Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • Jelang Masa Tenang Pilkada, Bawaslu KBB Petakan Potensi Kerawanan

    Jelang Masa Tenang Pilkada, Bawaslu KBB Petakan Potensi Kerawanan

    JABAR EKSPRES  – Ratusan Pengawas Pemilu mulai bersiaga melakukan pemantauan potensi pelanggaran pada tahapan masa tenang, pencoblosan, hingga rekapitulasi suara.

    Mereka bakal bersiaga 24 jam mengawasi tahapan masa tenang untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman, damai, dan sesuai peraturan yang berlaku.

    Diketahui, sejak tanggal 24-26 November 2024 Pilkada Serentak masuk tahapan masa tenang. Para kontestan serta masyarakat luas wajib menghentikan seluruh kegiatan kampanye. Selain itu, seluruh alat peraga kampanye (APK) baik jenis konvensional dan digital wajib untuk diturunkan.

    “Menjelang masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara pada Pemilihan Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tadi menggelar Apel Siaga Pengawasan. Jadi ratusan pengawas tingkat kecamatan hingga desa harus memastikan tidak ada lagi kegiatan kampanye di masa tenang mualai besok,” kata Ketua Bawaslu Bandung Barat, Riza Nasrul Falah Sopandi, Sabtu 23 November 2024.

    Menurutnya, patroli lapangan serta digital bakal ditingkatkan karena ada larangan untuk kampenye di masa tenang. Selain itu, para pengawas akan intens memantau pelanggaran lainnya yang kerap terjadi di masa tenang seperti praktik politik uang hingga netralitas aparat negara. Pihaknya, meminta masyarakat ikut aktif untuk melakukan pengawasan.

    “Kita di masa tenang ini kita standby laporan 24 jam. Jadi bisa langsung melapor kalau di masa renang ini ada indikasi potensi pelanggaran,” jelas Riza.

    Bawaslu telah melakukan pemetaan TPS rawan bencana dan rawan pelanggaran di seluruh kecamatan Bandung Barat. Dari 2.526, tercatat ada 49 TPS masuk kategori rawan. Namun rata-rata potensi kerawanannya berupa ancaman bencana alam dan sulit akses.

    “Kita sudah petakan TPS rawan itu ada 42. Tapi rata-rata jenis kerawanannya itu dari bencana alam dan sulit akses. Kalau kerawanan konflik dan pelangagaran itu hanya beberapa saja,” ungkapnya.

    Riza telah menekankan kepada KPU dan para pengawas di wilayah untuk memantau dengan ketat pelaksanaan pencoblosan di puluhan TPS rawan itu. Jika ada hambatan dalam proses distribusi atau pelaksanaan terganggu bencana, para pengawas harus sigap melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

    “Mengingatkan jika ada hal tidak di inginkan dan harus disepakati cara penyelesaiannya. Misalkan kondisi hujan harus seperti apa itu harus dikoordinasikan dengan stackholder setempat ada Babinkamtibmas Babinsa dan sebagainya,” tandasnya. (Wit)

  • Bawaslu Pamekasan Petakan 432 Titik Rawan di Pilkada 2024

    Bawaslu Pamekasan Petakan 432 Titik Rawan di Pilkada 2024

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sebanyak 432 titik dari total sebanyak 1.270 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pamekasan, masuk katagori rawan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Jumlah titik rawan tersebut ditetapkan dengan beragam indikator berbeda, dan hampir tersebar di seluruh kecamatan berbeda di Pamekasan, termasuk di kecamatan Pademawu, maupun kecamatan Pamekasan (Kota).

    “Angka potensi rawan tersebar di 189 TPS di empat kecamatan berbeda, yakni Pademawu, Pamekasan, Pasean dan Waru. Indikatornya pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat alias TMS, baik karena meninggal dunia, alih status TNI-Polri, serta pencabutan hak pilih berdasar keputusan pengadilan,” kata Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Umbara Tirta Firdaus, Sabtu (23/11/2024).

    Katagori rawan lainnya tercatat dengan indikator kendala aliran listrik di lokasi TPS, tersebar di sebanyak 57 titik berbeda. “Angka ini tersebar di lima kecamatan berbeda, yakni Pagantenan, Palengaan, Pasean, Proppo, dan Waru,” ungkapnya.

