Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • DKI kemarin, Jaksel banjir lalu sanksi penjara terlibat politik uang

    DKI kemarin, Jaksel banjir lalu sanksi penjara terlibat politik uang

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta pada Minggu (24/11) yang masih layak dibaca hari ini di kanal Metro ANTARA, yakni RT banjir dia Jakarta Selatan usai dilanda hujan, kebakaran di Jakarta Timur, dan sanksi penjara bagi yang kedapatan terlibat politik uang.

    Berikut rangkumannya:

    1. Dua RT di Jaksel banjir imbas hujan Minggu sore

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, sebanyak dua rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan banjir imbas hujan pada Minggu sore.

    Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu menyebutkan dua RT yang banjir berada di Kelurahan Cilandak Timur, dengan ketinggian air 55 sentimeter (cm).

    Baca selengkapnya di sini

    2. Psikolog nilai penerapan retribusi bisa dorong budaya pilah sampah

    Jakarta (ANTARA) – Psikolog klinis Universitas Indonesia Kasandra Putranto menilai penerapan retribusi dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah.

    “Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada respons masyarakat terhadap kebijakan pemilahan sampah dengan adanya insentif dan sanksi,” kata Kasandra saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Pj. Gubernur DKI Jakarta imbau warga gunakan hak pilih di pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengimbau agar warga Jakarta menggunakan hak pilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 demi kemajuan kota yang tengah menuju status global di masa mendatang.

    “Saya meminta kepada warga Jakarta untuk tidak pasif dan ikut terlibat dalam menggunakan hak suaranya demi kemajuan Kota Jakarta. Mari kita sukseskan pilkada di Jakarta bersama-sama, jaga sinergi ini untuk Jakarta yang lebih baik,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Kompor diduga jadi penyebab kebakaran rumah semi permanen di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur menyebut penyebab kebakaran di rumah semi permanen Jalan Kemuning Bendungan, Kelurahan Rawa Bunga, Jatinegara, pada Minggu pagi berasal dari api kompor gas.

    Kepala Seksi Pengendalian Operasi Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Timur (Jaktim) Abdul Wahid dalam keterangannya di Jakarta, Minggu mengatakan api berasal dari kompor gas pemilik kos dan menyebabkan 40 rumah semi permanen terbakar.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Bawaslu DKI ingatkan terlibat politik uang bisa dipenjara

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta mengingatkan warga yang kedapatan terlibat politik uang baik menerima maupun memberi bisa dikenakan sanksi pidana salah satunya dipenjara minimal 36 bulan.

    “Kalau kita bicara politik uang ini kan sanksinya itu berat. Pertama, dia bisa dipenjara, minimal 36 bulan, maksimal 72 bulan. Lalu masih dikenakan denda, minimal Rp200 juta, maksimal Rp1 miliar. Dan subjek hukumnya ini setiap orang, baik pemberi maupun penerima,” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakbar turunkan 53 APK di hari pertama masa tenang

    Jakbar turunkan 53 APK di hari pertama masa tenang

    Petugas gabungan dari berbagai unsur termasuk tiga pilar di Jakarta Barat mengadakan apel persiapan penurunan APK di lobi kantor Wali Kota Jakarta Barat, Sabtu (23/11/2024) malam atau sehari menjelang masa tenang Pilkada 2024. ANTARA/HO-Dinas Kominfotik Jakarta Barat.

    Jakbar turunkan 53 APK di hari pertama masa tenang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 25 November 2024 – 00:07 WIB

    Elshinta.com – Petugas gabungan dari berbagai unsur di Jakarta Barat menurunkan sebanyak 53 alat peraga kampanye (APK) berupa spanduk dan baliho di wilayah itu  pada hari pertama masa tenang Pilkada 2024 pada pekan ini.

    “Kami mulai sisir dan bersihkan lalu turunkan APK dari Jalan Letjen S Parman. Dari lokasi itu, kami menurunkan sebanyak 13 spanduk dan baliho dari pasangan calon (paslon) nomor urut 1, lalu 39 spanduk dan baliho dari pasangan calon nomor urut 3 serta 1 spanduk partai,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat, Agus Irwanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Ia menyebutkan, kegiatan itu melibatkan sekitar 500 petugas gabungan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), lembaga musyawarah kelurahan (LMK) dan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).

