Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • Bawaslu Sleman Dalami Dugaan Politik dengan Barbuk Tunai Rp12,5 Juta

    Bawaslu Sleman Dalami Dugaan Politik dengan Barbuk Tunai Rp12,5 Juta

    Ketua Tim Hukum paslon 01 Kusuka, Roni Rokhim Arisatriya menuturkan dugaan politik uang yang diembuskan kepada paslonnya tidak benar adanya.

    “Itu adalah uang untuk saksi 01, konsumsi saksi dan operasional kader. Kok bisa dikatakan sebagai bitingan, ini sudah mengarah ke penyebaran berita bohong untuk menjatuhkan kami,” ungkap Roni.

    Roni justru menyebut kadernya mengalami tindakan intimidasi langsung karena didatangi oknum paslon 02. Diduga kadernya sudah lama diintai dan sengaja didatangi rumahnya di jam berkunjung yang tidak seharusnya.

    “Waktu datang (rumah kader) itu ada kata-kata ancaman juga. Kalau tindakannya premanisme seperti itu, kader kami ya tentu ada rasa takut. Dan dipaksa untuk mengakui itu uang bitingan,” terang Roni.

    Mengenai data nama warga, Roni menyebut hal itu adalah kewajaran karena yang bersangkutan tengah mendata nama warga yang akan memilih. Ini akan dipergunakan sebagai acuan perkiraan jumlah suara diperoleh di sana.

    “Kan itu konsepnya. Bukan malah dikatakan sepihak sebagai politik uang,” sambung Roni.Sementara, Ketua Tim Pemenangan Kusuka, Raden Inoki AP menegaskan sejak awal paslon Kustini-Sukamto telah membentuk tim satuan tugas (satgas) anti politik uang. Satgas ini dibuat karena sedari awal telah mencium adanya politik uang sejak ada upaya untuk Pilkada Serentak 2024 Sleman melawan kotak kosong.

     

  • DKI bersinergi dengan TNI dan Polri untuk amankan Pilkada

    DKI bersinergi dengan TNI dan Polri untuk amankan Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengingatkan pentingnya penguatan sinergi bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengamankan Pilkada 2024.

    “Saya ingin menekankan hal penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama untuk penguatan sinergi antara jajaran TNI/Polri dan Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong pengawasan dan transparansi yang adil,” katanya.

    Hal itu disampaikan Teguh saat memimpin apel gabungan bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay di Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin.

    Selain pengamanan fisik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Forkominda juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa berjalan tertib.

    Tak hanya itu, dalam apel yang dihadiri 6.259 personel gabungan tersebut, Teguh juga menyampaikan harapannya agar masyarakat dapat berperan aktif. Partisipasi aktif masyarakat merupakan penentu keberhasilan pemilu.

    Tingkat partisipasi masyarakat turut menentukan suasana pilkada yang tertib dan kondusif. Pihaknya juga mengerahkan 3.838 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    Dia mengajak seluruh pihak untuk terus mendorong partisipasi masyarakat, terutama kepada warga Jakarta agar menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana.

    “Karena hal tersebut dapat menciptakan suasana yang damai demi kelancaran pilkada serentak untuk menghasilkan pemimpin Jakarta yang amanah bagi warga Jakarta,” kata Teguh.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto menyatakan telah menginstruksikan kepada seluruh personel Polri untuk terus memonitor dan mengantisipasi kondisi di lapangan serta tidak meremehkan situasi apapun meski terkesan landai.

    “Di lapangan kita harus tetap (bertugas) dengan penuh rasa tanggung jawab. Jagalah sifat humanis dan profesional guna menciptakan keselamatan masyarakat maupun personel yang bertugas,” katanya.

    Dia juga mendorong masyarakat agar berpartisipasi penuh mendukung Pilkada 2024 agar mereka terhindar dari polarisasi. “Sehingga proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS dapat berjalan dengan aman dan terkendali,” katanya.

