Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • Deklarasi Pilkada Damai, Walkot Idris: Belum Ada Sejarahnya Pemilihan di Depok Ricuh Megapolitan 25 November 2024

    Deklarasi Pilkada Damai, Walkot Idris: Belum Ada Sejarahnya Pemilihan di Depok Ricuh Megapolitan 25 November 2024

    Deklarasi Pilkada Damai, Walkot Idris: Belum Ada Sejarahnya Pemilihan di Depok Ricuh
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta seluruh warga Depok menjaga perdamaian selama masa
    Pilkada 2024
    , bukan hanya pada hari pencoblosan, tetapi hingga hari pelantikan.
    Hal ini disampaikan Idris saat menghadiri deklarasi damai Pilkada 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok di Hotel Bumi Wiyata, Senin (25/11/2024).
    “Karena belum ada sejarahnya selama pilkada, sebuah situasi (di Depok) yang menuju kericuhan dan kerusuhan,” ungkap Idris.
    Adapun acara deklarasi damai ini dihadiri oleh calon wakil wali kota Depok nomor urut 1 Ririn Farabi A Rafiq. Hadir pula pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 2, Supian Suri-Chandra Rahmansyah.
    Sementara calon wali kota nomor urut 1 pasangan Ririn Farabi, Imam Budi Hartono, tidak hadir di lokasi.
    Dalam acara ini, hadir pula Kapolres Metro Depok Kombes (Pol) Arya Perdana, lalu Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna, Ketua KPU Depok Willi Sumarlin, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Depok Fathul Arif.
    Acara ini diawali dengan pembacaan isi deklarasi bersama. Terdapat empat poin komitmen yang tertuang dalam deklarasi damai tersebut. 
    Idris memimpin pembacaan deklarasi tersebut, yang kemudian diikuti seluruh tamu lainnya.
    “Kami berkomitmen menyukseskan Pilkada tahun 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” bunyi deklarasi poin kedua.
    “Kami berkomitmen, mewujudkan situasi yang kondusif, aman, damai, dan sejuk,” isi deklarasi poin ketiga.
    Usai deklarasi, seluruh tamu yang hadir diminta membubuhkan tanda tangan di papan putih sebagai simbolisasi sepakat mengawal jalannya pesta demokrasi ini.
    Sebagaimana diketahui, ada dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan berlaga pada
    Pilkada Kota Depok
    2024.
    Paslon nomor urut 1 yaitu Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq. Keduanya diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya (Golkar).
    Pasangan calon nomor urut 2 yakni Supian Suri-Chandra Rahmansyah. Paslon ini diusung Koalisi Perubahan Depok Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, PDI-P, PKB, Partai Demokrat, PPP, Partai Nasdem, PAN, Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Ummat, Partai Buruh, dan PSI.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1.298 Personel Polri Siap Amankan TPS Pilkada 2024 di Sidoarjo 

    1.298 Personel Polri Siap Amankan TPS Pilkada 2024 di Sidoarjo 

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sebanyak 1.298 personel Polri mulai digeser ke lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 18 kecamatan Kabupaten Sidoarjo. Pergeseran pasukan diawali dengan Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan TPS Pilkada Serentak 2024 di Mako Polresta Sidoarjo, Senin (25/11/2024).

    Apel pergeseran pasukan pengamanan TPS Pilkada Serentak 2024 tersebut dipimpin Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing. Ia menyampaikan 1.298 personel yang dilibatkan adalah dari Polresta Sidoarjo dan Polsek jajaran.

    Para personel diharapkan langsung bekerjasama dengan personel pengamanan dari Kodim 0816 Sidoarjo, Satpol PP, Linmas, petugas dari KPU maupun Bawaslu serta stake holder terkait lainnya.

    Sehingga pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala daerah Jatim dan Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan lancar dan aman.

    Personel yang bertugas diharapkan dapat memahami tugas pengamanan Pilkada Serentak 2024. “Wujudkan profesional dan netralitas Polri bersama TNI menjadi prioritas bersama guna mewujudkan pesta demokrasi ini berjalan lancar, aman, dan damai,” ucap Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing.

    Pada kesempatan ini, Kapolresta Sidoarjo juga mengingatkan kepada seluruh anggota yang tersprin dalam pengamanan TPS agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Yakni dengan memastikan betul keamanan logistik Pemilu 2024 mulai dari PPK ke PPS hingga kembali lagi ke PPK.

