Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • Staf ahli Mendagri: Indeks demokrasi hadapi berbagai tantangan

    Staf ahli Mendagri: Indeks demokrasi hadapi berbagai tantangan

    “Adanya juga tantangan yang harus dihadapi seperti korupsi, kebebasan pers dan ekspresi, partisipasi politik yang rendah, penegakan hukum lemah, politisasi agama dan identitas, serta pendidikan politik yang kurang,”

    Serang (ANTARA) – Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Rochayati Basra mengatakan tingkat indeks demokrasi Indonesia (IDI) menghadapi berbagai tantangan mulai dari korupsi, hingga politisasi agama.

    Hal itu yang dikemukakan oleh Rochayati Basra dalam keterangannya yang diterima di Serang, Kamis, pada Focus Group Discussion (FGD) Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten di Aula Sekretariat Daerah Provinsi Banten, KP3B, Serang.

    Rochayati mengatakan capaian kinerja demokrasi Indonesia tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan sebelumnya.

    Faktor penyebabnya, proses Pemilu dan pluralisme keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.

    “Adanya juga tantangan yang harus dihadapi seperti korupsi, kebebasan pers dan ekspresi, partisipasi politik yang rendah, penegakan hukum lemah, politisasi agama dan identitas, serta pendidikan politik yang kurang,” ujar dia.

    Dia mengatakan Pilkada merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi Indonesia.

    Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya mencerminkan kualitas demokrasi di tingkat nasional, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di tingkat daerah.

    “Dengan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada, Indonesia semakin memantapkan posisinya sebagai negara demokrasi yang kuat dan berpengaruh di dunia,” ucap Rochayati.

    Dijelaskan, peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Pilkada Serentak 2024 sebagai koordinator penyelenggaraan Pilkada di tingkat daerah.

    Kemendagri bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara merata, bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada melalui kampanye masif dan penyuluhan politik.

    Dalam kesempatan yang sama, akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dr Agus Sjafari menyampaikan, indeks demokrasi Indonesia menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

    Dikatakan, indeks demokrasi Indonesia merupakan kerja bersama instansi pemerintah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    Indeks demokrasi Indonesia disusun dengan melibatkan elemen masyarakat di luar pemerintah seperti perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.

    “Komponen perhitungan IDI, terdiri dari tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. Kemudian juga ada sumber data seperti dokumen, focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam,” ujar Agus.

    Sebagai wakil dari pemerintah daerah, Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Komari mengatakan Pemprov Banten berusaha meningkatkan indeks demokrasi Indonesia melalui penyelenggaraan Pilkada serentak di Banten untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • 110 APK terpasang di tempat terlarang di Setyabudi

    110 APK terpasang di tempat terlarang di Setyabudi

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Setiabudi, Jakarta Selatan, mencatat sebanyak 110 alat peraga kampanye (APK) Pilkada DKI terpasang di tempat terlarang dan hal itu sebagai temuan pelanggaran administratif.

    “Kami sudah merekap sebanyak adanya 110 titik lokasi pemasangan alat peraga yang melanggar ketentuan di Kecamatan Setiabudi,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran-Penyelesaian Sengketa Panwascam Setiabudi, Herman Dirgantara saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Hingga kini pihaknya menerima temuan-temuan pelanggaran administratif yang didapatkan dari pengawas kelurahan/desa (PKD). Salah satunya pelanggaran pemasangan APK di tiang listrik dan taman.

    Terkait penanganannya, pihaknya sudah mengimbau perbaikan kepada para relawan, pasangan calon (paslon), tim paslon dan partai politik sejak 6 November lalu.

    Namun hingga kini belum ada respon terkait saran perbaikan itu sehingga pihaknya akan melaporkan kepada Bawaslu Kota Jakarta Selatan.

    “Namun belum ada respon, karena itu kami akan meneruskannya ke Bawaslu Kota guna dilakukan tindak lanjut,” katanya.

    Sedangkan Satpol PP setempat menunggu arahan dari Bawaslu untuk menurunkan APK yang melanggar.

