Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • Masuk masa tenang, tim gabungan tertibkan APK 

    Masuk masa tenang, tim gabungan tertibkan APK 

    Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.

    Masuk masa tenang, tim gabungan tertibkan APK 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 17:45 WIB

    Elshinta.com – Memasuki masa tenang terhitung mulai Minggu (24/11/2024), tim gabungan dari Pemerintah Kota Tegal, (Sapol PP, Dinas Perhubungan, DLH, DPUPR dan Bakesbang) TNI Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tegal, melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). 

    Pj. Wali Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono memimpin Apel Penertiban pembersihan APK untuk pemilu Serentak tahun 2024, di Halaman Pendopo Ki Gede Sebayu, Minggu (24/11/2024).

    Hadir dalam Apel tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal, Sartono Eko Saputro bersama Perwaklan  Forkopimda, Asissten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muh. Afin, KPU, dan Bawaslu.

    Pemerintah Kota Tegal, bersama KPU dan Bawaslu Kota Tegal, dengan apel tersebut secara simbolis melepaskan dan menurunkan seluruh APK di wilayah Kota Tegal.

    Pj. Wali Kota menyampaikan bahwa tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu di wilayah Kota Tegal berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.
     
    Pj. Wali Kota menyampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai hari ini memasuki masa tenang, yang artinya seluruh bentuk kampanye, termasuk pemasangan APK, harus dihentikan.

    “Tujuan dari masa tenang adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merenung, tidak ada lagi pengaruh dari kampanye, dan supaya proses pemilihan berjalan dengan adil, damai, dan tanpa tekanan,” ungkap Pj. Wali Kota seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Senin (25/11). 

    Di masa tenang ini, Pj. Wali Kota Tegal mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar pelaksanaan Pilkada di Kota Tegal dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan

    “Saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh elemen masyarakat, agar kita menjaga suasana kondusif, saling menghormati, dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat merusak persatuan dan kesatuan,” kata Agus Dwi Sulistyantono. 

    Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran proses pemilu. 

    Agus Dwi Sulistyantono menyampiakan ucapan terima kasih dan apresiasi tinggi atas kerja keras tim gabungan dari Satpol PP, Bawaslu, Aparat keamanan TNI Polri, dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah bersinergi dalam kegiatan ini.

    Menurutnya, tugas ini memang tidak ringan, tetapi Ia percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, tim gabungan dapat menjalankan tanggung jawab ini dengan baik.

    Pj. Wali Kota Tegal dalam kesempatan tersebut juga mengimbau kepada camat dan lurah untuk mengajak masyarakat di wilayahnya untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan serentak kepala daerah 2024 pada 27 November 2024 mendatang. 

    “Selanjutnya saya minta kepada para camat dan lurah agar gencar untuk mengajak masyarakat di wilayahnya, melalui berbagai media komunikasi, agar pada pesta demokrasi Pilkada 2024, tanggal 27 November 2024 nanti, menyalurkan hak suaranya dengan mendatangi TPS-TPS di lingkungannya masing-masing, sehingga target tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2024 ini sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Sebab, Pilkada ini benar-benar penting untuk memilih pemimpin yang sungguh-sungguh amanah dan mencintai rakyatnya,” tutur Pj. Wali Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono 

    Pj. Wali Kota berharap semoga pelaksanaan Pilkada Kota Tegal tahun 2024 berjalan lancar, damai, dan sukses tanpa ekses, sehingga akan terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Gubernur dan Wakil Gubernur yang sesuai dengan pilihan Rakyat Kota Tegal, juga pemimpin yang dapat memperjuangkan kepentingan rakyat dan membangun Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Bangsa Indonesia yang lebih baik.

    Komisioner KPU Kota Tegal, Charis Budiman pada kesempatan tersebut menyampaikan Tim Gabungan dibagi ke dalam empat tim, namun untuk tim empat hanya untuk kendaraan material hasil penertiban.

    “Total  Personil yang diturunkan sebanyak 140 personil. Penertiban dan pembersihan akan dilakukan selama tiga hari, khusus untuk hari ini kita lakukan secara besar, dan hari kedua dan hari ketiga komposisi tim akan berkurang dan di laksanakan perkecamatan,” ujar Charis Budiman. 

