Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • Kemendagri gelar rakornas bersama pemda bangun koordinasi astacita

    Kemendagri gelar rakornas bersama pemda bangun koordinasi astacita

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pemda) Tahun 2024 yang mengusung tema “Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Astacita merupakan delapan misi yang diusung oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Baca juga: Presiden Prabowo hadiri Rakornas 2024 perdana bersama pimpinan daerah

    Rakornas ini juga dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan ditutup oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo yang bertujuan untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan pemda dan pemerintah pusat dalam mendukung program prioritas serta arah kebijakan Presiden Prabowo.

    “Untuk itu izinkan untuk menghaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan arahan kepada kepala daerah dan seluruh jajaran Forkopimda, sekaligus pimpinan instansi vertikal tingkat provinsi kabupaten/kota,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selain berisi arahan Presiden Prabowo, Rakornas ini menghadirkan sejumlah narasumber dari jajaran Kabinet Merah Putih yang terbagi ke dalam empat panel.

    Masing-masing panel membahas isu strategis, misalnya pada panel pertama yang membahas “Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien”.

    Pembicara pada sesi ini, yaitu Plt. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Jaksa Agung; Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan; serta Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Baca juga: Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat

    Kemudian panel kedua membahas “Kebijakan Nasional Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045”. Isu ini akan dibahas oleh sejumlah narasumber, yakni Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Menko Bidang Pangan; Menko Bidang Perekonomian; serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

    Selanjutnya panel ketiga membahas “Program Unggulan Pemerintah Pusat” dengan narasumber, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); Kepala Badan Gizi Nasional; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; serta Menteri Pertanian.

    Lalu, untuk panel keempat yaitu membahas “Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan untuk Pilkada Serentak yang Aman dan Damai”. Adapun pembicara pada sesi ini, yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU); Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); Kepala Badan Intelijen Negara (BIN); Kapolri; dan Panglima TNI.

    “Diharapkan melalui kegiatan ini ada arahan dari pemerintah pusat, khususnya dari Bapak (Presiden) yang akan dipedomani oleh seluruh kepala daerah dan jajaran Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan sekaligus pimpinan instansi vertikal provinsi,” ujarnya.

    Pada acara Rakornas ini dihadiri oleh jajaran menteri dan kepala lembaga negara Kabinet Merah Putih. Selain itu, hadir pula kepala daerah dan Forkopimda dari seluruh Indonesia. Forum ini juga dihadiri oleh KPU dan Bawaslu, baik pusat maupun daerah, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP), serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

    Baca juga: Istana sebut Prabowo tidak beri arahan soal Pilkada pada Rakornas 2024
    Baca juga: Mendagri minta pemda jaga stabilitas inflasi jelang Pilkada 2024
    Baca juga: Mendagri: Pembangunan ASN penting untuk pemerintahan yang efisien

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • 2 Kali Mangkir dari Undangan Pansus Pilkada DPRD, Bawaslu Jember Klarifikasi Surabaya 7 November 2024

    2 Kali Mangkir dari Undangan Pansus Pilkada DPRD, Bawaslu Jember Klarifikasi Surabaya 7 November 2024

    2 Kali Mangkir dari Undangan Pansus Pilkada DPRD, Bawaslu Jember Klarifikasi
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyampaikan alasannya tak menghadiri undangan
    Rapat Dengar Pendapat
    (RDP) Pansus DPRD Jember pada Kamis (7/11/2024).
    Undangan RDP tersebut sudah dikirim sebanyak dua kali. Undangan pertama, Bawaslu meminta agar dijadwalkan kembali.  Namun, pada undangan kedua, Bawaslu kembali tidak hadir.
    Ketua
    Bawaslu Jember
    ,
    Sanda Aditya Pradana
    , menjelaskan pihaknya tidak bisa menghadiri undangan karena masih berada di luar kota, yakni Jakarta. Sementara, dua komisioner lainnya sedang berada di Malang dan Surabaya.
    “Saya dan tiga komisioner di luar kota, saya di Jakarta acara sama Kemendagri,” kata Sanda pada Kompas.com via telepon.
    Ada dua komisioner yang masih di Jember, namun sedang menangani perkara dugaan pelanggaran.
    “Saya dan tiga komisioner di luar kota, saya di Jakarta acara sama Kemendagri,” ucap dia.
    Sanda berjanji akan berkirim surat secara resmi ke
    Pansus Pilkada
    terkait dengan ketidakhadirannya tersebut.
    Selain itu, ia akan menghadiri undangan dari Pansus Pilkada Jember untuk undangan selanjutnya.
    Sebelumnya diberitakan, Panitia Khusus (Pansus) Pilkada DPRD Jember memanggil Bawaslu Jember untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (7/11/2024).
    Namun, Bawaslu tidak hadir memenuhi undangan Pansus Pilkada DPRD Jember tersebut. Padahal, sudah dua kali diundang untuk menghadiri RDP.
    Ketua Pansus Pilkada DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, menjelaskan pihaknya sudah mengundang Bawaslu sebanyak dua kali untuk menghadiri.
    “Undangan pertama, Bawaslu Jember mengaku masih ada kegiatan sehingga minta dijadwalkan ulang,” kata dia di DPRD Jember.
    Namun, ketika dijadwalkan ulang, Bawaslu juga tetap tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito Lapor ke Prabowo, Mayoritas APBD Masih Ditransfer dari Pusat

