Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • Masa Tenang, Bawaslu Kabupaten Pasuruan Sosialisasi Anti Money Politics

    Masa Tenang, Bawaslu Kabupaten Pasuruan Sosialisasi Anti Money Politics

    Pasuruan (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif menjelang hari pencoblosan Pilkada serentak 2024. Acara ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu yang bersih dan demokratis.

    Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberantas budaya politik uang atau money politics yang masih menjadi tantangan besar dalam setiap pesta demokrasi. Menurutnya, politik uang tidak hanya mencederai nilai demokrasi, tetapi juga mengancam integritas pemilu itu sendiri.

    “Budaya politik uang harus dihilangkan demi mewujudkan pemilihan yang benar-benar demokratis dan bermartabat. Dengan begitu, kepala daerah yang terpilih adalah mereka yang layak dan berintegritas,” ujar Arie pada Senin (25/11/2024).

    Arie juga menekankan pentingnya pengawasan partisipatif, tidak hanya pada praktik politik uang tetapi juga pada berbagai potensi pelanggaran lainnya. Ia mengajak masyarakat untuk turut mengawasi proses pemilu, mulai dari masa tenang, pelaksanaan di TPS, hingga tahap penghitungan suara.

    “Pengawasan partisipatif ini memungkinkan masyarakat melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi, sehingga proses pemilu dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel,” tambahnya.

    Narasumber dalam sosialisasi, Zainul Faizin, mantan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, turut menyoroti dampak hukum dari politik uang. Ia menjelaskan bahwa baik pemberi maupun penerima politik uang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang pemilu. Faizin mengimbau masyarakat yang mengetahui praktik politik uang untuk segera melaporkannya.

    “Politik uang adalah pelanggaran serius. Dengan hanya satu petugas di TPS, masyarakat harus berperan aktif mengawasi demi terciptanya pilkada yang demokratis,” kata Faizin.

    Faizin juga menambahkan bahwa ilmu yang diperoleh dari sosialisasi ini akan membantu masyarakat memahami jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan. Ia berharap masyarakat semakin peduli dan aktif melaporkan pelanggaran untuk menjaga integritas pemilu.

    “Dengan ilmu yang didapat, masyarakat bisa lebih kritis mengawasi lingkungan sekitar dan melaporkan pelanggaran kepada petugas pengawas. Ini langkah penting untuk memastikan pemilu berjalan bersih,” pungkas Faizin. (ada/but)

  • Pramono-Rano minta penegak hukum dan penyelenggara Pilkada DKI adil

    Pramono-Rano minta penegak hukum dan penyelenggara Pilkada DKI adil

    Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno dalam kampanye akbar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (23/11/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri

    Pramono-Rano minta penegak hukum dan penyelenggara Pilkada DKI adil
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 November 2024 – 18:11 WIB

    Elshinta.com – Calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut tiga (3), Pramono Anung – Rano Karno meminta penegak hukum dan penyelenggara Pilkada DKI seperti Bawaslu dan KPU untuk berlaku adil kepada para pasangan calon (paslon).

    “Dalam kesempatan ini saya juga meminta memohon kepada siapapun aparat penegak hukum, pemerintah seperti KPU, Bawaslu harus berlaku adil,” kata Pramono dalam kampanye akbar di Stadion Madya GBK Jakarta, Sabtu.

    Pramono menyampaikan secara khusus kepada aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan demokrasi Jakarta yang sudah berjalan dengan baik. Dia menambahkan, momen yang tak terlupakan adalah saat berkeliling Jakarta untuk melakukan belanja masalah.

    “Yang paling berkesan adalah ketika belanja masalah di beberapa tempat, saya sebenarnya menahan untuk menangis karena di luar dugaan kami,” ujarnya.
     