    “Tingkatkan juga patroli kamtibmas di wilayah masing-masing sampai dengan patroli siber guna antisipasi segala macam potensi yang dapat mengganggu kondusifitas kamtibmas Pilkada ini. Amankan betul, laksanakan tugas secara profesional dan optimal,” tandasnya. [isa/beq]

  • Hari ke-2 Masa Tenang Kampanye Pilkada 2024, Pemprov DKI Turunkan 75 Ribu Alat Peraga Kampanye

    Hari ke-2 Masa Tenang Kampanye Pilkada 2024, Pemprov DKI Turunkan 75 Ribu Alat Peraga Kampanye

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Puluhan ribu alat peraga kampanye (APK) milik tiga paslon yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024 diturunkan selama masa tenang.

    Hal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi usai menggelar rapat koordinasi kesiapan Pilkada 2024 bersama KPU dan Bawaslu di Balai Kota Jakarta.

    “Sampai pukul 11.00 WIB, kurang lebih sekitar 75 ribu item (APK diturunkan),” ucapnya, Senin (25/11/2024).

    Orang nomor satu di DKI Jakarta menyebut, puluhan ribu APK itu diturunkan dari berbagai lokasi di ibu kota.

    Dibandingkan saat Pemilihan Presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) di bulan Februari 2024 lalu, Teguh menyebut, jumlah APK pilkada yang bertebaran di Jakarta saat ini jauh lebih sedikit.

    “Jumlahnya memang dibandingkan pileg dan pilpres sekarang jauh berkurang ya. Karena memang sekarang ini hanya untuk pilkada,” tuturnya.

    Meski demikian, Teguh tak menampik belum semua APK berhasil diturunkan pihaknya.

    “Sampai siang ini memang masih ada beberapa (APK yang terpasang), khususnya di gang-gang kecil,” ujarnya.

    Teguh pun memastikan, proses penurunan APK bakal terus dilakukan pihaknya selama masa tenang kampanye Pilkada 2024 ini.

    Ribuan petugas Satpol PP pun dikerahkan untuk membantu proses penertiban APK.

    “Kami sudah diperintahkan untuk segera dibersihkan, tentu saja (penertiban) bersama Bawaslu, KPU, dan tik pemenangan, termasuk kita libatkan juga RT/RW,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, masa kampanye Pilkada 2024 berakhir pada Sabtu (23/11/2024) kemarin.

    Selanjutnya sejak Minggu (24/11/2024) kemarin sampai hari pencoblosan merupakan masa tenang kampanye Pilkada 2024.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

  • Panglima TNI: Kompleksitas Pilkada 2024 Lebih Tinggi Dibanding Pilpres

    Panglima TNI: Kompleksitas Pilkada 2024 Lebih Tinggi Dibanding Pilpres

    Jakarta, Beritasatu.com – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan Pilkada 2024 memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibanding Pilpres 2024 lalu. Ditegaskannya, jajaran TNI, siap membantu Polri untuk mengamankan penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Situasi menjelang Pilkada 2024 sampai dengan tahap pendaftaran paslon sangat dinamis sehingga menyebabkan pilkada ke depan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pilpres,” ujar Agus di ruang rapat Komisi I DPR, gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Agus mengatakan, TNI terus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan Bawaslu untuk menganalisis dan mengantisipasi potensi kerawanan pada Pilkada 2024. TNI, kata dia, juga telah memetakan provinsi-provinsi yang memilik tingkat kerawanan, mulai dari tinggi sampai sedang.

    “Pada tingkat kerawanan tinggi terdapat empat provinsi, tingkat kerawanan sedang ada 23 provinsi dan tingkat kerawanan rendah di 10 provinsi. Kerawanan terbagi dalam tiga konteks utama yaitu politik, sosial, budaya dan keamanan dalam negeri,” tutur dia.

    Lebih lanjut, Agus juga memastikan TNI netral di Pilkada 2024. Karena itu, kata dia, seluruh prajurit TNI yang maju Pilkada 2024 sudah mengundurkan diri. Pasalnya, seorang prajurit TNI tidak boleh terlibat politik praktis. 

    “Ya (prajurit TNI) mengundurkan diri lah. Sudah, karena kan kalau prajurit TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis,” kata Agus.