    “Intinya mulai Minggu pukul 00.01 WIB di delapan kecamatan, termasuk Jalan Letjen S Parman, Kecamatan Grogol Petamburan, Jalan Kembangan Raya, Jalan Daan Mogot, Jalan Raya Panjang, serta jalan-jalan lingkungan dan gang,” katanya.

    Setelah menurunkan APK, imbuh Agus, petugas membuat berita acara dengan disaksikan KPU dan Bawaslu.

    Adapun APK yang diturunkan, selanjutnya disimpan sementara di gudang Satpol PP Jakarta Barat.

    Sementara itu, Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Barat Firmanuddin Ibrahim meminta kepada camat dan lurah di wilayah agar bersinergi dengan pihak terkait untuk menurunkan APK.

    “Saya minta menjaga suasana kondusif,” katanya. 

    KPU DKI menetapkan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS).

    Warga Jakarta dapat memeriksa lokasi TPS Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 secara daring melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.

    KPU DKI menetapkan total daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih.

    Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Sementara itu, masa tenang Pilkada 2024 dimulai pada 24 November 2024 dan berlangsung selama tiga hari sebelum pemungutan suara.

    Sumber : Antara

  • Waka Komisi II DPR RI tolak ubah status KPU jadi lembaga ad hoc

    Waka Komisi II DPR RI tolak ubah status KPU jadi lembaga ad hoc

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024). (ANTARA/HO-KWP)

    Waka Komisi II DPR RI tolak ubah status KPU jadi lembaga ad hoc
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 November 2024 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menolak usulan untuk mengubah status Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi lembaga ad hoc.

    “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada kita, bahwasanya Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Itu termaktub dalam Pasal 22E Ayat 5,” kata Zulfikar di Jakarta, Minggu.

    Pernyataan tersebut merespons usulan KPU dan Bawaslu agar menjadi badan ad hoc atau tidak lagi permanen.

    Menurut dia, segala perubahan terkait KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Zulfikar menyatakan bahwa evaluasi terhadap penyelenggara pemilu memang harus terus dilakukan, namun bukan berarti mengubah statusnya dari lembaga tetap menjadi lembaga ad hoc.

    “Terutama (evaluasi) dalam rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu di semua tingkatan agar menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas, capable, dan profesional, serta tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Sehingga bisa menghasilkan pemilu yang makin berkualitas dan legitimate,” ucap dia.

    Alih-alih mengubah status KPU dan Bawaslu dari lembaga tetap menjadi lembaga ad hoc, Zulfikar mendorong evaluasi secara menyeluruh terhadap rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

    Usulan KPU dan Bawaslu menjadi lembaga ad hoc muncul karena pelaksanaan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan serentak di tahun 2024 ini.

    Dengan demikian, tidak ada lagi perhelatan pesta demokrasi dalam waktu dekat dan demi menghemat anggaran negara.

    Terkait hal tersebut, Zulfikar menambahkan bahwa penyelenggara pemilu justru akan semakin kokoh keberadaannya apabila ide pemisahan pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal bisa diwujudkan dalam revisi UU Pemilu.

    “Tugas penyelenggara pemilu itu bukan hanya saat masuk tahapan pileg, pilpres, dan pilkada. Di tahun-tahun tidak menyelenggarakan pemilihan, KPU dan Bawaslu serta DKPP bisa fokus untuk meningkatkan kapasitas struktur dan infrastruktur kepemiluan melalui kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, kajian, edukasi, dan literasi,” kata Zulfikar.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu DKI ingatkan pengawas tak tinggalkan TPS saat hitung suara

    Bawaslu DKI ingatkan pengawas tak tinggalkan TPS saat hitung suara

    Ketua Bawaslu DKI Munandar Nugraha saat menghadiri kegiatan \”Apel Siaga Patroli Pengawasan Politik Uang pada masa Tenang\” di Jakarta, Minggu (24/11/2024). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Bawaslu DKI ingatkan pengawas tak tinggalkan TPS saat hitung suara
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 November 2024 – 18:13 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI mengingatkan para pengawas tidak boleh meninggalkan tempat pemungutan suara (TPS) saat proses hitung suara pada 27 November 2024.