    Mantan Sekretaris Kabinet itu menilai momen Pilkada DKI ini menjadi kesempatan para warga Jakarta untuk memilih pemimpin ke depan. Dia menegaskan pasangan nomor urut 3 berjanji untuk terus melayani masyarakat Jakarta.

    “Tanggal 27, mari kita bersama-sama nanti akan merayakan kemenangan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Doel,” ujarnya.

    Dalam akhir keterangannya, Pramono Anung bersama Rano Karno atau Bang Doel menyatakan optimis Pilkada DKI digelar satu putaran.

    “Kita harus bisa memenangkan, satu putaran! Kita bikin Jakarta Menyala!” ucap Rano Karno.
     

    KPU DKI menetapkan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS). Warga Jakarta dapat memeriksa lokasi TPS Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 secara daring melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.  KPU DKI menetapkan total daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih.

    Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel). Sementara itu, masa tenang Pilkada 2024 dimulai pada 24 November 2024 dan berlangsung selama tiga hari sebelum pemungutan suara. 

    Sumber : Antara

  • Peran multipihak mampu antisipasi kecurangan pilkada

    Peran multipihak mampu antisipasi kecurangan pilkada

    Sejumlah petugas memasang stiker segel pada truk yang berisi logistik Pilkada 2024 sebelum diberangkatkan di gudang milik KPU Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/11/2024). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mulai mendistribusikan logistik Pilkada Serentak 2024 dengan total sebanyak 9.432 bilik suara dan 4.716 kotak suara beserta kelengkapannya secara bertahap ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 16 Kecamatan di kota itu dengan target distribusi hingga 25 November 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/foc

    Perludem: Peran multipihak mampu antisipasi kecurangan pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 November 2024 – 19:31 WIB

    Elshinta.com – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Annisa Alfath mengemukakan peran multipihak mampu mengantisipasi kecurangan dalam Pilkada Serentak 2024.

    “Perlu ada peran multipihak, yakni dari Bawaslu yang harus mengawasi secara ketat seluruh proses pilkada,” kata Annisa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

    Kemudian saksi yang berperan untuk memastikan tidak adanya kecurangan perlu dipilih dari dari segi fisik lantaran perhitungan suara membutuhkan waktu yang lama dan memiliki pengetahuan yang baik. Selain itu, pelibatan pemantau juga perlu sebagai seorang yang independen untuk mencegah kecurangan.

    Masyarakat sipil ataupun pemantau bisa memanfaatkan aplikasi Jagasuara dengan mengunduh di Play Store untuk turut memotret C-Hasil agar nantinya bisa menjadi data pembanding Sirekap.

    “Apakah hasil perhitungan sama atau tidak,” ujarnya.

    KPU juga sebagai penyelenggara perlu memastikan bahwa Sirekap bisa bekerja maksimal sehingga data tidak tercecer. Lalu, mudah diakses bagi kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mengunggah hasil dan juga mudah untuk diakses masyarakat secara umum untuk melihat hasil suara.

    Saat ini Indonesia sedang bersiap menuju masa pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024. Sebelumnya, akhir September 2024, KPU RI mengumumkan ada 1.553 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu Kabupaten Pasuruan Dapat Laporan KPPS Dukung Paslon

    Bawaslu Kabupaten Pasuruan Dapat Laporan KPPS Dukung Paslon

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bawaslu Kabupaten Pasuruan menerima laporan adanya anggota KPPS yang turut serta mendukung salah satu paslon. Bentuk dukungan yang dilakukan oleh anggota KPPS ini dengan cara mendatangi kampanye akbar dan memakai baju salah satu paslon.

    Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto mengatakan bahwa anggota KPPS yang ketahuan mendukung paslon tersebut merupakan anggota dari Desa Jatisari, Kecamatan Purwodadi.

    “Kami mendapat laporan dari masyarakat adanya anggota KPPS yang turut serta mendukung paslon. Dari laporan yang masuk, anggota tersebut merupakan anggota dari Desa Jatisari, Kecamatan Purwodadi,” jelas Arie, Senin (24/11/2024).