    Selain itu, Agus menggaransi TNI akan bersikap netral di Pilkada 2024 ini. Sekalipun, terdapat calon kepala daerah yang berasal dari instansinya. Diketahui, terdapat 34 prajurit TNI jadi yang maju pada Pilkada 2024.

  • Relawan tertibkan APK di masa tenang

    Relawan tertibkan APK di masa tenang

    Penertiban alat peraga kampanye (ANTARA/Ali Khumaini)

    Relawan tertibkan APK di masa tenang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 November 2024 – 10:06 WIB

    Elshinta.com – Relawan turut menertibkan alat peraga kampanye di berbagai lokasi di Kabupaten Karawang, Minggu, karena saat ini memasuki masa tenang pada 24-26 November 2024, menjelang pemungutan suara Pilkada yang dijadwalkan serentak pada 27 November 2024

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang Dian Fahrud Jaman, di Karawang, Minggu, mengerahkan relawan dan pendukung pasangan calon menertibkan APK bersama petugas. 

    “Jangan hanya menunggu diturunkan oleh petugas,” katanya.

    Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karawang Ade Permana menyebutkan, memasuki masa tenang, terdapat puluhan ribu APK berbagai jenis yang dicopot Satpol PP Karawang.

    Menurut dia, terdapat aturan selama masa kampanye yang wajib dipatuhi peserta Pilkada dan pendukungnya. Selama masa tenang, tidak boleh ada aktivitas kampanye.

    Sumber : Antara

  • Polda Sulsel Petakan 12 Daerah Rawan Konflik pada Pilkada Serentak di Sulsel, Salah Satunya Bantaeng

    Polda Sulsel Petakan 12 Daerah Rawan Konflik pada Pilkada Serentak di Sulsel, Salah Satunya Bantaeng

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, menyampaikan perkembangan terbaru mengenai potensi kerawanan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

    Berdasarkan penilaian dari Bawaslu pada Pemilu sebelumnya, Sulsel kini sudah mengalami penurunan tingkat kerawanan.

    “Sekarang sudah turun menjadi 10, kita sebenarnya tidak rawan itukan berdasarkan penilaian dari Bawaslu pada Pemilu yang lalu, itulah dijadikan acuan kerawanan di Sulsel,” ujar Yudhi kepada awak media, Senin (25/11/2024).

    Dikatakan Yudhi, peringkat Sulsel untuk wilayah paling rawan itu turun ke posisi 10 setelah tim dari Mabes Polri melakukan survei.

    “Memang beberapa saat yang lalu disamakan, khusus kampaye wilayah Sulsel menduduki peringkat pertama. Tapi alhamdulillah berkat dengan masyarakat Sulsel yang luar biasa, paham dan sadar akan pentingnya damai, pentingnya situasi kondusif maka kita turun,” ucapnya.

    Ia pun mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif jelang detik-detik pelaksanaan Pilkada serentak.

    “Kita harus ucapkan terimakasih pada seluruh masyarakat yang sudah mendukung pelaksanaan Pemilukada ini. Muda-mudahan untuk semua Sulsel, Sulsel adalah rumah kita,” sebutnya.

    Hanya saja Yudhi menekankan bahwa pihaknya tidak boleh lengah meskipun saat ini kondisi di Sulsel masih terbilang aman.

    “Untuk daerah perhatian khusus ada 12, ada beberapa yang saya hafal ada Makassar termasuk rawan, kemudian Luwu, Palopo, Bantaeng, terus sementara itu tiga yang agak rawan saya harapkan semua masyarakat yang ada di daerah itu mendukung jalannya Pilkada,” imbuhnya.

  • Bawaslu Ajak Masa Tenang untuk Patuh pada Aturan

    Bawaslu Ajak Masa Tenang untuk Patuh pada Aturan

    JABAR EKSPRES – Dalam upaya menjaga integritas pemilu, Kepala Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Banjar, Wahidan, mengingatkan bahwa selama tiga hari masa tenang (24-26 November 2024) semua bentuk kampanye dilarang dilakukan. Hal ini berlaku untuk semua pihak, baik pasangan calon (paslon) maupun tim sukses, serta media sosial dan media massa.

    Wahidan menekankan bahwa larangan ini juga berlaku untuk pers, yang tidak diperbolehkan untuk memberitakan, mengiklankan, atau melakukan jejak pendapat dan menyiarkan hasil survei selama masa tenang.

    “Masa tenang merupakan waktu yang sangat penting untuk memastikan pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa adanya pengaruh dari kampanye,” ujarnya, Senin 25 November 2024.

