Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • KPU Sumbar gelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan Pilgub Sumbar

    KPU Sumbar gelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan Pilgub Sumbar

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    KPU Sumbar gelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan Pilgub Sumbar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 07 Desember 2024 – 18:10 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berkomitmen seluruh rangkaian pilkada terlaksana secara berintegritas dan adil. Komitmen tersebut termasuk penyelenggaraan pelaksanaan rekapitulasi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024. 

    Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen mengatakan, rapat pleno rekapitulasi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat provinsi Sumbar tahun 2024, merupakan bagian dari proses demokrasi. 

    “Ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang kita selenggarakan. Melalui Rapat Pleno ini, kita ingin memastikan bahwa setiap suara rakyat yang sudah menggunakan hak pilihnya di TPS pada 27 November kemarin tercatat dan terpublikasi dengan benar dan transparan,” sebut Surya Efitrimen, saat membuka Rapat Pleno terbuka, Sabtu (7/12). 

    Dikatakan, rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dan kota di Sumbar juga sudah dilakukan. Diharapkan, hasil yang didapatkan pada Rapat Pleno tingkat Sumbar bisa sesuai dengan harapan masyarakat setelah mereka menyalurkan hak suara.

    “Sebagai penyelenggaraan pemilu, kami berkomitmen seluruh rangkaian pilkada terlaksana secara berintegritas dan adil,” sebut Surya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa. 

    Rekapitulasi hasil pilkada ini juga diharapkan membuktikan bahwa Pilkada 2024 di Sumbar telah berjalan secara profesional.

    ‘Kami berharap seluruh masyarakat percaya pada seluruh jajaran penyelenggaraan Pemilu,” imbuh Surya.

    Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Sumbar. Seluruh pihak, diakui, telah bekerja keras bahu-membahu, berpartisipasi mendukung tahapan pelaksanaan Pilkada 2024.

    “Kami mengapresiasi, penghargaan yang setinggi tingginya kepada segenap stakeholder terkait di setiap tingkatan. Terima kasih pada Bawaslu, yang telah memastikan setiap tahapan berjalan dengan baik,” ujar Ketua lagi.

    Rapat pleno yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Padang berlangsung dua hari, hingga Minggu (8/12/2024).

    Rapat Pleno dihadiri juga oleh Ketua Bawaslu Sumbar Alni, perwakilan seluruh KPU dan Bawaslu kabupaten/Kota se-Sumbar, serta para stakeholder terkait lainnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU Jakarta Gelar Rekapitulasi Suara Pilkada Tingkat Provinsi Megapolitan 7 Desember 2024

    KPU Jakarta Gelar Rekapitulasi Suara Pilkada Tingkat Provinsi Megapolitan 7 Desember 2024

    KPU Jakarta Gelar Rekapitulasi Suara Pilkada Tingkat Provinsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta membuka rapat
    rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024
    tingkat provinsi yang digelar di Hotel Sari Pan Pasific, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2024).
    Ketua KPU Provinsi Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Jakarta ini dikawal oleh jajaran kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat.
    “Saat ini kita memasuki rapat pleno terbuka hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang akan dilaksanakan hari ini sampai dua hari ke depan,” ujar Wahyu di lokasi, Sabtu. 
    Wahyu mengatakan, setiap pendapat dari masing-masing paslon dapat disampikan langsung dalam rapat pleno rekapitulasi ini.
    “Saya kira itu yang bisa sampaikan. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil gubernur dan wakil gubernur saya nyatakan dibuka,” imbuh dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jakarta, Dody Wijaya menyampaikan, rapat ini juga dihadiri dua orang saksi dari setiap pasangan cagub-cawagub.
    “Hadir saksi tingkat provinsi, dari Bawaslu Provinsi Jakarta, KPU Kabupaten/Kota, serta dua saksi pasangan calon yang telah dimandatkan oleh paslon masing-masing,” imbuh Dody. 
    Sebelumnya diberitakan, Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, hingga Pemerintah Provinsi Jakarta mengerahkan ratusan personel gabungan untuk mengawal rekapitulasi suara Pilkada Jakarta tingkat provinsi.
    “Pengamanan ini melibatkan 785 personel gabungan dari berbagai instansi,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes (Pol) Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya, Sabtu.
    Bukan hanya itu, fasilitas pendukung seperti kendaraan taktis AWC, barikade, serta unit K-9 juga disiapkan untuk mendukung langkah antisipasi keamanan.
    “Kerja sama yang solid antara Polri, TNI, dan Pemprov DKI adalah kunci untuk memastikan proses demokrasi ini berjalan lancar,” ujar dia.
    Sebagai informasi, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, menang di seluruh wilayah Jakarta dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
    Hal ini diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di tingkat kabupaten/kota yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta.
    Total suara yang diperoleh Pramono-Rano di Pilkada Jakarta adalah 2.183.239, Ridwan Kamil-Suswono meraih 1.718.160 suara. Sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 459.230 suara.
    Masyarakat dapat memantau sendiri hasil perhitungan suara tiga paslon cagub-cawagub Jakarta melalui laman pilkada2024.kpu.go.id, kemudian pilih provinsi DKI Jakarta.
    Laman tersebut juga menampilkan hasil hitung suara dan rekapitulasi pemilihan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 di seluruh wilayah Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bawaslu Kota Bogor: Belum ada paslon pilkada ajukan sengketa