    Sedangkan Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay mengatakan tujuan apel ini untuk menegaskan kembali komitmen, tugas dan tanggung jawab serta kesiapsiagaan prajurit TNI/Polri bersama Pemprov DKI Jakarta dalam mengamankan wilayah Jakarta selama penyelenggaraan Pilkada berlangsung.

    “Nanti kehadiran kita (TNI) sangat diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, baik menjelang maupun saat pemilu,” katanya.

    Kodam Jaya akan menetralisir situasi permasalahan yang terjadi sekecil apapun di wilayah DKI Jakarta. “Jagalah sikap humanis pada saat bertugas dengan para tokoh masyarakat,” kata Rafael.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jelang Pencoblosan, Bawaslu Cimahi Perketat Pengawasan di Masa Tenang

    Jelang Pencoblosan, Bawaslu Cimahi Perketat Pengawasan di Masa Tenang

     JABAR EKSPRES – Memasuki masa tenang jelang Pemilu Serentak 2024, Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Fathir Rizkia Latif, mengingatkan pentingnya persiapan teknis dan pengawasan untuk menjaga kelancaran proses pemilu, khususnya di tengah potensi musim hujan.

    “Memasuki musim hujan, para petugas TPS harus memastikan lokasi TPS-nya aman dari potensi banjir untuk mengantisipasi kerusakan logistik,” ujar Fathir saat dikonfirmasi, Senin (25/11/24).

    Selain itu, Fathir menyoroti masih banyaknya alat peraga kampanye (APK) yang belum ditertibkan di beberapa titik. Ia menekankan bahwa penertiban tersebut adalah tanggung jawab KPU dan Satpol PP sesuai dengan Peraturan KPU.

    BACA JUGA: Modus Baru Judi Daring Sasar Komunitas Motor

    “Masa tenang dimulai hari ini hingga H-1, dan saya berharap pihak KPU serta Satpol PP dapat segera menertibkan APK yang masih terpasang karena itu adalah tugas pokok mereka menurut peraturan PKPU,” jelasnya.

    Bawaslu Cimahi memfokuskan kesiapan 823 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk mengawal tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Para PTPS diinstruksikan untuk memastikan tidak ada APK atau praktik politik uang di sekitar 200 meter dari TPS.

    “Tugas tim PTPS bukan hanya mengawasi, tetapi juga memastikan sekitar 200 meter dari TPS tidak ada lagi alat peraga kampanye (APK) dan praktik politik uang,” tegas Fathir.

    BACA JUGA: Berapa Gaji KPPS Pilkada 2024? Ini Daftar Lengkap Gaji PPK, PPS, dan Santunan Kecelakaan

    Ia juga menambahkan bahwa Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) telah melakukan pengawasan sejak jauh hari, mencakup kegiatan kampanye hingga distribusi logistik pemilu.

    “Dari sebelum masa tenang, teman-teman Panwascam sudah melakukan pengawasan, mulai dari kegiatan kampanye hingga pendistribusian logistik dari TPS ke kelurahan,” pungkasnya. (Mong)

  • KPU Jatim targetkan alat peraga kampanye dibersihkan dalam sehari

    KPU Jatim targetkan alat peraga kampanye dibersihkan dalam sehari

    Petugas gabungan membersihkan alat peraga kampanye yang dikoordinasi oleh KPU Jatim di Surabaya, Minggu dini hari (24/11/2024). (ANTARA/Hanif Nashrullah)

    KPU Jatim targetkan alat peraga kampanye dibersihkan dalam sehari
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 24 November 2024 – 08:38 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) menargetkan alat peraga kampanye agar dibersihkan dalam sehari di masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung 24 – 26 November 2024.

    Komisioner KPU Jatim Nur Salam menjelaskan masa tenang diberlakukan agar para pemilih dapat menentukan pilihannya secara bijak, selain juga untuk menjaga suasana aman, damai dan kondusif, jelang hari pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024.