    “Selain itu terdapat sebanyak 29 TPS dengan katagori pemilih tambahan atau DPTb, tersebar di empat kecamatan berbeda, yakni Pademawu, Pagantenan, Palengaan, dan Pamekasan (Kota). Termasuk 27 TPS rawan karena kendala jaringan internet di lokasi TPS, yakni Palengaan, Pasean, Proppo, dan Waru,” imbuhnya.

    Termasuk juga indikator riwayat keterlambatan distribusi logistik pungut hitung di lokasi TPS. “Indikator ini terindikasi di 24 titik di tiga kecamatan berbeda, yakni Pasean, Proppo dan Waru,” sambung Sukma.

    “Indikator lainnya ada riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pungut hitung saat proses pemilihan di 22 TPS. Termasuk riwayat logistik rusak saat pemilihan di 21 TPS di Palengaan, Pasean, Proppo dan Waru,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, juga terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang (PSU), tersebar di 15 TPS berbeda di kecamatan Palengaan, dan Proppo. “Indikasi lainnya 10 TPS dengan riwayat penyelenggara di luar domisili TPS, yakni di kecamatan Larangan, Pademawu dan Tlanakan,” imbuhnya.

    “Terdapat juga 10 TPS terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT TPS di Pademawu, Pamekasan, Proppo dan Tlanakan. Termasuk juga 10 TPS dengan indikator sulit dijangkau, baik secara geografis maupun cuaca, yakni Pagantenan, Palengaan, Pasean dan Waru,” beber Sukma.

    Sementara beberapa titik rawan lainnya berada di bawah angka 10 katagori TPS rawan dalam pelaksanaan pesta demokrasi. “6 TPS terletak didekat rumah pasangan calon, yakni di Batumarmar, Pagantenan, dan Pamekasan. 6 TPS lainnya di lokasi khusus di Pagantenan, Palengaan dan Pamekasan,” imbuhnya.

    “Sementara 6 TPS dengan tiga indikator berbeda meliputi 2 TPS dengan indikasi praktik pemberian uang atau materi saat kampanye di kecamatan Pamekasan, 2 TPS dengan riwayat rawan tindak kekerasan di Proppo dan Tlanakan, serta 2 TPS didirikan di lokasi rawan bencana di Pamekasan dan Pasean,” jelasnya.

    Lebih lanjut ditegaskan, indikator riwayat kerawanan TPS tersebut mengacu pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu, serta berdasar laporan selama masa kampanye pilkada. “Ratusan titik rawan ini berdasar rekap hasil pemilu maupun laporan selama tahapan masa kampanye pilkada serentak di Pamekasan,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Bawaslu Jakut turun ke sekolah perkuat pengawasan pemilu

    Bawaslu Jakut turun ke sekolah perkuat pengawasan pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara turun ke sejumlah sekolah untuk memperkuat pengawasan Pilkada DKI Jakarta 2024 sebagai upaya pengawasan partisipatif yang melibatkan pemilih pemula melalui “Bawaslu Goes To School.

    “Generasi muda adalah kekuatan besar dalam proses demokrasi, sebagai pemilih pemula memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agar pemilu berjalan dengan jujur, adil dan tanpa kecurangan,” kata anggota Bawaslu Jakarta Utara Muhamad Sobirin di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, pelibatan pemilih pemula dalam pengawasan pemilihan sangat penting dalam upaya mencegah pelanggaran pemilu seperti politik uang, hoaks atau kampanye hitam.

    Ia menjelaskan, “Bawaslu Goes To School” bertujuan untuk memberikan edukasi langsung kepada para pemilih pemula tentang fungsi dan peran Bawaslu dalam mengawasi Pilkada
    ​​​​serta cara mereka dapat berpartisipasi secara aktif.

    “Para siswa diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis pelanggaran pemilu yang sering terjadi dan langkah-langkah yang bisa diambil jika mereka menemukan adanya kecurangan,” kata dia.

    Anggota Bawaslu Jakarta Utara, Ronald Reagen berharap pemilih pemula, khususnya di wilayah Jakarta Utara, semakin kritis dan peduli terhadap proses pemilihan yang bersih dan transparan.

    “Kami butuh pemuda yang berani bertindak, bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga sebagai pengawas yang aktif dalam menjaga pemilihan tetap sesuai aturan,” katanya.

