Saat Prabowo Memohon ke Warga Jateng Pilih Luthfi-Yasin…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto memohon ke warga Jawa Tengah (Jateng) untuk memilih pasangan cagub-cawagub Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam Pilkada Jateng 2024.
Prabowo menyampaikan hal itu dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram Ahmad Luthfi, @ahmadluthfi_official.
Belum diketahui kapan video itu dibuat. Namun, video itu diunggah oleh Luthfi pada Sabtu (9/11/2024), saat Prabowo sedang melakukan lawatan ke luar negeri.
Dalam video tersebut, Prabowo berdiri diapit Luthfi dan Taj Yasin. Ketiganya kompak mengenakan kemeja biru.
Prabowo awalnya menyatakan tekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memberantas korupsi agar seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia
Oleh karenanya, ia membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Menurut Prabowo, sosok yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.
“Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten, Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan kedua tokoh itu sudah mengabdi cukup lama di Jawa Tengah. Taj Yasin pernah menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018–2023.
Sedangkan Luthfi pernah menjabat Kapolda Jawa Tengah.
“Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat,” tambah Prabowo.
Prabowo pun mengajak masyarakat di Jawa Tengah mencoblos Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pada
Pilkada Jawa Tengah
.
Dengan demikian, menurutnya, Indonesia akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat baik di Jawa Tengah maupun seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimoen,” tuturnya.
Sebuah kiriman dibagikan oleh Ahmad Luthfi S.H, S. St., MK. (@ahmadluthfi_official)
Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan bahwa ajakan itu Prabowo sampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
“Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah,” kata Hasan saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (9/11/2024) malam.
Selaku ketua umum partai, menurut Hasan, Prabowo tentu mendukung calon yang diusung partainya.
“Calon yang direkomendasikan oleh Partai Pak Prabowo (Gerindra) tentu adalah calon yang juga didukung oleh beliau,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
“Pak Prabowo selaku Ketum Gerindra dan bagian dari Koalisi Partai Pengusung Lutfi menegaskan dukungan kepada paslon tersebut seperti ketum-ketum partai lain yang menyatakan dukungan kepada Lutfi-Yasin,” kata Dasco dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (10/11/2024).
Menurut Dasco, sikap politik Prabowo yang mengampanyekan pasangan calon gubernur itu diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam aturan itu disebutkan bahwa presiden sebagai pejabat negara boleh berkampanye dengan ketentuan.
“Dalam artian menyerukan, mengimbau, mengajak memilih salah satu paslon dalam Pilkada, sepanjang dalam status cuti kampanye atau sepanjang kampanyenya dilakukan di hari libur, Sabtu atau Minggu sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024,” ujar Dasco.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menilai, setiap pasangan calon yang akan bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 boleh-boleh saja meminta dukungan Presiden Prabowo Subianto.
“Semua (calon) boleh-boleh saja minta dukungan, namanya tamu enggak mungkin (enggak) diterima ya,” kata Budi Gunawan menjawab pertanyaan awak media di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2024).
Menurut Budi Gunawan, Kepala Negara pasti terbuka menerima kedatangan siapa pun pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada.
Namun, ia memastikan Presiden Prabowo Subianto akan bersikap netral dalam
Pilkada 2024
.
“Beliau sudah menyampaikan, netral. Bahkan sebelum ke luar negeri, supaya tidak ada nanti opini, tudingan, seolah-olah cawe-cawe,” kata Budi Gunawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2024).
Bawaslu turun tangan
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya tengah menelusuri dan mengkaji video pernyataan dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada Ahmad Lutfi-Taj Yasin.
“Kami akan cek video tersebut, dan kami akan kaji,” kata Rahmat Bagja saat dihubungi Kompas.com, Minggu (10/11/2024).
Bagja mengatakan, Bawaslu belum bisa menyatakan bahwa video tersebut pelanggaran atau tidak, lantaran dibutuhkan kajian terhadap video tersebut.
“Ya betul (dilihat ada pelanggaran atau tidak),” ujarnya.
Meski demikian, Bagja mengatakan, merujuk pada Pasal 71 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, diatur bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
Kemudian Pasal 188 UU Pilkada diatur bahwa setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.
