Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • Waka MPR: Intensitas politik uang meningkat patut diwaspadai

    Waka MPR: Intensitas politik uang meningkat patut diwaspadai

    “Ya, memang selalu menjadi permasalahan di dalam pemilihan langsung, baik itu legislatif maupun eksekutif, adalah maraknya dan meningkatnya intensitas dari money politics, jadi saya kira perlu diwaspadai,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengingatkan intensitas politik uang (money politics) yang meningkat pada pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pilkada, patut diwaspadai.

    “Ya, memang selalu menjadi permasalahan di dalam pemilihan langsung, baik itu legislatif maupun eksekutif, adalah maraknya dan meningkatnya intensitas dari money politics, jadi saya kira perlu diwaspadai,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan aparat penegak hukum untuk dapat bertindak tegas dan konsekuen bila mengendus adanya praktik politik uang

    Sebab, kata dia, politik uang dapat merugikan calon lain yang ikut berkontestasi hingga menyebabkan kalah dalam kompetisi.

    “Termasuk masyarakat, baik itu koalisi masyarakat sipil maupun masyarakat umum, yang merasa bahwa hak-hak mereka tidak dipenuhi karena adanya money politics,” ujarnya.

    Terkait pencegahan praktik politik uang dengan membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Uang Kartal, Eddy menilai bahwa yang perlu ditekankan adalah aspek penegakkan hukumnya.

    “Undang-undang sekuat apapun, tetapi kalau pelaksanaan undang-undang tidak dilaksanakan aspek penegakkan hukum, sanksi, saya kira itu akan percuma,” ucapnya.

    Selain itu, dia menyebut penguatan aspek pendidikan politik untuk mencegah praktik politik uang di tengah masyarakat juga merupakan hal penting untuk dicermati.

    “Kalaupun ada investasi yang kita berikan untuk mendidik publik lebih lanjut lagi, saya kira itu investasi yang akan sangat bermanfaat karena dikemudian hari itu akan mereduksi, mengurangi, mudah-mudahan bisa mengeliminir money politics yang justru biayanya jauh lebih besar,” ucapnya.

    Terlepas dari hal tersebut, dia pun meyakini pelaksanaan Pilkada 2024 akan berjalan dengan mulus, lancar, dan guyub, tanpa adanya gangguan berarti sebab gelaran pilkada sudah beberapa kali digelar di tanah air.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu koordinasi dengan KPU tertibkan APK di masa tenang

    Bawaslu koordinasi dengan KPU tertibkan APK di masa tenang

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), petugas penghubung pasangan calon (paslon) kepala daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang masih bertebaran di masa tenang Pilkada Serentak 2024.

    Anggota Bawaslu RI RI Lolly Suhenty menjelaskan bahwa APK yang masih terpasang pada H-1 pemungutan suara menjadi pelanggaran terbanyak di masa tenang selama tiga hari.

    “Dugaan pelanggaran terbanyak di masa tenang itu adalah kegiatan kampanye melalui APK yang masih terpasang, baik pada 24, 25, maupun 26 November sekarang,” kata Lolly saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    “Terhadap hal tersebut, pengawas pemilihan melakukan koordinasi dengan KPU, petugas penghubung paslon dan Satpol PP untuk dilakukan penertiban,” sambungnya.

    Dia mengatakan apabila di daerah tersebut tidak ada Satpol PP, maka Bawaslu akan melakukan penertiban terhadap APK melanggar tersebut.

    Kendati demikian, Lolly masih belum bisa menyebutkan jumlah dugaan pelanggaran selama masa tenang. Menurut dia, jumlahnya masih terus bertambah.

