Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • Tak hanya YI, Pj. Gubsu janji tindak tegas PNS tidak netral di Pilgub Sumut

    Tak hanya YI, Pj. Gubsu janji tindak tegas PNS tidak netral di Pilgub Sumut

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Tak hanya YI, Pj. Gubsu janji tindak tegas PNS tidak netral di Pilgub Sumut
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Oktober 2024 – 16:13 WIB

    Elshinta.com – Kasus PNS Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara berinisial YI yang diduga menjadi ketua relawan paslon di Pilkada Serentak 2024, langsung mendapat respon dari Pj. Gubsu Agus Fatoni. Pj. Gubsu Agus pun berjanji akan menindak tegas YI dan seluruh PNS di Sumut jika terbukti tidak netral di Pilgub Sumut.

    “Terima kasih infonya. Kami tindaklanjuti. Biar berproses pemeriksaan Bawaslu dan Inspektorat. Baru ditentukan sanksi sesuai aturan,” ucap Agus seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Kamis (31/10).

    Diberitakan, seorang PNS Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara diduga mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) wali kota di Kota Binjai di Pilkada Serentak 2024.

    PNS tersebut telah diperiksa oleh Bawaslu dan kini dalam proses Inspektorat Provinsi Sumut. Ia bernama YI, tinggal di Kota Binjai, Sumatera Utara.

    Agus Fatoni juga memastikan setiap PNS di Sumut yang terbukti tidak netral akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan.

    “Setiap pelanggaran akan ditindak tegas. Bawaslu dan Inspektorat akan melakukan pemeriksaan. Apabila ada PNS terbukti bersalah dan tidak netral akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan,” jelasnya kembali.

    YI diketahui staf Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, yang bertugas di UPT Kota Binjai. YI diduga menjadi ketua relawan rumah aspirasi salah satu paslon wali kota. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kapolrestabes Makassar Pastikan Logistik Pilkada Aman Tersimpan di Gudang KPU

    Kapolrestabes Makassar Pastikan Logistik Pilkada Aman Tersimpan di Gudang KPU

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib memimpin pengamanan langsung kedatangan kontainer logistik untuk Pilkada 2024 di Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar.

    Kedatangan logistik ini meliputi bilik suara dan kotak suara yang nantinya akan digunakan dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulsel, serta bupati dan wali kota di berbagai daerah di provinsi tersebut.

    Langkah pengamanan ini merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja 2024, program nasional yang digelar untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan lancar dan aman.

    Dalam operasi ini, kepolisian memberikan perhatian khusus pada pengawalan dan pengamanan logistik penting seperti surat suara, bilik, dan kotak suara, mengingat peran pentingnya dalam penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan transparan.

    Kombes Pol Mokhamad Ngajib hadir langsung untuk memantau proses pembongkaran kontainer yang membawa logistik Pilkada ini di pelabuhan.

    Bersama Kombes Ngajib, hadir pula perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan serta Kota Makassar untuk memastikan proses berlangsung lancar dan tanpa gangguan.

    “Kami pastikan seluruh tahapan kedatangan hingga penyimpanan logistik Pilkada ini berjalan aman dan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata Kombes Ngajib di sela-sela proses pemantauan.

    Ia menjelaskan bahwa pengamanan ini tidak hanya meliputi kedatangan logistik di pelabuhan, tetapi juga menyeluruh hingga penyimpanan di gudang logistik KPU Kota Makassar.

  • Sebanyak 3.673 petugas PTPS dikerahkan awasi distribusi logistik Pilkada 2024

    Sebanyak 3.673 petugas PTPS dikerahkan awasi distribusi logistik Pilkada 2024

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Sebanyak 3.673 petugas PTPS dikerahkan awasi distribusi logistik Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 20:21 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi telah menyiapkan 3.673 anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk mengawasi distribusi logistik Pilkada 2024.

    Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Basan Saiful Nurdin mengatakan, dalam menyiapkan anggota PTPS, Bawaslu Kota Bekasi sedang melakukan perekrutan.

    “Tanggal 3 dan 4 November mendatang akan dilakukan bimbingan teknis dan pelantikan anggota PTPS. Mereka akan kita kerahkan di momen pendistribusian logistik,” kata Basan, Selasa (29/10/2024).

    Ia menjelaskan, pengawasan ini akan dilakukan mulai dari pabrik pencetakan hingga gudang KPU Kota Bekasi.