    Charis juga berharap kepada tim Pasangan Calon bisa menurunkan APK secara mandiri.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Polres Tuban Ungkap Strategi Pengamanan Pilkada 2024

    Polres Tuban Ungkap Strategi Pengamanan Pilkada 2024

    Tuban (beritajatim.com) – Menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Polres Tuban menggelar apel pergeseran pasukan bersama TNI/Polri pada Senin (25/11/2024). Apel tersebut bertujuan mempersiapkan pengamanan untuk memastikan proses Pilkada berjalan aman dan kondusif.

    Dalam pengamanan kali ini, Polres Tuban mengerahkan 420 personel Polri, ditambah satu SSK dari BKO Marinir, serta 521 personel TNI dari Kodim 0811 Tuban. Selain itu, satu pleton BKO Brimob yang terdiri atas 31 personel turut diperbantukan.

    Kapolres Tuban AKBP Oskar Syamsuddin menjelaskan, personel yang dikerahkan tidak ditempatkan di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) saja, tetapi setiap dua personel akan membawahi hingga 15 TPS.

    “Hari ini sudah kami geser personel ke TPS dan PPS masing-masing. Tujuannya adalah agar mereka mengenal wilayah tugas, memahami lokasi TPS, serta mengetahui potensi kerawanan di lapangan,” ujar AKBP Oskar.

    Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak terkait, seperti KPPS, Linmas, serta petugas distribusi logistik.

    “Personel harus tahu siapa KPPS yang bertugas, jalur distribusi logistik, dan rute yang akan dilalui. Dengan demikian, mereka bisa mengidentifikasi potensi kerawanan dan mengambil langkah pengamanan yang tepat,” tambahnya.

    Kapolres Tuban AKBP Oskar Syamsuddin dan Dandim 0811 Tuban saat memeriksa perlengkapan seluruh personel TNI/Polri. [foto: Diah Ayu/beritajatim.com]Pesan Kapolres untuk Personel

    Kapolres Tuban bersama Dandim 0811 Tuban menyampaikan pesan kepada seluruh personel untuk menjaga kesehatan dan netralitas selama bertugas.

    “Tugas ini berlangsung dari 25-28 November 2024. Kami berharap seluruh proses, mulai dari pemungutan hingga penghitungan suara, berjalan lancar, aman, dan kondusif,” kata Oskar.

    Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi yang baik di lapangan. “Jika ada permasalahan, segera koordinasikan dengan PPS, KPPS, Bawaslu, atau tokoh masyarakat setempat,” tutupnya.

    Apel pergeseran pasukan ini menjadi langkah awal memastikan kesiapan seluruh unsur pengamanan menjelang Pilkada 2024 di Tuban. Dengan koordinasi yang matang, diharapkan pesta demokrasi ini berlangsung damai tanpa kendala. [ayu/but]

  • KPU Langkat distribusikan logistik Pilkada ke 23 kecamatan

    KPU Langkat distribusikan logistik Pilkada ke 23 kecamatan

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    KPU Langkat distribusikan logistik Pilkada ke 23 kecamatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 19:55 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mulai mendistribusikan logistik Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati-Wakil Bupati Langkat 2024 ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari Gedung Serba Guna Stabat, Kabupaten Langkat, Senin (25/11).

    Truk pengangkut logistik Pilkada dari Gedung Serba Guna Stabat dilepas oleh Ketua KPU Kabupaten Langkat, Dian Taufik Ramadhan dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat Supriadi dan Kaplores Langkat AKBP David Triyo Prasojo dan unsur Forkopimda Kabupaten Langkat.

    Ketua KPU Kabupaten Langkat Dian Taufik Ramadhan mengatakan, pendistribusian logistik ke kecamatan dilakukan satu hari ini. Dengan prioritas kecamatan yang jaraknya paling jauh dari ibu kota kabupaten Langkat, serta kecamatan yang yang memiliki wilayah yang luas serta kecamatan yang memiliki wilayah kepulauan.

    “Kita melakukan pendistribusian  logistik Pilkada hari ini kotak suara, bilik suara, surat suara dan  logistik lainnya, ada 24 truk ke 14 kecamatan selanjutnya 9 truk hingga terkirim ke 23 kecamatan se Kabupaten Langkat, kami pastikan selesai seluruhnya hari ini,” ujar Dian seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Senin (25/11). 

    Dian juga berharap seluruh kegiatan pendistribusian logistik Pemilu hingga ke tingkat tempat pemungutan suara (TPS) berjalan lancar dan kondusif.

    Sementara itu Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menegaskan untuk pendistribusian logistik Pilkada ini, pihaknya melakukan pengawalan sampai ke tingkat kecamatan.

    Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat Supriadi mengatakan, kegiatan pendistribusian logistik Pilkada ini tetap dalam pengawasan melekat dari jajaran Panwaslih kecamatan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Komisi A DPRD DIY ajak Gen Z datang ke TPS pilih calon pemimpin

    Komisi A DPRD DIY ajak Gen Z datang ke TPS pilih calon pemimpin

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Komisi A DPRD DIY ajak Gen Z datang ke TPS pilih calon pemimpin
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 November 2024 – 21:34 WIB

    Elshinta.com – Generasi Z memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas. L Suara generasi  Z, generasi yang merdeka dan berdaulat, berpengaruh besar dalam pilkada serentak 2024, pada 27 November.

    “Saya ajak teman muda datang ke TPS menentukan pilihan dengan mencoblos secara benar. Gen Z bagian calon pemimpin di masa datang, tentang usia 17-24 tahun berkesempatan di 10 -20 tahun ke depan mengisi aneka jabatan di masa depan. Ayo bersama sama wujudkan pilkada yang sehat, berintegritas, bermartabat dan berbudaya,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY di Yogyakarta, Minggu (24/11/2024).

    Gen Z merupakan generasi masa depan yang kelak mengisi pos kepemimpinan, sejak sekarang perlu sadar gunakan hak pilih, datanglah ke TPS, secara rasional gunakan hak memilih. 

    Memurutnya, peran kaum muda, dengan daya kritis yang bagus, di awal proses pilkada ada upaya revisi UU Pilkada, suarakan aksi tolak putusan MK.

    “Ada aksi mahasiswa dan pelajar serentak beri peringatan darurat. Gerakan demi di sosial media. Agen konstitusi, ini ulang sejarah kemerdekaan, Bung Karno, BM Diah, Sukarni dll yang muda di masa itu. Peran luar  biasa, buktikan bagaimana dukungan kaum muda, pergerakan mahasiswa yang hebat bisa menghentikan upaya anak Presiden yang inginkan maju cagub digagalkan,” ujarnya.

    Momen pilkada serentak, kesempatan memilih pemimpin yang baik dengan track record baik, lahirkan pemimpin baik. 

    Tantangan digitalisasi, sebelum Covid-19 jumlah gadget tak terlalu besar. Paska pandemi ada kuliah dari rumah, belanja dari rumah. 

    Tiap pagi ketik HP saja, informasi membanjiri dunia anak muda sekarang. Harapan tentu, kaum muda selektif dan bijak dalam bermedsos. 

    “Kita memilih calon pengurus negara di daerah, bisa menyusun Perda, APBD,  kepala daerah dengan pulpen punya kewenangan yang luar biasa,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (25/11). 

    Menurut Eko, keteladanan diperlukan, pemberian contoh berdemokrasi yang benar, Anak muda dilibatkan dalam penyusunan APBD. 

    “Demokrasi indah kala partisipasi dijaga, dijamin godaan yang melanggar konstitusi. Turut awasi intimidasi, abuse of power, lapor ke Bawaslu, viralkan saja. Demokrasi berlangsung baik kala taat aturan, jaga etika dan moral,” ujarnya. 

    “Harapan, kalau kemarin kawan muda menolak revisi UU Pilkada, abuse of power, kita berani lawan politik uang.  Saya percaya, anak muda mampu jadi penjaga aktif pengawasan pemilu, pilkada serentak, bangun demokrasi dan ke-Indonesiaan kita,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bawaslu Sumbawa Sebut 91 TPS Pilkada Tak Ada Akses Internet Regional 25 November 2024

    Bawaslu Sumbawa Sebut 91 TPS Pilkada Tak Ada Akses Internet Regional 25 November 2024

