Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • Polisi Gresik Kawal Pengiriman Surat Suara Pilkada Serentak 2024 dari Gresik ke Sulawesi Selatan

    Polisi Gresik Kawal Pengiriman Surat Suara Pilkada Serentak 2024 dari Gresik ke Sulawesi Selatan

    Gresik (beritajatim.com) – Proses tahapan Pilkada Serentak 2024 terus berlanjut. Salah satu tahapan penting yang sedang berlangsung adalah pendistribusian surat suara.

    Untuk memastikan keamanan pengiriman ribuan surat suara tersebut, Kepolisian Resort (Polres) Gresik melakukan pengawalan ketat dari percetakan PT Temprina, yang berlokasi di Desa Semengko, Kecamatan Wringinanom, Gresik, menuju Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

    Kapolres Gresik, AKBP Arief Kurniawan, menjelaskan bahwa pengawalan ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan keamanan surat suara selama proses pengiriman.

    “Pengamanan ini bertujuan untuk memastikan seluruh surat suara tiba dengan selamat di Provinsi Sulawesi Selatan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan,” ujar Arief pada Rabu (16/10/2024).

    Surat suara yang dikirimkan ditujukan untuk 18 kabupaten di Sulawesi Selatan, antara lain Bantaeng, Bulukumba, Takalar, Pinrang, Tanah Toraja, Toraja Utara, Gowa, Luwu Timur, Luwu, Sidrap, Bone, Pangkep, Maros, Soppeng, Barru, Wajo, Enrekang, dan Selayar. Setiap kabupaten telah menyiapkan petugas untuk menerima dan mengawal surat suara tersebut setibanya di lokasi tujuan.

    Proses pengiriman ini melibatkan kerja sama antara Polres Gresik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai tingkatan. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama dari ketiga lembaga untuk menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, sehingga proses pemilihan dapat berjalan dengan aman dan demokratis.

    Menurut AKBP Arief, pengawalan ketat dari aparat kepolisian diharapkan dapat memastikan surat suara tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik, sehingga proses pemungutan suara dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

    “Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama dengan baik untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu berlangsung,” tambahnya.

    Pengiriman surat suara ini merupakan salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Dengan pengawalan yang dilakukan secara profesional, diharapkan Pilkada Serentak di Sulawesi Selatan dapat berjalan sukses dan kondusif. [dny/ian]

  • KPU pastikan lokasi penyimpanan logistik Pilkada bebas banjir

    KPU pastikan lokasi penyimpanan logistik Pilkada bebas banjir

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara memastikan tempat penyimpanan logistik Pilkada Jakarta 2024 di wilayah tersebut bebas banjir.

    “Saat Pemilu Legislatif dan Presiden 2024 terjadi Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) itu karena banjir dan ini tentu kami antisipasi di Pilkada ini,” kata Ketua KPU Jakarta Utara, Abdul Bahder Maloko di Jakarta, Selasa.

    Ia mengungkapkan bahwa saat pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) lokasi penyimpanan logistik di satu tempat dan terkena rembesan air serta terendam banjir sehingga mengakibatkan kerusakan.

    “Saat itu logistik disimpan di dalam kotak suara dan memang tetap rusak akibat terendam air hingga terkena rembesan air yang bocor dari atap bangunan,” kata dia.

    Baca juga: KPU Jakut mulai distribusikan logistik Pilkada Jakarta

    Untuk Pilkada Jakarta 2024 ini, pihaknya sudah mengantisipasi dengan tidak lagi menempatkan di lokasi yang sama saat terkena banjir dulu.

    “Jadi kita tempatkan penyimpanan logistik berpindah, mencari tempat yang agak tinggi untuk penempatan kotak suara,” kata dia.

    Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara mengungkapkan bahwa banjir menjadi kerawanan utama dalam Pemilu dan Pilkada 2024 di wilayah tersebut.

    “Selain persoalan penyelenggaraan pemilu yang bermasalah kami menempatkan banjir sebagai kerawanan pemilu di daerah ini,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Utara M Sobirin di Jakarta, Senin (14/10).

    Baca juga: KPU minta masyarakat ciptakan pemilu damai di pilkada

    Ia mengatakan hal ini berkaca dari adanya banjir pada Pemilu 14 Februari 2024 yang menyebabkan 19 Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus melakukan PSL.

    Curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan sejumlah TPS di Jakarta Utara (Jakut) terendam air sehingga pelaksanaan pemilu tertunda.

    Sebelumnya, KPU Jakarta Utara telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jakarta Utara sebanyak 1.345.815 pemilih.
    Jumlah pemilih itu terdiri dari 666.181 pemilih pria dan 679.634 pemilih perempuan.

    Jumlah pemilih itu akan mencoblos di 2.386 TPS yang tersebar di enam kecamatan, 31 kelurahan di Kota Jakarta Utara (Jakut).
     

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jakut mulai distribusikan logistik Pilkada Jakarta

    KPU Jakut mulai distribusikan logistik Pilkada Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara mulai mendistribusikan logistik Pilkada Jakarta 2024 dari gudang logistik kota ke gudang kecamatan di wilayah tersebut.

    “Sudah tiga hari ini kami melakukan distribusi mulai dari Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Koja dan hari ini Kecamatan Tanjung Priok,” kata Ketua KPU Jakarta Utara, Abdul Bahder Maloko di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan hari ini pendistribusian logistik ke Kecamatan Tanjung Priok. Logistik yang dikirim 530 kotak suara dan 2.120 bilik suara untuk 530 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kecamatan tersebut.

    “Besok logistik ini kami distribusi ke Kecamatan Cilincing dan esoknya dilanjutkan ke kecamatan lain,” kata dia.

    Ia mengatakan hingga hari ini pengiriman dari gudang kota ke gudang masing-masing kecamatan selalu dikawal oleh aparat keamanan.

    “Jadi nanti di masing-masing gudang kota di kecamatan itu dijaga dengan polisi, selama perjalanan karena geografisnya tidak ada kendala,” kata dia.

    Baca juga: Bawaslu Jakut ajak pelajar jadi pengawas partisipatif di Pilkada
    Baca juga: KPU Jakarta Utara terima 9.400 bilik suara untuk Pilgub Jakarta

    Ketua PPK Kecamatan Tanjung Priok, Maya Haryati mengatakan hari ini bilik dan kotak suara sudah tiba dari gudang Kota Jakarta Utara di Kecamatan Tanjung Priok.

    “Kalau untuk surat suara kita baru dapat info akan dicetak, tapi kapannya kita belum dapat info terbaru tanggal dan yang lainnya,” kata dia.

    KPU Jakarta Utara telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta di wilayah tersebut sebanyak 1.345.815 pemilih.
    Jumlah pemilih itu terdiri dari 666.181 pemilih pria dan 679.634 pemilih perempuan.

    Jumlah pemilih itu akan mencoblos di 2.386 TPS yang tersebar di enam kecamatan dan 31 kelurahan di Kota Jakarta Utara.

     

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu DKI cegah pelanggaran kampanye hingga masa tenang Pilkada

    Bawaslu DKI cegah pelanggaran kampanye hingga masa tenang Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menggencarkan patroli untuk mencegah adanya pelanggaran selama pelaksanaan kampanye hingga masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. 

    “Ya kami pasti melalukan patroli selama pelaksanaan kampanye sampai 23 November mendatang,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Burhanuddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Pihaknya juga melakukan patroli pengawasan, khususnya di hari tenang pada 24, 25, 26 November agar tiga hari itu memang tidak ada pelaksanaan kampanye di DKI Jakarta.

    Burhanuddin menyebutkan, seluruh jajaran Bawaslu DKI dan kota, kabupaten hingga di tingkat kelurahan sudah mendapatkan instruksi untuk melakukan pengawasan ketat terkait kegiatan-kegiatan setiap pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

    Baca juga: Evaluasi debat pertama Pilkada DKI Jakarta lebih pada aspek teknis

     

    Pengawasan juga dilakukan terhadap setiap tim kampanye paslon hingga relawan dan masyarakat DKI Jakarta untuk memastikan tidak adanya pelanggaran sampai waktu pelaksanaan kampanye selesai.

     

    “Setiap pasangan calon yang akan berkampanye di DKI Jakarta, mereka melaporkan, memberitahukan kepada KPU dan Bawaslu sehingga kami mendapatkan informasi itu dan kami meneruskan jajaran untuk melakukan pengawasan secara melekat,” ujar Burhanuddin.