    Panwascam Setiabudi memastikan pada masa tenang sejak hari pertama, yakni 24 November sudah dimulai pembersihan APK bersama Satpol PP kecamatan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gelar Doa Bersama, Polda Metro Jaya: Bagian Cooling System Demi Pilkada Damai – Page 3

    Gelar Doa Bersama, Polda Metro Jaya: Bagian Cooling System Demi Pilkada Damai – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto mempelopori kegiatan Doa Bersama Pilkada Damai. Ketiga pasangan calon yang bertarung di Pilkada Jakarta 2024 hadir pada acara digelar di Masjid Al Kautsar, Kompleks Mapolda Metro Jaya, Kamis (21/11/2024).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menerangkan, kegiatan ini bagian dari program cooling system demi menyukseskan Pilkada serentak 2024, khususnya Pilgub Jakarta.

    Karenanya, kepolisian terus bersinergi dengan masyarakat agar seluruh tahapan berjalan dengan aman dan damai.

    “Itu membutuhkan kerja sama kita semua dan berdoa bersama, sehingga kegiatan ini diharapkan mampu menyejukkan. Forkompinda hadir, kemudian pasangan calon Gubernur Jakarta hadir, ketua KPU, ketua Bawaslu Jakarta hadir,” kata dia kepada wartawan, Kamis.

    “Semuanya memberikan imbauan-imbauan menyejukkan yang mengedukasi masyarakat untuk sama-sama kita jaga Jakarta ini, tempat tinggal, tempat mencari nafkah ini harus aman,” sambung dia.

    Ade Ary mengatakan, Kapolda Metro Jaya juga mewanti-wanti jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Para personel harus bisa mengamankan Jakarta dan beberapa daerah di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

    Sementara itu, Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata mengapresiasi Polda Metro Jaya yang menginisiasi kegiatan ini. “Ini bagian dari mengingatkan kita kepada masyarakat bahwa apa pun pilihannya DKI Jakarta harus damai,” ucap dia.

    Wahyu berharap, kondusivitas ini tetap terjaga hingga seluruh tahapan Pilkada selesai. “Pilkada serentak hanya tinggal hitungan hari. Mudah-mudahan kondisi kondusif ini tetap terjaga,” tandas dia.

  • Pengamat Politik: Pilgub Jakarta & Jateng 2024 Sengit – Espos.id

    Pengamat Politik: Pilgub Jakarta & Jateng 2024 Sengit – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi pilkada. (Freepik)

    Esposin, JAKARTA — Dosen Politik FISIP Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, mengatakan Pilgub di Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng) adalah kompetisi yang akan berlangsung sangat ketat, sehingga membutuhkan endorsement tokoh yang diharapkan akan menguntungkan calon yang didukung.

    “Namun, tentu kemenangan dalam Pilkada sepenuhnya ada di kandidat dan partai politik pendukung untuk bergerak secara intensif dan simultan dalam sisa masa kampanye ini,” kata Aditya Perdana di Depok, Rabu (20/11/2024). 

    Promosi
    Berkat BRI, Petani Mangga Bondowoso Mampu Perluas Lahan & Tingkatkan Taraf Hidup

    Hal ini katanya jauh lebih penting untuk terus bergerak naik elektabilitas calon daripada bergerak mencari restu dan sowan para tokoh semata.

    “Pilkada mengedepankan figur dan ketokohan sehingga salah satu kunci kemenangannya memang ada di figur yang berupaya memenangkan hati pemilih,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Dikatakannya, Pilgub Jakarta 2024 menarik karena figur Anies Baswedan sebagai kepala daerah yang dianggap berhasil memang dominan dan kuat di mata pemilih Jakarta, sehingga ketika Anies ternyata tidak mendapat perahu dalam pencalonan, ternyata menjadikan “anak abah” sebutan pendukung Anies di Jakarta kecewa berat.

    Bayangkan saja sebelum pilkada resmi dimulai, elektabilitas Anies memang tinggi yaitu 45% lebih, sehingga ketika Anies tidak mencalonkan diri suara anak abah ini memang terbelah di kandidat Ridwan dan lawannya Pramono.

