Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • Bawaslu Masih Kaji Terkait Pemungutan Suara Ulang di TPS 028 Pinang Ranti Jaktim

    Bawaslu Masih Kaji Terkait Pemungutan Suara Ulang di TPS 028 Pinang Ranti Jaktim

    ERA.id – Badan Pengawas Pemilu Jakarta Timur masih melakukan kajian terkait kemungkinan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 028 Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, karena terjadinya pelanggaran dalam pemungutan suara di lokasi itu.

    “Untuk potensi PSU atau tidaknya, kami masih melakukan pembahasan di internal melalui rapat pleno,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur, Willem J. Wetik ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Menurut dia, sesuai aturan yang ada batas maksimal untuk membahas persoalan itu adalah 10 hari.

    “Waktunya masih panjang sampai tanggal 6 atau 7 Desember . Soalnya dari register atau dari sejak ditemukan itu frase yang harus kita pakai nantinya pada saat proses penanganan untuk potensi PSU atau tidak,” katanya.

    Sementara terkait unsur pidana yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berinisial RH dan petugas Pengamanan Langsung (Pamsung) berinisial KN, kata dia, saat ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) juga tengah melakukan proses hukum.

    “Untuk kasus Pinang Ranti memang masih dalam proses di Sentra Gakkumdu. Masih berproses untuk pidananya,” ujarnya.

    Bawaslu akan menyerahkan berkas perkara kepada Kepolisian untuk ditindaklanjuti.

    Penyerahan berkas perkara ke Polres Metro Jakarta Timur dilakukan usai mengumpulkan sejumlah dokumen terkait kasus tersebut.

    “Jadi kemungkinan hari ini akan kita naikkan, nanti tinggal dilihat di Polres diterima oleh siapanya. Kemudian nanti bisa diproses secara lebih lanjut. Yang jelas Sentra Gakkumdu sedang bekerja,” kata Willem.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur hingga saat ini masih menunggu rekomendasi Bawaslu Jakarta Timur terkait PSU di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 028 itu.

    “Tentunya kami masih menunggu rekomendasi dari teman-teman Bawaslu Jaktim,” kata Ketua KPU Jaktim Tedi Kurnia saat rekapitulasi suara di Kecamatan Makasar dalam rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta tingkat Kota Jakarta Timur di kawasan Cawang, Selasa (3/12).

    Kendati demikian, tahapan rekapitulasi akan tetap berjalan, meski Bawaslu merekomendasikan PSU atau tidak.

    “Kami sudah berkoordinasi juga dengan KPU Provinsi bahwa kalau ini (rekapitulasi) sudah selesai di tingkat kota lalu kita akan laksanakan ke provinsi. Kalau dalam perjalanan ke provinsi ada PSU, tentunya kami akan laksanakan (PSU),” kata Tedi.

    Sebelumnya, Komisioner KPU Jakarta Timur Rio Verieza di Jakarta, Kamis (28/11), menyebutkan, pihaknya telah menindak dua petugas yang melakukan pelanggaran dan berbuat curang itu dengan memberhentikan tetap Ketua KPPS berinisial RH dan petugas Pamsung berinisial KN.

    Rio pun menjelaskan kronologi terjadinya pelanggaran dan perbuatan curang tersebut.

    “Berdasar pengakuan Ketua KPPS dan petugas Pamsung TPS, mereka melakukan secara spontan. Tujuannya, agar laporan partisipasi pemilih di TPS tersebut tinggi,” katanya.

    Secara keseluruhan, kata dia, ada 19 surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

    “Satu surat suara sudah masuk ke dalam kotak suara. Sementara 18 lainnya tidak karena keburu ketahuan oleh pengawas TPS,” kata Rio.

  • Gerindra: 67 Persen Perolehan Suara Khofifah-Emil di Jember Sesuai Target

    Gerindra: 67 Persen Perolehan Suara Khofifah-Emil di Jember Sesuai Target

    Jember (beritajatim.com) – Keberhasilan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak meraih 67,34 persen suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di Kabupaten Jember sudah sesuai target.

