Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • DKPP terima 568 aduan pelanggaran KEPP hingga Oktober 2024

    DKPP terima 568 aduan pelanggaran KEPP hingga Oktober 2024

    Kita tidak bisa memprioritaskan perkara apa yang harus didahulukan, karena semua perkara jadi prioritas. Itulah yang terjadi di DKPPJakarta (ANTARA) – Ketua DKPP RI Heddy Lugito mengatakan pihaknya menerima 568 aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sampai dengan Oktober 2024.

    “Saya ingin sampaikan bahwa saat ini DKPP kebanjiran perkara. Jadi, selama 10 bulan terakhir ini mulai dari Januari sampai Oktober, perkara yang masuk terhitung sejak kemarin itu jumlahnya 568. Artinya sehari hampir dua, sehari kerja,” kata Heddy membuka sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu.

    Ia pun meminta agar para pelapor memaklumi hal itu. Menurutnya, DKPP tak memiliki niat untuk mengulur waktu, namun pihaknya memeriksa laporan sesuai antrean yang masuk.

    “Kita tidak bisa memprioritaskan perkara apa yang harus didahulukan, karena semua perkara jadi prioritas. Itulah yang terjadi di DKPP,” ujarnya.

    Heddy menilai jumlah ini bakal meningkat karena proses Pilkada Serentak 2024 masih berjalan. Adapun DKPP juga mulai menerima aduan berbagai pelanggaran Pilkada Serentak 2024.

    Baca juga: DKPP setujui cabut perkara soal KPU RI dan KPU Lombok Timur

    Baca juga: DKPP RI ajak kaum perempuan tangkis politik uang pada Pilkada 2024

    “Kemungkinan perkara yang tahun ini berkaitan dengan pileg dan pilpres itu tidak tuntas di tahun ini. Sampai tahun depan kita masih menyediakan perkara yang berkaitan dengan tahapan pileg dan pilpres,” jelas Heddy.

    Sebelumnya, Rabu (15/5), Ketua DKPP RI Heddy Lugito menyampaikan pada 2023 pihaknya telah menangani 325 perkara.

    Adapun setengah dari jumlah perkara itu berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara Ad Hoc oleh KPU.

    “Saya melaporkan selama tahun 2023 itu DKPP menangani 325 perkara, menyambung dengan tadi yang disampaikan Pak Doli. Dari 325 perkara pengaduan itu, 50 persen itu berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara Ad Hoc oleh KPU, 50 persen itu jumlahnya 297,” kata Heddy dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu malam.

    Adapun 13 persen atau 82 kasus di antaranya berkaitan dengan rekrutmen badan Ad Hoc di Bawaslu. Heddy mengakui jika ada masalah etik di penyelenggara KPU dan Bawaslu.

    Ia menjelaskan temuan persoalan etik di KPU dan Bawaslu lantaran tak adanya transparan pada perekrutan penyelenggaraan Ad Hoc. Heddy juga menyinggung masih adanya keterlibatan anggota partai politik di penyelenggara Ad Hoc.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jaksel mulai pekerjaan sortir dan lipat surat suara

    KPU Jaksel mulai pekerjaan sortir dan lipat surat suara

    Berdasarkan pantauan di lokasi terdapat sekitar 100 lebih warga beragam usia sedang melakukan pekerjaan pelipatan dan penyortiran surat suaraJakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Selatan mulai melakukan pekerjaan penyortiran dan  melipat surat suara dalam rangka tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di  Gedung Sarinah Ekosistem, Pancoran.

     

    “Kami  menerima sebanyak 1.794.204 surat suara,” kata Ketua KPU Jaksel Muhammad Taqiyuddin saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

     

     

    Adapun media dan tamu diminta mematuhi aturan dengan menjaga jarak sekitar dua meter dengan kegiatan petugas sortir dan lipat di lokasi.

     

    Sementara, seorang perempuan bernama Tiara mengatakan dirinya memilih menjadi petugas sortir lipat surat suara untuk mengisi waktu luang.