    Bawaslu Sumbawa Sebut 91 TPS Pilkada Tak Ada Akses Internet
    Tim Redaksi
    SUMBAWA, KOMPAS.com
    – Badan Pengawas Pemilihan Umum (
    Bawaslu
    ) Kabupaten Sumbawa memetakan potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pilkada mendatang. Salah satunya, ada 91 TPS yang tidak memiliki akses internet.
    Selain itu, Bawaslu juga memetakan 425 TPS yang terdapat pemilih disabilitas terdaftar pada DPT.
    Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Sumbawa, Sanapiah, saat dikonfirmasi pada Senin (25/11/2024), mengatakan langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi berbagai hambatan atau gangguan yang mungkin terjadi pada hari pemungutan suara.
    “Benar, dari hasil pemetaan tersebut, ditemukan empat indikator utama TPS rawan yang paling sering muncul, 19 indikator lainnya yang juga memerlukan perhatian, serta satu indikator yang jarang terjadi namun tetap perlu diwaspadai,” kata Sanapiah.
    Dia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU Sumbawa terkait akses internet di 91 TPS. 
    “Dari hasil koordinasi kami, TPS itu tidak bisa dipindahkan ke wilayah yang ada internet, sehingga solusinya bagi petugas di lapangan bisa menggunakan aplikasi si rekap dan si waslih dalam mode offline. Ketika nanti sudah berada di titik yang ada sinyal, bisa diupdate,” sebutnya.
    Selain itu, Sanapiah menyebutkan ada 31 TPS yang terdapat kendala aliran listrik.
    “Di wilayah kecamatan Orong Telu, misalnya, sebagian ada jadwal mati listrik. Jadi, tidak sepenuhnya hidup 1×24 jam jaringan listrik. Kami sudah koordinasi dengan KPU dan PLN agar minimal diatensi agar bisa terpenuhi listrik, karena KPPS cetak salinan C hasil lewat printer. Tetapi solusi lain dengan menyediakan genset,” katanya.
    Sementara itu, kerawanan lainnya adalah 425 TPS yang terdapat pemilih disabilitas terdaftar pada DPT.
    “Untuk pemilih disabilitas, kami sudah pastikan agar TPS bisa inklusif, artinya aksesibel yang ramah disabilitas,” ujarnya.
    Selanjutnya, Bawaslu juga memastikan di TPS ada alat bantu bagi disabilitas.
    “Kami harap
    akses disabilitas
    bisa ramah. Juga, tempat duduk prioritas bagi lansia, ibu hamil, dan kaum rentan lainnya juga harus ada perlakuan khusus,” tegas Sanapiah.
    Pemetaan kerawanan ini dilakukan berdasarkan 8 variabel dan 26 indikator yang tercantum dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 112 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
    Ia memaparkan, proses pengambilan data TPS rawan berlangsung selama lima hari, mulai dari tanggal 10 hingga 15 November 2024.
    “Data tersebut dikumpulkan dari sedikitnya 929 TPS yang tersebar di 165 kelurahan/desa di 24 kecamatan seluruh Kabupaten Sumbawa,” sebutnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bawaslu Magetan Tertibkan 10 APK Masih Terpasang di Masa Tenang

    Bawaslu Magetan Tertibkan 10 APK Masih Terpasang di Masa Tenang

    Magetan (beritajatim.com) – Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Magetan melaksanakan patroli dan pembersihan alat peraga kampanye (APK) di seluruh wilayah kabupaten, Senin (25/11/2024). Langkah ini dilakukan untuk memastikan masa tenang yang berlangsung mulai 24 hingga 26 November 2024 berjalan sesuai aturan dan bebas dari aktivitas kampanye.

    Purwanto, Anggota Divisi Penanganan dan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Magetan, menyatakan bahwa pihaknya bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan telah melakukan penyisiran di berbagai titik strategis.

    “Kami sejak pagi, mulai pukul 07.30 dari kantor Bawaslu, bergerak untuk menertibkan APK di wilayah Kabupaten Magetan. Hingga siang hari ini, ada sekitar 10 titik lokasi yang berhasil kami tertibkan,” ujar Purwanto.

    Lokasi-lokasi tersebut meliputi billboard, papan reklame berbayar, serta berbagai alat peraga lain seperti spanduk dan baliho yang masih terpasang di area publik. Penertiban ini dilakukan berdasarkan instruksi dari Bawaslu RI agar wilayah Magetan bebas dari APK selama masa tenang.

    “Sejak masa tenang dimulai tanggal 24 November hingga hari ini, kami bersama jajaran terus berkoordinasi untuk memastikan semua APK yang melanggar dapat segera dibersihkan. Kami juga bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu untuk menertibkan alat peraga kampanye,” tambahnya.

    Purwanto menegaskan bahwa pembersihan ini mencakup semua jenis APK tanpa terkecuali, baik yang berbentuk billboard, spanduk, hingga baliho yang melintang di jalan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif menjelang hari pencoblosan pada 27 November 2024. [fiq/suf]

  • Wali Kota Jaksel ajak warga turut tertibkan APK di masa tenang

    Wali Kota Jaksel ajak warga turut tertibkan APK di masa tenang

    Jadi penurunan APK hari ini difokuskan pada seluruh jalur protokol, dengan melibatkan 320 personel

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin mengajak warga turut menertibkan alat peraga kampanye (APK) di masa tenang demi mengembalikan estetika kota di wilayahnya.