    “Maka kami menargetkan seluruh alat peraga kampanye yang selama sebulan terakhir dipasang di ruang publik oleh masing-masing tim pemenangan calon maupun kelompok relawannya agar dibersihkan sendiri dalam sehari pada 24 November,” katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu dini hari.

    Namun, Nur Salam menandaskan, sebagai penyelenggara Pilkada, KPU Jatim berkewajiban untuk mengkoordinasi pembersihan.

    Maka sejak pukul 00:00 WIB yang menandakan telah masuk tanggal 24 November, KPU Jatim bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah provinsi setempat langsung bergerak melakukan pembersihan alat peraga kampanye dari ruang publik.

    Tampak pembersihan alat peraga kampanye yang dikoordinasi KPU Jatim di wilayah Kota Surabaya juga diikuti oleh sejumlah perwakilan tim pemenangan masing-masing pasangan calon.

    Komisioner KPU Nur Salam memastikan pembersihan alat peraga kampanye bersama para pemangku kepentingan pada hari ini berlangsung serentak sampai di wilayah kabupaten/ kota, kecamatan, hingga kelurahan maupun desa di wilayah provinsi Jatim.

    “Jadi sesuai dengan target, harapan kami masing-masing tim kampanye juga harus membersihkan di tanggal 24 November. Tapi ini semua kita kerjasama antara kami, KPU, Bawaslu, tim pemenangan masing-masing pasangan calon, termasuk dari dinas atau instansi terkait Pemerintah Daerah untuk bareng-bareng membersihkan. Ayo dibersihkan bersama-sama,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Ini Strategi Pencegahan TPS Rawan di Kabupaten Mojokerto

    Ini Strategi Pencegahan TPS Rawan di Kabupaten Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dari 26 variabel dan indikator potensi yang digunakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto terdapat empat indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, tujuh indikator yang banyak terjadi dan 15 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

    Dengan hasil tersebut Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan strategi pencegahan. Tujuan dari mitigasi tersebut agar pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Mojokerto berjalan lancar tanpa gangguan yang menghambat.

    Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal mengatakan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan strategi pencegahan diantaranya melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait.

    “Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, kolaborasi dengan pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online,” ungkapnya, Senin (25/11/2024).

    Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Mojokerto memberikan rekomendasi.

    “Berdasarkan pemetaan TPS rawan, Bawaslu merekomendasikan KPU Kabupaten Mojokerto untuk menginstruksikan kepada jajaran PPK, PPS dan KPPS untuk melakukan antisipasi kerawanan, berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder,” katanya.

    Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet. Melaksanakan distribusi logistik Pilkada Serentak 2024 tepat waktu.

    “Distribusi logistik diharapkan sampai ke TPS pada H-1 secara tepat, baik dari segi jumlah, sasaran, kualitas, waktu, melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat,” tegasnya. [tin/aje]

  • Alat peraga kampanye di Kota Bogor mulai dibersihkan

    Alat peraga kampanye di Kota Bogor mulai dibersihkan

    Penertiban alat peraga kampanye di simpang Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/11/2024) dini hari. ANTARA/Shabrina Zakaria

    Alat peraga kampanye di Kota Bogor mulai dibersihkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 24 November 2024 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bogor, Jawa Barat, mulai membersihkan alat peraga kampanye pada Minggu dini hari bersamaan dengan memasuki masa tenang menjelang hari pemungutan suara Pilkada 2024, Rabu (27/11).

    Ketua KPU Kota Bogor M. Habibi Zaenal Arifin di Kota Bogor, Minggu, menyatakan per hari ini pukul 00.00 WIB masa kampanye di Kota Bogor sudah selesai sehingga tidak boleh ada lagi kampanye dalam bentuk apa pun, baik pada pasangan calon gubernur/wakil gubernur maupun pasangan calon wali kota/wakil wali kota.