     

    “Target kami melipat 2.000 lembar surat suara dengan per boks diberi upah Rp150 ribu,” ujar Tiara.

     

     

    Logistik yang hingga kini sudah diterima KPU Jakarta Selatan yakni 3.270 alat kelengkapan, 3.270 kotak, 13.080 bilik suara, 20.364 segel plastik, 117.918 segel kertas dan 6.540 tinta dan tersimpan di Gudang Sarinah Ekosistem, Pancoran.

     

    Proses penerimaan logistik surat suara diterima oleh anggota Bawaslu Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Selatan, Polsek Pancoran, Sekretariat KPU DKI Jakarta dan KPU Jakarta Selatan.

     

     

    Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.748.961 pemilih yang terdiri atas 855.957 laki-laki dan 893.004 perempuan.

     

    Kemudian, terdapat sebanyak 3.270 tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan untuk keseluruhan DPT di DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih dan 14.935 TPS.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Empat lembaga bentuk gugus tugas pengawasan iklan kampanye

    Empat lembaga bentuk gugus tugas pengawasan iklan kampanye

    “Gugus tugas ini bagian dari upaya kami untuk menyehatkan kampanye kita, menyehatkan kampanye di pemberitaan, media sosial, media penyiaran, media cetak, dan seterusnya. Tentu peran Bawaslu, Dewan Pers, KPI, sangat penting dalam hal ini,”Jakarta (ANTARA) – Empat lembaga yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menandatangani surat keputusan bersama (SKB) pembentukan gugus tugas untuk Pilkada 2024.

    Gugus tugas itu secara lengkap bernama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

    “Gugus tugas ini bagian dari upaya kami untuk menyehatkan kampanye kita, menyehatkan kampanye di pemberitaan, media sosial, media penyiaran, media cetak, dan seterusnya. Tentu peran Bawaslu, Dewan Pers, KPI, sangat penting dalam hal ini,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa gugus tugas tersebut dapat melakukan tugas pengawasan terhadap seluruh konten dalam media, baik cetak maupun elektronik.

    “Pengawasannya akan ada di KPI untuk media elektronik, TV dan radio, dan juga media cetak ada Dewan Pers,” kata Bagja.

    Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu turut mengusulkan pembentukan kantor kerja bersama, baik fisik maupun virtual, agar kinerja antar lembaga tersebut dapat terkonsolidasi dengan baik.

    Adapun Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyatakan dukungan terhadap pembentukan gugus tugas tersebut.

    “SKB merupakan hal yang dinantikan seluruh jajaran KPI di daerah karena KPI membutuhkan satu penyelarasan regulasi dari pemegang kepentingan yang nantinya ikut serta menjaga kondusifitas penyelenggaraan pilkada,” kata Ubaidillah.

    Sebelumnya, KPI Pusat menerbitkan Surat Edaran (SE) KPI Nomor 6 Tahun 2024 tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024.

    Dalam SE KPI Nomor 6 Tahun 2024 itu, siaran kampanye dan iklan di lembaga penyiaran dilakukan mulai 10 – 23 November 2024. Kemudian, pelaksanaan masa tenang pada 24 – 26 November 2024. Adapun masa kampanye telah dilaksanakan sejak 25 September 2024.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR sepakati Rifqinizamy Karsayuda jadi Ketua Komisi II

    DPR sepakati Rifqinizamy Karsayuda jadi Ketua Komisi II

    “Mohon kepada para anggota untuk memperkenalkan diri walaupun secara personal sudah pada kenal, tapi tidak ada salahnya satu per satu kita mendengarkan,”Jakarta (ANTARA) – DPR RI menyepakati Rifqinizamy Karsayuda dari Fraksi Partai NasDem menjadi Ketua Komisi II DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    Hal itu ditetapkan setelah Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 mengumumkan komposisi pimpinan untuk setiap alat kelengkapan dewan (AKD).

    Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang berjumlah empat orang, yaitu Aria Bima dari Fraksi PDIP, Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat, Zulfikar Arse Sadikin dari Fraksi Golkar, dan Bahtra dari Fraksi Gerindra.

    Selanjutnya usai para pimpinan Komisi II DPR memperkenalkan diri, Rifqinizamy pun mempersilakan anggota fraksi-fraksi yang duduk di Komisi II DPR RI untuk memperkenalkan diri.

    “Mohon kepada para anggota untuk memperkenalkan diri walaupun secara personal sudah pada kenal, tapi tidak ada salahnya satu per satu kita mendengarkan,” kata Rifqinizamy di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    Berikut nama-nama anggota fraksi yang duduk di Komisi II DPR:

    PDIP: Aria Bima, Deddy Yevri Sitorus, Arif Wibowo, Udin Watubun, Bob Andika, Mamana Sitepu, Romy Soekarno, Giri, Ramanda N. Kiemas, Shintya Sandra Kusuma.

    Golkar: Zulfikar Arse Sadikin, Ahmad Irawan, Andar Amin Harahap, Taufan Pawe, Ade Ginanjar, Agustina Margande, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

    Gerindra: Bahtra, Ahmad Wazir Noviadi Heri Gunawan, Esthon L. Foenay, Longki Djanggola, Iwan Kurniawan.

    NasDem: Rifqinizamy Karsayuda, Ujang Bey, Saan Mustopa, Fauzaj Khalid, Muhammad Habibur Rohcman.

    PKB: Mohammad Toha, Indrajaya, Eko Widodo.

    PKS: Aus Hidayat Nur, Mardani Ali Sera, Ateng Sutisna, Rahmat Saleh.

    PAN: Sahidin, Wahyudin Noor Aly (Goyud), Edi Oloan Pasaribu.

    Demokrat: Dede Yusuf, Rusda Mahmud, Zulkifli Anwar.

    Rapat Paripurna juga menyetujui ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi di DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Komisi II DPR RI ditetapkan membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahanan, dan pemberdayaan aparatur.

    Dengan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkot Jaktim ingatkan masyarakat gunakan hak pilih demi pembangunan

    Pemkot Jaktim ingatkan masyarakat gunakan hak pilih demi pembangunan

    Kami berharap masyarakat agar datang dan ikut berpartisipasiJakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon pemimpin Provinsi DKI Jakarta yang terbaik demi pembangunan ke depannya.

     

    “Kami berharap masyarakat agar datang dan ikut berpartisipasi agar bisa menentukan nasib pembangunan di wilayah DKI Jakarta,” kata Sekretaris Kota (Sekko) Administrasi Jakarta Timur, Kusmanto saat dialog di acara Bincang Seputar Kota Kita Jakarta Timur (BISKOTA)  bertajuk “Menuju Sukses Pilkada 2024” di Kantor Wali Kota Jaktim, Selasa.

    Baca juga: KPU Jaktim mulai melakukan pelipatan surat suara Pilkada Jakarta 

     

    Terkait adanya isu ajakan masyarakat untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya, kata dia, hal itu merupakan tindakan yang tidak baik.

     

     

    Sikap ASN dalam pilkada itu  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Apabila ASN tidak netral akan dikenakan sanksi dimana yang terberat adalah pemecatan.

     

    “Saya mohon kepada para pegawai ASN jangan ikut politik praktis, harus bersikap netral di  masyarakat. Jangan mengajak untuk memihak kepada salah satu paslon (pasangan calon), jika punya pilihan cukup gunakan hak pilihnya di bilik suara,” tegasnya.

     

    Kusmanto pun berharap dalam pelaksanaan pilkada Jakarta pada 27 November nanti dapat berjalan dengan aman, damai, dan lancar.

     

     

    Komisioner KPU Jakarta Timur Carlos Paath menyebutkan pihaknya sudah siap melaksanakan Pilkada Jakarta 2024.