    Dia mengatakan penurunan APK yang dilakukan dalam rangkaian masuknya masa tenang Pilkada DKI selama tiga hari yakni 24-26 November 2024 mendatang sebelum waktu pencoblosan berlangsung.

    Penertiban APK dilakukan di semua jalur umum, fasilitas umum dan lingkungan warga. Maka itu, diimbau kepada warga untuk menurunkan APK yang menempel di area rumahnya.

    Adapun penurunan APK di Jakarta Selatan sudah dikoordinasikan dengan KPU, Bawaslu hingga tim pemenangan pasangan calon, sehingga diharapkan berjalan dengan baik, adil, tertib dan sesuai prinsip demokrasi.

    Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.748.961 pemilih yang terdiri atas 855.957 laki-laki dan 893.004 perempuan.

    Kemudian, terdapat sebanyak 3.270 TPS. Sedangkan untuk keseluruhan DPT di DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih dan 14.935 TPS.

    Berdasarkan rekapitulasi hasil pembersihan APK dalam rangka masa tenang Pilkada 2024, sudah ada 72.586 APK yang diturunkan petugas Satpol PP di seluruh wilayah sampai Senin ini.

    Berdasarkan jenis APK terdiri dari spanduk 26.874 lembar, baliho 5.685 lembar, umbul-umbul 1.329 lembar, bendera 4.702 lembar, pamflet/Stiker 15.381 lembar, poster 11.318 lembar dan lainnya 7.297 lembar.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • H-2 Pilkada Serentak, Polisi Gresik Gelar Patroli

    H-2 Pilkada Serentak, Polisi Gresik Gelar Patroli

    Gresik (beritajatim.com)- H-2 atau kurang dua hari coblosan Pilkada serentak, aparat kepolisian di wilayah hukum Polres Gresik menggelar patroli bersama. Tujuannya, memastikan keamanan serta logistik pemilu 2024.

    Patroli bersama itu dimulai dari Mapolres Gresik menuju ke gudang logistik KPU. Selanjutnya, bergeser ke Kecamatan Dukun, Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, dan Manyar. Setiap gudang logistik di tempat tersebut diperiksa secara langsung untuk memastikan bahwa kotak suara dan perlengkapan pemilu lainnya dalam kondisi aman dan layak.

    “Patroli memastikan keamanan logistik pemilu hingga ke tahapan pergeseran dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke PPK di tingkat kecamatan sesuai aturan,” ujar Kapolres Gresik AKBP Arief Kurniawan, Senin (25/11/2024).

    Perwira menengah Polri ini juga mengingatkan anggotanya yang bertugas dan jajaran PPK agar memahami peran serta tanggungjawab masing-masing dalam menjaga situasi kondusif selama tahapan Pemilu.

    “Patroli ini merupakan bentuk komitmen kami memastikan kelancaran dan keamanan proses pemilu 2024 di wilayah Gresik,” paparnya.

    Arief menambahkan, koordinasi yang baik antara semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu dan aparat keamanan, sangat diperlukan untuk menyukseskan agenda pesta demokrasi. “Patroli dan pengecekan ini merupakan bagian dari upaya preventif aparat penegak hukum menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” imbuhnya.

    Secara terpisah, Kordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Gresik, Habibur Rohman menyatakan pihaknya telah melakukan mitigasi titik rawan di sejumlah tempat pemungutan suara menjelang pencoblosan.

    “Mitigasi sudah kami lakukan agar saat pelaksanaan pencoblosan mendapat perhatian. Selain itu, TPS di daerah rawan banjir juga menjadi prioritas karena memasuki musim penghujan,” pungkasnya. [dny/suf]

  • Ratusan Personel Gabungan di Kota Malang Gelar Patroli Skala Besar

    Ratusan Personel Gabungan di Kota Malang Gelar Patroli Skala Besar

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Sebannyak 180 personel gabungan baik dari unsur TNI – Polisi, Satpol PP Kota Malang, hingga Bawaslu Kota Malang dikerahkan dalam patroli skala besar, Senin (25/11/2024).

    Patroli tersebut dilakukan untuk memastikan situasi wilayah Kota Malang tetap aman dan kondusif selama masa tenang menjelang pemungutan suara Pilwali Kota Malang 2024 pada tanggal 27 November.

    Kabag Ops Polresta Malang Kota, AKP Sutomo menjelaskan secara detail terkait kegiatan patroli skala besar tersebut.