PDI-P yang mengusung pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi di Pilkada Jawa Tengah, mengakui cemas dengan manuver Prabowo.
Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang ‘Pacul’, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap
dukungan Prabowo
terhadap Luthfi-Yasin.
“Kalau Pak Prabowo bukan Presiden tentu ya biasa saja, tapi yang mengkhawatirkan beliau ini jabatan di belakangnya Presiden,” demikian ungkap Bambang Pacul yang ditemui di sela debat kedua Pilkada Jateng di MAC Ballroom, Semarang, pada Minggu (10/11/2024) malam.
Bambang menilai, jabatan Presiden merupakan posisi tertinggi dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia, sehingga penting bagi sosok Presiden untuk menjaga nilai-nilai demokrasi.
“Presiden itu Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, semua kuasa praktis di eksekutif di tangan beliau kan begitu.”
“Ini perlu dikasih sedikit catatan saja, bahwa ada sebuah pelajaran baru demokrasi hari ini,” tegas dia.
Di sisi lain, Andika Perkasa menanggapi santai dukungan Prabowo untuk rivalnya.
Mantan Panglima TNI itu menyebut, dirinya juga ingin didukung oleh Presiden Prabowo.
“Tapi, kami juga sebetulnya kalau bisa menyuarakan, kami juga ingin didukung (Prabowo),” kata Andika, saat ditemui pasca debat kedua Pilkada 2024 di Hotel MAC Ballroom, Kota Semarang, Minggu (10/11/2024) malam.
Untuk itu, Andika dan pasangannya tak menolak jika ada dukungan dari Prabowo di Pilkada 2024.
“Itu merupakan sesuatu yang berarti bagi Mas Luthfi dan Gus Yasin,” ucap dia.
Andika tak menganggap dukungan Prabowo kepada lawannya di Pilkada Jawa Tengah itu sebagai ancaman.
“Justru kami kan ingin didukung juga,” lanjut Andika.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Bawaslu
-
/data/photo/2024/11/11/673161d67ebbb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Saat Prabowo Memohon ke Warga Jateng Pilih Luthfi-Yasin… Nasional
-

DKI sepekan, sekolah swasta gratis hingga kasus “janda kaya” Suswono
Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting dan menarik yang menghiasi DKI Jakarta selama sepekan (3-10 November 2024) mulai dari rencana program sekolah swasta gratis yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Kemudian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memanggil calon wakil Gubernur DKI Jakarta soal pernyataannya tentang “janda kaya menikahi pria pengangguran.” Berikut rangkuman beritanya.
1. Sekolah swasta gratis di Jakarta bebas SPP dan uang masuk
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan bahwa program sekolah swasta gratis tak hanya bebas Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang pangkal dan uang masuk saat pendaftaran melainkan juga kebutuhan peralatan peserta didik.
Baca selengkapnya di sini
2. Proyek LRT Jakarta raih rekor MURI pembangunan struktur tercepat
Proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 1B meraih Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) kategori “Uji Coba Kereta Layang Tercepat” dan “Konstruksi Rancang Bangun Struktur Stasiun LRT Tercepat” di Indonesia.
Baca selengkapnya di sini
3. DKI pastikan UMP Jakarta 2025 akan naik
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa upah minimum provinsi (UMP) Jakarta pada 2025 akan mengalami kenaikan.
Baca selengkapnya di sini
4. Buntut sebut “janda kaya”, Bawaslu DKI panggil Suswono malam ini
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memanggil calon wakil gubernur DKI Jakarta Suswono hari ini terkait ucapan “janda kaya menikahi pria pengangguran”.
Baca selengkapnya di sini
5. Pemprov DKI padamkan lampu serentak pukul 20.30 WIB guna kurangi emisi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemadaman lampu serentak hari ini mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penghematan energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).
Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024 -
/data/photo/2024/08/26/66cc6ffca9543.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Bawaslu Kaji Video Ajakan Prabowo Pilih Ahmad Lutfi-Taj Yasin Nasional
Bawaslu Kaji Video Ajakan Prabowo Pilih Ahmad Lutfi-Taj Yasin
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya tengah menelusuri dan mengkaji video pernyataan dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi-Taj Yasin.