    Mendagri Tito Lapor ke Prabowo, Mayoritas APBD Masih Ditransfer dari Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercatat sebesar Rp1.200 triliun.

    Hal tersebut disampaikan oleh Tito dalam acara agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    “Sebagai informasi kepada Bapak bahwa APBD yang ada di daerah itu di [angka] Rp1.200 triliun, sebenarnya lebih kurang Rp919 triliun adalah transfer keuangan dari Kementerian Keuangan [dari pusat untuk daerah], dan APBD lebih kurang Rp300 triliun. Jadi Rp1200 triliun,” pungkasnya.

    Menurut Tito, keuangan ini perlu diperhatikan oleh pusat lantaran dinamika di daerah bisa menentukan keberhasilan nasional.

    Tak hanya menyampaikan hal tersebut, Tito juga menjelaskan pentingnya agenda Rakornas bertajuk “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” hari ini. 

    Menurutnya, rakornas bertujuan agar terciptanya koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Presiden Prabowo dalam lima tahun ke depan.

    “Kami laporkan bahwa peserta Rakornas sebanyak 5.360 orang. Instansi pusat sebanyak 525 orang, di antaranya seluruh kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, serta eselon I juga wakil kementerian dan lembaga,” tuturnya.

    Kemudian, lanjut Tito, ada 496 orang dalam jajaran forkopimda untuk tingkat provinsi, 38 gubernur, dan juga KPU, Bawaslu, Kepala Badan Pusat Statistik, serta ada kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

    “Ini dinas yang sangat penting, seluruh perizinan di tangan mereka. Kemudian jajaran forkopimda vertikal di kabupaten/kota sebanyak 4.369 orang, 98 wali kota dan 38 gubernur,” jelasnya.

    Acara Rakornas ini pun turut dihadiri oleh tujuh menko dan beberapa menteri lainnya di Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

  • Dipanggil Pansus Pilkada DPRD, Bawaslu Jember Mangkir Dua Kali Surabaya 7 November 2024

    Dipanggil Pansus Pilkada DPRD, Bawaslu Jember Mangkir Dua Kali Surabaya 7 November 2024

    Dipanggil Pansus Pilkada DPRD, Bawaslu Jember Mangkir Dua Kali
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Panitia Khusus (Pansus) Pilkada DPRD Jember memanggil
    Bawaslu Jember
    untuk melakukan
    Rapat Dengar Pendapat
    (RDP) pada Kamis (7/11/2024).
    Namun, Bawaslu tidak hadir memenuhi undangan
    Pansus Pilkada
    DPRD Jember tersebut. Padahal, sudah dua kali diundang untuk menghadiri RDP.
    Ketua Pansus Pilkada DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengundang Bawaslu sebanyak dua kali untuk menghadiri.
    “Undangan pertama, Bawaslu Jember mengaku masih ada kegiatan sehingga minta dijadwalkan ulang,” kata dia di DPRD Jember.
    Selanjutnya, Pansus menjadwalkan kembali kegiatan RDP tersebut pada Kamis (7/11/2024). Namun, Bawaslu kembali tidak hadir dengan alasan tidak mengetahui jika ada undangan RDP.
    “Padahal, sudah ada berita acara penerimaan surat. Jadi kami sangat kecewa,” ucap dia.
    Pansus Pilkada mempertanyakan
    ketidakhadiran
    Bawaslu Jember untuk memenuhi undangan RDP tersebut.
    “Ini sudah dua kali kami undang tidak hadir, kenapa?” ucap dia.
    Ardi menduga ada hal yang ditutupi oleh Bawaslu Jember sehingga tidak hadir.
    Sebab, surat undangan sudah diterima oleh staf Bawaslu, tapi ternyata tidak hadir.
    “Pilkada ini kurang 20 hari, tugas Pansus Pilkada salah satunya hibah APBD senilai Rp30 M yang kita sepakati bersama untuk penyelenggaraan Pilkada,” jelas dia.
    Dia mengaku akan mengawal dana hibah tersebut sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
    Pansus Pilkada, kata dia, akan mengundang kembali Bawaslu Jember karena banyak aduan masyarakat yang masuk pada Pansus Pilkada DPRD Jember.
    Sementara itu, Ketua Bawaslu Jember, Sanda Aditya Pradana, belum merespons saat Kompas.com mencoba mengkonfirmasi. Saat dihubungi via telepon, tak diangkat. Lalu pesan juga tidak dibalas.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Gelar Rakornas, Prabowo Beri Arahan Strategis untuk Kepala Daerah Se-Indonesia Nasional