    “Pastikan saat perhitungan suara tidak ada pengawas yang keluar dari TPS. Karena bisa jadi ketika ada  masalah surat suara sah atau tidak, yang pertama ditanya adalah pengawas TPS,” kata Ketua Bawaslu DKI Munandar Nugraha di Jakarta, Minggu.

    Kalaupun pengawas ingin ke luar misalnya ingin ke kamar kecil, maka bisa dilakukan sebelum perhitungan suara dimulai. Pada hari pungut suara, sambung dia, para pengawas harus berada di TPS saat proses hitung suara dimulai hingga selesai.

    “Saat perhitungan dimulai sampai selesai, dia stand by mendampingi seluruh proses perhitungan suara sehingga hasilnya sah atau tidak bisa kita pastikan,” ujar Munandar.

    Kerja pengawas, sambung dia, belum selesai setelah perhitungan suara selesai di TPS, melainkan rekapitulasi perhitungan berjenjang dan logistik pemilu bergeser ke tingkat kelurahan atau kecamatan.

    “Pastikan seluruh hasil yang ada di TPS berbasis dari hasil rekapitulasi berjenjang, sehingga kita bisa pastikan nanti siapapun yang akan terpilih adalah pilihan warga Jakarta yang legitimasi, tidak ada kecurangan di satu TPS pun,” ujar Munandar.

    Dia kemudian menginstruksikan seluruh jajaran pengawas termasuk di tingkat kelurahan, kecamatan, untuk memperbaharui (update) seluruh perkembangan di TPS setiap jam, dimulai pukul 06.00 WIB.

    “Pastikan dalam proses pungut dan hitung, dilakukan konsolidasi dengan seluruh pengawas TPS (PTPS) kita, tidak boleh ada kesalahan dalam pungut hitung kita,” kata dia.

    Adapun dalam Pilkada Jakarta 2024, Bawaslu DKI mencatat jumlah pengawas di TPS sebanyak 14.835 orang, lalu pengawas pemilu tingkat kelurahan sebanyak 267 orang, pengawas tingkat kecamatan, sebanyak 132 orang, anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak 28 orang dan Bawaslu provinsi 7 orang.

    “Pastikan seluruh pengawas TPS, mata dan telinga kita dalam pengawasan pada masa tenang di wilayahnya masing-masing,” ucap Munandar.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu Surabaya: Ada 1.156 TPS Rawan, Termasuk Kebencanaan

    Bawaslu Surabaya: Ada 1.156 TPS Rawan, Termasuk Kebencanaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Bawaslu Surabaya mengidentifikasi ada sebanyak 1.156 TPS rawan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tahun ini.

    Kerawanan tersebut meliputi tiga indikator paling menonjol, yakni; pemilih yang tidak sesuai syarat namun masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) serta pemilih disabilitas yang masuk dalam daftar DPT di TPS.

    Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Surabaya, Syaifuddin menyampaikan bahwa dari tiga indikator itu; kemudian terperinci menjadi 24 potensi kerawanan yang menempati di sebanyak 265 TPS.

    “Kami petakan, ada 24 potensi kerawanan di TPS-TPS yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Surabaya. Dan pemilih yang tidak memenuhi syarat itu ada di tersebar sebanyak 265 TPS,” ujar Syaifuddin di Surabaya, Minggu (24/11/24) sore.

    Syaifuddin menyebut, faktor dominan pemilih tak memenuhi syarat ini adalah alih profesi dan data terbaru meninggal dunia. Kata dia, paling banyak ditemukan di Kecamatan Bubutan, Gunung Anyar, Lakar Santri, Karang Pilang dan masih banyak lagi.

    “Banyak yang alih profesi sebagai TNI/Polri, serta meninggal di antaranya di Kecamatan Bubutan, Gayungan, Karangpilang, Kenjeran, Lakarsantri, Mulyorejo, Pakal, Pabean Cantikan, Rungkut, Semampir, Sambikerep, Sawahan, Sukolilo, Tambaksari, Tegalsari, dan Wonocolo,” rincinya.

    Itu yang diantisipasi oleh kami sebagai TPS rawan agar identitasnya tak digunakan mencoblos, lanjut Syaifuddin, serta yang tak kalah penting adalah lokasi TPS rawan karena ancaman bencana alam.