    “Seluruh titik di Kota Bogor, termasuk di wilayah hingga ke pelosok, kami bersihkan dari alat peraga kampanye, bukan lagi ditertibkan, bersama-sama KPU, bawaslu setempat, dan unsur pemerintah daerah,” katanya.

    Habibi mengimbau seluruh pasangan calon kepala daerah agar tidak lagi melaksanakan kampanye, baik dengan turun ke masyarakat, lewat alat peraga kampanye, maupun melalui media sosial.

    “Mohon menahan diri. Cukup kampanye di dua bulan kemarin. Mudah-mudahan masyarakat cukup efektif dalam menerima visi dan misi pasangan calon,” ujarnya.

    Penjabat (Pj.) Wali Kota Bogor Hery Antasari mengerahkan dinas terkait untuk membantu KPU, bawaslu setempar, hingga tim pemenangan pasangan calon untuk melakukan pembersihan alat peraga kampanye.

    “Biasanya masih banyak sisa APK yang belum dibersihkan. Ketika itu nanti terkumpul, kami akan kelola sebaik mungkin dengan berkoordinasi dengan para LO paslon dan KPU bagaimana sebaiknya,” jelasnya.

    Hery menegaskan bahwa pembersihan alat peraga kampanye di berbagai titik seperti di angkutan kota, tiang listrik, pagar, hingga tembok yang ditempeli stiker.

    “Sebagai kota yang sebelumnya tertib dan bersih, mari kembalikan ke tertib dan bersih juga,” ucapnya.

    Ketua Bawaslu Kota Bogor Herdiyatna mengatakan bahwa pihaknya tetap melakukan pengawasan hingga masa tenang, termasuk membantu membersihkan alat peraga kampanye bersama tim pemenangan pasangan calon Pilkada 2024.

    “Kalau ada yang membandel bicara potensi pelanggaran, tidak menutup kemungkinan kami tindak secara regulatif,” kata Herdiyatna.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu Hentikan Distribusi 79.800 "Snack" Gratis untuk Pilkada Tuban Surabaya 25 November 2024

    Bawaslu Hentikan Distribusi 79.800 "Snack" Gratis untuk Pilkada Tuban Surabaya 25 November 2024

    Bawaslu Hentikan Distribusi 79.800 “Snack” Gratis untuk Pilkada Tuban
    Tim Redaksi
    TUBAN, KOMPAS.com
    – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban, Jawa Timur, meminta Komisi Pemilihan Umum menghentikan pendistribusian 79.800
    snack
    gratis yang telah terkirim ke Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Soko.
    Snack
    tersebut rencananya bakal dibagikan kepada
    pemilih
    yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
    Dua komisioner Bawaslu Kabupaten Tuban, Sutrisno Puji Utomo dan Ahmad Mundlir, melakukan penelusuran dan menemukan 1.330 dus berisi
    snack
     yang sudah terdistribusi ke Sekretariat PPS di tingkat desa se-Kecamatan Soko.
    Sutrisno Puji Utomo, yang juga merupakan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tuban menegaskan pentingnya fokus penyelenggara pada kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara.
    “Kami sudah meminta kepada seluruh jajaran
    KPU
    di bawah agar tidak turut mendistribusikan
    snack
    ini,” ujar dia kepada
    Kompas.com
    , Minggu (24/11/2024) kemarin.
    Ia juga mengingatkan,
    snack
    yang siap dibagikan tersebut berisiko untuk dikonsumsi, karena mendekati tanggal kedaluwarsa.
    “Tertera dalam kemasan itu kadaluwarsa tanggal 11 Januari 2024, masa konsumsinya tinggal satu bulan lagi,” tambah Sutrisno.
    Senada dengan itu, Ketua KPU Kabupaten Tuban, Zakiyatul Munawaroh, mengonfirmasi adanya bantuan
    snack
    dari seorang pengusaha di Kecamatan Soko.
    “Kami dapat informasi dari PPK Kecamatan Soko terkait pemberian
    snack
    gratis tersebut,” kata Zakiyatul Munawaroh dalam kesempatan terpisah kemarin.  
    Namun, pihak KPU belum mengetahui secara pasti maksud dan tujuan dari pemberian bantuan
    snack
    gratis tersebut.
    Menanggapi hal ini, KPU telah menginstruksikan jajarannya untuk menghentikan pendistribusian
    snack
    dan menyimpannya di balai desa.
    “Sudah kami instruksikan untuk menghentikan distribusi
    snack
    tersebut, dan tidak diserahkan kepada pihak lain,” tegas Zakiyatul.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik Terkini: Presiden Prabowo Subianto Kembali ke Tanah Air hingga Masa Tenang Pilkada 2024

