Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • Dua TPS di Ngawi  Rawan Kebanjiran saat Pemungutan Suara

    Dua TPS di Ngawi Rawan Kebanjiran saat Pemungutan Suara

    Ngawi (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi terus memastikan kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah yang rawan bencana, termasuk potensi banjir. Hal ini disampaikan oleh Kordiv Teknis KPU Ngawi, Prasetyo, saat melakukan pemantauan di TPS 02 Desa Purwosari Kecamatan Kwadungan dan TPS 03 Desa Simo Kecamatan Kwadungan, bersama jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kesbangpol.

    “Kami memastikan bahwa untuk TPS yang rawan banjir telah disiapkan langkah-langkah antisipasi. Harapannya, jika terjadi banjir, proses pemungutan suara tetap bisa berjalan lancar, dan solusi terhadap kendala yang mungkin muncul telah dipersiapkan sebelumnya,” ujar Prasetyo.

    Ia menambahkan bahwa lokasi TPS yang dikunjungi sudah ditentukan di area yang lebih tinggi untuk mengurangi risiko terdampak banjir. “Lokasi TPS dipilih di tempat dengan pondasi yang lebih tinggi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa TPS tetap aman dan nyaman bagi pemilih,” jelasnya.

    Selain itu, Prasetyo juga menekankan pentingnya penataan yang rapi di area TPS. “Denah TPS nantinya akan tertata dengan baik. Mulai dari tempat duduk pemilih, posisi kotak suara, hingga penempatan saksi dan pengawas TPS sudah diatur agar proses pemungutan suara berjalan lancar,” katanya.

    Dalam kunjungannya, Prasetyo memastikan semua aspek, termasuk kesiapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), telah sesuai dengan standar. KPPS yang bertugas di TPS juga telah memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, baik KPPS 1 hingga KPPS 6.

    “Kami berharap, dengan persiapan ini, pelaksanaan pemilu di Ngawi dapat berjalan lancar tanpa hambatan, dan tentunya tidak terjadi bencana yang mengganggu proses demokrasi ini,” tutupnya. [fiq/beq]

  • Bandingkan Kasus Ahok dan Suswono, Denis Malhotra: Agama di Tangan Fasik Hanya Jadi Alat Politik

    Bandingkan Kasus Ahok dan Suswono, Denis Malhotra: Agama di Tangan Fasik Hanya Jadi Alat Politik

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiaw Media Sosial Denis Malhotra membandingkan kasus Ahok dan Suswono. Ahok diketahui dipenjarakan karena dianggap menistakan agama.

    “Ahok keselip lidah didemo ramai-ramai sampai masuk penjara dengan tudingan menista agama,” kata Denis dikutip dari unggahannya di X, Selasa (26/11/2024).

    Sementara itu, Suswono yang dianggap menistakan agama oleh sejumlah kalangan nasibnya tak sama dengan Ahok.

    “Suswono terang-terangan merendahkan rasulullah malah didukung menang pilkada,” ucapnya.

    Menurut Denis, hal tersebut karena agama di tangan orang fasik. Sehingga hanya jadi alat politik.

    “Benar kata para arif, agama di tangan orang fasik hanya menjadi alat politik,” ujarnya.

    Diketahui, dugaan penistaan agama Suswono bermula saat menghadiri kegiatan ormas Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Sabtu, 26 Oktober 2024.

    Ia awalnya menceritakan program Kartu Anak yatim sebagai kampanyenya di Pilgub Jakarta, menyampaikan program kesejahteraan sosial yang digodok pihaknya akan menyentuh semua kalangan, termasuk para janda yang miskin. Sementara untuk janda kaya, Suswono menyebut agar mereka menikahi pemuda pengangguran.

    Suswono pun mencontohkan kisah Nabi Muhammad yang menikah dengan Siti Khadijah.

    “Setuju ya? Coba ingat Khadijah. Tahu Khadijah? Dia kan konglomerat. Nikahi siapa? Ya Nabi (Muhammad) waktu itu belum jadi Nabi, masih 25 tahun. Pemuda kan? Nah, itu contoh (janda) kaya begitu,” ujar Suswono.

    Suswono pun dilaporkan ke Bawaslu oleh masyarakat Betawi Bangkit. Ia dianggap menistakan agama.
    (Arya/Fajar)

  • KPU Tuban Musnahkan Ratusan Surat Suara Rusak

    KPU Tuban Musnahkan Ratusan Surat Suara Rusak

    Tuban (beritajatim.com) – Ratusan surat suara yang rusak atau sobek hari ini dimusnahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban, selasa (26/11/2024).