    Sebanyak 723.833 orang warga memilih Khofifah-Emil. “Kami berterima kasih kepada seluruh partai pengusung dan relawan, terutama ibu-ibu Muslimat. Militansi mereka sangat terbukti,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Jember Ahmad Halim yang juga Ketua Tim Pemenangan Khofifah-Emil di Jember, Jumat (6/12/2024).

    Halim menyebut hasil ini sesuai survei suara Khofifah-Emil di Jember. “Alhamdulillah, kemenangan ini sangat berarti. Perolehan suara Bu Khofifah di jember sangat signifikan,” katanya.

    Perolehan suara Khofifah jauh meninggalkan dua pasangan kandidat lainnya. Pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta didukung 263.533 orang pemilih atau 24,52 persen. Pasangan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim dicoblos 87.510 orang atau 8,14 persen.

    Setelah proses rekapitulasi tingkat kabupaten ini, KPU Jember akan melanjutkan proses rekapitulasi tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur di Surabaya pada 8-9 Desember 2024.

    “Alhamdulillah proses (di Jember) tidak ada kendala. Tidak ada keberatan dari saksi. Tidak ada kejadian khusus. Ada catatan-catatan dari Bawaslu, tapi lebih pada administrasi yang bisa kami sesuaikan,” kata Ketua KPU Jember Dessi Anggraeni. [wir]

  • KPU Tetapkan Paslon Eri Cahyadi-Armuji Peraih Suara Terbanyak di Pilkada Kota Surabaya

    KPU Tetapkan Paslon Eri Cahyadi-Armuji Peraih Suara Terbanyak di Pilkada Kota Surabaya

    ERA.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menetapkan pasangan calon kepala daerah Kota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Surabaya.

    Ketua KPU Kota Surabaya Soeprayitno saat memimpin pleno, Rabu mengatakan pasangan calon nomor 1, Eri Cahyadi dan Armuji berhasil meraih suara sah sebanyak 980.380.

    “Berikutnya, kolom kosong atau tidak bergambar memperoleh 224.340 suara. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 4 Desember 2024,” katanya.

    Soeprayitno mengatakan bahwa hasil ini telah dimasukkan dalam diktum pertama dan kedua keputusan KPU Surabaya.

    “Dengan hasil ini, proses Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2024 dinyatakan sah,” katanya.

    Sekretaris Tim Pemenangan Eri-Armuji, Aprizaldi, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada KPU Surabaya, Bawaslu Kota Surabaya, partai politik pengusung, relawan dan seluruh masyarakat Surabaya serta mengapresiasi partisipasi pemilih yang sangat tinggi dalam Pilkada kali ini.

    “Lebih dari 1.200.000 warga Surabaya menggunakan hak pilihnya, yang merupakan salah satu partisipasi pemilih terbesar dalam Pilkada, baik Pilgub maupun Pilwali,” ujar Aldi sapaan akrabnya.

    Aldi mengatakan pasangan Eri Cahyadi-Armuji juga berhasil memecahkan rekor dengan meraih lebih dari 980.000 suara. Dirinya meyakini, dari hasil yang disampaikan KPU Surabaya menunjukkan kepercayaan luar biasa dari warga terhadap pasangan Eri-Armuji.

    “Tentunya, kepercayaan ini harus dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Mengenai hasil suara yang diraih, Aldi mengungkapkan bahwa pencapaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan. Bahkan, lebih dari 80 persen angka kemenangan menunjukkan prestasi yang luar biasa.

    “Apalagi mengingat banyak pihak yang memperkirakan partisipasi pemilih akan rendah karena lawan kami adalah kotak kosong,” jelas Aldi.

    Meskipun demikian, Politisi PDI Perjuangan ini juga mencatat adanya sejumlah suara yang memilih kolom kosong. Pihaknya menilai, masih adanya warga yang memilih kotak kosong, menjadi room of improvement (ruang untuk perbaikan) lebih lanjut bagi pasangan Eri Cahyadi dan Armuji.