    Bawaslu Kota Bogor: Belum ada paslon pilkada ajukan sengketa

    Kota Bogor (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor, Jawa Barat menyampaikan hingga saat ini belum ada pasangan calon yang mengajukan sengketa hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor pada Pilkada Serentak 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bogor Firman Wijaya di Kota Bogor, Sabtu, mengatakan tahapan pengajuan sengketa hasil pemilu telah ditutup pada 5 Desember 2024.

    “Berdasarkan informasi dari situs resmi MK, untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, tidak ada pasangan calon yang mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara,” ujarnya.

    Mengacu pada Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Firman menegaskan, pengajuan sengketa hanya dapat dilakukan jika selisih suara memenuhi ambang batas yang ditentukan.

    “Kota Bogor dengan jumlah penduduk sekitar 800 ribu jiwa masuk kriteria di mana selisih suara maksimal yang dapat dijadikan dasar gugatan adalah 1 persen dari hasil rekapitulasi KPU,” ucapnya.

    Firman pun mengapresiasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aspek pengawasan pemilu atau pilkada. Terutama melalui laporan yang masuk ke Bawaslu, hingga pengawasan di lapangan.

    “Kami bersyukur atas tingginya partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif, terutama melalui laporan dan pengawasan di lapangan. Namun, untuk partisipasi pemilih yang rendah, ini menjadi evaluasi bersama,” ujarnya.

    Meski proses Pilkada 2024 berjalan lancar, Firman menyoroti tingginya angka golongan putih (golput) sebagai tantangan serius. Di mana jumlah pemilih yang tidak menyalurkan hak pilihnya berjumlah sekitar 290 ribu orang.

    “Angka golput di pilkada kali ini bahkan lebih besar dibandingkan jumlah suara pemenang. Ini harus menjadi evaluasi bagi penyelenggara, terutama KPU, dalam meningkatkan partisipasi pemilih,” ucapnya.

    Menurutnya, partisipasi masyarakat yang rendah menjadi pekerjaan rumah tidak hanya bagi penyelenggara pemilu, tetapi juga pemerintah daerah. Sebab, target partisipasi pemilih yang ditetapkan sebesar 85 persen tidak tercapai.

    “Ini adalah momentum untuk bersama-sama merefleksikan perjalanan Pilkada 2024 dan memastikan ke depan partisipasi masyarakat lebih baik,” ujarnya.

    Pewarta: Shabrina Zakaria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dugaan Kecurangan Pilkada Jakarta, Tim Hukum RIDO Siap Bawa Perselisihan Hasil ke MK

    Dugaan Kecurangan Pilkada Jakarta, Tim Hukum RIDO Siap Bawa Perselisihan Hasil ke MK

    loading…

    Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra menemukan banyak dugaan pelanggaran proses pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra menemukan banyak dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024.

    Ketua Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Maulana Bungaran menuturkan masalah serius yang terjadi di antaranya formulir C6 berisi pemberitahuan pemungutan suara banyak yang tidak sampai ke pemilik suara.

    Berdasarkan data diterima, ada 24 kasus C6 tidak terdistribusi di Jakarta Pusat. Kemudian di Jakarta Barat sebanyak 14 kasus, Jakarta Utara ada 40 kasus, Jakarta Timur 80 kasus, dan Jakarta Selatan ada 9 kasus.

    “Total C6 yang tidak terdistribusi di Jakarta adalah 167 kasus. Merujuk Putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU,” ujar Maulana di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

    Menurut dia, rentetan kejadian tersebut membuktikan pelaksanaan Pilkada Jakarta bermasalah. Parahnya, kondisi ini seolah tidak dianggap serius baik oleh KPU maupun Bawaslu.

    “Maka itu, kami akan mempersiapkan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ucapnya.