    “Kita juga sudah menunggu surat suara dari PT Gramedia yang masih menunggu kapan akan tiba di gudang Kota Bekasi,” ungkapnya.

    Dengan jumlah PTPS yang signifikan, Bawaslu Kota Bekasi optimis dapat mengawasi seluruh proses distribusi logistik dengan tertib.

    “Alhamdulillah, nanti kita akan memiliki pasukan pengawas di TPS berjumlah 3673 orang. Mereka akan mengawasi logistik di gudang KPU Kota Bekasi,” jelas Basan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Rabu (30/10).

    Para PTPS akan disebar ke seluruh kecamatan dan kelurahan se-Kota Bekasi.

    “Setelah bimtek tanggal 3 dan 4 November, kita akan mulai menyebar mereka. Perkiraan penempatannya tiga orang per kecamatan dan satu orang per kelurahan. Mereka akan mengkoordinir PTPS di bawahnya,” papar Basan.

    Ia menyebut tugas utama para PTPS ini adalah mengawasi setiap tahapan distribusi logistik, termasuk proses sortir dan lipat surat suara.

    “Tugasnya mengawasi setiap langkah dan pendistribusian logistik dari gudang, termasuk mengawasi saat sortir, lipat, dan lain sebagainya,” pungkas Basan. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bawaslu DKI imbau tim kampanye bersikap santun saat hadiri debat

    Bawaslu DKI imbau tim kampanye bersikap santun saat hadiri debat

    Debat kedua Pilkada DKI Jakarta. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun (kiri) dan Kun Wardana (kedua kiri) menyampaikan visi-misi disaksikan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung (kedua kanan) dan Rano Karno (kanan) pada debat kedua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (27/10/2024). Debat kedua tersebut mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dibagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok. ANTARA FOTO/Fauzan/Spt.

    Bawaslu DKI imbau tim kampanye bersikap santun saat hadiri debat
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 14:33 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta mengimbau tim kampanye serta para pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bersikap santun saat hadir dalam debar Pilkada Jakarta 2024. 

    “Bawaslu mengimbau kepada tim kampanye agar santun dan tidak provokatif dalam arena debat,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Menurut Benny, debat sejatinya adalah tempat untuk beradu gagasan dan program kerja bagi ketiga pasangan calon (paslon) di Pilkada DKI Jakarta 2024. Sikap paslon dan pendukung penting untuk dijaga. “Sebab debat juga merupakan pendidikan politik kepada masyarakat,” katanya.

    Selain itu, Bawaslu mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta agar tunduk pada tata tertib yang sudah dibuat serta disepakati bersama tim paslon. Bawaslu juga sedang menelusuri apakah terdapat pelanggaran pada pelaksanaan debat Pilkada kedua yang lalu.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 di Beach City Internasional Stadium (BCIS) Kota Administrasi Jakarta Utara, Minggu (27/10) malam. Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.

    Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok. Peserta debat tersebut adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Sebelumnya, debat pertama digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10) malam dengan tema “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”. Debat tahap ketiga Pilkada Jakarta direncanakan berlangsung pada 17 November 2024

    Sumber : Antara

  • Tim Pemenangan RIDO ungkap RK bakal temui Presiden Prabowo

    Tim Pemenangan RIDO ungkap RK bakal temui Presiden Prabowo

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pilkada DKI Jakarta 2024

    Tim Pemenangan RIDO ungkap RK bakal temui Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 21:44 WIB

    Elshinta.com – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil akan menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara. Hal itu diungkapkan Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Basri Baco di DPD Golkar DKI Jakarta, Senin (28/10).

    “Saya dapat informasi tadi dari Bang RK katanya beliau dalam waktu dekat akan segera bertemu dengan Pak Presiden Prabowo untuk makan siang dan atau berdiskusi,” ujar Baco.

    Hal itu dikatakan Baco di sela acara konsolidasi 800 Ketua Partai KIM Plus Tingkat Kecamatan. Turut hadir Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil untuk memberi pengarahan kepada para relawan dan simpatisan RIDO.

    Meski demikian, Baco tak menjelaskan detail topik yang akan dibahas oleh Presiden Prabowo dan RK. Kata Baco, RK sangat menyambut baik rencana pertemuan itu, dan berharap bisa menghasilkan diskusi yang baik untuk menghadapi Pilkada Jakarta 2024.