    “Tentunya, untuk terus menuntaskan pekerjaan yang sudah dilakukan dan memperbaiki kekurangan yang ada selama 3,5 tahun ini,” katanya.

  • Pilbup Malang 2024 Usai, Ketua KPU Sampaikan Maaf dan Terimakasih

    Pilbup Malang 2024 Usai, Ketua KPU Sampaikan Maaf dan Terimakasih

    Malang (beritajatim.com)– Rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2024 telah rampung. Paslon nomer urut 1 Sanusi dan Lathifah Shohib, memenangi kontestasi dengan meraih 782.356 suara.

    Sementara pasangan calon nomer urut 2 Gunawan dan Umar Usman (GUS) meraih 399.144 suara. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kabupaten Malang Abdul Fatah meminta maaf apabila selama masa tahapan kampanye, dirinya mewakili seluruh jajaran komisioner KPU selama bertugas jika ada salah kata maupun perbuatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang.

    “Mohon maaf apabila kami ada salah kata dan perbuatan. Terimakasih juga kami ucapkan pada seluruh komisioner dan staf KPU yang bertugas hingga tingkat TPS. Terimakasih Bawaslu dan seluruh petugasnya hingga tingkat TPS,” ungkap Fatah, Jumat (6/12/2024).

    Pihaknya juga memberikan apresiasi yang tinggi pada seluruh petugas pemungutan suara baik tingkat desa, kelurahan hingga pada hari penghitungan suara di 4 ribu lebih TPS hingga masuk rekapitulasi pada tingkat kecamatan.

    “Terimakasih buat kawan kawan KPPS, PPK, petugas TPS, Panwascam. Apresiasi kami juga buat seluruh saksi masing masing pasangan calon. Saksi pada rekapitulasi final di DPRD Kabupaten Malang, terimakasih atas dedikasi dan kerjasamanya hingga proses rekapitulasi suara berjalan lancar tanpa hambatan,” tegas Fatah.

    Menurut Fatah, pihaknya angkat topi dengan seluruh saksi yang dengan legawa, menerima hasil rekapitulasi suara di tingkat KPU.

    “Terimakasih untuk para saksi masing masing paslon, yang dengan lapang dada menerima hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara tanpa ada yang keberatan. Sekali lagi terimakasih,” tambah Askari, Divisi Hukum KPU Kabupaten Malang.

    Terakhir, Fatah mewakili seluruh Komisioner KPU Kabupaten Malang yang bertugas, juga memberikan apresiasi tinggi untuk seluruh jajaran Kepolisian Resor Malang dan Kodim 0818 Malang-Batu dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang berperan aktif mengamankan jalannya pesta demokrasi lima tahunan di Kabupaten Malang secara aman dan kondusif.

    “Terimakasih pak Kapolres, pak Dandim dan pak Kajari turut mensukseskan Pilbup Malang 2024 yang damai tanpa permusuhan,” kata Fatah.

    Fatah juga memberikan apresiasi yang tinggi bagi seluruh tim kampanye maupun relawan masing masing pasangan calon yang tetap menjaga persaudaraan meski berbeda pilihan.

    “Untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang 2024, apabila ada kekeliruan maupun kesalahan selama kami bertugas mohon di maafkan. Sekali lagi terimakasih,” Fatah mengakhiri.

    Mereka kemudian mengucapkan terimakasih kepada Forkominda, Kapolres, Kodim 0818 Malang Batu, Bawaslu Kabupaten Malang beserta Panwaslu, PKD, dan PTPS se Kabupaten Malang, PPK, PPS dan KPPS Kabupaten Malang, Bakesbangpol Kabupaten Malang, Media Cetak, Media Online dan Media Elektronik, Pemantau Pemilu, Tim Sukses masing-masing Paslon dan Ketua dan Anggota Partai Politik se Kabupaten Malang. [yog/aje]

  • Khofifah-Emil Raup 67,34 Persen Suara Pilgub Jatim di Jember

    Khofifah-Emil Raup 67,34 Persen Suara Pilgub Jatim di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak mendominasi perolehan suara pemilihan gubernur di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sebanyak 723.833 orang warga memilih mereka di bilik suara atau 67,34 persen dari 1.111.656 orang pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara.

