Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • Bawaslu Pastikan Prabowo Tidak Langgar Aturan soal Ajakan Pilih Ahmad Luthfi, Ini Alasannya – Page 3

    Bawaslu Pastikan Prabowo Tidak Langgar Aturan soal Ajakan Pilih Ahmad Luthfi, Ini Alasannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengungkapkan hasil investigasi mereka terkait dugaan pelanggaran kampanye dalam video yang menunjukkan dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.

    Menurut Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, video tersebut memang mengandung unsur ajakan untuk memilih.

    Dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/11/2024), Bagja menyatakan bahwa video yang diunggah di akun Instagram @Ahmad Luthfi official itu mengandung materi kampanye pemilihan.

    Meskipun demikian, Bagja menjelaskan bahwa tindakan Prabowo tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran aturan kampanye.  Berdasarkan peraturan yang ada, presiden memiliki hak untuk terlibat dalam kampanye.

    “Secara hukum, presiden dapat ikut kampanye pemilihan berdasarkan pasal 70 ayat 22 UU pemilihan juncto Putusan mk nomor 52/2024 dan pp 32 tahun 2018,” jelas Bagja.

    Lebih lanjut, Bagja menegaskan bahwa ajakan memilih pasangan Luthfi dan Taj Yasin oleh Prabowo dilakukan pada hari libur, bukan hari kerja. Dengan demikian, Prabowo tidak melanggar aturan yang mengharuskan presiden cuti saat berkampanye.

    “Ketentuan cuti kampanye tidak berlaku karena pembuatan video dibuat hari minggu 3 November 2024 atau pada hari libur sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan baik pelanggaran admin maupun tindak pidana pemilihan,” ungkap Bagja.

    Dalam kasus ini, Bagja menyimpulkan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh pasangan calon tersebut maupun oleh Prabowo Subianto sebagai presiden. 

    “Tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan,” Bagja menandasi.

  • DKI Kemarin, transparansi anggaran banjir hingga penjelasan banjir rob

    DKI Kemarin, transparansi anggaran banjir hingga penjelasan banjir rob

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta pada Rabu (20/11) masih layak untuk disimak hari ini, mulai dari Komisi Informasi mengingatkan pentingnya transparansi anggaran penanganan banjir hingga penjelasan Pj Gubernur soal banjir rob selalu berulang di utara Jakarta.

    Berikut ulasan selengkapnya:

    1. KI DKI ingatkan pentingnya transparansi anggaran penanganan banjir

    Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran penanganan banjir di Jakarta sebagai langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien.

    Baca di sini

    2. Penerima bansos PKD di Jakarta lebih 219 ribu orang

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah penerima bantuan sosial (bansos) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) sebanyak 219.252 orang.

    Baca di sini

    3. Bawaslu Jakut antisipasi pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Jakarta

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu ) Jakarta Utara mengantisipasi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Jakarta 2024 dengan memperbanyak koordinasi di setiap kecamatan sehingga meminimalkan potensi pelanggaran.

    Baca di sini

    4. KPU Jakbar adakan simulasi pemungutan suara Pilkada

    Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara serta penggunaan aplikasi Sirekap pada Pilkada 2024 di Gelanggang Olahraga (GOR) Grogol Petamburan pada Rabu.

    Baca di sini

    5. Teguh Setyabudi jelaskan penyebab banjir rob selalu berulang di Jakut

    Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menjelaskan penyebab terjadinya banjir akibat kenaikan muka air laut atau rob yang selalu berulang di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.

    Baca di sini

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu Kota Bekasi manfaatkan SIWASLIH untuk pengawasan pemilu akurat dan cepat

    Bawaslu Kota Bekasi manfaatkan SIWASLIH untuk pengawasan pemilu akurat dan cepat

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Bawaslu Kota Bekasi manfaatkan SIWASLIH untuk pengawasan pemilu akurat dan cepat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 November 2024 – 19:55 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali memanfaatkan aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan (SIWASLIH) dalam mengawasi jalannya Pemilihan Umum. 

    Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki mengatakan, aplikasi siwaslih ini merupakan sistem pelaporan pengawasan pemilihan secara digital dan tercentral se-Indonesia.

    “Yang menggunakannya adalah pengawas TPS. Karena pelaporan ini berbasis online, kita mengharapkan adanya laporan yang tepat dan langsung dari pengawas TPS,” kata Nisa seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Rabu (20/11).

    Menurutnya, SIWASLIH memiliki peningkatan efisiensi dan akurasi pelaporan dan pengawasan berjalannya pemilu.

