Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • Jubir Bebas-Siti: Pengaduan Cue Card Tidak Subtansial

    Jubir Bebas-Siti: Pengaduan Cue Card Tidak Subtansial

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Juru Bicara Bebas-Siti, Rusman Nuryaman menyebut pengaduan kepada Bawaslu kabupaten Polewali Mandar (Polman) atas persoalan Cue Card (kertas poin penting) pasangan kandidat Bebas-Siti dilakukan oleh orang-orang yang panik. Rusman bahkan menuding pengaduan tersebut dibuat oleh kandidat yang dinilai kalah dalam debat pilkada yang berlangsung 6 November kemarin.

    “Persoalan tidak substansial seperti Cue Card kok diadukan. Memangnya aturan KPU melarang penggunaan Cue Card? Pengaduan kok tidak substansial. Kelihatan paniknya yah,” ujar Rusman dalam keterangan kepada awak media, Jum’at (15/11) malam.

    Rusman pun meminta Bawaslu untuk tidak terlalu menanggapi pengaduan tersebut. Pasalnya masih lebih banyak pengaduan kasus yang lebih substantif yang semestinya menjadi perhatian Bawaslu Polman. Misalnya, ungkap dia, pengaduan atas dugaan politisasi beasiswa KIP atau dugaan politik uang (money politics) yang kerap disampaikan oleh tim sukses atau tim pemenangan sejumlah kandidat di masyarakat.

    “Mestinya Bawaslu Polman bisa menanggapi pengaduan kasus yang lebih substantif seperti dugaan beasiswa politisasi KIP atau dugaan money politics yang mulai santer bakal berlangsung di masyarakat. Pengaduan dua kasus itu jauh lebih substansial ketimbang pengaduan cue card,” ucap dia.

    Rusman menghimbau masyarakat dan pendukung Bebas-Siti untuk terus menjaga suasana kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada. Pasalnya, menurut dia, menjelang hari pencoblosan semakin banyak manuver pihak-pihak yang tidak siap kalah untuk menganggu konsentrasi pasangan Bebas-Siti sebagai kandidat yang paling diunggulkan memenangkan Pilkada Polman.(*)

  • Kampanye paslon wali kota, oknum PPS Kelurahan Bareng diperiksa Bawaslu 

    Kampanye paslon wali kota, oknum PPS Kelurahan Bareng diperiksa Bawaslu 

    Sumber foto: El Aris/elshinta.com.

    Kampanye paslon wali kota, oknum PPS Kelurahan Bareng diperiksa Bawaslu 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 November 2024 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang dinyatakan terbukti secara sah melanggar kode etik.

    “Yang menangani awal di tingkat kecamatan dimana hasil pemeriksaan anggota PPS atas nama NS, ini terbukti ikut kampanye salah satu paslon wali kota Malang. Dan direkomemdasikan ke KPU melalui Bawaslu,” ujar Komisioner Bawaslu Kota Malang, Hamdan Akbar Safara.

    Menurut Hamdan, yang menarik yang bersangkutan mengaku tidak tahu kalau dia diterima sebagai PPS padahal saat jadi timses paslon padahal SK PPS telah diterima. Dan Ns sepertinya relawan di luar relawan resmi paslon tersebut.

    “Yang pasti dari foto, video yang diunggah di medsos ia terbukti lakukan kampanye,” imbuhnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, El Aris, Jumat (14/11).

    Atas dasar pemeriksaan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Klojen tersebut yang dimulai bulan Oktober dan kesimpulannya terkait kode etik, Bawaslu berkirim surat berupa teguran tertulis peringatan keras ke KPU.

    “Saat ini Ns tengah diawasi meski sudah fokus sebagai PPS, jika melakukan hal serupa maka Ns bisa dinonaktifkan,” tandasnya.

    Sebelumnya Panwascam Klojen memeriksa Nanik Setiowati diduga terkait kampanye Paslon WALI di wilayah Bareng, Kecamatan Klojen, padahal yang bersangkutan jadi PPS yang kemudian pemeriksaanya ini direkomendasikan ke pihak KPU kota Malang. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bawaslu Kota Bekasi latih 70 kader pengawasan partisipatif

    Bawaslu Kota Bekasi latih 70 kader pengawasan partisipatif

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Bawaslu Kota Bekasi latih 70 kader pengawasan partisipatif
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 November 2024 – 21:24 WIB

    Elshinta.com – Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki, menggelar program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) dengan melibatkan 70 peserta berusia 17-40 tahun.