    Demikian hasil rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, di Hotel Luminor, Kamis (5/12/2024).

    Sementara itu, pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta didukung 263.533 orang pemilih atau 24,52 persen. Pasangan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim dicoblos 87.510 orang atau 8,14 persen.

    Setelah proses rekapitulasi tingkat kabupaten ini, KPU Jember akan melanjutkan proses rekapitulasi tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur di Surabaya pada 8-9 Desember 2024.

    “Alhamdulillah proses (di Jember) tidak ada kendala. Tidak ada keberatan dari saksi. Tidak ada kejadian khusus. Ada catatan-catatan dari Bawaslu, tapi lebih pada administrasi yang bisa kami sesuaikan,” kata Ketua KPU Jember Dessi Anggraeni.

    Sementara itu, Wiwin Kurnia Riza, komisioner Bawaslu Jember, mengatakan, ada beberapa saran dan perbaikan yang langsung ditindaklanjuti panitia pemilihan kecamatan (PPK). Tak ada personalan genting di lapangan. [wir]

  • DKI kemarin, rekapitulasi suara kota hingga partisipasi pemilih

    DKI kemarin, rekapitulasi suara kota hingga partisipasi pemilih

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada Kamis (5/12) kemarin, mulai dari rekapitulasi suara tingkat kota/kabupaten hingga partisipasi pemilih.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Pramono-Rano menang dalam rekapitulasi suara tingkat kota/kabupaten

    Calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2024 nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno dinyatakan menang dalam rekapitulasi perhitungan suara berjenjang tingkat kota/kabupaten di DKI Jakarta.

    Info yang dihimpun ANTARA di Jakarta, Kamis, menyebutkan KPU Jakarta melakukan rekapitulasi di tingkat kota dan kabupaten secara berjenjang usai melakukan rekapitulasi di 44 kecamatan.

    Selengkapnya di sini

    2. Dishub hentikan penyeberangan ke Kepulauan Seribu akibat cuaca buruk

    Dinas Perhubungan DKI Jakarta menghentikan sementara layanan penyeberangan dari Pelabuhan Muara Angke (Jakarta Utara) ke Kepulauan Seribu akibat cuaca buruk yang terjadi di perairan wilayah tersebut pada Kamis.

    “Keputusan ini diambil setelah BMKG mengeluarkan pernyataan angin kencang dengan kecepatan 8-25 knot disertai hujan ringan di wilayah jalur penyeberangan Muara Angke-Kepulauan Seribu pada 4-5 Desember 2024,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya di sini

    3. Partisipasi pemilih Pilkada di Jakarta hanya 58 persen

    Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 hanya mencapai 58 persen.

    “Hasil rekapitulasi dari masing-masing kota ini sudah selesai dan kami mencatat tingkat partisipasi di DKI Jakarta ini mencapai 58 persen,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah.

    Selengkapnya di sini

    4. Bawaslu DKI Jakarta panggil Maruarar Sirait, Cheryl Tanzil, dan Grace Natalie

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2024.

    “Hari ini Gakkumdu Bawaslu DKI memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait. Sebelumnya mereka dipanggil klarifikasi namun tidak hadir,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya di sini

    5. Partisipasi pemilih rendah, Tim RIDO laporkan KPU DKI Jakarta ke DKPP

    Tim Hukum Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta dan KPU Jakarta Timur kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024.

    Anggota Tim Hukum Pasangan RIDO, Muslim Jaya Butar-Butar di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis, mengatakan, pihaknya melapor kepada DKPP dengan landasan kuat bahwa penyelenggara Pilkada di Jakarta tidak profesional.