    Arie juga mengatakan bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Pasuruan. Hal ini dilakukan untuk.memastikan kebenaran yang bersangkutan bahwa terdaftar pada anggota KPPS.

    Setelah sudah memastikan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasuruan langsung membuat surat rekomendasi dan kemudian diteruskan di KPU Kabupaten Pasuruan. “Kami sudah mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU, sanksinya kita serahkan langsung ke KPU,” imbuhnya.

    Sementara itu, Komisioner KPU divisi Parmas dan Sosdiklih, M Rois mengatakan bahwa dirinya sudah menerima rekomendasi dsri Bawaslu. “Kami sudah menerimanya, sekarang masih kami proses terkait itu,” jawabnya. (ada/but)

  • Bawaslu Jakarta Patroli ke Gang dan Kampung Cegah Politik Uang pada Masa Tenang Megapolitan 24 November 2024

    Bawaslu Jakarta Patroli ke Gang dan Kampung Cegah Politik Uang pada Masa Tenang Megapolitan 24 November 2024

    Bawaslu Jakarta Patroli ke Gang dan Kampung Cegah Politik Uang pada Masa Tenang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Pengawas Pemilihan Umum (
    Bawaslu
    ) Jakarta patroli mengawasi dan mencegah politik uang pada masa tenang Pilkada 2024.
    “Mulai malam ini kita menggelar patroli politik uang mulai masuk ke gang-gang, lorong-lorong dan semua perkampungan,” kata komisioner Bawaslu Jakarta Benny Sabdo saat ditemui di Kantornya, Minggu (24/11/2024).
    Bawaslu sendiri akan menggandeng Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ketika melakukan patroli politik uang.
    “Kalau misalkan ada yang melakukan ya praktik-praktik politik uang membagikan sembako, amplop, voucher dan seterusnya. Kami tidak segan-segan untuk melakukan penindakan,” ucap Benny.
    Menurut Benny, politik uang bisa berdampak buruk untuk demokrasi di Jakarta, sehingga ia meminta masyarakat harus bijak dalam menentukan pilihan.
    Pemberi dan penerima bisa dikenakan sanksi pidana, oleh sebab itu masyarakat harus menjauhi politik uang.
    “Kalau kita bicara politik uang ini kan sanksinya itu berat. Pertama, dia bisa dipenjara dihukum, Itu minimal 36 bulan, maksimal 72 bulan. Lalu masih dikenakan denda minimal Rp 200 juta maksimal Rp 1 miliar,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bawaslu dan KPU Lamongan Tertibkan Belasan Ribu APK

    Bawaslu dan KPU Lamongan Tertibkan Belasan Ribu APK

    Lamongan (beritajatim.com) – Memasuki hari tenang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan, menertibkan belasan ribu alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Seluruh APK maupun APS baik yang berukuran besar maupun kecil yang tersebar di berbagai titik, dicopoti oleh petugas. Untuk mencobot baliho-baliho besar yang terpasang di ketinggian, petugas menggunakan alat bantu truk crane.

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Lamongan, Muhammad Farid Achiyani, mengatakan penertiban APK dan APS dilakukan secara serentak mulai Minggu (24/11/2024) dini hari.

    “Hari ini kami bersama KPU dan pihak-pihak terkait lainnya mulai melakukan penertiban apk dan aps yang dilakukan secara serentak sejak pukul 00.00 dini hari tadi,” kata Farid.

    Lebih lanjut Farid menyebutkan, data sementara yang masuk ke Bawaslu Lamongan, sudah ada sebanyak 13.614 APK dan APS yang ditertibkan, yang terdiri dari banner, umbul-umbul, baliho dan lainnya.

    “Data tersebut masih bisa bertambah seiring dengan masuknya laporan dari Panwascam,” tuturnya.