    “Untuk jumlahnya masih bergerak. Jika datanya sudah final, segera dipublikasikan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, pelaksanaan masa tenang kampanye Pilkada 2024 diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

    Masa tenang kampanye berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara, yakni pada hari Minggu, 24 November 2024 sampai Selasa, 26 November 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • 2 Wanita Pelaku "Serangan Fajar" Pilwalkot Batam Ditangkap Warga Regional 26 November 2024

    2 Wanita Pelaku "Serangan Fajar" Pilwalkot Batam Ditangkap Warga Regional 26 November 2024

    2 Wanita Pelaku “Serangan Fajar” Pilwalkot Batam Ditangkap Warga
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.COM –
    Dua wanita diduga koordinator lapangan (korlap) salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batam, ditangkap sejumlah warga saat menerima sejumlah uang, Selasa (26/11/2024) malam.
    Uang tersebut diduga akan digunakan untuk mengarahkan dukungan warga pada Pilkada yang akan dugelar pada Rabu (27/11/2024).
    Informasi ini dibenarkan oleh Ketua
    Bawaslu Batam
    , Antonius Itoloha Gaho, yang ditemui di Kantor Bawaslu Batam, Selasa malam.
    Kedua wanita yang diamankan tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan.
    “Benar, baru saja ada sejumlah warga yang mengantar kedua wanita ini. Kedua wanita ini diduga korlap dari salah satu paslon. Saat ini sedang diperiksa,” ujarnya.
    Dari pemeriksaan sementara, kedua wanita tersebut diamankan dengan barang bukti sejumlah uang tunai dan juga data dari warga yang diduga sebagai penerima.
    Warga yang akan menjadi penerima bermukim di salah satu perumahan di kawasan Sei Panas.
    “Ada uang tunai dan juga data warga penerima. Dari data ini, penerima merupakan warga di salah satu perumahan di kawasan Sei Panas. Untuk uang tunainya, belum kita hitung berapa jumlahnya. Teman-teman bersabar dulu ya, pemeriksaan sedang berlangsung di dalam,” jelasnya.
    Sementara itu, salah satu saksi saat penangkapan, Ahmad Zuhri, menjelaskan, upaya penggagalan
    money politics
    dalam Pilkada Kota Batam itu berawal dari informasi yang diterima mengenai pembagian sejumlah uang di kantor penyedia jasa internet yang berada di kawasan Marcelia, Batam Center.
    Saat tiba di lokasi, kedua wanita yang dimaksud membawa sebuah tas yang berisi uang tunai dan data dari warga yang diduga akan menerima ”
    serangan fajar
    “.
    Ahmad menyebut saat diinterogasi, kedua perempuan ini mengaku uang tersebut hendak dibagikan ke masyarakat.
    Kedua perempuan itu mengaku uang tersebut hendak dibagikan untuk memenangkan salah satu paslon.
    “Untuk menghindari konflik, keduanya langsung kami bawa ke Bawaslu untuk diproses. Kami amankan uang serta kertas berisi daftar nama yang akan menerima uang tersebut. Ibu itu termasuk korlap,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Pilkada Jakarta, Kapolda Metro Jaya: Belum ada gangguan

    Jelang Pilkada Jakarta, Kapolda Metro Jaya: Belum ada gangguan

    Jakarta (ANTARA) – Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto menyebutkan sampai saat ini belum ada laporan gangguan terkait kesiapan pemungutan Pilkada DKI Jakarta yang bakal diselenggarakan pada Rabu (27/11).

    “Kita memastikan sampai saat ini di seluruh wilayah jajaran hukum Polda Metro Jaya belum ada laporan-laporan yang khususnya mengganggu tentang Pilkada, secara umum Alhamdulillah masih kondusif dan ini terus kita pertahanankan,” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Karyoto juga menjelaskan semua personel Kepolisian yang telah ditugaskan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah mulai bertugas.

    “Karena memang untuk malam ini juga dia yang menjaga logistik pemilu besok pendistribusiannya, tergantung tipe-tipe dari TPS yang kita hadapi,” katanya.

    Kapolda Metro Jaya bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada Selasa meninjau sejumlah TPS di Jakarta untuk memastikan kesiapan hari pencoblosan atau pemungutan suara pada Rabu.

    “Tujuannya hari ini adalah memastikan kesiapan Pilkada besok. Insya Allah kami siap. Mohon dukungan dari media dan seluruh elemen masyarakat,” kata Teguh.

    Teguh mengungkapkan pihaknya sudah memetakan TPS yang rawan banjir dan menyiapkan strategi mitigasi.