    “Kalau misalnya berbentuk fisik, ada potensi tercecer, rusak, atau hilang. Tapi dengan sistem online, yang sekarang serba digital, kita berharap laporan akan lebih cepat,” paparnya.

    Ia menjelaskan, Siwaslih akan dioperasikan mulai dari masa tenang, pemungutan, hingga penghitungan suara.

    “Mereka akan mengirimkan data sesuai hasil pengawasan yang diminta, melengkapi beberapa item yang harus diisi,” jelasnya.

    Ia menyebut, aplikasi ini dirancang untuk mencatat berbagai aspek pengawasan, termasuk dugaan pelanggaran selama masa tenang, kesiapan KPPS, proses pemungutan dan penghitungan suara, verifikasi data pemilih, dan potensi kecurangan.

    “Mereka akan melaporkan sampai tahap penetapan hasil. Sistem online ini akan membuat prosesnya lebih cepat dan akurat,” ujar Nisa.

    Ia menjelaskan, SIWASLIH bertujuan meningkatkan kinerja pengawasan, mendigitalisasi data, meningkatkan keamanan data, menghasilkan laporan yang lebih akurat dan dilengkapi bukti gambar, serta memenuhi kebutuhan pelaporan yang cepat, aman, dan akurat.

    Dengan demikian, Bawaslu Kota Bekasi berharap dapat mengawasi Pemilu dengan lebih efektif dan efisien. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • PKS Minta Usulan Pemilu-Pilkada Beda Tahun Dikaji Mendalam

    PKS Minta Usulan Pemilu-Pilkada Beda Tahun Dikaji Mendalam

    Jakarta –

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan Pemilu dan Pilkada seharusnya tidak digelar bersamaan dalam satu tahun. Partai Keadilan Sosial (PKS) menilai usulan itu agar dikaji lebih dalam oleh pemerintah.

    “Setuju ada kajian mendalam. Kualitas demokrasi ditentukan oleh desain pemilu. Ada korelasi pemilu legislatif dengan lima kotak suara yang selama ini kita jalankan dengan rendahnya pengenalan dan engagement calon dengan pemilih,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Rabu (20/11/2024).

    Mardani menyebut pengkajian itu tentu penting demi kualitas demokrasi di Indonesia. Pengkajian itu diharapkan bisa dilakukan secepat mungkin.

    “Termasuk pembahasan apakah pilkada dan pemilu beda tahun atau sama tahun. Bagus dikaji menyeluruh dan dilakukan saat ini di awal masa jabatan baik eksekutif maupun legislatif,” katanya.

    Kata Ketua Bawaslu

    Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan Pemilu dan Pilkada seharusnya tidak digelar bersamaan dalam satu tahun. Bagja mengatakan usulan itu telah disampaikan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hal itu disampaikan Bagja dalam Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan tahun 2024 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024). Bagja mulanya mengatakan dirinya telah menyampaikan kepada pemerintah mengenai keluhan-keluhan jajaran Bawaslu.

    Beberapa peserta apel pun terdengar menjawab ‘tidak’. Bagja mengaku kaget dengan jawaban ‘tidak’.

    Dia kemudian mengatakan petugas Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang kelelahan saat Pemilu dan Pilkada disatukan. Dia menyebut banyak Panwascam Pemilu yang tak dapat melanjutkan tugas di Pilkada.

    (azh/eva)

  • Politik kemarin, Prabowo temui Macron hingga 500 warga jadi Komcad

    Politik kemarin, Prabowo temui Macron hingga 500 warga jadi Komcad

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron hingga Kementerian Pertahanan menetapkan 500 warga sipil di Kalimantan Timur sebagai anggota baru Komponen Cadangan (Komcad) matra darat.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Bilateral Prabowo-Macron bahas kerja sama ekonomi dan alutsista

    Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas seputar kerja sama Forum Ekonomi Indonesia-Prancis hingga pengadaan pesawat tempur dan kapal selam.

    Dilansir dari akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto, @prabowo, di Jakarta, Rabu, pertemuan dua Kepala Negara itu berlangsung di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11) waktu setempat.

    “Perancis ya tentu ekonomi juga dibahas, kan kita ada bilateral Economic Forum Perancis-Indonesia. Pak Presiden Macron minta ini dilanjutkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral tersebut.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Wamendagri laporkan Pj. Bupati Gayo Lues dalam proses pergantian

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto melaporkan kepada Komisi II DPR RI bahwa Penjabat (Pj.) Bupati Gayo Lues, Jata, dalam proses pergantian.

    Wamendagri menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda atau Rifqi terkait potensi pelanggaran netralitas selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.