    Selain itu, dengan keterbatasan personel Bawaslu, pihaknya juga meminta masyarakat Jakarta bisa berperan dalam mengawasi dan melaporkan setiap paslon jika ada dugaan pelanggaran.

     

    Masyarakat bisa langsung melaporkan dugaan pelanggaran ke Kantor Bawaslu DKI Jakarta ataupun Bawaslu tingkat kota dan kabupaten atau melalui platform yang disediakan Bawaslu untuk pengaduan yang tersebar di media sosial.

     

     

    Bawaslu DKI Jakarta juga melakukan patroli untuk mencegah terjadinya politik uang selama masa kampanye dan masa tenang Pilkada Jakarta 2024.

     

    Patroli diiringi dengan sosialisasi larangan politik uang dan sanksinya sebagaimana tercantum pada Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 dengan sanksi yang tercantum pada Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016 ayat 1 dan 2.

    Burhanuddin berharap pelaksanaan kampanye hingga masa tenang dan pencoblosan Pilkada Jakarta 2024 tetap berlangsung damai, tidak adanya ujaran kebencian dan setiap paslon tetap fokus memperkenalkan visi, misi dan programnya untuk Jakarta.

     

    Adapun bunyi Pasal 187 A UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut:

     

    (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

     

    2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mantan Kekasih Komisioner Bawaslu Surabaya Bantah Minta Jatah Kamar

    Mantan Kekasih Komisioner Bawaslu Surabaya Bantah Minta Jatah Kamar

    Surabaya (beritajatim.com) – Mantan kekasih Komisioner Bawaslu Surabaya berinisial PSH (27) membantah bahwa dirinya pernah meminta jatah kamar pada bulan Desember 2023 lalu ke M Agil Akbar. Diketahui, Agil Akbar menyebut PSH masih menghubungi dirinya pada bulan Desember 2023 untuk meminta jatah kamar.

    “Saya membantah, (alasan itu) supaya dia (Agil) tidak terlihat salah aja. Karena saya tidak pernah minta dan sudah putus komunikasi dan block sejak akhir November. Lalu Agil ke rumah saya marah-marah pada 2 Desember (2023) di rumah,” kata PSH saat diwawancarai Beritajatim.com, Sabtu (12/10/2024).

    Agil datang ke rumah PSH sebanyak 2 kali. Pada 2 Desember 2023 dan 21 Agustus 2024. Menurut PSH, saat itu Agil juga melakukan pengancaman untuk mencabut aduan ke DKPP.

    “Ancaman 2 Desember, orang tua saya diancam ‘yugane jenengan kalau ngelawan aku telindes’ (anak anda melawan saya lindas). Ortu nggak tau apa-apa histeris takut dan sedih. Terus yang 21 Agustus (2024) juga sempet ke rumah dan mengancam ortu sebelum dia umroh. Kalau saya nggak cabut laporan saya lapor polisi. dia datang sama istrinya,” imbuh PSH.

    PSH juga membantah tuduhan Agil terkait pemerasan. Walaupun Agil sudah melayangkan aduan ke Polrestabes Surabaya, ia pun siap menjabarkan perihal uang Rp 31,9 juta yang disebut Agil sebagai nominal pemerasan.

    “Nggak bener sih (tuduhan pemerasan), soalnya aku sama dia kan waktu itu pacaran, nggak ada pemerasan. Karena kalau pacaran punya hubungan udah biasa, memberi dan menerima. Ya nggak ada sih itu yang namanya pemerasan,” tuturnya.

    Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar, memberikan pernyataan tegas setelah menghadiri sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait tuduhan perselingkuhan yang dilayangkan terhadap dirinya. Dia membantah tudingan itu.

    “Tak semua kesalahpahaman dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian,” ujar Agil usai sidang DKPP, Kamis (10/10/2024).

    Agil Akbar yang hadir bersama istrinya, juga menyinggung perjuangan istrinya dalam menghadapi wanita yang disebut sebagai pengganggu dalam rumah tangga mereka. Ia menyatakan bahwa istrinya tetap ingin mempertahankan hubungan rumah tangga yang harmonis dan penuh damai. Namun, proses rekonsiliasi itu terganggu dengan laporan yang masuk ke DKPP.  (ang/but)

  • Belum ada temuan pelanggaran selama kampanye Pilkada DKI Jakarta

    Belum ada temuan pelanggaran selama kampanye Pilkada DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta hingga saat ini belum menemukan pelanggaran selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024. 