    “Kalau besok hujan dan banjir, kita akan pindahkan TPS ke lokasi alternatif, seperti halaman sekolah, ruko atau RPTRA. Kami juga berusaha meminimalisir TPS di lokasi rawan banjir,” ujarnya.

    Dalam peninjauan tersebut selain diikuti oleh Kapolda Metro Jaya dan Pj Gubernur DKI Jakarta, juga didampingi oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Ketua KPU DKI Wahyu Dinata, Ketua Bawaslu DKI Munandar Nugraha dan Sekda DKI Marullah Matali.

    Peninjauan dimulai dari TPS 23 depan Asrama Brimob KS Tubun, Jakarta Barat, yang berlangsung selama 20 menit sebelum rombongan melanjutkan kunjungan ke TPS Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ratusan Simpatisan Geruduk Bawaslu Banyumas, Minta Kegiatan Tebus Murah Sembako Ditindak Regional 26 November 2024

    Ratusan Simpatisan Geruduk Bawaslu Banyumas, Minta Kegiatan Tebus Murah Sembako Ditindak Regional 26 November 2024

    Ratusan Simpatisan Geruduk Bawaslu Banyumas, Minta Kegiatan Tebus Murah Sembako Ditindak
    Tim Redaksi
    BANYUMAS, KOMPAS.com –
    Ratusan simpatisan
    PDI-P
    dan Rumah Juang Andika-Hendi menggeruduk Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa (26/11/2024).
    Mereka mendesak Bawaslu untuk mengambil tindakan tegas terkait maraknya kegiatan tebus
    sembako murah
    menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng.
    “Kami ingin menuntut ketegasan dari Bawaslu atas laporan yang sudah kami lakukan,” ujar Kepala Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat DPC PDI-P Banyumas, Obi Suharjono, kepada wartawan.
    Sebelumnya, pada Jumat (22/11/2024) sore, tim hukum PDI-P dan Rumah Juang Andika-Hendi telah melaporkan temuan distribusi sembako yang diduga akan digunakan untuk kegiatan tebus murah.
    Obi mendesak Bawaslu untuk segera memproses laporan tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi.
    Ia menegaskan bahwa jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, massa akan tetap bertahan di Kantor Bawaslu.
    Ketua Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Yon Daryono menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memanggil pihak-pihak terkait karena laporan yang diterima dianggap belum lengkap.
    “Syarat formal sudah lengkap, hanya syarat materilnya memang belum cukup terpenuhi. Oleh karena itu, kami memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan dalam waktu 2×24 jam sejak hasil pleno disampaikan ini,” kata Yon.
    Ia menambahkan bahwa syarat yang perlu dilengkapi antara lain keterangan saksi dan bukti.
    Pihak pelapor menyanggupi untuk melengkapi persyaratan tersebut pada hari yang sama.
    “Kami selalu mengacu pada regulasi dan peraturan. Tidak serta merta kemudian permintaan atau usulan yang disampaikan oleh kuasa hukum maupun tim relawan 01 bisa dipenuhi, karena kami juga harus memenuhi asas proseduralnya dulu,” ujar Yon.
    Hingga pukul 16.30 WIB, pantauan Kompas.com menunjukkan bahwa sebagian massa masih bertahan di Kantor Bawaslu.
    Tim hukum PDI-P dan Rumah Juang Andika-Hendi juga menghadirkan beberapa orang penerima paket sembako murah ke Bawaslu untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indosat (ISAT) Optimalkan Infrastruktur IT di 273 Titik saat Pilkada 2024

    Indosat (ISAT) Optimalkan Infrastruktur IT di 273 Titik saat Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Indosat Tbk. (ISAT) bakal mengoptimalkan infrastruktur internet di 273 titik esensial guna mengantisipasi peningkatan lalu lintas data saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo, Steve Saerang mengatakan Indosat terus berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan telekomunikasi digitalnya selama periode Pilkada 2024. 

    Salah satunya, kata Steve Indosat bakal mengoptimalkan infrastruktur yang tersebar di 273 titik esensial untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas data di periode Pilkada.

    Titik tersebut tersebar di 150 kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), 69 Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), dan 54 di kantor Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (PANWASLU). 