    Para peserta, yang merupakan perwakilan dari sekolah, organisasi kemahasiswaan, dan perguruan tinggi di Kota Bekasi, akan dilatih menjadi kader pengawasan partisipatif.

    “Hari ini kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif. Kita mengundang para peserta yang usia 17-40 tahun dari perwakilan sekolah, organisasi kemahasiswaan, dan perguruan tinggi yang ada di kota Bekasi. Tentu saja tidak bisa menjangkau semuanya. Tapi kurang lebih ada 70 orang yang kita undang hari ini sebagai kader pengawasan partisipatif,” kata Nisa, Jumat (15/11).

    Ia menjelaskan, program P2P, yang sebelumnya dikenal sebagai Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), memilih rentang usia 17-40 tahun karena kelompok usia ini merupakan segmen pemilih terbanyak dalam pilkada Kota Bekasi.

    Pelatihan ini mencakup delapan materi, mulai dari kepemiluan, pilkada, demokrasi, pengawasan, pencegahan, teknik pelaporan, hingga analisis sosial dan pengembangan jaringan.

    “Karena ini pelatihan, jadi materinya cukup banyak. Ada 8 materi yang akan mereka terima. Dari mulai soal kepemiluan, pilkada, demokrasi, kemudian soal pengawasan, pencegahan, sampai nanti teknik pelaporan. Bahkan terakhir kita memberikan materi itu analisis sosial dan bagaimana membangun jaringan,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto.

    Choirunnisa berharap para kader pengawasan ini tidak hanya memahami materi pelatihan, tetapi juga menyebarluaskannya ke komunitas dan organisasi mereka.

    Ke depannya, para kader ini direncanakan akan berperan aktif dalam pengawasan, khususnya pada hari tenang menjelang pemilu.

    “Karena harapannya namanya juga kader. Kalau kader itu ketika mereka paham, tidak hanya untuk dia, tapi juga akan diseberluaskan ke komunitas, ke organisasi. Bahkan kita nanti ada rencana tidak lanjut. Jadi, inisiatifnya dari mereka, idenya dari mereka, mereka melakukan apa untuk masyarakat? Jadi, tentu saja yang paling terdekat adalah sekarang kita akan bersama mereka di hari tenang. Di hari tenang mereka bisa ikut juga melakukan pengawasan,” paparnya.

    Adapun para narasumber pelatihan terdiri dari berbagai kalangan, termasuk pemantau pemilu,  KPU Kota Bekasi, serta tokoh berpengalaman seperti mantan anggota Bawaslu RI, Wahida Sueb.

    “Narasumbernya cukup variatif dari pemantau-pemilu. Ada om kaka nanti, kakak sumita dari KIP. Kemudian ada dari VINUS, ada Yusfi Triadi. Kemudian ada Wahida Sueb, itu mantan anggota Bawaslu RI, priode pertama. Kemudian ada Zaki Hilmi, dia sebagai Bawaslu Provinsi Jawa Barat, di periode 2018-2023. Kemudian ada KPU Kota Bekasi, yang akan menjelaskan pemilu dan pilkada Kota Bekasi. Ya, itu salah satu,” ungkap Nisa.

    Ia menekankan pentingnya semangat kerelawanan (volunteerism) bagi para kader dalam menjalankan tugas pengawasan. Mereka diharapkan menjadi penggerak perubahan sosial di masyarakat.

    “Cara bekerja masyarakat? Ya, kan ini kan masyarakat, dari masyarakat ya. Bukan penyelenggara tentunya. Mereka pasti, kita harapannya mereka, oh satu lagi ya materinya tadi, dari volunteerism ya. Ada dari aktivis sosial,” ujarnya.

    “Nah volunteerism itu membangun karakter kerelawanan, karena sebenarnya kan kalau menjadi masyarakat, berkaitan dengan pertanyaan, ini kan nanti mereka menjadi pionir penggerak di masyarakat. Makanya harus punya semangat karakter kerelawanan, yang itu akan disebarluaskan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial,” pungkas Nisa. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Antusias Warga Sindangbarang Bogor Sambut Meriah Kehadiran Rayendra – Eka hingga Suguhkan Liwetan

    Antusias Warga Sindangbarang Bogor Sambut Meriah Kehadiran Rayendra – Eka hingga Suguhkan Liwetan

    JABAR EKSPRES – Warga Sindangbarang kompak adakan ngopi dan ngaliwet bareng Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, nomor urut 5, Dokter Rayendra dan Eka Maulana belum lama ini.