    “Kemarin pun langsung kami komunikasi dengan Pj. Gubernur Aceh, dan beliau di tempat ini menyampaikan bahwa memang sedang berproses,” kata Wamendagri dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Komisi II berencana bentuk Undang-Undang Politik dengan Omnibus Law

    Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law.

    “Kami sedang berikhtiar menghadirkan Omnibus Law Undang-Undang Politik,” kata Rifqinizamy dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sejumlah penjabat kepala daerah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia menuturkan bahwa nantinya undang-undang tersebut terdiri dari peraturan perundangan terkait partai politik hingga kepemiluan.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Ketua Bawaslu: Presiden Prabowo tak langgar peraturan kampanye

    Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak melanggar peraturan kampanye terkait video singkat saat mengajak warga Jawa Tengah (Jateng) untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada Serentak 2024.

    Ia mengungkapkan, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan dalam video tersebut, baik dari sisi pelanggaran administrasi maupun tindak pidana pemilihan.

    “Secara hukum, Presiden dapat dalam kampanye pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat 2 Undang-Undang Pemilihan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 /PUU-XXII/2024 dan PP 32/2018, namun ketentuan mengenai cuti kampanye atau syarat untuk ikut serta dalam kampanye tidak berlaku karena pembuatan video dilakukan Minggu 3 November 2024 atau pada hari libur,” kata Rahmat dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Kemenhan tetapkan 500 warga di Kaltim sebagai anggota baru komcad

    Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemenhan) Mayjen TNI Tri Budi Utomo di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, menetapkan 500 warga sipil dari berbagai daerah di Kalimantan sebagai anggota baru komponen cadangan (komcad) matra darat.

    Sebanyak 500 warga sipil itu resmi menjadi anggota komcad setelah menempuh latihan dasar kemiliteran (latsarmil) selama 2 bulan sejak 23 September 2024 sampai dengan 19 November 2024 di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) VI/Mulawarman, Kalimantan Timur.

    “Semangat dan pengabdian yang saudara berikan sangat luar biasa, mulai dari pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran. Ini bukti dari kesadaran bela negara sebagai rakyat Indonesia,” kata Sekjen Kemenhan membacakan amanat Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin saat Upacara Penetapan Komcad Matra Darat Gelombang II Tahun 2024 di Lapangan Merdeka, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu Kota Bekasi siap hadapi sengketa Pilkada

    Bawaslu Kota Bekasi siap hadapi sengketa Pilkada

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Bawaslu Kota Bekasi siap hadapi sengketa Pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 November 2024 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 604 kasus sengketa Pilpres dan Pileg Kota Bekasi awal tahun 2024 lalu, menjadi pelajaran antisipasi dan penanganannya bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi.

    Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Jhonny Sitorus, mengatakan kesiapan penuh menghadapi potensi sengketa Pilkada.

    “Kita mempersiapkan segala kemungkinan, pertama karena hasil evaluasi dari kondisi sengketa yang di pileg dan pilpres,” kata Jhony seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Rabu (20/11/2024).

    Ia menjelaskan, sebelumnya Bawaslu Kota Bekasi telah menerima tiga gugatan, masing-masing dari Partai NasDem, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional, yang mencakup total 604 kasus.

    Meskipun gugatan tersebut berpotensi gugur, Bawaslu tetap bersiap menghadapi kemungkinan gugatan dari pasangan calon (Paslon) yang kalah.

    “Tapi kami tetap mempersiapkan segala kemungkinan, apabila Paslon yang di pilkada melakukan gugatan ketika misalkan mereka kalah di pilkada,” paparnya.

    Ia menerangkan, persiapan tersebut meliputi penguatan jejaring pengawasan di tingkat bawah atau Panwascam dan BKD serta penyiapan alat kerja penting, seperti Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atau Form A.

    Ia menyebut, form A ini akan menjadi dasar argumentasi Bawaslu dalam menjawab pertanyaan di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Jadi posisi kami tuh menguatkan dalil-dalil, mana yang benar, apakah KPU sebagai penyelenggara atau Paslon-Paslon sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi,” ujar Jhony.

    Ia mengaku, Divisi Pencegahan dan Divisi Hukum Penyelesaian Sengketa telah menyiapkan strategi khusus, termasuk pengawasan di lokasi rawan politik uang dan maladministrasi di tingkat TPS.