    Steve menuturkan bahwa infrastruktur yang dioptimalisasi adalah Base Transceiver Station atau BTS yang ada dan pengalokasian Mobile BTS.

    “Dukungan terhadap agenda demokrasi ini merupakan salah satu bukti nyata komitmen Indosat dalam menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia,” kata Steve kepada Bisnis, Selasa (26/11/2024).

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) fokus meningkatkan jaringan internet di sejumlah titik blank spot jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Komdigi, Prabunindya Revta Revolusi mengatakan konektivitas menjadi salah satu hal penting bagi petugas KPU yang menginput data secara real time.

    Komdigi telah mengantongi data tempat yang masih blank spot dan meningkatkan konektivitas internet di daerah tersebut guna mendukung Pilkada 2024. 

    Komdigi bakal bekerja sama dengan operator seluler dan segenap pemangku kepentingan untuk menghadirkan internet di titik-titik krusial.

    “Kita akan bekerja di beberapa hari terakhir ini memastikan di setiap titik-titik yang mungkin dikatakan blank spot itu bisa dipenuhi konektivitasnya,” kata Prabu saat ditemui di Taman Mini, Senin (25/11/2024).

    Sehingga, Prabu berharap data data dari petugas KPU bisa langsung di update secara real time pada hari tersebut setelah adanya konektivitas yang lebih baik.

  • 628 Kotak suara Pilkada Kabupaten Bulungan didistribusikan

    628 Kotak suara Pilkada Kabupaten Bulungan didistribusikan

    ANTARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan melakukan pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Selasa (26/11). Sebanyak 628 kotak suara telah didistribusikan ke 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan dan Bawaslu Bulungan pun turut melakukan pengawasan melekat pada saat pendistribusian. 
    (Cica Andriyani/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

  • KPU sarankan DPTb ke TPS dua jam sebelum pemungutan suara selesai

    KPU sarankan DPTb ke TPS dua jam sebelum pemungutan suara selesai

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat menyarankan masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pilkada Jakarta 2024 sudah berada di TPS dua jam sebelum pemungutan suara selesai.

    “Mereka yang DPTb atau tambahan ini disarankan datang di jam 11.00 WIB sampai 13.00 WIB atau dua jam sebelum TPS ditutup,” kata Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat, Fitriani saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Fitri menyebutkan, jika ada masyarakat masuk dalam DPTb datang di bawah pukul 11.00 WIB, pemilih tetap bisa menggunakan hak suaranya di TPS pada 27 November 2024.

    “Namun kalau dia datang juga jam 09.00 atau 10.00 WIB, itu tetap harus dilayani. Karena bisa saja DPTb itu ada kepentingan lain, mau berobat atau sebagainya,” ujar Fitri.

    Selain itu, KPU Jakarta Pusat juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengawas TPS (PTPS), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan saksi untuk terus memantau pemungutan suara agar pemilih yang dalam keadaan mendesak menjadi pemilih prioritas.

    Ketua KPU Jakarta Pusat Efniadiansyah menyebutkan, pihaknya bersama petugas TPS juga terus memantau dan berkoordinasi dengan KPU di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) agar tidak ada pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari sekali.

    “Soal pemilih yg sudah terdaftar di DPT tempat asal, kemudian di waktu selesai DPT dia pindah ke Jakarta Pusat. Itu betul-betul harus kita pastikan dia tidak memilih dua kali,” katanya.

    Karena itu, masih memungkinkan pemilih itu memilih di tempat terdaftar di DPT. “Juga memungkinkan untuk memilih sesuai dengan KTP terbarunya,” katanya.

    Efni berharap pelaksanaan Pilkada di Jakarta 2024 di Jakarta Pusat (Jakpus) dapat berjalan aman, damai, dan lancar tanpa ada kesalahan yang fatal.

    Jumlah DPTb per 20 November 2024 berdasarkan data KPU Jakarta Pusat masuk sebanyak 1.422 pemilih dengan rincian laki-laki 1.023, perempuan 399 di 336 TPS.

    Sedangkan yang keluar sebanyak 1.574 pemilih dengan rincian laki-laki 1.038, perempuan 536, yang terdapat pada 627 TPS. “Dan yang membatalkan sebanyak 143 pemilih, laki-laki 113, perempuan 30 yang terdapat pada 60 TPS,” katanya.