    Farhan, perwakilan warga, mengatakan bahwa gelaran ini diadakan sebab keinginan mendalam bertemu duet profesional di Pilwalkot Bogor 2024 itu.

    “Luar biasa! Tanpa diminta, warga inisiatif menyiapkan acara sederhana ini untuk Dokter Rayendra dan Kang Eka,” ujar Farhan.

    BACA JUGA: Kades Pasirnanjung Sumedang Akui Sebagian Lahan SDN Pasirhuni Digugat Ahli Waris

    “Ini juga bentuk aspirasi warga untuk berbicara langsung dengan sosok pemimpin idaman Kota Bogor ke depan,” tambahnya.

    Warga rela siapkan hidangan untuk disantap bareng. Mereka bersyukur dapat dengan mesra santap bareng Dokter Rayendra dan Kang Eka.

    Seusainya, mereka asyik menyambung dialog. Warga menyampaikan sejumlah harapannya untuk Kota Bogor ke depan.

    BACA JUGA: Cegah Pelanggaran Pilkada di Seluruh Tahapan, Bawaslu RI Lakukan 147 Ribu Langkah

    Terutama di Sindangbarang, warga mengaku berharap besar pada program usungan Dokter Rayendra – Eka di bidang kesehatan; pendidikan dan ekonomi kemasyarakatan.

    Wintari Marda, istri Kang Eka yang turut hadir juga serius menerima aspirasi emak-emak di Sindangbarang. Tak mengherankan, kesejahteraan keluarga jadi dalah satu fokus visi yang diusung paslon nomor 5 itu.

    “Pokoknya luar biasa, warga dan tokoh kasepuhan setempat merasa dijadikan keluarga sama Pak Dokter dan Kang Eka,” ungkap Farhan.

    BACA JUGA: Terima 400 Serangan Siber Perusak Website, Diskominfotik KBB Perkuat Kemanan Melalui Sistem CSIRT

    Warga juga kompak gaungkan dukungan di Pilwalkot 2024. Dokter Rayendra – Eka Maulana dinilai jadi harapan baru warga sebab pengalaman dan kredibilitas di bidang profesional.

    “Pokokna mah warga Sindangbarang coblos nomor 5!,” lantang warga. (YUD/ADV)

  • Bawaslu RI Lakukan 147 Ribu Upaya Cegah Pelanggaran Pilkada

    Bawaslu RI Lakukan 147 Ribu Upaya Cegah Pelanggaran Pilkada

    JABAR EKSPRES – Bawaslu RI terus memperkuat perannya dalam pengawasan melalui berbagai upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran selama pilkada.

    Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loly Suhenty, menyampaikan bahwa hingga saat ini, pihaknya telah melakukan lebih dari 147 ribu upaya pencegahan di berbagai tahapan.

    Upaya ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran, terutama pada tahapan-tahapan seperti pemungutan suara, penghitungan, dan rekapitulasi.

    “Dalam pencegahan, kita sudah lebih dari 147 ribu upaya untuk memastikan orang tidak melakukan pelanggaran baik dari seluruh tahapan maupun secara khusus pada tahapan yang krusial, misalnya tahapan pungut hitung dan rekapitulasi,” ujar Loly pada wartawan, Jumat (15/11/2024).

    BACA JUGA:Terima 400 Serangan Siber Perusak Website, Diskominfotik KBB Perkuat Kemanan Melalui Sistem CSIRT

    Selain pencegahan, Bawaslu juga aktif dalam menangani pelanggaran yang dilaporkan masyarakat maupun ditemukan oleh jajaran pengawas Pemilu.

    Hingga saat ini, Bawaslu telah menangani 1.105 laporan dari masyarakat dan menemukan 247 pelanggaran melalui jajaran Panwaslu. Dalam proses penyelesaian sengketa, sebanyak 131 sengketa telah berhasil diselesaikan.