     

    Menurut dia, semua keperluan yang dibutuhkan selama pelaksanaan pilkada, termasuk logistik sudah dipersiapkan dengan baik.

     

    “Proses pelipatan surat suara sudah dilakukan dan akan berjalan selama 10 hari. Distribusi kotak dan bilik suara mulai berjalan di 10 kecamatan. Di sisa 35 hari lagi ini, kita sudah siap untuk melaksanakan pilkada,” ujarnya.

     

    Dia  berharap masyarakat bisa menyambut Pilkada DKI Jakarta ini dengan riang gembira. Masyarakat bisa melihat rekam jejaknya tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu, sehingga bisa menentukan pilihan terbaiknya untuk memimpin Jakarta.

     

    Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur Amelia Rahman  memastikan tidak akan ada pelanggaran Pemilu yang dilakukan para paslon yang saat ini sedang tahapan kampanye.

     

    “Menurut kami saat ini merupakan masa yang paling krusial dan yang paling perlu diawasi, karena biasanya banyak pelanggaran yang mungkin bisa dilakukan oleh para tim pasangan calon,” kata dia.

     

    Dia pun meminta agar tim pasangan calon untuk memberikan surat pemberitahuan kepada Bawaslu bila ingin melakukan kampanye.

     

    “Kalau memang tidak ada, kami Bawaslu bisa membubarkan kampanye yang dilakukan paslon demi menjaga kondusivitas di lapangan. Untuk masyarakat, jangan pernah takut bersuara untuk melaporkan kepada Bawaslu jika ditemukan pelanggaran,” kata Amelia.

     

    KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 27 November 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jakbar sudah menerima seluruh alat kelengkapan untuk 3.452 TPS

    KPU Jakbar sudah menerima seluruh alat kelengkapan untuk 3.452 TPS

    Kami sudah menerima lengkapJakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat sudah menerima alat kelengkapan untuk 3.452 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah setempat berupa alat tulis kantor (ATK), paku coblos, bantalan, dan lain-lain.

    “Kami sudah menerima lengkap,” ucap Ketua KPU Jakbar Endang Istianti saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Baca juga: 75 orang direkrut KPU Jakbar untuk sortir dan lipat surat suara

    Endang menambahkan logistik alat kelengkapan TPS itu tiba di gudang Rawa Lele, Kalideres pada Senin (21/10) dan pada hari ini sudah tuntas.

    “Hari ini kita pilah-pilah lagi, kita periksa, sesuaikan jumlahnya,” tutur Endang.

    Baca juga: Kesbangpol Jakbar minta 128 ormas binaan jaga iklim kondusif pilkada

    Dengan demikian, kata Isty, alat kelengkapan untuk 3.452 TPS wilayah setempat sudah terpenuhi.

    “Setelah kita periksa lagi, kan kemarin tibanya itu masih gelondongan. Kita cek lagi, isinya sudah lengkap per TPS,” ucap Endang.

    Hingga kini, Endang belum membeberkan tanggal pasti logistik-logistik yang ada didistribusikan kepada TPS-TPS.

    Baca juga: Bawaslu Jakbar rekrut PTPS untuk Pilkada DKI Jakarta

    Sebelumnya, KPU Jakbar juga telah menerima kedatangan 3.468 kotak dan 13.808 bilik suara pada Rabu (29/9), kemudian 6.904 botol tinta logistik pada Kamis (3/10).

    Selanjutnya, KPU Jakbar juga menerima 21.474 kabel pengikat dan 124.435 segel pada Selasa (15/10), lalu 1.959.007 surat suara pada Kamis (17/10).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • 75 orang direkrut KPU Jakbar untuk sortir dan lipat surat suara

    75 orang direkrut KPU Jakbar untuk sortir dan lipat surat suara

    75 orang ini pernah kerja sama dengan kami saat Pemilu kemarinJakarta (ANTARA) – Sebanyak 75 orang direkrut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat untuk melakukan pekerjaan penyortiran dan pelipatan surat suara di gudang penyimpanan Rawa Lele, Kalideres dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada).