“Kami akan cek video tersebut, dan kami akan kaji,” kata Rahmat Bagja saat dihubungi Kompas.com, Minggu (10/11/2024).
Bagja mengatakan, Bawaslu belum bisa menyatakan bahwa video tersebut pelanggaran atau tidak, lantaran dibutuhkan kajian terhadap video tersebut.
“Ya betul (dilihat ada pelanggaran atau tidak),” ujarnya.
Meski demikian, Bagja mengatakan, merujuk pada Pasal 71 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, diatur bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
Kemudian Pasal 188 UU Pilkada diatur bahwa setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.
Berdasarkan hal tersebut, Bagja mengatakan, Bawaslu harus melakukan kajian terhadap video Prabowo Subianto tersebut.
“Iya (harus dikaji dulu video Prabowo),” ucap dia.
Dalam video yang diunggah di akun Instagram Ahmad Luthfi, @ahmadluthfi_official, pada Sabtu (9/11/2024) siang, Prabowo mengajak warga Jawa Tengah memilih Luthfi-Yasin.
Dalam video itu, Prabowo berdiri diapit Luthfi dan Taj Yasin. Ketiganya kompak mengenakan kemeja biru.
Prabowo menyampaikan tekad untuk memberantas korupsi dan mendukung pembangunan ekonomi.
Prabowo menyebut Ahmad Luthfi dan Taj Yasin sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah.
“Saya bertekad untuk membasmi segala penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan kabupaten. Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yasin Maimoen,” ucap Prabowo.
Prabowo juga mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk mendukung keduanya dalam Pilkada guna membentuk tim kuat antara pemerintah pusat dan daerah demi kemajuan Indonesia.
“Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yasin Maimoen,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4998472/original/087383700_1731223941-WhatsApp_Image_2024-11-09_at_21.48.28.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menko Polkam Budi Gunawan Antisipasi Pelantikan Kepala Daerah Mundur dari Februari 2025 – Page 3
Selain potensi gugatan hasil Pilkada 2024, Menko Polhukam juga mencermati kemungkinan munculnya fenomena kotak kosong di beberapa daerah, di mana hanya ada satu pasangan calon (paslon) yang bertarung pada pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024.
Budi juga menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan netralitas semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), aparat penegak hukum, dan ASN.
“Kami harus netral karena ini pertarungan nama baik pemerintahan ini. Pilkada serentak ini harus aman, lancar, kemudian jurdil dan kondusif,” kata Budi Gunawan.
Pilkada Serentak 2024 akan melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, dengan total 1.557 pasangan calon, yang terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.
-

Menko Polkam Antisipasi Pelantikan Gubernur Mundur dari Februari 2025
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyiapkan antisipasi apabila pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota mundur atau mengalami penundaan dari jadwal pada Februari 2025.
“Belajar dari pengalaman, biasanya akan ada gugatan-gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga timeline pada Februari pelantikan (gubernur mundur) itu mungkin, bisa molor untuk daerah-daerah tertentu,” kata Budi Gunawan saat ditemui di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2024) dilansir Antara.
Menurut dia, ada sejumlah daerah yang telah dipetakan oleh kepolisian terdapat kerawanan sehingga memicu pelantikan gubernur mundur. Meski tidak memerinci, Budi menyebutkan beberapa daerah yang rawan itu tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak ke MK.
Jika KPU daerah memutuskan melakukan pemilihan suara ulang, dia memastikan, pelantikan gubernur akan mundur dari jadwal pada 7 Februari 2025 serta 10 Februari 2025 untuk bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.
Selain gugatan hasil Pilkada 2024, menko polkam juga mengantisipasi fenomena kotak kosong di beberapa daerah, atau hanya ada satu pasangan calon (paslon) yang bertarung pada pilkada.
Menko polkam mengatakan, pihaknya akan menekankan netralitas untuk seluruh pihak, yakni KPU, Bawaslu, aparat penegak hukum, maupun ASN. “Kami harus netral karena ini pertarungan nama baik pemerintahan ini. Pilkada serentak ini harus aman, lancar, kemudian jurdil dan kondusif,” kata Budi Gunawan.