    5 Gelar Rakornas, Prabowo Beri Arahan Strategis untuk Kepala Daerah Se-Indonesia Nasional

    Gelar Rakornas, Prabowo Beri Arahan Strategis untuk Kepala Daerah Se-Indonesia
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (
    Rakornas
    ) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2024 di Sentul International Conference Center (SICC),
    Bogor
    , pada Kamis (7/11/2024).
    Ini merupakan kesempatan pertama bagi Prabowo untuk berbicara langsung dengan seluruh
    kepala daerah
    serta kepala badan dan lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan penting di Indonesia.
    “Ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita,” ungkap Prabowo saat memberikan arahan dalam acara tersebut.
    Dalam kesempatan ini, Prabowo menekankan pentingnya
    rakornas
    sebagai momen yang sangat bermanfaat dan strategis.
    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang telah menginisiasi penyelenggaraan acara ini.
    “Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat dan sangat strategik. Tapi juga ini sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan,” tambahnya.
    Sementara itu, Tito Karnavian menjelaskan bahwa tujuan dari Rakornas ini adalah untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah serta instansi vertikal di daerah, guna mendukung program prioritas dan arah kebijakan Presiden selama lima tahun ke depan.
    Peserta yang hadir dalam acara ini mencapai 5.360 orang, yang terdiri dari 525 orang kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, eselon I, dan wakil kementerian dan lembaga.
    Lalu, 496 orang jajaran Forkopimda tingkat provinsi, termasuk 38 gubernur, KPU, Bawaslu, Kepala Badan Pusat Statistik, dan kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.
    “Kemudian jajaran Forkopimda vertikal di kabupaten/kota sebanyak 4.369 orang, 98 wali kota, dan 38 gubernur,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bawaslu Banten Terima Laporan Dugaan Penggunaan Rumah Dinas Bupati Serang Jadi Posko Pemenangan

    Bawaslu Banten Terima Laporan Dugaan Penggunaan Rumah Dinas Bupati Serang Jadi Posko Pemenangan

    Sedangkan menurut Pemkab Serang, rumah di Jalan Bhayangkara nomor 51, Kota Serang, Banten, tidak seluruhnya di sewa sebagai Rumah Dinas Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah.

     

    Dari luas total lahan 6.270 meter persegi, yang berstatus sewa sebagai rumah dinas Bupati Serang hanya seluas 2.500 meter persegi. 

     

    Dari luas 2.500 meter persegi tersebut, terdiri dari berupa bangunan rumah yang berisikan ruang tamu, pantry, ruang keluarga, kamar utama, kamar tambahan, musala, lahan parkir, dan pos jaga.

     

    “Adapun bangunan sisa dari luas total 6.270, atau seluas 3.770 meter persegi tidak termasuk dalam fasilitas yang disewa untuk rumah jabatan Bupati Serang,” ujar Pj Sekda Bupati Serang, Rudy Suhartanto, dalam keterangan resminya, Rabu, (06/11/2024).

     

    Dimana, Pemkab Serang belum memiliki rumah dinas bupati, sehingga untuk menunjang pekerjaan, maka diperlukan tempat tinggal.

     

    Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

     

    “Pemkab Serang kemudian melakukan sewa rumah jabatan Bupati Serang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

     

  • Bawaslu DKI panggil Suswono hari ini terkait ucapan `janda kaya`

    Bawaslu DKI panggil Suswono hari ini terkait ucapan `janda kaya`

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Bawaslu DKI panggil Suswono hari ini terkait ucapan `janda kaya`
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 November 2024 – 18:45 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memanggil calon wakil gubernur DKI Jakarta Suswono hari ini terkait ucapan `janda kaya menikahi pria pengangguran`.

    “Kita sedang menangani perkara dari Betawi Bangkit yang melaporkan Pak Suswono. Sudah kita lakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi, dan pihak-pihak terkait, lalu hari ini rencananya kita juga undang Pak Suswono untuk klarifikasi. Malam ini jam 19.00 WIB,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo saat dijumpai di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (6/11). 

    Benny mengatakan Suswono masih belum dipastikan hadir dalam undangan tersebut. Namun Benny menjelaskan apabila Suswono tidak hadir, maka sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada, Bawaslu DKI Jakarta akan melakukan pemanggilan kembali.

    “Maksimal sampai batas penanganan ini habis. Penanganan perkara itu totalnya lima hari. Ini kan sudah tiga hari (penanganan), kalau memang dibutuhkan waktu tambahan, dua hari lagi. Jadi total lima hari (tidak termasuk hari libur),” jelas Benny.