    Maka menjelang pencoblosan, suara anak abah ini menjadi rebutan penting bagi Ridwan Kamil dan Pramono. Dan tentu seperti yang sudah kita ketahui, Anies mendukung Pramono.

    “Apakah secara otomatis akan semakin menguatkan suara pendukung Pramono, kita lihat saja nanti,” ujar Direktur Eksekutif ALGORITMA Research and Consulting itu. 

    Sebaliknya, Ridwan Kamil berharap penuh dukungan dari Jokowi sebagai bagian dari kubu koalisi pemerintahan Prabowo yang utuh, dimana koalisi berharap penuh ada satu garis pendukung di pusat hingga ke daerah.

    Karena seperti yang juga diketahui pengaruh endorsement Jokowi terhadap Prabowo dalam Pilpres lalu memang terasa kuat sekali dan berharap ada efek yang sama di Pilkada.

    Bayangkan saja sebelum pilkada resmi dimulai, elektabilitas Anies memang tinggi yaitu 45% lebih, sehingga ketika Anies tidak mencalonkan diri suara anak abah ini memang terbelah di kandidat Ridwan dan lawannya Pramono.

    Namun soal ini tentu berbeda, karena Jokowi bukanlah seorang presiden lagi yang pengaruhnya tidak sebesar pada Februari 2024.

    Hal yang sama juga dilakukan oleh Luthfi di Jateng yang berharap mendapat efek dari Jokowi. Ditambah secara eksplisit Prabowo melakukan hal tersebut sehingga diproses oleh Bawaslu untuk dicek pelanggaran atau bukan.

    Terkait hal ini maka tentu akan berbeda, menurut pandangan saya. Pengaruh Jokowi akan terasa mungkin lebih kuat di Jawa Tengah ketimbang Jakarta.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Ketua Bawaslu RI: Papua Rawan Pelanggaran Pilkada 2024 – Espos.id

    Ketua Bawaslu RI: Papua Rawan Pelanggaran Pilkada 2024 – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi pilkada.

    Esposin, JAKARTA — Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, enam provinsi di Papua rawan atau mudah menimbulkan gangguan keamanan, serta pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

    Ia mengungkapkan, semua provinsi di pulau tersebut menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu menjelang maupun pada hari pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024, Rabu (27/11/2024). 

    Promosi
    Pengusaha Dimudahkan dengan Dana Cair Hingga 4 Kali Sehari di BRIMerchant

    “Semua wilayah Papua itu menjadi perhatian tersendiri juga untuk masalah-masalah kerawanan, karena pasti daerah itu banyak kerawanannya,” kata Rahmat di Jakarta, Rabu (20/11/2024). 

    Bawaslu baru saja pada hari ini memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan.

    “Kami juga tadi baru saja berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, berkomunikasi dengan Pj Gubernur dan juga forum komunikasi pimpinan daerah,” ujar dia sebagaimana dilansir Antara. 

    Rahmat menambahkan, untuk mengantisipasi, kerawanan yang mungkin bisa terjadi, Bawaslu RI telah memperkuat koordinasi dengan Bawaslu provinsi hingga kabupaten/kota.

    Masalah-masalah pelanggaran yang mungkin bisa terjadi, di antaranya, bagi-bagi uang (money politics) oleh oknum pada saat hari pencoblosan, hingga pembagian sembako pada masa tenang nanti.

    Selain itu, tambah dia, daerah yang ada kotak/kolom kosong yang berarti calon tunggal juga kami intensifkan pengawasannya.

    Begitu juga dengan daerah yang pasangan calon kepala daerah cuma dua seperti yang ada banyak di Jawa Tengah dan lain-lain.

    “Daerah-daerah seperti itu tentu kerawanannya tinggi,” ujar Ketua Bawaslu tersebut.

    Rahmat mengemukakan, dari sisi keamanan, Papua juga sangat rawan. Sebab, ancaman dari kelompok separatis bersenjata atau yang memang ingin mengacaukan keamanan yang ada di masing-masing provinsi itu bisa saja terjadi.

