnya nanti ada sengketa yang seterusnya masuk periodesasinya di 2026,” ujarnya.
Dengan demikian, lanjut dia, sebelum 27 Agustus 2025, kepala daerah nantinya akan diisi oleh penjabat. Dia berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memberikan penjabat yang baik dalam melaksanakan tugasnya.
“Karena itu nanti penjabatnya juga kita tongkrongin bersama, mudah-mudahan Kementerian Dalam Negeri memberikan penjabat yang terbaik untuk pelaksanaannya, karena dia akan menjabat hampir satu tahun masa anggaran,” tandasnya.
-
Bawaslu RI terima 129 laporan pelanggaran netralitas kepala desa
Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkapkan bahwa selama tahapan pilkada hingga November 2024 telah menerima 129 laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa pihaknya juga telah menemukan tujuh temuan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung hingga November lalu. Selain itu, sebanyak 147 laporan telah diregistrasi oleh Bawaslu di seluruh tingkatan.
“Dari total 147 laporan yang diregistrasi, 16 laporan masuk dalam kategori pidana, 103 laporan merupakan pelanggaran hukum lainnya, dan 39 laporan bukan merupakan pelanggaran,” kata Bagja dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
“Catatan lima provinsi dengan sebaran pelanggaran aparatur kepala desa paling besar adalah Banten 20 laporan, Sulawesi Tenggara 16 laporan, Lampung 12 laporan, Jawa Timur 12 laporan, dan Jawa Barat 10 laporan,” ujarnya.
Sementara itu, dia mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan terdapat 878 perkara aparatur sipil negara (ASN) yang menunjukkan ketidaknetralan, maupun ASN yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon sebanyak 64 perkara.
“Kemudian, ASN ikut kampanye, sosialisasi atau perkenalan di 61 perkara. ASN mengampanyekan atau menyosialisasikan calon gubernur, bupati, wali kota di media sosial 27 perkara,” katanya.
Lebih lanjut, untuk dugaan politik uang di masa tenang, dia menjelaskan terdapat 59 peristiwa dugaan pembagian uang.
“Sebanyak delapan peristiwa merupakan hasil temuan pengawasan Bawaslu, dan 51 peristiwa merupakan laporan masyarakat kepada jajaran Bawaslu,” jelasnya.
Kemudian, dia mengatakan bahwa terdapat tujuh peristiwa dugaan pelanggaran politik uang pada tahap pemungutan suara dengan rincian 1 peristiwa merupakan hasil pengawasan, dan 6 peristiwa merupakan laporan masyarakat kepada jajaran Bawaslu.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024 -
Pelanggaran netralitas Kadisdikbud Bengkulu tidak terbukti
Kordiv PPPS Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri. di Bengkulu, Rabu (4/12/2024). ANTARA/Anggi Mayasari
Bawaslu: Pelanggaran netralitas Kadisdikbud Bengkulu tidak terbukti
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Rabu, 04 Desember 2024 – 14:55 WIBElshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu menyatakan berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tidak terbukti melakukan pelanggaran terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2024.
“Yang bersangkutan telah melakukan klarifikasi ke Bawaslu Kota Bengkulu dan peristiwa tersebut tidak ada berdasarkan hasil keterangan dari Kepala Dinas yang didampingi oleh Sekretaris Dinas Dikbud,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri di Bengkulu, Rabu.
Ia menerangkan, pemeriksaan atau klarifikasi awal dilakukan guna memastikan apakah informasi yang diterima terkait dugaan yang bersangkutan melakukan mobilisasi kepala daerah untuk memilih salah satu pasangan calon kepada daerah di Kota Bengkulu.
Sebab, menurut dia, berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan tersebut, kepala dan sekretaris Dinas Dikbud Kota Bengkulu menerangkan bahwa kegiatan yang melibatkan banyak orang tersebut merupakan verifikasi untuk pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Tapi kita sudah tanyakan dan beliau menyampaikan bahwa ketika ada kegiatan yang melibatkan banyak orang merupakan kegiatan verifikasi untuk pendaftaran PPPK guru honorer. Kita konfirmasi juga terkait rekaman suara yang diduga kepala sekolah di Kota Bengkulu dan beliau mengaku tidak tahu terkait hal tersebut dan memastikan tidak ada arahan untuk kepala sekolah,” ujar dia.
Sebelumnya, Bawaslu melakukan penelusuran terkait dugaan keterlibatan salah satu ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan diduga melanggar aturan pemilihan umum.
“Berdasarkan informasi yang disampaikan ke Bawaslu Kota Bengkulu terkait ASN di Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Dugaan pelanggarannya kemungkinan ada dua dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ASN dilarang berpihak dan tidak pidana pemilihan, kemudian statusnya sebagai ASN pasti melanggar perundang-undangan lainnya,” kata dia.