    Ia mengatakan “Bawaslu Goes To School”
    merupakan inisiatif dari Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pengawasan pemilu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • 60 Hari Sapa Masyarakat, Risma-Gus Hans Punya Solusi Konkret Atasi Masalah Jawa Timur

    60 Hari Sapa Masyarakat, Risma-Gus Hans Punya Solusi Konkret Atasi Masalah Jawa Timur

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), telah menghabiskan 60 hari terakhir turun langsung ke masyarakat di seluruh penjuru Jawa Timur. 

    Melalui kampanye ini, mereka tidak hanya memaparkan visi dan misi, tetapi juga menyerap berbagai aspirasi langsung dari seluruh elemen masyarakat. 

    Dari kalangan petani, nelayan, guru, pedagang, dan elemen masyarakat lainnya tersebut, paslon yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura ini mendapat gambaran nyata tentang permasalahan yang dihadapi warga Jawa Timur.  

    Risma-Gus Hans menemukan berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan. Keluhan terbesar berasal dari sektor pertanian. 

    Risma menjelaskan bahwa hampir di seluruh wilayah yang dia kunjungi, selain irigasi, petani mengeluhkan mahalnya harga pupuk dan rendahnya harga jual hasil panen.  

    “Saat petani membutuhkan pupuk, harganya mahal. Namun, ketika hasil panen dijual, harga yang diterima sering kali tidak sebanding dengan biaya produksi. Ini masalah mendasar yang harus kita selesaikan,” ungkap Risma di Surabaya, Sabtu (23/11/2024).

    Mantan Mensos RI tersebut juga menyoroti pentingnya pengelolaan air untuk mendukung pertanian. 

    Jawa Timur, menurut Risma, memiliki permasalahan serius terkait distribusi air. Di beberapa wilayah, kekeringan menjadi ancaman utama, sementara di tempat lain banjir melanda.  

    “Kita harus memperbaiki manajemen infrastruktur pengelolaan air. Saya rencanakan normalisasi sungai, pembangunan pintu air, dan pemanfaatan waduk agar petani tetap bisa menanam hingga tiga kali setahun,” paparnya.  

    Tidak hanya sektor pertanian, nelayan juga menghadapi persoalan besar. Modal yang tinggi sering kali memaksa mereka berutang untuk melaut, sehingga hasil tangkapan lebih banyak digunakan untuk melunasi pinjaman.  

    “Ini adalah siklus yang harus kita putus. Kita akan membantu nelayan dengan program pinjaman berbunga rendah dan menciptakan sistem yang mempermudah akses pasar,” imbuh Risma.  

    Di bidang pendidikan, Risma mengungkapkan banyak orangtua mengeluhkan biaya sekolah yang mahal hingga mengakibatkan ijazah anak-anak mereka ditahan. Ada pula persoalan jarak sekolah yang jauh, sehingga anak-anak harus dipondokkan jauh dari keluarga.  

    “Solusinya adalah memastikan pendidikan gratis hingga SMA sederajat. Selain itu, kami akan meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya di sekolah-sekolah berbasis agama,” tegasnya.  

    Risma juga menemukan bahwa banyak sekolah madrasah menghadapi kendala terkait izin operasional yang tumpang tindih. Kondisi ini, menurutnya, harus segera diselesaikan agar para siswa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terganjal birokrasi.  

    Sementara itu, infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama Gus Hans. Ia menyoroti masalah kemacetan di beberapa daerah, seperti Situbondo, serta kondisi jalan pegunungan yang berbahaya.  

    “Untuk daerah pegunungan, kami akan membangun terowongan agar transportasi lebih aman dan efisien. Sedangkan untuk wilayah pesisir, kami akan membangun tanggul laut yang juga berfungsi sebagai jalan,” ujar Gus Hans.  

    Transportasi antar pulau juga menjadi fokus mereka. Menurut Gus Hans, banyak pulau-pulau kecil di Jawa Timur yang masih sulit diakses, baik untuk angkutan orang maupun barang.  

    “Kami ingin menyediakan layanan transportasi multifungsi yang bisa mengangkut barang, kendaraan, dan orang sekaligus. Bahkan kami rencanakan fasilitas kesehatan di dalam transportasi ini, seperti ruang untuk dokter, sehingga layanan kesehatan bisa menjangkau pulau-pulau kecil,” jelasnya.  

    Masalah kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian pasangan ini. Risma mencatat bahwa banyak warga di daerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan, seperti cuci darah atau terapi lainnya.  