    Maulana menyesalkan temuan ini tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Panwaslu maupun Bawaslu. “Lebih dari 80 laporan ke Bawaslu tidak jelas perkembangannya di antaranya persoalan DPK yang tidak sesuai TPS-nya, dugaan pemilih mencoblos lebih dari satu kali, salah coblos tidak sesuai TPS, domisili pemilih beda provinsi maupun pemilih domisili namun tidak terdaftar di DPT,” ungkapnya.

    Sekadar informasi, sengkarut gelaran Pilkada Jakarta sebelumnya juga dipersoalkan Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Sekretaris Tim Pemenangan RIDO Basri Baco bahkan sudah melaporkan KPU Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan tidak profesional.

    Laporan ini merujuk pada banyaknya formulir C6 yang tidak tersalurkan kepada masyarakat pemilik hak suara. Imbasnya, mereka tidak bisa menggunakan haknya untuk mencoblos.

    (jon)

  • Mirza-Jihan unggul di Pilgub Lampung dengan 3.300.681 suara

    Mirza-Jihan unggul di Pilgub Lampung dengan 3.300.681 suara

    Bandarlampung (ANTARA) – Pasangan calon (paslon) nomor 02 Mirzani Djausal-Jihan Nurlela unggul di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung dengan meraih 3.300.681 suara, berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi.

    “Kami bersyukur rapat pleno rekapitulasi hasil tingkat provinsi berjalan lancar dengan dihadiri oleh saksi dari paslon 01 dan 02, Bawaslu serta pihak terkait yang kami undang,” keta Ketua KPU Lampung Erwan Bustami, di Bandarlampung, Sabtu.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi itu juga paslon Gubernur Lampung nomor 01 Arinal Djunaidi-Sutono meraih 691.076 suara dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 6.515.869.

    “Setelah pleno ini kami masih akan menunggu 3×24 jam apakah ada gugatan hasil Pilgub Lampung di Mahkamah Konstitusi atau tidak,” kata dia.

    Kemudian, lanjut dia, setelah tiga hari pihaknya akan menerima buku registrasi perkara (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK) melalui KPU RI.

    “Jadi nanti MK akan sampaikan ke KPU RI kemudian disampaikan kepada kami BRPK dan bila tidak ada permohonan perselisihan, maka KPU Lampung akan mengadakan rapat pleno penetapan calon terpilih,” kata dia.

    Pada sisi lain Erwan pun mengatakan bahwa dari hasil rapat rekapitulasi suara tingkat provinsi ini terdapat catatan yang menjadi kejadian khusus.

    “Tadi ada catatan perubahan pengguna hak pilih di model DPTb yang sudah disepakati oleh Bawaslu dan saksi calon. Ada salah penginputan pengguna hak pilih antara pemilih tambahan dan pindahan di Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Tengah. Hal ini tercatat sebagai kejadian khusus,” kata dia.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat Provinsi Lampung jumlah suara sah pada pilgub sebanyak 3.991.757 sementara suara tidak sah sebanyak 279.588 suara, dengan total suara sah dan tidak sah sebanyak 4.271.345 suara.

    Pewarta: Dian Hadiyatna
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Semoga Terus Transparan, Jujur, dan Adil

    Semoga Terus Transparan, Jujur, dan Adil

    loading…

    Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan mengomentari hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat kota/kabupaten di KPU. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan mengomentari hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat kota/kabupaten di KPU. Hasilnya Pramono Anung-Rano Karno unggul satu putaran dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07 persen dan menang di 42 dari 44 kecamatan di Jakarta.

    Dia mengajak masyarakat melihat prosesnya yang memasuki tahapan rekapitulasi tingkat provinsi dimulai 7-9 Desember 2024. Anies berharap penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu tetap transparan, jujur, dan adil.

    “Kita lihat prosesnya dan kita berharap terus transparan, terus jujur,dan adil,” ujar Anies saat ditemui di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/12/2024).

    Rekapitulasi suara tingkat kota/kabupaten telah selesai. Pramono Anung-Rano Karno menang 50,07 persen dalam pilkada Jakarta. Jumlah secara keseluruhan suara sah dalam Pilkada Jakarta 2024 sebanyak 4.360.629 suara. Sementara, Pramono-Rano mengantongi 2.183.239 suara sah.

    Sementara, Ridwan Kamil-Suswono dengan capaian suara sah 1.718.160. Dan terakhir ada pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 459.230 suara.