    Isu Politik Terkini: Presiden Prabowo Subianto Kembali ke Tanah Air hingga Masa Tenang Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Minggu (24/11/2024). Berita kembalinya Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa luar negeri menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait masa tenang Pilkada 2024, Bawaslu yang mengingatkan hukuman penjara bagi pihak yang terlibat politik uang, ribuan surat suara Pilbup Bogor 2024 yang tertukar dengan Pilbup Serang 2024, dan tim pemenangan Pramono-Rano yang memperkuat pengawasan di daerah perbatasan.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Prabowo Tiba di Indonesia dari Kunjungan Kerja ke 6 Negara
    Presiden Prabowo Subianto tiba di Indonesia melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (24/11/2024) pukul 05.30 WIB setelah melakukan lawatan ke enam negara.

    Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Indonesia disambut langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Agus Subianto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

    Tampak Gibran dan pejabat lainnya menunggu terlebih dahulu di seberang karpet merah untuk menyambut Presiden Prabowo Subianto.

    2. Hari Pertama Masa Tenang Pilkada 2024: Pramono Anung Bersikan APK, Ridwan Kamil ke CFD
    Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Wibowo mengisi hari pertama masa tenang Pilkada 2024 dengan membersihkan alat peraga kampanye (APK). Sementara itu, cagub nomor urut 1 Ridwan Kamil mengisi waktu dengan mengikuti car free day (CFD).

    Ridwan Kamil memilih mengisi waktu dengan berolahraga di CFD Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2024). Ia didampingi istri, Atalia Praratya.

    Sementara itu Pramono Anung, menggunakan masa tenangnya untuk berkeliling sekitar rumahnya. Ia membersihkan alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang bersama timnya pada masa tenang Pilkada 2024.

    3. 1.985 Surat Suara Pilkada Kabupaten Bogor Tertukar dengan Serang
    Selain berita kedatangan Presiden Prabowo Subianto, berita terkait pelaksanaan Pilkada 2024 tetap menarik perhatian pembaca. Sebanyak 1.985 surat suara Pilkada Kabupaten Bogor 2024 tertukar dengan surat suara Pilkada Kabupaten Serang 2024. Kejadian surat suara tertukar itu diketahui saat proses sortir lipat logistik di gudang KPU Kabupaten Bogor.

    Bawaslu Kabupaten Bogor, menurut Irvan, langsung melakukan penggantian surat suara yang tertukar tersebut. Penggantian dilakukan bersamaan dengan surat suara rusak, yang mencapai 424 buah sehingga menjadi 2.409 surat suara.

    4. Bawaslu Jakarta Ingatkan Terlibat Politik Uang Bisa Dipenjara
    Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta mengingatkan warga yang kedapatan terlibat politik uang, baik menerima maupun memberi, bisa dipenjara minimal 2,5 tahun atau 36 bulan.

    Praktik politik uang yang bisa membuat pelakunya dipenjara merupakan bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang untuk tidak menjalankan haknya memilih saat pemilu.

    Praktik politik uang dapat dilakukan dengan cara pemberian uang atau sembako kepada masyarakat. Hal ini bertujuan menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk pasangan calon atau partai tertentu.