    Laporan tertulis dari pengawas TPS akan menjadi bukti penting di MK.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ketua Bawaslu sebut wilayah Papua rawan pelanggaran Pilkada 2024

    Ketua Bawaslu sebut wilayah Papua rawan pelanggaran Pilkada 2024

    Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa enam provinsi di Papua berpotensi rawan atau mudah menimbulkan gangguan keamanan, serta pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

    Ia mengungkapkan, semua provinsi di pulau tersebut akan menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu menjelang maupun pada hari pelaksanaan pencoblosan pada 27 November.

    “Semua wilayah Papua itu menjadi perhatian tersendiri juga untuk masalah-masalah kerawanan, karena pasti daerah itu banyak kerawanannya,” kata Rahmat di Jakarta, Rabu.

    Bawaslu baru saja pada hari ini memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan.

    “Kami juga tadi baru saja berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, berkomunikasi dengan Pj Gubernur dan juga forum komunikasi pimpinan daerah,” ujar dia.

    Rahmat menambahkan, untuk mengantisipasi ,kerawanan yang mungkin bisa terjadi, Bawaslu RI telah memperkuat koordinasi dengan Bawaslu provinsi hingga kabupaten/kota.

    Masalah-masalah pelanggaran yang mungkin bisa terjadi, di antaranya, bagi-bagi uang (money politic) oleh oknum pada saat hari pencoblosan, hingga pembagian sembako pada masa tenang nanti.

    Selain itu, tambah dia, daerah yang ada kotak/kolom kosong yang berarti calon tunggal juga kami intensifkan pengawasannya.

    Begitu juga dengan daerah yang pasangan calon kepala daerah cuma dua seperti yang ada banyak di Jawa Tengah dan lain-lain.

    “Daerah-daerah seperti itu tentu kerawanannya tinggi,” ujar Ketua Bawaslu tersebut.

    Rahmat mengemukakan, dari sisi keamanan, Papua juga sangat rawan.

    Sebab, ancaman dari kelompok separatis bersenjata atau yang memang ingin mengacaukan keamanan yang ada di masing-masing provinsi itu bisa saja terjadi.

    Saat ini Indonesia sedang bersiap menuju masa pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

    KPU RI pada akhir September 2024 mengumumkan ada sebanyak 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

  • Bawaslu ketatkan pengawasan jelang hari pencoblosan Pilkada 2024

    Bawaslu ketatkan pengawasan jelang hari pencoblosan Pilkada 2024

    Kami akan memperketat patroli pengawasan, persiapan melalui apel siaga yang sudah hampir dilakukan di seluruh wilayah Indonesia hingga hari ini

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semakin mengetatkan pengawasan di seluruh wilayah Indonesia, menjelang hari pencoblosan Pilkada 2024 pada 27 November.

    Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, sejumlah persiapan sudah dilakukan untuk membantu menyukseskan pelaksanaan pilkada, agar berjalan lancar, tertib, damai, dan adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kami akan memperketat patroli pengawasan, persiapan melalui apel siaga yang sudah hampir dilakukan di seluruh wilayah Indonesia hingga hari ini,” kata Rahmat di Jakarta, Rabu.

    Selain dua langkah itu, lanjut dia, Bawaslu juga sudah memperkuat koordinasi dengan Bawaslu di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota, guna melakukan pengawasan lebih intensif.

    Rahmat menyatakan, di sejumlah daerah yang rawan karena sejumlah kriteria seperti adanya calon tunggal atau ‘kotak kosong’ dan lainnya juga dilakukan pengetatan pengawasan.

    Pada masa tenang nanti, tambah Rahmat, Bawaslu juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepolisian, forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda).

    “Jadi semua dilakukan dari tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk intensifkan pengawasan dan koordinasi,” kata Ketua Bawaslu itu.

    Rahmat berujar, khusus daerah Sampang, Jawa Timur, yang terjadi peristiwa pengeroyokan beberapa hari lalu. Bawaslu akan menjadikannya satu wilayah tersendiri yang mendapatkan perhatian khusus sebagai wilayah yang rawan, sehingga langkah mitigasi akan terus dilakukan.

    Saat ini Indonesia sedang bersiap menuju masa pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

    KPU RI pada akhir September 2024 mengumumkan ada sebanyak 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah pastikan hak pilih korban erupsi Gunung Lewotobi terjamin

    Pemerintah pastikan hak pilih korban erupsi Gunung Lewotobi terjamin

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memastikan hak pilih pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) terjamin dengan penyediaan tempat pemungutan suara (tps) di tempat pengungsian.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh warga negara, termasuk mereka yang terdampak bencana, tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024.

    “Di pengungsian itu sendiri dan jumlahnya melibatkan lebih kurang 12 ribu orangnya,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan persiapan tps di tempat pengungsian ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak penyelenggara pemilu setempat, seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah.