    “Antisipasi kami sebagai TPS rawan ini, termasuk TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana seperti banjir tanah longsor, gempa bumi, itu salah satunya ada di Asemrowo dan Suko Manunggal,” jelas dia.

    “Kita udah sampaikan ke masing masing TPS yang menjadi lokasi rawan itu, agar kiranya anggota kami bisa mengantisipasi hal itu,” tandas Syaifuddin. [ama/but]

  • Masuki Masa Tenang, Atang Copot Sendiri APK yang Terpasang Saat Kampanye Pilkada Kota Bogor Megapolitan 24 November 2024

    Masuki Masa Tenang, Atang Copot Sendiri APK yang Terpasang Saat Kampanye Pilkada Kota Bogor Megapolitan 24 November 2024

    Masuki Masa Tenang, Atang Copot Sendiri APK yang Terpasang Saat Kampanye Pilkada Kota Bogor
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Calon wali kota Bogor nomor urut 02 Atang Trisnanto menurunkan sejumlah alat peraga kampanye (APK) bergambar dirinya di beberapa titik di wilayah Kota Bogor.
    Aksi tersebut ia lakukan pada hari pertama masa tenang Pilkada Kota Bogor yang berlaku mulai Minggu (24/11/2024).
    Penurunan APK tersebut dimulai dari depan kantor DPD PKS, di Kelurahan Kebon Pedes.
    Dengan bantuan gunting, Atang yang turun bersama tim suksesnya langsung memotong spanduk, baliho, serta bahan kampanye lainnya, lalu diangkut menggunakan mobil bak terbuka.
    “Alhamdulillah, hari ini kami bersama Satgas PKS, tim pemenangan Atang-Annida, dan Jabar Asih menertibkan APK yang kami pasang selama masa kampanye,” kata Atang usai kegiatan tersebut.
    Atang menambahkan, nantinya alat peraga kampanye serta bambu yang digunakan untuk memasang akan didaur ulang menjadi bahan berguna lainnya.
    Mantan Ketua DPRD Kota Bogor ini berharap upaya itu bisa membawa manfaat serta menjaga lingkungan.
    “Bambu dari APK akan dimanfaatkan kembali, sementara banner, baliho, dan spanduk akan didaur ulang menjadi barang berguna,” sebutnya.
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pemerintah daerah melakukan pembersihan menyeluruh terhadap APK di seluruh wilayah Kota Bogor, termasuk pelosok-pelosok.
    Ketua KPU Kota Bogor Habibi Zaenal Arifin mengingatkan bahwa selama masa tenang semua pasangan calon (paslon) dilarang melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apa pun, termasuk melalui media sosial.
    “Kami imbau kepada seluruh paslon untuk menghormati masa tenang ini. Harapannya supaya pelaksanaan Pilkada Kota Bogor bisa berjalan aman dan nyaman,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hendy-Firjaun: Bersatu Kita Bangkit, Bersatu Kita Maju

    Hendy-Firjaun: Bersatu Kita Bangkit, Bersatu Kita Maju

    Jember (beritajatim.com) – Pasangan calon nomor urut 1, Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman meminta maaf dan berterima kasih kepada semua pihak, dalam pidato penutup debat antarpasangan calon kepala daerah putaran ketiga, di Hotel Cempaka Hill, Kabupaten Jember, Sabtu (23/11/2024) malam,

    “Jika umaro’ dan ulama sudah bersatu, untuk membangun Jember yang lebih baik, kenapa harus mencari pasangan pemimpin baru?” kata Hendy.

    Hendy dan Firjaun berterima kasih kepada masyarakat Jember yang telah berdoa, mendukung, dan memberikan kritik dan saran. “Harapan dan doa dari masyarakat akan selalu kami jadikan nafas perjuangan untuk mewujudkan Jember yang adil dan sejahtera,” katanya..

    Hendy juga mengpresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum, Badan pengawas Pemilu, TNI-Polri, dan DPRD Jember yang sudah bekerja keras mewujudkan Pilkada yang jurdil dan damai.

    “Jih Hendy-Gus Firjaun hanya manusia biasa, kami mohon maaf kepada semua pihak. Bila selama masa kampanye ini ada salah dan khilaf, itu semata-mata karena kekurangan kami,” kata Hendy.