    “Kita dengar bahwa kita tahu bersama bahwa kan yang mengendorse Pak Ridwan Kamil pertama kali itu kan partai Gerindra yang, Ketua Umumnya itu adalah Pak Prabowo atau Presiden terpilih hari ini,” tuturnya.

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Golkar ini berharap, koordinasi itu bisa menjadi bukti bahwa RK memiliki kedekatan dan hubungan yang sangat baik dengan Presiden Prabowo. Dia berharap, pertemuan nanti bisa mematahkan paradigma bahwa, Prabowo mendukung Cagub DKI Jakarta Pramono Anung, yang sempat menemui Prabowo di rumahnya di Kartanegara, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. 

    “Ya senang sekali dengarnya melihat beberapa macam isu yang beredar bahwa pihak sana (paslon Pramono-Rano) malah lebih mendekat kepada Pak Presiden. Itu saja yang kami bisa sampaikan,” imbuhnya.

    Dalam momen itu, Baco juga mengancam bakal mempidanakan pihak yang nekat merusak atau menurunkan alat peraga kampanye (APK) di masa kampanye ini. Sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa pelaku bisa dikenakan sanksi penjara selama dua tahun serta denda paling banyak Rp 24 juta.

    Baco mengaku, telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyikapi adanya perusakan APK RIDO. Dia menegaskan, telah mendapat keluhan itu dari RK di Markas Tim Pemenangan RIDO, di DPD Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat.

    “Sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa merusak APK itu pidana. Jadi kalau kami dapati, yang pasti kami akan laporkan itu sesuai dengan aturan, laporannya tentunya ke Bawaslu,” tegasnya.

    Baco mengaku, sempat mengelus dada soal adanya APK RIDO yang dirusak atau dicopot orang tak dikenal. Meski tak menjelaskan lokasi APK itu, tapi Baco memerintahkan kepada relawan RIDO agar tak membalasnya dengan merusak APK kandidat lain.

    “Kami tidak akan membalas dengan merusak APK orang lain, cuma kami juga tidak mau menyerah. Kalau mereka rusak ya kami InsyaAllah pasang lagi,” jelasnya.

    Menurut dia, sekitar 800 Ketua Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus Tingkat Kecamatan yang mendukung pasangan RIDO Pilkada akan pasang badan. Mereka bakal kembali memasang APK yang rusak atau copot dengan yang baru. 

    “Kalau mereka copot atau hilang InsyaAllah tim di seluruh kelurahan dari 16 partai ini akan siap merazia dan memperbaiki dan InsyaAllah kami bisa produksi dan pasang lagi sampai Pemilu, biar yang nyopotinnya bosan,” ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.

    Tidak hanya Ketua Partai KIM Plus Tingkat Kecamatan, Baco juga berencana membentuk konsolidasi tingkat kota. Harapannya, seluruh ceruk suara yang potensial bisa dirangkul untuk memilih RIDO.

    “Har ini kurang lebih 800 orang yang hadir ketua-ketua di kecamatan, nanti kami akan bikin lagi di tingkat kota/kabupaten masing-masing yang akan menghadirkan para Ketua Kelurahan dan Koordinator RW,” jelasnya.

    Sementara itu Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil telah menyiapkan puluhan ribu APK untuk dipasang di beberapa ruas jalan di Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk mengimbangi banyaknya APK kandidat lain di Pilkada Jakarta 2024.

    “Jadi kita itu sebetulnya banyak pak, cuma banyak yang dijahili juga. Tapi kita nggak boleh menyerah, setuju?,” ujar Ridwan Kamil di hadapan ratusan Ketua Partai KIM Plus Kecamatan.

    Mantan Gubernur Jawa Barat itu meminta kepada relawan dan simpatisan yang hadir agar tidak pantang menyerah. Jika APK dicopot, mereka bisa memasangnya kembali tanpa harus membalas perbuatan itu kepada kandidat lain.

    “Maju terus pantang mundur, kalau dicopot kita pasang lagi, dicopot, pasang lagi dan seterusnya, karena Allah selalu bersama orang-orang yang pemberani,” jelas RK.

    Selain itu, RK juga menekankan tingkat pemilih di klaster pensiunan dan lansia harus dipertebal. Dia meminta agar para relawan, simpatisan dan mesin partai partai lainnya untuk rajin melakukan serangan darat secara door to door.

    “Kita semua di golongan InsyaAllah unggul, tapi di golongan lansia, golongan pensiunan itu masih kurang tebalnya. Jadi sampaikan program-program yang berhubungan dengan kebutuhan mereka,” imbuhnya.