    Tak hanya Suswono, Benny mengatakan pihaknya juga melakukan pemanggilan kepada Fahira Idris yang merupakan penyelenggara dari kegiatan yang dihadiri Suswono saat itu. Fahira Idris akan dipanggil pukul 17.00 WIB sore ini.

    Sebelumnya, Ketua Ormas Betawi Bangkit David Darmawan mendatangi kantor Bawaslu Jakarta untuk melaporkan cawagub DKI Jakarta Suswono atas dugaan penistaan agama buntut pernyataan janda kaya, pada Selasa (29/10).

    Pendamping dari calon gubernur Ridwan Kamil (RK) itu mengungkapkan hal tersebut ketika menghadiri deklarasi ormas yang digalang Fahira Idris dan Bang Japar di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Sabtu (26/10).

    Dalam kesempatan itu, Suswono menyampaikan program kesejahteraan sosial yang diusung oleh pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO yang akan menyentuh semua kalangan, termasuk para janda yang miskin.

    Pernyataan itu mendapatkan respons bagaimana dengan janda kaya. Suswono menyebut agar janda kaya menikahi pemuda pengangguran. Dia mencontohkan kisah Nabi Muhammad yang menikah dengan Siti Khadijah.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu DKI perkuat sinergi dengan polisi dan jaksa untuk pilkada aman

    Bawaslu DKI perkuat sinergi dengan polisi dan jaksa untuk pilkada aman

    Pilkada 2024

    Rabu, 6 November 2024 17:41 WIB

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo dalam Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Poin utama adalah membangun ikatan emosional

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu petakan lokasi rawan banjir di Jakut antisipasi TPS terendam

    Bawaslu petakan lokasi rawan banjir di Jakut antisipasi TPS terendam

    kami akan memberikan rekomendasi kepada KPU Jakarta Utara agar tidak ada lagi TPS yang terendam

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara memetakan lokasi-lokasi rawan banjir untuk mengantisipasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) terendam seperti saat Pemilu Presiden dan Legislatif Februari 2024.

    “Kami sudah menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) memetakan TPS rawan mulai dari bencana banjir, politik uang, kecurangan, dan kerawanan lain,” kata Anggota Bawaslu Jakarta Utara Muhamad Shobirin di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia saat ini seluruh data sedang dilengkapi dan jika telah terkumpul akan dilakukan upaya mitigasi sehingga penyelenggaraan pilkada bisa berjalan lancar tanpa gangguan.

    “Termasuk rawan banjir kami akan memberikan rekomendasi kepada KPU Jakarta Utara agar tidak ada lagi TPS yang terendam,” kata dia

    Ia mengatakan berdasarkan pengalaman pada Pemilu Serentak Februari2024, KPU meminta izin kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memakai fasilitas kelas dan halaman sekolah untuk digunakan menjadi lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggantikan lokasi yang kebanjiran.

    “Kami mengingatkan KPU agar segera menyelesaikan pemetaan TPS rawan terutama rawan banjir agar hal serupa tidak terulang kembali,” kata dia.

    Selain itu, Bawaslu mengimbau KPU Jakut agar segera melaksanakan rapat koordinasi dengan Bawaslu dan semua pemangku kepentingan (stake holder) dalam pelaksanaan pilkada.

    “Kami meminta KPU Jakarta Utara melibatkan seluruh instansi agar dapat menyukseskan pilkada ini,” kata dia.

    Ia mencontohkan seperti Suku Dinas Jakarta Utara nantinya dapat memberikan bantuan secara cepat jika terjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan pilkada serentak.

    “Jangan ada lagi surat suara yang terendam air banjir atau pelaksanaan pilkada yang gagal akibat kebanjiran,” kata dia.

    Sebelumnya pada Pemilu Serentak Februari 2024, KPU Jakarta Utara menggelar pemilu lanjutan di 18 tempat pemungutan suara (TPS) daerah setempat pada Sabtu (24/2), setelah gagal dilaksanakan Rabu (14/2) karena banjir.

    Ia mengatakan pemilu lanjutan Sabtu karena hari itu merupakan batas akhir menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).

    PSU atau PSL ini paling lambat digelar 10 hari setelah pemilu dilaksanakan dan batas akhir itu adalah Sabtu (24/2)

    Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI telah menetapkan DPT Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 orang.

    Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur. Yaitu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Buntut sebut “janda kaya”, Bawaslu DKI panggil Suswono malam ini

    Buntut sebut “janda kaya”, Bawaslu DKI panggil Suswono malam ini

    Pilkada 2024

    Rabu, 6 November 2024 16:32 WIB

    Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa/am.

    Sudah kita lakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi, dan pihak-pihak terkait, lalu hari ini rencananya kita juga undang Pak Suswono untuk klarifikasi

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024