    “Kami menemukan ada 14 daerah yang tidak bisa memenuhi Universal Health Coverage (UHC). Kami akan usahakan agar semuanya tercover melalui APBD provinsi dan layanan BPJS,” kata Risma.  

    Selain itu, mereka juga memperhatikan persoalan disabilitas. Risma mengungkapkan, di beberapa daerah ditemukan banyak anak dengan disabilitas akibat paparan zat berbahaya dalam air minum.  

    “Kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas air di daerah-daerah tersebut. Selain itu, kami juga akan mendukung pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas melalui program kewirausahaan,” imbuh Risma.  

    Risma dan Gus Hans juga sepakat untuk memperbaiki sistem perizinan di tingkat provinsi. Untuk mempermudah pelayanan, mereka berencana menghadirkan sistem Pelayanan Terpadu yang berbasis online.  

    “Namun, bagi yang tidak memiliki akses internet, kami akan menyediakan layanan offline di desa-desa. Kami juga siapkan free Wi-Fi untuk wilayah-wilayah yang membutuhkan,” papar Risma.  

    Komitmen mereka untuk dekat dengan masyarakat tidak hanya dalam kampanye. Jika terpilih, Risma dan Gus Hans berencana tidak hanya berkantor di Surabaya, tetapi juga di berbagai daerah di Jawa Timur.  

    “Kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat. Dengan begitu, permasalahan bisa diselesaikan lebih cepat,” tegas Risma.  

    Sementara itu, Gus Hans menyampaikan permintaan maaf kepada pasangan calon lain jika selama masa kampanye ada hal-hal yang tidak berkenan.  

    “Kami hanya ingin masyarakat tercerahkan untuk memilih berdasarkan fakta dan kebutuhan mereka, bukan sekadar kesamaan organisasi atau latar belakang,” tutur Gus Hans.  

    Dia juga berterima kasih kepada semua pihak, termasuk kepolisian, KPU, dan Bawaslu, yang telah menjaga jalannya kampanye dengan baik.  

    “Kami akan terus berusaha menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur melalui berbagai program, seperti Resik-resik Jatim. Ini semua tidak akan terjadi tanpa kebersihan hati dan niat tulus untuk mensejahterakan rakyat,” ujarnya.  

    Risma dan Gus Hans kini memasuki masa-masa akhir kampanye dengan optimisme tinggi. Mereka yakin bahwa dukungan masyarakat Jawa Timur akan membawa mereka untuk mewujudkan program-program konkret demi kesejahteraan bersama. 

    Risma pun minta doa dan dukungan dari seluruh warga Jawa Timur untuk memilih pasangan nomor urut 3 pada 27 November mendatang.  

    Lebih lanjut, Selama masa kampanye, Risma dan Gus Hans memiliki pendekatan berbeda. Keduanya sering kali bergerak secara paralel di lokasi yang berbeda untuk mengoptimalkan waktu. 

    “Kami sengaja tidak selalu bersama karena ingin menjangkau lebih banyak wilayah. Bahkan ada beberapa daerah yang saya kunjungi hingga tiga atau empat kali karena undangan warga,” pungkas Risma

  • Bawaslu Natuna imbau tim paslon singkirkan APK secara mandiri

    Bawaslu Natuna imbau tim paslon singkirkan APK secara mandiri

    APK paslon Bupati dan Wakil Bupati Natuna (ANTARA/Muhamad Nurman)

    Bawaslu Natuna imbau tim paslon singkirkan APK secara mandiri
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 23 November 2024 – 07:47 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau mengimbau tim pasangan calon (paslon) pilkada secara mandiri menyingkirkan alat peraga kampanye (apk) dari tempat pemasangan selama ini menyusul tiba masa tenang pilkada pada 24-26 November 2024.

    Komisioner Bawaslu Kabupaten Natuna Sudarsono dikonfirmasi dari Natuna, Jumat (22/11), mengatakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, kampanye berakhir pada Sabtu (23/11), pukul 23.59 WIB.

    Dengan demikian, kata dia, pada Minggu (24/11) telah memasuki masa tenang atau masa yang tidak boleh digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilihan lagi.

    “Pada masa tenang APK sudah tidak boleh terlihat lagi dan harus dibersihkan,” ucap dia.

    Pada kesempatan terpisah, komisioner KPU Kabupaten Natuna Tomi Yanto mengatakan pada Jumat (22/11) pihaknya telah mengagendakan rapat koordinasi penanganan APK setelah tahapan kampanye berakhir.

    Pihaknya telah mengundang para pemangku kepentingan terkait dan tim masing-masing pasangan calon.

    “Hari kita rapat koordinasi sekitar 16.00 WIB nanti,” ucap dia.

    Ia menjelaskan APK yang mereka fasilitasi akan ditangani pada masa tenang, namun untuk APK yang tidak mereka fasilitasi diharapkan disingkirkan oleh tim paslon.

    “APK yang KPU fasilitasi akan kami bersihkan, untuk APK dari paslon timnya yang akan membersihkannya,” ujar dia.

    Ia menerangkan apabila pada masa tenang masih ada APK yang terpasang, mereka akan berupaya untuk membersihkannya.

    “Ketika ditemukan APK pada 24 November, akan kami tertibkan semua,” ucap dia.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna memfasilitasi pembuatan APK Pilkada 2024 di wilayah setempat.

    Tomi Yanto mengatakan APK merupakan semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program atau informasi lainnya dari pasangan calon pilkada. Alat peraga kampanye yang difasilitasi, meliputi baliho, spanduk, dan umbul-umbul.

    Dia menjelaskan KPU tidak hanya mencetak melainkan juga memfasilitasi pemasangan, merawat, dan menyingkirkan APK kedua pasangan calon.

    Sumber : Antara

  • Penegak hukum dan penyelenggara Pilkada DKI diminta adil

    Penegak hukum dan penyelenggara Pilkada DKI diminta adil

    Jakarta (ANTARA) – Calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut tiga (3), Pramono Anung – Rano Karno meminta penegak hukum dan penyelenggara Pilkada DKI seperti Bawaslu dan KPU untuk berlaku adil kepada para pasangan calon (paslon).

    “Dalam kesempatan ini saya juga meminta memohon kepada siapapun aparat penegak hukum, pemerintah seperti KPU, Bawaslu harus berlaku adil,” kata Pramono dalam kampanye akbar di Stadion Madya GBK Jakarta, Sabtu.

    Pramono menyampaikan secara khusus kepada aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan demokrasi Jakarta yang sudah berjalan dengan baik.

    Dia menambahkan, momen yang tak terlupakan adalah saat berkeliling Jakarta untuk melakukan belanja masalah.

    Mantan Sekretaris Kabinet itu menilai momen Pilkada DKI ini menjadi kesempatan para warga Jakarta untuk memilih pemimpin ke depan.

    Dia menegaskan pasangan nomor urut 3 berjanji untuk terus melayani masyarakat Jakarta.

    “Tanggal 27, mari kita bersama-sama nanti akan merayakan kemenangan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Doel,” ujarnya.

    Dalam akhir keterangannya, Pramono Anung bersama Rano Karno atau Bang Doel menyatakan optimis Pilkada DKI digelar satu putaran.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Selebaran Hoaks Serang MULIA, Tim Hukum Minta Bawaslu Usut Tuntas Pelakunya

    Selebaran Hoaks Serang MULIA, Tim Hukum Minta Bawaslu Usut Tuntas Pelakunya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Informasi bohong alias hoaks semakin merajalela menjelang hari pemilihan Pilwalkot Makassar 2024 pada Rabu, 27 November mendatang. Serangan hoaks kerap kali dialamatkan kepada kandidat dengan elektabilitas tertinggi.

    Terbaru, selebaran mengatasnamakan MULIA beredar di sejumlah titik di Makassar, utamanya di masjid. Selebaran itu berisi ajakan sekaligus klaim MULIA pasti menang. Tertera pula pernyataan bahwa masyarakat Makassar bodoh jika tidak pilih MULIA.

    Tim Hukum MULIA, Juhardi, menyampaikan hal itu lagi-lagi merupakan serangan hoaks yang ditujukan untuk menjatuhkan jagoannya. Olehnya itu, pihaknya tidak bakal tinggal diam. Tim Hukum MULIA bergerak cepat melaporkan sekaligus menyampaikan surat klarifikasi ke Bawaslu Makassar.

    Dalam surat klarifikasi yang dimasukkan pada 22 November 2024, Juhardi menyampaikan pihaknya mendapatkan informasi selebaran itu dibagikan di sedikitnya 4 titik. Masing-masing yakni di Masjid Agung 45, Masjid Jannatul Firdaus, Masjid HM Asyik, dan masjid di Pantai Losari.

    Serangan hoaks itu dilakukan secara masif, dan diduga memanfaatkan anak di bawah umur sebagian pembaginya. Ia menyebut ada salah satu pelaku pembagi yang berhasil diamankan. Pelaku ini mengaku bertiga melakukannya, dimana dirinya diberi honor Rp50 ribu oleh orang yang tidak dikenal.

    Juhardi menekankan pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk Bawaslu Makassar. Pihaknya pun meminta agar Bawaslu maupun pihak terkait turun tangan untuk mengusut tuntas pelakunya dan memastikan tidak terulang. Terlebih, sudah akan memasuki masa tenang dan bahkan hari pemilihan.

  • Isu Politik Terkini: Anies Baswedan Dukung Pramono-Rano hingga Kampanye Akbar Jeje Govinda-Asep Ismail

    Isu Politik Terkini: Anies Baswedan Dukung Pramono-Rano hingga Kampanye Akbar Jeje Govinda-Asep Ismail

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi perbincangan hangat pembaca, Jumat (22/11/2024). Anies Baswedan yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno menjadi isu politik terkini yang menjadi perhatian pembaca.

    Isu politik lainnya yang juga menarik fokus pembaca, yakni kampanye akbar Jeje Govinda-Asep Ismail yang dimeriahkan Dewa 19, swing voters Pilgub Jateng 2024 yang masih tinggi, Bawaslu yang akan melakukan patroli siber pada masa tenang Pilkada 2024, hingga Golkar yang menegaskan SK kepengurusan partai sah.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Dukungan Anies Baswedan kepada Pramono-Rano Bakal Pengaruhi Swing Voters Kalangan Terdidik
    Dukungan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara terbuka ke pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pramono-Rano) dinilai bakal memengaruhi swing voters atau pemilih mengambang dari kalangan rasional dan terdidik. Dukungan tersebut bisa menarik swing voters versi survei Litbang Kompas sebanyak 23,8%.

    Hasil survei Litbang Kompas dilakukan pada 20-25 Oktober 2024 menunjukkan elektabilitas Pramono-Rano bersaing ketat dengan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono. Elektabilitas Pramono-Rano 38,3%, RK-Suswono 34,6%, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,3%.

    Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga, masuknya Anies berpotensi mempertebal selisih elektabilitas Pramono-Rano dengan RK-Suswono. Alasannya, dukungan Anies kepada Pramono-Rano berpeluang dapat memengaruhi pemilih rasional dan terdidik untuk memilih paslon yang didukungnya.

    2. Dimeriahkan Dewa 19, Kampanye Akbar Jeje Govinda-Asep Ismail di Bandung Barat Dihadiri Ribuan Warga
    Pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat nomor urut 2, Jeje Ritchi Ismail atau dikenal sebagai Jeje Govinda bersama Asep Ismail, menggelar kampanye akbar terakhir sebelum masa tenang, pada Jumat (22/11/2024). Kampanye Jeje Govinda-Asep Ismail bertema “Konser Bandung Barat Berjamaah” ini berlangsung meriah di Lapangan Pangelajar, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), meski hujan deras mengguyur.

    Kampanye akbar Jeje Govinda-Asep Ismail tersebut dimeriahkan oleh penampilan band legendaris Dewa 19 feat Virzha dan dihadiri ribuan warga serta pendukung pasangan yang mengusung jargon “Berjamaah”. Tak hanya itu, sejumlah selebritas seperti Nagita Slavina, Mamah Amy (ibunda Raffi Ahmad), Alshad Ahmad, Nisa Ahmad, dan Syahnaz Sadiqah juga turut hadir memeriahkan acara.

    3. Swing Voter Pilgub Jateng Besar, Andika: Saya Berharap Mereka Memilih Tanpa Tekanan
    Angka swing voters Pilgub Jateng 2024 cukup besar berdasarkan hasil survei. Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa berharap jangan ada tekanan kepada pemilih mengambang itu untuk menentukan pilihannya saat pencoblosan pada 27 November nanti.    

    Andika Perkasa mengungkap beberapa alasan yang membuat angka swing voters Pilgub Jateng yang masih cukup besar.

    4. Bawaslu Akan Gelar Patroli Pengawasan pada Masa Tenang Pilkada 2024
    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengadakan patroli pengawasan selama masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tujuan dari patroli pengawasan Bawaslu ini untuk memastikan agar masa tenang dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

    Sebagai informasi, patroli pengawasan masa tenang akan dilaksanakan pada H-3 sebelum pemungutan suara pilkada, yaitu dari 23 hingga 26 November 2024.

    Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan patroli ini akan melibatkan panitia pengawas pemilihan di tingkat kecamatan (panwascam) serta aparat keamanan, dan juga mengajak tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan patroli.

    5. Tegaskan SK Kepengurusan Golkar di Bawah Bahlil Sudah Final, Idrus: Mari Bersatu
    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan persoalan kepengurusan Golkar di bawah Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Partai Golkar telah selesai dan sudah final. Hal tersebut, kata Idrus ditandai dengan diterbitkannya surat keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum) yang mengesahkan susunan lengkap kepengurusan Partai Golkar periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.

    Menurut Idrus, sudah saatnya, seluruh kader Golkar untuk bersatu kembali dan tidak lagi mempersoalkan SK kepengurusan Golkar tersebut. Pasalnya, tradisi partai Golkar adalah tradisi dialektika dan pertarungan ide dan gagasan yang berorientasi membesarkan partai dan bangsa.

  • Bawaslu Kota Bekasi lakukan pemetaan kerawanan TPA pada Pilkada 2024

    Bawaslu Kota Bekasi lakukan pemetaan kerawanan TPA pada Pilkada 2024

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Bawaslu Kota Bekasi lakukan pemetaan kerawanan TPA pada Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 November 2024 – 18:14 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi telah melakukan pemetaan potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak 2024.

    Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki mengatakan langkah ini diambil untuk mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi pada hari pemungutan suara.

    “Pemetaan ini mengidentifikasi lima indikator TPS rawan yang sering terjadi, empat indikator yang cukup sering, dan sembilan indikator lain yang perlu diwaspadai meskipun tidak sering terjadi,” kata Nisa seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Jumat (22/11).

    Ia menjelaskan, proses pemetaan melibatkan analisis terhadap tujuh variabel dan 25 indikator, yang diambil dari laporan kerawanan TPS di 56 kelurahan di 12 kecamatan.

    “Data dikumpulkan selama enam hari, dari 10 hingga 15 November 2024. Indikator kerawanan TPS mencakup seperti Penggunaan Hak Pilih. Masalah seperti DPT yang tidak memenuhi syarat, pemilih tidak terdaftar, dan pemilih disabilitas,” paparnya.

    Selain itu,  ia juga menyebut soal Keamanan, dimana, riwayat kekerasan, intimidasi, dan penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.

    “Kemudian, politik uang, politisasi SARA, Netralitas dengan Keterlibatan penyelenggara pemilihan, ASN, TNI/Polri, lalu logistik sepertk masalah kerusakan, kekurangan, atau keterlambatan logistik. Lokasi TPS yang rawan konflik, bencana, atau lokasi dekat dengan lembaga pendidikan, pabrik, dan rumah calon atau posko tim kampanye,” terangnya.

    Pemetaan ini menjadi acuan bagi Bawaslu Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilihan, media, serta seluruh masyarakat untuk memastikan pemungutan suara berlangsung lancar dan demokratis.

    Selain itu, Bawaslu Kota Bekasi akan melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

    “Berdasarkan hasil pemetaan ini, Bawaslu Kota Bekasi mengimbau kepada KPU untuk memperhatikan potensi kerawanan di TPS demi kelancaran pemilihan,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Waspadai kembalinya politik dinasti di Banten

    Waspadai kembalinya politik dinasti di Banten

    Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

    Aktivis: Waspadai kembalinya politik dinasti di Banten
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 November 2024 – 19:46 WIB

    Elshinta.com – Aktivis muda Banten, Achmad Fanani Rasyidi, menyampaikan peringatan keras terhadap ancaman kembalinya politik dinasti di Banten. Menurutnya, sistem politik seperti ini hanya akan membawa kemunduran bagi pembangunan daerah. Pernyataan ini disampaikan Fanani dalam podcast Tribunrakyat bertajuk “Politik Dinasti di Pilkada Banten: Ancaman bagi Demokrasi dan Potensi Kecurangan”, Jumat (22/11).