    Jika hal itu bisa dikondisikan oleh seluruh Pimpinan Partai tingkat Kecamatan, RK yakin akan menjadi penguat bagi kemenangan RIDO. Dia juga berpesan kepada para ketua partai untuk siap terjun langsung ke masyarakat usai menghadiri acara tersebut.

    “Kepada Ibu-ibu tentu sekolah gratis dari sekolah swasta dan negeri, itu juga program unggulan kita, tolong disampaikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Dugaan Mobilisasi Kades di Jateng, DPR: Jika Ada Pelanggaran, Adukan!

    Dugaan Mobilisasi Kades di Jateng, DPR: Jika Ada Pelanggaran, Adukan!

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menanggapi perihal mobilisasi kepala desa atau kades di Jawa Tengah yang berkumpul di salah satu hotel mewah dan diduga untuk pemenangan salah satu pasangan calon di Pilkada Jateng 2024. 

    Dia menilai mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah ada regulasi atau aturannya, sehingga kini tinggal ditegakkan saja aturan tersebut.

    “Jadi kalau ada pihak atau salah satu kompetitor yang merasa bahwa ada kompetitor lain yang melakukan dianggap pelanggaran, ya diadukan saja. Kan kita ada Bawaslu, ada Gakkumdu,” pungkasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

    Politikus Golkar ini turut mengimbau agar Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu bersikap independen dan objektif jika menangani suatu pelanggaran yang terjadi.

    “Saya mengimbau bahwa Bawaslu harus betul-betul imparsial, independen, objektif. Nah kalau memang ditemukan pelanggaran, ya dikash sanksi saja hukuman, karena sudah cukup lengkap kok,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dia juga memandang bahwa keterlibatan dan peran masyarakat dalam mengawal Pilkada Serentak 2024 sangat penting.

    “Jadi ya masyarakat bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga dia bisa jadi wasit, dia bisa membantu Bawaslu, bisa membantu penyelenggara pemilu, Gakkumdu,” katanya.

    Jika nantinya memang masyarakat menemukan hal-hal yang tidak adil, lanjut Doli, masyarakat juga bisa ikut melakukan pengaduan.

    Dilansir dari Antara, sebelumnya pada Jumat 25 Oktober, Bawaslu Kota Semarang menggerebek puluhan kepala desa yang sedang berkumpul di salah satu hotel mewah. Mereka diduga dimobilisasi untuk pemenangan salah satu pasangan calon.

    Adapun, para kepala desa itu mengaku bagian sari Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Jateng. Mereka mempunyai slogan “Satu Komando Bersama Sampai Akhir”.

    Sementara itu, pada Senin 28 Oktober, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya sedang mendalami dugaan mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada Jawa Tengah 2024.

    “Kami lagi menunggu informasi dari Bawaslu Kota Semarang. Apakah ini termasuk dugaan tindak pemilihan, ataupun pelanggaran netralitas, ataupun bukan pelanggaran,” katanya di kantor Bawaslu RI, Jakarta, dikutip dari Antara pada Rabu (30/10/2024).

  • Kabupaten Cianjur terbanyak dugaan pelanggaran dan pidana Pemilu se-Jabar

    Kabupaten Cianjur terbanyak dugaan pelanggaran dan pidana Pemilu se-Jabar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kabupaten Cianjur terbanyak dugaan pelanggaran dan pidana Pemilu se-Jabar
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 20:27 WIB

    Elshinta.com – Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menjadi daerah dengan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu terbanyak di Jawa Barat sepanjang masa kampanye Pilkada 2024.

    Dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang terjadi sepanjang masa kampanye Pilkada 2024 di Kabupaten Cianjur tercatat ada 10 dugaan pelanggaran.

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabuapten Cianjur, Yana Sopyan mengatakan dugaan kasus pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang terjadi didominasi terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN), kepala dan perangkat desa.

    “Tercatat ada 10 dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, Cianjur berada di urutan pertama. Kemudian, Kabupaten Karawang dengan tujuh dugaan, Kota Bekasi dengan enam dugaan, Kabupaten Indramayu, Kuningan, dan Subang masing-masing lima dugaan, dan Kabupaten Bandung, Kota Sukabumi dan Cimahi dengan empat dugaan pelanggaran,” kata Yana, kepada wartawan, Senin (28/10).

    Yana menyebutkan, dari sejumlah laporan dan temuan dugaan pelanggaran, sebanyak sembilan laporan telah diregistrasi untuk proses lebih lanjut. 