    BACA JUGA: Tanggul Sungai Cigede Kembali Jebol, 337 KK di Kampung Lamajang Dayeuhkolot Terdampak Banjir

    Masa tenang ini sangat rentan terhadap praktik politik uang, yang merupakan pelanggaran serius dalam pilkada. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Banjar telah mengambil langkah pencegahan dengan melakukan sosialisasi partisipatif, yang menyasar 27.675 warga di seluruh Kota Banjar. Kegiatan ini diinisiasi oleh warga, di mana Bawaslu hadir untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dalam acara pengajian dan tabligh akbar.

    “Kami meminta ruang untuk pendidikan politik,” ungkap Wahidan.

    Terkait sanksi, Wahidan menjelaskan bahwa apabila ada yang melanggar larangan kampanye selama masa tenang, mereka akan dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman minimal 15 hari hingga maksimal 3 bulan, denda Rp100 ribu dan paling banyak Rp1 juta. “Kami berharap semua pasangan calon dan relawan dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan,” tambahnya.

    BACA JUGA: Banjir di Dayeuhkolot, Bupati Bandung Desak Pembangunan Polder Dipercepat

    Wahidan juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, dengan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas pemilu agar berjalan dengan jujur dan adil,” tutupnya. (CEP)

  • Meski Tidak Masif, DLH Cimahi Masih Temukan APK yang Dipaku di Pohon Saat Penertiban

    Meski Tidak Masif, DLH Cimahi Masih Temukan APK yang Dipaku di Pohon Saat Penertiban

    JABAR EKSPRES – Masuki masa tenang Pilkada 2024, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi bersama Satpol PP, KPU, dan Bawaslu melaksanakan penertiban alat peraga kampanye (APK) Sabtu dan Minggu 23-24 November 2024, terutama yang dipaku di pohon.

    “Masih ada temuan beberapa APK yang dipaku, namun sudah mulai ada yang diikat menggunakan tali,” ujar Kabid Tata Lingkungan DLH Cimahi, Agus Irwan Kustiawan, saat dihubungi via telepon, Senin (25/11/2024).

    Agus menegaskan, meskipun pemasangan APK dengan paku masih terjadi, jumlahnya jauh berkurang dibandingkan dengan Pemilu Legislatif sebelumnya.

    BACA JUGA: Banjir di Dayeuhkolot, Bupati Bandung Desak Pembangunan Polder Dipercepat

    “Kesadaran masyarakat sudah meningkat, sekarang lebih banyak yang mengikat dengan tali,” katanya.

    Agus juga menjelaskan, DLH diminta berpartisipasi dengan menurunkan tim khusus yang menggunakan kendaraan crane untuk mencopot APK di lokasi tinggi, seperti di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Tagog.

    “Di JPO itu tidak mungkin pakai tangga, jadi harus dengan crane,” jelasnya.

    BACA JUGA: Denny Cagur Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI

    Meski demikian, Agus mengatakan pihaknya belum menghitung kerusakan pohon akibat pemasangan APK yang dipaku karena keterbatasan personel, terutama saat bersamaan dengan penanganan bencana hujan angin.

    “Kami lebih fokus dulu ke penanganan bencana kemarin, tetapi setelah selesai, kami akan kembali melakukan aksi pencabutan paku di pohon seperti kegiatan sebelumnya,” ungkapnya.

    DLH Cimahi rutin melakukan pemeliharaan pohon, termasuk pemangkasan dahan yang rawan patah berdasarkan laporan masyarakat. Bila pohon terindikasi mati, DLH akan melakukan penebangan sebagai opsi terakhir.

    BACA JUGA: Innalillahi, Ini Sosok Yana D Putra Calon Wakil Bupati Ciamis yang Meninggal Dunia di Usia Muda Akibat Serangan Jantung

    “Jika masih bisa diselamatkan, kami akan menyelamatkan pohon itu,” jelas Agus.

    Agus juga mengungkapkan, pengelolaan sampah APK yang ditertibkan menjadi tanggung jawab Satpol PP. Sampah tersebut dikumpulkan di kantor Satpol PP di Pemkot Cimahi sebelum dibuang.