Sumber : Antara
-
Bawaslu RI ungkap 81 orang pengawas meninggal dunia
Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa sebanyak 81 orang pengawas pemilu meninggal dunia selama periode Mei hingga Desember 2024.
“Semenjak Mei 2024 sampai 2 Desember 2024, kami dapat sampaikan ada 81 orang pengawas meninggal dunia. Semenjak Mei, jadi bukan hanya saat pemungutan suara,” kata Bagja pada rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Ia kemudian menambahkan bahwa sebanyak 30 orang pengawas mengalami sakit berat, 30 orang sakit ringan, 26 orang luka berat, dan 43 orang luka ringan.
Pada kesempatan itu, Bagja berharap data tersebut dapat menjadi evaluasi bagi semua pihak yang hadir, yakni Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun Komisi II DPR RI.
Pada kesempatan berbeda sebelumnya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mencatat hingga 29 November 2024 pukul 00:00 WIB terdapat enam orang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.
Afifuddin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/11), turut menyampaikan bahwa sebanyak 115 orang petugas KPPS mengalami kecelakaan dan sakit saat kerja.
“Kami juga ingin menyampaikan besaran santunan untuk korban jenis meninggal dan seterusnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Satuan biayanya adalah yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta. Untuk bantuan biaya pemakaman Rp10 juta,” ujarnya.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024 -
Rekapitulasi KPU Gresik, Yani-Alif Raup 366.944 Suara, Kotak Kosong 247.479 Suara
Gresik (beritajatim.com)- Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik, mulai 3-4 Desember 2024 tuntas. Dalam rapat pleno terbuka tersebut, pasangan calon (Paslon) Yani-Alif meraup 366.944 suara, sementara kotak kosong mendapat 247.479 suara.
Untuk suara sah tercatat sebanyak 614.423. Sedangkan suara tidak sah mencapai 35.749. Total suara sah dan tidak sah ada 650.172 suara.
Meski proses demokrasi pilkada berjalan aman terkendali, namun jumlah partisipasi pemilih mengalami penurunan. Dari 971.750 daftar pemilih tetap (DPT). Jumlah partisipasi yang menggunakan hak suaranya hanya 650.172 pemilih.
“Angka partisipasi menurun, namun ada kesuksesan tersendiri yang dicatat di Pilkada Gresik,” ujar Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim Miftahur Rozaq, Rabu (4/12/2024).
Pada Pilkada Gresik kali ini, paslon Yani-Alif unggul di 11 kecamatan di Gresik Selatan dan Pulau Bawean. Sementara di Gresik Utara ada enam kecamatan yang dimenangi kotak kosong. Diantaranya, Kecamatan Kebomas, Gresik Kota, Manyar, Sidayu, Bungah, dan Kecamatan Ujungpangkah.
Ketua KPU Gresik Akhmad Taufik menyatakan meski telah menyelesaikan tahapan rekapitulasi, pihaknya baru akan menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih pada 8 Desember 2024.
Sebab, selama 3×24 jam, pihaknya membuka kesempatan bagi pihak saksi maupun pemantau Pemilu untuk mengajukan sengketa Pilkada. “Jika hingga batas waktu tersebut tidak ada yang menggugat hasil rekapitulasi, maka pasangan calon Yani-Alif resmi ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati terpilih,” paparnya.
Minimnya jumlah pemilih ini juga disorot oleh Bawaslu Gresik. Kordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Gresik Habibur Rohman menyatakan pihaknya memberi catatan atas kinerja jajaran KPU Gresik. Khususnya dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
“Dibandibandingkan dengan 2020, jumlah DPT Gresik sebanyak 918.192 orang. Dengan partisipasi pemilih mencapai 81,1 persen atau sebanyak 745.229 orang. Menurunnya pemilih bisa jadi karena sosialisasi yang dilakukan nampaknya belum tepat sasaran,” urainya.
Demikian halnya dengan hasil rekapitulasi suara, setidaknya terdapat 35.749 suara tidak sah. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan data anomali hingga surat suara dalam kondisi rusak. “Ada 3 wilayah kecamatan yang masuk kejadian khusus. Yakni Kecamatan Cerme, Duduksampeyan, dan Wringinanom,” ujarnya.
Dirinya juga menyoroti kecakapan penyelenggara tingkat TPS. Pasalnya, terdapat beberapa temuan pemilih yang salah mencoblos akibat surat suara dalam kondisi rusak. “Saat pemilih sudah mencoblos baru diketahui surat suara rusak. Lalu diperbolehkan meminta surat suara lagi,” papar Habib. [dny/suf]
Hasil rekapitulasi KPU Gresik
1. Paslon Yani-Alif memperoleh 366.944 suara
2. Kotak Kosong 247.479 suara
3. Suara sah 614.423
4. Suara tdk sah 35.749
5. Hadir 650.172 pemilih
-
Alasan Kades Ngentrong Lepas dari Jerat Sanksi meski Ikut Kegiatan Paslon Pilkada Tulungagung 2024
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes
TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Kepala Desa Ngentrong, Kecamatan Campurdarat, Tulungagung, Samuji dipastikan lepas dari jerat sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Sebelumnya, Kades Ngentrong itu terekam ikut dalam kegiatan yang dilakukan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung nomor urut 03, Maryoto Birowo-Didik Girnoto Yekti (Mardinoto).