    Adapun surat suara yang rusak yakni untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur ada 111 dan pemilihan Bupati Wakil Bupati Tuban ada 127.

    Ketua KPU Tuban Zakiyatul Munawaroh mengatakan hari ini hari terakhir jelang pemungutan suara tanggal 27 november 2024 KPU Tuban telah memusnahkan surat suara yang rusak. “Jadi hari ini pemusnahannya yang rusak, tidak ada surat suara yang kelebihan,” ungkap Zakiyatul Munawaroh.

    Wanita yang akrab disapa Zakiya ini menjelaskan, berdasarkan keputusan KPU RI, jelang pemungutan suara, surat suara yang rusak dimusnahkan dengan disaksikan oleh TNI/Polri, Kejaksaan dan Bawaslu. “Sehingga harapannya besok tidak ada lagi surat suara yang rusak dan proses pemungutan suara berjalan dengan lancar,” pungkasnya. [ayu/kun]

  • Cegah Penyalahgunaan, KPU Lamongan Musnahkan Surat Suara Berlebih

    Cegah Penyalahgunaan, KPU Lamongan Musnahkan Surat Suara Berlebih

    Lamongan (beritajatim.com) – Sehari menjelang hari pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan memusnahkan surat suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlebih. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan.

    Pemusnahan kelebihan surat suara tersebut disaksikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, TNI, Kejaksaan serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lamongan.

    Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali, menyebut total sebanyak 766 surat suara yang dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman Kantor KPU Lamongan.

    “Rinciannya surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 145 lembar dan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 621 lembar,” kata Mahrus.

    Mahrus mengatakan, proses pemusnahan kelebihan surat suara ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan mencegah penyalahgunaan.

    Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan menggencarkan upaya untuk menjaga marwah Pilkada. Salah satunya dengan menggelar patroli pengawasan praktik politik uang.

    Patroli tersebut dilakukan oleh sejumlah anggota Panwascam dengan menyisir perkampungan dan singgah ke beberapa tempat berkumpulnya warga.

    “Selama masa tenang Pilkada serentak, kami sengaja menggelar patroli dan sosialisasi guna menghindari terjadinya money politics yang terjadi ditengah masyarakat, khususnya di kota Lamongan,” kata Anggota Panwascam Lamongan, Angga Rio.

    Dalam patroli tersebut, kata Rio, pihaknya tidak hanya melakukan pengawasan, tapi juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang.

    “Belum ada temuan, tapi kami akan terus mengingatkan dan akan terus melakukan patroli hingga saat masa pencoblosan berlangsung pada 27 November besok,” tuturnya. [fak/beq]

  • BSSN Bentuk Satgas Khusus untuk Amankan Ruang Siber dan Disinformasi Pilkada Serentak

    BSSN Bentuk Satgas Khusus untuk Amankan Ruang Siber dan Disinformasi Pilkada Serentak

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menyiapkan ratusan personel dalam satuan tugas khusus untuk mengamankan dunia maya selama pencoblosan Pilkada Serentak 2024.

    Kepala BSSN, Hinsa Siburian mengatakan ratusan personil keamanan siber dari BSSN itu akan disebar ke 37 provinsi se-Indonesia agar Pilkada Serentak 2024 bisa berjalan dengan lancar dan aman tanpa gangguan serangan peretas.

    “Ratusan personel dari Cybersecurity yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Siber dan Sandi BSSN itu disebar di 37 Provinsi. Diharapkan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar,” tuturnya di Jakarta, Selasa (26/11).

    Menurutnya, pengamanan yang dilakukan oleh BSSN nanti tidak hanya berfokus pada monitoring anomali trafik jaringan, tetapi juga pada perangkat, infrastruktur dan jaringan yang digunakan oleh KPU maupun KPUD.

    Selain itu, Hinsa mengatakan pengamanan yang sama juga akan dilakukan terhadap semua aset pendukung seperti di Bawaslu, Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Selain itu, Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN juga akan mengamankan disinformasi seputar Pilkada 2024,” katanya

    Dia mengimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif di Pilkada Serentak 2024 dan mengutamakan persatuan serta kesatuan di atas kepentingan kelompok.