    Selengkapnya di sini​​​​​​​

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Di Paripurna DPR, Puan Singgung Pelaksanaan Pilkada 2024: Perlu Penyempurnaan

    Di Paripurna DPR, Puan Singgung Pelaksanaan Pilkada 2024: Perlu Penyempurnaan

    ERA.id – Ketua DPR Puan Maharani menyinggung perlunya penyempuraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) supaya berjalan lebih jujur, adil, dan rahasia. Dia menekankan, rakyat harus menggunakan kedaulatannya dalam memilih pemimpin secara bebas.

    Hal itu disampaikan dalam pidato Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    “Kita perlu menyempurnakan Pilkada yang sungguh-sungguh bebas , jujur dan adil rahasia, sehingga rakyat bebas menggunakan kedaulatannya,” kata Puan.

    Meski begitu, Puan mengapresiasi seluruh penyelenggara pemilu yang telah memastikan proses Pilkada 2024 pada 27 November lalu berjalan dengan baik.

    “DPR Menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari KPU RI, Bawaslu RI, hingga jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota atas penyelenggaraan pilkada serentak 2024 yang berjalan dengan baik lancar dan tertib,” kata Puan.

    Dia mengatakan, situasi keamanan Pilkada 2024 menjadi bukti kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi.

    “Selanjutnya, menjadi tugas kira bersama untuk terus menyempurnakan Pilkada yang sungguh-sungguh memberikan kedaulatan pada rakyat dalam menentukan pilihannya,” tegasnya.

    Diketahui Pilkada Serentak 2024 untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota diselenggarakan pada Rabu 27 November 2024. Pemilihan digelar di 545 daerah. Jumlah tersebut terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    KPU daerah masing-masing akan melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi suara hingga pertengahan Desember 2024.

  • Bawaslu Jakarta Panggil Maruarar Sirait dan Grace Natalie

    Bawaslu Jakarta Panggil Maruarar Sirait dan Grace Natalie

    JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2024.

    “Hari ini Gakkumdu Bawaslu DKI memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait. Sebelumnya mereka dipanggil klarifikasi namun tidak hadir,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo dilansir ANTARA, Kamis, 5 Desember.

    Pemanggilan tersebut dijelaskan karena pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dalam kampanye dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Benny menyampaikan hal ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Bawaslu DKI Jakarta mengapresiasi masyarakat Jakarta karena telah melapor terkait dugaan pelanggaran Pilkada kepada Bawaslu.

    “Semua laporan masuk, kami tindaklanjuti sesuai hukum acara yang berlaku. Silahkan warga melapor. Kita mengajak seluruh masyarakat di DKI Jakarta ini untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif,” kata Benny.

    Benny juga mengingatkan kepada jajaran Bawaslu kota dan kabupaten untuk merespon cepat laporan masyarakat supaya diproses sesuai mekanisme penanganan pelanggaran.

  • KPU DKI Sebut Saksi Paslon RIDO Tak Tandatangani Berita Acara Rekapitulasi di Tiga Kota

    KPU DKI Sebut Saksi Paslon RIDO Tak Tandatangani Berita Acara Rekapitulasi di Tiga Kota

    ERA.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Wahyu Dinata mengungkapkan saksi pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi suara di tiga kota/kabupaten.

    “Info yang saya terima, di tiga kota saksi RIDO tidak menandatangani berita acara. Tapi nanti saya cek lagi ya,” kata Wahyu  usai menghadiri pembukaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 di tingkat Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

    Wahyu mengungkapkan tiga kota/kabupaten tersebut yakni Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

    Menurut Wahyu soal tandatangan berita acara rekapitulasi itu merupakan hak dari setiap para saksi paslon.

    Lalu, saksi yang tidak mau menandatangani berita acara tercatat di kejadian khusus dan tertulis alasannya tidak mau menandatangani berita acara hasil rekapitulasi suara di tingkat kota/kabupaten.