    “75 orang ini pernah kerja sama dengan kami saat Pemilu kemarin. Kita rekrut lagi untuk sortir dan lipat surat suara,” kata Ketua KPU Jakbar Endang Istianti saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Baca juga: KPU Jakbar terima 1,9 juta surat suara untuk pilkada

    Endang menyebut bahwa kegiatan sortir dan lipat surat suara diperkirakan berlangsung selama lima hingga tujuh hari.

    “Mereka bekerja mulai Kamis,” kata Endang.

    Lebih lanjut, selama proses sortir dan lipat surat suara, KPU Jakarta Barat akan mengevaluasi kinerja 75 orang tersebut.

    “Kalau ada yang tidak memenuhi target, maka akan kita ganti dengan yang baru,” kata Endang.

    Baca juga: Polisi kawal distribusi surat suara ke penyimpanan kecamatan di Jakbar

    Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat telah menerima kedatangan 1.959.007 surat suara di gudang penyimpanan kota di Jalan Warung Gantung, pergudangan Rawa Lele, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis sore.

    Sejumlah surat suara tersebut tiba dalam 980 kotak penyimpanan dengan pengawalan dua anggota Brimob Polda Metro Jaya dari pabrik menuju lokasi penyimpanan Rawa Lele.

    “Sudah tiba tadi sekitar jam 17.00 WIB, disaksikan tadi oleh Kapolsek Kalideres, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakbar dan Babinsa juga,” ungkap Ketua KPU Jakbar Endang Istianti saat dihubungi di Jakarta, Kamis (17/10).

    Baca juga: KPU Jakbar mulai distribusi surat suara ke tempat logistik kecamatan

    Jumlah surat suara tersebut adalah yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah Jakarta Barat ditambah 2,5 persen dari jumlah tersebut.

    “Jumlah DPT kita kan 1.909.774, terus ditambah 2,5 persen,” jelas Endang.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jaktim tindak tegas ASN tidak netral di Pilkada Jakarta

    Jaktim tindak tegas ASN tidak netral di Pilkada Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur meminta warga melaporkan apabila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut yang terlibat dalam politik praktis dan tidak netral di Pilkada Jakarta 2024.

    “Kita sudah mengimbau, netralitas dijaga jangan sampai Anda terkena atau terlibat politik praktis, nanti jika ada itu (PNS tidak netral) akan kita tindak sesuai aturan,” kata Wali Kota Jakarta Timur M Anwar di kawasan Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin.

    Ketua Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur, Ari Budi Yuswanto meminta masyarakat untuk melapor bila ada ASN tidak netral pada Pilkada 2024.

    Dia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menerbitkan surat edaran terkait netralitas ASN/PNS.

    “Silahkan masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui kanal-kanal pengaduan yang memang sudah disiapkan atau disediakan oleh Pemprov DKI, baik itu melalui media sosial, kemudian email atau lainnya,” kata Ari.

    Baca juga: DKI berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pilkada
    Baca juga: Bawaslu Jakbar rekrut PTPS untuk Pilkada DKI Jakarta

    Menurut dia, setiap instansi memiliki pengendalian internal yang akan mengedepankan untuk mencegah ketidaknetralan PNS di Pilkada Jakarta.

    Hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan adanya PNS yang tidak netral.

    “Sampai saat ini belum ada temuan dan kita berupaya agar jangan sampai ada, karena sedikit saja akan mencederai asas pemilu kita yang berlangsung secara luber dan jurdil, yang masuk di dalamnya kan asas netralitas,” katanya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berdasarkan hasil undian telah menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 27 November 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu Jakbar rekrut PTPS untuk Pilkada DKI Jakarta

    Bawaslu Jakbar rekrut PTPS untuk Pilkada DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Barat merekrut Pengawas Tepat Pemungutan Suara (PTPS) untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan Antara Lembaga Bawaslu Jakarta Barat (Jakbar) Abdul Roup menyebutkan bahwa perekrutan telah memasuki tahap wawancara.