    “Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024 harus berjalan aman dan lancar dengan menjaga ruang siber nasional, BSSN berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun keamanan siber nasional,” ujarnya.

  • Surat Suara Pilgub Jatim dan Pilwali Blitar Rusak Dimusnahkan

    Surat Suara Pilgub Jatim dan Pilwali Blitar Rusak Dimusnahkan

    Blitar (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar menusnahkan ratusan surat suara rusak, Selasa (26/11/2024) siang. Ada dua jenis surat suara yang dimusnahkan oleh KPU Kota Blitar, yakni surat suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur dan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Blitar.

    Secara keseluruhan ada 141 surat suara Pilgub Jatim yang dimusnahkan pada hari ini. Selain itu ada 76 surat suara Pilwali Blitar yang juga dimusnahkan. Ratusan surat suara yang dimusnahkan ini telah dipastikan dalam kondisi rusak dan tidak bisa digunakan dalam Pilkada Serentak 2024 besok.

    “KPU Kota Blitar bersama stakeholder melakukan pemusnahan surat suara yang terdiri dari 141 surat suara Pilgub dan 76 surat suara Pilwali yang rusak,” ungkap Rangga Bisma Aditya, Ketua KPU Kota Blitar, Selasa (26/11/2024).

    Adapun surat suara yang dimusnahkan merupakan kategori Surat Suara Rusak Robek, Rusak Terlipat, Rusak Cetak (Tidak Sempurna Pencetakan), dan Rusak Kotor (ada Bercak Tinta). Ratusan surat suara rusak ini merupakan hasil dari sortir lipat yang dilakukan petugas KPU Kota Blitar.

    Pemusnahan surat suara rusak ini pun juga disaksikan langsung oleh Kapolres Blitar Kota, dan dihadiri Komandan Kodim 0808, Ketua dan Anggota Bawaslu, Sekretaris dan Anggota KPU serta Perwakilan dari Kejaksaan.

    “Pemusnahan tadi dilakukan dengan metode pembakaran dengan harapan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan surat suara dimana tadi kita juga sudah distribusikan surat suara ke kantor TPS,” tutupnya. [owi/beq]

  • Di masa tenang, dilarang keras melakukan kampanye apa pun

    Di masa tenang, dilarang keras melakukan kampanye apa pun

    GELORA.CO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta tengah melakukan penelusuran terkait adanya surat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Pasalnya, surat tersebut beredar di masa tenang kampanye.

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jakarta Benny Sabdo mengaku baru tahu terkait adanya surat tersebut. Namun, Bawaslu disebut akan melakukan penelusuran terkait kebenaran surat tersebut.

    “Kami akan telusuri terhadap kebenaran adanya surat tersebut,” kata dia ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (26/11/2024).

    Ia menjelaskan, segala aktivitas kampanye bersifat dilarang ketika dilakukan di masa tenang. Karena itu, pihaknya akan melakukan penelusuran.

    “Selama masa tenang, dilarang keras melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apa pun,” ujar Benny.

    Diketahui, dalam beberapa hari terakhir, beredar surat berkop gambar bintang empat dengan tulisan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto. Adapun narasi dalam surat tersebut berupa ajakan untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta M Ridwan Kamil-Suswono (Rido) pada Pilgub Jakarta 2024.

    Pada surat yang bertanda tangan itu, Prabowo mengajak rakyat Jakarta memilih pemimpin yang baik. Memilih pemimpin di Jakarta juga bukan untuk daerah itu saja, melainkan juga untuk masa depan Indonesia.

    Ridwan Kamil dan Suswono pun diyakini merupakan dua putra Indonesia yang terbaik. Dalam rekam jejak kehidupannya, begitu gemilang, bahkan sudah menghasilkan karya-karya untuk Indonesia.

    “Oleh karena itu, saya H Prabowo Subianto selaku Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra mengimbau, menganjurkan, dan memohon kepada saudaraku yang kuhormati dan kubanggakan untuk menggunakan kekuasaan, kedaulatan yang ada di tanganmu. Bantulah negaramu, bantulah bangsamu, gunakan hak pilihmu untuk memenangkan pasangan nomor urut 1,” kata Prabowo dalam surat tersebut.

    Surat tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @raffinagita1717. Surat tersebut juga ramai beredar di lini masa X maupun Tiktok.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan beredarnya surat instruksi dari Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada seluruh masyarakat untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil-Suswono pada Pilgub Jakarta 2024.