Pilkada Serentak 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Jumlah pasangan calon yang akan berkompetisi dalam pilkada serentak ini sebanyak 1.557 pasangan calon, yang terdiri atas 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.
Dari ribuan pasangan kepala daerah itu, bisa saja memicu pelantikan gubernur mundur.
-

Bawaslu Gowa telusuri dugaan kades kampanyekan pasangan calon
Anggota Bawaslu Gowa membidangi Koordinator Penanganan Pelanggaran, Yusnaeni bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu Gowa, Sulawesi Selatan. (ANTARA/Darwin Fatir)
Bawaslu Gowa telusuri dugaan kades kampanyekan pasangan calon
Dalam Negeri
Calista Aziza
Minggu, 10 November 2024 – 07:05 WIBElshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa menelusuri dugaan pelanggaran netralitas kepala desa yang disinyalir mengumpulkan perangkat kepala dusun yang videonya viral di media sosial diduga mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024.
“Kami menemukan informasi baru lagi dan saya telah memerintahkan ke Panwaslu kecamatan sesuai dengan lokusnya untuk melakukan penelusuran terkait adanya bukti video tersebut,” kata Anggota Bawaslu Gowa Yusnaeni di Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu.
Hal tersebut menyusul beredarnya video pertemuan kepala desa dan perangkat desa di Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, melakukan rapat tertutup pada salah salah satu rumah dengan menyusun rencana deklarasi mendukung salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah.
Menurut Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Gowa ini, pihaknya tengah mengidentifikasi seperti apa fakta sebenarnya, sebab ada mekanisme dalam melakukan penggalian-penggalian informasi berkaitan video viral tersebut.
“Hari ini sudah turun melakukan penelusuran terkait dengan peristiwa tersebut untuk mencari tahu kejadian sebenarnya seperti apa,” katanya.
Selain itu, Panwaslu Kecamatan Biringbulu juga menelusuri di mana tempat pertemuan tersebut yang vidoenya viral termasuk mengumpulkan saksi-saksi serta mengkoreksi informasi dari tim pengawas di desa setempat.
Yusnaeni mengungkapkan bahwa kepala desa yang dimaksud sudah dua kali dilaporkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gowa untuk ditindaklanjuti berkaitan dugaan pelanggaran netralitas sebelumnya bersama 21 kepala desa lainnya yang diduga melakukan kunjungan ke salah satu calon Gubernur Sulsel.
“Ini sudah kami teruskan ke bupati dan informasinya sudah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat. Kemudian beberapa hari lalu, kami sudah meneruskan terkait dugaan pelanggaran netralitas kepala desa dengan mengacu pada Undang-Undang Desa terhadap bersangkutan,” paparnya.
Sebelumnya, Bawaslu Gowa telah meneruskan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Taring inisial AA ke Pemkab Gowa diduga berpihak kepada salah satu paslon kepala daerah, dan belum lama ini kembali beredar video pengumpulan aparat desa di salah satu rumah untuk memenangkan paslon tertentu.Video viral tersebut berdurasi 6.49 menit itu terdengar percakapan penyusunan agenda pemenangan dan arahan-arahan memenangkan paslon tertentu di Pilkada serentak di ruang tamu pada salah satu rumah.
Dalam pertemuan itu berdialek bahasa daerah Makassar terdengar percakapan oknum kepala desa itu kepada para kepala dusun menyampaikan pesan dengan menyebut ada arahan pimpinan (bupati) dan mengarahkan untuk persiapan dukungan memenangkan paslon bupati dan wakil bupati tertentu.
Sumber : Antara
-
/data/photo/2024/11/10/67300ed9a4e02.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KPU Tak Cetak Ulang Surat Suara Pilkada, Meski Calon Sudah Dicopot Nasional 10 November 2024
KPU Tak Cetak Ulang Surat Suara Pilkada, Meski Calon Sudah Dicopot
Tim Redaksi
BATU, KOMPAS.com
– Komisi Pemilihan Umum (
KPU
) memastikan, tak akan mencetak ulang
surat suara
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 meski beberapa calon kepala daerah dicopot dalam kontestasi Pilkada tahun ini.