Saat itu, paslon 03 melakukan kegiatan pengurukan jalan di depan SPBU Ngentrong yang rusak parah yang dihadiri Maryoto Birowo.
Samuji hadir memberikan sambutan, serta mendoakan agar Maryoto kembali terpilih sebagai bupati.
Selain meneriakkan yel-yel dukungan, Samuji juga menyampaikan ajakan untuk mencoblos Mardinoto.
Videonya beredar luas di grup-grup WhatsApp maupun di media sosial.
Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Tulungagung, Nurul Muhtadin, mengatakan, perbuatan Kades Ngentrong ini gagal jadi temuan.
“Sebelumnya sudah dilakukan penelusuran oleh Panwascam. Tapi gagal memenuhi unsur,” jelas Nurul, Rabu (4/12/2024).
Lanjutnya, Panwascam Campurdarat telah ditugasi secara khusus untuk melakukan penelusuran.
Dalam penelusuran ini, Panwascam harus mendapatkan sejumlah syarat formal, seperti tanda tangan dari Kades Ngentrong.
Namun Panwascam gagal mendapatkan tanda tangan, serta tidak ada pihak lain yang mau memberikan keterangan.
“Informasinya jadi tidak komplet karena ada formulir yang tak terpenuhi. Akhirnya perkaranya tidak diregister,” tambah Nurul.
Sebelumnya, Bawaslu punya waktu 7 hari sejak video dukungan Kades Ngentrong ke Paslon 03 menyebar.
Batas akhir penelusuran pada Senin (25/11/2024), dan tidak ada yang memberikan keterangan.
Pihak yang mengambil video itu juga tidak bisa dimintai keterangan.
“Fakta hukumnya tidak dapat, karena tidak ada yang memberikan informasi,” pungkas Nurul.
Nasib berbeda diterima Kades Tanggulturus, Kecamatan Besuki, Tulungagung, Wahyunita Ningsih yang kedapatan ikut kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung nomor urut 01, Gatut Sunu Wibowo-Ahmad Baharudin (Gabah) di GOR Lembupeteng Tulungagung, Sabtu (2/11/2024) silam.
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan memutus Wahyunita bersalah.
Kades perempuan ini tidak melanggar pidana Pemilu, namun melanggar Undang-undang Desa yang mengatur netralitas kades.
Bawaslu Tulungagung menyampaikan putusan ini ke Pj Bupati Tulungagung untuk menjatuhkan sanksi.
-
Dituduh Tak Netral, Ketua Bawaslu Banyuwangi Lapor Polisi, Ada Dua Laporan
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Aflahul Abidin
TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI – Ketua Bawaslu Banyuwangi, Adrianus Yansen Pale, melapor ke Polresta Banyuwangi, karena merasa difitnah tentang ketidaknetralan dalam Pilkada Banyuwangi 2024.
Pria yang akrab disapa Ansel itu datang ke kantor polisi pada Rabu (4/12/2024).
Ansel merasa difitnah atas penyampaian salah satu saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi dalam rapat pleno rekapitulasi yang digelar pada Selasa (3/12/2024).
Dalam pleno tersebut, saksi berinisial A membacakan sebuah surat pernyataan yang disebut dibuat oleh seorang berinisial SHM.
Isi surat pernyataan itu tentang dugaan ketidaknetralan Ansel sebagai Ketua Bawaslu Banyuwangi.
A menyebut, Ansel bertemu dengan Kasat Intelkam Polresta Banyuwangi bersama beberapa anggota Sat Intelkam dan seorang anggota LSM di sebuah hotel pada 16 November 2024.
Isi dari pertemuan itu, kata A, salah satunya berisi tentang pengkondisian pemenangan salah satu pasangan calon kepala daerah.
“Saya sampaikan itu tidak benar dan kebohongan,” kata Ansel.
Laporan ke kepolisian, lanjut Ansel, adalah bentuk keseriusannya dalam menanggapi tuduhan itu.
“Hari ini saya datang (melapor ke kepolisian) untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan saudara A di forum itu,” imbuhnya.
Selain itu, Bawaslu Banyuwangi secara institusi juga melaporkan beberapa pihak dan beberapa akun media sosial yang dianggap menyinggung netralitas Bawaslu.
“Jadi hari ini ada dua laporan. Saya secara pribadi dan Bawaslu,” kata dia.