    “Saya sudah cek bahwa surat itu betul dikeluarkan pak Prabowo sebagai Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang mengusung paslon Ridwan Kamil dan Suswono,” kata Dasco saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (25/11/2024) malam WIB.

    Dalam surat yang beredar di media massa, Prabowo menjelaskan, Jakarta masih memberikan pengaruh dalam perkembangan bangsa. Kemajuan Jakarta di bidang apapun akan mempengaruhi perkembangan di seluruh wilayah Indonesia.

    Karenanya, dia menilai, Jakarta butuh dipimpin oleh sosok birokrat yang berpengalaman seperti Ridwan Kamil dan Suswono. Di tangan Ridwan Kamil dan Suswono, Prabowo yakin Jakarta akan menjadi kota yang lebih maju dan membawa pengaruh baik untuk kemajuan bangsa.

    Partai Gerindra mengusung mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan kader PKS Suswono untuk bertarung pada Pilgub Jakarta. Pasangan tersebut bakal melawan Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDIP dan Dharma Pongreku- Kun Wardana Abyoto selaku calon independen.

  • KPU Magetan Musnahkan Ratusan Surat Suara Rusak

    KPU Magetan Musnahkan Ratusan Surat Suara Rusak

    Magetan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Magetan memusnahkan ratusan surat suara rusak di Gudang KPU Magetan, Desa Baron, Magetan, Selasa (26/11/2024).

    Ketua KPU Kabupaten Magetan, Noviano Suyide, mengatakan surat suara rusak meliputi surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.

    Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan disaksikan oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Bawaslu Magetan dan Polres Magetan.

    Menurut Noviano, total surat suara rusak yang dimusnahkan terdiri atas 89 lembar untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 113 lembar untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

    “Tujuan dari pemusnahan ini adalah agar surat suara yang rusak tidak dapat digunakan dalam proses pemilu. Sehingga tidak disalahgunakan,” jelasnya.

    Surat suara yang rusak ditemukan dalam proses sortir dan pelipatan. Kerusakan yang paling sering terjadi adalah sobekan pada surat suara atau adanya tinta yang tidak sesuai tempatnya, yang dapat memengaruhi keabsahan surat suara tersebut.

    Noviano memastikan bahwa surat suara yang rusak telah diganti oleh percetakan. “KPU Magetan telah mengidentifikasi surat suara rusak sejak awal proses sortir. Setelah itu, kami mengajukan permintaan penggantian kepada percetakan untuk memastikan tidak ada kekurangan logistik dalam penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.

    “Pemusnahan surat suara rusak ini menunjukkan komitmen KPU Magetan dalam menjaga transparansi dan integritas proses pemilu. Dengan memastikan logistik pemilu dalam kondisi baik dan sesuai standar, KPU berupaya memberikan pengalaman pemilu yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Magetan,” pungkas Noviano. [fiq/beq]

  • Polres Jaksel kerahkan ratusan petugas amankan pilkada

    Polres Jaksel kerahkan ratusan petugas amankan pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Selatan (Polres Jaksel) mengerahkan ratusan petugas gabungan untuk pengamanan Pilkada DKI melalui Pasukan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Mantap Praja Jaya 2024.

    “Pentingnya sinergisitas pilkada telah berlangsung sejak Juli dan akan berakhir pada pelantikan di Februari 2025,” kata Pelaksana harian (Plh) Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi di Jakarta, Selasa.

    Nurma mengatakan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak untuk menciptakan suasana kondusif selama pilkada, khususnya pada hari pencoblosan, 27 November 2024.

    Keseluruhan petugas yang dikerahkan sebanyak 863 personel dengan rincian 332 dari Polda Metro Jaya, 249 dari Polres Metro Jakarta Selatan dan 282 dari kepolisian sektor (polsek) di masing-masing kecamatan.

    Dengan jumlah pemilih sekitar 1.748.000 dan 3.270 TPS di Jakarta Selatan, yang diklasifikasikan menjadi tiga tingkat kerawanan yakni kondusif, rawan dan sangat rawan.

    “Diminta seluruh pihak terkait untuk memprioritaskan pengamanan di TPS-TPS yang masuk kategori rawan,” ujarnya.