    Saat ini Indonesia sedang bersiap menuju masa pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

    KPU RI pada akhir September 2024 mengumumkan ada sebanyak 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Bawaslu Usut Dugaan Pidana Pemilu Paslon Bupati Polman Samsul Mahmud-Andi Nursami

    Bawaslu Usut Dugaan Pidana Pemilu Paslon Bupati Polman Samsul Mahmud-Andi Nursami

    POLMAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta jajarannya di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menelusuri dugaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Samsul Mahmud dan Andi Nursami.

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya belum mendapatkan informasi awal terkait dugaan tersebut. “Teman-teman Bawaslu Polewali Mandar, Polman, yang melakukan penerusannya,” kata Bagja dikutip Inilah, Kamis 21 November 2024.

    Sementara itu, Bawaslu Polman bakal menggelar rapat sentra gakkumdu, guna menelusuri dugaan politik uang yang dilakukan oleh calon bupati dan wakil bupati Samsul Mahmud dan Andi Nursami.

    Dalam surat undangan yang beredar, rapat itu akan mengundang pihak kepolisian, kejaksaan dan unsur Bawaslu itu sendiri pada Kamis, hari ini 21 November 2024, di Kantor Bawaslu Kabupaten Polman.

    “Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 dengan daftar nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/30.05/XI/2021, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar akan melaksanakan rapat pembahasan pertama Sentra Gakkumdu,” tulis keterangan surat tersebut yang ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Polman Harianto, dilihat Rabu 20 November 2024.

    Diketahui, paslon Samsul Mahmud dan Andi Nursami dilaporkan ke Bawaslu setempat lantaran diduga melakukan politik uang. Hal itu terungkap oleh seorang warga bernama Desi yang mengadukan dugaan tersebut ke Bawaslu setempat.

    Ia datang ke Bawaslu dengan membawa serta bukti video berdurasi singkat, yang menampilkan seseorang sedang mengeluarkan uang dari sebuah amplop lembaran Rp. 100.000 dan Rp. 50.000, transaksi yang tampaknya berhubungan dengan praktik politik uang.

  • Polda Metro Jaya Gelar Doa Bersama Pilkada Damai, 3 Cagub-Cawagub Hadir

    Polda Metro Jaya Gelar Doa Bersama Pilkada Damai, 3 Cagub-Cawagub Hadir

    Jakarta –

    Polda Metro Jaya menggelar doa bersama dalam rangka menjelang Pilkada 2024 di Masjid Al-Kautsar, Jakarta Selatan. Doa bersama bertujuan menjaga keamanan dalam Pilkada Jakarta 2024.

    “Polda Metro Jaya melaksanakan doa bersama dalam rangka cooling system, dalam upaya yang dilakukan oleh Polri untuk sistem pendinginan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary, di Masjid Al-Kautsar, Kamis (21/11/2024).

    Ade Ary mengatakan Pilkada Jakarta harus dilaksanakan dengan aman dan damai. Sehingga dibutuhkan kerja sama semuanya melalui doa bersama.

    “Dibutuhkan kerja sama kita semua dan berdoa bersama. Sehingga kegiatan ini diharapkan mampu menyejukkan,” sebutnya.

    Ade Ary menyebut ketiga pasangan calon (paslon) Pilgub Jakarta hadir, serta jajaran KPU dan Bawaslu Jakarta juga hadir. Mereka memberi pesan agar pilkada bisa berjalan aman.

    “Forkopimda hadir, pasangan calon gubernur DKI hadir, Ketua KPU DKI hadir, Ketua Bawaslu DKI hadir, semuanya memberikan imbauan yang menyejukkan, yang mengedukasi kepada masyarakat untuk ayo sama-sama kita jaga Jakarta ini tempat kita tinggal, mencari nafkah, hidup, harus aman,” ungkapnya.

    “Bapak Kapolda Metro Jaya mengingatkan kami jajaran untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan harus bisa mengamankan Jakarta dan beberapa daerah di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” imbuhnya.