    “Sebanyak empat dugaan pelanggaran netralitas ASN, dan dua dugaan pelanggaran kepala atau perangkat desa. Lalu ada dugaan perusakan alat peraga kampanye (APK) dan lainnya. Bahkan, dari empat dugaan pelanggaran netralitas ASN, 3 dugaan dibuatkan surat rekomendasi pada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan 1 dugaan diteruskan ke Polres Cianjur karena memenuhi unsur pidana pemilu,” jelasnya.

    Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Barat, Irhan Ari Muhammad mengungkapkan, tingginya kasus dugaan pelanggaran dan tidak pidana pemilu menjadi catat buruk demokrasi dan politik di Kabupaten Cianjur.

    “Apalagi berdasarkan data yang kita himpun, dugaan terbanyak adalah pelanggaran netralitas ASN dan pelanggaran oleh kepala atau perangkat desa,” jelas Irhan.

    Menurutnya, banyak faktor yang membuat laporan-laporan dugaan pelanggaran tersebut diterima Bawaslu, di antaranya banyak oknum ASN yang terlibat langsung dengan gerakan politik baik itu berkampanye atau menunjukan keberpihakannya pada salah satu paslon.

    “Faktor lainnya adalah keterlibatan petahana dalam pemilihan. Baik itu sebagai tim pemenangan ataupun sebagai salah satu kandidat. Seperti di Cianjur, Bekasi, dan Indramayu itu petahana mencalonkan kembali. Sementara di Karawang, petahana yang dibalut sebagai tim pemenangan,” ungkapnya.

    Irhan menjelaskan, kembali ikut kontestasi petahana pada pilkada serentak ini akan sangat berpengaruh pada netralitas ASN di daerahnya.

    “Karena patut diduga ada tekanan dari atasannya. Menurut pengamatan saya, situasi itu terjadi di Cianjur. Bukti nyatanya adalah Kasi Trantib Kecamatan Pasirkuda yang ditetapkan tersangka pidana pemilu oleh Polres Cianjur,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Angga Purwanda, Selasa (29/10). 

    Apalagi, dari dua laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diteruskan ke pihak kepolisian di Jawa Barat, baru di Cianjur yang sudah ditetapkan tersangka.

    “Pemerintah Daerah sebisanya memberikan efek jera pada oknum-oknum yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN. Agar menjadi contoh bagi yang lainnya. Hukumannya bisa saja pemecatan atau penundaan kenaikan jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” imbuh Irhan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bawaslu Kota Bekasi sosialisasikan pengawasan partisipatif untuk pemilih rentan 

    Bawaslu Kota Bekasi sosialisasikan pengawasan partisipatif untuk pemilih rentan 

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Pilkada Kota Bekasi 2024

    Bawaslu Kota Bekasi sosialisasikan pengawasan partisipatif untuk pemilih rentan 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 20:43 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif, dengan fokus pada perlindungan hak pilih kelompok rentan dalam Pilkada 2024.

    Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga negara, tanpa terkecuali, dapat menggunakan hak pilihnya.

    Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Chairunnisa Marzoeki, mengatakan pentingnya perhatian khusus terhadap kelompok rentan yang seringkali terabaikan.

    “Dengan kerentanannya ya, yang selama ini barangkali sebagian orang sering kali diabaikan, contohnya ya ada disabilitas, mungkin jumlahnya gak cukup banyak ya di Kota Bekasi. Ada 7000an dari 1,8 juta sekian,” kata Nisa, Senin (28/10/2024).

    Ia menjelaskan, kelompok rentan yang menjadi fokus sosialisasi ini meliputi penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok minoritas agama, dan pemilih pemula.

    “Seperti anak-anak yang berisiko, perempuan, penyintas kekerasan terhadap perempuan, dan komunitas waria atau disebutnya Srikandi Patriot yang mungkin kita persoalan itunya urusan mereka ya, mereka kan punya hak sebagai warga negara,” ungkapnya.

    Selain itu, Nissa juga menyebut, Bawaslu Kota Bekasi memastikan KPU memberikan akses yang layak bagi penyandang disabilitas di TPS, termasuk aksesibilitas bagi pengguna kursi roda dan penyediaan kertas suara braille.