    Farid menjelaskan, penertiban ini penting dilakukan agar di masa tenang bersih dari segala macam bentuk alat peraga kampanye sebagai langkah untuk menjaga suasana adil dan damai dan juga bagian dari upaya bersama untuk menciptakan Pilkada yang bersih, jujur, dan transparan.

    “Masa tenang ini diberlakukan untuk menghindari pengaruh kampanye dan memastikan pemilih dapat membuat keputusan secara bebas pada hari pemilihan,” ujarnya.

    Farid menambahkan, Bawaslu Lamongan juga membuka posko aduan masyarakat terkait potensi pelanggaran pada masa tenang Pilkada ini. [fak/aje]

  • Bawaslu DKI Akan Patroli untuk Pastikan APK Ditertibkan Megapolitan 24 November 2024

    Bawaslu DKI Akan Patroli untuk Pastikan APK Ditertibkan Megapolitan 24 November 2024

    Bawaslu DKI Akan Patroli untuk Pastikan APK Ditertibkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta akan melakukan patroli terkait alat peraga kampanye (
    APK
    ) Pilkada 2024.
    “Nah ini yang kita pastikan juga, bahwa hari ini kita juga memastikan patroli terkait penertiban alat peraga kampanye (APK),” kata komisioner
    Bawaslu DKI
    Jakarta Sakhroji di Jakarta, Minggu (24/11/2024).
    Jika ditemukan masih ada APK terpasang maka pihaknya segera berkoordinasi dengan Satpol PP.
    “Sehingga memang 24, 25, 26 November 2024 semua APK sudah diterbitkan, termasuk di posko-posko milik pasangan calon Itu juga harus diterbitkan,” ucap Sakhroji.
    Mengenai jumlah APK yang ditertibkan, ia mengaku belum menerima laporannya. 
    “Belum. Kami (patroli) sampai jam 03.00 WIB. Tapi nanti akan kami
    update
    kira-kira berapa banyak APK yang sudah ditertibkan,” katanya.
    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi turun ke jalan untuk ikut mencopot APK di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
    Hal ini sebagai pertanda berakhirnya aktivitas kampanye sekaligus masuknya masa tenang selama tiga hari, yakni sejak Minggu (24/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024).
    Teguh memastikan, pencopotan alat peraga kampanye secara serentak ini diberlakukan  di seluruh wilayah Jakarta.
    “Begitu juga di kawasan lainnya, juga telah diinstruksikan kepada petugas kelurahan dan kecamatan untuk membersihkan seluruh atribut kampanye di Jakarta,” kata Teguh dalam keterangannya, Minggu (24/11/2024) dinihari.
    Masa tenang di Jakarta resmi dilangsungkan setelah pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan dan Doa Bersama dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Sabtu (23/11/2024) malam.
    Di sana, Teguh juga menegaskan agar aparatur sipil negara (ASN) tetap netral dan menjaga kondusifitas di masa tenang jelang hari pencoblosan Pilkada.
    “(Kepada) jajaran ASN Pemprov DKI Jakarta, serta jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, untuk terus menjaga netralitas selama rangkaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024,” ungkap Teguh.
    Tak hanya itu, Teguh menyebutkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi bersama
    stakeholder
    dalam kelancaran pelaksanaan di tanggal 27 November 2024.
    “Kami jajaran Pemprov DKI Jakarta, Forkopimda, dan penyelenggara pemilu (juga) akan terus meningkatkan sinergi, terutama dalam pendistribusian logistik, pemungutan suara, dan penghitungan suara,” ujar Teguh.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masa Tenang Pilkada Jakarta, Alat Peraga Kampanye di Ruas Jalan Jakarta Utara Ditertibkan

    Masa Tenang Pilkada Jakarta, Alat Peraga Kampanye di Ruas Jalan Jakarta Utara Ditertibkan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, PADEMANGAN – Memasuki masa tenang kampanye Pilkada Jakarta 2024, petugas menertibkan alat peraga kampanye (APK) dari sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara.