    “Sudah mulai perekrutan. Tanggal 12-28 September 2024 itu tanggal pendaftaran dan penerimaan berkas, tahap demi tahap, sekarang, 12-22 Oktober 2024 wawancara,” kata Roup saat dihubungi di Jakarta pada Senin.

    Setelah itu, kata Roup, pada 3-4 November 2024 PTPS akan dilantik. “Kemudian 5-20 November perpanjangan rekrutmen, khusus TPS yang belum terisi pengawas,” katanya.

    Baca juga: DKI berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pilkada
    Baca juga: Bawaslu Jakbar inventarisasi pelanggaran pemasangan APK Pilkada

    Roup mengatakan bahwa pihaknya menempatkan satu PTPS untuk masing-masing TPS di wilayah setempat. “Masing-masing TPS, satu pengawas,” tutur Roup.

    Terdapat 3.452 TPS yang tersebar di delapan kecamatan di wilayah Jakarta Barat. Dengan demikian, akan ada 3.452 PTPS yang direkrut oleh Bawaslu setempat.

    Selain itu terdapat 1.909.774 pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih dan pemutakhiran serta daftar pemilih tetap (DPT) tingkat kota. Dari jumlah pemilih tersebut, terdapat 946.565 pemilih pria dan 963.209 pemilih wanita.

    Jumlah pemilih tersebut merupakan hasil akhir pleno setelah adanya 5.535 pemilih baru, 11.686 pemilih yang tidak memenuhi syarat dan 15.756 yang melakukan perbaikan data pemilih.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pilkada

    DKI berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait persiapan Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta dan para wali kota terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

     

    “Sore ini kami melaksanakan pertemuan khususnya dengan Bawaslu dan KPU Provinsi DKI Jakarta,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin.

    Dia menegaskan bahwa ​​​​​salah satu tugas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah mendukung suksesnya Pilkada pada 27 November 2024.

     

    Teguh menyebut, meskipun koordinasi ini sering dilakukan, tetapi pertemuan ini merupakan pertama kali dirinya setelah menjabat sebagai Pj Gubernur sekaligus dalam rangka mengetahui kabar terbaru dari persiapan Pilkada Jakarta 2024.

     

     

    Teguh menjelaskan, pertemuan tersebut juga membicarakan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaksanaan kampanye dan distribusi logistik. Selain itu keamanan Pilkada Jakarta 2024 dan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran terkait.

     

    “Ini bukti komitmen untuk mendukung Pilkada. Termasuk tadi untuk penyimpanan, distribusi logistik. Misalnya bagaimana distribusi untuk lingkungan kota, Kepulauan Seribu yang tadi juga sudah dibahas,” kata Teguh.

     

    Teguh menyebut Pemprov DKI Jakarta sedang mencari waktu, lokasi dan format yang tepat untuk pelaksanaan deklarasi netralitas ASN.

     

     

    Surat suara sudah sampai di masing-masing KPU kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing. “Kemudian terkait persiapan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 133 ribuan orang yang akan dilantik pada 7 November mendatang,” katanya.

     

    Fahmi juga menyampaikan rencana bimbingan teknis sebagai pembekalan KPPS serta apresiasi terhadap dukungan dan fasilitas dari Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya berharap di waktu yang tersisa 35 hari ini dapat mengoptimalkan segala persiapan pilkada.

     

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Munandar Nugraha menjelaskan, pihaknya menyampaikan catatan penting mengenai temuan dan sanksi terkait netralitas ASN.

     

    “Nanti kita akan kolaborasikan kegiatan itu untuk memastikan seluruh ASN di lingkungan DKI Jakarta ini bisa ‘clear’ netralitasnya,” tegas Munandar.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024