    (jon)

  • Wamendagri: Pelaksanaan tahap Pilkada 2024 Papua Tengah sesuai jadwal

    Wamendagri: Pelaksanaan tahap Pilkada 2024 Papua Tengah sesuai jadwal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan bahwa pertemuan dengan forkopimda dan penyelenggara pemilu untuk memastikan tahap lanjutan Pilkada 2024 setelah pemungutan suara di Papua Tengah sesuai dengan jadwal.

    “Kami mengevaluasi pelaksanaan pilkada, baik gubernur maupun bupati/wali kota, yang sudah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024,” kata Wamendagri Ribka dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Kemendagri, kata Ribka, menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Provinsi Papua Tengah.

    Rapat tersebut berlangsung di Sekretariat Desk Pilkada Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire, yang diikuti oleh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah.

    Pertemuan ini, kata dia, salah satunya untuk memastikan tahap lanjutan Pilkada 2024 setelah pemungutan suara di Papua Tengah sesuai dengan jadwal.

    Pada kesempatan itu, Ribka mengimbau pemerintah daerah (pemda) maupun masyarakat agar dapat mendukung tugas KPU dan bawaslu setempat dalam menyelesaikan rekapitulasi suara. Dengan demikian, seluruh tahapan pilkada dapat berjalan sesuai dengan jadwal.

    “Kami akan sampai di titik penghitungan terakhir secara nasional pada tanggal 16 Desember 2024,” katanya.

    Menurut Ribka, hal itu penting karena menyangkut tujuan Pilkada Serentak 2024, yaitu untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah.

    “Jadi, titiknya kami harapkan supaya pada tanggal 16 Desember Papua Tengah sudah bisa melakukan pleno hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi sesuai dengan jadwal,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Selesai Menghitung Suara, Farhan-Erwin Hampir Pasti Menang di Pilkada Bandung

    KPU Selesai Menghitung Suara, Farhan-Erwin Hampir Pasti Menang di Pilkada Bandung

    ERA.id – KPU Kota Bandung menyebutkan pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota, Muhammad Farhan-Erwin, unggul dalam Pilkada Kota Bandung 2024, dengan memperoleh 523.000 suara.

    “Artinya untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandung pasangan nomor urut 3 unggul dengan memperoleh 523.000 suara,” kata Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam Gumilar Winata di Bandung, Jumat (6/12/2024).

    Ia menyampaikan perolehan suara terbanyak untuk posisi kedua ditempati paslon Haru Suandharu-Dhani Wirianata yang meraih 427.448 suara, disusul Arfi Rafnialdi-Rena Iskandar Ma’soem mendapatkan 137.672 suara, dan posisi terakhir adalah Dandan Riza Wardana-Arif Wijaya dengan 83.498 suara.

    Anam mengungkapkan proses rekapitulasi perolehan suara untuk tingkat Kota Bandung yang digelar pada 4-6 November 2024, sudah berjalan sesuai aturan yang diawasi secara cermat oleh Bawaslu serta para saksi dari masing-masing paslon.

    Selain itu, rapat pleno ini juga disiarkan langsung melalui kanal Youtube resmi KPU Kota Bandung untuk memastikan keterbukaan informasi kepada publik.

    “Alhamdulillah secara umum lancar dan juga berjalan dengan demokratis. Ada dinamika seperti saran dan masukan masukan. Kritik itu kita koreksi secara terbuka dan transparan,” katanya.

    Dia mengungkapkan usai rapat pleno ini, pihaknya memberikan waktu selama tiga hari kepada para paslon apabila hendak mengajukan keberatan terhadap hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Jika tahapan itu selesai, maka KPU akan menetapkan satu dari empat kontestan yang menang sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih.

    “Berarti kalau ditetapkan hari ini itu berarti ada waktu tiga hari bagi pasangan calon siapapun yang ingin nanti ada keberatan ataupun gugatan ke MK,” kata Anam.

    Lebih lanjut, Anam mengatakan hasil dari rekapitulasi surat suara ini selanjutnya akan diserahkan ke KPU Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut dan pihaknya memastikan semua proses administrasi berjalan sesuai jadwal.

    “Jadi setelah ini penetapan selesai ya mungkin pada pukul 13.00 WIB kita ke KPU Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan hasil rapat pleno ini,” kata dia.

  • KPU Sidoarjo: Bandi-Mimik Menangi Pilkada Unggul 58,09%

    KPU Sidoarjo: Bandi-Mimik Menangi Pilkada Unggul 58,09%

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo telah menyelesaikan seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara (Tungsura) tingkat kabupaten untuk Pilkada 2024.

    Proses yang berlangsung secara transparan ini menunjukkan partisipasi masyarakat Sidoarjo yang tinggi dalam pesta demokrasi.