    Penertiban ini dilakukan petugas gabungan dari Pemerintah Kota Jakarta Utara, TNI-Polri, hingga organisasi masyarakat yang juga dipantau oleh petugas KPU dan Bawaslu Jakarta Utara.

    Penertiban dilakukan di enam kecamatan di Jakarta Utara, mulai Sabtu (23/11/2024) hingga Minggu (24/11/2024) dinihari.

    Di Kecamatan Pademangan, penertiban APK dilakukan di sejumlah ruas jalan raya, termasuk jalan protokol.

    Beberapa titik yang disasar petugas antara lain ruas Jalan Gunung Sahari, Jalan Budi Mulia, hingga Jalan R. E. Martadinata.

    Di tiga lokasi itu, terdapat banyak APK pasangan calon Pilkada Jakarta yang meliputi spanduk, poster, hingga umbul-umbul.

    Camat Pademangan Didit Mulyadi mengatakan, penertiban APK ini menindaklanjuti arahan dari KPU dan Bawaslu terkait masa tenang Pilkada Jakarta 2024.

    “Memasuki masa tenang, kami menertibkan alat peraga kampanye dari sejumlah titik di Kecamatan Pademangan, karena masa tenang ini mulai tanggal 24 sampai 26 November 2024, sebelum nantinya hari pencoblosan pada 27 November 2024,” ucap Didit.

    Didit menjelaskan, penertiban APK ini tak hanya menyasar ruas jalan raya.

    Ia juga sudah memerintahkan para lurah di Kecamatan Pademangan untuk menertibkan alias mencopot APK dari jalan-jalan permukiman hingga gang-gang rumah warga.

    “Para lurah juga sudah diarahkan untuk melakukan penertiban, berkoordinasi juga dengan para pengurus RW di Pademangan,” kata Didit.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Masa Tenang, Emil Ikut Turun Copoti Baliho di Jalanan

    Masa Tenang, Emil Ikut Turun Copoti Baliho di Jalanan

    Surabaya (beritajatim.com) – Cawagub Jatim Nomor Urut 2, Emil Elestianto Dardak turun langsung ikut merapikan baliho kampanye di masa tenang, Minggu (24/11/2024) dinihari.

    Emil mengunjungi sejumlah titik di mana terdapat baliho Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak terpasang di pinggir jalan. Di antaranya di Jalan Jemursari dan Jalan Margorejo.

    Emil mencopot langsung salah satu baliho yang terpasang di pinggir jalan. Dengan alat seadanya, Emil melepas baliho dari bagan kayu.

    Emil sengaja ikut turun mencopot baliho di jalanan untuk turut membantu tim Bawaslu, KPU beserta pihak terkait merapikan alat peraga kampanye. Emil mengatakan, TPP Khofifah-Emil juga sudah menurunkan tim guna merapikan baliho.

    “Ini amanah dari kita bersama, amanah tim untuk kita jalankan bersama. Kita ingin memberikan bentuk dukungan kepada segenap petugas untuk menegakkan masa tenang,” kata Emil.

    “Masa tenang ini artinya benar-benar bersih dari segala atribut yang melekat di jalanan dan untuk itu kami memberikan dukungan dengan turut menurunkan sesuai dengan kemampuan kita,” tambahnya.

    Emil mengatakan Tim dan Relawan Khofifah-Emil juga ikut turun guna merapikan baliho di masa tenang.

    “Untuk memberi dukungan itu, kami membantu menurunkan baliho sesuai dengan kemampuan kita. Tim Khofifah-Emil secara serentak juga melakukan langkah-langkah untuk membantu petugas merapikan alat peraga kampanye. Tentu hanya milik Khofifah-Emil ya, dan yang dipasang oleh relawan kita bantu turunkan. Tentu petugas yang terjun jumlahnya banyak dan mereka bekerja keras luar biasa malam ini,” jelasnya.