    “Yang perlu dipahami publik adalah, Bawaslu hari ini berupaya sekuat tenaga melakukan pencegahan, tetapi jika upaya pencegahan tidak berhasil, kami juga sekuat tenaga melakukan penindakan,” tegas Loly.

    Salah satu hal yang disoroti adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Dari 1.105 laporan yang diterima Bawaslu, Loly mengungkapkan bahwa angka ini menunjukkan kesadaran masyarakat Jawa Barat dalam mengawal Pemilu.

    BACA JUGA:Dorong Program Ketahanan Pangan Nasional, Polresta Bogor Tanam Bibit Jagung di Lahan Non Produktif

    “Angka yang dilaporkan masyarakat ini tinggi, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat kita, khususnya di Jawa Barat, sudah memiliki perspektif yang sangat kuat bahwa Pilkada ini milik warga. Ketika mereka melihat sesuatu yang tidak benar, mereka tidak sungkan melaporkannya ke Bawaslu. Ini adalah bentuk kesadaran publik yang sangat baik,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Loly menambahkan bahwa laporan-laporan tersebut akan dikompilasi dan diserahkan kepada pihak terkait di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, tergantung pada locus delicti pelanggaran yang terjadi.

  • DPR: Kesuksesan Pilkada Serentak bakal Jadi Prestasi Pertama Prabowo-Gibran – Espos.id

    DPR: Kesuksesan Pilkada Serentak bakal Jadi Prestasi Pertama Prabowo-Gibran – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi Pilkada.

    Esposin, PALU — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menegaskan kesuksesan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, akan menjadi prestasi awal di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Pilkada dikawal dengan baik, karena menjadi prestasi pertama Prabowo-Gibran dalam melaksanakan Pilkada serentak,” katanya di Palu, Kamis (14/11/2024). 

    Promosi
    Diberdayakan BRI, Bisnis Klaster Petani Salak di Kabupaten Karo Melejit

    Lanjut dia, Pilkada serentak juga menjadi sorotan dunia internasional, karena pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Sehingga, semua pihak berharap pelaksanaan berjalan tertib, aman dan lancar.

    “Ini adalah contoh demokrasi paling baik,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Dia mengingatkan agar para penyelenggara Pemilu dan semua pengambil kebijakan, tidak menganggap enteng, setiap ada potensi kerawanan. Bahkan, hal itu seharusnya ditindaklanjuti lebih cepat, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

    Penegasan itu disampaikan Bahtra dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI untuk memantau kesiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

    Kunjungan itu dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng yang turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Hadir pula ketua dan anggota KPU Sulteng, Ketua Bawaslu Sulteng, perwakilan KPU kabupaten dan kota se Sulteng serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    “Maju mundurnya demokrasi ada di tangan anda sekalian,” pesannya.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Gudang KPU Mataram Tergenang Banjir, Logistik Pemilu Dipindahkan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        15 November 2024

    Gudang KPU Mataram Tergenang Banjir, Logistik Pemilu Dipindahkan Regional 15 November 2024