    KPU Kota Jakarta Pusat menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 813.721 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 1.542. Rinciannya, 410.376 pemilih perempuan dan 403.345 pemilih laki-laki.

    Pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 berlangsung pada 27 November 2024. KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tindak Pelaku Serangan Fajar, Bawaslu Diminta Tidak Tebang Pilih

    Tindak Pelaku Serangan Fajar, Bawaslu Diminta Tidak Tebang Pilih

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha menilai, praktik serangan fajar menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan Pilkada 2024. Karenanya, dia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak tegas pelaku money politic atau politik uang yang bisa merusak pesta demokrasi lima tahunan itu.

    Menurut Mohammad Toha, pengawasan harus dilakukan secara ketat, sehingga ruang gerak pihak yang akan melakukan politik uang semakin sempit. “Jika ditemukan pihak yang melakukan politik uang, Bawaslu harus bertindak tegas terhadap para pelaku yang merupakan perusak demokrasi,” tegasnya.

    Dia juga menekankan, Bawaslu tidak perlu takut dalam melakukan penindakan, karena mereka dilindungi undang-undang (UU) dalam melaksanakan tugasnya. Bawaslu juga tidak boleh tebang pilih dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Semua pihak yang melakukan politik uang harus ditindak tegas. Bawaslu juga harus mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang. Masyarakat juga harus menolak pihak-pihak yang akan melakukan serangan fajar atau memberi uang untuk memilih pasangan calon tertentu.

    “Jangan tebang pilih. Misalnya, karena yang melakukan politik uang adalah calon atau tim pasangan yang kuat dan incumbent, kemudian Bawaslu tidak menindaknya. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.

    Toha menjelaskan, larangan politik sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

    Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

    Dalam Pasal 187A disebutkan, bagi mereka yang melakukan serangan fajar atau politik uang bisa dipidani dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

    “Aturannya sudah sangat jelas, maka Bawaslu RI dan jajarannya harus meningkatkan pengawasan , khususnya terhadap praktik serangan fajar yang selama ini sangat masif dilakukan di setiap pemilihan umum,” katanya. [hen/but]

  • Heboh Bagi-bagi Sembako Bergambar Paslon Pilkada KBB. Bawaslu: Sudah Lakukan Penelusuran

    Heboh Bagi-bagi Sembako Bergambar Paslon Pilkada KBB. Bawaslu: Sudah Lakukan Penelusuran

    JABAR EKSPRES  – Jagat media sosial dihebohkan oleh sejumlah foto indikasi pelanggaran kontestan pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung Barat.

    Sejumlah foto yang tersebar di media sosial tersebut menunjukkan warga di beberapa desa wilayah Bandung Barat yang menerima bungkusan paket sembako seperti minyak goreng, sabun cuci piring, hingga uang di dalam amplop bergambar paslon peserta Pilkada KBB.

    Foto tersebut memperlihatkan pemberian paket sembako beserta stiker paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3.

    Ketua Bawaslu Bandung Barat, Riza Nasrul Fallah Sopandi mengatakan pihaknya sudah menerima beberapa laporan dugaan pelanggaran kampanye pada masa tenang oleh paslon Pilkada KBB.

    “Kami sudah melakukan penelusuran dan (menerima) beberapa laporan, yang dilaporkan dugaan money politics yang terjadi tadi malam,” ujar Riza saat ditemui, Selasa (26/11/2024).

    Menurut Riza, Bawaslu KBB bakal menindaklanjuti semua bentuk pelanggaran yang terjadi dan dilaporkan namun dengan syarat yang diajukan sudah sesuai.

    “Intinya semua bentuk dugaan pelanggaran akan kami tindaklanjuti. Termasuk keterbutuhan formil dan materil yang kurang kita beri waktu untuk memenuhi,” ujar Riza.

    “Apabila belum terpenuhi kita akan melakukan kajian, kalau ada dugaan kita jadikan hal tersebut sebagai informasi awal untuk melakukan penelusuran,” tandasnya. (Wit)