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, pencetakan ulang tidak dimungkinkan karena waktu pemungutan sudah kurang dari 30 hari.
“Ya sudah tidak ada cetak surat suara lagi karena sudah miniminal (kurang) 30 (hari) itu sudah tidak ada lagi, enggak mungkin lagi KPU cetak surat suara,” kata Sudrajat di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu (10/11/2024).
Meski demikian, Sudrajat mengatakan, KPU akan mengkaji pembatalan calon kepala daerah atas rekomendari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ia mengatakan, saat ini KPU di setiap daerah tidak akan memiliki cukup waktu untuk mencetak kembali surat suara sehingga foto calon kepala daerah yang dicopot tetap ada di dalam surat suara.
“Belum lagi juga untuk distribusi akan mengganggu distribusi dan bisa mengakibatkan distribusi logistik nanti tidak tepat waktu dan Pilkadanya juga tidak tepat waktu,” ujarnya.
Lebih lanjut, untuk mengatasi hal tersebut, Sudrajat mengatakan, KPU akan mengumumkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bahwa calon kepala daerah tersebut sudah dicopot dalam Pilkada.
“Nanti bisa diumumkan bahwa calon yang bersangkutan sudah dinyatakan dibatalkan atau tidak memenuhi syarat dan kemudian KPPS mengumumkan, KPU mengumumkan di website dan sebagainya seperti mekanisme-mekanisme waktu pemilu legislatif kemarin,” ucap dia.
Pilkada 2024
akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota secara serentak pada 27 November 2024.
Seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos atau memilih calon wali kota, bupati, dan gubernur pilihan mereka.
Calon yang terpilih akan memimpin pada periode 2024-2029.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Bawaslu telusuri mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bengkulu
Kordiv PPPS Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri. Sabtu (9/11/2024). ANTARA/Anggi Mayasari
Bawaslu telusuri mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bengkulu
Dalam Negeri
Calista Aziza
Minggu, 10 November 2024 – 07:33 WIBElshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan menelusuri terkait adanya informasi mutasi 22 pejabat eselon tiga dan empat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv PPPS) Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri di Bengkulu, Sabtu, mengatakan bahwa pihaknya akan menjadikan adanya mutasi tersebut di lingkungan Pemkot Bengkulu sebagai informasi awal.
“Yang jelas kita jadikan sebagai informasi awal dan kita lakukan investigasi untuk dilakukan penelusuran apakah benar kejadian tersebut atau tidak,” ujar dia.
Dengan dilakukannya penelusuran awal tersebut untuk mengetahui apakah informasi adanya mutasi menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebab, terang Ahmad, jika benar adanya mutasi di lingkungan Pemkot Bengkulu tersebut, Bawaslu akan menindaklanjutinya.
Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serta pelaksana tugas dilarang melakukan mutasi pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan yang bersangkutan berakhir masa jabatannya.
“Ini yang perlu dipastikan, kita tidak boleh menduga-duga. Ketika kita mendapatkan informasi dan dijadikan informasi awal akan segera kita lakukan penelusuran,” terangnya.
Sebelumnya, Pemkot Bengkulu melaksanakan pelantikan administrator bidang pengawasan yang dihadiri oleh 19 peserta di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan tiga orang melalui zoom.
Asisten III Setda Pemkot Bengkulu Tony Elvian menyebutkan bahwa pelantikan tersebut dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan di sejumlah instansi pemerintah yang telah lama kosong.
Kemudian, pelantikan tersebut juga dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemkot Bengkulu untuk memastikan kelancaran operasional dan pelayanan publik, khususnya dalam mengisi posisi yang kosong di sejumlah instansi seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan beberapa dinas lainnya.
Lanjut Tony, pelantikan tersebut merupakan langkah penting yang dilakukan dalam menyesuaikan regulasi yang berlaku dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah.
Kemudian pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mendukung program-program pembangunan di lingkungan Kota Bengkulu.
Sumber : Antara