    (rdh/rfs)

  • Terpopuler, Pram-Doel unggul hingga cuaca ekstrem fenomena MJO di RI

    Terpopuler, Pram-Doel unggul hingga cuaca ekstrem fenomena MJO di RI

    DKI Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, elektabilitas Pram-Doel lebih unggul dari dua paslon lain hingga RI berpotensi dilanda cuaca ekstrem fenomena MJO sampai 25 November. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Elektabilitas Pram-Doel lebih unggul dari dua paslon lain

    Hasil survei Indopolling Network menunjukkan elektabilitas pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub-cawagub) DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) lebih unggul dibandingkan dua pasangan calon lainnya.

    Berdasarkan hasil simulasi pilihan tertutup tanpa kartu bantu, elektabilitas Pram-Doel mencapai angka 47,3 persen, diikuti pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di angka 39,4 persen. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Pemerintah bakal siapkan 2.700 rumah untuk penyintas erupsi Lewotobi

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah bakal menyiapkan sekitar 2.700 rumah bagi para penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

    Pembangunan hunian tetap itu akan memerlukan waktu sekitar 5,5 bulan. Pemerintah saat ini tengah memetakan wilayah mana saja yang akan menjadi lokasi pembangunan hunian tersebut. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Bawaslu: Putusan terkait Presiden kampanye tak perlu surat Kemensetneg

    Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa keputusan terkait video Presiden Prabowo Subianto yang mengampanyekan pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam Pilkada Jateng 2024, tidak perlu menunggu surat keterangan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Bawaslu memutuskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak melanggar peraturan kampanye terkait video singkat, saat mengajak warga Jawa Tengah (Jateng) untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada 2024. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Deplu Filipina pastikan Mary Jane Veloso tetap selesaikan hukuman

    Departemen Luar Negeri Filipina memastikan bahwa Pemerintah Filipina dan Indonesia telah melakukan diskusi dan negosiasi supaya terpidana mati kasus penyelundupan narkotika, Mary Jane Veloso, dapat menyelesaikan hukumannya di Filipina. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠RI berpotensi dilanda cuaca ekstrem fenomena MJO sampai 25 November

    Sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai petir dan angin kencang sampai dengan 25 November, berdasarkan analisa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kondisi ini diperkuat adanya fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO).

    BMKG memprediksi pergerakan aktivitas konveksi MJO tersebut sampai 25 November dapat memicu hujan lebat disertai petir di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, dan Lampung bagian barat, Banten, Jabodetabek, Jakarta bagian selatan, Jawa Barat bagian selatan, D.I Yogyakarta, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024 Nasional 21 November 2024

    Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024 Nasional 21 November 2024

    Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aparatur sipil negara kembali diingatkan untuk menjaga netralitasnya selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, yang pelaksanaannya kurang dari sepekan.
    Tak hanya untuk mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil,
    netralitas ASN
    juga diperlukan untuk memastikan kontestasi calon kepala daerah selaras dengan harapan semua pihak untuk mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik.
    Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima RI,
    Megawati
    Soekarnoputri, mengaku mendengar banyak laporan terkait pengerahan institusi negara untuk memaksa rakyat mendukung salah satu pasangan calon tertentu, dengan iming-iming sembako gratis hingga uang.
    Padahal, praktik semacam itu masuk dalam kategori pelanggaran politik uang.
     