     

    “(Hingga) Hari ini memang pasang Calon
    Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masih berkampanye pada rel yang memang menjadi aturan kampanye. Jadi masih kondusif,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Burhanuddin.

    Dia dalam diskusi bertajuk “Pilkada Asyik, Pilkada Penting” di kawasan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat, Sabtu, menyebutkan, pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 sampai hari ini juga tidak ditemukan adanya penggunaan fasilitas negara ataupun adanya keterlibatan pejabat selama masa kampanye.

     

    “Kemarin sempat ada yang melapor ke Bawaslu DKI terkait adanya perusakan alat peraga kampanye. Namun, dalam kasus ini sudah diputuskan tidak memenuhi unsur laporan karena tidak diketahui siapa pelapornya,” ujar Burhanuddin.

    Baca juga: Ada empat potensi pelanggaran dalam Pilkada DKI di Jaksel

     

    Burhanuddin berharap pasangan calon (paslon) Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) DKI Jakarta pada Pilkada 2024 ini bisa terus konsisten dan fokus menyampaikan visi dan misi serta program terbaiknya kepada masyarakat.

     

    “Kita berharap mereka masih konsisten menyampaikan visi dan program kerjanya dan program yang ditawarkan kepada masyarakat,” katanya.

    Hal itu diharapkan berlangsung sampai 23 November sampai akhir Pilkada DKI Jakarta supaya Pilkada DKI Jakarta ini berjalan secara aman dan damai.

     

     

    Di dalam formulir itu masyarakat bisa langsung mengisi nama pelapor, lalu melaporkan siapa, alat buktinya apa, saksinya siapa dan menjelaskan seperti apa kejadiannya.

     

    “Sehingga kalau semuanya sudah jelas, ada nama pelapor, terlapornya siapa, kejadiannya seperti apa dan alat bukti ataupun saksinya apa, bisa ditelusuri pasal apa yang kemudian dilanggar oleh terlapor,” kata Burhanuddin.

     

    Jika semua mekanisme pelaporan di Bawaslu sudah memenuhi unsur formulir dan materi, kata Burhanuddin, Bawaslu menjamin perlindungan pelapor dan tidak akan mempublikasikan terkait laporan tersebut.

     

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

     

    Yaitu Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1 dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • GKI Sinode Jawa Barat komitmen wujudkan pilkada asik dan penting

    GKI Sinode Jawa Barat komitmen wujudkan pilkada asik dan penting

    Seminar ini menjadi upaya edukasi untuk menyadarkan masyarakat khususnya warga gereja terkait pentingnya hak suaraJakarta (ANTARA) – Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sinode Wilayah Jawa Barat berkomitmen mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta yang asik dan penting demi kemajuan Jakarta ke depan.

     

    “Sosialisasi berupa seminar atau talkshow ini penting bagi masyarakat kita semua termasuk warga gereja untuk peduli terhadap penyelenggaraan pilkada di Jakarta,” kata Sekretaris Umum Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sinode Wilayah Jawa Barat, Nathanael Setiadi di kawasan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat, Sabtu.

    Baca juga: Ada empat potensi pelanggaran dalam Pilkada DKI di Jaksel

     

    Menurut Nathanael masyarakat harus peduli terhadap isu kebangsaan seperti pilkada serentak ini. Hal ini menyangkut permasalahan, perhatian, dan dukungan yang ada di Jakarta untuk lima tahun ke depan.

     

    “Penyelenggaraan pilkada tahun ini jadi penting untuk dicermati karena ini pertama kali mencakup seluruh provinsi, kabupaten, kota, kalau dulu hanya sejumlah provinsi, kabupaten, kota saja, tapi tahun ini betul-betul serentak,” ujar Nathanael.

     

     

    Lebih lanjut, Nathanael menjelaskan, seminar bertajuk “Pilkada Asyik, Pilkada Penting” ini bukan berisi pengenalan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Seminar ini menjadi upaya edukasi untuk menyadarkan masyarakat khususnya warga gereja terkait pentingnya hak suara.