    Hasil Penghitungan Suara Pilbup Sidoarjo 2024
    Menurut Haidar Munjid, Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Sidoarjo, sebanyak 1.045.175 warga Sidoarjo hadir di tempat pemungutan suara (TPS). Dari total suara yang terkumpul, 963.877 suara dinyatakan sah, sementara 81.298 suara tidak sah.

    Berikut hasil perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2024:

    Paslon 1 (Subandi-Mimik Idayana): 559.878 suara atau 58, 09%
    Paslon 2 (Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo): 403.999 suara atau 41,91%

    Proses Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan
    Rekapitulasi suara di tingkat kabupaten diawali dengan pembacaan hasil dari enam kecamatan, yakni Tarik, Prambon, Krembung, Porong, Jabon, dan Tanggulangin.

    Proses ini dilanjutkan oleh PPK dari Candi, Sidoarjo, Tulangan, Wonoayu, Krian, dan Balongbendo. Enam kecamatan terakhir yang menyampaikan laporan adalah Taman, Sukodono, Buduran, Gedangan, Sedati, dan Waru.

    Seluruh proses rekapitulasi berlangsung di Aula Kantor KPU Sidoarjo mulai pukul 10.00 WIB. Acara berjalan lancar, dan laporan hasil rekapitulasi diterima tanpa keberatan dari saksi pasangan calon maupun komisioner Bawaslu yang hadir.

    Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jatim di Sidoarjo
    Selain pemilihan bupati, KPU Sidoarjo juga mengumumkan hasil penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Berikut hasil rekapitulasi suara di Sidoarjo:

    Paslon 1 (Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim): 78.400 suara
    Paslon 2 (Khofifah Indar Parawansa-Emil E. Dardak): 455.406 suara
    Paslon 3 (Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar): 449.507 suara

    Haidar Munjid menjelaskan bahwa pemilihan gubernur diikuti oleh 1.047.960 pemilih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 983.313 suara dinyatakan sah, sementara 64.647 suara tidak sah.

    Proses yang Transparan dan Akuntabel
    Semua tahapan rekapitulasi, mulai dari tingkat TPS, PPS (desa), PPK (kecamatan), hingga tingkat kabupaten, dilakukan dengan transparansi penuh. Pada akhir rapat pleno, para saksi pasangan calon dan komisioner KPU menandatangani berita acara sebagai bentuk kesepakatan atas hasil yang telah diumumkan.

    KPU Sidoarjo juga memastikan bahwa proses ini sesuai dengan regulasi dan berjalan tanpa hambatan berarti.

    “Kami bersyukur seluruh tahapan Pilkada 2024 di Sidoarjo berjalan lancar, termasuk penghitungan suara yang diterima dengan baik oleh semua pihak,” ujar Haidar Munjid.

    Proses yang telah rampung ini menjadi bukti komitmen KPU Sidoarjo dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan kredibel, serta menjadi cerminan demokrasi yang matang di Kabupaten Sidoarjo. (ted)

  • Bawaslu akui terima laporan dugaan money politic komisioner KPU Kota Bekasi

    Bawaslu akui terima laporan dugaan money politic komisioner KPU Kota Bekasi

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com

    Bawaslu akui terima laporan dugaan money politic komisioner KPU Kota Bekasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 06 Desember 2024 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Muhammad Sodikin, membenarkan adanya laporan mengenai dugaan money politic yang melibatkan salah satu komisioner KPU Kota Bekasi berinisial AF.

    Laporan tersebut diterima secara resmi oleh Bawaslu pada malam kemarin, sekitar pukul 20.00 WIB.

    “Ya, kami menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran money politik. Bukti yang ada saat ini hanya berupa percakapan screenshot, jadi kami belum bisa menentukan jumlah uang yang terlibat,” kata Sodikin kepada seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Jumat (6/12).

    Ia menjelaskan, dugaan tindak pidana politik uang ini terjadi pada malam sebelum pencoblosan Pilkada, tepatnya pada 26 November 2024.

    Ia menceritakan, dalam chat yang diperoleh, seorang wanita berinisial HI menginformasikan bahwa AF diduga memberikan titipan uang sebanyak Rp300 ribu hingga Rp500 ribu untuk mendukung pasangan calon nomor 3.

    “Isi chat tersebut meminta bantuan untuk mengarahkan suara kepada paslon tertentu, dengan menyebut ‘keluarga sodara`,” paparnya.

    Selanjutnya, Bawaslu memiliki waktu dua kali 24 jam untuk melakukan kajian awal terkait laporan ini.

    “Teman-teman kami sedang menyusun kajian untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta