Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • Gelar Apel Siaga Masa Tenang, Bawaslu Ingatkan Soal Politik Uang

    Gelar Apel Siaga Masa Tenang, Bawaslu Ingatkan Soal Politik Uang

    Tuban (beritajatim.com) – Menjelang masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara pada Pemilihan Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban menggelar Apel Siaga Masa Tenang dan Launching Patroli Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) di Stadion Lokajaya Tuban, Sabtu (23/11/2024).

    Dalam kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Tuban M.Arifin mengingatkan soal money politic dalam Pemilu 2024 yang dapat membatasi hak masyarakat dalam memilih Pasangan Calon (Paslon) yang diinginkan.

    “Kami memastikan seluruh masyarakat yang memiliki hak suara bisa menggunakan hak pilihnya, jangan sampai ada pihak yang berupaya membatasi hak masyarakat untuk memilih termasuk menggunakan politik uang,” ungkap M.Arifin.

    Pria yang akrab disapa Bung Petir ini juga menjelaskan, tujuan dalam kegiatan apel siaga masa tenang ini untuk menunjukkan kesiapan Bawaslu, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak khususnya di Kabupaten Tuban.

    “Hari ini diikuti sebanyak 2.444 peserta dan dalam kesempatan ini hadir Pjs Bupati Tuban, segenap jajaran Forkompimda, dan OPD terkait,” imbuhnya.

    Lanjut, Arifin juga mengingatkan dan menguatkan komitmen seluruh jajarannya untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan dengan aman, damai, dan sesuai peraturan yang berlaku. “Integritas dan netralitas penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi sebuah keharusan,” terang dia.

    Dalam Pemilihan Serentak 27 November 2024 mendatang, Arifin berharap pengawas Pemilu harus memberikan fasilitasi. “Tolak money politic, awasi dan laporkan,” tegas Arifin.

    Memasuki masa tenang, Arifin meminta petugas Bawaslu untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye lagi. Terkait Alat Peraga Kampanye (APK), perlu dilakukan penertiban dengan segera menentukan titik mana saja yang ada APK, supaya tim bisa lebih cepat dalam melakukan penertiban. “Kami mengimbau jajaran Bawaslu untuk memprioritaskan upaya pencegahan sebelum penindakan serta menjaga netralitas. Apalagi, kewenangan Bawaslu dibatasi hanya sebatas memberikan rekomendasi,” tutupnya. [ayu/kun]

  • Pesan Said ke Kader dan Cakada PDIP: Galang Suara Sehebat-hebatnya

    Pesan Said ke Kader dan Cakada PDIP: Galang Suara Sehebat-hebatnya

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah meminta seluruh kader dan calon kepala daerah (cakada) untuk bekerja lebih keras. Dengan sisa yang tinggal empat hari lagi, dia mengajak seluruh kader dan cakada untuk menggalang suara rakyat.

    “Mengajak seluruh kader dan cakada dan cawakada yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk bekerja menggalang suara rakyat dengan sehebat hebatnya,” ujar Said dalam keterangan tertulis diterima beritajatim.com, Sabtu (23/11/2024).

    Dia juga mengingatkan agar para kader maupun cakada tidak melakukan Tindakan kontraproduktif. Seperti menuding atau menuduh pihak-pihak tertentu atas beberapa koreksi jika ada kekurangan dalam pelaksanaan tahapan pilkada di Jatim.

    “Kembangkan sikap tabayun sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama di Jawa Timur,” kata dia.

    Selain itu, dia juga meminta para pasangan calon (paslon) kepala daerah (kada) diusung PDIP untuk memperkuat soliditas dengan membangun komunikasi dengan internal, seluruh 3 pilar partai, maupun dengan para pimpinan partai yang bekerja sama dengan PDIP.

    “Maupun keluar dengan jajaran Pimpinan KPU, Bawaslu, Kepolisian, TNI di daerah masing-masing dalam menghadapi berbagai dinamika politik,” kata dia.

    Lebih jauh, Said mengingatkan seluruh kader dan paslon kada PDIP untuk mengedepankan serta memberikan penghormatan pada peraturan perundang-undangan dalam menghadapi situasi politik ke depan.

    “Seperti keteladanan yang dicontohkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri yang senantiasa patuh dan menjunjung tinggi hukum,” kata Said. [beq]

  • PDIP Jatim Yakini Pilkada 2024 Berjalan Demokratis, Said Abdullah Beri Pesan Calon Kepala Daerah

    PDIP Jatim Yakini Pilkada 2024 Berjalan Demokratis, Said Abdullah Beri Pesan Calon Kepala Daerah

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pilkada Serentak 2024 di seluruh daerah akan digelar empat hari lagi, tepatnya pada Rabu (27/11/2024).

    Jelang pencoblosan, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah mengatakan, proses tahapan pilkada telah dipersiapkan dengan baik oleh segenap penyelenggara.

    Menghadapi pilkada yang tinggal menghitung hari ini, ia menekankan beberapa hal.

    Pikahnya mengaku mendukung seluruh pihak di Jawa Timur untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jawa Timur, agar berlangsung dengan aman, jujur, adil, demokratis, dan lancar.

    Untuk itu, Said Abdullah mengapresiasi kerja KPU, Bawaslu, kepolisian, TNI di Jawa Timur untuk terus menjaga pilkada di Jatim berjalan sukses dan berkualitas.

    Said Abdullah juga mengajak seluruh kontestan, para calon kepala daerah, khususnya yang diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Timur menguatkan soliditas, mempersiapkan pengamanan suara, dan menjaga suasana menuju hari H pilkada hingga tahapan akhir pilkada dengan semangat dan sikap yang bijaksana, menghargai perbedaan, menguatkan silaturahmi dengan semua pihak, terkhusus KPU, Bawaslu, aparat kepolisian, TNI, para kontestan, dan tokoh-tokoh masyarakat di daerahnya masing-masing.

    Semua kader PDI Perjuangan Jawa Timur, khususnya para calon kepala dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan, dikatakan Said Abdullah, harus mengedepankan dan menghormati peraturan dan perundang-undangan dalam menghadapi seluruh dinamika pilkada, seperti keteladanan yang dicontohkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang senantiasa patuh dan menjunjung tinggi hukum.

    Dari sisa waktu menuju hari H pilkada serentak, Said Abdullah mengajak seluruh kader bekerja menggalang suara rakyat dengan sehebat-hebatnya, hindari untuk menuding atau menuduh pihak-pihak tertentu atas beberapa koreksi jika ada kekurangan dalam pelaksanaan tahapan pilkada di Jawa Timur.

    Juga kembangkan sikap tabayun sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama di Jawa Timur. 

    Calon kepala dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Timur diminta untuk terus bangun koordinasi ke seluruh 3 pilar partai, maupun dengan pimpinan partai yang bekerja sama dengan PDI Perjuangan, juga dengan jajaran pimpinan KPU, Bawaslu, kepolisian, TNI dalam menghadapi berbagai dinamika politik.

    Dia berharap pillkada dapat berjalan dengan aman, tertib dan damai sesuai aturan perundang-undangan.

  • KPU Kabupaten Malang Mulai Distribusikan Logistik Pilkada 2024

    KPU Kabupaten Malang Mulai Distribusikan Logistik Pilkada 2024

    Malang (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang terus mematangkan persiapan menjelang masa tenang Pilkada 2024. Tahapan pembersihan alat peraga kampanye (APK) hingga distribusi logistik telah terjadwal dengan baik untuk mendukung kelancaran pemungutan suara pada 27 November 2024.

    Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, mengungkapkan, bahwa pembersihan APK akan dimulai pada 24 November pukul 00.00 WIB. “Malam hari ini, kami akan mengundang LO pasangan calon, Bawaslu, serta pemerintah daerah seperti Satpol PP dan Dishub untuk rapat koordinasi terkait pembersihan APK,” ungkap Marhaendra, Sabtu (23/11/2024).

    Kata Mahardika, selama masa tenang, pasangan calon dilarang melakukan segala bentuk kampanye. “Semua alat peraga kampanye harus dibersihkan oleh tim pasangan calon. Masa tenang akan berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara,” tegasnya.

    Terkait kesiapan logistik, KPU memastikan semua kebutuhan telah tersusun rapi. “Proses pengemasan logistik sudah selesai. Distribusi akan dimulai pada hari ini tanggal 23 November dengan jadwal yang sudah diatur. Apel pemberangkatan logistik sudah kita lakukan hari ini,” kata Mahardika.

    Ia juga menegaskan, bahwa logistik cadangan telah disiapkan sesuai kebutuhan. “Cadangan suara sebesar 2,5 persen dari total kebutuhan telah tersedia dan dalam kondisi aman,” tutupnya.

    KPU berharap seluruh tahapan ini dapat berjalan lancar hingga hari pemungutan suara. Serta memastikan pesta demokrasi di Kabupaten Malang berlangsung sukses tanpa kendala.

    Adapun pendistribusian logistik Pilkada Kabupaten Malang mulai hari ini untuk kecamatan Tirtoyudo dengan 107 tempat pemungutan suara (TPS). Lalu kecamatan Ampelgading 100 TPS. Kecamatan Pagak 85 TPS. Kecamatan Sumbermanjing Wetan 163 TPS.

    Kemudian kecamatan Wajak 133 TPS. Kecamatan Bantur 122 TPS. Kecamatan Pagelaran 106 TPS. Kecamatan Sumberpucung 86 TPS. Kecamatan Wagir 235 TPS. Kecamatan Bululawang 108 TPS. Kecamatan Ngajum 86 TPS. Dan kecamatan Pakisaji dengan 132 TPS. (yog/kun)

  • PDI Perjuangan Jatim Yakini Pilkada di Jatim Demokratis

    PDI Perjuangan Jatim Yakini Pilkada di Jatim Demokratis

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah mengatakan, pada Rabu 27 November 2024 akan dilaksanakan pemilihan kepada daerah serentak di seluruh daerah.

    “Dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Jawa Timur, kami melihat proses tahapan pilkada telah dipersiapkan dengan baik oleh segenap penyelenggara,” kata Said melalui keterangan tertulisnya kepada media, Sabtu (23/11/2024).

    Menghadapi pilkada yang tinggal menghitung hari ini, mewakili Pimpinan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said menekankan beberapa hal. Yakni, mendukung seluruh pihak di Jawa Timur untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak di Jawa Timur berlangsung dengan aman, jurdil, demokratis, dan berlangsung dengan lancar.

    “Untuk itu, kami mengapresiasi kerja KPU, Bawaslu, kepolisian, TNI di Jawa Timur untuk terus menjaga pilkada di Jatim berjalan sukses dan berkualitas,” tuturnya.

    Said juga jug mengajak seluruh kontestan, para calon kepala daerah, khususnya yang diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Timur menguatkan soliditas, mempersiapkan pengamanan suara, dan menjaga suasana menuju hari H pilkada hingga tahapan akhir pilkada dengan semangat dan sikap yang bijaksana, menghargai perbedaan, menguatkan silaturahmi dengan semua pihak. Terkhusus kepada KPU, Bawaslu, aparat kepolisian, TNI, para kontestan, dan tokoh tokoh masyarakat di daerahnya masing masing.

    “Kepada semua kader PDI Perjuangan Jawa Timur, khususnya para calon kepala dan wakil kepala daerah yang di usung oleh PDI Perjuangan untuk senantiasa mengedepankan dan penghormatan terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam menghadapi seluruh dinamika pilkada, seperti keteladanan yang dicontohkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri yang senantiasa patuh dan menjunjung tinggi hukum,” jelasnya.

    Dari sisa waktu menuju hari H pilkada serentak, Said mengajak seluruh kader dan cakada dan cawakada yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk bekerja menggalang suara rakyat dengan sehebat-hebatnya, menghindari untuk menuding atau menuduh pihak tertentu atas beberapa koreksi jika ada kekurangan dalam pelaksanaan tahapan pilkada di Jawa Timur. :Kembangkan sikap tabayun sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama di Jawa Timur,” imbuhnya.

    Said meminta kepada cakada dan cawakada yang diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Timur untuk terus membangun koordinasi ke dalam; ke seluruh 3 pilar Partai, maupun dengan pimpinan Partai yang bekerjasama dengan PDI Perjuangan, maupun keluar dengan jajaran Pimpinan KPU, Bawaslu, Kepolisian, TNI di daerah masing masing dalam menghadapi berbagai dinamika politik.

    “Demikian, kiranya hal ini menjadi perhatian seluruh kader PDI Perjuangan di Jawa Timur, para pimpinan DPC dan DPD PDI Perjuangan di Jawa Timur, serta calon kepala dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan. Kami harap berlangsung aman, tertib dan damai serta pilkada berjalan sesuai aturan perundang undangan dambaan kita semua dan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. (tok/kun)

  • Pakar ingatkan calon kepala daerah tidak berkampanye di masa tenang

    Pakar ingatkan calon kepala daerah tidak berkampanye di masa tenang

    Ilustrasi Pilkada 2024. (ANTARA/HO)

    Pakar ingatkan calon kepala daerah tidak berkampanye di masa tenang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 November 2024 – 13:05 WIB

    Elshinta.com – Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma mengingatkan calon kepala daerah untuk tidak berkampanye pada masa tenang Pilkada 2024, yakni pada 24-26 November.

    “Hendaknya semua pasangan calon kepala daerah beserta timsesnya (tim suksesnya) menaati peraturan saat masa tenang nanti, dan tidak lagi melakukan aktivitas-aktivitas kampanye, baik yang tersembunyi atau terselubung, apalagi kampanye terbuka,” kata Ardli saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan bahwa semua pihak yang berkepentingan dalam pilkada harus patuh dan tunduk untuk mengikuti aturan yang berlaku. Selain itu, dia mengingatkan agar calon kepala daerah dapat menjadi teladan bagi masyarakat pemilihannya dengan mencopot alat peraga kampanye (APK).

    “Jika hal itu bisa dilakukan, maka akan bisa menjadi contoh bagi masyarakat bahwa calon pemimpin di daerah mereka adalah orang-orang yang taat hukum,” ujarnya.

    Sementara itu, dia mengingatkan penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk dapat memantau potensi pelanggaran yang dilakukan calon kepala daerah selama masa tenang.

    “Jika memang terjadi pelanggaran selama masa tenang, maka penyelenggara dan pengawas pemilu harus bisa bersikap tegas untuk memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

    Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

    – Pada tanggal 25 September–23 November 2024: Pelaksanaan kampanye

    – Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara

    – Pada tanggal 27 November–16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Sumber : Antara

  • PSI Kota Semarang Bentuk Satgas Anti Money Politic Awasi Indikasi Kecurangan di Pilwakot Semarang

    PSI Kota Semarang Bentuk Satgas Anti Money Politic Awasi Indikasi Kecurangan di Pilwakot Semarang

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Semarang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Politic untuk mewujudkan pesta demokrasi Pilwakot Semarang 2024 yang bersih, jujur, dan adil. 

    Gerakan kader-kader PSI Kota Semarang ini diberi nama Satuan Tugas (Satgas) Anti Politik Uang Berantas Seluruh Indikasi Haram atau SAPU BERSIH. Deklarasi digelar di Rumah Oleh-oleh Klinong Klinong di Pamularsih Kota Semarang, Sabtu (23/11/20224). 

    Ketua DPD PSI Kota Semarang, Bangkit Mahanantiyo mengatakan, salah satu tugas Satgas Anti Money Politic ialah mencegah dan mengawasi indikasi adanya kecurangan di masa tenang Pilkada 2024 yang berlangsung pada 24 hingga 26 November 2024 serta saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024. 

    Satgas Anti Money Politic dibentuk karena partainya sejak dulu komitmen terhadap isu pemberantasan korupsi dan intoleransi. Menurut Bangkit, pelanggaran di masa Pilkada 2024, termasuk pelanggaran politik uang menjadi praktik yang rawan terjadi. 

    “Ini adalah sebuah gerakan moral sekaligus komitmen bersama untuk menolak praktik politik uang yang mencederai prinsip keadilan dan integritas dalam demokrasi,” katanya dalam deklarasi Satgas Anti Money Politic DPD PSI Kota Semarang. 

    Politik uang bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius dalam demokrasi. Praktik ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu, melahirkan pemimpin yang tidak bertanggung jawab, dan menghambat kesejahteraan rakyat. 

    “Oleh karena itu, tugas kita adalah memastikan bahwa Pemilu bukanlah ajang transaksi, melainkan pesta demokrasi yang berlandaskan kejujuran dan partisipasi tulus dari rakyat,” tegas Bangkit. 

    Dia mengatakan, satgas antipoltik uang yang telah dibentuk akan bekerja intens di masa tenang Pilkada. Pasalnya masa inilah yang paling rawan terjadi praktik bagi-bagi uang ke masyarakat sebagai iming-iming untuk memilih salah satu paslon tertentu. 

    “Mendekati masa tenang inilah masa yang benar benar diuji, karena kita gak mau kecolongan ketika gerakan kita yang begitu masif kalah dengan hal-hal yang sifatnya berbau kecurangan,” ungkap Bangkit. 

    Satuan Tugas Anti Money Politic DPD PSI Kota Semarang diketuai oleh Erwin Huang. Saat ini tercatat sudah ada 983 kader PSI yang bergerak untuk memantau dan mengawasi indikasi kecurangan dalam gelaran Pilwakot 2024 ini. 

    Erwin Huang berkata, pihaknya sudah menemukan beberapa indikasi kasus politik uang untuk memenangkan salah satu paslon di Pilwakot Semarang. Dugaan kasus ini terjadi di Kecamatan Genuk, Banyumanik, Gunungpati, dan Semarang Selatan. 

    “Kami ada bukti buktinya, berupa rekaman dan saksi, kalau lapor ke Bawaslu belum. Harus berkoordinasi dulu dengan tim hukum kami,” ungkapnya.()

  • Andika-Hendi Siagakan Satgas Anti Politik Uang, Bonus Menanti Pelapor

    Andika-Hendi Siagakan Satgas Anti Politik Uang, Bonus Menanti Pelapor

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi atau Hendi, menyiagakan Satgas Anti Politik Uang di seluruh wilayah Jateng. 

    Langkah tersebut diambil untuk memantau dan menindak praktik politik uang menjelang dan saat hari pencoblosan pada 27 November 2024. 

    “Satgas ini ditugaskan untuk menangkap pelaku kecurangan politik uang dan melaporkannya ke Bawaslu,” ujar Hendi saat menghadiri deklarasi dukungan Forum Genah Jateng di Vina House, Semarang (23/11/2024).

    Hendi juga menyampaikan bahwa ada bonus khusus bagi anggota satgas yang berhasil menangkap pelaku politik uang. 

    “Ada insentif yang lumayan untuk setiap laporan yang terbukti. Pokoknya, kalau ada bukti, langsung tangkap dan serahkan ke Bawaslu,” tegas mantan Wali Kota Semarang tersebut. 

    Menurutnya, langkah ini adalah upaya mendorong proses pemilu yang bersih dan sesuai prosedur.

    Meski menyebut angka politik uang di Pilgub Jateng fantastis, Hendi tetap menilai hal ini sebagai tantangan besar. 

    “Bayangkan saja, kalau 28 juta pemilih dikalikan seratus ribu, itu sudah 2,8 triliun. Masuk akal nggak? Tapi nyatanya, ini tetap jadi titik rawan,” kata Hendi. 

    Ia berharap masyarakat lebih cerdas dalam memilih pemimpin yang mampu membawa Jawa Tengah ke arah yang lebih baik.

    Di masa tenang, Hendi memilih aktivitas yang menenangkan bersama keluarga dan tim sukses. 

    “Kami fokus pengajian, Mas Pacul juga sudah minta pendukung untuk berpuasa. Sorenya, kami buka puasa bersama. Kalau wartawan mau ikut, boleh banget,” ungkap Hendi sambil tersenyum.  (*)

  • Ikut Kampanye dan Melanggar Netralitas, Kades Tanggulturus Tulungagung Diputus Melanggar UU Desa

    Ikut Kampanye dan Melanggar Netralitas, Kades Tanggulturus Tulungagung Diputus Melanggar UU Desa

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung akhirnya memutus Kepala Desa Tanggulturus, Kecamatan Besuki, Tulungagung, Wahyunita Ningsih melanggar netralitas dalam Pilkada 2024.

    Kades perempuan ini sebelumnya kedapatan ikut kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung nomor urut 01, Gatut Sunu Wibowo-Ahmad Baharudin (Gabah) di GOR Lembupeteng Tulungagung, Sabtu (2/11/2024) silam. 

    Keputusan ini diambil setelah Bawaslu melakukan rapat pleno bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. 

    “Kami melakukan penelusuran secara maraton sejak minggu lalu. Namun para sanksi tidak memenuhi panggilan klarifikasi,” jelas Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Tulungagung, Nurul Muhtadin, Sabtu (23/11/2024).

    Sebelumnya, foto Kades Tanggulturus mengendakan kaus Gabah di arena kampanye menyebar luas. 

    Bawaslu punya waktu 3 hari plus 2 hari untuk meminta klarifikasi dari kades bersama suaminya, orang yang mengambil foto dan pemberi kaus yang dikenakan kades. 

    Namun kesempatan klarifikasi ini tidak dipenuhi oleh empat orang itu. 

    “Akhirnya kami bahas dalam rapat pleno dalam Gakkumdu. Hari Jumat kemarin adalah hari terakhir kami melakukan kajian bersama Gakkumdu,” sambung Nurul.

    Dari rapat pleno itu disimpulkan alat bukti pelanggaran pidana pemilihan masih kurang. 

    Atas dasar itu, maka perkara ini tidak bisa ditarik menjadi Tindak Pidana Pemilihan. 

    Namun perbuatannya yang pelanggaran netralitas sudah diakui yang bersangkutan, saat penelusuran yang dilakukan Bawaslu.

    “Pelanggaran Undang-undang Pilkada tidak terpenuhi. Tapi yang bersangkutan melanggar undang-undang yang lain,” tambah Nurul.

    Peraturan yang dilanggar Wahyunita adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara khusus Pasal 29 J. 

    Pasal itu menerangkan larangan untuk kepala desa, yaitu ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah.

    Terkait sanksi pelanggaran pasal ini sepenuhnya akan diputuskan oleh Pj Bupati Tulungagung.

    Karena itu, Bawaslu akan mengirimkan rekomendasi kepada Pj Bupati.

    “Kami segera kirim ke Pj Bupati agar bisa diputuskan terkait sanksi yang dijatuhkan,” pungkas Nurul. 

    Sebelumnya, foto-foto Kades Tanggulturus menghadiri kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung nomor urut 01, Gatut Sunu-Ahmad Baharudin (Gabah) menyebar di WhatsApp Grup.

    Dia mengenakan kaus hitam dengan gambar pasangan Gatut Sunu dan Ahmad Baharudin, dengan tulisan Gabah.

    Wahyunita juga terlihat mengacungkan jari telunjuk, mengacu angka 1, nomor urut Gabah.

  • Masa Tenang, 2 Ribu Lebih Pengawas Diterjunkan Awasi Pelanggaran Pilbup Blitar

    Masa Tenang, 2 Ribu Lebih Pengawas Diterjunkan Awasi Pelanggaran Pilbup Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Memasuki masa tenang Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar tahun 2024, sebanyak 2.078 Pengawas Pemilihan diterjunkan. Ribuan pengawas ini diterjunkan untuk melakukan pengawasan di masa tenang dan hari pencoblosan tanggal 27 November 2024 mendatang.

    Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria, menyatakan bahwa apel siaga dan penerjunan ribuan pengawas ini merupakan bentuk komitmen Bawaslu dalam mengawal jalannya Pemilihan Serentak 2024. “Kami akan terus mengintensifkan pengawasan, terutama saat masa tenang yang dimulai besok, 24 November, termasuk memastikan penertiban alat peraga kampanye di 22 kecamatan,” ujar Ida, Sabtu (23/11/2024).

    Bawaslu Kabupaten Blitar sendiri telah memberikan bimbingan teknis kepada ribuan pengawas tersebut. Termasuk perihal pengawasan di masa tenang yang akan dimulai besok, Minggu (24/11/2024).

    Selama masa tenang, Bawaslu akan memastikan tidak ada kegiatan kampanye baik melalui media sosial maupun kampanye langsung kepada masyarakat. Pengawasan digital, menurut Ida, akan semakin diperketat, guna memastikan pelaksanaan Pilkada berlangsung jujur dan adil.

    Selain itu, Bawaslu Kabupaten Blitar juga mengingatkan kepada seluruh pengawas di setiap tingkat, mulai dari kecamatan hingga TPS, untuk terus mengoptimalkan pengawasan terhadap distribusi logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, serta seluruh tahapan Pilkada Serentak hingga selesai.

    “Apel siaga dan patroli pengawasan ini menjadi langkah penting dalam memastikan transparansi dan integritas Pilkada di Kabupaten Blitar. Dengan semangat dan keseriusan para pengawas, diharapkan Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Blitar dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala,” tandasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar Izul Marom bertindak sebagai inspektur apel, turut memberikan semangat kepada 2.078 Pengawas Pemilihan se-Kabupaten Blitar untuk mengawasi Pemilihan Serentak Tahun 2024. “Semoga Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat berlangsung demokratis dan berintegritas,” kata Izul.

    Dalam Apel Siaga tersebut, dilakukan juga inspeksi pasukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar, Sekda Kabupaten Blitar, Kapolres Blitar AKBP Wiwit Adi Satria, segenap Kapolsek, Danramil, dan Camat. (owi/kun)