    5. Tim Pemenangan Pramono-Rano Perkuat Pengawasan di Daerah Perbatasan
    Tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno memperkuat pengawasan di tempat pemungutan suara (TPS) yang terletak di wilayah perbatasan menjelang hari pencoblosan Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu (27/11/2024).

    Sekretaris tim pemenangan Pramono-Rano, Aria Bima mengatakan daerah perbatasan sering kali menjadi area yang rentan terhadap kecurangan, sehingga pengawasan di wilayah tersebut perlu diperketat.

    Aria menambahkan, pengawasan diperkuat dengan menambah jumlah saksi di dalam dan luar TPS, serta mengadakan konsinyering malam untuk membahas langkah-langkah terkait wilayah perbatasan.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Presiden Prabowo Subianto yang telah kembali ke Tanah Air dan masa tenang Pilkada 2024.

  • [POPULER JABODETABEK] Pukuli Penabrak Mobilnya hingga Tewas, Pria di Pulogadung Jadi Tersangka | Jangan Melanggar Masa Tenang Pilkada Jakarta, Berikut Sanksi yang Menanti Megapolitan 25 November 2024

    [POPULER JABODETABEK] Pukuli Penabrak Mobilnya hingga Tewas, Pria di Pulogadung Jadi Tersangka | Jangan Melanggar Masa Tenang Pilkada Jakarta, Berikut Sanksi yang Menanti Megapolitan 25 November 2024

    [POPULER JABODETABEK] Pukuli Penabrak Mobilnya hingga Tewas, Pria di Pulogadung Jadi Tersangka | Jangan Melanggar Masa Tenang Pilkada Jakarta, Berikut Sanksi yang Menanti
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak tiga berita di kanal Megapolitan Kompas.com menjadi yang paling menarik perhatian pembaca pada Minggu (24/11/2024), salah satunya tentang pria di
    Pulogadung
    jadi tersangka karena pukuli penambrak mobilnya hingga tewas.
    Kemudian, artikel tentang
    masa tenang
    Pilkada 2024 yang berlangsung selama tiga hari juga menjadi berita yang ramai dibaca.
    Sementara itu, berita mengenai peringatan kepada masyarakat untuk tidak melanggar masa tenang turut menarik perhatian dan banyak dibaca.
    Ketiga berita di atas masuk ke dalam deretan berita populer Jabodetabek, berikut paparannya:
    Polres Metro Jakarta Timur telah menetapkan YTZ (46) sebagai tersangka dalam kasus
    penganiayaan
    yang menyebabkan kematian seorang pengendara mobil, U (53), di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.
    Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, mengonfirmasi status tersangka ini pada Minggu (24/11/2024).
    “Statusnya tersangka,” ujarnya singkat.
    YTZ dijerat Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat hingga berujung kematian.
    Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (22/11/2024) sekitar pukul 12.20 WIB, setelah mobil yang dikendarai U menabrak kendaraan Toyota Calya milik YTZ di Jalan Mahoni.
    “Awal kejadian saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil minibus Wuling nopol B 2891 FKI yang dikendarai korban dengan mobil Toyota Calya nopol BH 1566 NS yang dikendarai pelaku,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam.
    Tak terima dengan kejadian tersebut, YTZ mengejar mobil U hingga ke Jalan Metrojaya III, Kayu Putih, tempat korban berhenti.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Masa tenang
    Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 resmi dimulai pada Minggu (24/11/2024) dan akan berlangsung hingga Selasa (26/11/2024), tepat sehari sebelum pemungutan suara.
    Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024, masa tenang adalah periode di mana segala bentuk aktivitas kampanye dilarang.
    Larangan ini mencakup partai politik, pasangan calon, tim kampanye, relawan, hingga media massa.
    “Masa tenang menandakan berakhirnya kampanye Pilkada Serentak 2024 yang telah berlangsung selama 60 hari di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada,” demikian tertulis dalam keterangan resmi.
    Larangan kampanye juga mencakup penyiaran iklan atau konten yang berkaitan dengan citra diri peserta pilkada melalui media cetak, elektronik, daring, media sosial, maupun lembaga penyiaran.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Kampanye akbar yang digelar oleh pasangan calon (paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi penutup rangkaian kegiatan kampanye yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
    Acara ini digelar pada Sabtu (23/11/2024) dan menjadi momen penting bagi para paslon untuk menyampaikan visi, misi, serta program unggulan mereka kepada masyarakat, sekaligus menggalang dukungan maksimal menjelang hari pemungutan suara.
    Setelah kampanye akbar ini, masa tenang berlangsung sejak Minggu (24/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024).
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa semua pihak harus mematuhi aturan masa tenang, yang diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
    Masa tenang bertujuan memberikan waktu bagi pemilih untuk mempertimbangkan pilihan mereka secara tenang tanpa pengaruh kampanye.
    Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berdampak serius. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, setiap pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa pidana maupun denda.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waka Komisi II beberkan upaya minimalkan konflik terkait pilkada