    “Politik dinasti itu langkah mundur. Waktu saya aktif sebagai aktivis mahasiswa di Tangerang Selatan, sulit sekali melakukan kontrol terhadap pemerintah. Banyak masyarakat sipil justru mendukung pemerintah karena tekanan atau kepentingan tertentu,” ujar Fanani, yang akrab disapa Awe. 

    Awe mengungkapkan bahwa pada masa lalu, Banten sempat menjadi simbol tekanan dari kekuatan jawara yang berkoalisi dengan pemerintah daerah. Situasi ini, katanya, menghambat upaya pendampingan terhadap masyarakat yang berhadapan langsung dengan pemerintah.

    “Dulu, saat kami membantu masyarakat sipil, kami sering dihadapkan dengan kelompok preman atau organisasi masyarakat yang menjadi tameng pemerintah. Bahkan ada praktik-praktik seperti pembuangan limbah sembarangan yang dilindungi ormas tertentu,” tambah Awe.

    Ia mengingat pengalaman pahitnya sebagai mahasiswa antara 2008 hingga 2015. “Ketika mendampingi teman-teman organisasi masyarakat sipil, kami sering mendapat intimidasi. Masyarakat sendiri ketakutan, dan lebih parahnya, kebiasaan buruk itu akhirnya dianggap biasa,” ungkapnya.

    Awe juga menyoroti dampak ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi selama pemerintahan dinasti politik keluarga Atut di Banten. “Di beberapa daerah, seperti Lebak, masih banyak anak-anak yang buta huruf. Ini miris sekali,” tuturnya.

    Ketimpangan ini, menurutnya, berakar pada pembangunan berbasis kekeluargaan. Ia menilai dominasi satu keluarga terhadap seluruh provinsi sangat menghambat kemajuan. “Dengan politik dinasti, gerakan masyarakat sipil sulit berkembang. Justru yang muncul adalah gerakan pro-pemerintah,” katanya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin. 

    Untuk itu, Awe mengajak para pemuda Banten untuk bergerak aktif dalam menyadarkan masyarakat terhadap bahaya politik dinasti. Ia berharap generasi muda dapat mendorong terciptanya demokrasi inklusif.

    “Banten masih sangat jauh dari kesadaran politik yang memadai. Jangan biarkan kita kembali ke politik jahiliyah seperti dulu. Saya ingin anak-anak muda mulai bergerak membangun kesadaran ini,” tegasnya.

    Sorotan pada Pilkada 2024

    Dalam menghadapi Pilkada 2024, Awe mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih calon yang terafiliasi dengan politik dinasti. “Jangan sampai kita kembali ke era politik jahiliyah. Hindari memilih calon yang mendukung dinasti politik,” katanya.

    Senada dengan Awe, Founder Nusa Ina Connection Abdullah Kelrey juga menyoroti dugaan pelanggaran kampanye pasangan calon Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi. Kelrey mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah dan pendidikan.

    “Bawaslu harus bertindak tegas. Jangan sampai masyarakat kecewa karena laporan mereka tidak diproses. Ini kesempatan kita untuk membangun demokrasi yang bersih,” ujarnya.

    Pentingnya Ketegasan Penegak Hukum

    Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menambahkan bahwa kedewasaan demokrasi di Banten harus ditopang oleh ketegasan aparat hukum. Ia mengingatkan agar semua laporan pelanggaran pemilu, termasuk dugaan tindak pidana, harus ditindaklanjuti dengan serius.

    “Kalau pelanggaran tidak diberi sanksi tegas, itu hanya akan menjadi preseden buruk. Masyarakat juga bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum,” jelas Fernando.

    Sebagai contoh, Fernando mengapresiasi langkah tegas aparat di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, yang menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka karena pelanggaran pemilu. “Ini bisa menjadi teladan bagi Bawaslu dan aparat hukum di Banten,” tambahnya.
    Awe, Kelrey, dan Fernando sepakat bahwa momentum Pilkada 2024 adalah saat yang tepat bagi masyarakat Banten untuk bangkit dari belenggu politik dinasti. Mereka berharap masyarakat lebih kritis dalam memilih pemimpin dan tidak takut melaporkan pelanggaran pemilu.

    “Jangan sampai kita terus-menerus terjebak dalam lingkaran korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mari gunakan momentum ini untuk memperbaiki demokrasi di Banten,” tutup Kelrey.

    Sumber : Radio Elshinta