    Hendy juga berterima kasih kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang telah mempercayakan amanat perjuangan demokrasi kepadanya dan Firjaun. Dia juga berterima kasih kepada seluruh tim sukses, relawan dan para pendukung.

    “Mator sakalangkong sadejehna masyarakat Jember. Insyaallah istiqmah amanah,” kata Hendy dalam bahasa Madura.

    Firjaun kemudian mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai hati nurani. “Mari kita bersatu membangun Jember. Bersatu kita bangkit, bersatu kita maju. Hari Ini Prestasi. Besok Bukti, bukan janji. Salam satu suara, suara hati,” katanya.

    Dalam pilkada Jember kali ini, ada dua kontestan. Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman, diusung PDI Perjuangan. Muhammad Fawait dan Djoko Susanto diusung dan didukung tujuh partai parlemen dan delapan partai non parlemen. [wir]

  • Calon Wali Kota Blitar Ini Copot Sendiri Baliho di Masa Tenang Kampanye

    Calon Wali Kota Blitar Ini Copot Sendiri Baliho di Masa Tenang Kampanye

    Blitar (beritajatim.com) – Mengisi masa tenang kampanye, calon Wali Kota Blitar nomor urut 2, Syauqul Muhibbin, memilih turun langsung ke jalan untuk mencopot alat peraga kampanye (APK). Pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut turun ke jalan dan mencopoti balihonya sendiri.

    Baliho yang dicopoti oleh Mas Ibin ini berada di sekitar markas besar pemenangannya. Sebagai pemimpin Mas Ibin ingin memberikan teladan kepada para pendukungnya agar ikut menertibkan APK yang masih terpasang. Ia menyadari bahwa penyelenggara pemilu mungkin tidak mampu membersihkan seluruh APK yang tersebar di berbagai sudut kota secara menyeluruh.

    “Jadi kita harus memberi contoh bahwa di hari tenang dalam menertibkan APK itu, harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai paslon. Dengan begitu, paling tidak kita membantu penyelenggara pemilu atau Bawaslu supaya tidak terlalu repot dalam mencopot APK,” ujar Mas Ibin, Minggu (24/11/2024).

    Mas Ibin juga menginstruksikan seluruh tim pemenangannya untuk menurunkan semua APK pasangan SAE di seluruh Kota Blitar. Ia menyatakan tidak khawatir masyarakat akan melupakannya, karena yakin kerja keras selama dua bulan kampanye akan tetap diingat oleh warga.

    “Jadi hari tenang ini kita kooperatif. Semua APK harus turun, sehingga saya mengimbau kepada teman-teman tim agar mencopoti APK paslon SAE,” tegasnya.

    Ketika ditanya tentang kegiatan lainnya selama hari tenang, Mas Ibin memilih untuk melepas lelah dengan bersantai dan memperbanyak doa demi kelancaran pelaksanaan pemilu.

    “Setelah ini santai saja kegiatannya, sama banyak-banyak doa saja, mas. Harapannya semua dimudahkan hingga pelaksanaan pemilu 27 November nanti berjalan lancar,” pungkasnya. (owi/but)

  • Bawaslu Surabaya Siap Pelototi Praktik Pelanggaran Pilkada

    Bawaslu Surabaya Siap Pelototi Praktik Pelanggaran Pilkada

    Surabaya (beritajatim.com) – Bawaslu Surabaya menggelar apel kesiapan anggota untuk mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak, Minggu (24/11).

    Empat ribu lebih anggota badan adhoc ini khusus disiapkan, untuk tugas patroli pengawasan. Sejak tahapan Pilkada masa tenang, pemungutan suara, sampai tahap penghitungan suara selesai.

    Ketua Bawaslu Surabaya, Novli Bernado Thyssen mengatakan, apel hari ini diikuti seluruh anggota Bawaslu mulai tingkat TPS kelurahan, kecamatan dan kota.

    “Pesan kita yang ingin kita sampaikan ke mereka adalah untuk supaya lebih berkoordinasi ya. Dari mulai jajaran pengawas TPS ke pengawas kelurahan dan kr pengawasan kecamatan. Begitu juga pengawas kecamatan kepada Bawaslu Kota Surabaya,” kata Novli usai melaksanakan apel, di Jatim Internasional Expo, Surabaya pada Minggu hari ini.