    Gudang KPU Mataram Tergenang Banjir, Logistik Pemilu Dipindahkan
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com
    – Gudang penyimpanan logistik pemilu di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
    Mataram
    yang terletak di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), tergenang banjir pada Kamis (14/11/2024) malam.
    Hujan deras yang mengguyur Kota Mataram sejak Kamis siang hingga sore hari menyebabkan banjir di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram.
    Ketua KPU Kota Mataram, Edy Putrawan menyatakan, air sempat masuk ke dalam gudang penyimpanan logistik pemilu yang berada di Kantor KPU Kota Mataram.
    “Ya tadi malam itu tapi tidak tinggi masih selantai, menggenang lantai basah aja artinya enggak mengganggu logistik, enggak ada yang rusak logistik alhamdulillah,” kata Edy saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (15/11/2024).
    Edy menceritakan, air mulai menggenang di sekitar tembok kantor KPU dan masuk ke halaman sejak petang hari. Semakin malam, air semakin tinggi dan mulai masuk ke dalam gudang. 
    “Kita hubungi BPBD untuk pinjam alat pompa jangan sampai air masuk merusak logistik,” kata Edy. 
    Untuk mengantisipasi air masuk ke dalam gudang logistik KPU, sebanyak 3 mesin pompa air dipasang untuk menguras genangan. 
    KPU berkoordinasi dengan Bawaslu, Kapolres dan Dandim akhirnya memutuskan untuk memindahkan seluruh logistik pemilu ke gudang logistik pemilu di Selagalas, Kota Mataram. 
    Edy menyebutkan, ada 1.162 kotak suara dan logistik pemilu seperti bilik yang dipindahkan ke gudang di Selagalas.
    Empat truk dikerahkan untuk mengangkut seluruh logistik pemilu. 
    “Semua sudah kita pindah kita pakai empat truk,” kata Edy. 
    Edy mengatakan, khusus untuk kotak suara dan surat suara, proses evakuasi harus dikawal oleh petugas kemanan dan Bawaslu. 
    “Empat kali bolak balik, sampai subuh sampai jam 04.00 Wita kita, tapi yang kita dahulukan itu kotak suara sama surat suara karena sebagian besar sudah kita
    packing
    di dalam kotak suara. Kalau itu harus ada pengawalan harus ada Bawaslu,” kata Edy.
    Saat ini, seluruh logistik pemilu Kota Mataram sudah berada di gudang logistik pemilu di Selagalas.
    Jadwal
    pilkada serentak
    akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Di Kota Mataram, terdapat dua pasangan calon wali kota yang mengikuti kontestasi yaitu paslon nomor urut 1 Lalu Arya Dharma dan Weis Qurnain (Aqur) dan pasangan nomor urut 2 yaitu Mohan Roliskana dan Mujiburahman (Harum).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilkada 2024 Berjalan Sukses Akan Jadi Prestasi Awal Presiden Prabowo Subianto

    Pilkada 2024 Berjalan Sukses Akan Jadi Prestasi Awal Presiden Prabowo Subianto

    Palu, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan mendulang prestasi pada awal pemerintahannya jika pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dapat berjalan sukses.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtera menyampaikan hal itu dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR  untuk memantau kesiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (14/11/2024).

    “Pilkada dikawal dengan baik karena menjadi prestasi pertama Prabowo-Gibran dalam melaksanakan pilkada serentak,” ucapnya seperti dilansir Antara.

    Apalagi, kata Bahtera pilkada yang digelar serentak pada tahun ini mendapat perhatian dunia internasional. Alasannnya, untuk kali pertama dalam sejarah Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota secara serentak.

    Menurut dia, semua pihak berharap pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. “Ini adalah contoh demokrasi paling baik,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

    Bahtera juga meminta perhatian para penyelenggara pemilu dan semua pengambil kebijakan untuk tidak menganggap enteng, setiap ada potensi kerawanan. Bahkan, hal itu seharusnya ditindaklanjuti lebih cepat, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

    Kunker Komisi II DPR dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng yang turut dihadiri Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda. Hadir pula ketua dan anggota KPU Sulteng, Ketua Bawaslu Sulteng, perwakilan KPU kabupaten dan kota se Sulteng serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    “Maju mundurnya demokrasi (Pilkada 2024) ada di tangan Anda sekalian,” pungkas Bahtera.

  • Bawaslu Kota Bekasi pastikan kesiapan pengawasan Pilkada 2024

    Bawaslu Kota Bekasi pastikan kesiapan pengawasan Pilkada 2024

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Bawaslu Kota Bekasi pastikan kesiapan pengawasan Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 November 2024 – 15:45 WIB

    Elshinta.com – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, Chairunnisa Marzoeki memaparkan kesiapan Bawaslu dalam mengawasi Pilkada Kota Bekasi 2024 kepada Komisi I DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat. 

    Ia menyebut, dalam pertemuan bersama Komisi I menanyakan persiapan Bawaslu dan KPU Kota Bekasi menghadapi Pilkada mendatang, termasuk evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.

    “Hari ini kami diundang Komisi I. Mereka menanyakan persiapan Pilkada, termasuk evaluasi Pemilu 2024. Kami menjelaskan kerawanan-kerawanan dalam Pilkada, aturan kampanye, hari tenang, dan pemungutan suara,” kata Nisa, Rabu (13/11/2024).

    Ia menjelaskan, Komisi I DPRD Kota Bekasi menekankan ke Bawaslu tentang pentingnya sinergitas antara Bawaslu dan KPU untuk mencegah terulangnya permasalahan seperti kekurangan surat suara dan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada Pemilu 2024.