    “Kalo disabilitas kan sebenarnya ada ya ketika misalnya di TPS mereka juga aksesnya tentu yang pakai kursi roda dan sebagainya. Mereka juga dipastikan punya pendamping, kalau kertas suara kan harusnya ada kertas suara yang khusus yang braille, nah kita tidak ada,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Bawaslu juga memastikan hak pilih bagi warga yang belum terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) namun memiliki KTP dan bagi mereka yang belum melakukan perekaman e-KTP.

    Ia mengaku, Bawaslu Kota Bekasi berkomitmen untuk mengawal dan memastikan seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan, dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan terlindungi. 

    “Kami dari Bawaslu memastikan bahwa warga negara yang punya hak dipastikan  diberikan ya haknya,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Selasa (29/10). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Langgar Netralitas pada Pilkada, Dosen Unsoed Diberi Teguran
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        30 Oktober 2024

    Langgar Netralitas pada Pilkada, Dosen Unsoed Diberi Teguran Regional 30 Oktober 2024

    Langgar Netralitas pada Pilkada, Dosen Unsoed Diberi Teguran
    Tim Redaksi
    PURWOKERTO, KOMPAS.com
    – Seorang dosen di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dijatuhi
    hukuman disiplin
    karena melanggar netralitas.
    Dosen tersebut terbukti menghadiri acara rapat koordinasi dan konsolidasi dukungan untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur pada 21 September 2024.
    Kepala Biro Umum dan Keuangan Unsoed, Nur Faiqoh, menjelaskan bahwa pimpinan universitas telah memanggil dosen yang bersangkutan.
    “Terkait temuan
    pelanggaran netralitas ASN
    oleh Bawaslu, yang bersangkutan telah dipanggil dan kepadanya telah diberikan hukuman disiplin,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).
    “Sanksinya berupa teguran, (yang bersangkutan) sudah dipanggil,” tambahnya.

    Ia juga menyatakan bahwa sanksi tersebut tercantum dalam berita acara, dan dalam waktu dekat pihaknya akan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai keputusan tersebut kepada Bawaslu.
    “Berita acara dan SK (Surat Keputusan) masih proses, nanti kalau sudah jadi akan dikirimkan ke Bawaslu,” ujar dia.
    Sebelumnya,
    Bawaslu Banyumas
    telah mengonfirmasi bahwa seorang
    dosen Unsoed
    melanggar netralitas dalam pilkada.
    Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Banyumas, Yon Daryono, menyatakan bahwa rekomendasi sanksi untuk dosen tersebut telah dikirimkan.
    “Temuan
    pelanggaran netralitas
    ASN Fakultas Kedokteran Unsoed sudah diteruskan kepada rektor cq pejabat pembina kepegawaian Unsoed. Namun, sanksi belum ditembuskan ke Bawaslu,” kata Yon kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebanyak 140 personil kepolisian amankan debat perdana Pilwakot Salatiga 

    Sebanyak 140 personil kepolisian amankan debat perdana Pilwakot Salatiga 

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Sebanyak 140 personil kepolisian amankan debat perdana Pilwakot Salatiga 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 21:45 WIB

    Elshinta.com – KPU Kota Salatiga, Jawa Tengah menggelar debat Pilwakot Salatiga 2024 pada Selasa 29 Oktober 2024 di Laras Asri Resort, Salatiga. Debat pertama itu digelar pukul 19.00 WIB dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian.

    Komisioner KPU Kota Salatiga, Wahyu Budi Utomo mengatakan, dalam  debat KPU Kota Salatiga menggandeng 10 orang sebagai panelis. Mereka merupakan perwakilan dari akademisi, tokoh masyarakat, dan orang-orang pakar di bidangnya.

    “Ketentuannya kita harus ada tiga perwakilan tersebut untuk menjadi panelis,” tandas Wahyu, Senin (28/10/2024). 

    Sementara itu Komisioner Bawaslu Kota Salatiga Lukman Fahmi berharap agar debat berjalan baik dan lancar. Pihaknya diundang dalam kegiatan debat sekaligus mengawasi jalanya debat.

    “Harapanya jalannya debat berjalan baik dan lancar. Bawaslu akan hadir dalam debat,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Selasa (29/10).  

    Polres Salatiga bakal menerjunkan 140 personil dalam pengamanan debat pertama itu. 

    “Polres Salatiga kerahkan 140 personil pengamanan, baik terbuka maupun tertutup termasuk pengawalan dan Walpri yang sudah melekat masing-masing paslon,” papar Iptu Sutopo, Plt Kasi Humas Polres Salatiga.

    Sumber : Radio Elshinta