    Waka Komisi II beberkan upaya minimalkan konflik terkait pilkada

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf saat memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Kamis (21/11/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

    Waka Komisi II beberkan upaya minimalkan konflik terkait pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 November 2024 – 18:37 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf membeberkan sejumlah upaya untuk meminimalkan potensi konflik horisontal di tengah masyarakat berkenaan dengan Pilkada 2024.

    Dede saat dihubungi di Jakarta, Minggu, menuturkan bahwa upaya tersebut dilakukan berangkat dari sejumlah faktor yang kiranya dapat memicu terjadinya konflik terkait pilkada.

    Pertama, kata dia, konsistensi pengamanan di daerah yang masuk dalam peta kerawanan pilkada, sehingga pihak kepolisian perlu mensinergikan peta kerawanan dengan data yang dimiliki KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah.

    “Pihak pengamanan masuk, baik Babinsa Kamtibmas untuk mencari data atau informasi tentang potensi di dalam, kalau ada potensi di dalam itu bisa disampaikan ke calon lain untuk jangan masuk ke daerah sekitar situ,” ujarnya.

    Kedua, menurut dia, pentingnya netralitas penyelenggara pemilu hingga aparatur sipil negara (ASN) terhadap kontestasi Pilkada 2024.

    “Pesan-pesan dari kami adalah pihak penyelenggara, baik dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu daerah, tidak boleh ikut cawe-cawe di situ atau berpihak karena kalau berpihak pasti ada yang merasa dirugikan maka akhirnya konflik terjadi,” tuturnya.

    Ketiga, partisipasi publik dalam pengawasan Pilkada 2024 untuk segera melapor bila menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran.

    Dia menyebut publik juga dapat memanfaatkan media sosial untuk melaporkan pelanggaran Pilkada 2024 agar memperoleh atensi yang cepat.

    “Sekarang publik ini punya alat yang namanya HP untuk memviralkan apapun. Nah, jadi publik juga bisa langsung kalau ada hal-hal yang kurang. Langsung saja divideokan, diviralkan, dan dilaporkan kepada pihak penyelenggara dalam hal ini misalnya Bawaslu, Gakkumdu, dan sebagainya. Karena biasanya kalau itu sudah diviralkan, itu akan cepat mendapatkan tanggapan,” katanya.

    Terakhir, dia menyebut pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu mencanangkan kembali komitmen para kontestan untuk siap menang dan kalah dalam pilkada.

    “Jadi kontestan pemilu juga harus mampu menyampaikan kepada timnya bahwa ‘kita siap menang, kita juga harus siap kalah’,” ucap dia.

    Saat ini, tahapan Pilkada 2024 telah memasuki masa tenang kampanye yang berlangsung selama tiga hari, 24—26 November 2024.

    Pilkada Serentak yang diselenggarakan pada hari Rabu, 27 November 2024, diikuti 1.553 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Sumber : Antara