    “Kemarin rencananya sampah APK akan dikumpulkan dekat kantor Satpol PP,” tandasnya. (Mong)

  • Terkena Serangan Jantung, Sekda Ciamis Ceritakan Almarhum Yana D Putra Sebelum Dilarikan ke RS Borromeus Bandung

    Terkena Serangan Jantung, Sekda Ciamis Ceritakan Almarhum Yana D Putra Sebelum Dilarikan ke RS Borromeus Bandung

    JABAR EKSPRES – Calon Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Borromeus, Kota Bandung, pada Senin (25/11).

    Sebelum meninggal dunia, almarhum menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis Andang Firman sempat mengalami sesak nafas dan harus dilarikan ke rumah sakit.

    “Kena serangan jantung. Tadi almarhum datang kesini jam 7 pagi, sebelumnya katanya ada sesak,” singkatnya usai menjemput jenazah Yana D Putra di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Borromeus, Kota Bandung, Senin (25/11).

    BACA JUGA: Bansos PKH dan BPNT Rp 400 Ribu hingga Rp1,6 Juta Cair? Ini Infonya

    Andang menambahkan, almarhum sempat mendapatkan perawatan medis terlebih dahulu oleh pihak rumah sakit.

    “Tiba ke sini (almarhum) sama drivernya, kemudian disini ada penanganan, dan seperti itu, jiwanya enggak tertolong (meninggal dunia),” ungkapnya.

    Selaku Pemerintah, Andang menuturkan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Yana D Putra Calon Wakil Bupati Ciamis.

    BACA JUGA: Jelang Pencoblosan, Bawaslu Cimahi Perketat Pengawasan di Masa Tenang

    “Pasangannya (Herdiat Sunarya) nanti nunggu disana, Ciamis,” pungkasnya.

    Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, tidak satu pun perwakilan dari pihak RS Borromeus, Kota Bandung yang memberikan keterangannya terkait meninggalnya Calon Bupati Ciamis Yana D Putra.

    Namun begitu, kabar meninggalnya Calon Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra, dengan cepat menyebar di berbagai grup pesan singkat.

    BACA JUGA: Modus Baru Judi Daring Sasar Komunitas Motor

    Informasi di lapangan menyebut, Yana D Putra saat ini berada di Rumah Sakit Boromeus di Bandung. Kabar ini sangat mengejutkan, mengingat usia Yana yang masih terbilang muda, yaitu 47 tahun.(San).

  • Banyak Laporan Politik Uang, HMI Cabang Polman Desak Gakkumdu Usut Tuntas

    Banyak Laporan Politik Uang, HMI Cabang Polman Desak Gakkumdu Usut Tuntas

    Pada Kamis, 21 November 2024, seorang warga Desa Anreapi, berinisial IM, bersama tim hukumnya melaporkan kasus tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Polman. Laporan ini disertai dengan barang bukti berupa foto amplop yang berisikan uang yang diduga berasal dari pasangan Assami.

    Dengan laporan tersebut, kini diklaim telah menambah barang bukti kasus politik uang, yang sebelumnya dilapor ke Bawalsu. Sebanyak dua video yang viral di masyarakat, menunjukkan dugaan transaksi politik uang juga telah disetor oleh pelapor sebelum IM.

    Ketua Bawaslu Polman, Harianto, mengonfirmasi bahwa laporan ini masih dalam tahap pendalaman. “Kami sedang menindaklanjuti laporan tersebut,” katanya usai apel pagi di Lapangan Pancasila.

    Sementara itu, pihak kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu juga segera bergerak, dengan Iptu Iwan Rusmana menyatakan bahwa laporan ini sudah memenuhi syarat untuk didaftarkan dan diselidiki. “Kami akan mengkaji video-video ini lebih mendalam, meskipun identitas yang ada dalam video belum jelas,” jelasnya. Penyidik juga akan memeriksa pelapor dan saksi untuk memastikan keaslian dan kebenaran peristiwa yang terekam.

    Kasus ini menambah ketegangan dalam Pilkada Polman yang sebelumnya telah dilaporkan oleh warga bernama DAA. Pada 19 November 2024, laporan tersebut pertama kali diajukan ke Bawaslu dengan bukti video yang menunjukkan transaksi mencurigakan, di mana sejumlah uang dikeluarkan dari amplop.

    “Kami sudah masukkan laporan kepada Bawaslu tadi. Semoga bisa menjadi bahan tambahan Bawaslu untuk mengusut kasus politik uang di Polman,” kata IM didampingi tim hukumnya kepada wartawan, Kamis 21 November 2024. (*)