    “Menandatangani cerita acara itu hak saksi, jadi hak bisa dipergunakan atau bisa tidak, kami kembalikan lagi ke saksi,” ujar Wahyu.

    Selain itu, Wahyu menyebut soal saksi RIDO yang tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi tidak mempengaruhi proses perhitungan suara di KPU DKI Jakarta.

    “Tidak akan mengganggu, karena mereka nanti akan membuat pernyataan di kejadian khusus,  seperti apa keberatannya, Insya Allah akan kami tindak lanjuti,” ujar Wahyu.

    Badan Pengawas Pemilu Jakarta Timur masih melakukan kajian terkait kemungkinan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 028 Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, karena terjadinya pelanggaran dalam pemungutan suara di lokasi itu.

    “Untuk potensi PSU atau tidaknya, kami masih melakukan pembahasan di internal melalui rapat pleno,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur, Willem J. Wetik ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Sementara terkait unsur pidana yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berinisial RH dan petugas Pengamanan Langsung (Pamsung) berinisial KN saat ini Gakkumdu juga tengah melakukan proses hukum.

    Bawaslu juga akan menyerahkan berkas perkara kepada ke Polres Metro Jakarta Timur untuk ditindaklanjuti usai mengumpulkan sejumlah dokumen terkait kasus tersebut. (Ant)

  • Bawaslu Magetan Tak Register 4 Laporan Warga Terkait Kejanggalan Pencoblosan Pilkada 2024, 1 Laporan Menunggu Pleno Besok Surabaya 5 Desember 2024

    Bawaslu Magetan Tak Register 4 Laporan Warga Terkait Kejanggalan Pencoblosan Pilkada 2024, 1 Laporan Menunggu Pleno Besok Surabaya 5 Desember 2024

    Bawaslu Magetan Tak Register 4 Laporan Warga Terkait Kejanggalan Pencoblosan Pilkada 2024, 1 Laporan Menunggu Pleno Besok
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan, Jawa Timur, telah memutuskan tidak meregistrasi empat laporan warga terkait kejanggalan dalam pencoblosan Pilkada Jawa Timur serta Magetan 2024.
    Keputusan ini diambil dalam rapat pleno yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Magetan, Kamis (5/12/2024).
    Komisioner
    Bawaslu Magetan
    yang membawahi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Mohammad Ramzi, menjelaskan bahwa data dari keempat pelapor tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil dan formal.
    “Empat laporan tidak diregister. Jadi secara materiilnya itu tidak memenuhi, makanya kami tidak register,” ujarnya pada Kamis (5/12/2024).
    Ramzi menambahkan, sebelumnya pelapor telah diberikan waktu dua hari untuk memperbaiki syarat materiil, namun tidak dapat memenuhi permintaan tersebut.
    Laporan-laporan yang tidak diregistrasi mencakup isu perampasan hak pilih, dugaan penggelembungan suara, kesamaan tanda tangan di daftar hadir dengan nama yang berbeda, serta laporan mengenai daftar pemilih yang meninggal tetapi masih terdapat tanda tangan dalam daftar hadir.
    “Perampasan hak pilih itu uraiannya tidak dilengkapi dengan bukti. Kalau dia melaporkan orang tidak ada di lokasi atau di TPS waktu itu, dia harus melampirkan dokumen ketidakhadiran, tapi yang dilampirkan adalah daftar hadir,” imbuhnya.
    Sementara itu, satu laporan warga lainnya masih dalam proses. Bawaslu memberikan kesempatan untuk melengkapi syarat materiil yang belum terpenuhi.
    Bawaslu rencananya akan menggelar kembali sidang pleno untuk menentukan apakah laporan tersebut akan diregistrasi atau tidak.
    “Kami masih memberikan kesempatan hari ini, ini hari terakhir untuk melengkapi laporannya. Besok kami akan memplenokan apakah sudah memenuhi unsur materiil formilnya atau tidak,” tutup Ramzi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.