    “Tepat pada tanggal 24 November dinihari hingga dua hari kedepan, telah memasuki masa tenang. Dan selama masa itu, seluruh wilayah Kota Malang harus steril dari Alat Peraga Kampanye (APK),” ujarnya kepada TribunJatim.com, Senin (25/11/2024).

    Dalam kegiatan patroli skala besar tersebut, menyasar ke lokasi-lokasi keramaian masyarakat serta obyek-obyek vital. Seperti di Stasiun Malang, Kantor KPU, Bawaslu, maupun titik-titik rawan kejahatan.

    “Untuk kegiatan patroli skala besar ini, kami laksanakan selama dua hari. Yaitu pada Minggu (24/11/2024) malam dan terakhir pada Senin
    (25/11/2024) siang ini,” jelasnya.

    Bersamaan dengan itu, juga dilaksanakan pembersihan serta penertiban APK yang belum dilepas oleh tim pemenangan paslon.

    “Dalam patroli skala besar ini, kami juga mengajak anggota Bawaslu Kota Malang. Dan apabila dijumpai ada APK yang masih terpasang, maka kami segera mencopotnya,” terangnya.

    Dirinya juga menambahkan, bahwa kegiatan patroli skala besar dilaksanakan dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

    “Harapan kami dengan adanya patroli skala besar ini, tercipta rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Sekaligus juga meyakinkan kepada masyarakat, bahwa pelaksanaan Pilwali di Kota Malang berjalan aman serta kondusif,” tandasnya.

  • Bawaslu DKI akan telusuri APK yang belum ditertibkan saat masa tenang

    Bawaslu DKI akan telusuri APK yang belum ditertibkan saat masa tenang

    Bawaslu Jakarta Utara akan melakukan penelusuran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta akan menelusuri alat peraga kampanye (APK) salah satu pasangan calon yang belum ditertibkan atau diturunkan saat masa tenang Pilkada Jakarta 2024.

    APK yang belum diturunkan adalah milik paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang berada di Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

    “Kami tindaklanjuti, Bawaslu Jakarta Utara akan melakukan penelusuran,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Benny mengaku pihaknya telah melayangkan surat secara resmi kepada tiga paslon untuk menurunkan APK di masa tenang kampanye yang dimulai dari Minggu (24/11) sampai menjelang pemungutan suara pada Rabu (27/11). Ketiga paslon itu adalah RIDO dari nomor urut 01, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 02 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 03.

    Untuk mempercepat penurunan APK ini, Bawaslu DKI juga menggandeng Satpol PP DKI Jakarta selaku aparatur penegak perda.

    Berdasarkan rekapitulasi hasil pembersihan APK dalam rangka masa tenang Pilkada 2024, sudah ada 72.586 APK yang diturunkan petugas Satpol PP di seluruh wilayah sampai Senin ini.

    “Berdasarkan jenis APK, spanduk 26.874 lembar, baliho 5.685 lembar, umbul-umbul 1.329 lembar, bendera 4.702 lembar, pamflet/Stiker 15.381 lembar, poster 11.318 lembar dan lainnya 7.297 lembar,” papar Benny.

    Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha juga menegaskan bahwa APK harus sudah dibersihkan paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam pasal 39 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

    “Pada pasal 39 ayat 4 dijelaskan bahwa pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilakukan oleh pasangan calon, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, dan/atau tim kampanye,” kata Munandar.

    Selain itu, dia mengingatkan kepada media massa, media elektronik, media online dan media sosial untuk tidak menyiarkan iklan, rekam jejak paslon atau bentuk lain. Tentunya yang dapat mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama masa tenang

    “Larangan itu dijelaskan dalam pasal 47 ayat 4 PKPU Nomor 13 Tahun 2024,” kata dia.

    Sementara itu, Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin, menyebutkan pihaknya akan terus melakukan penertiban hingga seluruh APK di Jakarta dapat diturunkan di masa tenang kampanye.

    “Masa tenang adalah masa tidak diperbolehkan adanya aktivitas atau kegiatan berkampanye menjelang pemilihan umum. Sehingga, petugas akan dikerahkan untuk menurunkan APK dengan menyisir jalan-jalan lingkungan dan jalan protokol,” ujar Arifin.

    Arifin menegaskan penertiban ini dilakukan sebagai langkah menciptakan suasana yang tertib dan damai, serta memastikan warga Jakarta dapat menjalani proses pemilihan dengan nyaman.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024