    Selain itu juga melibatkan penjabat (Pj.) kepala daerah setempat. Berbagai stakeholder terkait saling bekerja sama guna mendata ulang pemilih yang terdampak. Pertemuan secara daring pun dilakukan untuk mengoordinasikan hal tersebut.

    “Melakukan rapat dengan kpu, bawaslu, bahkan melibatkan zoom meeting dengan Pak Gubernur dan Forkopimda Provinsi NTT, Pak Kapolda, Pak Dandim, juga dengan Forkopimda kepala daerah, Pj. Bupati Flores Timur Ibu Sulastri, dan Forkopimda yang hadir juga semua di situ, KPUD yang juga hadir di situ, Bawaslu daerah yang juga hadir di situ,” ujarnya.

    Tempat pemungutan suara di tempat pengungsian ini diharapkan memudahkan para pengungsi yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, tanpa harus kehilangan hak politiknya.

    Langkah ini menjadi bukti nyata pemerintah dalam memastikan tidak ada suara rakyat yang hilang meski berada dalam situasi bencana.

    Tito menegaskan masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi tetap menggunakan hak pilih sesuai dengan daerah asal masing-masing.

    “Ada yang mengungsi ke (Kabupaten) Sikka, dan kemudian Sikka itu sendiri akan dibuatkan tps khusus oleh KPUD, Bawaslu juga menyetujui, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) juga hadir pada saat rapat zoom meeting kita. Intinya adalah tps khusus tapi dengan pendataan, di data asal (daerahnya),” jelas Tito.

    Sebagai informasi, Rakor tingkat menteri ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu Lampung: Tak pernah rekomendasi pembatalan Wahdi-Qomaru

    Bawaslu Lampung: Tak pernah rekomendasi pembatalan Wahdi-Qomaru

    Bandarlampung (ANTARA) – Bawaslu Lampung mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah merekomendasi pembatalan pasangan calon (palon) wali kota dan wakil wali kota Metro nomor urut 02 Wahdi- Qomaru Zaman kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Metro.

    “Kami tidak pernah memberikan rekomendasi pembatalan pasangan calon wali kota-wakil wali kota Metro ke KPU,” kata Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar di Bandarlampung, Rabu.

    Namun, ia menyampaikan bahwa jajaran pengawas hanya meneruskan surat putusan Pengadilan Negeri Metro atas calon wakil wali kota Metro Qomaru Zaman.

    “Kami hanya meneruskan putusan Pengadilan Negeri Metro,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji putusan KPU Metro yang mendiskualifikasi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 02 dari kontestasi Pilkada Metro 2024.

    “Kami masih mengkaji putusan KPU Kota Metro yang memutuskan Pilkada Metro hanya akan diikuti calon tunggal,” kata dia.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro, Provinsi Lampung membatalkan pencalonan paslon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 02 dr. Wahdi, Sp.O G(K)., M.H. – Drs. Qomaru Zaman, M.A.

    KPU Kota Metro dalam keterangan resminya, Rabu, menyampaikan bahwa hal tersebut berdasarkan atau menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Metro Nomor 305/PP.00.02/Κ.ΙA-15/11/2024 Tanggal 10 November 2024 Perihal Surat Pengantar dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Metro Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Met Tanggal 1 November 2024.

    Keputusan tersebut menyatakan Drs. Qomaru Zaman, M.A. Bin M. Kasiro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemilihan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum (pelanggaran pidana pemilihan dengan dapat dikenai sanksi pembatalan pasangan calon).

    Kemudian, menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

    Atas dasar itu, KPU Kota Metro membatalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Metro nomor urut 2 (dua) atas nama Calon Walikota dr. Wahdi, Sp.OG(K)., M.H. dan Drs. Qomaru Zaman, M.A.

    Kemudian, tidak mengikutsertakan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Metro nomor urut 2 (dua) pada Pilkada Metro 2024.

    KPU Kota Metro mengumumkan pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro pada laman atau media sosial resmi KPU Kota Metro.

    Pembatalan tersebut menyebabkan hanya ada 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan sesuai dengan Bab XI huruf A angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

    Kota Metro sebelumnya memiliki Dua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang terdiri dari pasangan Bambang – Rafieq nomor urut 1 dan pasangan Wahdi – Qomaru, nomor urut 2 pada Pilkada 2024 mendatang.

    Baca juga: KPU Lampung kaji putusan KPU Metro atas pembatalan paslon Wahdi-Qomaru

    Pewarta: Dian Hadiyatna
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024