     

    “Kita akan terus mengawal pilkada dengan aman, lancar, karena ini menjadi forum kebersamaan. Ada berbagai macam komunitas yang punya hak pilih agar bisa terlibat dalam pesta demokrasi ini, ini deklarasi bersama agar pilkada yg penting ini bisa jadi pilkada yang asik,” jelas Nathanael.

    Sekretaris 1 GKI Sinode Wilayah Jawa Barat Darwin Darmawan dalam talkshow bertajuk “Pilkada Asyik, Pilkada Penting” di kawasan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat, Sabtu (12/10/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Sementara itu, Sekretaris 1 GKI Sinode Wilayah Jawa Barat Darwin Darmawan yang juga menjadi salah satu pemateri seminar mengatakan, masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 ini.

     

    Darwin menggarisbawahi pentingnya masyarakat melihat rekam jejak setiap pasangan calon yang ada, agar pemimpin Jakarta ke depannya merupakan sosok yang bijak dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan.

     

    “Rekam jejak oke, tidak bagi-bagi jabatan sembarangan, ini lah yang bikin pilkada asik. Realistis, demokrasi kita tidak sempurna, dan memang tidak ada yang sempurna, namanya sistem pasti ada kelemahan,” kata Darwin.

    Baca juga: Bamus targetkan pengesahan RAPBD 2025 sebelum Pilkada 

     

    Menurut Darwin, demokrasi di Indonesia ini seharusnya menjadi sederhana karena semua keputusannya dari rakyat. Oleh karena itu, Darwin berharap masyarakat tidak menyerah dalam membangun demokrasi yang asik, dan mencipta warga negara yang bertanggung jawab.

     

    “Kita harus jadi warga negara yang tanggung jawab, rakyat yang harus kritis, kita harus melihat berbagai penyimpangan yang ada agar negara ini tidak belok kemana-mana, perlu diingat tujuan kita menjadikan Pilkada yang asik karena ini merupakan momen yang penting,” ucap Darwin.

     

    Turut hadir menjadi pembicara anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang diwakili Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Hubungan Masyarakat Astri Megatari yang memberikan paparan terkait cara menjadi pemilih yang cerdas, pengecekan daftar pemilih tetap (DPT), dan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

     

    Lalu hadir juga Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Burhanuddin yang memberikan paparan terkait pemetaan kerawanan pemilu dan pilkada serentak 2024.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI kemarin, kontrakan 100 pintu terbakar hingga pelanggaran pilkada

    DKI kemarin, kontrakan 100 pintu terbakar hingga pelanggaran pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa dan informasi seputar DKI Jakarta pada Jumat (11/10) di kanal Metro ANTARA antara lain kebakaran rumah kontrakan 100 pintu di Tambora, perubahan pola operasi dan modifikasi lintasan Transjakarta saat berlangsungnya Jakarta Running Festival, lalu potensi pelanggaran pilkada.

    Berikut rangkumannya:

    1. Rumah kontrakan 100 pintu di Tambora dilanda kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Kontrakan 100 pintu di Jalan Jembatan Besi 2 RT/RW 04/04 Jembatan besi, Tambora, Jakarta Barat, dilanda kebakaran pada Jumat siang.

    Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifudin menyebutkan bahwa kebakaran tersebut melahap lantai 1 hingga lantai 3 kontrakan.

    Baca selengkapnya di sini

    2. BPBD DKI salurkan bantuan logistik bagi korban kebakaran di Tambora

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyalurkan sejumlah bantuan logistik bagi ratusan korban kebakaran di Jalan Jembatan Besi 2 RT/RW 04/04 Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, Jumat.

    “Ya ini bantuan logistik, ada makanan dan pakaian, terus ada terpal dan lainnya juga,” kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Koordinator Wilayah Jakarta Barat, Vitus Dwi Indarto saat dihubungi di Jakarta pada Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Transjakarta ubah pola operasi saat Jakarta Running Festival 2024

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengemukakan Transjakarta mengubah pola operasi dan modifikasi lintasan saat berlangsung Jakarta Running Festival di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan sekitarnya pada 12-13 Oktober 2024.

    “Operasional bus Transjakarta akan dilakukan perubahan pola operasi dan modifikasi lintasan selama kegiatan Jakarta Running Festival 2024 berlangsung,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Cukai minuman manis kemasan diperlukan untuk melindungi masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia, Ari Subagio kembali menegaskan bahwa regulasi mengenai cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari konsumsi berlebihan karena berbahaya untuk kesehatan khususnya anak-anak.