    Penting juga untuk memonitor cuaca dan memanfaatkan teknologi seperti informasi dari internet dan BMKG untuk mengantisipasi hujan.

    Ia juga menyampaikan pesan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto agar seluruh personel selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, memastikan kesiapan perlengkapan dan fasilitas penunjang, melaksanakan pengamanan dengan humanis, profesional dan sesuai prosedur standar operasi (SOP).

    Kemudian, pimpinan di setiap tingkatan melakukan pengawasan melekat, mengatur jadwal pengamanan untuk menjaga kesehatan personel, mengedepankan komunikasi publik dan upaya humanis, serta meningkatkan sinergi dan solid antar personel.

    “Penekanan tambahan Dandim 0504/Jakarta Selatan yakni memonitor posisi dan distribusi logistik di setiap TPS serta melaksanakan patroli skala besar pada malam hari untuk antisipasi dan mitigasi gangguan,” ujarnya.

    Diharapkan apel gelar pasukan itu menunjukkan kesiapan dan komitmen aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada 2024 di Jakarta Selatan agar berjalan aman dan lancar.

    Apel dipimpin Inspektur Apel Dandim 0504/Jakarta Selatan, Kolonel Inf Roy Fakhrul Rozi.

    Apel dihadiri Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Idnal, Asisten Bidang Pemerintahan mewakili Wali Kota Jakarta Selatan, Ketua Bawaslu Kota Jakarta Selatan, Ketua KPUD Kota Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Selatan, Kapolsek jajaran, serta personel pengamanan TPS di jajaran polsek.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pastikan Keamanan Logistik, KPU Cimahi Distribusikan Kotak Suara ke TPS dengan Pengawasan Ketat

    Pastikan Keamanan Logistik, KPU Cimahi Distribusikan Kotak Suara ke TPS dengan Pengawasan Ketat

    JABAR EKSPRES – Menjelang hari pemungutan suara Pilkada serentak di Kota Cimahi yang akan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melepas distribusi logistik di Gudang Bulog Cimahi, Selasa (26/11/2024).

    Ketua KPU Kota Cimahi, Anzhar Ishal Afryand, menjelaskan bahwa distribusi logistik dilaksanakan dalam satu hari, tepatnya pada 26 November 2024.

    “Logistik dari gudang diambil PPK, kemudian diantar ke kelurahan, selanjutnya ke TPS masing-masing,” ungkap Anzhar kepada awak media di lokasi.

    Menurutnya, proses pengepakan logistik telah selesai pada 23 November 2024 dan dipastikan aman melalui pengecekan berulang (double check) oleh KPPS dan Tim KPU Kota Cimahi.

    “Diharapkan dengan double check ini, logistik yang didistribusikan ke TPS tetap utuh dan aman,” ujarnya.

    BACA JUGA: Kapan KJP Plus Tahap 2 November 2024 Cair? Solusi Jika Nama Anda Tidak Tercantum

    Anzhar menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan KPU (PKPU), logistik pemilu harus tiba di TPS paling lambat H-1 sebelum pemungutan suara.

    Proses pengecekan dilakukan dengan sangat teliti untuk mencegah terulangnya kasus tertukarnya surat suara seperti pemilu sebelumnya.

    “Semua dilakukan agar nanti saat petugas membuka kotak suara, semuanya sudah rapi dan lengkap,” tambahnya.

    Ia juga berharap agar KPPS yang bertugas tetap menjaga integritas, netralitas, kesehatan, dan mematuhi prosedur yang berlaku.

    “Pastikan tidak ada lagi surat suara yang tertukar di kotak suara,” tegasnya.

    BACA JUGA: Aplikasi ini Lebih Cepat Beri Saldo DANA Gratis Rp50.000 Dalam Sehari

    Bawaslu Kota Cimahi memastikan proses distribusi logistik berjalan sesuai prosedur. Kordiv SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Cimahi, Ahmad Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan intensif sejak logistik berada di gudang KPU hingga distribusi ke TPS.

    “Sudah ada pasukan PKT yang stand by di masing-masing TPS. Setiap berita acara yang keluar diawasi dan dihitung ulang,” ujarnya.

    Ahmad menekankan pentingnya logistik pemilu sebagai elemen vital.

    “Sejak awal, kami sudah mengawasi proses memasukkan surat suara ke kotak suara. Mudah-mudahan tidak ada lagi kekeliruan seperti pemilu sebelumnya,” jelasnya.