    “Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari
    money politics
    ,” kata Megawati melalui tayangan video yang diputar saat Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan konferensi pers terkait Pilkada serentak di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
    Soal dugaan pelanggaran netralitas ASN, secara terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengakui bahwa pihaknya menerima ratusan laporan masyarakat terkait itu.
    “Memang sejak isu netralitas ini diangkat kami mendapat banyak laporan, 300 lebih laporan,” kata Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
    Ia pun memastikan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti. Apalagi, pelaksanaan pilkada akan digelar kurang dari sepekan. 
    Di sisi lain, politikus Partai Amanat Nasional itu juga mengingatkan kepada para kepala daerah yang menjadi calon petahana pada pilkada agar tidak merotasi bawahannya demi kepentingan politik.
    “Enggak boleh begitu, kembali langsung main copot main geser, semua ada aturannya, apalagi kalau mencopot atau menggeser ini dikarenakan ada faktor politik karena mendukung atau tidak mendukung enggak boleh,” ujar Bima.
    Menurut dia, laporan yang diterima Kemendagri terkait dengan beberapa kasus yang terindikasi pelanggaran netralitas ada di wilayah Buton Selatan dan Gayo Luwes, Sumatera Utara.
    Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjaga netralitas dalam menjalankan fungsi pengawasan saat pilkada sebaik mungkin.
    “Saya ingin mengajak Bapak-Ibu semua untuk terus menjaga situasi kondusif ini, untuk terus menjaga netralitas,” kata Gibran saat memberi arahan dalam acara Konsolidasi Nasional dan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan 2024 di Monumen Nasional (Monas), Rabu (20/11/2024).
    “Sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan lancar dan bisa menghasilkan para pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan dan pilihan rakyat,” ucapnya.
    Megawati mengingatkan bahwa ASN yang tidak netral bisa dikenai sanksi denda maupun pidana sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-22 Tahun 2024.
    “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta,” ujar Megawati membacakan isi Undang-Undang.
    Dengan landasan hukum tersebut, Megawati meminta seluruh rakyat Indonesia tak perlu ragu dan takut dalam menghadapi berbagai intimidasi.
    “Siapa pun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” ucap Megawati.
    Terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana meyakini, seluruh prajurit TNI akan menjaga netralitas dalam pelaksanaan
    Pilkada 2024
    .
    Ia menyebut, netralitas TNI sudah tetap dan tidak bisa diganggu gugat.
    “Dalam gelaran Pilkada serentak ini koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati, sebagaimana yang disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada berbagai kesempatan,” kata Kadispenad kepada wartawan, Rabu.
    Sementara Polri menyinggung putusan MK yang menambahkan frasa baru dalam Pasal 188 UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015.
    Penambahan ini terkait sanksi pidana bagi anggota Polri dan TNI yang terbukti terlibat dalam cawe-cawe atau memihak salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah.
    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmen Polri untuk menjaga profesionalisme dan netralitas dalam setiap tahapan Pemilu 2024.
    “Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan Pemilu 2024,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Senin (18/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Subianto Tidak Langgar Aturan Kampanye, Ini Penjelasan Bawaslu

    Prabowo Subianto Tidak Langgar Aturan Kampanye, Ini Penjelasan Bawaslu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menegaskan bahwa Presiden diperbolehkan untuk berkampanye selama pemilu, asalkan memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan pemilu. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024.

    “Pejabat negara, termasuk Presiden, boleh ikut kampanye, tetapi harus mengajukan izin dan mematuhi peraturan yang berlaku,” ujar Lolly dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Dua Syarat Utama untuk Presiden Saat Kampanye
    Menurut Lolly, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh Presiden saat mengikuti kampanye:

    Tidak menggunakan fasilitas jabatan, kecuali fasilitas pengamanan sesuai peraturan yang berlaku.

    Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

    Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) PP 32/2018, yang telah diperbarui dengan PP 53/2023. “Hari libur dapat digunakan untuk kampanye tanpa memerlukan cuti tambahan,” tambah Lolly.

    Lolly mengomentari video kampanye singkat Presiden Prabowo Subianto yang mengajak warga Jawa Tengah mendukung pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2024.

    Berdasarkan pemeriksaan Bawaslu, video yang diambil pada hari Minggu, 3 November 2024, tidak melanggar aturan karena dilakukan di hari libur. Selain itu, pengunggahan video ke media sosial pada 9 November juga sesuai dengan jadwal kampanye yang berlaku, yakni 25 September hingga 23 November 2024.

    “Semua ketentuan waktu sudah dipenuhi, sehingga tidak ada pelanggaran dalam kasus ini,” ujar Lolly.

    Lolly menekankan pentingnya mengikuti aturan untuk menjaga integritas proses pemilu. Dengan mematuhi dua ketentuan utama, Presiden sebagai pejabat negara tetap bisa mendukung kandidat tertentu tanpa melanggar aturan.