    “Untuk menurunkan atribut ini butuh tenaga. Kita harus berterima kasih kepada semua petugas yang bekerja keras dan malam ini mereka akan lembur untuk merapikan baliho agar masa tenang berjalan dengan baik,” lanjutnya.

    Mantan Bupati Trenggalek ini berharap masa tenang bisa digunakan warga untuk berpikir jernih dalam menentukan pilihan kepala daerah.

    “Mudah-mudahan tiga hari masa tenang ini benar-benar menjadi masa yang memungkinkan masyarakat untuk berpikir dengan tenang dan mengambil keputusan yang terbaik di 27 November nanti,” ungkapnya.

    “Jangan sungkan untuk melaporkan ketika dalam masa tenang terdapat pelanggaran aturan masa tenang. Tidak boleh ada lagi kampanye, gunakan masa tenang ini untuk berpikir dengan jernih dan tenang. Mudah-mudahan nanti tanggal 27 jangan golput dan gunakan pilihan sesuai pertimbangan terbaik bagi masing-masing pemilih,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Masa Tenang, KPU Kota Blitar Nonaktifkan Posko Pemenangan Paslon

    Masa Tenang, KPU Kota Blitar Nonaktifkan Posko Pemenangan Paslon

    Blitar (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Blitar melarang adanya aktivitas di Posko Pemenangan pasangan calon (paslon) selama masa tenang Pilkada 2024. Selama masa tenang yakni 24-26 November 2024, Posko Pemenangan pasangan calon (paslon) diminta dinonaktifkan.

    Ketua KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya menyebut bahwa keputusan ini merupakan hasil rapat koordinasi dengan Bawaslu, admin kampanye dan petugas penghubung (LO) paslon, TNI/Polri, Satpol PP dan Kominfo. Bahwa dalam rapat tersebut disepakati selama masa tenang ini Posko Pemenangan Paslon harus dinonaktifkan.

    “Secara prinsip kami sudah mengimbau dan menetapkan, sesuai PKPU No 13 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No 1373 berkaitan dengan kampanye selama masa tenang,” ungkap Rangga Bisma, Minggu(24/11/2024).

    Selama masa tenang ini pun, KPU Kota Blitar juga melarang kedua Paslon melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun seperti rapat terbatas, pertemuan terbatas, rapat umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), pembagian bahan kampanye, iklan kampanye dan kampanye melalui media sosial.

    “Kami juga rapatkan mengenai beberapa hal, seperti posko pemenangan juga harus non aktif. Karena itu juga merupakan bagian dari kampanye, termasuk melarang pemasangan Alat Peraga Kampanye di kantor parpol,” jelasnya.

    Satu satunya kegiatan terkait paslon atau parpol yang diperbolehkan digelar di masa tenang ini adalah bimbingan teknis untuk saksi. Itu pun kegiatannya harus dilakukan secara tertutup di kantor partai politik.

    “Itupun hanya diperbolehkan secara tertutup, di kantor parpol pengusul tingkat kota. Hanya kegiatan ini yang boleh,” terangnya.

    Kemudian yang tidak diperbolehkan juga, memasang APK di rumah warga. Intinya seluruh aktivitas yang mengarah kepada kampanye, tidak diperbolehkan tandasnya.

    Ditambahkan Rangga terkait pendistribusian logistik Pilkada serentak 2024 di Kota Blitar, pada, Sabtu 23 November 2024, telah dilakukan dengan pemberangkatan dari Gudang KPU, Jalan Bali, Kota Blitar pukul 08.00 WIB.

    “Untuk distribusi logistik berupa bilik suara sebanyak 852 buah, serta logistik luar kotak suara sebanyak 213 bungkus plastik untuk 21 PPS telah selesai dilaksanakan sekitar pukul 13.00 WIB,” pungkasnya. [owi/suf]