    Selain koordinasi yang intensif, Novli bilang, kalau setiap anggota Bawaslu Surabaya juga mengemban tugas patroli pengawasan. Di mana, mereka akan mobile (keliling) mengawasi lokasi – lokasi atau momen rawan terjadinya pelanggaran ketika Pilkada.

    “Patroli pengawasan ini bertujuan meminimalisir potensi pelanggaran. Yang mungkin terjadi pada saat masa tenang, pada saat pemungutan, maupun penghitungan suara di wilayah kerjanya masing-masing. Termasuk praktik money politic,” ucap dia.

    Money politic bukan hanya berbentuk uang tetapi juga meteri lain, lanjut Novli. Kita (Bawaslu) turut menyoroti pihak pihak yang mengacau, termasuk aktivitas praktek ilegal; yang berbenturan dengan hukum pemilu.

    “Kami sudah memberi Bimtek (bimbingan teknis) pembekalan kepada mereka, kami sangat optimis mereka semua telah memahami regulasi aturan main di dalam proses Pilkada ini,” pungkas dia. [ama/but]

     

  • Masa Tenang, Pram-Doel Sibuk Pastikan Warga Jakarta Dapat Hak Memilih Megapolitan 24 November 2024

    Masa Tenang, Pram-Doel Sibuk Pastikan Warga Jakarta Dapat Hak Memilih Megapolitan 24 November 2024

    Masa Tenang, Pram-Doel Sibuk Pastikan Warga Jakarta Dapat Hak Memilih
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara paslon cagub dan cawagub DKI Jakarta
    Pramono Anung
    –
    Rano Karno
    , Aris Setiawan mengungkapkan, aktivitas Pram dan Doel di masa tenang yaitu memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak memilih dengan bebas di hari pencoblosan pada Rabu (27/11/2024) mendatang.
    “Dan terkait dengan apa yang dilakukan Mas Pram, Bang Doel, dan tim di masa tenang, yang pertama dan paling utama adalah menjaga dan menjamin masyarakat Jakarta agar hak-haknya dalam memilih itu dapat memilih dengan baik dan bebas terjaga,” kata Aris dalam jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2024).
    Poin ini yang terus diawasi Aris dan timnya, beriringan dengan harapan mereka agar KPU dan Bawaslu juga sama-sama berkomitmen memastikan tidak ada intervensi hingga hari H pencoblosan Pilkada 2024.
    Selain itu, Aris juga menyoroti aplikasi Sirekap atau penghitungan suara yang sempat menjadi hambatan pada pemilu sebelumnya.
    “Khususnya yang menjadi perhatian banyak pihak, nanti saat penghitungan aplikasi Sirekap, KPU itu, kami percaya akan melakukan tugasnya dengan baik,” ujar Aris.
    “Kami harap, kesalahan itu tidak terulang karena satu saja suara masyarakat Indonesia, itu satu suara yang menjamin konstitusi,” sambungnya.
    Masih terkait agenda di masa tenang, Ketua Tim Pemenangan Pram-Doel, Lies Hartono (Cak Lontong) menjelaskan, pihaknya menyediakan hotline pengaduan dugaan pelanggaran untuk warga.
    Masyarakat turut diajak menjadi pengawas Pilkada dan dibebaskan melaporkan dalam bentuk apa pun yang bisa menjadi bukti laporan dugaan tersebut
    “Layanan pengaduan dugaan pelanggaran Pilkada, jadi apa pun bisa jadi bukti ya. Tinggal menghubungi ke 082188890003 hotline tim pemenangan,” ujar Cak Lontong.
    Langkah ini menjadi upaya dalam mencegah money politik yang disebut rentan terjadi di masa tenang selama tiga hari ke depan ini.
    “Hal ini untuk menghindari money politik karena indikasinya atau kebiasaannya akan terjadi di masa-masa tenang ini,” terang Cak Lontong.
    “Karena hari-hari tenang ini yang kelihatannya tenang namun bisa sangat menghanyutkan, makanya kita harus tetap waspada, tetap kompak,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.