    “Kami berkomitmen mendukung pemberlakuan cukai MBDK. Ini penting untuk segera diterapkan,” kata Ari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Ada empat potensi pelanggaran dalam Pilkada DKI di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jakarta Selatan Andi Maulana mengungkapkan ada empat potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta di wilayah tersebut.

    “Di masa kampanye, tenang, pungut dan hitung yang menjadi potensi pelanggaran,” kata Andi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu Jakut antisipasi polarisasi hingga SARA pilkada

    Bawaslu Jakut antisipasi polarisasi hingga SARA pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara berupaya mengantisipasi terjadinya polarisasi hingga persoalan suku agama ras dan antargolongan (SARA) di Pilkada Jakarta 2024.

    “Dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) Bawaslu DKI, jenisnya di Jakarta Utara masalah polarisasi, SARA hingga ‘money politik’,” kata anggota Bawaslu Jakarta Utara Mohamad Sobirin di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan dalam IKP memang tingkat kerawanan di Jakarta Utara memang persoalan polarisasi politik akibat perbedaan pilihan politik yang dapat memicu kerawanan sosial, tapi fakta di lapangan hal tersebut tidak terjadi.

    “Sampai hari ini belum kami temukan kasus seperti itu tapi kami terus berupaya mengantisipasi,” kata dia.

    Ia mengatakan meski belum ditemukan pihaknya terus melakukan upaya agar hal-hal tersebut tidak terjadi di Jakarta Utara.

    Baca juga: Bawaslu Jakut ajak pemilih juga ikut awasi pelaksanaan Pilkada

    “Sosialisasi di berbagai tingkatan terus dilakukan dan ini lebih banyak dibanding pemilu sebelumnya,” kata dia.

    Bawaslu Jakarta Utara menggelar kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di sejumlah wilayah dan memberikan pemahaman agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan damai dan lancar.

    Selain itu, deklarasi pemilu damai juga digelar baik di tingkat provinsi dan untuk tingkat kota sudah dilakukan di Kantor Wali Kota Jakarta Utara.

    “Deklarasi ini juga disampaikan tim panwascam hingga ke tingkat bawah dan diharapkan dapat dipahami seluruh masyarakat,” kata dia.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Baca juga: Bawaslu lakukan pengawasan melekat di posko pemuktakhiran DPS

    Ketiga pasangan tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

     

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu gandeng pemerintah daerah untuk antisipasi kerawanan Pilkada

    Bawaslu gandeng pemerintah daerah untuk antisipasi kerawanan Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Seribu menggandeng pemerintah daerah kepulauan tersebut untuk mengantisipasi kerawanan Pilkada DKI Jakarta 2024.

    “Kami menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Antisipasi Kerawanan Kampanye di Kabupaten Kepulauan Seribu agar pengawasan berjalan dengan baik dengan pemerintah daerah,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu, Rahadi Pramono di Jakarta, Jumat. 

    Ia mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menyukseskan Pilkada. Pihaknya yakin penyelenggaraan Pilkada tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan semua pihak.

    Bawaslu akan selalu menjalin komunikasi dan koordinasi untuk mengantisipasi kerawanan kampanye di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.

    “Jalinan komunikasi dan koordinasi harus diperkuat dengan lintas pihak terkait,” kata Rahadi.

    Baca juga: Ada empat potensi pelanggaran dalam Pilkada DKI di Jaksel
    Baca juga: Polres Jaksel siap lakukan pengamanan jika Pilkada DKI dua putaran

    Asisten Pemerintahan dan Kesra (Aspemkesra) Kabupaten Kepulauan Seribu, Alawi 
    mengapresiasi dan mendukung langkah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu yang kerap melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mengantisipasi kerawanan kampanye.

    “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi untuk mewujudkan Pilkada yang aman,” tuturnya.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu berupaya menyukseskan penyelenggaraan Pilkada dan ini menjadi komitmen semua pihak termasuk masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu.

    “Ini tanggung jawab bersama, pengawasan yang melibatkan semua pihak sangat penting untuk
    keberhasilan Pilkada nanti, maka saya mengajak semua pihak untuk berperan aktif mewujudkan Pilkada yang aman,” kata dia

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024