    “Mereka mengharapkan sinergitas, tidak ada lagi kekurangan surat suara atau PSL di Pemilu 2024.  Mereka juga memastikan penyelenggara di bawah tidak berpihak, benar-benar profesional,” paparnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Kamis (14/11). 

    Ia menyebut, Bawaslu Kota Bekasi telah mempersiapkan 3.673 pengawas TPS untuk memastikan pengawasan yang efektif, terutama di TPS-TPS rawan. “Pengawasan akan difokuskan pada pencegahan politik uang selama masa tenang dan hari pemungutan suara,” ujar Nisa.

    Terkait rendahnya partisipasi pemilih, Chairunnisa menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan hak politik warga negara.

    Meskipun tidak ada sanksi bagi pemilih yang tidak datang, Bawaslu berharap partai politik dan anggota dewan turut berperan dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat.

    “Kalau partisipasi pemilih rendah, itu soal hak pilih mereka. Kita tidak bisa menghukum yang tidak datang. Tapi kami berharap partai politik dan anggota dewan juga melakukan pendidikan politik kepada pemilih,” ujarnya.

    Kesiapan penuh KPU, Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk memastikan ketersediaan logistik dan mendorong partisipasi masyarakat.

    “Bawaslu sendiri berkomitmen untuk melakukan pengawasan yang ketat dan menyeluruh untuk memastikan Pilkada Kota Bekasi 2024 berjalan lancar dan demokratis,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bawaslu Karawang terima laporan pelanggaran netralitas kepala sekolah

    Bawaslu Karawang terima laporan pelanggaran netralitas kepala sekolah

    Bawaslu Karawang terima laporan pelanggaran netralitas kepala sekolah yang berpose nomor urut salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. (ANTARA/Ali Khumaini)

    Bawaslu Karawang terima laporan pelanggaran netralitas kepala sekolah
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 November 2024 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, Jawa Barat menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan Kepala SDN 1 Batujaya Iin Herlina Wati pada Pilkada 2024. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karawang, Ade Permana, di Karawang, Rabu mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala SDN 1 Batujaya Iin Herlina Wati. 

    “Laporan disampaikan disampaikan langsung oleh tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut dua, Aep Syaepuloh-Maslani,” katanya. 

    Atas laporan itu, Bawaslu akan segera melakukan kajian terhadap laporan tersebut untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya bukti formil dan materil. 

    “Kami akan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap laporan ini, kalau ternyata pada berkas pelaporannya yang perlu diperbaiki, maka kami akan meminta pelapor untuk melakukan perbaikan,” katanya. 

    Laporan tersebut disampaikan terkait dengan dugaan keterlibatan Iin mengampanyekan pasangan nomor urut satu, Acep-Gina.  Ketua Hukum Tim Pasangan Aep-Maslani, Simon Fernando Tambunan, mengatakan bahwa laporan ini menjadi sorotan penting dalam menjaga netralitas ASN selama proses Pilkada. 

    Untuk bukti yang dilampirkan dalam laporan itu ialah foto Iin Herlina Wati yang menunjukkan salam satu jari bersama calon wakil bupati Gina Fadlia Swara. Foto itu diambil di halaman rumahnya, di Kecamatan Batujaya Karawang.
     
    “Kami melaporkan peristiwa pelanggaran netralitas ASN oleh seorang Kepsek di Batujaya,” katanya.

    Ia menyampaikan, meskipun ASN diizinkan untuk berpolitik secara pribadi, mereka tidak boleh terlibat aktif dalam kegiatan yang mengarah pada dukungan terhadap pasangan calon tertentu.  Diharapkan agar Bawaslu Karawang segera memproses laporan yang diajukan oleh timnya. 

    Ia khawatir jika terlapor Iin dibiarkan tanpa sanksi, hal tersebut akan menjadi contoh buruk bagi guru-guru lain untuk melakukan hal serupa.

    Sementara itu, kewajiban netralitas ASN telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.  
     
    ASN dilarang terlibat dalam politik praktis, termasuk menunjukkan dukungan kepada pasangan calon dalam bentuk apapun.  
     
    Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN juga menegaskan bahwa ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, termasuk dalam bentuk foto atau gestur yang dapat diinterpretasikan sebagai dukungan.

    Sumber : Antara