Untuk laporan atas nama Bawaslu disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Banyuwangi, Khomisa Kurnia Indra.
Indra datang ke Mapolresta Banyuwangi bersama Ansel.
“Karena di dalam video (yang beredar) yang disampaikan, juga menyinggung netralitas kami, hari ini Mas Khomisa Kurnia Indra juga melaporkan akun medos dan beberapa pihak yang diduga menyebarkan informasi dan tuduhan tidak benar,” ucapnya.
-
Bawa Bukti Amplop Rp50 Ribu, Demonstran Desak Bawaslu Serius Tangani Dugaan Money Politic di Bulukumba
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar lumpuh akibat aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok pemuda, Rabu (4/12/2024) sekitar pukul 17.15 Wita.
Kelompok pemuda yang diketahui merupakan massa dari Aliansi Pemerhati Demokrasi Bulukumba itu melakukan aksi tepat di depan Kantor Bawaslu Sulsel.
Mereka memblokir jalan AP Pettarani dengan menghentikan mobil kampas dan dijadikan sebagai panggung orasi.
Jenderal Lapangan, Andi Arman yang menakhodai sekitar 50 orang menyuarakan dugaan money politik oleh salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati Bulukumba.
Terlihat pada spanduk yang dibentangkan massa aksi, beberapa tulisan yang mengandung kritik keras terhadap polemik yang terjadi. “Bubarkan Bawaslu merusak citra demokrasi.”
“Tolak Money politik selamatkan demokrasi.”
“Budak Oligarki, Bawaslu mandul, hingga Tegakkan Supermasi Hukum.”
Arman menegaskan bahwa pihaknya tidak percaya kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba, karena dianggap gagal melakukan konsolidasi dan kordinasi dalam mencegah praktek Money Politik di Bulukumba.
“Kami datangi Bawaslu Sulsel terkait money politik di Kabupaten Bulukumba. Kami menganggap itu pelanggaran yang terstruktur dan sistematis,” ujar Arman di lokasi.
Dibeberkan Arman, pelanggaran tersebut terjadi di beberapa kecamatan. Dan, pihaknya telah mengantongi barang bukti dan keterangan saksi-saksi.
“Kami punya bukti video dan saksi dan barang bukti berupa uang yang ditemukan. Money politiknya itu berupa amplop yang berisi uang Rp50 ribu, menurut keterangan dan barang bukti, serta saksi itu dari paslon nomor urut dua,” ungkapnya.
-
Kemenangan kotak kosong jadi evaluasi untuk partai politik
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty memberi keterangan ketika ditemui di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa malam (3/12/2024). (ANTARA/Putu Indah Savitri)
Bawaslu: Kemenangan kotak kosong jadi evaluasi untuk partai politik
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Rabu, 04 Desember 2024 – 18:01 WIBElshinta.com – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan kemenangan kotak kosong di Pilkada Bangka dan Pilkada Kota Pangkalpinang menjadi evaluasi kinerja dan strategi partai politik di daerah tersebut.
“Dalam konteks ini tentu bagi partai politik ini kan jadi refleksi. Kok bisa lalu dikalahkan oleh kolam kosong,” ujar Lolly ketika ditemui di Bintan, Kepulauan Riau, dikutip Rabu.
Selain itu, Lolly juga berpandangan bahwa kemenangan kotak kosong merupakan fenomena politik yang harus dihargai.
“Kalau kemenangan kolam kosong berarti itu fenomena politik yang ada di daerah itu dan itu harus dihargai,” kata Lolly.
Sesuai aturan, daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong, harus melakukan pemilihan lagi paling lama dalam rentang 1 tahun setelah Pilkada Serentak 2024.
Lolly mengatakan fenomena kemenangan kotak kosong menjadi momen penting untuk pembelajaran dalam proses demokrasi.
“Dia harus sudah segera menyiapkan untuk persiapan pemilu berikutnya. Karena kan harus diulang setahun ke depan. Artinya September 2025 harusnya terjadi lagi di yang kolam kosong dimenangkan,” kata dia.
Evaluasi terhadap fenomena ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik dan mendorong partai untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat.
Bawaslu juga berharap fenomena ini dapat menjadi titik balik bagi semua pihak untuk memastikan pemilu mendatang berjalan lebih baik dan inklusif.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan dua opsi mengenai tahapan pemilihan kepala daerah ulang sebagai imbas kemenangan kotak kosong menang pada Pilkada Serentak 2024.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa lembaganya menyiapkan dua opsi tersebut karena hingga Rabu siang mendapatkan informasi ada dua daerah yang kotak kosongnya memenangkan Pilkada 2024 dan mempertimbangkan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).
“Pertama, pilihan hari pemungutan suara ulangnya pada 24 September 2025 dan satunya pada 24 Agustus 2025,” kata Afif dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Sumber : Antara